drh. Chaidir, MM 1998

drh. Chaidir, MM

http://drh.chaidir.net

SUARA DARI GEDUNG LANCANG KUNING ISBN : 979-9339-50-2 Hak cipta dilindungi undang-undang Cetakan Pertama, Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Wilayah Riau, Agustus 1998 Cetakan Kedua, Mei 2002 Penulis : drh. Chaidir, MM Kata Pengantar : Prof. Dr. Muchtar Ahmad, MSc. Perwajahan/Cover : Erni, Katon

Penerbit Yayasan Pusaka Riau Anggota IKAPI Kotak Pos 1351 Pekanbaru-Riau Telp./Fax. (0761) 24970 .

ii

1998

drh. Chaidir, MM


Untuk Rimba, Lingga, Hanna, Chaleed dan isteriku Lian Kalian semua sumber motivasi

iii

1998

drh. Chaidir, MM


1998

Tentang Penulis Chaidir yang lebih dikenal dengan nama drh. Chaidir, MM kelahiran 29 Mei 1952 di Pemandang, Kec. Rokan IV Koto, Rokan Hulu, Provinsi Riau, adalah seorang politisi senior asal Riau. Sejak tahun 1992 ia menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, dan menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau periode 19992004 dan Periode 2004 s/d 2008. Gelar Dokter Hewan, ia raih dari Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gajah Mada pada tahun 1978, dan Pada tahun 2001. Ia menamatkan program, Pasca Sarjana Universitas Padjajaran. Dan tahun 2013 ia mengambil Program Doktor Manajemen Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung. Selain pendidikan formal di atas, Chaidir sempat pula mengenyam pendidikan di luar negeri, di antaranya : Course On Bovine, Ovine and Swine, IFOA, Reggio Emilia, Italia, sertifikat September 1990 – April 1991 dan Short Course On Tropical Animal Diseases, Queensland, Australia, Sertifikat April – Juni 1986. Selepas menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau, Chaidir menghabiskan waktu sebagai dosen di beberapa Universitas di Riau, Tercatat ia aktif sebagai Dosen Tidak Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (STISIP) Persada Bunda Pekanbaru sejak Tahun 2014, Dosen Tidak Tetap Jurusan Komunikasi FISIPOL Universitas Riau Pekanbaru sejak tahun 2009, Dosen Tidak Tetap Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru sejak tahun 2009, Dosen tidak tetap di Fak Ekonomi Univ Lancang Kuning, Pekanbaru, selain itu Chaidir juga pernah menjabat sebagai : 1. Ketua BPA AJB Bumiputera 1912 di Jakarta Tahun 2015 s/d 2016. 2. Komisaris Utama AJB Bumiputera 1912 di Jakarta Tahun 2012 s/d 2013 3. Ketua Harian BPA AJB Bumiputera 1912 di Jakarta Tahun 2011 s/d 2013 iv

drh. Chaidir, MM


1998

Chaidir cukup aktif sebagai Pembicara dan Narasumber di seminar-seminar, baik yang di adakan oleh Kampus-kampus, juga Seminar yang diadakan oleh Instansi Pemerintah dan Swasta. Sejak masih Mahasiswa hingga saat ini, ia cukup aktif menulis, tercatat sudah 7 buah buku yang telah diterbitkan, Yaitu buku : 1. Suara dari Gedung Lancang Kuning, Penerbit Pusat Peranserta Masyarakat, Pekanbaru Tahun 1998. Dengan Kata Pengantar Oleh Prof Dr Ir Muchtar Ahmad, MSc, Rektor UNRI 2. Berhutang Pada Rakyat, Penerbit Adicita Karya Nusa, Jogyakarta Tahun 2002. Dengan Kata Pengantar Oleh Prof Dr Ichlasul Amal, Rektor UGM 3. Panggil Aku Osama, Penerbit Adicita Karya Nusa, Jogyakarta Tahun 2002. Dengan Kata Pengantar Oleh Ashadi Siregar, Budayawan/Sastrawan. 4. 1001 Saddam, Penerbit Adicita Karya Nusa, Jogyakarta Tahun 2004. Dengan Kata Pengantar Oleh Prof Dr. Tabrani Rabb. 5. Menertawakan Chaidir, Penerbit Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru, 2006, diberi kata Pengantar Oleh Fakhrunnas MA Jabbar, Sastrawan/Budayawan. 6. Membaca Ombak, Penerbit Adicita Karya Nusa, Jogyakarta Tahun 2006. Dengan Kata Pengantar oleh Goenawan Mohamad, sastrawan/budayawan/wartawan senior. 7. Demang Lebar Daun, Penerbit Telindo Publishing, Pekanbaru Tahun 2007, Dengan Kata Pengantar oleh Hasan Junus, Sastrawan. Selain itu Chaidir juga aktif sebagai penulis kolom tetap di berbagai media cetak, yaitu : 1. Penulis kolom tetap rubrik PERNIK setiap pekan di Harian Koran Riau 2014 s/d sekarang.. 2. Penulis Rubrik “SIGAI” berupa refleksi terbit setiap hari Senin di Harian Riau Pos, November 2008 s/d sekarang.

v

drh. Chaidir, MM


1998

3. Penulis Rubrik ”Fabel” berupa fabel, terbit setiap hari Selasa di Harian Koran Riau Pekanbaru, Januari 2012 s/d 2014. 4. Penulis Rubrik ”Cakap Bebas” berupa refleksi terbit setiap hari Selasa di Harian Vokal di Perkanbaru, April 2010 s/d Juli 2014. 5. Penulis Rubrik Minda Kita di Tabloid “Mentari” setiap minggu 20012007 6. Penulis Catatan Akhir Pekan di Tabloid “Serantau” Setiap minggu,1999-2000.

Selain sebagai Politisi dan Akademisi, Chaidir dikenal juga sebagai Cendekiawan, Budayawan dan Tokoh Masyarakat Riau, ada beberapa penghargaan yang ia dapatkan diantaranya : 1. Anugerah Kebudayaan Sagang Kencana Tahun 2015, Yayasan Sagang. 2. Piagam Tanda Kehormatan, PWI Riau Award (Legend Award), 10 Mei 2014. 3. Penghargaan Kehormatan Alumni Sekolah Menengah Farmasi (SMF) Ikasari Pekanbaru 2008 4. Pemenang Alumni Award dianugerahkan oleh FKH - UGM 2005 5. Kalung Summa Darma Kelas I dianugerahkan oleh UNRI Pekanbaru 2004 Website Facebook Twitter Google Plus Youtube Linkedin

: http://drh.chaidir.net : https://www.facebook.com/drh.chaidir.2 : https://twitter.com/BungChaidir : https://plus.google.com/+drhChaidirMM : https://www.youtube.com/c/drhchaidirmm : https://www.linkedin.com/in/drh-chaidir-mm-65553a45

Email

: [email protected]

vi

drh. Chaidir, MM


Daftar Isi Tentang Penulis ..................................................... Kata Pengantar Prof Muchtar Ahmad MSc Memahami Riau Dalam Renungan ......................... Pengantar Penerbit ..................................................

iv x xii

BAGIAN SATU Menggugat Otonomi Daerah dan Suksesi Kepemimpinan di Riau 1. Menangkap Kehendak Rakyat ........................... 2 2. Pemilihan KDH Pasca Rudini ............................ 6 3. Jejak-Jejak Penjaringan ..................................... 10 4. Fenomena Kita .................................................. 13 5. Kabupaten Rokan: Sebuah Kontemplasi pada Pelantikan Beng ................................................ 15 6. PR Manan ......................................................... 20 7. Peluang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 23 8. Fungsi Ganda DPRD ........................................ 28 9. Mempertegas Keberpihakan Pembangunan Menyongsong Hari otonomi Daerah ................ 32 10. Kearifan Mengungkai Sumber Daya Sebuah Kontemplasi Terhadap Refleksi Gubernur Soeripto ............................................................ 36 11. Keberhasilan Kita Semu (Wawancara dengan Harian Pagi Riau Pos) ...................................... 40 12. Jangan Sampai Koridor Keterbukaan kebablasan (Wawancara Disarikan mingguan Genta) .............................................................. 47 13. In memoriam : Bung Ismed ............................ 50 14. Agenda Mendesak : Otonomisasi Batam ........ 54 BAGIAN DUA Keberpihakan Pembangunan Ekonomi dan Industri 1. Rakorbang ......................................................... 59 2. Meneropong Anggaran Pembangunan Riau ..... 63 3. Perusahan Besar Juga Memiliki Multiplier 66 vii

1998

drh. Chaidir, MM

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.


Effects Minyaaaaaak Mimpi-Mimpi DIP Bisnis Dormitori Meneropong Skenario Prof. Dr. BJ Habibie Kancil, Maleo dan Gatotkoco Industrialisasi Agroindustri Bisnis Ayam Kampung

69 72 75 78 84 86 88 90

BAGIAN TIGA Kepribadian Terhadap Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Riau 1. Kaliku Sayang, Kaliku Malang 93 2. Tantangan yang Menghadang Bapedal 97 3. Wajah Kota Wajah Kita 103 4. Air Bersih 107 BAGIAN EMPAT Generasi Muda dan Alih Kepemimpinan Bangsa 1. Kampus Motivator Sebuah Renungan Bersempena Dies Natalis Unri 2. Mencari Peran dan Peluang HMI Masa Mendatang 3. Mencari Format Partisipasi gerakan Mahasiswa BAGIAN LIMA Mulailah Belajar dari Negara Lain 1. Menyongsong Pilihan Raya Malaysia (1) Fenomena Mahathir 2. Menyongsong Pilihan Raya Malaysia (2) Antara UMNO, DAP dan PAS 3. Perserikatan Bangsa Bangsa 4. Catatan Perjalanan ke New York (1) Meninjau "Bengkel" Perdamaian viii

109 114 120

128 134 140 146

1998

drh. Chaidir, MM


5. Catatan Perjalanan ke New York (2) Tak Punya Pilihan, New York Tumbuh ke Atas 6. Catatan Perjalanan ke New York (3) "Tapi, Kedamaian Memang Selalu Mahal" 7. Catatan Perjalanan ke Korea Selatan (1) Meninjau kandang "Macan Asia" 8. Catatan Perjalanan ke Korea Selatan (2) SDA Terbatas, SDM Oke 9. Catatan Perjalanan ke Korea Selatan (3) Antara Ginseng dan Cumi Goreng 10. Tersanjung Ketika Dr. M, Menyebut Riau 11. Perseteruan Dua Harimau di Satu Bukit

ix

151 157 164 170 176 182 187

1998

drh. Chaidir, MM


1998

MEMAHAMI RIAU DALAM RENUNGAN Prof. Dr. Muchtar Ahmad M.Sc. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-qur'an, Allah SWT selalu membuat makhluk (segala sesuatu yang dijadikan-Nya) berpasang-pasangan. Dengan demikian kita buktikan dalam kehidupan kita ini, seperti di kalangan DPRD Tingkat I Riau. Ada anggota vokal dan yang diam. Ada yang mengungkapkan fikiran dan perasaannya dengan spontan kadangkala asal bunyi (asbun) dan adapula yang berupa hasil renungan atau kontemplasi. Begitu pula dalam perkembangan sejarah pemikiran perbedaan pokok antara Plato dengan Aristoteles misalnya, yang terdahulu selalu memulai dengan mengakhiri dengan pertanyaan dan yang belakangan dengan pernyataan dan kesimpulan. Merujuk ke dalam dua dasar di atas, maka jelaslah kedudukan buku "Suara dari Gedung Lancang Kuning". la merupakan hasil renungan atas pengamatan, kejadian, peristiwa dan gejala yang ditemukan dan dihadapi penulisnya baik dan luar maupun di dalam Riau. Karena dituliskan maka sekaligus ia juga merupakan refleksi diri dari penulis yang dikaitkan dengan Riau. Oleh karena itu saya cenderung menyebutkan buku ini sebagai: Memahami Riau Dalam Refleksi, karena kalau suara dari gedung DPRD, ada benarnya mengingat yang menulis adalah anggota lembaga yang bergengsi itu. Namun, tak dapat dinafikan suara itu bukan mewakili seluruh isi gedung tersebut. Walau bagaimana pun, buku ini memang suatu suara dari anggota lembaga tersebut. Mencermati isinya, kesan yang utama saya ialah betapa kerisauan, kegelisahan, dan harapan penulisnya, tentang Riau dinyatakan dengan terbuka. Keterbukaan adalah ciri khas dari masyarakat demokratis, dan keberanian megemukakan sebuah fikiran secara terbuka adalah pertanda seorang intelektual. Dan aliran fikiran itu lebih baik kepada mengikuti pola Aristoteles, pernyataan dan kesimpulan yang ditawarkan kepada pembacanya, bukan suatu usikan untuk menggugah pembacanya agar mengemukakan suatu yang lebih baik bagi daerah Riau ini, kalau pola Plato dalam penulisannya. Seandainya ada beberapa ungkapan dalam bentuk yang dipertanyakan, maka seakan-akan masih ada yang belum terpecahkan atau sememangnya demikian, dipancing agar pihak pembaca juga memberikan andilnya. Akan tetapi, dengan membaca buku ini akan mungkin saja ada orang terangsang untuk lebih memikirkan Riau ini. Kemungkinan tergugah atau terangsang itu tentulah tetap saja ada peluangnya.

x

drh. Chaidir, MM


1998

Dari bab ke bab lain dapat dibaca alur fikir yang merasuki penulis. Keberpihakan kepada Riau, kalau boleh dikatakan hal itu ada yang memang tidak berpihak kepada daerah ini. Sungguh pun mereka yang tak berpihak itu telah menikmati Riau baik melalui mengumpulan kekayaan, kemewahan dan berfoyafoya di atas penderitaan masyarakat daerah ini. Hanya saja penulis tak menyatakannya secara kasar dan angkuh, sehingga kadangkala dapat menimbulkan prasangka memihak kekuasaan yang tak memberi arti apapun bagi daerah ini. Cara penyampaian seperti itu lazim terjadi dalam masa orde baru, periode tulisan itu dituliskan. Mungkin ada segelintir orang yang tak berperasangka keberpihakannya pada kekuasaan di kala itu, karena tak kenal dengan cara pengungkapannya yang halus bak "menarik rambut dalam tepung". Pada bab dua misalnya posisinya lebih baik jelas. Ini tentu saja karena pendapatnya itu tidak langsung berhadapan dengan kekuasaan. Begitu berhadapan dengan kekuasan. Begitu menakutkannya kekuasaan di zaman orde baru itu, sehingga untuk melepaskan unek-unek keberpihakannya, seseorang kadangkadang harus melambung kemana-mana agar tak langsung bertabrakan dengan kekuasaan yang otoriter dan kejam itu. Saya jadi teringat dengan pesan Dr Yuwono Sudarsono sewaktu masih baru tamat dari Ingris, ketika menguji dosen- dosen di unri yang berminat ke luar negeri, untuk menghindari diri dari bentrokan dengan kekuasaan, sebagai ahli politik, beliau menulis hal tentang hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri atau mungkin lebih tepat di katakan politik luar negeri nya. Toh beliau masih juga tersandung dan pernah di kucilkan Dr Daoed Joesoef menteri pendidikan dan kebudayaan, yang saat itu di jabatnya. Begitulah gambaran kekuasaan (politik) di zaman orde baru yang juga di hindari penulis buku ini. Produktivitas renungan dari refleki dirinya diarahkan kepada hal-hal yang memprihatinkan, mengenai lingkungan atau pun sumberdaya alam Riau seperti pada bagian tiga atau mengenai generasi muda dan alih kepemimpinan di lembaga lain seperti pada bagian empat, sebagai jalan keluar dari himpitan kegemasan melihat beratnya beban daerah ini. Sekaligus memaruhkan harapan pada kelembagaan di luar sistem kekuasaan itu dengan pesan dan saran yang tentu saja masih patut di ragukan kesampaiannya pada saat itu. Untunglah ada buku ini yang merupakan rekaman ulang yang tentu saja punya peluang besar untuk dibaca ulang, sehingga pesan dan saran yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Kenyataan di negeri lain yang merupakan rekaman kunjungannya ke berbagai negara atau kesan kejadian yang berlangsung di negara tetangga seperti tulisan pada bagian lima misalnya, semakin memperjelas kegalauan hati tentang keadaan di negeri sendiri, teristimewa tentang keadaan politik dan pembangunan di Riau sini. Tak dapat dikatakan sekadar pelarian melainkan juga merupakan

xi

drh. Chaidir, MM


1998

impian dari percikan permenungan yang lahir dari endapan di dalam diri, baik hati nurani maupun akal fikiran sehat penulisnya. Mungkin apa yang diantarkan di sini terlalu sederhana atau dangkal tapi bagi saya apa yang dituliskan dalam buku ini dipandang sangat bermakna, karena hasil permenungan dari refleksi diri yang sadar dan disengajakan. Tak ada maksud yang berlebih-lebihan seperti juga tertuang dalam buku ini tak nampak sesuatu yang berlebih-lebihan itu. Ya, begitulah pemahaman yang muncul dari hasil simak-menyimak saya yang mungkin terasa sepintas lintas. Karena seorang wakil rakyat menulis masih amat langka di negeri ini, mungkin untuk Riau beliau adalah orang kedua sesudah Bapak Wan Ghalib, namun dari segi produktivitas dan keluasan masalah yang direnungi dan ditulis drh. Chaidir, beliau bolehlah merupakan orang yang pertama. Keistimewaan seperti itu mungkin dapat merubah kesan kita tentang 5 Dnya anggota DPRD. Sekurang-kurangnya penulis telah memulai lebih awal dari situasi reformasi mematahkan mitos yang terlalu menggeneralisir tersebut. Kalaulah ada buku semacam ini dari anggota DPRD lain atau melebihi ruang lingkup renungan ini darinya di masa depan, tentulah akan lebih seronok lagi. Semoga.

xii

drh. Chaidir, MM


1998

Pengantar Penerbit Berpaling atau menengok masa lalu merupakan strategi yang paling umum untuk menafsirkan masa kini dan mendatang Hal-hal yang terjadi pada masa lampau itu, dapat menjadi suatu acuan untuk bersikap, membuat kebijakan, dan sekaligus dalam hal melakukan tindakan. Dengan pengertian yang demikian, maka buku Suara dari Gedung Lancang Kuning ini tetap menjadi penting untuk diketengahkan karena memiliki garis hubungan yang kuat dengan kekinian. Buku Suara dari Gedung Lancang Kuning yang ditulis oleh Chaidir ini memuat beragam tulisan, mulai dari persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, politik dan pemerintahan, ekonomi, budaya, hingga menusuk pada perbandinganperbandingan sistim pemerintahan dengan negara lain. Karena sejumlah tulisan dalam buku ini ditulis pada rentang waktu sebelum reformasi bergulir, maka untuk beberapa tulisan, terutama yang menyangkut masalah sosial dan politik, seakan-akan berjarak dengan masa kini, tetapi kalau kita cermati dengan seksama, tulisan-tulisan tersebut tetap mempunyai benang merah yang tegas dengan kondisi yang ada. Selain itu, beragamnya tulisan yang terdapat pada buku ini, membuat kita dapat menemukan berbagai informasi yang berguna untuk mencari akar permasalahan terhadap hal-hal terjadi, sebagai akibat perubahan yang terjadi secara revolusioner, sekarang ini. Buku ini pertamakali diterbitkan oleh Penerbit Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Wilayah Riau pada tahun 1998. Untuk cetakan kedua ini, telah dilakukan beberapa perbaikan dan perubahan, khususnya dalam hal kesalahan pengetikan, perubahan bentuk dan editing. Selain itu, pada cetakan kedua ini, juga terdapat penambahan beberapa tulisan, seperti Menangkap Kehendak Rakyat, Agenda Mendesak: Otonomisasi Kota Batam dan dua tulisan catatan perjalanan penulis sewaktu menghadiri Perhimpunan Agung UMNO di Malaysia, yaitu Tersanjung Ketika Dr. M Menyebut Riau dan Perseteruan Dua Harimau di Satu Bukit, yang juga ditulis dalam kurun waktu yang sama. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Riau yang saat ini sedang berjuang menuju kemakmuran di segala bidang.

Pekanbaru, Mei 2002

xiii

drh. Chaidir, MM


1998

BAGIAN SATU MENGGUGAT OTONOMI DAERAH DAN SUKSESI KEPEMIMPINAN DI RIAU

1

MENGGUGAT OTONOMI DAERAH DAN SUKSESI KEPEMIMPINAN DI RIAU

drh. Chaidir, MM


1998

Menangkap Kehendak Rakyat Beberapa pekan terakhir ini, puluhan spanduk dan poster dalam berbagai ukuran menempel di gedung Lancang Kuning, DPRD Riau. Beberapa di antaranya bahkan disangkutkan oleh inisiator di puncak gedung, sehingga kelihatan mencolok. Isinya apalagi kalau bukan menyangkut suksesi Gubenur Riau. Tidak semua spanduk dan poster bernada menghujat DPRD, ada juga yang menghujat oknum pejabat, bahkan saling hujat tidak terelakkan. Ada juga satu dua spanduk yang enak dibaca. Satu di antara yang enak dibaca misalnya berbunyi: "DPRD, jangan khianati aspirasi masyarakat". Desakan merespon semua harapan, gayungpun bersambut. Ketua DPRD Riau, Drs. Darwis Rida menjawab dalam pidatonya menutup sidang paripurna dewan beberapa hari lalu, "Insya Allah, DPRD tidak akan menghianati aspirasi masyarakat," ujarnya. Yang menjadi pertanyaan, sanggupkah dewan merespon semua aspirasi yang masuk ke DPRD? Tentu tidak terdorong oleh rasa ingin menduduki aspirasi masyarakat itu secara profesional, ada baiknya kita cermati seluk beluk apa yang namanya aspirasi masyarakat itu. Dalam kehidupan demokrasi, aspirasi rakyat memang di anggap sebagai tulang punggung negara. Suara rakyat adalah suara Tuhan [vox populi vox Dei]. Jangan main-main dengan aspirasi rakyat, ia bisa bikin jatuh Presiden Marcos, bisa bikin rontok Shah Iran dan bisa memaksa Suharto untuk lengser lebih dini dari yang la rencanakan. Aspirasi masyarakat [public aspiration] yang tertangkap dan tidak di salurkan dengan baik, apalagi bila tersumbat dan disumbat dalam jangka waktu yang lama akan berubah menjadi kekuatan dahsyat laksana air bah yang mampu menjebol bendungan. Kekuatan yang menjadi tidak tertahankan inilah yang disebut people power. people power siap melengserkan siapa saja. Menurut Kamus Besar Indonesia, "aspirasi" adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada pada masa yang akan datang. Sedang Eksiklopedi Nasional Indonesia mengartikan aspirasi sebagai, "ambisi dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang belum dimiliki atau sesuatu keinginan meraih cita-cita,". Dengan demikian aspirasi dapat diartikan sebagai harapan, tujuan, hasrat, keinginan, atau cita-cita. Dalam konteks politik dan pemerintahan, "aspirasi masyarakat" [public aspiration] diartikan sebagai kehendak masyarakat. Tetapi masalahnya memang tidak sederhana, menangkap aspirasi masyarakat itu bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalik telapak tangan. Seringkali kita menyaksikan aspirasi yang terungkap ke permukaan, apakah melalui unjuk rasa, poster, spanduk, tulisan-tulisan di media massa, atau dialog 2


drh. Chaidir, MM


1998

langsung, selalu terkesan direkayasa, multi dimensi, bahkan acapkali saling bertentangan, sehingga "bias" dan patut dipertanyakan. Sebagai contoh, ada sekelompok masyarakat, yang diketahui sebelumnya getol menghujat seorang pejabat karena merasa dirugikan oleh pejabat tersebut, tapi, eh, malah justru mendukung pejabat yang sama sebagai bakal calon Gubernur. Ada pula maling berteriak maling. Ada mantan pejabat berteriak anti KKN, padahal ketika berkuasa dialah biangnya KKN. Ada oknum aktifis reformasi yang double standart, lain di mulut lain di hati. Di depan massa dialah yang paling demokratis, tetapi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, dialah individu yang tiran dan otoriter. Kontradiksi-konradiksi demikian masih bisa di perpanjang daftarnya kalau kita mau. Jadi, tidak salah bila pakar politik mengatakan bahwa aspirasi itu memang perlu dipilah-pilah. "Aspirasi Rakyat" tentu lain dengan "aspirasi yang mengatasnamakan mahasiswa". Orang boleh setuju boleh tidak terhadap anatomi seperti itu, tetapi itu faktual. Melalui kemampuan retorika yang hebat, seorang komunikator dapat saja mentransformasikan atau bahkan memanipulasi kepentingan ataupun persepsi pribadi atau kelompoknya menjadi seakan-akan milik masyarakat. Anggota masyarakat kita masih tergolong pada mass public [publik massa], masyarakat yang masih suka ikut-ikutan. Mereka diam pada saat orang lain diam, dan bertepuk tangan pada saat orang lain bertepuk tangan. Kelompok seperti ini adalah massa yang paling mudah dimobirisasi atau direkayasa. Fenomena yang terjadi selama proses penjaringan aspirasi masyarakat terhadap bakal calon, betapa masyarakat kita sangat mudah dimobilisasi. Sekelompok masyarakat di suatu desa yang diyakini tidak ada rumusnya mengenali seorang bakal calon gubernur yang bernama Si Polan, datang ke DPRD membawa setumpuk surat dukungan untuk Si Polan. Jelas, ini adalah keberhasilan sang komunikator dalam "menjual" bakal calonnya. Secara total lebih dari 51.000 surat dukungan atau aspirasi yang masuk ke DPRD untuk 85 orang bakal calon. Secara kuantitas, bolehlah disebut ini sebuah peningkatan partisipasi politik masyarakat yang mengesankan. Bandingkan dengan jumlah surat aspirasi yang masuk dalam penjaringan bakal calon Gubernur Riau lima tahun lalu, yang hanya berjumlah 565 buah untuk 23 orang bakal calon. Namun dari aspek kualitas, yang tercermin dari pola "tim sukses" masing-masing bakal calon dalam memobilisasi dukungan, agaknya kita masih belum beranjak maju. Untung ada forum-forum dialog yang diprakarsai oleh beberapa ormas dengan melibatkan beberapa orang bakal calon, sehingga suasana sedikit agak berbeda dari lima tahun lalu.

3


drh. Chaidir, MM


1998

Lima tahun yang lalu, DPRD Riau digugat karena dinilai kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Syarwan Hamid [Kapuspen ABRI ketika itu] yang memperoleh dukungan terbanyak yakni 270 surat dukungan, tidak dimasukkan dalam lima besar oleh DPRD karena yang bersangkutan tidak memperoleh izin dari Pangab. Sementara itu pada sisi lain dipertanyakan apakah 565 buah surat dukungan untuk 23 bakal caon sudah mencerminkan aspirasi empat juta penduduk Riau. Kita memang masih menghadapi masalah dengan kualitas aspirasi. Sekarangpun, banyak pakar politik di daerah ini yang melihat dengan sinis aspirasi yang masuk karena dinilai tidak murni. Namun demikian menyalahkan Dewan dalam kaitannya dengan kualitas aspirasi ini tentu salah alamat. Kualitas aspirasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor pendidikan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan peran yang dimainkan oleh media massa. Kesulitan lain dalam menangkap kehendak rakyat tidak hanya melulu masalah kualitas aspirasi. Apa yang diungkapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Abraham lincoln, adalah kesulitan lain. Presiden Amerika yang hidup dalam abad ke-19 ini berkata "What I want to, to find the way out exactly". Maksud kira-kira, apa yang saya inginkan, kata Abraham Lincoln, adalah semuanya selesai dengan tuntas, tapi apa yang dikehendaki oleh rakyat adalah memiliki semua yang diinginkannya sekaligus. Jadi di sinilah masalahnya. Konkritnya, lembaga perwakilan rakyat, apalagi pemerintah, bekerja dengan rencana yang jelas dan pasti, ada rambu-rambu, ada prosedur, sementara kehendak rakyat berkembang setiap saat. Belajar dari sejarah dan pengalaman lima tahun lalu, DPRD TK I Riau, agaknya tidak lagi mau kecolongan. DPRD telah menepati janji dan membuktikan komitmennya dengan mengusulkan lima nama ke pusat untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur KDH Tk I Riau. Kelima nama yan diusulkan yaitu A Rivaie Rachman, Firdaus Malik, M. Azaly Johan, M. Gadilah, dan Saleh Djasit, adalah nama-nama yang bertengger pada urutan lima besar dalam pengumpulan aspirasi. Tidak ada nama kejutan yang masuk. Kebetulan kelima nama tersebut adalah Putera Daerah sehingga cocok pula dengan kriteria yang telah disepakati oleh empat fraksi di DPRD Riau. Apakah semua pihak puas? Pasti tidak. Tetapi juga mustahil bagi Dewan untuk memuaskan semua pihak. Oleh karena itu yang paling bijaksana, menurut hemat saya, adalah mengedepankan kedewasaan politik. Upaya pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh sementara bakal calon yang tidak masuk dalam daftar usulan Dewan, adalah suatu tindakan kontra-produktif

4


drh. Chaidir, MM


1998

dalam era reformasi sekarang ini. Upaya-upaya seperti itu barangkali telah lewat eranya. Agenda pemilihan Gubernur, tidak bisa dipungkiri merupakan agenda penting yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, sebab hal itu menyangkut hak asasi rakyat di daerah ini untuk mendapatkan distribusi politik dan ekonomi secara lebih berimbang. Dengan terpilihnya seorang gubernur yang bertahta di hati rakyat, diharapkan tidak akan ada lagi keberpihakan yang artifisial, sehingga agenda penting lainnya akan dapat terselesaikan dengan tuntas. Masih banyak kehendak rakyat di daerah ini yang belum terpenuhi, sebut saja masalah bagi hasil minyak, pertanahan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sebagainya. Jangan habiskan energi dan menjadi "gila" hanya untuk memilah-milah aspirasi mengenai pemilihan Kepala Daerah. Aspirasi yang sangat substansial mendesak untuk segera diperjuangkan. ***

Pantau Edisi 5-11, Oktober 1998

5


drh. Chaidir, MM


1998

Pemilihan Kepala Daerah Pasca Rudini Rudini masih lagi hidup, tapi idenya tentang pemilihan Kepala Daerah [KDH] agaknya sudah mati, atau paling tidak, sudah dilupakan orang. Kebiasaan kita memang belum berubah, cepat melupakan yang baik, sulit melupakan yang buruk. Semasa masih menjadi Menteri Dalam Negeri, Rudini melontarkan gagasan menarik: Kepala Daerah cukup satu periode saja. Banyak yang tersentak dan terhenyak mendengar ide kontroversial itu, tapi yang mencibir pun tidak sedikit. Bagaimana dengan Kepala Daerah yang berprestasi ? Tapi Rudini punya resep untuk ini. Khusus untuk Kepala Daerah yang benar-benar memiliki kemampuan dan menonjol prestasinya, Boleh diberi kesempatan dua periode, tapi di daerah lain. Dewasa ini, ketika kita sedang dihadapkan dengan kompleksitas problematika di tengah masyarakat kita yang ditandai dan diwakili oleh kompleksitas pemilihan Kepala Daerah, ide Rudini tersebut rasanya menarik untuk bahan perbincangan. Andaikata ide itu mulai dilaksanakan di awal Pelita VI, maka barangkali kompleksitas itu akan dapat dihindari dan kita dapat lebih banyak lagi mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk sesuatu yang lebih berarti khususnya bagi daerah ini. Saya tidak memantau dengan serius perkembangan pemilihan Kepala Daerah di kabupaten lain di luar propinsi Riau, tetapi pemilihan-pemilihan di kabupaten Inhil, Bengkalis, Kepulauan Riau, Kampar dan terakhir di kodya Pekanbaru jelas menimbulkan jejak-jejak yang kurang nyaman. Tidak dapat dipungkiri, banyak yang terpaksa kehilangan muka dan bakal kehilangan muka dalam proses itu. ***

Semasa menjabat Mendagri, harus diakui, Rudini banyak menyemai benih-benih penyempurnaan sistem pemilihan Kepala Daerah. Iklim demokrasi di daerah, yang sering terbaca dari proses pemilihan Kepala Daerah, pelan-pelan diperbaiki. Ini jelas membawa angin segar. Calon pendamping misalnya, tidak lagi dikenal. Calon Kepala Daerah harus memiliki kualitas yang berimbang, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dan tidak terpilih. Rudini bahkan juga melontarkan ide, perlunya seorang calon Kepala Daerah menyampaikan pokok-pokok pikirannya di depan sidang paripurna DPRD.

6


drh. Chaidir, MM


1998

Secara faktual, masa jabatan Kepala Daerah yang hanya satu periode, Sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Justifikasi bisa disusun panjang mengenai hal ini. Kaderisasi misalnya, akan berjalan dengan baik. Bukankah pendidikan politik kita telah menghasilkan kader-kader pembangunan yang siap menerima tongkat estafet ? Dari aspek pelaksana tugas, masa jabatan yang hanya satu kali akan memaksa seorang Kepala Daerah harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ini masalah motivasi. Seorang Kepala Daerah jelas akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik, bahkan satu dengan lainnya akan berlomba-lomba ingin disebut sebagai yang terbaik. Basic instinct yang dimiliki oleh semua orang untuk menyalahgunakan wewenang, barangkali juga akan muncul mumpung berkuasa biar pun satu periode. Tetapi persentase Kepala Daerah yang "sunsang" seperti itu akan sangat kecil, karena dengan kesempatan hanya satu periode, seorang figur Kepala Daerah masih memiliki karir yang panjang setelah selesai masa baktinya. Motivasi ini jelas sangat akan berbeda bilamana seorang Kepala Daerah akan memasuki usia pensiun. Dengan masa jabatan yang hanya satu periode, tidak lagi cukup kesempatan bagi seorang Kepala Daerah untuk "bongkar-pasang" pembangunan di suatu daerah. Sebab kalau ini dilakukan, maka seorang Kepala Daerah akan kehilangan banyak waktu dan pasti akan meninggalkan banyak pekerjaan pembangunan yang terbengkalai. Dengan demikian seorang Kepala Daerah hanya akan berkonsentrasi bagaimana mengisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ada sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan dan Repelita Daerah. Masa bakti Kepala Daerah satu periode akan memberikan iklirn yang lebih baik bagi manajemen pembangunan di daerah. DPRD akan lebih mampu mengembangkan lembaganya, karena Kepala Daerah tidak akan memiliki kesempatan yang cukup selama waktu lima tahun untuk membina sebuah imperium. Karena kalau itu terjadi maka "conflict of interest" pun tidak bisa dihindari. Dari aspek otonomi daerah, masa jabatan Kepala Daerah yang hanya satu periode akan memberikan iklim yang lebih kondusif bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Peran serta masyarakat akan lebih berkembang, karena kalaupun terjadi konspirasi di pusat kekuasaan di daerah, tingkatnya mungkin masih pada stadium pertama, sehingga polarisasi yang ditimbulkannya tidak akan menimbulkan friksi yang tajam. Konspirasi itu, kalau pun sempat ada misalnya, tidak akan sempat berurat berakar, karena dalam tempo yang tidak lama, figur Kepala Daerah-nya sudah

7


drh. Chaidir, MM


1998

berganti. Seorang Kepala Daerah memang tidak bisa menghindarkan diri dari kekuasaan. Kekuasaan itu legal berada dan melekat pada seorang Kepala Daerah, sebab Undang-undang No. 5 Tahun 1974 [yang sampai sekarang masih berlaku] mengatur, Kepala Daerah adalah Penguasa Tunggal di daerahnya. Padahal Lord Action mengatakan "Power tends to corrupt" [kekuasaan itu cenderung disalahgunakan]. Jadi menurut visi Lord Action semakin besar kekuasaan itu diberikan, semakin besar kecenderungannya untuk disalahgunakan. Sampai di sini, agaknya Rudini punya argumentasi yang kuat sehingga sampai kepada kesimpulan untuk mulai mensosialisasikan gagasan itu. ***

Ide itu sebenarnya tidaklah bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1974, kecuali kalau mau dibakukan. Sebab kalau kita teliti UU No 5 tahun 1974 itu, dalam pasal 17 misalnya, diuraikan, masa jabatan seoarang Kepala Daerah adalah lima tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya. Apabila masa jabatan ini berakhir maka ia dapat diangkat kembali sebagai Kepala Daerah untuk masa jabatan lima tahun berikutnya. Apabila masa jabatan yang kedua ini telah berakhir, ia tidak boleh diangkat lagi sebagai Kepala Daerah untuk masa jabatan yang ketiga kalinya di daerah tersebut.

