Sistem Informasi di Sektor Publik Problematika dan Solusinya
Muhammad Firdaus
Ada sejumlah
FAKTOR PEMICU SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
Dinamika Lingkungan • Telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia • Perubahan tersebut seyogyanya menimbulkan kebutuhan akan dukungan penyelenggaraan pemerintahan • SI berbasis TI bisa memberikan dukungan kepada pemerintah • Kenyataanya SI di sektor publik belum optimal • Terjadi gap antara besarnya urusan yang membutuhkan dukungan SI dan tingkat perkembqangan SI secara nyata
Profil Infrastruktur Telekomunikasi
Sumber: Assessment Report, February 2003: Status of Information and Communication Technology Development in Indonesia
Permasalahan Sektor ICT Indonesia • Rasio teledensity rendah karena lemahnya infrastruktur • Penetrasi Internet rendah karena peraturan yg tidak konsisten • Pasar didominasi perusahaan besar • Sebagian kebijakan telekomunikasi tidak sesuai dan berdampak pada layanan Internet seperti tarif, interkoneksi dan pelarangan layanan VoIP bagi ISP
Tantangan Pemerintah • Tuntutan akan pelayaan publik yang berkualitas
• Pergeseran peran pemerintah • Transformasi organisasi • Efisiensi anggaran
• Masyarakat semakin kritis • World Summit on The Information Society (WSIS) pertama pada Desember 2003 telah disepakati pada 2015 sedikitnya 50% dari penduduk harus mendapat akses informasi melalui TI.
Kriteria SIM Pemerintahan • • • • • •
Convenience Availability 24 jam Accessibility in all provinces Efficient (Minimize human intervention) Guarantee privacy & security Easy to use
Menanggapi faktor-faktor di atas, pemerintah melakukan sejumlah
INISIATIF
Too many regulations ... • • • • • • • • • •
UU No. 36/1999 tetag Telekomunikasi INPRES 2/2001: Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia INPRES 6/2001: Pengembangan dan pendayagunaan telematika di indonesia KEPRES 50/2000: Tim Koordinasi Telematika Indonesia KEPRES 9/2003: Tim Koordinasi Telematika Indonesia INPRES 3/2003: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government Keppres 20/2006: Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) UU 11/2008: Informasi dan Transaksi Elektronik UU 14/2008: Keterbukaan informasi publik Permen kominfo No. 01/p/m.Kominfo/03/2008: Perekaman informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
Perkembangan ITC 1960an: Peluncuran Satelit Komunikasi pertama
2002: Pembentukan Sisfonas (Blueprint eGov)
2003: Tim Koordinasi Telematika Indonesia (KEPRES 9/2003)
1987 Pembentukan SIMNAS
2001: Pendirian Depkominfo
2006: Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional (KEPRES 20/2006)
1998: Nusantara-21
2001: "National Information Technology Framework“
1999: Tim koord telematika indonesia (Kepres 20/1999)
2000: Tim Koordinasi Telematika Indonesia (KEPRES 50 /2000)
... Too little impact
PERMASALAHAN
Lemahnya Strategi Nasional • Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki pulau-pulau SI yang berdiri sendiri • Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah membangun SI secara sendiri-sendiri • Akibatnya: duplikasi, tumpang tindih, rawan keamanan dan integritas data • Kompatibilitas antar sistem (lokal, nasional & internasional)
Kendala Lainnya • Penetrasi Komputer masih rendah (world bank: sebanyak 150 juta orang Indonesia masih belum mempunyai basic telekomunikasi: http://www.indonesianembassy.it/home/berita/0013.htm)
• Budaya TI belum terbangun • Kelembagaan masih lemah • Pembangunan sistem informasi tidak mengacu pada metode standar • Appresiasi pada nilai informasi, manfaat TI dan profesi TI rendah • Mesin V.S. Manusia
Model Inisiatif TI Market influence
Dorongan Pasar
SupplyDriven
Kemauan Pimpinan
IT Initiatives
Ketergantungan
Kesinambungan
Quasi DemandDriven
Model Kegagalan SI Kegagalan SI
Ekspektasi Ketidak mampuan SI memenuhi harapan pengguna
Kesesuaian
Proses
Interaksi
Bercermin ke negara lain untuk mencari
SOLUSI
Singapore
• The National Computer Board (NCB) Suatu badan yang bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan di bidang IT di Singapura. Missinya adalah untuk menempatkan Singapura pada jajaran terdepan dalam era informasi melalui eksploitasi IT untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kualitas kehidupan
• IT2000
Master Plan IT Singapura sebagai pedoman bagi pengembangan IT pada Abad 21.