Kata-kata yang dipergunakan adalah dapat diangkat kembali. Dan secara faktual bukankah banyak Kepala Daerah yang hanya menjabat satu periode? Yang diperlukan sebenarnya adalah "political will". UU No 5 Tahun 1974 memang memuat banyak hal yang menarik dalam aspek tata pemerintahan. Sebagai contoh, Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD Tingkat I, tetapi Presiden tidak terikat pada jumlah yang diperoleh masing-masing calon dalam pemilihan di DPRD Tingkat I. Kenapa demikian, karena hal itu adalah merupakan hak prerogatif Presiden. Sementara Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Mendagri dalam menetapkan Kepala Daerah Tk II juga tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon. Lantas untuk apa pemilihan? Inilah yang menarik perhatian para pakar politik. Pada bagian lain dari UU No.5 tahun 1974 itu disebutkan bahwa dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, yaitu sebgai Kepala Daerah Otonomi yang memimpin penyelenggarakan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah dan fungsi sebagai 8


drh. Chaidir, MM


1998

Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah. Sebagai Kepala Wilayah, maka figur seorang Bupati, Walikota atau Gubernur harus memiliki kecakapan di bidang pemerintahan dan dipercayai oleh Pemerintah Pusat. dan sebagai Kepala Daerah Otonom, maka seorang Kepala Daerah perlu mendapatkan dukungan dari rakyat yang dipimpinnya. Menyerasikan kepentingan dua fungsi tersebut dalam seorang figur calon Kepala Daerah, di atas kertas sebenarnya tidaklah terlalu sulit, bukankah sekarang zaman keterbukaan yang didominasi oleh teknologi informasi yang canggih? Tetapi menyitir DR. Tabrani, saratnya satu, asal "bolanya jangan tanggung". Sebab kalau bolanya bola tanggung, kaki-kaki kita akan berpatahan, sementara penonton akan bersorak, setelah itu mereka bubar. ***

Agaknya ide Rudini mengenai masa jabatan Kepala Daerah yang cukup satu kali sangat relevan dengan situasi dan kondisi kita saat ini apalagi di tengah kampanye kita ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Memulai sesuatu yang baik untuk memperkokoh sendi-sendi demokrasi kita tentu tidaklah salah. Bukankah kita tidak perlu menunggu satu PELITA lagi hanya untuk membuktikan bahwa kita berani mengambil sikap untuk mencegah kompleksitas problematika yang semakin runyam? Atau akan kita biarkan saja dulu waktu mencatat dosa-dosa kita?

9


drh. Chaidir, MM


1998

Jejak-jejak Penjaringan Musim penjaringan "Balon" telah usai. Bakal calon [Balon] Walikotamadia Pekanbaru Periode 1996-2001 yang terjaring selama 15 hari, 52 nama. Jumlah surat dukungan yang disampaikan kepada DPRD Kotamadya Pekanbaru mencapai 1.200 buah. Bukan main, ini mengalahkan jumlah aspirasi yang masuk ke DPRD Tingkat I Riau dalam proses pemilihan gubernur tahun 1993 yang lalu. Saya sudah coba membalik-balik Ensiklopedi, tapi saya belum menemukan sebuah kota pun di dunia ini yang dalam proses pencalonan walikotanya mengajukan 51 nama calon. Tentu ini sebuah rekor yang fantastik dan agaknya pantas dicatat dalam buku The Guinnes Book of Record. Proses pemilihan Walikotamadia Pekanbaru belum lagi separoh Jalan, tetapi pada tahap proses bakal calon saja perkembangannya sudah menarik. Adakah sesuatu yang signifikan, sebagai sebuah gejala kecenderungan sosial politik kemasyarakatan yang bisa kita cermati? Mengapa demikian banyak kelompok masyarakat yang mengajukan bakal calonnya? Adakah ini merupakan indikasi meningkatnya kesadaran politik masyarakat? Tidak mudah memang untuk melakukan opname dengan obyektif, tetapi karena pemilihan Kepala Daerah ini adalah permainan para intelektual, maka berlaku pula norma-norma intelektual. Saya yakin Anggota DPRD Tingkat II Kotamadya Pekanbaru, dalam proses penyaringan yang sulit ini, akan mampu berfikir jernih dengan tetap menggunakan pendekatan yang multidimensi. "The Rising Expectations" Dari aspek sosiologis, agaknya tidak mudah menelusuri jejak-jejak penjaringan Balon Walikota yang telah usai itu. Masalahnya, ada mobilisasi dan partisipasi masyarakat yang sarat dengan nuansa politik di sana. Apabila dilihat dalam dimensi pendidikan politik masyarakat, barangkali laksana lukisan picasso, abstrak dan susah dinikmati, sebab secara umum, sebuah pendidikan politik dikatakan berhasil apabila anggota masyarakat telah mampu menempatkan hak dan kewajibannya dalam keadaan seimbang, selaras, dan serasi. Mengajukan Balon adalah hak masyarakat, tetapi tunduk terhadap mekanisme dan ketentuan yang berlaku adalah kewajiban. Siapakah anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan itu, dengan kondisi yang demikian?

10


drh. Chaidir, MM


1998

Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang merupakan sub-sistem dari infrastruktur, pasti memahami dengan baik mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1974 sebagai referensi. Apalagi suprastruktur, pasti telah memahami dengan baik. Tetapi, pemahaman yang demikian sukar diharapkan muncul dari sebuah perkumpulan yang tidak mempersaratkan dimensi intelektual dalam keanggotaannya, seperti misalnya ikatan pekerja pengangkut getah ojol, persatuan penjual cendol, ikatan pencari ikan belut, dan sebagainya. Rekayasa mobilisasi dan partisipasi pada kelompok ini bisa menjadi kontra-produktif dalam pendidikan politik masyarakat, sebab, kesederhanaan pola fikir menyebabkan mereka tidak memahami mekanisme. Apabila aspirasi mereka tidak tersalurkan, yang tumbuh adalah kebencian terhadap sistem dan struktur yang ada, dan ini berbahaya. Cobalah lihat dalam pemilihan Kepala Desa. Dalam banyak kasus, pihak yang kalah akan selalu menempatkan Kepala Desa terpilih sebagai lawan yang setiap saat harus dijegal. Seyogianya, para intelektual kita, atau yang mengaku intelektual, haruslah selalu cermat dalam memberikan input untuk memperkokoh pranata politik demokrasi Pancasila yang kita kembangkan. Pekanbaru memang bukan desa, bahkan dewasa ini sedang beranjak menjadi sebuah kota besar. Tetapi sosiolog manapun barangkali akan sependapat, dari aspek sosiologi, sentuhan masyarakat rural di Pekanbaru masih sangat terasa. Dalam perspektif pemerintahan yang sedang melakukan modernisasi dalam era globalisasi ini, mengadakan mobilisasi dan membangkitkan partisipasi masyarakat, merupakan suatu keperluan, conditio sinequa non, sebab hanya dengan mengikut-sertakan masyarakat dalam pemikiran-pemikiran pembaharuan, perubahan diharapkan akan terjadi. Jejak-jejak penjaringan yang demikian meriah dan bervariasi memberikan indikasi yang kuat terhadap adanya The rising expectation [meningkatnya harapan]. Ada tuntutan perubahan sebagai salah satu ciri modernisasi. Agaknya benar seperti apa yang menjadi hipotesa Huntington, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Political Order in Changing Societies: perkembangan social yang demikian cepat, khususnya karena pangajaran dan perkembangan komunikasi, dengan cepat pula membuat harapan-harapan semakin meninggi. Hal itu nampaknya sedang terjadi di Pekanbaru dan terpancar dari hingar-bingar proses penjaringan Balon yang baru saja usai Tantangan yang Menghadang

11


drh. Chaidir, MM


1998

Jejak-jejak penjaringan Balon Walikota Pekanbaru pada derajat tertentu juga dapat merupakan potret tipologi sosial masyarakat kita, pada tahap mana sebenarnya kita berada dalam sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang maju dan modern yang kita idam-idamkan itu. Dukungan terhadap seorang Balon yang sangat kental diwarnai oleh kriteria-kriteria yang partikularistik, memberikan sinyal kepada kita semua di provinsi ini, bahwa kendati kita sedang bergerak maju, agaknya kita masih berada dalam zona masyarakat pra industri. Itu bermakna, ada sesuatu yang sangat mendasar yang harus kita benahi, justru bukan pada aspek fisik, tetapi dalam aspek sosial engineering. Kemiskinan desa dapat dengan mudah kita defenisikan di Meranti Pandak misalnya, tetapi kemiskinan intelektual, bagaimana kita akan memetakannya di ibukota provinsi ini yang menjadi barometer dalam banyak hal. Ini tantangan. Peran Pekanbaru yang belum tersinkronisasikan dengan optimal dalam perkembangan sub-regional IMS-GT, yang membuat Pekanbaru semakin berat bersaing untuk merebut peluang, adalah tantangan lain yang menghadang. Mengemas visi dan misi pengembangan kota dalam pengembangan sub-regional IMS-GT itu memerlukan seorang pemimpin yang sekaligus seorang manajer dengan visi bisnis yang memadai. Mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata di Pekanbaru merupakan tugas yang tidak ringan bagi Walikota terpilih nanti. Kendati tidak menjadi satusatunya ukuran keberhasilan, namun sangat dimaklumi bahwa Pendapatan Asli Daerah [PAD] jelas merupakan faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan. Seorang walikota yang mampu meningkatkan PAD jelas akan memiliki nilai tambah dalam melaksanakan program pembangunan secara nyata.

Itu adalah sekelumit saja dari tantangan yang menghadang dan saya yakin DPRD Kotamadya Pekanbaru sebagai lembaga yang paling berkompeten dalam menyaring balon walikota, tentu telah mengakomodasikanya ke dalam kriteria aspiratif dengan sudut pandang yang jauh ke depan, di samping kriteria normatif sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang sampai saat ini masih menjadi pegangan seluruh DPRD baik Tingkat I maupun Tingkat II di seluruh Indonesia. DPRD Pekanbaru tentu juga telah mempunyai kiat bagaimana mengawinkan kriteria aspiratif dengan kriteria normatif tersebut.

12


drh. Chaidir, MM


1998

Fenomena Kita Ketika ditanya oleh seorang teman dari Jakarta, apakah di Pekanbaru sekarang musim durian [rupanya teman ini rindu berat dengan durian Pekanbaru], saya katakan memang selalu musim durian, tapi kali ini sorry Bung durian dikalahkan oleh "balon". Lho koq ? Memang! Tapi balon yang ini, musimnya satu kali dalam lima tahun. Balon adalah kata yang paling populer di Pekanbaru dalam dua bulan terakhir ini Balon ini bukan karet, juga bukan sejenis buah eksotik. Balon yang populer ini adalah akronim dari bakal calon. Ada dua macam bakal calon [balon], yang pertama adalah balon Gubernur Riau dan yang kedua adalah balon Ketua DPD Golkar Tingkat I Riau. Ada dua event politik yang menarik di Riau menjelang penghujung tahun ayam ini dan kedua pcristiwa tersebut berada dalam network. Yang pertama Pemilihan Ketua Golkar Propinsi Riau yang akan berlangsung dalam salah satu rangkaian acara musda Golkar dan yang kedua adalah Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Menariknya, kedua peristiwa tersebut seakan-akan diatur, Musda Golkar adalah Musda Tingkat I terakhir di seluruh Indonesia, dan Pemilihan Gubernur Riau juga pemilihan terakhir dari beberapa pemilihan terakhir dari beberapa pemilihan Gubernur sepanjang tahun 1993 ini. Biasanya yang ditampilkan terakhir selalu menarik. Menariknya peristiwa tersebut mulai terlihat sejak awal. Dalam proses pernilihan gubernur misalnya, DPRD Tingkat I Riau menyediakan Waktu selama 72 hari hanya untuk menjaring aspirasi, baik berasal dari organisasi-organisasi Tingkat I, Tingkat II, Kecamatan, dari kampung-kampung maupun yang berasal dari perorangan dalam daerah, tak ketinggalan juga berasal dari luar daerah. Konon jumlah aspirasi yang masuk ke DPRD Tingkat I Riau juga merupakan rekor dalam jumlah aspirasi yang pernah masuk ke DPRD Tingkat I di seluruh Indonesia dalam proses pemilihan gubernur. Ada dua pertanda baik yang dapat kita lihat dalam proses penjaringan aspirasi tersebut. Yang pertama adalah political will lembaga legislatif kita yang membuktikan sikapnya untuk lebih terbuka, dan yang kedua adalah kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan haknya sebagai warganegara. Hampir tidak terbayangkan bagaimana anggota masyarakat suku sakai dapat diberi pengertian tentang pentingnya peran seorang gubernur bagi kehidupan mereka. Sulit juga dicerna bagaimana suku Talang Mamak berkenan hadir di DPRD Tiagkat I Riau tmtttk menyuarakan keinginannya, atau kehadiran ibu-ibu lugu dari desa nun jauh di pedalaman.

13


drh. Chaidir, MM


1998

Apakah keberanian masyarakat pedalaman ini karena adanya Festival Seni Budaya Masyarakat Pedalaman? Rasanya tidak lagi menjadi penting. Bukankah dukungan-dukungan tersebut, biar berasal dari organisasi-organisasi Tingkat I sekalipun pada dasarnya adalah out put dari beberapa masukan yang saling pengaruh-mempengaruhi, dan itu rekayasa namanya. Sah-sah saja. Apakah itu cermin dari telah meningkatnya kesadaran politik masyarakat sebagai akibat dari pendidikan politik yang telah dilakukan oleh pemerintah? Ketua DPRD Tingkat I Riau, Kolonel (purn) Drs. Darwis Rida Zainuddin agaknya tepat mengomentari keadaan. Ini sebuah fenomena biasa dipakai sebagai bahan kajian oleh Perguruan Tinggi, kata beliau dalam satu kesempatan. Ya, ini fenomena, fenomena kita. Proses penjaringan aspirasi masyarakat dan proses pemilihan gubernur secara keseluruhan, bahkan juga proses pemilihan Ketua DPD Golkar Tingkat I Riau, memberikan kepada kita cermin yang layak untuk kita amati secara seksama. Dari sana kita akan bisa berkaca sejauhmana sebenarnya upaya yang telah kita lakukan dalam pendidikan politik, dalam mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Sejauh mana pula kekuatan sosial politik yang ada mampu mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi yang muncul sehingga berkembang komunikasi timbal balik yang sehat, baik antara masyarakat maupun antara lembaga perwakilan rakyat, dan dengan pemerintah. Kita akhirnya akan bisa bercermin bagaimana wajah kita berekspresi menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat yang sebenarnya memang tidak dilarang. Perbedaan pendapat, kata orang adalah ibarat beraneka ragamnya bunga ditaman, dia bukan mengganggu tapi sebaliknya justru memperindah taman. Pemilihan gubernur dan pemilihan Ketua Golkar bukanlah ending dari perjuangan besar kita. Keduanya hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar yakni bagaimana mengentaskan kemiskinan dari bumi lancang kuning ini.

14


drh. Chaidir, MM


1998

Kabupaten Rokan: Sebuah Kontemplasi Pada Pelantikan Beng Tiga puluh tahun yang lalu, rencana pembentukan Kabupaten Rokan menjadi buah bibir masyarakat Pasir Pangarayan, Ujung Batu, Lubuk Bendahara, dan sekitarnya. Saya tidak tahu apa yang melatarbelakangi rencana itu, tetapi saya masih ingat, sosialisasi gagasan pembentukan Kabupaten Rokan, cukup intens kala itu, sampai-sampai pengetahuan mengenai Kabupaten Rokan ini diujikan dalam acara cerdas tangkas antar pelajar SMP yang saya ikuti sebagai pelajar tahun pertama waktu itu, saya hanya tahu Kabupaten Rokan akan segera terbentuk dan calon ibukotanya adalah Pasir Pangarayan. Bertahun-tahun kemudian, gagasan itu seperti hilang diterbangkan angin. Sayapun sudah lupa. Bagi yang masih ingat, agaknya menganggap gagasan tersebut tidak lagi pantas diangkat ke permukaan, sudah basi, tidak lagi relevan. Kalau pun ada yang mencoba mengangkat kembali, orang itu pasti mimpi di siang bolong. Jangankan membentuk sebuah kabupaten Rokan, mewujudkan Kotamadya Dumai saja yang telah dibicarakan secara terus menerus selama duabelas tahun lebih dan telah pula dipersiapkan secara serius, belum tentu jantan betinanya. Banyak persyaratan formal dan material yang harus dipenuhi. Daya dukung unsur 3P (Perlengkapan, Personil dan Pembiayaan) menjadi sangat menentukan, di samping persyaratan-persyaratan lainnya. Kita mampu, tetapi pemerintah pusat belum mau, tidak akan jadi, apalagi kalau kita dianggap belum mampu. *** Sekitar tiga tahun yang lalu, dalam obrolan santai di sebuah restoran hotel berbintang di Pekanbaru, Drs Djamal Abdullah [yang kini telah tiada] bercerita kepada saya, bahwa dia sedang menyusun sebuah telaahan. Inti telahaan tersebut adalah gagasan untuk membagi-bagi Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Riau, masing-masing ke dalam dua kabupaten, sehingga secara keseluruhan Propinsi Riau nantinya terdiri dari 10 buah daerah tingkat II termasuk Batam. Bukan main! Terus terang, saya terperangah mendengar gagasan Djamal yang berani dan sangat maju itu. Djamal Abdullah tentu bukan sedang mimpi, sebab dia bukanlah kader kemarin sore. Kredibilitas dan integritasnya, membuat dia cukup disegani baik oleh kalangan tua maupun generasi muda yang

15


drh. Chaidir, MM


1998

seangkatan dengannya. Pemikirannya yang sering brilian dan matang, menyebabkan ia disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan untuk provinsi ini. Gagasan Djamal sama sekali tidak ada kaitannya dengan gagasan pembentukan Kabupaten Rokan itu, dan tidak juga latah. Wawasannya yang luas dan daya jelajah pemikirannya yang jauh ke depan, membuat argumentasinya meyakinkan, mengapa Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Kepri harus dibagi dua. Sayang sekali, Desember dua tahun lalu, dia telah pergi untuk selama-lamanya. Adakah gagasannya juga ikut terkubur? ***

Sebulan yang lalu di penyalai, Kecamatan Kuala Kampar. Kunjungan kerja Komisi D DPRD Tk I Riau kali ini terasa agak istimewa karena diikuti juga oleh Ketua DPRD, Drs Darwis Rida Zainuddin. Karena kegiatan protokoler yang padat, biasanya Ketua DPRD sangat jarang bisa turun mengikuti kunjungan kerja semacam itu, apalagi ke daerah yang sulit dijangkau seperti Penyalai. Dalam sebuah percakapan sebelum tidur di sebuah penginapan yang sangat sederhana [tidak ada pilihan lain], dan di tengah aroma obat nyamuk bakar yang menyengat, Drs Darwis Rida mengungkapkan keprihatinannya terhadap keadaan Penyalai yang serba tertinggal. Rombongan beruntung karena beberapa hari sebelumnya turun hujan sehingga air untuk mandi cukup tersedia di penginapan, bila tidak, niat untuk mandi barangkali harus ditunda. Jalan-jalan yang disemenisasi sudah banyak yang rusak. Jetty kayu yang dibangun, belum lagi dipergunakan sudah roboh. Kapal PUSKESMAS memang bagus, tetapi telah lama "nangkring" karena terlalu besar, biaya operasional tidak memadai, sehingga tidak fungsional. Saya trenyuh melihat keadaan ini, bukankah kita telah merdeka 52 tahun?" kata Ketua galau. Salah satu sebab ketertinggalan itu menurut Ketua, adalah karena Penyalai terlalu jauh dari pusat Kabupaten. Akibat jarak yang terlalu jauh dan transportasi sulit, mereka luput dari perhatian. Kalaupun ada pejabat yang datang, mereka hanya sampai di Kantor Kecamatan, tanya ini, itu, seadanya, kemudian buru-buru pulang karena enggan dimangsa nyamuk. Untuk memperpendek rentang kendali [span of control], menurut Ketua, pernah dilontarkan gagasan di forum Badan Pertimbangan Daerah untuk membagi Kabupaten Kampar dan Bengkalis masing-masing menjadi dua Kabupaten. "Ini bahkan lebih mendesak daripada pembentukan Kotamadya Dumai". Dumai itu sudah mengelinding dengan sendirinya ibarat bola salju, status apapun yang diberikan kepada Dumai, kota ini akan berkembang membesar

16


drh. Chaidir, MM


1998

dengan cepat. Tetapi Kecamatan Kuala Kampar dan Kecamatan-kecamatan terisolir lainnya? Sayangnya gagasan itu "ibarat batu jatuh ke lubuk". Masalahnya, Badan Pertimbangan Daerah tidak memilki semacam Badan Pekerja untuk "membumikan" gagasan-gagasan anggotanya. ***

Gagasan Drs Djamal Abdullah dan gagasan Drs Darwis Rida, tentu berdiri sendiri-sendiri, tak ada hubungan satu dengan lainnya. Yang menautkan gagasan itu agaknya adalah sebuah benang merah, yakni sosok pokok permasalahan yang sama. Bagaimanapun hebatnya seorang manajer, panjangpendek rentang kendali, tetap akan mempengaruhi efektifitas pelaksanan tugas. Memperpendek rentang kendali sebuah daerah otonom dengan membaginya menjadi dua daerah otonom, sudah pasti tidak semudah mengucapkannya. Pemberian otonomi daerah yang lebih nyata kepada daerah tingkat II sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 1974 yang pencanangannya telah dilakukan hampir dua tahun yang lalu, nampaknya memuat pemikiran-pemikiran yang menginginkan pembentukan daerah tingkat II baru seakan menjadi Utopia. Pertimbangannya jelas. Kemampuan finansial suatu daerah, untuk self supporting akan menjadi sangat menentukan apakah suatu daerah otonom akan mampu secara optimal mendekatkan pembangunan itu kepada rakyatnya. Ketergantungan vertikal yang besar hanya akan menghasilkan otonomi semu. Kalau kita banding-bandingkan dengan beberapa provinsi lain, pemikiran memperpendek rentang kendali dengan memperbanyak daerah tingkat II adalah sangat wajar. Mari kita lihat angka-angka berikut: (1990) LUAS PENDUDUK DATI II DATI I

17

JABAR

44,176 KM2 35.378.438

25

JATENG

34.862 KM2

28.516.786

35

JATIM

47.921 KM2 32.487.568

37

NTT

47.389 KM2 3.267.919

12


drh. Chaidir, MM


SULSEL

62.482 KM2 6.980.589

23

SUMBAR

42.297 KM2 3.998.667

14

TIMTIM

14.615 KM2 747.557

13

RIAU

94.561 KM2 3.281.046

7

1998

Secara geografis Riau jauh lebih luas jika dibandingkan dengan Jabar, Jateng, Sumbar dan Timor-Timor. Itu belum termasuk wilayah perairan yang membentang dari pantai timur Sumatera sampai ke laut Cina Selatan, yang kalau ditotal keseluruhannya mencapai luas 329.867 KM2. Untuk mengunjungi tujuh kecamatan yang berada dekat laut Cina Selatan saja DPRD Riau menghabiskan waktu satu minggu. Tetapi lihatlah, Riau paling sedikit daerah tingkat II-nya. Baiklah, kita tidak usah bandingkan dengan provinsi di Jawa, tapi coba bandingkan dengan Sulawesi Selatan, NTT, Sumbar dan Timor-Timor. Apakah empat provinsi yang disebut terakhir itu lebih tinggi Pendapatan Asli Daerahnya dibanding Riau? Saya kira tidak. Barangkali kita telah kehilangan momentum untuk memperbanyak Daerah TK II. Momentum itu agaknya terjadi dalam Pelita I atau II yang lalu. Tetapi sebenarnya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak ada kata-kata terlambat. Memperbanyak Daerah Tingkat II barangkali memang sudah sangat tipis peluangnya. Tetapi penataan kembali pembagian wilayah daerah secara keseluruhan agar lebih rasional dan proporsional untuk maksud meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga era kompetisi pasca Abad XX, bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukankah peraturan-peraturan perundangan itu dibuat oleh manusia untuk kemaslahatan manusia ***

Kemarin pagi, Gubernur Soeripto atas nama Menteri Dalam Negeri telah melantik Drs Beng Sabil sebagai Bupati Kampar dan mengakhiri semua kontroversial proses pemilihan yang telah berlangsung lebih dari 12 bulan dan telah mcnghabiskan banyak energi. Sambil mengikuti proses pelantikan, saya teringat pembicaraan saya beberapa waktu yang lalu dengan Drs Djamal Abdullah [alm] dan Drs Darwis Rida. Siapapun Bupati yang terpilih akan tetap menghadapi kendala goegrafis yang sama, span of control terlalu luas. Memperpendek rentang

18


drh. Chaidir, MM


1998

kendali seperti gagasan pembentukan Kabupaten Rokan, atau seperti apapun bentuk pembagian daerah otonomnya, bukanlah tugas yang ringan. Andaikan Gubernur Soeripto memberikan dukungan habis-habisan untuk gagasan tersebut, waktu tinggal dua tahun, sayang sekali. Tetapi seandainya beliau ingin mematri kenangan lain, di samping kenangan yang sudah tidak akan terlupakan oleh masyarakat Riau, yakni ditetapkannya Tuanku Tambusai sebagai Pahlawan Nasional, waktu dua tahun agaknya cukup untuk meletakkan dasar-dasar penataan wilayah daerah bagi penerusnya. Dan apabila itu terjadi, duet Gubernur Soeripto dan Bupati Beng Sabli akan mencatat sebuah "masterpiece" bagi Riau, tetapi sebuah renungan.

19


drh. Chaidir, MM


1998

PR Manan Seperti sudah saya duga, Riau Pos edisi selasa 21 November 1995, kemarin [dan beberapa hari mendatang] akan dipenuhi oleh iklan ucapan selamat kepada Bupati Abdul Manan setelah beliau di lantik oleh Gubernur Soeripto menjadi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau untuk periode kedua. Bupati Manan memang pantas menerima ucapan selamat itu karena menurut hemat saya, paling tidak dapat dilihat dalam dua aspek: pertama, Bupati Manan telah berhasil memenangkan pemilihan Bupati KDH dalam era keterbukaan seperti sekarang, yang membuat pemilihan Bupati gegap gempita laksana disebuah negara yang menganut paham liberalisme; kedua, Bupati Manan akan mulai menapak hari-hari di depan pcnuh tantangan karena tugas membangun masyarakat Kepulauan Riau akan semakin berat. Dalam banyak aspek, medan Kepulauan Riau memang berat. Secara geografis misalnya, kabupaten ini terdiri dari ribuan pulau yang terpencar-pencar letaknya, sehingga sulit dijangkau. Secara geo-politik, Kepulauan Riau merupakan pertemuan aliran sosialis-komunis dengan masyarakat liberal, serta potensial pula disusupi oleh ancaman dari Utara. Dari sudut geo-ekonorni, merupakan lintasan antara konsumen BBM di Timur Jauh (Jepang, Korea dan Taiwan) dengan produsen dari Timur Tengah, dan bukankah Kepulauan Spratly yang disengketakan itu letaknya tidak jauh dari ladang gas alam Natuna yang sebentar lagi akan di eksploitasi. Ada beberapa kecenderungan yang sangat menarik dan perlu dicermati dari dinamika pembangunan yang sangat tinggi di Kepulauan Riau dewasa ini. Pertama, kecenderungan yang sangat kuat dari globalisasi perdagangan atau lebih tepat sebenarnya dikatakan, kecenderungan yang semakin kuat terhadap dominasi negara tetangga dalam perdagangan. Asean Free Trade Area [AFTA] belum lagi diberlakukan tetapi Kepulauan Riau telah merasakan pahit manisnya perdagangan bebas itu. Lihatlah bagaimana kawasan Bintan Utara telah disulap menjadi kawasan wisata yang indah dan meyenangkan bagi wisatawan, lihat pula betapa banyaknya partner kita dari Singapura yang bergerak leluasa di Bintan, Batam dan Karimun merebut pangsa pasar lokal. Kemampuan global dihadapkan dengan pasar lokal, tentu tidak sulit menduga akhir skenarionya. Kecenderungan kedua adalah penetrasl swasta nasional yang semakin besar terhadap percepatan industrialisasi di Kepulauan Riau. Ini sulit dipungkiri, karena dari sudut pandang integrafif, Kepulauan Riau sebagai ujung tombak simbol kemajuan Kawasan Barat Indonesia. Eksplorasi gas alam di lepas pantai Natuna adalah kenyataan lain memperkuat kecenderungan-kecenderungan tersebut.

20


drh. Chaidir, MM


1998

Dihadapkan kepada dua kecenderungan di atas, maka Kepulauan Riau harus siap menghadapi konsekuensi lain, yakni arus migrasi penduduk yang mulai akan menggeser dari Batam ke Bintan, mulai dari yang terampil sampai kepada imigran yang hanya bermodalkan dengkul. Padahal, sesuai dengan perkembangan Bintan sebagai main land Kepulauan Riau, yang diperlukan adalah tenaga-tenaga kerja yang terampil untuk mendukung akselerasi industrialisasinya. Manakala situasi ini terwujud, maka Bintan harus siap dengan menularnya "wabah" rumah liar dari Batam. Kecenderungan migrasi penduduk akan semakin mencuatkan permasalahan pertanahan ke permukaan, sekaligus juga tumbuh suburnya sektor informal, dan tentu pula gangguan kamtibmas. Kecenderungan persaingan yang semakin tajam di sektor swasta akibat industrialisasi yang berlangsung dengan cepat juga tidak akan terelakkan, terutama antara pelaku-pelaku ekonomi dari Jakarta dengan pelaku-pelaku ekonomi dari negara-negara tetangga, apalagi Singapura. Kemampuan Bupati Manan menjadi wasit yang netral, kalaupun ada yang harus dilindungi, tentulah kepentingan masyarakat dan pengusaha-pengusaha lokal. Tentunya tanpa mengabaikan asas legalitas dan asas kepatutan. *** Kecenderungan-kecenderungan yang harus dihadapi oleh Kepulauan Riau di masa yang akan datang, sebagaimana yang secara umum diuraikan di depan, tentu telah dipahami oleh Bupati Manan, dan tentu telah pula dipikirkan antisipasinya. Peluang yang paling besar yang dimiliki oleh Bupati Manan untuk meneruskan upaya masyarakat Kepulauan Riau agar mampu bermain secara optimal dalam setting masyarakat yang berubah cepat, agaknya adalah Bupati Manan tidak harus lagi berangkat dari garis start. Ini pulalah barangkali yang menjadi salah satu pertimbangan penting untuk memberikan the second chance kepada Bupati Manan. Permasalahan memang selalu berkembang cepat demikian pula tuntutan masyarakat, dan semua itu menuntut pendekatan penyelesaian yang akomodatif. Menggunakan pendekatan pola lama yang konvensional agaknya tidak lagi dikehendaki oleh masyarakat dan oleh kualitas permasalahan itu sendiri. Review, re-orientasi, atau kaji ulang, atau apalah namanya, nampaknya memang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap permasalahan yang muncul secara cermat. Proses pemilihan Bupati KDH sering kali memang menonjol dengan kegiatan adu "balon", tetapi bila dicermati, tetap ada segi-segi yang layak sebagai bahan evaluasi metode pendekatan pemecahan masalah. Gubernur Soeripto agaknya benar memberikan penjelasan, ketika ditanya wartawan

21


drh. Chaidir, MM


1998

mengenai apa yang beliau maksud dengan perlunya pembaharuan di Kepri, bahwa pembaharuan tidak selalu berarti penggantian figur, yang paling substansial adalah perlunya reorientasi program. Dan inilah agaknya PR yang paling berat Bupati Manan, yakni menggerakkan team worknya. untuk secara simultan mampu menterjemahkan pesan sponsor itu. Asal Bupati Manan dan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilihan Bupati Kepri menganggap the game is over, maka segala sesuatunya akan selesai. Masalah besar dikecilkecilkan, masalah kecil dihilangkan, begitu kata orang tua-tua. Proses pemilihan Gubernur Riau beberapa waktu yang lalu, agaknya jauh lebih seru dibandingkan dengan Bupati Bengkalis sekalipun. Dimensi permasalahannya jauh lebih besar. Banyak orang menduga, setelah Gubernur Soeripto terpilih menjadi Gubernur Riau untuk masa bakti yang kedua kalinya, akan terjadi "tindakan pembalasan", logikanya sederhana, Gubernur Soeripto tentu memilih kawan-kawan pendukungnya untuk bekerja dalam satu tim guna menjalankan misi pembangunan yang menjadi tanggung-jawabnya. Ternyata dugaan itu keliru total. Gubernur Soeripto ternyata merangkul kawan dan lawan, semuanya mendapat kesempatan yang sama. Kelompok-kelompok masyarakat yang menjamur yang muncul dengan jelas sikap pro dan kontra dalam pemilihan Gubernur yang semula dicemaskan bakal menjadi bibit-bibit disintegratif ternyata tidak terbukti. Masyarakat tenang-tenang saja setelah itu. Masyrakat nampaknya semakin menyadari bahwa perbedaan pendapat bukanlah bermakna permusuhan. Maka, bilamana kemudian dalam proses pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat II terjadi adu bakal calon yang cukup ramai, orang tidak lagi megkhawatirkannya sebagai sesuatu yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Itu semua yang wajar-wajar saja. Itu dinamika. Lihatlah, tidak ada gejolak di Inhil setelah H. Azwin Yakop terpilih, walaupun proses pemilihannya tidak kalah menarik. Tidak juga ada gejolak di Bengkalis setelah H. Fadlah Sulaiman duduk sebagai Bupati. Bahkan Pak Latief [Ketua DPRD Bengkalis] yang sebelumnya terbungkuk-bungkuk akibat trial by press dalam proses pemilihan Bupati Bengkalis, masih tetap tegak teguh bak karang di tengah samudra. Bukankah indikasi-indikasi tersebut menunjukkan kedewasaan dan kearifan kita dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat? Bupati Manan, selamat bertugas !

22


drh. Chaidir, MM


1998

Peluang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau "Kabupaten Kepulauan Riau adalah sebuah kabupaten yang selama ini penuh dengan sejuta pendetitaan, dan kurang mendapat perhatian" ungkap Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Kepri Pekanbaru Untuk Reformasi, dalam pernyataan yang dibacakan di depan anggota DPRD Tingkat I Riau beberapa waktu yang lalu. Sebuah ungkapan lirih, gambaran dari sebuah kekecewaan yang panjang. Ada beberapa gagasan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Kepri ini secara menyeluruh antara lain yang cukup konsepsional adalah penataan ulang wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Gagasan ini telah lama muncul dari organisasi sosial kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat di Kepulauan Riau, namun karena gagasan tersebut di suarakan tidak pada momentum yang tepat dan barangkali dianggap tidak disuarakan oleh "orang yang tepat", maka gagasan tersebut laksana hilang digulung ombak. Cerita tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau agaknya mulai ramai di bicarakan kembali di masa orde reformasi ini ketika Prof. Yusril Ihza Mahendra menyebut-nyebut bahwa Indonesia akan dibagi menjadi 43 provinsi dalam ceramahnya di Fakultas FISIPOL UIR belum lama ini. Menurut Prof. Yusril, ada beberapa wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki karakteristik tertentu akan ditata dalam provinsi khusus, termasuk di antaranya disebut wilayah Kepulauan Riau. Pada bagian lain, Kotamadya Batam yang tumbuh dengan cepat dan di dalam wilayahnya terdapat bagian yang merupakan wilayah kerja Otorita Batam, telah disarankan oleh DPRD Tingkat I Riau untuk segera ditingkatkan Tingkatan menjadi Kotamadia penuh sebagai daerah otonom tingkat II. Namun ada pula kabar burung, Batam akan menjadi Provinsi khusus dengan kemungkinan dilakukannya aneksasi terhadap beberapa wilayah Kepulauan Riau. Dari beberapa skenario tersebut, pembicaraan kemudian berkembang di tengah masyarakat. Sikap pro dan kontra muncul dalam berbagai perdebatan, tetapi muaranya jelas, mencari alternatif terbaik bagi peningkatan kesejahteraan di negeri Segantang Lada ini. Isu Politik Ada bebarapa isu pokok yang dapat menimbulkan kesan, Kepri memang penuh penderitaan, sebagaimana ungkapan mahasiswa itu. Luput dari perhatian yang semestinya dari Pemerintahan Daerah, sehingga boleh jadi Kepri tidak lebih

23


drh. Chaidir, MM


1998

dari sekedar kuda beban pembangunan nasional selama ini. Beberapa isu yang mencuat ke permukaan antara lain: 1) Penambangan timah di Dabo Singkep 2) Pengembangan Natuna dan Penambangan LNG 3) Rencana aneksasi Pulau Bintan dan Pulau Karimun ke wilayah kerja Otorita Batam 4) Penambangan pasir laut, pasir darat, bauksit dan granit. 5) Rekomendasi pusat terhadap pembuangan limbah dari Singapura di Teluk Pelambung Karimun Kalau dilihat secara parsial, masalah-masalah tersebut barangkali tidaklah terlalu signifikan untuk diperbincangkan, seperti misalnya aneksasi Pulau Bintan dan Karimun ke dalam wilayah kerja OB, itu baru rencana; penambangan pasir laut, sudah mulai ditata kembali oleh Departemen Pertamben; masalah Teluk Pelambung, bukanlah hanya noktah kecil di P. Karimun. Tetapi bila dilihat secara keseluruhan, apalagi dikaitkan dengan bebasnya kapal-kapal asing menangkap ikan di perairan Kepri, dan yang paling konyol misalnya isu penyewaan Kepulauan Natuna kepada Amerika, maka wajar kalau muncul anggapan bahwa Pemerintah Daerah belum memperhatikan Kepri selama ini. Akar dari permasalahan tersebut sebenarnya adalah akibat minimnya akses masyarakat lokal pada pusat kekuasaan yang menyusun dan memutuskan kebijaksanan. Partisipasi masyarakat lokal hanya berada pada strata implementasi program, bukan pada strata pengambilan keputusan. Akibatnya kepentingan masyarakat setempat tidak terakomodasi secara baik. Padahal seharusnya, definisi apapun yang dikemukakan tentang pemerintahan yang demokratis, pasti harus selalu bertalian erat dengan kemampuan pemerintah penyelenggarakan programprogram yang sesuai dengan kehendak rakyatnya. Presiden BJ Habibie dalam pidato kenegaraannya tanggal 15 Agustus 1998 yang lalu, menekankan bahwa pendekatan pembangunan yang dilakukan sekarang tidak lagi berasal dari atas [top-down] tetapi berasal dari bawah [bottom-up] sehingga apa yang dikehendaki oleh rakyat, itulah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Implementasi dari arah pembangunan tersebut adalah akan dilaksanakannya otonomi daerah secara lebih bersungguh-sungguh sehingga daerah dapat menyusun rencana pembangunannya sendiri secara lebih realistis sesuai dengan kebutuhan, secara bertanggung jawab. Oleh karenanya pertanyaan besar yang muncul adalah: Betulkah pembentukan Kepri menjadi sebuah provinsi akan menyelesaikan permasalahan yang mendasar tersebut?

24


drh. Chaidir, MM


1998

Otonomi Daerah Apabila kita melihat ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU No.5 Tahun 1974, titik berat otonomi sebenarnya diletakkan pada Daerah Tingkat II. Peletakan titik berat otonomi dimaksud merupakan kebijaksanaan strategis yang dihubungkan dengan fungsi dan peran Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat. Apabila pengambilan keputusan dekat dengan masyarakat yang dilayani, maka akan mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangonan, dan ini merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanan pembangunan itu sendiri. Peran Pemerintah Daerah Tingkat I menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 dalam otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II adalah melalui penciptaan kebersamaan dalam memecahkan dan menangani permasalahan yang dihadapi oleh Daerah-daerah Tingkat II melalui suatu sinkronisasi. Tetapi dengan akan diubahnya UU Nomor 5 Tahun 1974, maka belum menjadi jelas, kemana titik berat otonomi itu akan diberikan oleh UU yang baru nanti. Masih tetapkah dalam rumusan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan rumusan lain dengan memberikan sebagian otonomi tersebut kepada Daerah Tingkat I sebagaimana diberitakan oleh media massa. Beberapa Alternatif Gerakan reformasi di Riau, telah menyadarkan kita terhadap banyak hal. Sekarang saat yang tepat untuk melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap langkah-langkah kebijakan yang merugikan masyarakat lokal, baik kebijakan yang berasal dari pusat maupun kebijakan daerah yang selalu menggunakan "baju" pembangunan nasional. Orang daerah selalu dipaksa untuk memikirkan kepentingan nasional, sementara orang-orang yang berada di tingkat nasional seringkali mengabaikan kepentingan daerah. Mengangkut kekayaan daerah ke pusat dan kemudian orang pusat membagi-bagikannya laksana sinterklas, sudah bukan zamannya lagi. Kesadaran baru telah tumbuh. Salah satu indikasinya adalah disetujuinya secara prinsip bagian bagi hasil minyak Riau oleh presiden BJ Habibie untuk dimanfaatkan langsung oleh Riau. Hal ini terjadi setelah delegasi Gabungan Kekuatan Reformasi Riau berdialog dengan presiden di Jakarta baru-baru ini. Jumlah bagian Riau yang disetujui adalah 10 persen. Dialog sambungrasa seperti ini mustahil dilakukan pada masa sebelum reformasi. Para pakar kita sudah menghitung-hitung, apabila Jumlah tersebut dimasukkan kedalam APBD Riau, maka APBD kita dalam satu tahun anggaran saja akan berjumlah antara 2-3 triliun. Jelas ini sebuah jumlah yang fantastik. Bandingkan dengan APBD Riau dalam lima tahun terakhir ini hanya berjumlah

25


drh. Chaidir, MM


1998

sekitar 200-300 miliar pertahunnya. Secara sederhana, dengan jumlah anggaran yang sedemikian besar, tidak akan ada lagi daerah yang terisolir di Riau, tidak akan ada lagi keluhan transportasi dari Kepulauan Tujuh ke Pulau Bintan, dan tidak akan ada lagi cerita duka bekas WC dijadikan ruang belajar, atau anak-anak yang putus sekolah, atau guru-guru di Pulau Tujuh yang baru menerima gaji tanggal 53. Walaupun keadaan sekarang di daerah kita masih dihantui oleh krisis ekonomi, tetapi dengan adanya peluang Riau memperoleh bagian dari hasil minyak bumi itu, Riau akan segera berkembang kondusif di masa yang akan datang, apalagi bila pemerintah bersungguh-sungguh menyusun kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Masyarakat lokal sudah kritis, namun harus diakui belum cukup pandai untuk ikut berebut menikmati atau memanfaatkan nilai tambah dari peluang yang timbul sebagai multipplier effect dari model pembangunan production centred development yang dikembangkan selama ini. Andai kata tidak ada keseriusan masyarakat terhadap keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki di daearah ini, maka niscaya isu yang disebut di atas tidak perlu di permasalahkan. Sesunggunhya banyak variabel yang perlu diperhitungkan sebelum kita sungguh-sungguh membuat keputusan untuk mendukung habis-habisan pembentukan provinsi Kepri. Dengan perkembangan pembahasan perubahan UU No 5 Tahun 1974 yang antara lain akan mengatur titik berat pemberian otonomi, maka alternatif lain tentu menarik untuk diperbincangkan, apalagi bila mempertimbangkan terealisasinya perolehan bagi hasil minyak bumi yang telah diperjuangkan oleh Gabungan Kekuatan Reformasi Riau itu. Alternatif lain misalnya menata Kabupaten Kepri ke dalam empat Daerah Tingkat II, yakni; - Kabupaten Kepri Barat - Kabupaten Kepri Timur - Kabupaten Tanjung Pinang dan - Kotamadya Tanjung Balai Karimun

Agenda yang Mendesak Yang paling mendesak sebenarnya adalah meninjau ulang kebijakan pemberian izin penambangan bahan tambang di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Kekayaan alam Kepri seperti gas alam cair, timah, pasir laut, pasir darat, granit dan bauksit, adalah bahan tambang yang merupakan harta kekayaan yang dapat dipergunakan untuk membiayai daerah-daerah otonom di Kepri kelak, entah dalam bentuk Provinsi atau dalam bentuk beberapa Daerah Tingkat II. Dewasa ini penambangan kekayaan alam Kepri sama sekali tidak berada di bawah kendali Pemda Kepri. Masyarakat Kepri hanya merasakan dampak 26


drh. Chaidir, MM


1998

negatifnya seperti rusaknya terumbu karang, menurunnya tangkapan ikan dan abrasi pantai akibat penambangan pasir laut; kerusakan pcrmukaan tanah akibat penambangan pasir darat dan penambangan granit; munculnya lobang-lobang raksasa akibat penambangan timah, dan sebagainya. Di samping kerusakan lingkungan hidup, penambangan kekayaan tersebut juga tidak terkendali dengan baik. Penambangan pasir di luar areal yang telah ditetapkan misalnya dan manipulasi jumlah produksi, sudah menjadi rahasia umum Laporan yang akurat sulit pula diperoleh Pemda Kepri karena pemilik perusahaan biasanya berada di luar Provinsi Riau. Oleh karena itu agenda yang penting adalah mendesak adanya gerakan untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap kekayaan alam yang masih tersisa supaya tidak habis tak menentu. Sebab kalau penambangan itu dibiarkan tak terkendali, maka tidak akan ada lagi yang tersisa untuk mendukung otonomi Kepri kelak.

27


drh. Chaidir, MM


1998

Fungsi Ganda DPRD Hari ini kalau tidak ada aral melintang, akan diselenggarakan peresmian Pimpinan DPRD Provinsi Riau hasil Pemilu 1997. Dua figur lama masih bettahan, yakni Drs. Darwis Rida Z dan H. Chairuddin Mustafa. Yang menarik adalah munculnya dua orang tokoh muda, Drs. H. Ruspan Aman [GOLKAR] dan Drs. H. Wan Abu Bakar [PPP]. Kepercayan kepada tokoh muda ini agaknya pertanda DPRD Riau siap menghadapi tantangan pergantian abad. *** Menjadi pimpinan dewan tentu bukan akhir dari segalanya, bahkan dalam skenario yang lebih besar, DPRD itupun hanya sebuah instrumen yang mendukung kita untuk mencapai cita-cita, menciptakan hari esok yang lebih baik. Untunglah kita tidak perlu menggunakan energi yang banyak untuk mendudukkan para pejabat DPRD itu, sebab tugas besar yang memerlukan lebih banyak energi menunggu di depan, yakni mempersiapkan masyarakat tempatan memasuki abad ke-21. Salah satu agenda yang saya nilai sangat penting adalah penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah untuk Pelita VII, yang akan mengantarkan Daerah ini memasuki era perdagangan bebas ASEAN tahun 2003. Di awal masa bakti DPRD 1997-2002 ini, mencuat kritik yang cukup pedas dari berbagai kalangan. Intinya, DPRD dianggap kurang representatif, kurang aspiratif, kurang kritis dan kurang berkualitas. Bahkan ada yang bilang DPRD tidak lebih dari hanya sekedar tukang stempel bagi kegiatan eksekutif. Betul atau tidak, tergantung dari sudut mana kita memandang. Saya lebih cenderung melihatnya sebagai ungkapan rasa memiliki dari masyarakat. Masyarakat ingin melihat kiprahnya. Namun memang harus diakui, kritik itu juga merupakan manifestasi dari sikap kurang puas. Ketidakpuasan tentu ada yang melatarbelakangi. Secara empiris, selama lima tahun berkiprah di lembaga perwakilan rakyat itu, saya merasakan, paling tidak ada dua faktor yang patut dicatat. Pertama, masyarakat belum tahu persis kedudukan DPRD, dan kedua, harapan masyarakat terlalu besar kepada DPRD. ***

Ada dua fungsi yang sekaligus melekat pada tubuh DPRD, yakni sebagai unsur Pemerintahan Daerah dan sebagai wakil rakyat. Fungsi ini gampang diucapkan tapi sulit dimengerti. Walaupun sama-sama merupakan 28


drh. Chaidir, MM


1998

lembaga perwakilan rakyat, DPRD berbeda dengan DPR-RI. DPR-RI jelas merupakan lembaga legislatif yang kedudukannnya terpisah dengan Presiden. Hal itu sangat berbeda dengan DPRD, yang menurut UU No 5 tahun 1974, adalah sebagai unsur Pemerintahan Daerah [Pemda] bersama dengan Kepala Daerah [KDH]. Secara struktur DPRD berada dalam kontak yang sama dengan Kepala Daerah. Namun demikian walaupun berada dalam satu kontak, ada pembagian tugas yang jelas antara Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif sedangkan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. UU No 5 tahun 1974 juga menegaskan, walaupun DPRD adalah unsur Pemda, tetapi DPRD tidak boleh mencampuri bidang eksekutif tanpa mengurangi hak-hak DPRD itu sendiri. Bidang eksekutif adalah wewenang dan tanggungjawab Kepala Daerah sepenuhnya. Dalam hal pengawasan misalnya, Presiden, meskipun berkedudukan rangkap sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi DPR-RI, apalagi menegurnya; namun Kepala Daerah yang sekaligus adalah Kepala Wilayah, salah satu tugasnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah termasuk mengawasi DPRD. Ini disebabkan karena Gubernur adalah adaministrator pembangunan, administrator pemerintahan dan administrator kemasyarakatan di daerah. Jadi tidak dapat disalahkan apabila Gubernur sampai menegur DPRD manakala dianggap dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan menganggu tercapainya tertib pemerintahan di daerah. Bagaimana sebaliknya, dapatkah DPRD menegur Kepala Daerah? Tidak dapat, jangan bermimpi! Gubernur hanya bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun demikian, Gubernur tetap menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. DPRD tidak dapat menilai keterangan pertanggungjawaban tersebut, jangankan menolak, menerima saja tidak boleh di ucapkan secara formal, tetapi DPRD memang dapat memberikan tanggapan sesuai dengan hak-haknya. ***

DPRD memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-undang. Ada hak anggaran, ada hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, hak meminta keterangan, hak mengajukan pertanyaan pendapat, hak melakukan perubahan, hak prakarsa dan hak penyelidikan. Khusus mengenai hak penyelidikan belum pernah dilaksanakan karena harus diatur dengan undangundang, sementara undang-undangnya sendiri belum pernah ada. 29


drh. Chaidir, MM


1998

Bila disimak secara mendalam maka sebenarnya hak-hak DPRD tersebut merupakan senjata untuk melaksanakan fungsi kontrol DPRD. Hak inilah yang mengukuhkan DPRD itu memiliki fungsi yang kedua, yakni sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat dalam konsep perwakilan politik, DPRD bertugas dan berkewajiban menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. DPRD harus menjaga agar segala kebijaksanaan dan tindakan pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah tanpa merugikan kepentingan nasional. Nuansa inilah yang selalu mewarnai setiap kali DPRD dan Kepala Daerah meyusun dan membahas Angaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] atau Peraturan Daerah [PERDA]. Apabila ini terjadi maka akan tercipta kesesuaian kebijaksanaan dan tindakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. ***

Ada pengamat politik yang beranggapan, tidak optimalnya fungsi perwakilan DPRD, disebabkan karena fungsi perwakilan DPRD tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, oleh karena itu DPRD dan Pemda harus dipisah. Muncul pertanyaan, seandainya DPRD dipisah dari Pemda dan berdiri murni sebagai lembaga perwakilan, apakah ada jaminan situasinya akan lebih baik. Dengan kata lain, apakah akan lebih menguntungkan bagi kemaslahatan masyarakat Apakah tidak akan ada stragnasi dalam pembangunan daerah, sebab dengan standar mentalitas SDM termasuk insan politik kita sekarang, adu kekuatan eksekutif-legislatif tidak akan terhindarkan. Bila ini yang terjadi maka yang akan tumbuh adalah sikap kalah-menang, mayoritas-minoritas. Padahal kita tidak menganut konsep itu. Bukankah kita sudah mempunyai paradigma "nglurung tanpa bala dan menang tanpa ngasorake" yang merupakan bagian dari musyawarah untuk mufakat yang merupakan akar budaya kita. Bahkan konon ASEAN, kini sedang dalam proses mengadopsi musyawarah untuk mencapai mufakat ini dengan mengunakan pendekatan "constructive engagement". Apakah memang pada fungsi ganda itu akar masalahnya? Menurut hemat saya pendekatan partnership DPRD dan Kepala Daerah seperti yang dilakukan sekarang sudah memberikan iklim yang baik untuk tumbuh-berkembangnya suasana kekeluargaan. Betapapun rumitnya struktur hubungan kerja DPRD dan Kepala Daerah, atau sebaliknya betapapun sederhana struktur itu, tetap ditentukan oleh itikad baik kedua belah pihak dan ditopang oleh seni pendekatan. Yang penting "nawaitu para penyelenggaranya". ***

30


drh. Chaidir, MM


1998

Berdasarkan pengamatan empiris, kedua fungsi DPRf) tcrsebut telah berkembang dalam dinamika yang relatif cukup baik di Riau. Indikasinya terlihat dari beberapa aspek. Dalam banyak hal telah terdapat kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi. Pihak eksekutif, sejauh yang saya rasakan, tidak pernah menghalangi DPRD untuk bersikap kritis. Tidak pernah ada hambatan kepada DPRD untuk menggunakan hak-haknya. Ini bukan basa-basi. Sikap eksekutif ini agaknya memang tumbuh dari sebuah pemahaman bahwa perbedaan pendapat itu perlu untuk mempertajam pisau analisis dalam rangka mencari output yang terbaik bagi rakyat di daerah ini. Pengalaman dari studi banding DPRD ke beberapa provinsi lain, menunjukkan, DPRD Riau misalnya, telah menciptakan suatu konvensi, merupakan satu-satunya DPRD yang setiap tahun selalu menyampaikan pokokpokok pikiran kepada Kepala Daerah untuk diperhatikan oleh Gubernur KDH sebagaimana diungkapkan dalam berbagai kesempatan. *** Walaupun DPRD Riau memperoleh kekuasaan untuk menjalankan fungsinya selama ini, namun untuk ke depan tugas yang menghadang akan sangat berat. Ujian tethadap fungsi representasi DPRD akan semakin sulit Masyarakat kita sedang memasuki arena kompetisi dengan standar perlombaan yang tinggi. Idealnya masyarakat tempatan diberi start terlebih dahulu, sebab kalau mereka memulai perlombaan dengan start yang sama dengan peserta lain, dapat dipastikan mereka akan kalah. Tapi nampaknya yang terjadi adalah tidak ada lagi proteksi-proteksian. Semua bebas berkompetisi dengan aturan yang sama. Maka berhadapanlah pengusaha nasional dengan pengusaha multinasional, berhadapanlah koperasi dengan pengusaha besar, pedagang kaki lima dengan Plaza, konsumen dengan produsen, petani dengan industri. Bisa dibayangkan dalam kelompok mana sebgian besar masyarakat Riau akan berada. DPRD jelas akan berpihak pada yang benar, tapi yang menjadi masalah kalau dua kepentingan sama-sama merasa legal dan sama-sama merasa benar, di mana wakil rakyat akan berdiri.

31


drh. Chaidir, MM


1998

Mempertegas Keberpihakan Pembangunan Menyongsong Hari Otonomi Daerah Kampanye pemasyarakatan dan pemantapan pelaksananan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat II, yang dilakukan oleh pemerintah di awal PJP II menarik untuk dicermati. Hal ini disebabkan, meskipun otonomi dengan titik berat pada daerah tingkat II merupakan gagasan yang secara emplisit sudah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan secara eksplisit telah pula tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, namun peresmian pelaksanaannya baru dilakukan 20 tahun setelah undang-undangnya terbit. Sebuah rentang waktu yang tidak boleh dikatakan pendek. Alasan yang umum kita dengar adalah, diperlakukan persiapan yang memadai, baik pada Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Beberapa faktor penting yang perlu dipersiapkan itu adalah masalah keuangan, personalia [kuantitas dan kualitas], manajemen, sarana prasarana dan sarana dasar. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 45 tahun 1992 penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan otonomi daerah ini. Apalagi kemudian GBHN 1993 menyatakan secara tegas otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab itu memiliki tujuan yang sangat mendasar., yakni [1] memperkuat persatuan dan kesatuan, [2] mendorong prakarsa, kreatifitas, dan peranan masyarakat, [3] mempercepat upaya dan pemerataan pembangunan, [4] memperlancar proses pengembalian dan pelaksanaan keputusan, dan [5] menetapkan sistem politik berdasarkan Pancasila. Sebagai langkah awal yang konkrit, tanggal 25 April 1995 tahun lalu, pemerintah telah meresmikan pemantapan daerah percontohan otonomi dengan titik berat pada daerah tingkat II. Ada 26 daerah tingkat II percontohan dari 26 provinsi, kecuali Daerah Khusuh Ibu Kota. Bahkan provinsi termuda Timor Timur tidak ketinggalan dan menjadikan Kabupaten Daerah Tingkat II Aileu sebagai daerah tingkat II percontohan otonomi. Untuk Provinsi Riau. yang mendapatkan kesempatan pertama adalah Daerah Tingkat II Kampar. Tahun ini melalui Keppres, tanggal 25 April itu dikukuhkan sebagai Hari Otonomi Daerah. Jelas sosoknya kini, pelaksanaan otonomi daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan daerah yang sukses. Pembangunan daerah gagal, berarti pembangunan nasional juga gagal. Yang menjadi pertanyaan menarik adalah, mengapa gebrakan otonomi daerah itu dilakukan sekarang? Tidakkah ada kekhawatiran Pemerintah Pusat

32


drh. Chaidir, MM


1998

akan kehilangan pengaruh dengan menjadi kuatnya daerah-daerah tingkat II? Dengan predikat penguasa tunggal yang melekat pada jabatan Kepala Daerah, tidakkah dikhawatirkan bupat-bupati/walikota-walikota ini bakal menjadi rajaraja kecil? Tantangan Global Dewasa ini kita sedang berpacu dengan waktu. Pada tahun 2003 nanti, kita akan memasuki era perdagangan bebas ASEAN - Asean Free Trade Area. Pada tahun 2010, pintu pasar negara-negara maju mulai terbuka luas untuk dimasuki oleh komoditi yang kita hasilkan. Sebaliknya, selambat-lambatnya tahun 2020 kita sudah harus membuka pintu negara kita lebar-lebar untuk dimasuki oleh komoditi dan jasa-jasa negara lain. Semua itu diwarnai oleh suasana kompetisi yang ketat Kita sudah sering mendengar, bahwa dalam era perdagangan bebas itu nanti, yang bebas keluar masuk itu tidak hanya barang, manusianya pun demikian. Jadi jika demikian, tidak lagi relevan mempertanyakan peluang tenaga kerja lokal, bahkan peluang tenaga kerja Indonesia pun tidak. Sebab secara teori, kita pun kalau mau dan mampu bersaing juga boleh merebut peluang di negara lain. Globalisasi ekonomi yang merupakan kesepakatan bersama antar negara untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi telah mengharuskan negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia untuk menerapkan perdagangan dan investasi bebas. Dan dalam persaingan bebas itu nanti, siapa yang paling efisien, mereka akan menang. Untuk itu setiap daerah yang merupakan basis wilayah kegiatan pembangunan dan investasi harus rneningkatkan efisiensi dalam segala hal terutama dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan produksi dan perdagangan. Hal ini hanya dimungkinkan bila daerah diberi kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan. Di samping tekanan eksternal yang demikian besar, kita dihadapkan pula dengan tnasalah-masalah internal yang sebenarnya merupakan hasil dari pembangunan kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah kita lalui dengan sukses selama 25 tahun PJP I. Pembangunan telah membawa perubahan. Lapisan baru masyarakat telah muncul, entah itu namanya kelas menengah, entah masyarakat industri, atau kelas apapun namanya. Tapi jelas, ciri mereka ini, terdidik, berfikir maju, kritis, selalu menuntut hak, sering tidak puas, selalu meggugat dan seterusnya. Keterbukaan yang dikembangkan oleh Pemerintah telah pula memberikan ruang gerak yang lebih luaskepada masyarakat untuk secara kritis menyampaikan pemikiran-pemikirannya terhadap perkembangan keadaan. Berbagai bentuk somasi sering dialamatkan kepada Pemerintah Pusat dengan substansi gugatan yang banyak berkisar di sekitar penetrasi pusat yang

33


drh. Chaidir, MM


1998

sangat besar kepada daerah. Rakyat di daerah kurang diberi kesempatan ikut dalam penyusunan kebiiaksanaan. Pembangunan kurang menyentuh permasalahan yang mendasar di daerah dan sebagainya, adalah ungkapan yang sering dilontarkan. Otonomi yang Lebih Nyata Permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, apabila tidak diantisipasi dengan cepat dan tepat akan menjadi bibit disintegrasi. Dan ini nampaknya dipahami dengan baik oleh Pemerintah Pusat, sehingga bulatlah tekad untuk membangkitkan kembali batang terendam dengan mengambil langkah-langkah konkrit untuk memberikan otonomi yang lebih nyata kepada daerah. Pemberian Otonomi berarti memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan otonomi yang lebih nyata ini, daerah dituntut harus memiliki kemampuan untuk merencanakan sendiri pembangunannya dengan melibatkan sebanyak mungkin unsur-unsur masyarakat di daerah. Keputusan dapat cepat diambil dan dapat pula secara cepat dilaksanakan. Dengan demikian akan tercapai pula harapan untuk terlaksananya tugastugas pemerintah dan pembangunan daerah lebih baik. Lebih baik di sini bermakna, lebih sesuai dengan keadaan setempat dan kepentingan rakyat di daerah yang bersangkutan. Otonomi jelas memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan lebih banyak kondisi setempat, sehingga tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil, yang berarti dapat lebih memuaskan hati rakyat. Apabila otonomi daerah ini berjalan sebagaimana mestinya maka keberpihakan pembangunan kepada rakyat, akan menjadi semakin nyata. Kuncinya pada SDM Otonomi daerah tidak akan terwujud serta merta, perlu proses, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, dikhawatirkan kita akan terlambat. Kendala masih banyak, tapi peluang juga terbuka. Kemampuan fiskal daerah yang tercermin dari PAD, adalah salah satu kendali, demikian pula visi dan persepsi kita tentang otonomi itu sendiri, yang senantiasa harus terus disamakan dan dipertajam. Tetapi agaknya kendala terbesar yang harus kita hadapi secara optimal menyongsong peluang otonomi daerah ini, adalah kesulitan kita untuk menciptakan sosok SDM, yang menurut Menpan TB. Silalahi, harus mempunyai kekuatan antara lain: Pertama, kreatif, inovatif, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengantisipasi perkembangan dan tantangan. Kedua, memiliki kemampuan untuk menggerakkan swadaya masyarakat, memiliki rasa solidaritas

34


drh. Chaidir, MM


1998

sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, dan mampu bekerjasama. Ketiga, mempunyai disiplin yang tinggi dan mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional Pemerintah Daerah. Sosok ideal seperti itu memang berat, tapi kata orang Pekanbaru, "tak penuh ke atas, penuh ke bawah pun jadilah". Otonomi yang lebih nyata dengan titik berat pada Daerah Tingkat II tidak boleh gagal. The show must go on.

35


drh. Chaidir, MM


1998

Kearifan Mengungkai Sumberdaya [Sebuah Kontemplasi Terhadap Refleksi Gubernur Soeripto] Tidak mudah memahami refleksi multi dimensi Gubernur Soeripto yang dimuat Riau Pos tanggal 7 Januari 1998 lalu. Sarat dengan makna dan metafora. Dengan kemampuan yang sangat terbatas, saya mencoba menangkap beberapa hal yang tersirat dengan maksud, pertama, sebisa-bisanya mengungkai beberapa esensi, dan kedua, apa yang sebaiknya dilakukan ke depan untuk daerah ini. Tidak biasanya Gubernur Soeripto menulis untuk media massa. Kalau mau, beliau bisa undang wartawan, dan "kuli disket" ini pasti akan mengutip apa saja yang Beliau ucapkan. Oleh karena itu, refleksi tersebut tentu "special". Saya melihat hal itu sebagai sesuatu yang baik, bahkan semakin sering semakin baik, sebab artikulasi pemikiran, harapan-harapan dan bahkan mungkin kegalauan di ujung dekade kepemimpinan Beliau, penting sebagai masukan untuk menyusun agenda daerah ini di awal milenium ketiga. Ini memang masalah momentum. Kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa terjadi, Gubernur Soeripto akan mengakhiri masa baktinya sebagai Gubernur Riau bulan Desember tahun ini. Sesuai peraturan, tidak mungkin lagi diperpanjang, tetapi bisa diperpendek kalau Presiden terpilih dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 nanti mengangkat Gubernur Soeripto sebagai salah seorang anggota kabinetnya. Kalau hal itu terjadi maka Beliau akan mengakhiri masa baktinya di Riau lebih cepat dari yang seharusnya. Karya-karya Besar Setuju atau tidak, harus di akui, tidak banyak orang yang memiliki garis ke beruntungan dan riwayat karir yang cemerlang seperti gubenur soeripto. Dalam usia yang relatif muda, perwira Soeripto sudah menjadi Pangdam di Padang, kemudian menjadi Pangkostrad yang sangat prestisius, ketua fraksi ABRI di MPR, dan kemudian menjadi Gubernur Riau dua priode. Ketika beliau merasa paripurna dengan penganugerahan Bintang Maha Putra Utama dan sudah "legowo" untuk menjadi orang biasa dengan pangkat terakhir Mayor Jendral TNI Purnawirawan, tanpa di duga untuk kesekian kalinya mendapat anugrah presiden berupa kenaikan pangkat menjadi Leman Jendral kehormatan. Sekali lagi, jarang yang seperti ini dan Gubernur Soeripto, saya kira, tidak pernah bermimpi atau membayangkan akan memperoleh kehormatan itu. Dengan keberuntungan yang selalu memihak, banyak yang memprediksi, bukan sesuatu yang luar biasa bilamana nanti Beliau duduk dalam Kabinet Pembangunan VII. Siapa menduga?