• Singapore ONE
Program nasional untuk memanfaatkan teknologi interaktif multimedia dalam pelayanan publik yang diresmikan PM Goh Chok Tong 9 Juni 1997
Malaysia
• 1986: JARING menyediakan akses jaringan & Internet • 1994: Civil Service Link (CSL) membuka akses informasi pemerintah kepada pengusaha, lembaga pendidikan & masyarakat umum
• Perencanaan & pengembangan IT pendukung SI menggunakan pendekatan terintegrasi Vision 2020, pp. 135-136
Konsolidasi Ala Canada Masa Kini
Masa Depan
Organisasi A
Organisasi B
Organisasi C
Urusan
Urusan
Urusan
Data bersama
Data
Data
Data
Middleware
Computing
Computing
Computing
Pelayanan Bersama
Jaringan
Jaringan
Jaringan
Basis Jaringan Komputer
Urusan Org. A
Urusan Org. B
Urusan Org. C
Strategi integrasi Data Kota Surabaya
Program Mercusuar DeTIKNAS • • • • • • •
Palapa Ring Legislasi Software E-Education Nasional Single Window Nomor Induk Nasional E-Procurement E-Budgeting Warta eGov No. 12/Desember 2007, pp. 28-9
Palapa Ring Proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 33 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.
E-Education Virtual Private Network (VPN) yang menghubungkan semua kantor Diknas tingkat provinsi dan kabupaten, sekolah, dan PT seluruh Indonesia
National Identity Number Identitas tunggal dan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik Oleh Depdagri disebut NIK
National Single Window • Sistem pelayanan nasional dokumen satu pintu secara elektronik untuk mempercepat penyelesaian proses ekspor dan import • Diresmikan Presiden RI pada tanggal 29 Januari 2010
Legislasi Software Menso-sialisasikan, mengajak, memberikan pendidikan kepada semua pihak untuk tidak menggunakan software bajakan Menyampaikan manfaat software legal
Cetak Biru ICT (Sisfonas) • Sisfonasmenjadi acuan utama pengembangan ICT di instansi pemerintah • Cetak biru Sisfonas memuat rincian dari konseptual frame work (kerangka kerja) yang disusun sejak 2002. • Telah diujicoba pada lima pemda kabupaten/kota dan model provinsinya diujicoba di Sumatra Selatan • Kerangka konseptual Sisfonas dibangun berdasarkan dua aspek: – Infrastruktur fundamental/suprastruktur (e-leadership, regulasi, dan SDM) – Infrastruktur teknikal (jaringan, infostruktur, dan arsitektur aplikasi)
(Depkominfo-Bisnis Indonesia, 6/6) http://www.indonesianembassy.it/home/berita/0013.htm
Sisfonas Target model bagi penggunaan sistem informasi pemerintahan di Indonesia
Penyebarluasan apa yang telah dicapai kesebanyak mungkin instansi pemerintah
Extensifikasi 2006-2010
Pembanguan infrastruktur Sisfonas di berbagai daerah
Replikasi 2004-2005 • Cetak biru topologi jaringan • Infrastr. Jaringan • Integrasi Simtap & aplikasi Integrasi 2003-2004 lain • Penataan domain website • Pemetaan Simtap
Inisiasi 2002-2003
Indikator TI Indonesia Indikator
2006
2007
2008
Telepon Tetap
8,8 juta
8,7 juta
8,6 juta
Fixed Wireless Access (FWA)
6,014 juta
10,8 juta
16,6 juta
Selluler
63,8 juta
93,3 juta
124,8 juta
Penggunaan komputer: Pertumbuhan di perkotaan (11,54%), wilayah pedesaan (1,6%)
Sumber Depkominfo via warta egov