36


drh. Chaidir, MM


1998

Tidak jelas mana yang membawa tuah sebenarnya, Gubernur Soeriptokah atau Bumi Lancang Kuning ini. Tapi yang pasti adalah, cerita tentang Gubernur Soeripto pasti akan lain bila tidak menjadi Gubernur di Riau dan cerita Riau akan lain bila tidak dipimpin oleh Gubernur Soeripto. Selama satu dasawarsa Gubernur Soeripto menjadi nakhoda di Bumi Lancang Kuning ini banyak hal yang pantas dicatat. Sebenarnyalah setiap Gubernur memiliki masterpiece [karya besar] dalam kiprahnya. Mantan Gubernur Riau, Pak Kaharuddin Nasution misalnya, ketika membangun Jalan Jenderal Sudirman, sempat dicemooh oleh Pak Suman HS. "Ini Gubernur gila, membangun jalan lebar sangat, untuk apa," kenang Pak Suman HS suatu kali. "Kemudian saya baru menyadari, jalan selebar itupun sekarang terasa sempit". Pak Arifin Achmad pula, membangun Riau Hotel, Gedung Wanita dan Balai Dang Merdu. Yang disebut pertama telah diruitslag dan dua yang terakhir telah direnovasi. Namun Pak Arifin Achmad memiliki ciri lain dari kepemimpinannya, yakni kedekatannya yang tidak artifisal dengan pemuda. Tokoh-tokoh pemuda Riau didorong memperluas wawasan dan didukung penuh untuk mengikuti berbagai forum baik nasional maupun internasional. Lain Pak Arifin Achmad, lain Pak Imam Munandar. Jauh sebelum orang ramai membicarakan tentang pengembangan SDM di negeri ini, Pak Imam Munandar telah mendirikan Universitas Lancang Kuning. Namu Riau pun harum. Sehingga tidak ada seorang Menteri pun yang datang ke Riau ketika itu tanpa mengunjungi Universitas ini. Bahwa sekarang kinerja Universitas Lancang Kuning menurun, itu cerita lain. Gubernur Soeripto yang memimpin Riau memasuki era modern, mencoba membangkit kebanggaan Melayu Riau. Beliau menggunakan istilah "membangkit batang terendam". Dulu tidak terbayang Riau akan memiliki seorang Pahlawan Nasional, namun dalam dekade Gubernur Soeripto, Beliau berhasil memperjuangkan pengakuan tertinggi dari Republik ini terhadap perjuangan putra-putra terbaik Riau melawan penjajah Belanda dengan dinobatkannya Tuanku Tambusai dan Raja Haji Fisabilillah menjadi Pahlawan Nasional. "Mikul Duwur Mendern Jero" Dalam aspek kepemimpinan, Gubernur Soeripto memiliki jurus yang tidak bisa diabaikan. Kader-kader anak daerah yang disemai oleh Pak Arifin Achmad dan dipupuk oleh Pak Imam Munandar, dimanfaat dan dikembangkannya dengan baik menjadi staf yang tangguh. Gubernur Soeripto dengan taktis menempa anak-anak daerah terbaik menjadi stafnya tampak di semua lini. Kebijaksanaan ini menyebabkan Gubernur Soeripto memiliki team

37


drh. Chaidir, MM


1998

work yang tangguh dan ini memang menjadi salah satu implementasi paradigma kepemimpinan Pancasila. Ekstensi pemimpin sangat tergantungg dari ekstensi yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang efektif menciptakan iklim yang mendukung, memperagakan kepercayaan kepada staf dengan memperkenankan mereka memburu sasaran tanpa keharusan melapor berlebihan, pemantauan yang terusmenerus dan bentuk pengendalian lain di luar batas. Dengan pendekatan ini, sebenarnya keberhasilan dan kegagalan tidak mutlak menjadi milik Gubernur Soeripto sendiri tetapi adalah milik sistem. Kritik kepada pemimpin dengan demikian adalah kritik kepada staf dan kepada sistem, sebab mereka memiliki alamat yang sama yakni Pemerintah Daerah Tingkat I Riau. Hal lain yang pantas dicatat adalah keberhasilan Gubernur Soeripto meyakinkan pemerintah pusat untuk menggolkan struktur dua orang Wakil Gubernur dan mengisinya dengan kader-kader anak daerah yang terpercaya. Kalau bukan karena lobi yang kuat di pusat mustahil itu terjadi. Agaknya tidak banyak yang mencermati, bahwa Gubernur Soeripto ternyata bukanlah tipe pemimpin yang menempa kepentingan korp di atas segalagalanya. Perimbangan ABRI-Sipil dalam memimpin Daerah Tingkat II di Riau, yang walaupun tidak pernah dipolakan secara formal tetapi sering kali menjadi pertimbangan di belakang layar, diubah oleh Gubernur Soeripto dengan memberikan dukungan moril terhadap pemilihan Beng Sabli [sipil] sebagai Bupati Kampar yang sebelumnya dipegang oleh unsur ABRI. Siapapun akan memahami, bahwa Kampar memiliki potensi kerawanan dalam Kamtibmas. Namun bukanlah alasan daerah yang rawan harus dipimpin oleh seorang ABRI, demikian pula sebaliknya. Bagi yang mengerti, akan menilai, Gubernur Soeripto pandai membaca tanda-tanda perubahan zaman. Bagi saya, semua itu sebuah potret, tanpa disebut pun orang sudah dapat memperhatikan dengan jelas, tinggal memilih ukuran kacamata yang dipakai dan tinggal memilih potret mana yang akan dipergunakan sebagai komparasi. Masalahnya adalah apakah kita mau jujur mengamati dengan mencoba mengadopsi budaya mikul duwur mendem Jero, jadi bukan masalah "angkat telor". Milenium Ketiga Tapi Riau tetaplah Riau. Suatu darerah yang kaya Sumber Daya Alam dan memiliki keunggulan kompratif, letak yang sangat strategis, namun disisi lain juga kaya akan fenomena yang mengundang keseriusan. Fenomena investasi skala raksasa, fenomena minyak bumi, fenomena kehutanan, fenomena sawit, fenomena post mining seperti Dabo Singkep, Fenomena Otorita dan sebagainya.

38


drh. Chaidir, MM


1998

Dihadapkan kepada tantangan yang jauh lebih berat yang menghadang Riau dalam milenium ketiga, mari kita coba introspeksi dengan mengajukan gugatan sederhana, sudahkah kita menunjukkan keberpihakan kita yang wajar kepada masyarakat lokal. Kita berbicara tentang pentingnya masyarakat lokal yang mandiri [selfreliant communities]. Namun agaknya, kita belum secara sungguh-sungguh menyelaraskan potensi alam yang besar itu dalam suatu kearifan lokal. Paradigma pembangunan dengan memberikan bobot kepada pertumbuhan yang kapitalis, dengan memberikan peran yang sangat besar kepada sektor swasta, telah memberikan pil yang sangat pahit kepada rakyat. Swasta tetaplah dia swasta. Orientasinya keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Namun dmeikian, di sisi lain, paradigma pembangunan melalui program peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan cara pemberian subsidi dan bantuan langsung [direct policy] seperti bantuan paket teknologi, bantuan bibit, paket IDT, memerhikan daya yang sangat besar untuk dapat berhasil lebih dari yang dapat ditanggung oleh pemerintah. Di samping itu program peningkatan kesejahteraan rakyat seperti ini akan menyebabkan ketergantungan rakyat kepada pemerintah menjadi sangat besar. Tidak bisa lain, dalam era milenium ketiga nanti, hanya masyarakat lokal yang mandiri yang akan bisa eksis. Pertanyaanya adalah sudah berapa jauhkah Pemerintah Daerah telah membantu mengembangkan prakarsa masyarakat lokal secara wajar, bukan artifisial, untuk membantu rakyat agar mampu menolong diri mereka sendiri dengan menggunakan semua sumber daya secara arif. Kita berbicara tentang pembangunan yang berkelanjutan [sustainable development], tetapi cara kita mengungkai sumber daya yang ada di daerah belum menggambarkan pemahaman tantang itu secara substansial. Gubernur Soeripto agaknya benar, kita tidak akan pernah bisa mengubah sejarah dan daerah inipun tidak akan bisa putar-putar letaknya seperti dalam permainan mage block. Sampai kapanpun dia tetap berbatasan dengan Singapura, yang berubah adalah tantangannya sesuai dengan perubahan zaman.

39


drh. Chaidir, MM


1998

Keberhasilan Kita Semu Tuntutan reformasi yang dikemukakan mahasiswa, untuk menciptakan tatanan hidup berbangsa dan bernegara, serta pembangunan Indonesia berkelanjutan, seperti sudah menjadi hal yang mendesak. Reformasi tidak lagi menjadi alternatif, namun menjadi tujuan utama untuk perbaikan dalam sistim pemerintahan saat ini. Perbaikan ke arah kehidupan yang lebih baik dan menjanjikan, menjadi cita-cita masyarakat yang coba disuarakan mahasiswa. Bahkan untuk misi ideal cita-cita masyarakat bangsa ini sudah menelan banyak nyawa dan harta benda. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut bincang-bincang wartawan Riau Pos, Sutrianto, Eddy Mohd Yatim, dan Norham Wahab, dengan drh. Chaidir MBA yang tergolong intelektual Golkar tentang reformasi dan situasi politik nasional kita. Bagaimana Anda mempersepsikan reformasi yang marak menjadi tuntutan mahasiswa kita saat ini? Reformasi ini tentu tidak sama dengan transformasi yang telah kita laksanakan sekarang ini. Reformasi lebih mengarah kepada perubahan yang mendasar terhadap tatanan yang sudah ada. Dalam reformasi kita tidak lagi menambal sulam atau memberi make up, namun sudah merubah suatu bentuk. Ini sebuah koreksi. Ada pihak yang memandang secara dikotomis bahwa reformasi yang disuarakan mahasiswa bukan aspirasi rakyat. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak setuju. Pasti apa yang disuarakan mahasiswa itu sudah sesuai dengan hari nurani rakyat. Yang perlu kita waspadai di luar kampus ini kan adanya anggota masyarakat yang memancing di air yang keruh. Namun apa yang disuarakan mahasiswa ini jelas hati nurani rakyat. Sudah dari dulu begini, lihat angkatan 66 misalnya, mereka bergerak berdasarkaan hati nurani rakyat. Dengan pola sentralistik yang sudah mengakar seperti sekarang, apakah gerakan mahasiswa yang muncul di daerah juga berpengaruh terhadap perubahan reformasi yang dihendaki mahasiswa. Kita di daerah, dengan krisis yang terjadi, sebetulnya harus mampu memanfaatkan situasi untuk kepentingan dan kebaikan kita di daerah. Momentum reformasi di tingkat pusat harus kita pakai untuk reformasi di tingkat daerah. Menurut saya, mahasiswa yang bergerak di daerah jangan hanya menyuarakan suara yang berifat nasional saja, tetapi juga sesuatu yang menyentuh bagi kita di daerah. Selama ini pusat hanya tahu Riau kaya akan tetapi tidak tahu bahwa masyarakatnya tnasih banyak belum dapat menikmati kekayaan itu. Apa hal ini tidak mengarah kepada separatis atau perpecahan?

40


drh. Chaidir, MM


1998

Kalau menurut saya, tidak. Karena kita selama ini menganut model otonomi yang bertanggung jawab dengan titik berat ke daerah tingkat II. Mengangkat masalah daerah maksudnya di sini adalah agar pusat tidak terlalu sentralis. Selama ini pusat menganggap daerah itu kan daerah pusat, itu sebabnya daerah itu dikendalikan pusat. Mengapa tuntutan reformasi ini muncul. Apakah tatanan yang kita miliki selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman? Masyarakat memiliki nilai harapan atau expectation terhadap pemerintahan sebagai agen pembangunan. Maksudnya, masyarakat menginginkan kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, kenyataan ini tidak memberi hasil yang lebih baik. Bahkan kita berada pada kondisi yang cukup parah saat ini, jika tidak ingin dikatakan hampir bangkrut. Sistim yang tidak menunjukkan keadilan dan kejujuran dan hanya dikuasai sekelompok kecil pelaku-pelaku ekonomi, tidak lagi bisa dipercaya dan dituntut untuk reformasi. Menurut Anda, reformasi apa yang mendesak dilakukan untuk memperbaiki kondisi kita saat ini? Secara substansial sebenarnya banyak yang harus diperbaiki dan dituntut mahasiswa. Seperti misalnya undang-undang politik. Tapi menurut saya yang penting adalah kepemimpinan nasional. Sebab, selama ini kita menganut sistim paternalistik. Jadi siapa yang jadi pemimpin, dia yang akan mewarnai organisasi yang dipimpin. Karena itu yang harus diganti adalah pimpinannya, termasuk pada tingkat departemen. Baru setelah itu dilanjutkan perbaikan-perbaikan di bidang lain. Kalau hal itu tidak dilakukan, akan sulit untuk memperbaiki yang lainnya. Jadi hakikatnya reformasi ini mengarah kepada penggantian pimpinan nasional? Kalau yang dikehendaki mahasiswa kan begitu. Tanpa mengganti, reformasi itu tidak akan pernah jalan. Model pembangunan yang kita laksanakan selama 30 tahun ini, ternyata menyimpan bom waktu. Ini sepertinya disadari oleh pimpinan kita. Namun ada indikasi hal ini tetap dipertahankan untuk menjaga kemapanan. Bagaimana menurut anda? Itu sudah pasti. Orang kan cenderung untuk mempertahankan kekuasaan. Kelompok yang mapan, yang dekat dengan kekuasaan, tentu akan terus mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan status quo. Sebab kalau kekuasaan berganti, mereka takut akses mereka hilang. Ini akan berkaitan erat dengan fasilitas yang selama ini didapatkan. Apakah mereka menyadari ini merupakan bom waktu?

41


drh. Chaidir, MM


1998

Saya rasa menyadari atau antara sadar dan tidak barangkali. Namun orang yang berada dalam kenikmatan itu sering suka terbuai sehingga lengah terhadap ancaman-ancaman yang ada di sekitamya. Dalam pandangan Anda, bagaimana kita memutus garis KKN [Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme] yang selama ini sudah mendarah daging dalam sistim kita? Sebenarnya, jika kita mulai dengan langkah rasional saya yakin kita bisa. Kita sebenarnya hidup dalam era yang semu. Keberhasilan kita semu, ternyata keropos. Coba lihat, hutang kita banyak. Konglomerat yang selama ini kita andalkan, ternyata menimbun hutang. Apabila ini bisa kita benahi, saya yakin sistim yang rusak ini bisa diputus. Gerakan memutus ini harus secara keseluruhan, sehingga mengembalikan kepercayaan yang semakin habis. Apa dengan penggantian kepemimpinan nasional, kondisi ideal yang kita inginkan dapat tercapai tanpa memperbaiki sistim yang kita miliki? Situasi sudah sedemikian rupa. Hal ini harus dilakukan secara simultan. Di samping dilakukannya penggantian kepemimpinan nasional, secara simultan kita juga harus memperbaiki sistim. Misalnya DPR atau DPRD itu harus benarbenar berperan dan menempatkan diri sebagai wakil rakyat. Sebenarnya kan enak kalau DPR-nya berfungsi. Jika terjadi sesuatu, mereka tidak salah sendiri. Mereka bisa bisa bilang wakil-wakil sudah setuju. Kenyataannya sekarang tidak. Dengan penggantian kepemimpinan nasional, misalnya, apa stabilitas dan tuntutan mahasiswa akan mereda? Masalah utama, sebenarnya adalah kepercayaan. Jika pucuk pimpinan sudah kehilangan kepercayaan, karena kita berada dalam jaringan ineternasional, sehingga diharapkan ada perubahan yang akan memunculkan kembali kepercayaan terhadap pemerintah, sistim keuangan, dan sabagainya. Apakah kepercayaan dan ketidakpercayaan ini diakibatkan oleh krisis moneter yang kita alami atau merupakan buntut dari kegagalan kita selama 30 tahun ini? Pemicunya jelas krisis moneter. Tapi mengapa muncul krisis moneter, karena itu sudah terjadi akumulasi permasalahan. Hutang pemerintah dan swasta yang makin besar. Sementara lembaga keuangan kita yang memiliki kewenangan otoritas moneter seperti BI ternyata mengucurkan dana secara tidak tepat. Dan ini tidak lagi mampu untuk ditutup-tutupi sehingga berpotensi untuk mengambrukkan perekonomian negara kita. Menghancurkan pembangunan yang sudah dibangun dengan susah payah dalam sekejap. Tentang pelaksanaan Sidang Istimewa MPR untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, apa itu inkonstitusional?

42


drh. Chaidir, MM


1998

Kewenangan sepenuhnya ada pada MPR. Kalau MPR menganggap sudah seharusnya diadakan Sidang Istimewa berarti itu konstitusioanal dong. Bolanya ada pada DPR, jadi kalau mau Sidang Istimewa, mereka bisa. Tapi MPR seakan terjebak pada ketentuan bahwa pelaksanaan Sidang Istimewa baru bisa dilaksanakan, Jika pemerintah sudah menyimpang dari konstitusi? Kalau kita mau, banyak jalan untuk melakukan pembenaran. Sebaliknya jika kita tidak mau, banyak juga jalan pembenaran untuk tidak mau melakukannya. Ada sinyalemen pihak lain memanfaatkan kondisi semacam ini. Bagaimana menurut Anda? Pasti ada. Namun itu bukan satu-satunya faktor. Memang faktor itu makin memperkuat terjadinya krisis. Katakanlah dengan kondisi saat ini kekuasaan mampu bertahan. Apa kira-kira yang akan terjadi? Saya rasa akan terlalu besar pengorbanan yang harus di tanggung oleh bangsa ini. Sekarang saja pengorbanannya sudah besar. sebab reformasi sudah menjadi sesuatu yang mendesak. Tentang kemungkinan munculnya People Power, bagaimana? Tadinya saya kurang yakin akan munculnya people power. Tetapi perkembangan akhir-akhir ini bisa jadi munculnya people power, meski tanpa dukungan ABRI. Kalau semua rakyat sudah bergerak, saya yakin ABRI sendiri akan ikut, sebab ABRI kan berasal dari rakyat. Bahkan yang bergerak di kampuskampus itu bukan tidak mungkin adik-adik mereka atau anak-anak mereka. Bagaimana Anda melihat perbedaan gerakan mahasiswa sekarang ini dengan gerakan mahasiswa tahun 66? Saya melihat ada perbedaan. Jika gerakan mahasiswa tahun 1966 jelas kelihatannya karena ABRI ada dibelakang mahasiswa. Ditambah lagi, pusat kekuasaan ketika itu secara formal tidak menguasai elit ABRI. Sekarang berbeda, paling tidak saat ini kita melihat ABRI tidak bergerak bersama mahasiswa. ABRI memiliki fungsi sttategis agar tuntutan reformasi yang diinginkan dapat terwujud. Bagaiman peran ABRI dalam gerakan mahasiswa saat ini? Inisiatif memang sekarang ini terletak pada ABRI. Kalau ABRI mengambil langkah proaktif, mungkin akan cepat sekali memulihkan keadaan. Apa tidak lebih baik peran ini disambut oleh Golkar sebagai partai mayoritas? Memang benar, maksud saya tadi mengapa ABRI, karena bisa berperan sebagai stabilisator, karena keadaan yang memang bisa berperan sebagai stabilisator, karena keadaan yang memang mendesak. Ini dapat dilakukan dengan

43


drh. Chaidir, MM


1998

mengamhil langkah-langkah persuatif bukan represif. Saya setuju dengan tampilnya Golkar. Kalau tidak berani mengambil langkah terhadap tuntutan mahasiswa,, Golkar akan rugi. Namun di dalam tubuh Golkar sendiri memiliki struktur. Dalam hal ini terdapat tiga jalur yang masing-masing memiliki pengaruh yang kuat, meski jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau dipaksakan ABRI yang muncul, apa tidak ada kesan kup, misalnya? Ya, kesan dunia internasional pasti begitu. Memang repot, karena itu akan lebih cantik jika Golkar yang mengambil inisiatif, misalnya, dengan mengadakan Sidang Istimewa dengan menyusun langkah-langkah konkrit. Ini akan dapat mengkoreksi sikap Golkar yang terkesan "bingung" menghadapi arus reformasi. Bingung dalam pengertian apa? Bingung dalam pengertian antara hati nurani dengan kondisi yang dihadapinya. Kalau hati nurani, saya kira hampir semuanya mendukung. Tapi kadang-kadang karena posisinya dekat dengan kekuasaan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, ewuh-pakewuh. Golkar itu dekat dengan kekuasaan atau merupakan bagian dari kekuasaan? Ya, bagian dari kekuasaan. Figur-figur di pusat itu kan orang-orang Golkar. Tapi susahnya kalau lagi senang dan sedap, lupa dengan Golkar, tapi kalau dapat susah, Golkar yang dipaksa memikul kesalahannya itu. Jika memang terjadi reformasi dan pergantian kepemimpinan nasional, siapa menurut Anda yang akan muncul? Saya terus terang tidak sampai ke sana. Bagi saya siapa pun yang akan tampil, jika memang lahir secara demokratis dan tidak dipaksakan. tidak menjadi soal, tentu saja mereka merupakan keinginan yang muncul dari bawah. ABRI selalu dikatakan manunggal dengan rakyat. Namun dalam penanganan masalah saat ini, ada kesan ABRI berpihak kepada pemerintah. Apa jika reformasi terwujud, ABRI harus muncul di depan? ABRI harus bersikap arif membaca pergerakan masyarakat saat ini. Mereka sebagai bidan dalam reformasi ini. Tidak mutlak setelah diadakan reformasi mereka tampil ke depan. Mereka juga berfikir strategis dengan memahami civil society merupakan masyarakat yang diidam-idamkan di seluruh dunia. Saya yakin ABRI juga memiliki pemikir-pemikir yang handal. Jadi belum tentu mereka membina dan kemudian mereka muncul ke depan. Jika rakyat menginginkan lain, mereka saya kira siap untuk mengamankan. Dalam kondisi politik kita saat ini, bagaimana pula peran dunia internasional? Mereka sudah ikut mewarnai krisis yang kita alami saat ini. Antara lain dengan peran yang dilakukan IMF, misalnya. Ini merupakan konsekuensi dari

44


drh. Chaidir, MM


1998

politik luar negeri kita yang terbuka dalam pergaulan dunia internasional. Mau ridak mau kita harus menghargai pandangan yang dilakukan internasional. Itu etika pergaulan internasional. Saya rasa dalam pergaulan dunia internasional saat ini rapor kita merah. Dulu sudah merah dan sekarang tambah merah lagi. Ini akan sudah di-ranking oleh mereka. Bukan tidak mungkin pada titik tertentu, menurut saya, mereka akan mengambil langkah-langkah yang merugikan kita secara keseluruhan. Ada kemungkinan hal itu sudah dilakukan Amerika? Saya tidak bisa menganalisa itu, walaupun dalam hati kecil saya menduga-duga tidak tertutup kemungkinan Amerika berperan penting dalam hal ini. Kembali kepada masalah awal, kenapa bola reformasi tidak bergulir dari DPR? Tidak mungkin, karena kondisi DPR itu sendiri. Sebuah gerakan yang begitu besar seperti sekarang ini, itu tidak mungkin digulirkan dari DPR. Kenapa, karena setiap fraksi yang ada di DPR terikat kepada induknya. FKP terikat dengan Golkar, F-PDI, F-PPP,dan F-ABRI demikian juga. Mereka punya induk organisasi. Induknya ini punya struktur dengan pusat kekuasaan. Jadi otomatis mereka tidak bisa melakukan langkah yang besar. Kalau mahasiswa ini kan bebas. Mereka tidak takut kehilangan sesuatu, nothing to loose. Karena mereka intelektual, maka yang disuarakan adalah hati nurani masyarakat yang ada di sekitar mereka. Tapi kalau sudah begini, DPR harus mengakomodasikan tuntutan reformasi itu. Kalau demikian, bagaimana upaya DPR menjadi mitra pemerintah bukan bagian dari pemerintah- ,agar benar-benar mampu menjadi penjelmaan suara rakyat? Sistim pemilihan harus diubah. Inilah kebaikan dari sistim distrik. Dengan sistim distrik, masyarakat memilih langsung wakil yang diinginkannya. Jika wakil yang dipilih tidak mampu menyuarakan aspirasi pemilihnya, otomatis dia akan diturunkan masyarakat. Kalau sekarang yang membuat daftar calon itu kan organisasi. Jadi kalau Dia diam saja di lembaga, siapa yang akan me-recall dia. Jadi dengan kondisi sekarang, bagaimana kita mengatakan bahwa suara yang dimunculkan wakil rakyat merupakan suara rakyat? Selama mereka tak mampu bicara sesuai dengan hati nurani, mereka akan dilecehkan oleh eksekutif dan dihimpit serta akan dilecehkan oleh masyarakat.

45


drh. Chaidir, MM


1998

Jika memang sistim distrik dianggap baik sebagai perwujudan dari representatifnya aspirasi rakyat, bagaimana dengan kekuasaan kepala daerah, misalnya? Ini permasalahan yang sebenarnya. Kalau sistim distrik diperlakukan, otomatis DPRD Tingkat I ditiadakan. Saya yakin, ini akan berpengaruh besar terhadap kewenangan yang dipegang kepala daerah atau gubernur. Selama kewenangan ini tidak diatur dengan peraturan baru, ini akan membahayakan. Menurut saya Jika memang dengan sistim distrik, tidak diadakan DPRD Tingkat I, maka kewenangan seseorang kepala daerah juga harus direvisi. Tingkat I hanya menjadi fasilitator pusat di daerah. Titik berat pembangunan hanya ada di tingkat II.

46


drh. Chaidir, MM


1998

Jangan Sampai Koridor Keterbukaan 'Kebablasan' Isu demokratisasi dan hak asasi manusia merupakan isu yang paling menonjol dan melanda segenap penjuru dunia dalam satu dekade terakhir, terutama sejak berakhirnya perang dingin dengan kemenangan di pihak Barat. Barat tadinya menghadapi musuh bersama yaitu komunis. Tapi sejak komunis rontok di Uni Soviet dan negara-negara di blok Eropa Timur, Barat mencari isu baru, yakni demokratisasi, hak asasi manusia [HAM] dan isu lingkungan hidup. Isu tersebut dengan cepat melanda Indonesia karena Indonesia sangat terbuka bagi arus informasi. Tidak seperti banyak negara-negara lain bahkan negara-negara maju sekalipun, di Indonesia orang bebas memiliki parabola. Barat [paling tidak perspektif mereka] menganggap bahwa merekalah yang paling optimal memberikan atmosfir terhadap demokratisasi, paling tinggi menjunjung HAM dan mereka yang paling peduli terhadap lingkungan hidup. Apa yang dilakukan Barat semua benar, dan apa yang dilakukan negara-negara Selatan semua salah. Democracy dan Human Right [HAM] memang memiliki nilai universal, tapi lingkungan masyarakat sangat menentukan seberapa tinggi apresiasi masyarakat terhadap proses demokratisasi dan HAM itu. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah atau yang hidup dalam pola tradisional, sukar diharapkan akan memberikan apresiasi; terhadap demokratisasi dan HAM, walaupun sebenamya nilai-nilai yang mereka praktekkan hari ke hari penuh nilai luhur. Membandingkan Amerika yang telah merdeka lebih dari 200 tahun, dengan negara kita yang baru akan be tahun ke-50, jelas tidak adil. Melihat cara pandang Barat terhadap demokrasi, saya berkeyakinan, cara pandang kita memang berbeda [bukan hanya sekedar ingin tampil beda Iho!]. Mereka membangun demokrasi untuk demokrasi, sedang kita, demokrasi merupakan alat atau metode mencapai tujuan lebih mulia, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lebih tinggi. Makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Menurut hemat saya demokratisasi yang kita kembangkan bukan demokratisasi dengan nilai liberalisasi seperti apa yang terdapat dalam konsep pemikiran Barat. Demokrasi kita haruslah demokrasi yang santun, yang memberi koridor yang selebar-lebarnya terhadap toleransi dan faham kekeluargaan. Saya kira faham kekeluargaan, inilah yang sampai HUT-50 republik kita sangat dominan dan selalu relevan memecahkan masalah yang tumbuh dalam kehidupan beberapa bangsa dan bernegara. Jangan ganti dia dengan demokrasi caci maki. Dengan faham kekeluargaan, kita selalu mampu memperkecil masalah besar dan kemudian

47


drh. Chaidir, MM


1998

menghilangkannya. Ini penting artinya, karena bangsa kita bangsa berbilang kaum, terdiri dari aneka ragam suku, adat istiadat, agama dan bahasa. Dan apa boleh buat, tingkat pendidikan bangsa kita secara umum pada HUT ke-50 ini masih rendah. Sekitar 75 % dari jumlah penduduk baru tamat SD. Dengan SDM yang demikian saya mengganggap masalah utama kita di bidang politik pada penghujung abad ke-20 sampai awal abad ke-21 nanti adalah soal persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan struktur SDM demikian, membuka peluang timbulnya perpecahan, adu domba dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesenjangan sosial, ketimpangan sosial dan kecemburuan sosial. Apalagi kita sudah mulai memasuki era pasar bebas. Sebenamya ekonomi pasar tidak menjadi persoalan betul, asal kebijaksanaan pemerintah berfihak kepada golongan ekonomi lemah, selalu berupaya menghindari praktik-praktik negatif dari konglomerasi. Demokrasi yang kita kembangkan bukan demokrasi yang mengeksploitir ketimpangan-ketimpangan itu, apalagi yang menghidupkan pertentangan kelas dalam masyarakat. Ini jelas tidak terpuji. Untuk apa kita mencontoh demokrasi Barat, bila hanya membuat wajah kita babak belur, merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan. Kritik-kritik dari kelompok yang anti kemapanan, dalam batas-batas tertentu masih bisa saya terima. Namun saya tak habis berfikir, demokrasi seperti apa yang mereka harapkan. Dalam banyak hal, Indonesia justru terbuka. Di negeri kita semua orang yang mampu [secara ekonomi] boleh memiliki antena parabola, sehingga arus informasi dari mancanegara sangat lancar. Di negara tetangga [Singapura dll], masyarakat tidak bebas memiliki parabola, bahkan di Italia saluran jaringan televisi dipenuhi stasiun-stasiun domestik. Koridor keterbukaan yang dikembangkan oleh pemerintah harus dimanfaatkan secara dewasa, arif dan bijaksana. Jangan sampai [kebablasan]. Terhadap hak azasi manusia, cara pandang kita berbeda. Di mata Barat hak-hak individu sangat dominan. Pemerintah sudah menjelaskan kepada dunia betapa tingginya harkat dan martabat manusia itu, ditinjau dari sudut Pancasila dan UUD 1945. Tetapi memang sulit. Barat selalu melihat dari kaca mata mereka. Ketika ada orang tertembak mati, muncul anggapan bahwa kita tidak melaksanakan HAM. Berbeda ketika FBI menembak mati 50 orang ajaran baru di Wako, Texas. Barat hanya bergumam sebentar. Jika kita ingin mencongkel, coba lihat suku Indian yang tergusur dari New York, atau suku Aborigin yang tersingkir di

48


drh. Chaidir, MM


1998

Australia, suku Maori di Selandia Baru, dst. Banyak contoh tidak adilnya barat bersikap. Menurut saya isu demokratisasi dan HAM akan selalu menghantam kita karena media informasi di kuasai oleh Barat. Sehingga informasi itu tidak menjadi berimbang. Bukan berarti saya membenci Barat. Sama sekali tidak. Saya hanya mengemukakan persepsi saya tentang arus deras informasi yang membawa serta demokratisasi dan HAM itu. Pemuda sebagai pemimpin masa depan bangsa harus memiliki saringan [filter] canggih sehingga mampu memilah-milah informasi yang masuk. Boleh ditelan semua informasi tetapi black book dalam diri kita harus mampu melakukan processing secara cermat. Sehingga outputnya adalah sebuah tindakan yang aktif. Pemuda jangan terbawa arus informasi yang tidak jelas muaranya. Kalau terbawa arus maka kita akan diornbang-ambingkan oleh arus itu. Dan kalau itu yang terjadi, maka pemuda akan kehilangan identitas dan predikat sebagai ahli waris cita-cita perjuangan bangsa. Tetapi untuk berucap right and wrong is my country pada HUT ke-50 ini memang juga tidak model lagi. Kita juga tidak bisa semau gue dalam pergaulan masyarakat internasianal dewasa ini. Semua sudah saling mempengaruhi dan saling interdependensi. Kita tentu tidak mau di cap sebagai odd man out [orang aneh], karena orang aneh tidak layak diajak berunding. Yang baik adalah mengantisipasi isu tersebut dan meningkatkan integritas pribadi dan meningkatkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sebab nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila itu, universal. Mencari jawaban lain akan memerangkap kita ke masalah yang lebih rumit. [Disarikan Mingguan Genta berdasarkan wawancara dengan penulis]

49


drh. Chaidir, MM


1998

In Memoriam Bung Ismed Tepat setahun yang lalu Bapak Drs. H. Ismed Harunsyah, wakil ketua DPRD Tingkat I Riau, Wakil Ketua DPD Golkar Tingkat I Riau, yang lebih populer dengan panggilan Bung Ismed atau Si Bung, telah berpulang ke Rahmatullah secara tiba-tiba. Banyak orang tersentak dan terhenyak ketika mendengar berita duka itu. Bapak Rivaie Rachman, wakil Gubernur Riau, yang ketika itu berada di Batam, seakan-akan tak percaya, "Ismed? Ismed? Ismed Harunsyah?" tanyanya berulang-ulang. Dibatalkannya semua yang sudah terprogram di Batam dan pagi itu juga kembali ke Pekanbaru. Banyak yang tak menyangka dan banyak yang merasa kehilangan, Bung Ismed memang figur yang populer karena dia sangat mudah bergaul dengan siapa saja dan dengan kalangan mana saja. Dia seorang tokoh ekstrovet, energik, periang, perlente dan flamboyan laksana selebritis. Pertemuan atau majelis apapun namanya, akan menjadi hidup dan meriah bila tokoh ini hadir. Pembawaannya yang sangat meriah, selalu 'ber-ha-ha-ria', adakala terkesan kurang santun dan terasa kurang pas untuk suatu keadaan, dernikian pula ucapannya yang kadang terasa vulgar. Tapi pada dasarnya dia adalah seorang yang teguh memegang akidah Islam. Puasa Senin-Kamis secara rutin diamalkannya, sekalipun sedang berpergian ke luar kota, dernikian juga sholat tahajud dan membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak heran apabila Si Bung selalu membawa koper besar walaupun hanya untuk bepergian satu atau dua hari. Isinya lengkap, mulai dari Al-Qur'an, kain sarung, sajadah, kopiah, sampai sepatu karet dan radio kecil. Waktu kemudian mencatat, banyak hal yang bisa kita renungkan dari sikap dari ucapan Bung Ismed, justru ketika ruang dan waktu telah memisahkan kita dengannya, justru ketika kita dihapkan kepada realita, suatu keadaan, dimana masyarakat menuntut peran yang lebih besar dari DPRD, ketika kita memerlukan figur motivator dan figur panutan yang selalu menggugah sekaligus menggugat kolektifitas dan kesetiakawanan di antara kita. Orator yang Dermawan dan Peduli Bung Ismed adalah seorang orator yang susah dicari tandingannya. Dia selalu tampil di podium dengan semangat dan kepercayaan diri yang tinggi. Semakin diberi aplaus oleh hadirin semakin bersemangat ia berpidato. Atas kepiawaiaannya ini, Bung Ismed mendapat kepercayaan untuk membacakan Pernyataan Politik GOLKAR pada penutupan Munas GOLKAR tahun 1993 di Jakarta International Convention Centre Hotel Hilton di hadapan Wakil Presiden

50


drh. Chaidir, MM


1998

dan Para Menteri Kabinet Pembangunan VI. Tentu tidak mudah mendapat kepercayaan itu. Ketika Bung Ismed tampil dengan semangat tinggi dan suara yang lantang membacakan pernyataan politik tersebut seorang peserta Munas disebelah saya, berucap skeptis, "Kalau begini caranya sebentar lagi suaranya akan hilang". Saya tidak menjawab kendati orang tersebut jelas berbicara kepada saya. Dalam hati saya berkomentar, lihatlah nanti. Dan Bung Ismed menyelesaikan pembacaan Pernyataan Politik itu dengan baik. Agaknya kesempatan itu adalah kesempatan terakhir bagi Si Bung untuk menunjukkan kebolehannya di forum yang sangat bergengsi, setelah itu beliau sibuk dengan tugas-tugas di DPRD dan di DPD GOLKAR Tingkat I Riau, untuk kemudian di sebuah subuh yang hening, pergi untuk selama-lamanya. Orator ini adalah juga seorang dermawan. Suatu ketika Bapak H. Chaeruddin Mustafa, rekan Bung Ismed memberikan tip satu lembar uang sepuluh ribuan kepada tukang parkir di Departemen Dalam Negeri. Tukang parkir tentu lebih kaget lagi. "Apa salahnya membuat orang kecil senang", kata Chaeruddin Mustafa mengenang komentar Bung Ismed. Tukang sapu di jalan Diponogoro di Pekanbaru konon sering mendapat rezeki yang tak terduga dari Bung Ismed. Bung Ismed sangat peduli kepada kawan-kawannya dan hubungannya dengan kawan-kawan selalu dipeliharanva dengan sentuhan kekeluargaan yang sangat akrab, dan khas gaya Bung Ismed yang barangkali susah untuk ditiru. Dia tidak segan-segan masuk sampai ke dapur rumah temannya hanya untuk sekedar dibuat rninuman ovaltine kegemarannya. Hampir semua rumah anggota DPRD Tingkat I Riau pernah dikunjunginya dan itu dilakukannya pagi hari, pada saat dia melakukan gerak jalan subuh yang sudah menjadi hobinya, dan dilakukan secara rutin setiap hari sekalipun ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota. Suatu kali Si Bung menggedor Mess Pemda Batam di Jalan Penyengat, tempat saya tinggal untuk beberapa waktu. Sebelum Bu Zainab, pengurus Mess, sempat bertanya, Bung Ismed sudah berada di depan kamar saya, sambil berteriak-teriak membangunkan saya untuk sholat subuh. Si Bung agak terperanjat melihat kamar saya sangat sederhana. "Bilang sama Walikota Batam, kamarmu harus pakai AC, kamarmu harus baik kalau tidak, mana bisa kamu memikirkan 100 ribu rakyat Batam yang kamu wakili", kata Si Bung terkekeh-kekeh sembari berlalu meneruskan jalan paginya dengan radio kecil tergenggam di tangannya. Di lain pagi, Bung Ismed menyinggahi kediaman Drs. Darmansyah, seorang mubaligh yang juga anggota DPRD Tingkat I. "Masih sekitar 25 meter menjelang rumah saya, Bung Ismed sudah berteriak-teriak memanggil, semua tetangga saya sudah kenal dengan pembawaan beliau yang akrab itu", cerita Darmansyah.

51


drh. Chaidir, MM


1998

Figur Periang dan Menyenangkan Sifat periang Bung Ismed menurut Drs. H. Anwar Saleh, seorang anggota senior di DPRD Tingkat I, sudah nampak ketika beliau masih duduk di bangku SMP. Suatu kali saya dijamu oleh Bung Ismed di rumah orang tuanya Dt Harunsyah di Tanjungpinang, waktu itu ia masih duduk di bangku SMP. "Berpuluh-puluh tahun kemudian dia tetap saja dengan karakter seperti itu, selalu dominan dan selalu terkekeh-kekeh riang", kenang Anwar Saleh. Anehnya, menurut H. Wan Ghalib, Ketua Lembaga Adat Riau, yang juga teman mendiang di DPRD Tingkat. I, sekalipun Si Bung selalu berbicara keras dan ketawa terkekeh-kekeh, tidak ada orang yang merasa tersinggung, semua merasakan itu sebagai sesuatu kewajaran. Kalau orang lain rnelakukannya mungkin tidak pantas. Konon menurut cerita kawan-kawan, semasa Gubernur Bapak Imam Munandar [alm], Bung Ismed suka diundang makan siang oleh Pak Imam, karena pembawaan Si Bung yang Periang itu di samping nafsu makannya yang bagus. Suatu malam di Singapura, Bung Ismed, Pak Chaeruddin Mustafa dan saya di undang oleh seorang kawan untuk dinner di sebuah klub yang cukup ekskutif di Kota Singa itu. Bung Ismed mendapat pelayanan ekstra. Seorang pelayan khusus melayani permintaannya dan pelayan itu dengan senyum setiap kali siap sedia menambah porsi untuk Si Bung. "Tuan nampaknya sangat menyenangi hidangan kami", kata pelayan itu tulus. Pemberdayaan DPRD Cerita tentang Si Bung tentu tidak melulu tentang perannya sebagai motivator dalam mengembangkan kolektivitas dan semangat kekeluargaan di kalangan teman-temannya. Jauh sebelum isu pemberdayaan DPRD dikembangkan dalam seminar dan diskusi, Bung Ismed sebenarnya secara substansial telah menangkap gelagat ini. Si Bung memang tidak menggunakan istilah pemberdayaan, tetapi pemikiran-pemikiran yang diungkapkannya pada dasarnya mengandung substansi pemberdayaan. Berulang kali diungkapkannya dalam berbagai kesempatan, bahwa anggota DPRD itu dipilih" oleh rakyat melalui Pemilihan umum dan proses Pemilihan Umum itu sendiri tidak ringan, melelahkan dan menghabiskan dana berjuta-juta bahkan bermilyar-milyar. Jadi sangat berbeda dengan seseorang Kakanwil atau Kepala Dinas yang dapat diangkat atau diberhentikan sewaktu-waktu. Anggota DPRD tidak dapat diberhentikan dengan SK yang "dibuat" di lapangan tenis atau lapangan golf. Kalaupun ada peluang recalling, itu prosesnya tidak sederhana. "Saudara-saudara itu pada hakekatnya adalah anggota parlemen, jadi Saudara-saudara itu besar", kata Si Bung memotivasi rekan-rekannya. "Karena saudara-saudara itu besar,

52


drh. Chaidir, MM


1998

maka jagalah marwah saudara. Untuk menjaga marwah perhatikan dua hal, pertama, kembangkan pemikiran, imbangi pemikiran eksekutif dan kedua, jaga penampilan," katanya berapi-rapi seperti biasanya. Subtansi pemikiran beliau mengenai pemberdayaan DPRD memang belum implementatif, tetapi dikaitkan dengan permasalahan yang menghadang, hal itu nampaknya tidak terhindarkan. Masyarakat jelas semakin kritis dan menuntut macam-macam. Membuat kanal-kanal baru untuk menyalurkan aspirasi belum tentu merupakan jawaban yang tepat. Pemberdayaan masyarakat harus sejalan dengan pemberdayaan DPRD, sebab beberapa aspek dalam upaya pemberdayaan masyarakat itu antara lain digodok di ruang sidang DPRD. Bung Ismed, Bung telah meninggalkan nama.

53


drh. Chaidir, MM


1998

Agenda Mendesak: Otonomisasi Batam Bukan Batam namanya, kalau tidak kontroversial. Inilah salah satu isu di Riau yang muncul di ujung tahun 1998 yang baru saja lewat. Kontroversi itu apalagi kalau bukan menyangkut polarisasi kewenangan Otorita-Pemda. Pertanyaan klasik yang selalu muncul, apa manfaat pembangunan yang dilakukan Otorita Batam bagi Riau. Pilihan jawaban yang tersedia tidak pernah bisa memuaskan berbagai pihak, karena sebenarnya, itu tidak lagi murni pertanyaan, tetapi lebih bernuansa gugatan terhadap otoritas yaiig ilimiliki oleh Otorita Batam. Momentum reformasi dan pergantian Gubri dan Ketua Otorita Batam adalah saat yang tepat mengkaji ulang dan melakukan reformasi terhadap semua kebijakan yang dirasakan kontra produktif terhadap komitrnen pembangunan ekonomi kerakyatan yang sekarang sedang ditegakkan. Pada dasarnya, Batam memang belum tersentuh gelombang reformasi walaupun sudah ada, namun masih terbatas pada tataran ruang lingkup ami service, yakni tuntutan agar pelayanan masyarakat sebagai warganegara harus dilakukan secara terbuka, jujur dan adil tanpa pandang bulu dan besarnya imbalan. Seorang penduduk miskin dan konglomerat yang rnengurus KTP misalnya, harus diberikan pelayanan yang sama, karena mereka sama-sama warga negara. Pengusaha lokal dan pengusaha besar dari Jakarta harus mendapatkan kesempatan sama karena mereka juga sama-sama warganegara dan berhak menuntut pelayanan yang sama. Memaksimalkan kepuasan masyarakat terhadap civil service, tidak cukup sekadar memperbaharui komitrnen, tetapi memerlukan perangkat instrumental yang memungkinkan unit-unit pelayanan mampu diserahi tugas rnembuat keputusan yang tepat dan cepat serta memiliki kewenangan untuk itu. Jadi perlu ada perbaikan pada segmen yang lebih mendasar. Agaknya aspek ini yang harus menjadi agenda reformasi di Batam ke depan. Masalah mendasar berkaitan dengan nilai instrumenal itu, adalah terwujudnya secara nyata demokrasi politik dan demokrasi dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batam. Masyarakat bekembang seperti deret ukur, Pemerintah memberikan pelayanan seperti deret hitung. Artinya, masyarakat meminta pelayanan tumbuh sangat cepat dengan nilai harapan semakin tinggi [rising expectation}. Susahnya, mereka meminta semua apa yang mereka inginkan agar dapat dipenuhi dengan cepat, sementara pemerintah sebagai unsur pelayan masyarakat, masih bekerja berdasarkan sistem dan mekanisme yang lama, yang tidak bisa diubah sewaktu-waktu. Kondisi ini persis seperti apa yang digambarkan dan menjadi kagalauan Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, hampir satu setengah abad yang lalu: What I want is to

54


drh. Chaidir, MM


1998

get done, what the people desire is to have done, and the problem is how find the way out. Sebenarnya sudah ada respon dari aspek pemerintahan tetapi masih terbatas dari segmen-segmen fraksis. Beberapa kantor instansi pemerintah telah ditingkatkan kapasitasnya, besaran organisasi Pemda Kotamadia Batam pun telah dikembangkan dan Otorita Batam telah pula memutus rantai panjang BatamJakarta dengan menempatkan Ketua Otorita Batam langsung berada di Batam dengan kepemimpinan baru, mencoba membuka diri. Belum; pemah terjadi Ketua Otorita Batam bersilaturrahmi denga pemuka masyarakat Riau dan itu telah dilakukan Ismet Abdullah dengan datang sendiri ke Pekanbaru. Tapi respon itu saja tentu belum cukup. Yang belum cukup itu adalah minimnya akses rakyat setempat dalam proses penyusunan dan penempatan kebijakan publik public policy making di Batam. Minimnya akses ini menimbulkan "gap" dalam distribusi politik dan ekonomi, dan ini berpengaruh terhadap kinerja Batam secara keseluruhan. Secara sederhana, kebijakan yang mendasari program pembangunan di Batam seyogianya harus merupakan artikulasi dan agresi keinginan masyarakat Batam sendiri. Kenyataan sampai saat ini, semua kebijakan pembangunan di Batam sentralisrik. Kebijakan dari Jakarta atau Pekanbaru, ibukota provinsi, dilihat dari perspektif Batam, keduanya "setangkai tiga tali". Kalau hal terlambat ditata, tidak terelakkan Batam tumbuh menjadi kota sebuah kota metropolitan yang angkuh terhadap lingkungan sosialnya bahkan masyarakat sendiri. Kenyataan dewasa ini, aspirasi rakyat di Batam diagresi dan diartikulasikan secara formal oleh DPRD Riau yangj berkedudukan di Pekanbaru dan DPRD Riau di Jakarta! Adalah suatu sikap yang arogan untuk sampai mengatakan kedua lembaga perwakilan itu tidak berbuat apa-apa dan sama sekali tidak mampu menyuarakan keinginan rakyat Batam. Dalam skala tertentu kedua lembaga perwakilan itu telah memainkan fungsi representasinya. DPRD Riau misalnya, saat ini sedang membahas enam buah Rancangan peraturan Daerah tentang pajak yang berhubungan dengan Batam. Tetapi secara jujur harus diakui, yang mengerti betul seluk beluk dan denyut nadi masyarakat Batam adalah orang Batam sendiri. Orang Batamlah yang lebih tahu kekhususan sumber daya lokal dan hal yang relevan dengan kebutuhan mereka. Orang Pekanbaru, apalagi Jakarta, memerlukan "learning period" untuk menyelami kebutuhan sesungguhnya dari rakyat Batam. Karena itu, untuk menghilangkan kontroversi yang muncul dan berpotensi terus muncul di masa mendatang, ridak ada pilihan lain, Batam harus segera menjadi Daerah Otonomi Tingkat II. Atau kita akan selalu terjebak dalam kontroversi yang menghabiskan energi. Dengan otonomi, Batam memiliki DPRD sendiri. Wakil rakyat yang menduduki dalam DPRD sendiri. Wakil rakyat yang

55


drh. Chaidir, MM


1998

duduk dalam DPRD Batam nantinya, dipilih secara sah melalui Pemilu, memiliki legitimasi kuat menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat Batam. Ada dua alasan mengapa otonomi Batam merupakan agenda mendesak. Pertama, bersifat politis, mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada Otorita Batam dan Pemda Batam. Dalam era multi partai ini, mustahil Pemda dan Otorita Batam melakukan agregasi suara rakyat Batam tanpa melibatkan wakil dari partai politik dalam merumuskan kebijakan publik. vox populi vox Dei, suara rakyat aalah suara Tuhan. Dalam negara yang berdemokrasi tidak ada kebijakan publik yang dirumuskan tanpa dipengaruhi suara rakyat. Rakyat harus diberi fasilitas sebanyak mungkin mekanisme ini terpola, maka plus-minus distribusi politik dan ekonomi, akan mendapatkan toleransi secara wajar dalam masyarakat. Kedua, bersifat teknis administtasi. Dengan pemberian otonomi, urusan yang menyangkut rumah tangga Batam akan diurus Daerah Batam. Hal ini memberikan dampak, seluruh proses penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat Batam akan dapat diselesaikan dengan cepat. Rantai pelayanan akan jauh lebih pendek. Paul S Mairo (1990) secara lebih khusus mengedepankan betapa pentingnya otonomi daerah dalam konsep desentralisasi. Otonomi daerah menurut Maro, memberikan tempat bagi partisipasi rakyat dan politisi lokal dalam pembangunan di daerah; partisipasi itu perlu agar perencanaan pembangunan relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal sehingga memudahkan menggerakkan sumberdaya lokal. Selanjutnya, masih menurut Mairo, Otonomi daerah akan meningkatkan efesiensi dan fleksibilitas dalam implementasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat lokal, hal ini disebabkan karena keputusan dan penvelesaiannva akan lebih cepat dapat diambil untuk menyesuaikannya dengan kondisi setempat. Harus diakui, pembentukan DPRD di Batam, pada tahap awal akan menyebabkan Pemda Batam dan Otorita Batam akan melalui masa-masa sulit karena selama ini tidak ada kontrol sosial secara langsung. Nantinya, setiap gerak-gerik mereka akan diawasi wakil rakyat. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Keseimbangan baru akan tercipta. Pemda akan semakin kokoh karena kebijakan yang dilaksanakan mendapat legitimasi secara nyata. Sementara Otorita Batam tidak akan terus meneras menjadi bulan-bulanan karena dari awal otorita bisa mendialogkan program mereka; program yang bagus untuk masyarakat tentu akan didukung DPRD setempat. Kita semua memang harus mulai belajar hidup dalam tradisi baru, yaitu suatu masyarakat yang demokratis. Hanya kebijakan yang teruji menguntungkan rakyat yang akan didukung rakyat.

56


drh. Chaidir, MM


1998

Sepuluh tahun terakhir, ketika BJ Habibie memegang Ketua Otorita Batam, kesempatan sebenarnya terbuka lebar bagi daerah memanfaatkan pengaruhnya bagi kepentingan pembangunan di Riau. Namun sayangnya, karena ego sempit dari penguasa tunggal daerah ini, kesempatan itu hilang demikian saja. Padahal BJ Habibie pernah menawarkan pembangunan sebuah politeknik di Riau asal daerah menyediakan lokasinya. Gagasan itu, biarlah Politeknik ini dibangun di Riau, pangsa pasarnya boleh di Batam. Rakyat Riau mencatat, tidak pernah ada respon positif dari Soeripto (Gubernur ketika itu), dan Habibie pun tidak pernah mau datang ke Riau merealisasikan gagasannya. Perseteruan Habibie-Soeripto, bagaimanapun sangat merugikan daerah dan otorita sendiri. Isu dikotomi demikian tajam padahal sesungguhnya keduanya bisa komplementer. Sekarang, keduanya bisa komplementer. Sekarang, keduanya lengser dari Riau. Saya yakin, pemegang tongkat estafet, Saleh Djasit tidak akan menggunakan "senjata" penguasa tunggal, demikian pula Ismet Abdullah sebagai Ketua Otorita Batam tidak akan menggunakan "senjata" proyek mandataris, sebagaimana pendahulu mereka sering mempergunakannya. Zaman sudah berubah, kini nuansa harmonisasi harus lebih mengedepan karena yang menjadi tolak ukur kepentingan rakyat. Tetapi Otorita Batam bagaimanapun, harus memberikan akses lebih besar kepada masyarakat tempatan dan meningkatkan social expenditure di masa mendatang. Selebihnya percayakan kepada wakilwakil rakyat di DPRD Batam kelak. ***

Riau Pos, 4 ]anuari1999

57


drh. Chaidir, MM


1998

BAGIAN DUA KEBERPIHAKAN PEMBANGUNAN EKOMOMI DAN INDUSTRI

58

KEBERPIHAKAN PEMBANGUNAN EKOMOMI DAN INDUSTRI

drh. Chaidir, MM


1998

Rakorbang Di Gubernuran Jalan Diponegoro Pekanbaru, selama tiga hari ini, berlangsung Rapat Koordinasi Pembangunan [Rakorbangj Propinsi Riau. Rakorbang ini, yang kemarin pagi dibuka oleh Gubernur Soeripto, sebenarnya sebuah pekerjaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah. Rakorbang Tingkat I merupakan pentahapan pemantapan penyusunan rencana proyek pembangunan untuk Tahun Anggaran berikutnya secara terpadu, terarah dan terkordinir baik proyek-proyek yang dibiayai dengan APBN maupun yang dibiayai APBD. Berawal dan musyawarah pembangunan di tingkat desa, secara bertahap hasil musyawarah pembangunan tingkat desa itu dibawa ke atas, ke tingkat kecamatan, kemudian dibahas di tingkat kabupaten/kotamadya, dan selanjutnya kesepakatan di tingkat kabupaten/kotamadya dibawa ke tingkat provinsi, untuk dibahas dalam Rakorbang Tingkat I, dan kemudian berakhir di tingkat nasional. Secara formal, agaknya tidak terbantahkan, inilah dia bottom-up planning, perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah. Pertanyaan yang menggelitik adalah, sejauh mana perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah itu bukan sekadar basa-basi dan sejauh mana kita mau dan mampu mengemas keinginan-keinginan masyarakat desa yang sederhana itu ke dalam bahasa proyek. Pertanyaan itu menggugah saya, karena perencanaan pembangunan kita, di manapun, sebenarnya tidak hanya bottom up, tetapi juga ada yang bersifat top down. Ada kebijakan dari atas, bahkan adakalanya berupa program-program terobosan untuk mempercepat proses pembangunan di suatu daerah, seperti di Kawasan Timur Indonesia, atau yang lebih dekat, contohnya adalah pengembangan wilayah stategis Batam dan Bintan. Dalam banyak kasus perencanaan proyek, ego sektoral kadang-kadang dapat mengalahkan kepentingan aspiratif di daerah, apalagi bila proyek pusat itu dikemas dalam ungkapan sakti : demi kepentingan nasional. Kalau pendanaan proyeknya berasal dari pusat dan tidak mengurangi alokasi dana APBN bagi daerah, masih dapat diterima. Ada kalanya terjadi, proyek sektoral mengurangi alokasi APBN untuk daerah, atau bahkan yang lebih parah lagi, memanfaatkan APBD untuk kepentingan sektoral. Berkenaan dengan kondisi tersebut, agaknya tidak berlebihan apabila Gubernur Soeripto dalam pengarahannya meminta segenap jajaran Pemda dan instansi vertikal untuk memperhatikan dengan sebaik-baiknya Pola Dasar Pembangunan Daerah Riau, REPELITA Daerah, Sarlita, dan lingkungan strategis, sehingga dapat mengantisipasi keadaan yang berkembang dengan cepat. 59


drh. Chaidir, MM


1998

Indikasi menunjukkan, dalam realitasnya masih banyak proyek-proyek yang kurang memiliki keterkaitan kuat dengan program, bahkan banyak proyekproyek yang asas manfaatnya patut dipertanyakan. Ada proyek-proyek yang selesainya sudah cukup lama dan menghabiskan dana milyaran rupiah, tetapi belum bisa dimanfaatkan karena memerlukan prasarana tambahan dari sektor yang lain, atau karena lingkungan yang berubah. Sementara di sisi lain, ada rencana proyek pusat yang sebenarnya cukup bagus dan memiliki jangkauan ke depan, untuk rneningkatkan pendapatan petani dan masyarakat, tapi ditolak oleh masyarakat karena perencanaannya kurang didialogkan secara terbuka dengan masyarakat setempat. Sebenarnya, andai kita memiliki sumber dana yang melimpah-ruah, maka kita tentu bisa membangun sesuka hati, tidak perlu ada rakorbang-rakorbang, tetapi itukan Utopia, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ada the rising expectation, aspirasi berkembang, kebutuhan meningkat, sementara sumber dana semakin terbatas. Untuk itu perlu skala prioritas. Skala prioritas juga perlu dipertajam menjadi skala super prioritas. Dalam sistem pembiayaan pembangunan kita, ada tiga sumber dana, dari APBD, APBN dan dana masyarakat, termasuk sektor swasta. Proyek-proyek yang pendanaannya berasal dari investasi swasta tidak menjadi porsi Rakorbang untuk membicarakannya. Pemerintah hanya menetapkan kebijakan, investasi di bidang ini terbuka, di bidang ini tertutup dan seterusnya. Investasi sektor swasta dari kacamata pemerintah adalah mengejar pertumbuhan ekonemi. Bagi pelakunya jelas untuk mengejar laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan bagi masyarakat tempatan adalah terbukanya lapangan kerja. Semakin besar investasi, semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia dan semakin besar pula multiplier effectnya Yang menjadi porsi Rakorbang adalah perencanaan proyek-proyek yang dibiayai oleh dan APBD dan APBN. Rakorbang kali ini memang menarik untuk dicermati karena keseluruhan rencana proyek yang disusun akan dilaksanakan pada tahun terakhir PELITA VI dan sekaligus merupakan tahun-tahun terakhir abad ini. Dewasa ini semua orang berbicara tentang pergantian abad dan semua orang bicara tentang fenomena perdagangan bebas yang akan mengawali abad ke -21 dan suatu kondisi yang inheren, yakni persaingan yang semakin terbuka dan tajam. Dalam konteks pergantian abad, dihadapkan dengan tantangan yang menghadang, maka secara sangat sederhana kerangka berfikir [flow of thinking] kita tentulah demikian: asumsi awal, masyarakat daerah kita belum mampu bersaing menghadapi tantangan global; karena belum mampu bersaing maka dibuatlah program-program untuk mereka, dan program-program itu disinkronisasikan dan dikoordinasikan secara terpadu selama jangka waktu

60


drh. Chaidir, MM


1998

tertentu, hasilnya diharapkan masyarakat kita akan mampu bersaing dan siap memasuki pasar bebas. Memang, tujuan pembangunan kita bukan untuk mengantisipasi pasar bebas, tapi untuk menciptakan hari esok yang lebih baik secara bertahap. Kita bisa bilang go to hell dengan pasar bebas, tetapi hari esok itu memang akan ditandai dengan persaingan kualitas produk. Sekarang pun sudah mulai kita rasakan. Buah impor dapat ditemukan dimana-mana dalam kualitas yang lebih baik. Ada lengkeng Bangkok, jambu Bangkok, durian Bangkok dan sebagainya, bahkan juga ada ayam Bangkok. Itu baru berasal dari Bangkok, bukankan ada jeruk madu dari Taiwan, jeruk Australia, buah Kiwi dari Selandia Baru dan seterusnya. Bahkan beras Siam mulai mudah kita peroleh. Daging beku Australia memang masih kalah dibandingkan daging segar lokal, tetapi dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kualitas daging, maka lambat laun daging lokal akan tergeser bila tidak berasal Rumah Potong Hewan yang menggunakan teknologi yang baik. Transaksi perdagangan pun nanti akan semakin lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, termasuk surat-surat perjanjian, kontrak kerjaan, notaris, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita boleh tidak setuju dengan pasar bebas, tetapi kondisinya adalah suka atau tidak suka, mau atau tidak mau; harus suka dan harus mau. Dikaitkan dengan tantangan yang akan kita hadapi, secara normatif, saya melihat sebuah skenario yang bagus dalam Rakorbang ini. Para Kepala Kantor Wilayah yang merupakan perpanjangan tangan Departemen di daerah memaparkan rencana proyek pembangunan pada sektornya di hadapan para Bupati/Walikota beserta staf. Para Bupati/Walikota memberikan tanggapan dan masukan. BAPPEDA Tingkat I bertindak sebagai fasilitator dan sekaligus pengendali agar suasana dialogis ini bisa mempertemukan kebijaksanaan dan terget-target nasional dengan kepentingan masyarakat di daerah di bawah payung Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA Daerah: BAPPEDA Tingkat I harus senantiasa menjaga bobot pertimbangan agar segala rencana proyek pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat daearah tanpa merugikan kepentingan nasional. Saya melihat fungsi BAPEDA Tingkat I sebagai pengendali kesesuaian proyek dengan program pembangunan daerah sangat menentukan, asal tidak dipengaruhi dengan keinginan untuk memperlebar span of control ke arah yang tidak sesuai dengan fungsi Perencanaan Pembangunan Dearah. Apabila fungsi pengendalian perencanaan itu optimal maka bottom-up planning yang didengung-dengungkan tidak akan sekedar basa-basi, dan tidak ada lagi kesempatan sebuah proyek yang berdiri sendiri terlepas dari induknya, yakni program. "Instrumen" yang menjadi tolok ukur apakah sebuah rencana proyek

61


drh. Chaidir, MM


1998

pembangunan aspiratif atau tidak dapat dilihat [1] Apakah kehadiran sebuah proyek menurunkan atau meningkatkan pendapatan masyarakat. [2] Apakah menurunkan atau meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat. [3] Apakah menimbulkan pengangguran atau tidak, dan [4] Apakah menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian beban pembangunan atau tidak. Kalau semuanya positif, maka okelah proyek itu. Apa yang disampaikan oleh Gubernur Soeripto dalam bagian pidato tanpa teks ketika membuka Rakorbang kemarin pagi cukup memberikan indikasi kepada kita bahwa proyek agaknya masih dianggap sebagai ladang yang subur oleh sementara staf. Gubernur Soeripto menyindir, animo staf untuk mengikuti pelatihan Pimpro dan pelatihan Bendaharawan Proyek masih cukup tinggi. Pak Ripto barangkali bercanda, tapi bukankah memang sudah menjadi rahasia umum betapa besarnya overhead cost sebuah provek konstruksi? Pak Ripto agaknya belum dengar, bahwa animo yang paling besar justru terhadap proyek pengairan, danau dan rawa, barangkali karena berair, sehingga memang basah.

62


drh. Chaidir, MM


1998

Meneropong Anggaran Pembangunan Riau Kamis dan Jumat [30-31 Maret] beberapa hari yang lalu, Riau mengalami peristiwa yang cukup penting. Pertama, ialah disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [RAPEDA] Riau 1995/1996, dan yang kedua, ialah diserahkannya daftar isian proyek pembangunan nasional untuk daerah Riau tahun 1995/1996, yang dimulai 1 April 1996, yang merupakan tahun kedua Repelita IV dan PJPII. Pengesahan RAPBD dan menyerahkan DIP APBN biasanya memang selalu ditunggu oleh para pelaku pembangunan, pemerintah, swasta dan, masyarakat umum. Hal ini wajar, mengingat anggaran pendapatan dan belanja tersebut baik yang berasal dari daerah maupun dari pusat pada pemerintahan tantang penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan serta pelayanan masyarakat pada umumnya, yang dituangkan dalam bentuk struktur anggaran pendapatan dan aggaran belanja, yang akan dilaksanakan dalam tenggang waktu satu anggaran. APBD sendiri memiliki dimensi itegratif dan aspiratif. Makanya secara substansi APBD harus mengakomodasikan secara terpadu antara kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat. Daftar Isian Proyek APBN pula, sebisabisanya menganut sistem bottom-up planning, sebab dnegan pendekatan ini DIP APBN tersebut dekat dengan permasalahan aktual yang dihadapi dilapangan dan mampu berfungsi sebagai "sitawar sidingin" bagi penderitaan rakyat. Tapi rnisi ini, baik APBD maupun APBN hanya akan menyelesaikan proyek yang tidak meyentuh permasalahan yang mendasar, bahkan hanya akan menimbulkan proyek fiktif. Memajukan dimensi-dimensi tersebut kedalam suatu sinergi, adalah sebuah seni, dan itu memang tidak sederhana karena berbagai kepentingan yang kurang atau bahkan sama sekali tidak konsektual hadir disana saling tarik. Oleh karena itu memandang APBD dan APBN jangan hanya dari deretan angka-angka DIP semata, tetapi teropong jugalah dari sisi-sisi esensinya dengan sederet pertanyaan-pertanyaan kritis, kemana daerah ini mau dibawa dengan anggaran tersebut, apa yang menjadi perioritas, bagaimana kaitannya dengan sasaran pembangunan kita dan seterusnya. Analisa dari masyarakat memang sangat diperlukan sebagai salah satu beban pembangunan. Tanpa sikap kritis masyarakat, kita akan kehilangan bobot kewaspadaan. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama, kita membangun dengan dana yang terbatas dan suasana persaingan regional dan global yang semakin tajam. Sikap kritis merupakan kontrol yang bisa membawa kita kearah efisiensi yang lebih tinggi.

63


drh. Chaidir, MM


1998

Anggaran pembangunan juga harus dilihat dalam konteks instrumen kebijaksanaan, sebagai salah satu unsur yang merupakan sumberdaya uang dalam manajemen umum pembangunan. Sebagai salah satu unsur, maka sumberdaya ini diharapkan mampu menggerakkan sumberdaya yang lain _manusia dan peralatan/perlengkapan_ dalam suatu sinkronisasi dan sinergi ke arah tujuantujuan pembangunan kita. Yakni menciptakan taraf hidup rakyat yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan yang dapat diukur dalam indikator aktual, tidak hanya dalam indikator makro yang terkadang menyesatkan. Dalam pola pikir demikian, peningkatan atau penurunan persentase anggaran bukan lagi menjadi suatu yang teramat penting. Sebab yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola anggaran bukan hanya pada tinggi rendahnya daya scrap akan tetapi seberapa guna bagi kepentingan orang banyak. Lebih jauh lagi seberapa besar komitmen keberpihakan anggaran tersebut terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuh setengah persen Investasi bidang pemerintah untuk daerah Riau yang berjumlah Rp. 150 milyar lebih sedikit tahun ini, secara absolut memang cukup besar dan naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk APBD murni misalnya, naik sebesar 17 persen. Padahal pada tahun sebelumnya, yakni tahun anggaran 1994/1995, sempat mengalami penurunan sebesar 11 persen. Ini tentu sebuah prestasi. Namun demikian bila dibandingkan dengan target secara keseluruhan dalam Repelita VI yang nota bene tinggal tiga tahun anggaran lagi jumlah investasi pemerintah tersebut, belum cukup dan oleh karenanya belum mencapai target. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tejuh setengah persen rata-rata pertahun selama repelita VI, kita memerlukan investasi sebesar 10,3 triliun. Untuk mencapai angka tersebut diasumsikan 60 % berasal dari investasi swasta atau setara dengan jumlah kira-kira Rp. 6,1 triliun. Sisanya 40 persen berasal dari investasi pemerintah atau sekitar Rp. 4,2 triliun. Dengan gambaran tersebut seyogyanya pemerintah harus menginvestasikan dana sebesar 600 juta pertahun anggaran selama Pelita VI ini. Yang terjadi dua tahun pertama Pelita VI, pemerintah baru menginvestasikan dana Rp. 500 juta pertahun. Gawatkah itu? Tentu tidak! Namun apabila target 7,5 persen pertumbuhan ekonomi itu hendak dipertahankan, maka tidak ada pilihan lain pemerintah daerah harus bekerja keras lagi mengumpulkan dana untuk pembangunan. Secara teoritis, ada dua cara untuk mengumpulkan dana investasi. Pertama, tingkatkan investasi pemerintah, baik melalui APBD maupun melalui APBN. Kedua, tarik penanaman modal sebanyak-banyaknya ke Riau baik PMDN

64


drh. Chaidir, MM


1998

maupun PMDA. Untuk itu Pemda Riau harus lebih mengaktifkan lagi penggalian PAD sehingga APBD bisa meningkat lebih besar lagi, kemudian dalam tiga tahun anggaran berikut, harus lebih banyak lagi dan dana dari APBN yang ditarik ke Daerah Riau. Dan resepnya adalah barangkali kepercayaan, proposal yang realistik, dan terakhir apa lagi kalau bukan lobi. Upaya menarik swasta agar lebih menggebu-gebu lagi untuk ini, sikap proaktif Pemda dan KADIN sangat menentukan. Konsep Sijori yang kemudian berkembang menjadi IMSGT [Indonesia, Malaysia, Singapore, Growth Triangle] yang menawarkan sejumlah peluang harus dimanfaatkan secara optimal. Deregulasi dan debkokratisasi harus menjadi sikap bersama. Barangkali memang benar, bahwa aparatur pemerintah dewasa ini harus memiliki visi bisnis, sehingga senantiasa berfikir bagaimana manawarkan daerah ini. Dalam suatu percakapan saya denagan duta besar kita di kantor beliau di Kuala Lumpur beberapa hari lalu. Dubes mengingatkan betapa aktifnya KADIN provinsi-provinsi tetangga menarik pemodal Malaysia. "Riau memiliki keunggulan komparatif, jangan terlena," kata beliau.

65


drh. Chaidir, MM


1998

Perusahaan Besar Juga Memiliki Multiplier Effects Secara sepintas-kilas, apalah maknanya pettumbuhan 7,5 persen. Itu hanya indikator makro. Tetapi kalau sedikit direnung lebih dalam, maka tidak dapat tidak, kita harus peduli. Secara teoritis dua kelompok penyumbang anggaran yaitu pemerintah dan swasta, memiliki dua dimensi visi: yang disebut pertama, investasinya condong kepada aspek pemerataan, sedangkan yang disebut terakhir, investasinya condong kepada pertumbuhan. Sebenarnya keduanya ibarat dua sisi koin, bisa dibedakan akan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ungkapan presiden agaknya benar bahwa untuk meningkatkan pemerataan yang berkualitas, kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara terus menerus. Laju pertumbuhan ekonomi yang lambat akan mendera masyarakat dengan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kurangnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi identik dengan investasi perusahan berskala besar, karena perusahaan ini ujung tombak perdagangan kita untuk mampu bersaing merebut pasar internasional. Perusahaan besar juga memiliki multiplier effects bagi masyarakat sekitarnya, seperti terbukanya pasar bagi hasil pertanian lokal dan terbukanya kesempatan kerja. Namun demikian, betapapun pentingnya pertumbuhan bagi penciptaan peluang yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, belum ada jaminan pembangunan dengan model demikian akan berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sebenarnya dana pemerintah yang empat puluh persen itu haruslah dimanfaatkan secara optimal. Itupun belum tentu menyelesaikan masalah. Sederet pertanyaan barangkali masih berhak diajukan oleh masyarakat, bagaimana nantinya seandainya pertumbuhan 7,5 persen itu tercapai, berapa persen lagi penduduk kita masih miskin, berapa persen yang tertinggal dan seterusnya. Bagaimanapun struktur DIP APBN yang memberikan persentase terbesar kepada sektor pekerjaan umum dan sektor transmigrasi, memberikan makna yang lebih besar pada dimensi pemerataan, semoga. Sinyal Industrialisasi Apabila teropong kita diarahkan kepada anggaran pembangunan yang berasal dari APBD kita, akan menangkap betapa jelasnya sinyal industrialisasi di sana. Ada sepuluh sektor dalam APBD yang mendapat perioritas dan mendapat dana lebih dari Rp.2 miliyar, yakni industri, pertanian, kehutanan, sumber daya air dan irigasi, transportasi, lingkungan hidup, tata ruang, sektor pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesehatan, perumahan dan pemukiman, aparatur pemerintahan dan pengawasan, dan subsidi kepada daerah bawahan. Dari sepuluh

66


drh. Chaidir, MM


1998

sektor tersebut, anggaran sektor industri mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 211,90 persen yang berarti mengalami kenaikan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Agaknya ini adalah sebuah langkah antisipatif dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang, terutama dalam rangka mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi era perdagangan bebas yang menuntut kemampuan yang bersaing tinggi. Dewasa ini dan di masa yang akan datang, kita menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin berat di bidang ekonomi dan perdagangan, baik dengan provinsi tetangga, maupun dengan Singapura, Malaysia bahkan Vietnam, Kamboja dan Myanmar. Saya menilai besarnya porsi anggaran untuk sektor industri ini adalah satu hal yang sangat wajar. Apa lagi kemudian anggaran terbesar kedua berada pada sektor pertanian. Bagi masyarakat yang sebagian besar adalah masyarakat agraris, diperlukan kebijakan-kebijakan bagaimana menciptakan petani yang lebih produktif dan kemudian menciptakan kondisi yang saling mendukung antara sektor perindustrian dan sektor pertanian. Pertanian yang maju membuat petani mampu menciptakan strata ekonomi menengah yang tangguh Keberpihakan pada upaya peningkatan ekonomi rakyat kecil dan lemah yang berbasis pada pertanian, tidak perlu diartikan sebagai sikap anti usaha skala besar. Yang besar diperlukan sebagai lokomotif untuk menarik yang kecil untuk maju bersama-sama. Yang diperlukan oleh yang kecil adalah sebuah komitmen keseuakawanan. Peningkatan PAD Hal ini yanng menarik dari APBD Riau tahun ini adalah meningkatkan pendapatan hasil daerah [PAD]. Dari beberapa komponen penerimaan, PAD adalah pos penerimaan dengan kenaikan terbesar, yakni Rp.12,86 miliyar. Dengan kenaikan tersebut kontribusi PAD terhadap APBD Riau naik menjadi 27 persen. Meningkatkan kontribusi PAD menandakan kita semakin mandiri dalam membiayai pembangunan. Suatu hal yang sangat esensial di sini adalah semakin beratnya tanggung jawab moral pada pengelola pembangunan untuk memanfaatkan dana masyarakat tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna. Gubernur Soeripto dalam pembukaan raker bupati/ walikota beberapa hari yang lalu memberikan sentuhan kemanusiaan yang cukup dalam pada bagian pidato tanpa teksnya, bahwa nelayan-nelayan di pulau terpencil nun jauh di sana, dan petani miskin yang jauh dari kota, mengumpulkan uang sen demi sen, dan sebagian dari uang tersebut mereka sumbangkan untuk pembangunan proyek dan sebagainya.

67


drh. Chaidir, MM


1998

Rasanya memang tidak adil uang yang bersusah payah dikumpulkan oleh petani dan nelayan, yang kemudian disumbangkan untuk pembangunan, dipergunakan dengan cara yang kurang efisien oleh pengelola, apa lagi dana tersebut digunakan oleh proyek-proyek yang mubazir, tikat dan sebagainya. Koordinasi dan pengawasan Meningkatnya tidaknya anggaran pembangunan untuk daerah, baik yang berasal dari APBD maupun APBN agaknya hanya masalah lobi, tetapi memanfaatkan agar tetap guna, memerlukan koordinasi lintas sektoral yang terpadu dan pengawasan yang efektif. Kesamaan visi dan persepsi terhadap sasaran jangka panjang, nampaknya sesuatu yang sederhana, namun sulit implementasinya. Dewasa ini aparatur tidak boleh tidak harus memiki visi dan persepsi tentang mekanisme pasar dan harus melibatkan diri di dalamnya dan dengan demikian akan mampu menyuguhkan kebijakan yang kondusif. Pola fikir yang struktural dan sektoral harus sudah ditinggalkan. Pemerintah adalah sebuah mesin yang selalu perlu sebuah input pembaharuan agar dapat melakukan reorientasi kebijakan. Dengan pola pikir demikian maka pengawasan akan lebih bermakna sebagai umpan balik dalam suatu sistem, tidak hanya dipandang sebagai pemeriksa yang kadang kala membuahkan suatu kolusi yang susah diraba, terasa ada terkatakan tidak. Inti dari penyelanggaraan anggaran itu ujung-ujungnya dalah itikat baik, itu saja.

68


drh. Chaidir, MM


1998

Minyaaaaaaak...... Pendapat umum yang berkembang, masyarakat tidak memperoleh apaapa dari hasil minyak yang disedot oleh Caltex [CPI] dari perut Bumi Lancang Kuning ini. Padahal, lebih 60 persen dari keseluruhan produksi minyak di republik ini yang berjumlah sekitar 1,5 juta barel perhari, dihasilkan oleh Riau. Semua hasil tersebut disetor ke pusat. Tidak usah satu persen, 0,1 persen saja dari hasil tersebut boleh kita manfaatkan secara langsung untuk pembangunan daerah ini demikian biasanya gugatan pemuda dan mahasiswa, maka ceritanya akan lain, Riau barang kali akan menjadi sebuah provinsi yang terkemuka dan kita tidak akan gamang untuk bersaing dengan Malaysia atau bahkan dengan Singapura sekalipun. Kegalauan pemuda itu dituangkan oleh penyair muda A. Aris Abeba dalam salah satu bait puisi, "tinggal sebotol minyak untuk bertanak, sementara daerah ini adalah daerah minyak", katanya parau. Masyarakat tidak hanya menggugat hasil minyak, sederet somasi lain dilontarkan, masalah penerimaan pegawai yang dianggap tidak akomodatif terhadap tenaga kerja tempatan, masalah kesempatan pengusaha kecil di daerah untuk mendapatkan borongan pekerjaan yang terabaikan, masalah lingkungan hidup dan sebagainya. Benarkah demikian? Kalangan yang sehari-hari bergelut secara langsung dalam industri tekhnokrat kita yang sudah mampu berfikir panjang dan tidak awam dalam masalah fiskal daerah, tentu akan menjawab lain. Hasil industri perminyakan yang berlokasi di Riau memang disetor semuanya ke pusat, tetapi bukankah pusat mengucurkan kembali ke daerah kita dalam bentuk anggarananggaran pembangunan, hanya jumlahnya harus dibagi-bagi berimbang dengan daerah lain. Dua hari lalu, dalam ekspos PT CPI di depan anggota DPRD Tk I Riau, Tengku Amir Sulaiman SE [salah seorang Vice President PT CPI yang orang Riau asli] nampaknya ingin memberikan tanggapan terhadap sederetan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat, Pak Tengku menguraikan dengan panjang lebar apa yang telah diperbuat oleh perusahaan itu dalam kiprahnya di Bumi Lancang Kuning ini, bahkan dengan angka-angka aktual. Tahun 1995 misalnya, mereka menyetorkan pajak dan retribusi sebesar Rp. 97 miliyar lebih. itu masih di luar PBB vane mereka setor sebesar 45 miliyar. Uang yang mereka belanjakan untuk kontraktor dan suplier lokal Riau mencakup jumlah Rp. 548 miliyar, jumlah yang tidak dapat dikatakan kecil hampir sama dengan keseluruhan dana pembangunan Riau tahun 1995/ 1996 [APBD dan Sektoral]. Di samping itu ada program-program CPI yang berupaya untuk

69


drh. Chaidir, MM


1998

membantu mengangkat langsung perekonomian masyarakat dengan jalan membangun prasarana jalan, jembatan dan pasar. Ruas jalan antara Perawang dan desa Sepotong, antara Perawang, Siak dan Sei. Apit, ruas Minas dan Perawang, jalan desa Muara Fajar adalah sebagian dari beberapa ruas jalan yang dibangun oleh CPI. CPI pun rupanya telah merelakan 312 ribu hektar kebun kelapa sawit masyarakat berkembang dalam area! konsesinya. Dalam rangka menunjang program IDT, pada tahun 1995 CPI telah pula membelanjakan dana sejumlah Rp.873 juta yang meliputi 36 desa yang berada di sekitar areal konsesi. CPI nampaknya juga tidak hanya memikirkan hal-hal yang berdampak langsung dalam menggairahkan perekonomian masyarakat daerah ini, yang berdampak tidak langsungpun mendapat perhatian seperti sektor pariwisata, olah raga, agama dan pendidikan. Banyak gedung sekolah yang sudah mereka bangun. Gedung SMA I, gedung SMP 16, gedung SMA dan STM Rumbai, gedung SD Dumai adalah sebagian saja dari gedung sekolah yang mereka bangun. Anda masih ingat atraksi sinar laser yang mengagumkan pada pembukaan MTQN XVII yang dihadiri presiden beberapa waktu yang lalu? Itu adalah sumbangan CPI. Dan jangan kaget bahwa temyata Fakultas Ekonomi Unri menjadi pensuplai terbesar SDM untuk divisi keuangan dan pembukuan CPI. Siapa bilang produk Unri tidak mampu bersaing. Tetapi untuk ahli geologi dan perminyakan masih harus didatangkan dari luar daerah. Kita memang belum memiliki padepokan yang menghasilkan ahli-ahli itu. Kerjasama lainnya yang sering kita lihat adalah dalam bentuk sumbangan-sumbangan terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti kegiatan seminar, olahraga dan sebagainya. Sebenarnya, kalau CPI mau "ketat-ketatan" membelanjakan uangnya, mereka bisa melakukan itu, sebab mereka telah membayar semua kewajiban mereka kepada Pemerintah Republik Indonesia [dalam hal ini diwakili oleh Pertamina] melalui kontrak yang telah ditetapkan. Semua pengeluaran berbentuk sumbangan sesuai perjanjian harus diprogramkan dan harus disetujui oleh Pertamina. Tetapi nampaknya CPI masih menganut prinsip tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitarnya. Sehingga kendati mereka harus mengeluarkan anggaran "non-budgeter", dalam batas-batas tertentu, itu dapat mereka lakukan. Kalau kita mau jujur dan tidak menutup mata, keberadaan CPI di daerah ini jelas merupakan komplemen bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana gairah perekonomian di daerah ini tanpa kontribusi sebuah industti minyak yang besar seperti CPI itu, yang setiap bulan mengeluarkan uangnya tidak kurang dari Rp 13 miliyar untuk menggaji

70


drh. Chaidir, MM


1998

karyawannya. Ini yang dinamakan multiplier effect, yang susah untuk diukur secara eksak. Palembang merasakan bagaimana perekonomian kota itu terdongkrak karena keberadaan industri pupuk Sriwijaya, Gresik bangga dengan industri tersebut menggairahkan perekonomian setempat, mereka juga bangga dengan klub sepak bola yang disponsori oleh pabrik. New York pun mengakui, tanpa Markas Besar PBB di megapolitan itu, perekonomian kota tidak akan semarak. Dan kita? Saya tidak meragukan mutiplier effect dari keberadaan CPI, tetapi terus terang untuk membangun persepsi laksana padanan PalembangPUSRI, atau Gersik-Petrokimia, atau New York-PBB, CPI nampaknya masih memerlukan kiat lain. Saya melihat, pembangun gcdung STM misalnya, dalam perspektif ide barang kali memang mulia, tetapi dalam aspek lain akan menjadi bumerang bila CPI tidak mampu menampung lulusannya secara optimal dan ini memang sulit untuk dipenuhi. Saya melihat, akan lebih besar dampak positifnya bagi kedua belah pihak, CPI dan masyarakat Riau, bila CPI di samping bantuan-bantuan yang telah ada, memberikan beasiswa kepada siswa-siswa terbaik di daerah ini untuk mengikuti pendidikan di luar negeri khusus bidang perminyakan, geologi dan lingkungan hidup. Dengan demikian secara proaktif CPI telah berperan dalam mencetak ahli-ahli perminyakan, tidak hanya secara pasif memanfaatkan lulusanlulusan dari ITB, UGM, UPN dan sebagainya. Saya tidak melihat kendala pembiayaan di sini, sebab dibandingkan pengeluaran ekstra lainnya, untuk 20 orang siswa pertahun biayanya relatif kecil. Tahun 2020, akhir kontrak, bukankah masih lama? Kita ingin melihat Tengku Amir-Tengku Amir lainnya kelak, kita tidak ingin membiarkan generasi penerus di Riau ini hanya mampu memikul kaleng-kaleng minyak dari gang ke gang, sambil berteriak,...minyaaaaaaak.

71


drh. Chaidir, MM


1998

Mimpi-mimpi DIP DIP, Dumai Industrial Park atau Kawasan Industri Dumai, nampaknya akan segera mulai dibangun. Memorandum of Understanding [MOU] mengenai rencana pembangunannya telah ditandatangani oleh Pihak Johor dan Riau beberapa hari yang lalu di Bukittinggi, ketika berlangsung Senior Officials Meeting IMS-GT. Pihak Riau diwakili oleh Wakil Gubernur, Drs. H. A. Rivaie Rachman, sedangkan Pihak Johor diwakili oleh konglomerat Melayu H.Jauhari. Kalangan yang peduli terhadap pengembangan perekonomian masyarakat di daerah ini, tentu gembira mendengar peristiwa itu. sebab kendati beium ada jaminan bahwa MOU pasti akan diikuti dengan pembangunan fisik dan investor akan mengucurkan dana, tetapi kita sudah melangkah lebih maju dalam upaya menarik pemodal Malaysia untuk investasi di Bumi Lancang Kuning ini. DIP, rencananya bukanlah suatu kawasan industry yang istimewa, bahkan agaknya tidak akan lebih besar dari pada Batamindo Industrial Park yang ada di Batam. Tapi proses kelahirannya [sampai tahap MOU] dan permasalahan yang inheren, layak untuk dicermati. Sejauh mana unit-unit kerja terkait mampu mengaktualisasikan diri terhadap kecenderungan-kecenderungan global yang terjadi di sekelilingnya, sehingga tetap mampu menangkap peluang yang muncul. Sebab rasanya agak aneh, kita telah mulai mempopulerkan konsep segitiga pertumbuhan yang kemudian mewarnai kerjasama perekonomian regional di rantau ini, tapi kita nampaknya belum berhasil mengkongkritkan kerjasama bisnis dengan Malaysia. Kita baru berhasil menarik Singapura ke Bintan dan Batam. Masuknya Malaysia ke Riau jelas memiliki makna sendiri. Bukankah secara faktual sebenarnya kita paling dekat dengan Malaysia, tidak saja secara geografi, terlebih lagi dalam aspek budaya, bahkan pada suatu masa dahulu, Riau dan Johor misalnya, dianggap berada dalam satu wilayah ekonomi. Sejauh ini Malaysia telah mulai membangun sebuah kawasan industri di Padang. Beberapa hari yang lalu Menteri Besar Johor YAB H. Abdul Ghani Othman telah meletakan batu pertama pembangunan Padang Corporation juga akan segera mendirikan pabrik semen di Kabupaten Pesisir Selatan dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman. Pengusaha Malaysia tenyata tidak hanya invest di Sumatera, mereka sudah mulai merambah Afrika, bahkan di Afrika Selatan investasi pengusaha Malaysia disana tergolong besar. Konglomerat Malaysia rupanya bukan jago kandang. Akankah mereka buktikan juga di Dumai? Dumai sebenarnya memiliki letak yang sangat strategis untuk pengembangan suatu kawasan industri, terletak di bibir Selat Malaka dan telah memiliki pelabuhan samudera yang memadai, bahkan juga sebuah "Roro

72


drh. Chaidir, MM


1998

terminal". Apabila DIP itu nanti benar-benar terwujud, DIP akan memperoleh kemudahan dan sebaliknya pelabuhan samudera Dumai juga akan menjadi optimal pemanfaatannya. Dumai juga didukung oleh hinterland yang kaya dengan SDA, perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Crude Palm Oil [CPO], karet alam, industri perkayuan [Wood Processing dan sebagainya. Bahkan industri yang mendukung industri perminyakan dan gas yang memang sudah terlebih dahulu eksis di Dumai seperti Hydrotracker Pertamina., akan dapat memanfaatkan DIP. Dalam banyak aspek, DIP nampaknya sangat prospektif. Yang tidak kalah pentingnya, Dumai hanya sejarak batas pandangan dari Melaka. DIP jelas akan memberikan multiplier effect [manfaat yang bermacammacam] bagi masyarakat Riau, khususnya masyarakat Dumai. DIP akan mampu mengangkat dan menggairahkan perekonomian rakyat. Banyak sekali kegiatan yang akan melibatkan masyarakat, apa lagi bila DIP itu nanti telah dipenuhi oleh berbagai macam pabrik. Para pemborong dan penyalur barang akan memperoleh ladang baru, penggunaan jasa angkutan darat, laut dan udara akan meningkat pula. Batamindo Industrial Park] di Batam sebagai contoh. Dengan mempekerjakan tidak kurang dari 40.000 orang karyawan, yang setiap hari bergulat di kawasan industri itu, kita bisa menghitung berapa ton sayur-mayur yang mereka konsumsi perhari, bcrapa kwintal daging yang dibutuhkan dan berapa ribu telur diperlukan. Itu baru sebagian saja dari kebutuhan sehari-hari; beras, gula, susu? Belum lagi kebutuhan sekunder dan asesoris lain. Pembukaan suatu kawasan industri jangan hanya dilihat dari peluang penerimaan tenaga kerja. Itu sudah jelas. Yang paling memberikan harapan justru peluang sampingan itu. Hasil kebun rakyat akan terjual habis, hasil tangkapan nelayan pun tak akan tersisa, tukang bakso pun akan naik kelas. Sektor informal akan berkembang. Kalaulah Pemda cukup jeli menggariskan kebijakan dalam pembangunan DIP itu nanti, misalnya dengan mengatur bahwa DIP tidak perlu membangun dormitory [pemondokan] seperti apa yang telah dilakukan oleh Batamindo, maka jasa peyewaan pemondokan akan berkembang pula di lingkungan perumahan rakyat yang berada di sekitar DIP. DIP memang menjanjikan mimpi-mimpi indah bagi meningkatan perekonomian rakyat di daerah ini. Sayangnya DIP itu sendiri masih dalam tahap MOU. Ibaratnya, MOU itu 'kan baru pertunangan. Pertunangan bisa berlanjut ke akad, bisa pula tidak. Faktor lingkungan eksternal besar sekali pengaruhnya. Penyedian tanah 500 Ha di Dumai pada lokasi yang strategis bukanlah mudah, kendati secara makro barangkali sudah diplot dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. pembebasan lokasi suka rumit, bahkan tidak jarang pula membawa

73


drh. Chaidir, MM


1998

muatan politis. Apafcila dibebaskan oleh investor misalnya, masyarakat [kadangkala dipengaruhi oleh oknum tertentu] mematok harga ganti rugi yang kurang rasional, sementara apabila dibebaskan oleh pemerintah, suka lambat diantisipasi oleh aparat sehingga momentum menjadi hilang. Bagaimanapun, pihak Johor telah menunjukkan minat yang serius, Pimpinan Daerah ini pun telah memberikan komitmen dalam MOU. Yang perlu dicermati agaknya adalah langkah-langkah implementasi pada tingkat subordinasi yang sering harus melakukan kordinasi lintas sektoral. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral ini mudah diucapkan tetapi susah untuk dilaksanakan. Agaknya kita sedang mempertaruhkan nama balk. Jadi atau tidaknya DIP itu nanti tidak lagi sekedar masalah bisnis belaka, tapi dapat pula menjadi cermin sejauh mana unit-unit kerja terkait mampu melakukan akselerasi terhadap kecenderungan yang berubah cepat.

74


drh. Chaidir, MM


1998

Bisnis Dormitori Dormitori berasal dari bahasa Inggeris dormitory, artinya asrama. Dengan kata lain judul di atas dapat diganti dengan Bisnis Asrama. Sekali lagi: Asrama, bukan asmara. Ini penting karena setting tulisan berkaitan dengan Batam. Istilah Dormitori memang populer di Batam, terutama sejak berdirinya Batamino Industrial Park [BIP] atau Kawasan Industri Batamindo, di Muka Kuning. Di BIP Batam, dormitori dibangun untuk menampung karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik yang berlokasi di dalam kawasan industri tersebut. Dewasa ini lebih kurang setengah dari 40 ribu karyawan yang bekerja di BIP [sebagian besar wanita muda], tinggal di asrama atau dormitori yang dibangun oleh perusahaan. Jika satu kamar dirancang untuk empat orang karyawan saja misalnya, bahkan kalau dirancang untuk dua orang perkamar maka diperlukan 10 ribu kamar. Ini kondisi sekarang, ketika BIP belum sepenuhnya terisi. Di masa mendatang masih akan lebih banyak lagi pabrik-pabrik yang akan berkumpul di BIP dan lebih akan masih banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan pula. Itu berarti diperlukan dormitori-dormitori baru. Tentu tidak sedikit modal yang dibelanjakan oleh perusahaan untuk membangun dormitori tersebut, tetapi investasi itu tentu tidak akan sia-sia, sebab pada suatu titik, modal tersebut akan kembali bahkan kemudian perusahaan pengelola BIP akan menggeruk keuntungan dari sudut dormitori ini. Bukankah setiap karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik dalam BIP itu harus tinggal di dormitori sepanjang kamar masih tersedia? Dan setiap karyawan yang biasanya dikontrak selama dua tahun harus potong gaji untuk itu? Dilihat dari aspek ini, pembangunan dormitori jelas merupakan bisnis yang menguntungkan, di samping kegiatan utama dari sebuah kawasan industri, yakni menyewakan fasilitas dasar bagi pabrik-pabrik tertentu. Yang menjadi pertanyaan, perlukah sebuah kawasan industri membangun dormitori di dalam kawasannya? Untuk kasus Batam, lebih khusus lagi di BIP, agaknya ya! Dengan pembangunan sekian banyak dormitori itu saja, masih sekitar 20 ribu karyawan yang terpaksa tinggal di luar, baik di rumah-rumah liar [ruli] maupun yang menyewa di rumah-rumah penduduk. Itu baru BIP saja, bagaimana kawasan industri lainnya? Memang ada beberapa kendala yang dihadapi Batam. Pertama, masalah lahan perumahan yang sangat terbatas. Kedua, rata-rata kawasan industri yang ada, apa lagi BIP, jauh dari pemukiman penduduk. Ketiga, hampir seratus persen karyawannya berasal dari luar Pulau Batam.

75


drh. Chaidir, MM


1998

Membangun dormitori di dalam kawasan industri, memang tidak salah, bahkan dari aspek efisiensi waktu, barangkali akan banyak membantu. Namun apabila dilihat dari aspek multiplier effect pembangunan sebuah kawasan industri terhadap suatu daerah, ceritanya akan sedikit menjadi lain. Apa lagi bila dikaitkan dengan untaian pertanyaan klasik, yang biasanya sering diajukan oleh masyarakat tempatan; seberapa jauh keberadaan sebuah kawasan industri mampu menghela maju gerbong-gerbong kusam masyarakat di sekitarnya yang sarat dengan muatan manusia-manusia yang kurang memiliki know-how. Kerisauan kita, bahkan akan bertambah manakala industri-industri yang ditampung dalam suatu kawasan industri sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan potensi sumber daya alam yang dominan di hinterland dan akrab dengan proses industrialisasi dan terasa sebagai sesuatu yang asing dan perlu kita cermati. Dormitori yang dibangun di dalam kawasan industri membuat sebuah kawasan industri menjadi eksklusif. Pembangunan dormitori biasanya akan diikuti dengan tuntutan terhadap perlunya kelengkapan lain, seperti toko serba ada, pujasera, warung telepon dan sebagainya, yang biasanya dimonopoli oleh pengusaha penggelola kawasan industri tersebut. Keadaan ini membuat sebuah kawasan industri menjadi tidak bersahabat dengan lingkungannya. Padahal pembangunan kawasan industri yang merupakan sebuah model untuk memudahkan berdirinya pabrik-pabrik karena tersedianya berbagai fasilitas, sudah diakui sebagai sebuah konsep yang akan mampu mempercepat kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat umum. Oleh karena itu pembangunan kawasan industri di tempat lain, yang tidak menghadapi kendala keadaan sebagaimana yang dihadapi oleh Batam, agaknya memang perlu diarahkan untuk tidak membangun dormitori dalam kawasan industri. Pembangunan dormitori bisa dilakukan di luar Kawasan Industri berupa RSS misalnya, dan ini merupakan rezeki pula bagi pengembang-pengembang kecil kita. Ini jelas akan memberi peluang yang lebih besar kepada pelaku-pelaku ekonomi lainnya untuk ikut menikmati multiplier effect dari kehadiran sebuah kawasan industri. Cara lain, adalah dengan menempatkan karyawan-karyawan suatu kawasan industri itu di rumah-rumah penduduk yang berada di sekitar Kawasan Industri. Untuk 10.000 karyawan misalnya, bukankah minimal akan menyewa 5.000 kamar dari penduduk sekitarnya? Misalkan satu orang karyawan saja membayar Rp.25.000,- per bulan, bukankah Rp. 250 juta per bulan uang yang tersedot oleh masyarakat di sekitarnya secara langsung? Itu belum termasuk omset sektor imformal yang jauh akan lebih besar lagi Dengan cara ini Insya Allah, perekonomian rakyat di sekitar Kawasan Industri akan terangkat.

76


drh. Chaidir, MM


1998

Kalaulah kondisinya demikian, masyarakat tempatan akan toleran, walaupun mereka gagal jadi karyawan.

77


drh. Chaidir, MM


1998

Meneropong Skenario Prof. Dr. BJ. Habibie Baru-baru ini, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie, melaporkan kepada Presiden Soeharto mengenai pelaksanaan tugasnya selama 20 tahun sebagai pembantu Presiden. Kalangan pers menyebut kejadiaan itu sebagai sesuatu yang di luar kebiasaan, namun bagaimana jalannya pertemuan dan apa saja yang dilaporkan oleh Habibie, tidak terungkap. Dalam ceramahnya di Rakernas KNPI di Palembang, Habibie menyinggung masalah tersebut. Apa saja intisarinya, berikut catatan drh Chaidir, anggota DPRD Riau, yang hadir pada acara tersebut. Pengabdian Habibie bermula ketika tahun 1974 diangkat sebagai penasehat Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang advanced technology dan teknologi penerbangan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Empat tahun kemudian, Habibie diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, sampai sekarang. Sehari sebelum "merayakan" 20 tahun pengabdiannya itu, Habibie memberikan ceramah yang impresif selama lebih dua setengah jam di depan peserta Rakernas KNPI di Palembang. Dalam ceramah tersebut Habibie menyebutkan bahwa laporan 20 tahun pengabdiannya itu sangat tebal. "Memuat semua yang telah saya sumbangkan untuk bangsa ini," katanya penuh retorika. Tentu mustahil bagi Habibie untuk mengupas semua isi laporan tersebut dalam waktu yang sangat terbatas, kendati sebenarnya ia tidak keberatan. 'Pemuda adalah masa depan bangsa, oleh karena itu wajar bila Menteri Negara Ristek memberikan penjelasan bagaimana masa depan negeri ini," kata Menteri bersemangat. Konon, ketika kali pertamanya direkrut oleh Presiden, Habibie yang ketika itu masih berusia 37 tahun, mencoba memberikan argumentasi. "Saya hanya bisa bikin pesawat terbang." Konon juga, dengan mesem-mesem khas, Presiden memberi komentar: "Kalau kamu bisa bikin pesawat terbang, tentu kamu bisa membuat yang lain." Ucapan Presiden tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Habibie dalam ceramahnya, ternyata sangat membekas di hati Habibie sehingga memberikan tambahan modal keyakinan tentang kebenaran pilosofi teknologi yang dianutnya: "Berawal dari akhir dan berakhir dari awal." Aneh? Kedengarannya memang rada aneh. Tapi Habibie memberikan penjelasan secara sederhana, kalau bangsa kita sudah mampu membikin pesawat terbang, tentu kita bisa membikin sepeda motor, apa lagi untuk membuat sebuah becak. Jadi untuk menguasai tekhnologi, kita tidak perlu belajar dari awal, bagaimana cara membuat sepeda misalnya, sebab kalau kita belajar dari awal, maka kita akan memerlukan waktu yang sangat lama

78


drh. Chaidir, MM


1998

untuk sampai kepada tekhnologi pembuaatan pesawat terbang [tekhnologi canggih] dan bangsa kita akan tertinggal semakin jauh dari bangsa-bangsa lain. Alur fikir Profesor Habibie nampak jelas, bahwa proses industrialisasi yang sedang berlangsung tidak boleh dibiarkan mengalami revolusi dengan sendirinya. Sebab kalau dibiarkan sendiri, tergantung pada permintaan pasar bebas, maka kita akan tetap dibiarkan memproduksi produk-produk padat karya dengan nilai tambah yang rendah. Habibie nampak sekali ingin merangsang pemikiran pemuda yang mendengarkan ceramahnya dengan serius untuk secara kritis melihat potret pembangunan perekonomian kita selama ini dan mengajak menatap masa depan dengan pembangunan yang berdimensi tekhnologi. Pembangunan yang semula lebih terfokus pada modal, uang dan sumber daya alam, kini harus diperluas dengan modal sumberdaya manusia dan tekhnologi. Mobil Baby-Benz dan mobil Kijang, kata Habibie memberi contoh, semula dari lempengan logam yang sama, tetapi mengapa harganya kemudian jadi berbeda jauh? Karena kepadatan tekhnologi yang digunakan memproses lempengan logam untuk Baby-Benz lebih tinggi dari kepadatan tekhnologi yang digunakan memproses lempengan logam untuk Kijang. Jadi lempengan logam untuk Baby-benz lebih banyak mengalami proses nilai tambah. Tetapi yang mengerjakan tetap manusia. Oleh karena tidak ada SDM tidak ada Iptek, akibatnya tidak ada pula nilai tambah. Dengan demikian, maka nilai tambah itu dirumuskan oleh Habibie sebagai fungsi dari SDM, iptek dan uang, adalah modal. Tetapi yang sangat dominan dari ketiganya adalah manusianya. ***

Profesor Habibie, yang selalu tampil dengan pidato yang berapi-api, nampaknya arif membaca situasi. Seakan mewakili floor, Habibie mengajukan pertanyaan sendiri. Betulkah kita memerlukan tekhnologi canggih? Dia kemudian menguraikan alur fikirannya. Ada tiga macam skenario pembangunan yang penggolongannya berlaku secara universal, yaitu skenario A, skenario B dan skenario C. Skenario A adalah model pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan memberikan nilai tambah seadanya atau bahkan tanpa proses nilai tambah terhadap sumber daya alam yang terbaharukan maupun SDA yang tidak terbaharukan. Model skenario pembangunan seperti ini tidak dominan lagi dilakukan sekarang. Contohnya ketika Belanda menjajah kita selama tiga setengah abad. Memang skenario ini semata-mata hanya mengeksploitasi SDA tanpa mengindahkan SDMnya sama sekali. Agaknya Profesor Habibie tidak mengetahui bahwa sebagian besar kegiatan perusahaan hutan tropis kita pun dikelola dengan pendekatan skenario ini. Bedanya, kalau dulu Belanda yang menguras kekayaan alam negara kita, sekarang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kita yang kurang memiliki

79


drh. Chaidir, MM


1998

kepekaan lingkungan baik dalam aspek tanggung jawab sosial maupun dari aspek lingkungan. Skenario B adalah model pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan segala upaya berusaha melakukan proses nilai tambah setinggi mungkin terhadap pengusahaan sumber daya alam yang terbaharukan dan yang tidak terbaharukan, dengan memanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung sumber daya manusia. Skenario B inilah yang dilaksanakan sekarang, baik dalam era Widjojonomics maupun dalam era Habibienomics. Hanya ada perbedaan yang cukup mendasar antara dua trend itu kendati tidak terpolarisasi secara tajam. Dalam era dominasi teknokrat, ekonomi kita mengandalkan keuntungan komparatif, dengan orientasi pasar bebas dan ekspor produk-produk padat karya dan sumber daya alam. Dalam dekade tersebut yang dikembangkan dan dinilai tepat adalah industri-industri padat karya, kerena kita memiliki tenaga yang melimpah tapi tidak memiliki skill. Agaknya memang pentahapan secara alamiah memang demikian, karena pada Pelita I, pembangunan perekonomian kita masih terfokus kepada upaya-upaya rehabilitasi dan konsolidasi perekonomian nasional secara elementer. Belakangan semakin terasa kelemahan pendekatan ini. Nilai tambah yang kita peroleh kecil, yang menjadi keunggulan komparatif adalah tenaga kerja banyak dan murah [stempel ini sekarang yang ingin kita hapuskan] dan industrinya bisa berpindah-pindah mencari mana upah tenaga kerja yang murah. Dalam konsep ini juga tidak ada lompatan tekhnologi model Habibie. Penerapan tekhnologi harus urut kelas, tamat kelas satu baru kelas dua, kemudian masuk kelas tiga, dan seterusnya. Habibie, sebagaimana disinggung di depan, tidak sabaran, sepertinya ingin mengajak kita ingin masuk universitas tanpa melalui SMP atau SMA. Apa iya bisa? Habibie yakin bisa, toh tidak semua orang harus menguasai tekhnologi canggih itu. Ada yang di jalur cepat, ada yang boleh tetap di jalur lambat. Skenario yang ketiga adalah skenario C. Skenario ini adalah segala upaya dalam masyarakat untuk melaksanakan proses nilai tambah yang berkesinambungan yang memanfaatkan, langsung maupun tidak langsung, SDA dan SDM. Skenario ini ditandai dengan kegiatan-kegiatan jasa, seperti jasa perhotelan, pariwisata, bongkar muat dan sebagainya. Skenario C, ialah kegiatan yang terpaksa dilakukan sebagai konsekuensi dari kegiatan skenario A dan B. Habibie memang fanatik dengan konsepnya. Pembangunan adalah proses nilai tambah dengan pengembangan sumber daya dan pengembangan tekhnologi sebagai penggerak utamanya. Profesor Habibie agaknya memang benar. Kita sudah merasakan bahwa eksploitasi kekayaan alam saja, minus pengembangan SDM, akan jadi seperti Dabo Singkep pasca timah. Pasca Minyak Bumi? Dua

80


drh. Chaidir, MM


1998

puluh lima tahun lagi, Bung, dia akan habis. Pernahkah Anda memikirkan skenario Riau pasca minyak nanti? Kenapa tidak meminta jasa BPPT untuk merancang skenario pasca minyak itu? Habibie adalah sebuah fenomena. Sebagai fenomena kita perlu menyelaminya, membuat tinjauan kritis terhadap konsepnya dengan alur pikir yang jernih. Arah pembangunan jangka panjang daerah kita meningkatkan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan investasi dan tekhnologi. Mendengarkan orasi Prof. Habibie tanpa pretensi, membangkitkan idealisme dan motivasi, namun akan segera tertangkap betapa dia berusaha keras mengemas seperangkat argumentasi yang konsisten, bahwa industrialisasi dengan lompatan tekhnologi memang merupakan sebuah kebutuhan bila kita ingin menjadi subjek bukan objek dari proses globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia. Habibie agaknya menyadari benar bahwa dia berada dalam sorotan, sebagai konsekuensi dari langkah-langkahnya yang kian berani dan menarik. Konsep hitech-nya kerap diinterpretasikan sebagai pembangunan tekhnologi untuk tekhnologi karena menyedot anggaran keuangan yang tinggi dan menguras devisa, sampai-sampai dana reboisasi pun dilalap. Kiprah politiknya yang mencuat dianggap karena dia berambisi untuk menjadi presiden, sementara upayanya untuk menciptakan kualitas berfikir, kualitas berkarya, kualitas bekerja dan kualitas hidup umat Islam dianggap berbau sektarian. Barangkali memang benar ungkapan orang tua-tua, semakin tinggi sebatang pohon, semakin keras pula diterpa angin. ***

Pertanyaan standar yang dilontarkan Habibie adalah, apakah daya kondisi tingkat pendidikan rata-rata penduduk yang 80 % hanya tamat SD itu, kita sudah memerlukan tekhnologi canggih?. Agaknya model skenario B yang dikemukakan oleh Habibie, dapat membantu kita menyelami alur .fikir "manusia kecil berpandangan raksasa" itu. Skenario B, menurut Habibie, adalah model pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan segala upaya berusaha melakukan proses nilai tambah setinggi mungkin terhadap pengusahaan sumber daya alam yang tidak terbaharukan dan yang terbaharukan dengan memanfaatkan secara langsung sumber daya manusia. Skenario B inilah yang mendominasi perekonomian kita selama Orde Baru. Skenario B ini masih digolongkan lagi kedalam tiga kategori, yaitu Bl, B2 dan B3. Bl adalah kelompok industri yang kurang padat modal. Industri ini, dengan kata lain adalah industri padat karya. Termasuk ke dalam katagori ini misalnya industri pakaian jadi (garment), industri furniture, industri perkayuan, dan lain-lain sebagainya. Kategori B2 adalah industri padat modal kelas

81


drh. Chaidir, MM


1998

menengah. Industri yang tergolong kategori B2 adalah industri elektronik sebagaimana dikembangkan di Batam. Sementara itu B3 adalah industri sangat padat modal. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah industri-industri strategis seperti industri pesawat terbang IPTN, PT PAL, PINDAD, dan industri sejenisnya. Habibie kemudian memperbandingkannya. Bl dan B2 adalah industri yang murah, perputaran uang cepat, cepat masuk dan cepat pula keluar, dan hasilnya juga sedikit. Sementata itu industri B3 susah mengerjakannya, perlu investasi SDM yang berkualitas, memerlukan modal uang yang tidak sedikit, tetapi hasilnya jauh lebih besar dan industrinya jauh lebih langgeng. Sampai di sini barangkali masih ada tanda tanya yang tertelan, bagaimana kita mengait-ngaitkan B3 dengan kepentingan besar rakyat kita yang sebagian besar hidup di pedesaan, dengan pola fikir jauh dari produktif dan pola pertanian jauh dari sentuhan tekhnologi, bahkan tepat guna sekalipun? Analisa Habibie memang terasa samar-samar dan diperlukan optimisme yang luar biasa untuk dapat menyelaminya. Tapi jangan apriori, Habibie rupanya mempunyai tolak ukur. Selama 20 tahun pertama program rehabilitasi dan konsolidasi perekonomian Orde baru yang kita lalui dengan kerja keras, kita hanya mengekspor senilai 800 juta dolar Amerika pertahun, Ekspor ini berasal dari kegiatan-kegiatan hasil skenario A dan C. Hasil skenario B nihil. Tatapi apa yang terjadi pada akhir pelita V ini, nilai ekspor kita melonjak mencapai 3.600 juta dollar Amerika pertahun. Dan dari jumlah tersebut 80 persen berasal dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang termasuk skenario B. Itupun baru berasal dari skenario Bl dan B2, sedangkan skenario B3 belum menunjukkan peranannya. Sisa 20 persennya masih berasal dari skenario A dan C. Memang menarik, dan kita pun membayangkan lompatan yang terjadi dalam nilai ekspor secara nasional dan betapa besarnya devisa yang bisa kita raup bila industri B3 telah unjuk gigi. Sayang pada kesempatan itu, Prof. Habibie tidak dapat membeberkan angka-angka proyeksi secara eksak, tapi menurut hemat saya, itu karena terbatasnya waktu dan ruang. Mustahil seorang Habibie tidak memiliki angka-angka. Namun demikian, penggunaan ukuran standar makro, seperti nilai ekspor, nilai investasi, produk domestik bruto dan sebagainya, menurut pakar perekonomian, harus banyak dilengkapi dengan ukuran serta gambaran kualitatif yang relevan dengan keadaan setempat. Bila hal ini tidak dilakukan, maka penggunaan ukuran standar makro dapat menyesatkan, sebab ukuran gambaran makro dengan tingkat kesejahteraan riil masyarakat, tidak selalu sejalan. Agaknya konsep Habibie harus diperkaya dengan nuansa ini. Kegiatan industri di Batamindo Industrial Park di Batam misalnya, merupakan sebuah contoh

82


drh. Chaidir, MM


1998

bagaimana rancunya mengaitkan ukuran standar makro itu dengan tingkat kesejahteraan masyarakat [setempat]. Tapi Bank Dunia memberikan raport yang baik terhadap hasil pembangunan secara umum di Indonesia. Indikasinya menurut Bank Dunia, 20 tahun yang lalu 70 persen penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kini diakhir Pelita V, tinggal 15 persen saja penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam publikasi mutakhirnya, Bank Dunia bahkan memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai suatu miracle, suatu keajaiban di Asia, sehingga Indonesia digolongkan sebagai "macan Asia" sebagaimana layaknya Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura. Pendapatan perkapita penduduk Indonesia juga meningkat pesat. Dua puluh lima tahun yang lalu pendapatan perkapita hanya 70-80 dolar Amerika setahun, tapi di akhir Pelita V ini sudah mencapai 700 dolar Amerika per tahun, atau meningkat sekitar 10 kali lipat Tapi toh kita masih yang terendah di ASEAN dibandingkan dengan pendapatan perkapita Singapura yang sudah mencapai 15.000 dolar Amerika pertahun, Malaysia 3.000 dolar, Thailand 1.200 dolar dan Philipina sekitar 800 dolar Amerika pertahun. Adalah manusiawi, bahwa pembangunan yang telah kita laksanakan tidak hanya melulu berisi cerita tentang keberhasilan. Kita masih ada masalah dengan tumbuhnya keangkuhan sosial, kecemburuan sosial, disparitas kemakmuran yang masih tebal dan sebagainya. Kalau tidak ada masalah, maka hal ini tidak diungkapkan secara eksplisit di dalam GBHN 1993. Tapi menutup mata terhadap keberhasilan yang dicapai sebagaimana sikap kelompok yang anti establishment, adalah sikap arogan yang tidak perlu. Ada dua macam obsesi bangsa kita dalam Pelita VI. Pertama, yang sifatnya ke dalam, yaitu kita ingin mengentaskan kemiskinan. Kedua yang sifatnya keluar, kita ingin mengejar ketinggalan dari bangsa lain dan berada pada level atas pergatdan mternasional. Pada zaman moderen ini, kolonialisme memang tidak lagi mendapatkan tempat, tapi muncul gelombang globalisasi yang meluluh-lantakkan batas teritorial negara-negara di dunia, dan dalamnya mengalir arus neo-imperialisme dengan andalan utamanya adalah daya saing. Maka dalam pergaulan masyarakat dunia itu sekarang, ibaratnya berlaku hukum rimba, to kill or to be killed. Dan kita adalah bagian dari masyarakat dunia itu. Skenario BJ Habibie harus dilihat oleh generasi muda dari sudut persaingan dalam era neo-imperialisme ini. Status quo harus dihindari, sebab pemerataan yang kita idam-idamkan bukanlah pemerataan kemiskinan tapi pemerataan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Dan ingat, Bung, tanpa ayam jantan berkokok sekalipun matahari pasti akan terbit.

83


drh. Chaidir, MM


1998

Kancil, Maleo dan Gatotkoco Siapa yang tidak kenal kancil, hewan yang suka makan ketimun, yang karena kecerdikan dan kelincahannya sering menjadi pemeran utama dalam cerita rakyat. Dari Sabang-Marauke bahkan sampai Semenanjung Malaysia, semua kenal dengan kancil. Dan Maleo? Memang belum banyak yang tahu, apa lagi penduduk yang tinggal di luar Pulau Sulawesi. Maleo memang bukan jenis satwa umum. Satwa yang dilindungi ini termasuk jenis burung berjalan dan habitatnya ada di Sulawesi Utara dan Tengah. Tidak jelas apakah Maleo melegenda di tengah masyarakat di Sulawesi, tetapi agaknya Maleo memang tidak populer seperti kancil. Namun bagimanapun, nama kedua satwa ini sekarang melejit dan ramai dibicarakan. Kancil diabadikan- sebagai nama sedan rakyat di Malaysia dan Maleo rencananya diabadikan sebagai nama sedan rakyat di Indonesia. Bedanya, sedan Kancil sudah duluan lahir dan sudah merajarela di jalanjalan raya di Malaysia semenjak tahun 1994, bahkan ketika si Kancil untuk pertama kalinya diluncurkan bersempena Hari Kebangsaan Malaysia Tahun 1994, Kancil mendapat kehormatan yang luar biasa; diluncurkan oleh PM Malaysia Dr. Mahathir Muhammad dalam sebuah acara yang megah di Stadium Negara. Besok harinya dua koran terkemuka Malaysia, Berita Harian yang berbahasa Melayu dan The New Straits Times yang berbahasa Inggeris memuat ucapan selamat untuk peluncuran sang Kancil masing-masing dalam 16 halaman penuh. Tidak tertandingi oleh ucapan selamat untuk peluncuran pesawat terbang N-250 "Gatot Koco" di media cetak Jakarta. Padahal teknologi sang kancil sungguh tak sebanding dengan teknologi Gatot Koco yang sangat membanggakan itu. Tetapi baiklah, agaknya itu hanya perbedaan cara mengekspresikan sebuah kegembiraan saja. Maleo, sedan rakyat kita, memang belum "menetas". Maleo baru direncanakan meluncur pada tahun 1998 yang akan datang, setelah bulan ini pemerintah mengumumkan kebijaksanaannya di bidang otomotif melalui Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 1996. Namun demikian walaupun Maleo masih belum "menetas", ada sedan benama Timor yang merupakan produk dari industri mobil nasional kita PT. Timor Putra Nasional yang sudah akan meluncur pada bulan September nanti. Mulai saat itu kita benar-benar memasuki era baru dalam industn otomotif yang selama ini dikuasai oleh mobil-mobil rakitan produk luar negeri yang diproduksi oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang harganya semakin hari semakin menggila, kendati ada di antara jenis mobil-mobil ini yang bernama Kijang. Selama ini Indonesia memang dianggap syurga dalam bisnis jual beli

84


drh. Chaidir, MM


1998

kendaraan bermotor, bahkan harga mobil di Indonesia disebut-sebut termahal di dunia. Tumbuhnya industri mobil nasional membawa angin segar dalam proses industrialisasi kita. Kita seakan kembali berada dalam dunia nyata setelah dibawa terbang oleh Gatotkoco dalam mimpi-mimpi indah teknologi super canggih yang mengasyikkan. Sungguh, kita memang memerlukan juga teknologi canggih, kita paham maknanya. Bukankah itu untuk mengangkat citra bangsa dan mensejajarkan diri dengan negara-negara lain yang telah maju? Siapa yang tidak bangga dengan Gatotkoco, pesawat terbang N-250 buatan putra-putra terbaik bangsa itu, pesawat terbang tercanggih pada kelasnya di dunia, yang terbang dengan kontrol komputer? Logikanya sangat benar, apa bila kita mampu membikin pesawat terbang, tentu dengan mudah kita bisa membuat mobil, dan dengan mudah pula bisa membikin sepeda motor, motor tempel untuk di sungai, mesin pompa air untuk dusun-dusun di gunung atau mesin-mesin listrik hemat bahan bakar untuk di desa-desa terpencil, dan seterusnya. Dengan berkembangnya industri mobil nasional, secara filosofis industri kita sudah mulai bergeser dari tahap akhir ke tahap awal. Secara faktual kita mulai lebih rasional memberikan muatan teknologi dalam proses industrialisasi yang sedang kita alami. Kita masih banyak memerlukan teknologi tepat-guna karena banyak sekali desa-desa terpencil yang belum tersentuh teknologi, baik untuk kepentingan hidup sehari-hari maupun untuk mengolah hasil pertanian. Rakyat di Bengkalis dan di Indragiri Hilir misalnya, sudah sekian lama dengan terpaksa masih meminum air payau yang berwarna coklat; belum mampu menjernihkannya. Adakah teknologi sederhana yang bisa didekatkan kepada mereka? Sementara dana untuk proyek pembangunan fisik lainnya yang sampai ke daerah mereka tidak dapat di bilang kecil. Malaysia memang punya filosofi sendiri dalam proses industrialisasinya, tapi yang jelas mereka bukan memulai dari akhir dan berakhir di awal. Prosesnya barangkali lebih sederhana menurut mereka. Yang jelas sedan kancil, Proton Saga dan Proton Wira yang merupakan produksi dari industri mobil nasionalnya telah merajai sekitar 75% dari keseluruhan mobil yang lalu-lalang di jalan-jalan rayanya. Dan mereka sekarang sudah mulai melebarkan sayap dengan mulai memasuki industri pesawat terbang. Industri mobil Kancil Malaysia bukan saingan bagi Timor, Maleo dan apa lagi Gatotkoco. Yang pelu diwaspadai adalah persaingan intern sesama masyarakat permobilan. Kita kan suka latah.

85


drh. Chaidir, MM


1998

Industrialisasi Puasa Ramadhan dari tahun ke tahun rasanya semakin marak saja. Paling tidak dari ukuran fisik pelaksanaannya yang dapat dilihat dengan mata biasa. Indikatoniya antara lain semakin meriahnya penyiaran di seputar Ramadhan itu melalui media elektronika. Semua stasiun televisi kita berlomba-lomba menyajikan acara yang menarik, demikian pula stasiun-stasiun radio. Secara jujur, keterlibatan media elektronika dalam memeriahkan suasana Ramadhan itu, belum kita temui beberapa tahun yang lalu. Hal itu memang tidak terlepas dari kemajuan industri telekomunikasi yang maju dengan pesat. fada tingkat tertentu, sekarang mi kita memang sedang menikmati hasil proses industrialisasi yang sedang kita lalui. Kemajuan industri telekomunikasi yang sarat dengan muatan iptek telah memberikan terminal yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas dengan mudah dan murah. Memang benar apa yang dikatakan oleh da'i sejuta umat, KH Zainuddin MZ, iptek membuat hidup menjadi mudah. Bangsa yang ingin maju, kata Presiden Suharto, harus memilih jalur industrialisasi. Alasannya lebih sederhana. Bahan mentah tentu lebih murah harganya daripada bahan yang telah diolah, dan bahan olahan lebih murah pula harga jualnya daripada barang jadi. Kita bisa memilih mau menjual bahan mentahkah, bahan yang telah diolahkah atau menjual barang jadi? Dalam arti sempit, industrialisasi adalah keseluruhan proses pengolahan bahan mentah menjadi sebuah produk jadi yang siap dimanfaatkan. Nah kalau kita alergi dengan industrialisasi itu, orang lain akan melakukannya, akan mendirikan pabrik di depan hidung kita dan membeli bahan baku yang ada di sekitar kita. Hal ini disebabkan karena Tanah Air kita sangat kaya akan Sumber Daya Alam. Dan sekarang kita memang sedang berada dalam proses industrialisasi itu. Dalam arti sempit, barangkali tidaklah menjadi masalah betul, karena yang diperlukan adalah pembekalan-pembekalan know-how, yang menyangkut keterampilan teknis yang dapat dipacu dengan berbagai macam metoda seperti on the job tranning, magang, bapak asuh dan sebagai bentuk kemitraan lainnya. Tetapi industrialisasi dalam arti luas, sebagai sebuah transformasi bukanlah masalah sederhana karena menyangkut proses social engineering, apalagi bagi Riau yang memerankan diri sebagai ujung tombak pusat pertumbuhan kawasan barat Indonesia, bahkan sebagai ujung tombak IMS-GT dari perspekstif Indonesia. Industrialisasi yang sukses harus diikuti dengan terciptanya masyarakat industri. Pertanyaannya adalah: Sudahkah optimal upaya kita dalam mempersiapkan masyarakat kita di wilayah ini menjadi suatu masyarakat industri, yang menurut Rostow, memiliki beberapa ciri, seperti memiliki pemikiranan yang

86


drh. Chaidir, MM


1998

beronentasi ke depan, hemat, menghargai waktu, menghargai hasil karya orang lain, dan berorientasi iptek. Optimal atau belum, tidak mudah untuk menjawabnya. Parameter pembangunan kita biasanya adalah pada beberapa indikator makro seperti income percapita, Gini Ratio, PDRB, pertumbuhan ekonomi dan beberapa indikator tingkat kesejahteraan rakyat seperti rasio jumlah dokter, rasio kematian bayi, tingkat pendidikan dan sebagainya. Tetapi struktur. masyarakat Riau memang unik. Gubernur Soeripto pernah meyampaikan, dari aspek budaya masyarakat Riau dapat digolongkan ke dalam empat strata, yakni: [1] Masyarakat Suku Terasing, [2] Masyarakat Tradisional, [3] Masyarakat Modern, dan [4] Masyarakat supermodern. Komposisi ini hampir serupa dengan pentahapan perkembangan kebudayan masyarakat menurut ahli-ahli sosiologi klasik. Tetapi uniknya Riau memiliki empat tahap itu dalam satu kurun waktu. Dengan demikian pendekatan yang ideal untuk mentransformasikan masyarakat Riau secara optimal dalam industrialisasi yang sekarang sedang kita alami akan sia-sia bila dicarikan modelnya dalam revolusi industri sebagaimana yang terjadi di Eropa pada awal abad ke-19. Namun demikian beberapa karakter yang muncul dari potret masyarakat kita di daerah ini, memberikan indikasi bahwa secara umum kita agaknya masih berada pada tahap pra-industri, terutama bila dilihat dalam perspektif budaya. Salah satu gejala yang terlihat adalah apabila masyarakat kita misalnya dihadapkan kepada situasi dimana mereka harus memilih, maka kriteria yang mereka pergunakan adalah kriteria yang sifatnya partikularistik, bukan kriteria universal. Kita memang masih harus kerja keras sehingga industrialisasi yang sekarang sedang berlangsung di rumah kita sendiri dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

87


drh. Chaidir, MM


1998

Agro Industri Untuk melanjutkan, meningkatkan dan memperdalam keberhasilan pembangunan pertanian yang telah kita capai dalam PJP I, serta untuk mewujudkan strategi industrialisasi yang telah menjadi model pilihan dalam PJP II yang sedang berlangsung sekarang ini, sebagaimana dimaksud dalam GBHN 1993, maka pembangunan pertanian dalam PJP II dilakukan dengan pendekatan sistem agribisnis dengan agroindustri sebagai sektor yang memimpin [Agroindustry lead development strategy]. Untuk dapat melakukan akselerasi dalam proses agroindustrialisasi itu secara optimal, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang agroindustri itu secara substansial. Dengan demikian diharapkan akan tersusun agenda yang antisipatif, sehingga masyarakat terutama petani memperoleh manfaat yang besar dari gelombang agroindustrialisasi yang sedang kita lalui. Awam sering mencampur-adukkan istilah agribisnis dan agroindustri. Hal ini dapat dipahami, karena kendati istilah itu sendiri telah lama dikenal, tapi baru lebih memasyarakat semenjak ditetapkannya GBHN 1993, khususnya ketika konsep agribisnis sebagai cara baru memandang pertanian [agribisnis as a new way to look agriclturs] mulai diperkenalkan.

Agribisnis dalam arti sempit atau dalam arti tradisional hanya merujuk pada produsen dan pembuat bahan masukan (input) seperti produsen bibit, produsen makanan ternak, pupuk, bahan kimia, mesin pertanian, bahan bakar, dan perbekalan lainnya. Namun dewasa ini, istilah agribisnis lebih banyak diartikan dalam konsep yang lebih luas, yakni segala kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan komoditas pertanian meliputi komoditi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan bahkan juga komoditi kehutanan. Pengusahaannya berorientasi pasar. Menurut konsep ini, maka Umar Bakri pegawai golongan satu misalnya, yang menanam kangkung di lahan yang sempit di belakang RSS-nya, kemudian menjualnya ke Pasar Cik Puan, untuk sekadar mencari tambahan THR, dapat digolongkan ke dalam kegiatan agribisnis PT. Indah Kiat yang mengolah kayu menjadi bubur kertas dengan menggunakan bahan kimia, yang cerobong pembuangnya baru-baru ini meledak, juga termasuk dalam kelompok kegiatan agribisnis. Agroindustri? Agroindustri merupakan salah satu sub-sistem dari agribisnis, merupakan suatu kegiatan usaha yang mengolah bahan baku pertanian, dalam berbagai bentuk transfomasi. Dengan demikian agroindustri sudah pasti agribisnis, tetapi agribisnis belum tentu agroindustri. Yang dominan dari kegiatan agroindustri adalah terjadinya proses nilai tambah [added value]. Apabila kita menjual pisang "kepok" mentah satu tandan,

88


drh. Chaidir, MM


1998

harganya mungkin hanya Rp 5.000,- tetapi apabila kita jual dalam bentuk pisang goreng, jumlah yang kita peroleh jauh akan lebih besar, walaupun telah dikeluarkan biaya untuk tepung dan minyaknya. Pisang goreng agaknya adalah produk agroindustri yang paling sederhana. Dengan konsep agroindustri ini, kita tidak lagi mengekspor bahan mentah seperti kayu gelondong, tetapi kita mengekspor bahan jadi atau bahan setengah jadi seperti plywood, bubur kertas dan sebagainya. Dengan demikian kita memperoleh nilai tambah dan proses penciptaan nilai tambah tersebut akan melibatkan banyak tenaga kerja. Keunggulan lain dari industri yang berbasis pertanian adalah keterkaitannya yang sangat luas dengan kegiatan ekonomi rakyat, karena bahan bakunya berasal dari hasil-hasil pertanian seperti kacang-kacangan, ubi kayu, tebu, kayu gelondongan, minyak sawit mentah [CPO], karet mentah dan sebagainya. Ini berbeda dengan industri yang bersifat foot-base-industry seperti industri-industri garmen dan elektronika, yang bahan bakunya sebagian besar berasal dari impor. Daerah kita sangat kaya akan Sumber Daya Alam yang sebenarnya bisa menyediakan bahan baku yang sangat banyak untuk agroindustri. Di daerah ini juga terdapat beberapa industri besar [agroindustri] yang sebenarnya sangat ideal sebagai lokomotif untuk menghela main agroindustri skala menengah dan skala kecil. Daerah ini juga mudah akses ke pasar global. Ini semua peluang yang semestinya harus dapat kita rebut.

89


drh. Chaidir, MM


1998

Bisnis Ayam Kampung Suatu kali di Batam , saya dihubungi oleh seorang pengusaha Singapura. Saya diberi chance untuk mensuplai ayam kampung ke Singapura. Benar-benar ayam kampung Iho, jangan negative thingking. Yang diminta oleh kawan itu benar-benar ayam kampung, Inggerisnya, kampong chicken. Ini bisnis halal dan nampaknya sederhana. Persyaratan yang diminta antara lain, kontinuitas pengiriman harus terjamin. Artinya jadwal pengiriman harus tetap dan rutin, tidak seperti ayam gadis bertelur. Syarat lain, jumlah pengiriman harus relatif tetap, berat ayam per-ekor pun harus seragam. Kalau warna bulu tidak menjadi masalah. hitam boleh, putih boleh, pirangpun tak apa. Setelah kontak kian kemari, bisnis ayam kampung yang nampaknya sederhana itu [sebab tidak menggunakan teknologi canggih, bukan?], tidak berhasil saya rebut, dan "kanthau" pun hilang. Saya memutuskan angkat tangan, sebab tidak ada kepastian kolektor yang dapat membantu saya. Tawaran kawan itu tidak main-main. Bila saya setujui, saya memang akan diikat dalam sebuah kontrak. Sepuluh tahun kemudian, akhir Agustus 1995, beberapa bulan lalu, saya diminta oleh KNPI untuk menjadi moderator dalam dialog pengusaha muda Selangor [Malaysia] dengan pengusaha muda Riau di Pekanbaru. Para pengusaha muda ini saling tukar menukar informasi bisnis di kedua wilayah. Pengusaha kita mengandalkan sumber daya alam yang melimpah sebagai suatu keunggulan komparatif yang bisa "dijual", sementara pengusaha muda Selangor membeberkan beberapa peluang bisnis yang mungkin terjangkau oleh pengusaha Riau, antara lain, pengerahan tenaga kerja yang memang sudah klasik, menjadi pensuplai produk-produk industri perkayuan seperti meubeler dan wood accessories, sampai kepada industri restoran yang menjual masakan khas seperti Rumah Makan Padang dan sebagainya. Masyarakat Malaysia pada umumnya memang sangat menggemari masakan dengan sentuhan rasa dan aroma seperti yang ditemui di rumah-rumah makan Padang. Seorang pengusaha muda kita, H.M. Yunus, langsung membuat deal untuk membuka restoran Pondok Patin di Johor Bahru dan di Langkawi. Dalam aspek tertentu ini sebuah keputusan yang bagus dan saya menangkap nada optimis dari Pak Haji. Hidung bisnis memang berperan di sini. Bahwa restoran Pondok Patin di Johor Bahru dan Langkawi Malaysia itu belum lagi berdiri sampai saat ini, itu ternyata hanya masalah waktu, bukan karena kesulitan bahan baku seperti yang saya alami dalam peluang bisnis ayam kampung itu. Sebab sepengetahuan saya, tidak ada permasalahan dengan permodalan, sudah ada mitra pengusaha muda [Melayu] di sana dan tidak ada

90


drh. Chaidir, MM


1998

masalah dengan bahan baku ikan patin, semua oke. Saya bahkan melihat pondok patin di negeri jiran itu lebih prospektif, paling tidak dari aspek bahan baku. Yakin, di Johor dan langkawi orang tidak akan mempersoalkan apakah itu patin hasil tangkapan alam atau patin hasil budidaya keramba, tidak seperti lidah kita di sini yang sudah sangat manja dan oleh karenanya sangat peka terhadap perbedaan itu. Hal yang menarik untuk dicermati adalah, bahwa sebenarnya cukup banyak peluang bisnis yang terbuka di negeri jiran kita. Kawasan perdagangan bebas Asean [Asean Free Trade Area-AFTA] memang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggotanya, baik untuk saling tukar menukar produk maupun untuk kegiatan-kegiatan investasi. Yang diperlukan adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat sehingga peluang yang barangkali hanya datang sekali seumur hidup itu dapat dimanfaatkan. Tawaran bisnis ayam kampung itu misalnya, mungkin tak akan pernah lagi saya peroleh. Agaknya kita terlalu banyak menghabiskan energi, berdebat, berdialog, berseminar, untuk hanya tidak lebih baik dari fighting the problem bukan how to solve the problem. Sementara roda industrialisasi berputar terus. Pasar bebas tidak hanya terbuka bagi mereka tapi juga terbuka bagi kita. Indonesia. Malaysia. Thailand. Vietnam Kamboja Filipina menerapkan strategi open door policy dalam mengembangkan perekonomian bangsanya untuk mampu menjadi warga negara dunia yang maju. Semua memiliki keunggulan komparatif. Dan kalau semua menjajakan produk yang sama dengan kualitas dan harga yang sama, maka yang akan berbicara adalah efisiensi. Siapa yang lebih efisien dalam proses produksinya dia yang lebih kuat staminanya. Produk yang dihasilkan dari sebuah proses dengan tingkat efesiensi yang tinggi akan menghasilkan "margin" keuntungan yang lebih besar, dan akan lebih mampu bertahan dalam persaingan dalam jangka waktu yang panjang. Forum dialog pengusaha serantau seperti yang dilakukan oleh pengusaha muda Selangor dengan pengusaha muda Riau itu, dan forum dialog bisnis lainnya akan semakin tinggi frekuensinya dalam wadah IMS-GT. Forum seperti ini senantiasa menawarkan peluang bisnis. Kalau kita tidak memanfaatkan peluang bisnis, orang lain yang akan memanfaatkannya. Bisnis ayam kampung, bisnis ikan patin atau bisnis meubeler serta wood accessories lainnya adalah bisnis yang tidak memerlukan teknologi tinggi tetapi memiliki pangsa pasar khusus di negeri seberang, Malaysia, apalagi Singapura tidak lagi tertarik dengan bisnis tersebut. Singapura betul-betul hanya merekomendasikan industri dengan teknologi tinggi [yang sudah pasti padat

91


drh. Chaidir, MM


1998

modal], tidak mencemari lingkungan dan sedikit menggunakan air. Negara pulau itu bahkan sudah menjadi ajang bisnis simbolik. Dalam intensitas yang lebih rendah, malaysia sudah mengarah ke sana. Mereka misalnya tidak lagi mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang menjadi primadonanya. Satu dan lain alasannya karena keterbatasan tenaga kerja: dan kedua, agaknya Malaysia tidak lagi ingin membuka hutannya lebih luas. Berubahnya struktur industri di Malaysia pasti memberikan peluang pasar bagi pengusaha kita. Bisnis ayam kampung, bisnis patin adalah sebuah contoh kecil. Tapi bukankah kecil itu indah?

92


drh. Chaidir, MM


1998

BAGIAN KETIGA KEPRIHATINAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM RIAU

93

KEPRIHATINAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM RIAU

drh. Chaidir, MM


1998

Kaliku Sayang, Kaliku Malang Riau beruntung dialiri empat buah kali besar yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri, di samping puluhan bahkan ratusan anak-anak sungai yang bermuara keempat sungai besar tersebut. Sungai-sungai itu di manfaatkan oleh anak negeri sebagai sumber air untuk kebutuhan hidup; minum, mandi, mencuci, untuk menangkap ikan, untuk mengairi sawah, dan sebagai prasarana transportasi, baik manusia maupun barang, terutama dalam pengangkutan kayu-kayu balak. Manfaat tersebut sudah di nikmat turun-temurun oleh masyarakat. Dewasa ini fungsi itu mulai terancam, terutama dalam fungsi sebagai air minum dan tempat mencari ikan. Beberapa sungai sudah sangat turun potensi ikannya, beberapa sungai tidak bisa lagi di konsumsi airnya oleh masyarakat karena berbau tidak sedap. Turunnya manfaat sungai itu di gugat oleh masyarakat Menurut masyarakat, hal itu sebagai akibat dari pembuangan limbah beberapa pabrik yang berlokasi disekitar aliran sungai. Benarkah sebagian dari sungai-sungai itu terancam? Indikasi memang menunjukkan, ada pabrik yang termasuk daftar hitam, ada yang mendapat peringatan, dan ada yang tertangkap basah oleh LSM atau wartawan. Cerita burung yang beredar, ada pula pabrik yang membuang limbahnya secara sembunyi-sembunyi melalui saluran khusus, satu di antaranya ditemui oleh anggota Komisi D DPRD Riau di pabrik pengelolahan sawit milik sebuah Perkebunan Besar Swasta di Kecamatan Benai minggu lalu. Tetapi kalau kita mau jujur, sungai-sungai yang sangat besar manfaatnya bagi kita itu, tidak hanya dicemari oleh limbah industri. Masyarakat umum, terutama yang tinggal di tepi sungai mencemari dalam derajat tertentu. Semua sampah dibuang ke sungai, demikian juga limbah industri tubuh rnanusia yang namanya tinja. Bukankah ada orang asing yang bilang bahwa sungai-sungai kita laksana sebuah WC terpanjang [di dunia]? Sungai Siak adalah contoh yang mudah dilihat oleh warga Pekanbaru. Produk yang Akrab Lingkungan Hari ini di Pekanbaru berlangsung Seminar Sehari tentang "ISO 14000, Cleaner Production Ecolabeling And Trade Globalization' yang diselenggarakan atas kerja sama PT Riau Andalas Pulp and Paper bersama PWI cabang Riau. Ini sebuah sikap proaktif dan upaya yang bagus untuk mengetahui dan memahami pentingnya Produksi Bersih sebagai upaya meraih ISO 14000 dan mendapatkan ekolabel, yakni suatu label yang diberikan untuk produk-produk yang dianggap akrab lingkungan.

94


drh. Chaidir, MM


1998

Upaya kalangan usahawan industri di daerah ini untuk mendapatkan ISO 14000, menarik untuk dicermati . Kelompok teknokrat yang peduli, yang menaruh keyakinan kuat bahwa pengembangan industri sangat penting maknanya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, tentu sangat memahami betapa sertifikat ISO 14000 tersebut sangat diperlukan. Tanpa sertifikat itu, ke mana nanti produk akan dipasarkan? Sementara tata-niaga perdagangan global semakin rumit dan semakin ketat persyaratannya. Mengharapkan pasar domestik jelas tidak rasional, sebab di samping menyangkut perimbangan suplai dan permintaan, pasar domestik tidak akan menguntungkan bagi neraca pembayaran kita. Yang terjadi nanti bukan malah menghasilkan devisa buat negara, tetapi justru menguras devisa. Permasalahannya adalah mampukah kalangan industri kita mempersiapkan diri secara fisik dan dalam sikap mental, untuk secara benarbenar menghasilkan produk yang akrab lingkungan itu? Indikasi berupa pencemaran sungai sebagaimana tadi saya singgung, menunjukkan bahwa isu pencemaran masih akan sering mencuat ke permukaan. Hal ini sebenarnya seringkali berawal dari sikap kita yang double standard dalam melihat masalah lingkungan hidup. Semacam ada keengganan pihak perusahaan membelanjakan anggaran yang proporsional untuk pengelolaan limbah sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan. Sementara pada saat yang sama sebenarnya ada kesadaran bahwa limbah yang dihasilkan, apakah lagi membahayakan, sama sekali tidak menguntungkan baik bagi masyarakat apalagi bagi reputasi perusahan. Penilaian terhadap tingkat pencemaran juga demikian. Dalam dimensi teori atau peraturan perundangan, limbah sebuah pabrik yang dibuang ke sungai misalnya boleh jadi belum melampaui nilai ambang yang di perbolehkan, tetapi bagi masyarakat awam, ukuranya bukan itu. Satu pokok cabe saja layu, atau satu ikan saja mati mengambang di sungai, itu sudah cukup menghujat sebuah pabrik bahwa mereka telah mencemari sungai. Pertanyaan yang sering menggoda, apakah mungkin Top Management perusahan [umumnya tinggal di Jakarta] yang memiliki perusahan tersebut, membiarkan pabriknya di daerah belum membangun unit pengolahan limbah yang memadai, sehingga mencemari lingkungannya? Rasanya tidak mungkin. Semakin besar perusahannya semakin besar reputasinya. Bukankah berita pencemaran itu di era informasi ini akan semakin cepat mengglobal? Bukankah nanti ISO 14000 akan semakin susah dijangkau? Industri yang Bersahabat Selama dua dekade terakhir ini, memang muncul keprihatinan global akan dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempersyaratkan berkembangan

95


drh. Chaidir, MM


1998

industri, baik agroindustri maupun industri manufaktur. Dan ini berarti akan semakin banyak pabrik yang berdiri. Semakin banyak pabrik yang berdiri, semakin potensial pula sungai-sungai kita tercemar limbah. Perkembangan ini perlu kita cermati, tetapi bersikap phobia terhadap industri industri besar tentu sudah dicari argumentasinya, sementara perekonomian kita memerlukan industri-industri besar sebagai lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong ekonomi rakyat kita. Industri-industri besar memiliki multiplier effect yang mampu mengairahkan perekonomian di daerah. Lebih jauh, sumber daya alam kita memang harus diolah dengan memberinya muatan teknologi untuk mendapatkan nilai tambah supaya dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia. Tanpa industri-industri besar itu perekonomian kita akan jalan ditempat. Tantangan yang perlu mendapatkan pemikiran kita bersama agaknya adalah menciptakan industri-industri besar itu menjadi industri yang bersahabat dengan lingkungan di sekitar kita, baik terhadap alamnya, sungai-sungai, satwa, flora, dan apalagi terhadap manusia-manusinya. Apabila hubungan itu selaras, serasi dan seimbang, maka agaknya kita akan mudah menyamakan visi dan persepsi terhadap ambang pencemaran lingkungan yang mungkin ditimbulkan atau akan tenang dalam program produksi bersih. Kalau indusrtri itu tidak bersahabat dengan lingkunganya, memang menyedihkan. Kaliku sayang, kaliku malang.

96


drh. Chaidir, MM


1998

Tantangan yang Menghadang Bapedal Isu pencemaran lingkungan, yang menjadi salah satu isu unjuk rasa mahasiswa di Pekanbaru beberapa hari yang lalu, barangkali hanya secara kebetulan terjadi menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni, sebab tidak satu katapun pernyataan mahasiswa itu dikaitkan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup, Tetapi barangkali itu memang tidak penting. Social control, sebagai salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan hidup, jauh lebih bermakna. Hal ini agaknya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Emil Salim dalam wawancaranya Selasa kemarin pagi di RCTI, bersempena dengan Hari Lingkungan Hidup. Menurut Prof. Emil Salim, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat sangat membantu menyelamatkan bumi yang kita huni ini dari kerusakan yang lebh parah. Riau mencatat beberapa peristiwa yang bermakna dalam kaitannya dengan lingkungan hidup beberapa bulan terakhir ini. Peresmian Bapedal Wilayah Sumatera di Pekanbaru, seminar Nasional Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh KNPI, seminar ISO-14000, cleaner production dan Ecolabelling kerjasama PWI dan RAPP. Tanggal 15 Mei 1996 yang lalu, Drs. Mohammad Helmy resmi pula dilantik oleh Gubernur Soeripto sebagai Kepala Bapedal Wilayah Sumatera. Sebagaimana diketahui, Bapedal wilayah I memiliki wilayah kerja se Sumatera, sebuah wikyah kerja yang cukup luas. Ini bermakna, tugas Bapedal Wilayah I tentulah tidak ringan, dan Provinsi Riau memperoleh kepercayaan sekaligus kehormatan besar dengan diberikannya peran sebagai pusat pengendali masalah dampak lingkungan di rantau ini. Itu peristiwa yang baik-baiknya. Yang tidak baiknya juga ada, seperti meledaknya cerobong unit clorine di pabrik bubuk kertas PT. Indah Kiat Perawang dan tercatatnya pabrik plywood PT. Raja Garuda Mas Panel dalam peringkat hitam dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Program Kali Bersih [Proper Prokasih] akibat "sharing" limbahnya terhadap Sungai Siak. Kejadian-kejadian tersebut, terutama unjuk rasa mahasiswa itu, tentulah merupakan catatan tersendiri bagi peta perkembangan pembangunan lingkungan hidup di daerah ini yang tidak akan pernah usai dari masalah pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Di hulu, dominan dengan pengerusakan lingkungan, sedang di hilir, dominan dengan pencemaran lingkungan. ***

Bermodalkan integritas, Mohammad Helmy agaknya memang orang yang tepat mengepalai Bapedal wilayah. Namun demikian, belantara yang

97


drh. Chaidir, MM


1998

dimasukinya bukanlah medan yang ringan, sebaliknya cenderung kurang bersahabat Siapapun faham, lingkungan hidup bukan lagi masalah nasional, apalagi lokal, tapi adalah masalah berdimensi global_masalah yang mendunia. Masalah lingkungan hidup, adalah masalah paradoksal visi dan persepsi. Masalah lingkungan hidup adalah masalah perbedaan ukuran dan tolok ukur. Bahkan masalah lingkungan hidup bisa menjadi isu yang sensitif, dan terkadang sarat dengan muatan politis. Pembangunan makin cepat, industri makin cepat, dan pendudukpun bertambah dengan cepat. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tidak hanya akan merubah ekosistim, tetapi lebih jauh, juga akan menimbulkan penyimpangan perilaku manusia-manusia di sekitarnya. Masalah lingkungan hidup, seringkali dilihat dalam dimensi kepentingan yang berbeda: Lembaga intemasional, kepentingan bisnis perusahan, instansi pemerintah dengan tongkat deregulasi dan debkokratisasi, dan juga masyarakat awam. Semuanya memiliki kepentingan sendiri-sendiri, adakalanya antagonistis. ***

Agaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan lokasi Bapedal wilayah I ditempatkan di Riau. Pertama letak geografis yang menguntungkan. Kedua, peran Riau vang cukup dominan dalam percaturan ekonomi regional. Ketiga, denyut industrialisasi yang relatif cukup tinggi di Riau, dan keempat, komitmen pemerintah daerah dan kepedulian masyarakatnya yang cukup besar terhadap masalah lingkungan hidup. Sebagai sebuah lembaga yang paling kompeten mengenai masalah lingkungan hidup, di pundak Bapedal Wilayah mengantung harapan-harapan besar dari banyak pihak dengan banyak kepentingan. Harapan-harapan tersebut dapat di lihat dalam beberapa persspektif. Pertama, dalam perspektif pengusaha. Dalam perspektif ini, Bapedal di harapkan mampu memberikan justifikasi dan legitimasi terhadap program pengendalian masalah dampak lingkungan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri, dengan tidak menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Dengan kata lain, dari sudut pandang kepentingan perusahaan, pembangunan Unit Pengolahan limbah yang canggih, yes! Tapi pembebanan biaya yang besar untuk itu, no! Pengusaha akan lebih banyak melihat, penanganan masalah pencemaran lingkungan tersebut, tidak lebih dari sebuah keterpaksaan, dalam rangka membantu mencari dan mempermudah akses pengusaha industri yang memang semakin hari mematok persyaratan yang semakin ketat, terutama dalam masalah lingkungan hidup.

98


drh. Chaidir, MM


1998

Kedua, dalam perspektif Pemerintahaan Daerah. Tugas Pemda, yang selama ini dilakukan oleh birokrat yang berada dalam unit kerja Biro Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perkebunan dan beberapa instansi terkait lainnya, diharapkan akan menjadi lebih ringan dengan kehadiran Bapedal Wilayah ini, terutama terhadap pengawasan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan. Dengan perangkat dan instrumen vang sangat terbatas. Pemda seringkali menjadi kambing hitam dalam kasus pencemaran lingkungan karena dinilai lemah dalam Law-enforcement. Semangat open door policy yang sangat dikembangkan oleh Pemda dalam menarik investor dengan memberikan segala macam kemudahan untuk mendongkrak laju pertumbuhan perekonomian daerah seringkali dianggap abai dalam memberikan bobot pertimbangan, sehingga memancing berbagai macam anggapan yang pada gilirannya dapat menurunkan kredibilitas Pemda itu sendiri, hanya lantaran kesalahpahaman yang berbeda terhadap masalah pencemaran lingkungan. Ketiga, dalam prespektif masyarakat awam. Dalam prespektif ini, memang tidak ada pilihan lain. Keadaan harus lebih baik ketimbang sebelum ada Bapedal Wilayah di daerah ini. Kalau sebelumnya ikan yang mati akibat limbah industri sepuluh ekor misalnya, maka sekarang harus bisa menjadi lima ekor atau bahkan tidak ada lagi sama sekali. Dalam prespektif masyarakat awam, mereka tidak ada urusan dengan nilai ambang pencemaran, entah itu yang namanya nilai Biochemical Oxygen Demand [BOD], atau nilai Chemical Oxygen Demand [COD] dan sebagainya. ***

Masalah pencemaran lingkungan acapkali menjadi kontroversial. Penyebabnya jelas, yakni belum adanya kesamaan pandang pihak-pihak yang berkepentingan terhadap esensi program penanganan masalah dampak lingkungan hidup itu sendiri. Masing-masing memandang program pengendalian limbah industri itu dengan kepentingan yang berbeda. Jangankan antara sudut pandang pengusaha, penguasa dan masyarakat awam, bahkan dikalangan internal perusahaan industri sendiri, perbedaan persepsi dan interpretasi bisa terjadi. Antara kantor pusat dan kantor cabang, antara kantor cabang dengan manajer lapangan, persepsi dan interpretasi bisa berbeda. Good will, yes! Implementation, not yet! Ini masalah sikap mental. Gubernur Soeripto, dalam hal ini agaknya benar. Mustahil pemilik atau pimpinan sebuah perusahaan industri yang nota bene adalah orang-orang kaya dan telah menginvestasikan banyak uang untuk membangun sebuah pabrik, mau berjudi dengan bermain kucing-kucingan dalam program pengolahan limbahnya.

99


drh. Chaidir, MM


1998

Tidak mungkin. Pemilik atau pimpinan perusahaan biasanya adalah orang-orang yang mempunyai visi bisnis yang jauh ke depan dan sudah sangat mengerti tuntutan global. Masalahnya adalah, visi produksi bersih yang menjadi tuntutan itu, memang belum lagi secara menyeluruh dipahami dan dimengerti. Apalagi dikaitkan dengan sikap mental dari sementara pengusaha yang semata hanya mengejar keuntungan dan lupa terhadap tanggung jawab sosial. Manajer lapangan dan eselon-eselon di bawah sering lalai. Bisa jadi karena enggan membelanjakan uang lebih banyak untuk membangun Unit Pengolahan Limbah. Keadaan itu bisa pula terjadi karena kemampuan daya jelajah pemikiran manajer lapangan yang terbatas, atau karena "permainan" petugas-petugas di lapangan. Tidak pula tertutup kemungkinan karena bisnis yang terselubung staf di lapangan. Bisnis di dalam bisnis, kebun di dalam kebun, HPH di dalam HPH, pabrik di dalam pabrik, bukankah sudah menjadi rahasia umum? ***

Masalah lain yang mendorong mencuatnya isu pencemaran lingkungan itu adalah masalah kecemburuan sosial ekonomi yang merebak di lingkungan suatu perusahan industri karena pendekatan yang salah. Sebuah industri yang kurang memiliki kepedulian tehadap masyarakat di sekitarnya, sukar diharapkan akrab dengan lingkungannya. Industri yang tidak akrab dengan lingkungan akan senantiasa dirongrong, sengaja atau tidak disengaja oleh lingkungan itu sendiri. Tidak ada salah, dicari-cari,salah kecil dibesar-besarkan. Sebaliknya apabila sebuah industri akrab dengan lingkungan, maka salah besar akan dikecil-kecilkan oleh lingkungannya dan salah kecil akan dihilangkan. Ini potret kita, suka atau tidak suka. Oleh karenaitulah kita sudah sepakat, sebagai konsekuensi dari hakekat pembangunan nasional kita, yakni pembangunan manusia Indonesia, kita melihat keberadaan perusahaan-perusahaan industri tidak melulu sebagai profit center an-sich, tetapi juga memiliki misi dan fungsi sosial. Kasus Timika memberikan kita cermin. Industri yang akrab lingkungan itu, tidak hanya dilihat dari aspek pencemaran limbahnya yang dapat membahayakan masyarakat lingkungannya secara fisik, tetapi lebih dari itu, yakni interaksi sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Dan interaksi sosial ini luas maknanya. ***

Terpilihnya Riau menjadi pusat Bapedal Wilayah, apalagi terpilihnya salah seorang pejabat Riau menempati posisi kunci sebagai Kepala Bapedal

100


drh. Chaidir, MM


1998

Wilayah, sudah barang tentu mengandung konsekuensi yang tidak ringan bagi daerah ini. Apalagi Riau dewasa ini telah semakin nyata memperlihatkan sosoknya sebagai pusat pertumbuhan yang terkemuka di kawasan Barat Indonesia dengan akses yang paling mudah ke pasar global. Dengan demikian penanganan masalah dampak lingkungan yang terjadi di Propinsi Riau di masa-masa mendatang, seyogianya haruslah menjadi model bagi pemecahan masalah sejenis di daerah lain. Kegiatan-kegiatan industri di Riau yang termasuk daftar hitam tidak lagi diharapkan ada. Karena walaupun rapor itu sebenarnya untuk perusahaan industri yang mencemari lingkungan, namun tentu juga menjadi potret Pemerintah Daerahnya. Oleh sebab itu, kendati bukan satu-satunya alternatif program pilihan, gagasan untuk semua melakukan audit lingkungan terhadap semua industri yang memiliki potensi mencemari lingkungan di daerah ini, mendesak untuk segera dilaksanakan. Audit lingkungan akan dapat memberikan klarifikasi apakah Unit Pengolahan Lingkungan [UPL] yang dimiliki oleh sebuah industri layak atau tidak. Bila belum layak, segera dapat diberikan saran-saran perbaikan. Dengan potret perkembangan industri di daerah kita yang masih terkesan sering mengabaikan masalah lingkungan, audit lingkungan menjadi sangat essensial, asal itu dilakukan dengan obyektif dan dilihat dengan mata hati jernih oleh semua pihak terkait. Audit lingkungan akan dapat memberikan arah kepada industri-industri kita untuk segera melakukan tindakan koreksi terhadap UPL-nya. Tidak ada pilihan lain, sekali lagi tidak ada pilihan, kalangan industri kita harus lebih serius memperhatikan masalah penanganan limbah ini, sebab hanya dengan cara itu kita baru layak berbicara mengenai peluang ekspor. Sebab kalau tidak mengantisipasi kecenderungan perdagangan global dewasa ini, maka eksploitasi kekayaan alam kita dikhawatirkan akan menjadi mubazir. Kita mampu memproduksi, tetapi kita tidak bisa menjual. Arang habis besipun binasa. Di hari-hari mendatang ini, semua bentuk perdagangan dikaitkan dengan isu lingkungan. Hanya produk yang akrab lingkungan yang memiliki peluang untuk ikut bersaing di pasaran bebas. Salah satu tanda industri yang akrab lingkungan adalah industri yang mampu melakukan cleaner production [produksi bersih], yaitu industri-industri yang dalam proses produksinya tidak mencemari lingkungan. Industri-industri yang melakukan produksi bersih memiliki peluang yang mendapatkan sertifikat ISO 14000 dan industri yang memiliki sertifikat ISO 14000 berpotensi untuk memperoleh sertifikat Ekolabel, yakni suatu label intetnasional yang diberikan untuk produk yang dianggap akrab lingkungan. Tanpa sertifikat ISO 14000 dan Eco-labelling, produk-produk industri kita tidak usah bermimpi untuk masuk ke perdagangan global.

101


drh. Chaidir, MM


1998

Semakin laju proses industrialisasi di daerah ini, akan semakin besar pula tantangan yang menghadang Bapedal kita untuk menunjukan keberpihakan yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

102


drh. Chaidir, MM


1998

Wajah Kota Wajah Kita Judul tersebut pernah saya turunkan dalam artikel saya di Riau Pos sekitar tiga tahun yang lalu, ketika Pekanbaru Kota Bertuah belum memiliki Dinas Tata Kota seperti sekarang. Ketika itu saya merasa, artikel saya itu tidak lebih dari sekedar angin lalu, sebab ketika beberapa hari kemudian saya secara kebetulan berjumpa dengan Pak Wali di Bandara Batam, saya tidak mendapat respon dari beliau, kendati telah coba saya pancing. Kesimpulan saya, Pak Wali agaknya belum membaca artikel tersebut. Beberapa minggu yang lalu ketika Info Kota terbit, secara spontan saya berfikir, inilah media yang paling sesuai dengan artikel saya tersebut. Sebab segmen "pasarnya" jelas yaitu para pejabat pengambil keputusan di kota ini, yang saya yakini, memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjadikan kota ini sebagai sebuah kota yang indah dan menyenangkan. Oleh karenanya saya berusaha mencari kembali artikel tersebut, untuk kemudian diambil beberapa ide dasarnya dan ditulis kembali. Taman kota, jelas bukan termasuk sembilan kebutuhan pokok warga kota. Taman kota adalah perangkat sebuah kota modern. Pertanyaannya adalah sudah mendesakkah taman kota itu bagi Pekanbaru kita ini. Seorang rekan saya, ahli lanskap [landscape enginner], memberikan komentarnya terhadap lanskap Pekanbaru sebagai "wajah kota gaya kampung". Saya protes. Tetapi dia memberikan jurus-jurus pamungkas, cobalah Bung renungkan, apa land mark [ciri] yang menonjol dari Pekanbaru? Contoh, seperti New York dengan Patung Liberty-nya, Paris dengan menara Eiffel, atau Jakarta dengan Menara Monas dan Dunia Fantasi atau Taman Mininya. Yang dekat, ada, Bukittinggi, terkenal dengan Jam Gadang dan Kebun Binatangnya. Pekanbaru? Apa hendak kita sebut, kota nenas, kota durian, kota barijir, atau kota ruko?. Para pengamat lanskap yang jeli dan peduli terhadap pertamanan akan dengan mudah menangkap ekspresi wajah pertamanan suatu kota, apakah tamantaman kotanya asal berbunga ria, ataukah memiliki sentuhan arsitektur lanskap. Babak berikutnya, biasanya , pengamat tanpa sadar akan membuat deskripsi mengenai tingkat apresiasi pejabat dan dan warga kotanya terhadap pertamanan dan keindahan dan keindahan. Maka muncullah komentar-komentar spontan : "wah, kotanya gersang, wah... kotanya berdebu, wah... tamannya tidak terawat, atau....[dan ini rada sadis], "pejabatnya mikirin apa saja sih", dan seterusnya, dan seterusnya. Maka tidaklah berlebihan apabila ahli lanskap mengatakan bahwa wajah kota adalah wajah warganya.

103


drh. Chaidir, MM


1998

Dari kaca mata lanskap. wajah pertamanan sebuah kota memang bisa bercerita banyak mengenai wajah warga kotanya. Bisa mencerminkan status sosial warganya, bisa mencerminkan tingkat kepedulian warganya, atau bisa pula memberikan indikasi terhadap tingkat kebutuhan dasar warganya [basic need]. Makin tinggi basic need warga kotanya, makin maju cara berfikir warganya. Warga yang setiap hari masih bergulat dengan "masalah perut", sukar diharapkan memiliki apresiasi terhadap taman kota. Taman kota juga bisa mencerminkan tingkat disiplin, bisa pula mencerminkan keluhuran budi pekerti warganya. Bagi sebuah kota modern, taman kota [city park] merupakan bagian yang sangat tidak terpisahkan dari konsep pembangunan kota. Untuk kota yang terbatas luas wilayahnya seperti Singapura dan Batam misalnya, maka dalam penyusunan rencana pengembangan kota, salah satu unsur yang tidak kalah pentingnya adalah pencadangan lahan terbuka [open space] untuk taman kota dan jalur hijau [green belt]. Singapura telah mematok standar untuk open space mereka seluas 0,8 Ha per 1000 orang penduduk. Sekarang, 25 tahun kemudian, tempat terbuka, yang telah dibangun menjadi taman sudah mencapai angka rata-rata 0,7 Ha per 1000 penduduk, hampir optimal. Pekanbaru sebenarnya masih beruntung. Sebab dengan 500.000 penduduk, maka apabila kita ingin mewujudkan standard open space optimal secara internasional [berarti melebihi Singapura], areal yang diperlukan adalah sekitar 400 Ha [tentu di dalam kota]. Dan ini masih relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayah Pekanbaru yang 63.000 Ha. Sudahkah terakomondasikan areal terbuka untuk taman kota dalam RTRWK Pekanbaru? Kalau sudah tertampung, maka apakah distribusinya seimbang untuk masing-masing sentra pengembangan kota baik yang sudah eksis maupun yang masih dalam rencana? ***

Taman kota adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat rekreasi masyarakat warga kota dan terbuka untuk umum. Lapangan terbuka ini biasanya ditanami dengan rumput yang bagus dan bunga-bungaan yang indah serta dilengkapi dengan beberapa fasilitas rekreasi seperti arena joging [joging track], arena bermain anak-anak [playground], bahkan bisa pula berfungsi sebagai camping ground. Lapangan Monas di Jakarta adalah sebuah contoh Taman kota yang cukup luas yang sekarang difungsikan kembali sebagai taman kota setelah sekian lama berubah fungsi. Kota Pekanbaru sendiri, tadi-tadinya juga memiliki taman kota yang cukup luas di Jalan Soedirman, tapi sekarang di sana sudah

104


drh. Chaidir, MM


1998

berdiri dengan megahnya Kantor Gubernur Riau. Taman Kartini Diponegoro, bahkan sama sekali tidak terawat lagi. Jadi, sebenarnya untuk saat ini Pekanbaru tidak memiliki taman kota, kecuali sebuah play ground mini Taman Putri Kaca Mayang. Taman Alam Mayang dan Danau Buatan masih memerlukan investasi besar untuk memfungsikannya sebagai sebuah taman kota yang ideal. Median-median dan bahu-bahu jalan tidak termasuk dalam kategori taman kota karena tidak memiliki fungsi sebagai tempat rekreasi masyarakat. Median dan bahu jalan; memang harus hijau dan diblok dengan bunga atau tanaman hias tertentu. Penghijauan median dan bahu jalan serta taman-taman kecil di pertigaan atau bundaran jalan, dalam konsep lanscape, dikategorikan sebagai traffic island dan berfungsi sebagai pengatur atau penunjuk arah. Penghijauan median atau bahu jalan tidak bisa "diramas", semua jenis tanaman hias di tanam ramai-ramai. Setiap jalan dalam konsep landscape harus memiliki karakter sendiri. Jalan Sudirman misalnya dominan dengan kembang bougenvile [bunga kertas], Jalan Diponegoro dominan dengan flamboyan yang berbunga merah, sementara jalan A. Yani dominan dengan bunga Alamanda. Ini misalnya. ***

Menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Taman yang indah, bukan mustahil. Yang diperlukan adalah sebuah komitmen dan langkah-langkah awal yang tegas. Disiplin yang tinggi dan komitmen yang kuat sangat penting, sebab membangun taman-taman kota yang indah di setiap sentra pemukiman adalah sebuah pekerjaan besar yang membutuhkan peran serta masyarakat, kesadaran, waktu, kesabaran, kenyinyiran, dan biaya yang tidak kecil. Kesamaan visi dan persepsi diperlukan pada setiap instansi dan semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Ketiga kutub ini, Pemerintah, Swasta, dan masyarakat bekerjasama saling menguntungkan. Kampus yang indah dan hijau di Universtas California di Santa Cruz Amerika Serikat, kampus University of Queesland di Brisbane Australia, atau kota Bahrain di gurun pasir yang ternyata bisa dihijaukan, adalah hasil dari sebuah keria keras. Ada kemauan vane kuat untuk berindah-indah. Bagaimana dengan kampus-kampus perguruan tinggi kita, Unri, UIR, IAIN dan Unilak ? Singapura misalnya, baru berhasil mewujudkan impiannya menjadi kota pulau itu sebagai "Kota Taman Tropis Yang Indah" setelah dua puluh lima tahun, dengan membelanjakan dana sekitar Rp 60 Milyar pertahun. Ini belum termasuk

105


drh. Chaidir, MM


1998

taman-taman yang dibangun oleh sektor swasta khusus untuk kepentingan komersial seperti di Pulau Sentosa. Memang, indah itu mahal. Agaknya basic need kita memang berbeda, sehingga apresiasi terhadap esensi pertamanan dan keindahan berbeda. Tetapi "need" sebuah kota modern sebenarnya universal. Sebuah kota modern harus memiliki karakter lanskap yang spesifik, yang mampu menggugah kreasi dan daya cipta warganya dalam berkarya.

106


drh. Chaidir, MM


1998

Air Bersih Tanggal 6 April lusa, kalau tidak ada halangan, Pemda Tingkat II Bengkalis akan menandatangani sebuah MOU [Memorandum of Understanding] dengan sebuah perusahaan patungan Riau dan Selangor, Malaysia, untuk membangun sebuah proyek penyediaan air minum di Dumai senilai lebih kurang Rp 150 miliar [Riau Pos, 2/4]. Sebagai sebuah proyek yang sifatnya BOT [Built Operation and Transfer], pendanaan sepenuhnya dari swasta. Ini jelas bukan "April mop". Sebab dalam ekspose Bupati Bengkalis di depan Komisi D DPRD Tingkat I Riau awal bulan lalu, hal itu telah diungkapkan. Komisi D DPRD Tingkat I Riau ketika itu memberikan respon yang sangat positif terhadap rencana tersebut. Betapa tidak. Air merupakan benda yang sangat berharga bagi daerah Bengkalis dan sekitarnya. Bukan kerena untuk kepentingan Kawasan Indutri Dumai [KID]; sebab tanpa kehadiran KID itu sekalipun, proyek air bersih itu agaknya tetap akan feasible" sebab telah ditunggu oleh konsumennya, masyarakat Dumai, Duri dan sekitarnya. Beberapa sentra pemukiman di Kabupaten Bengkalis, seperti Bagan Siapi-api, Sungai Apit, termasuk desa Pusakenya Pak Syarwan Hamid, Selat Panjang; turun ke arah selatan di wilayah Kuala Kampar dan lebih ke Selatan lagi di seluruh wilayah yang termasuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, air bersih memang sulit diperoleh apalagi di musim kemarau. Air yang mereka konsumsi seadanya, biasanya berwarna coklat. Tidak dapat disangkal, air bersih memang kebutuhan vital manusia. Tubuh memerlukan air dalam jumlah yang banyak untuk mengatur keseimbangan metabolisme, suhu badan dan reaksi-reaksi kimia lainnya di dalam tubuh, yang memungkinkan tubuh kita akomodatif terhadap lingkungannya. Itu belum untuk kebutuhan mandi, sikat gigi, cuci dan sebagainya. Untuk kebutuhan hotel-hotel, kapal industri, lebih banyak lagi air bersih yang diperlukan. Semakin tinggi tingkat sosial masyarakat semakin banyak pula konsumsi air bersihnya. Kota modern seperti Singapura misalnya, memerlukan 250 juta galon air bersih per hari, atau hampir mencapai satu miliar liter. Kebutuhan itu, sebagian mereka pasok dari Johor, Malaysia. Bahkan untuk mengantisipasi masalah penyediaan air bersih ini, Singapura sudah sejak lama melarang dibangunnva industri-industri yang boros menggunakan air bersih. Di samping itu, Singapura telah menandatangani MOU dengan Pihak Indonesia untuk memanfaatkan air baku Sungai Kampar guna memenuhi permintaan air bersih kelak di kemudian hari. Pipa air yang akan dibangun dari Sungai Kampar ke Singapura mencapai lebih dari 250 km. Pemipaan air dari Sungai Kampar itu, menurut PM Singapura

107


drh. Chaidir, MM


1998

Goh Chok Tong dalam sebuah pidatonya di Parlemen Singapura tahun 1991, tidak hanya untuk Singapura, tetapi juga akan disambungkan ke Bintan dan Batam untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu. Ini tentu merupakan sebuah proyek raksasa. Tapi untuk air bersih, Singapura nampaknya akan melakukan apa saja, mereka wajar merasa riskan bila hanya menggantungkan suplai air bersihnya dari Johor. Riau sendiri sebenarnya belum pernah mengalami krisis akibat kekurangan air bersih. Bukankah belum pernah terjadi demonstrasi mahasiswa akibat kekurangan air bersih? Barangkali karena provinsi ini dialiri oleh empat buah sungai besar; Sungai Rokan, Siak, Kampar dan Indragiri. Tetapi sebenarnya kecukupan masyarakat kita terhadap air bersih adalah semu. Kita memang memiliki air baku yang melimpah dan sudah ada pula perusahaan air minum daerah untuk memenuhi kebutuhan di kota, tetapi produksi PAM kita masih belum memadai, baik kuantitas apalagi kualitasnya. Di negara-negara maju, air yang keluar dari kran langsung bisa dan aman untuk diminum. Sementara PAM kita masih memiliki banyak keterbatasan. Teknologi, permodalan, manajemen dan sikap mental pengelola dan masyarakat masih selalu menjadi kambing hitam terhadap rendahnya mutu produk. Permasalahan air bersih di kota tidak sama dengan di desa. Desa-desa yang terletak di pegunungan relatif tidak pernah mengalami masalah dengan air bersih. Mereka bisa mengambil air dari anak-anak sungai yang mengalir dari gunung-gunung yang masih jernih dan bersih airnya. Adakalanya sumber airnya memang jauh, tetapi masyarakat tidak pernah ambil pusing. Yang sering menghadapi masalah kekurangan air bersih ini adalah penduduk yang tinggal di desa-desa yang terletak di dataran rendah dan rawa-rawa pantai timur Sumatera yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, Kuala kampar dan Indragiri Hilir itu.

108


drh. Chaidir, MM


BAGIAN EMPAT GENERASI MUDA DAN ALIH KEPEMIMPINAN

108

GENERASI MUDA DAN ALIH KEPEMIMPINAN

1998

drh. Chaidir, MM


1998

Kampus Motivator Sebuah Renungan Bersempena Dies Natalis UNRI Rektor abad 21 itu, Prof. DR. Ir. Muchtar Achmad, MSc sudah hampir dua bulan duduk di singgasana. Masih sangat terlalu pagi untuk membuat sebuah penilaian apakah dia memang orang yang tepat untuk menjadi nakhoda UNRI atau tidak. Team worknya sendiri belum lagi terbentuk. Pengangkatan Pembantu Rektor masih dalam proses. Hari-hari sang Rektor menjelang akhir tahun ini, saya kira, masih dalam posisi inward looking sambil mencernakan petuahpetuah dari segala penjuru angin dan dari segala lapisan, dari yang pintar mapupun yang mengaku pintar. Pada acara syukuran yang sangat sederhana yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan. Dan kebetulan saya hadir, Prof. Muchtar Achmad dalam sambutannya menyinggung masalah patuahpetuah itu. "Banyak orang-orang yang disegani memberi petuah. Muchtar, kamu jangan begini, jangan begitu, ini tidak boleh itu tidak boleh, pandai itu baik, tapi berpandai-pandai jauh lebih baik, dan seterusnya, dan seterusnya". Akhirnya, kata Prof. Muchtar Achmad ketika itu, "agaknya saya dipilih untuk kemudian diharapkan tidak usah berbuat apa-apa, biarkan semuanya status quo, ikuti sajalah arus". Tapi kemudian Profesor bertanya sendiri, "Kalau begitu untuk apa saya dipilih?" Saya kira itu sebuah ungkapan jujur dan orisinil dari seorang akademi yang tidak biasa. Biasanya orang akan lebih banyak memilih untuk berpandai-pandai dan mengikuti arus saja, dari pada cari perkara. Sikap Prof. Muchtar Achmad yang memperoleh doktrin dari Almamaternya Universitas Tokyo, yang konon pantang mengikuti arus, tentu menarik untuk direnungkan, justru ketika hati dan kepala tidak

109


drh. Chaidir, MM


1998

lagi panas. Pertanyaan asasi, apa sebenarnya tujuan keberadaan sebuah universitas di tengah-tengah masyarakat. Secara normatif semua sudah jelas, ada tugas pokok, ada tugas fungsi, ada kebijaksanaan, ada civitas akademika, tidak ada yang salah. Setiap tahun ratusan sarjana diwisuda dari berbagai disiplin ilmu. Semua terukur. Tetapi secara substantif, bagaiman kita akan mengukur standar tradisi keilmuan yang melingkupi interaksi dosen-mahasiswa kita, sehingga UNRI berada dalam strata yang layak diajak berbicara dalam forum yang bergengsi di rantau ini. Saya tidak memahami secara persis substansi universitas riset, sebagaimana gagasan Prof. Muchtar Achmad. Tetapi esensinya saya kira, bagaimana menumbuh-kembangkan tradisi keilmuan dan penelitian di universitas pada tingkat yang memenuhi standar. Tanpa tradisi itu, maka universitas tidak akan lebih dari sebuah kebenaran absolut. Mereka yang mendewa-dewakan ilmu sebagai satu-satunya sumber kebenaran, biasanya tidak mengetahui hakekat ilmu yang sebenarnya. Demikian juga sebaliknya dengan mereka yang memalingkaa muka dari ilmu dan tidak mau melihat kenyataan betapa ilmu telah membentuk peradaban manusia, berarti kurang mengenal hakekat ilmu. Universitas adalah tempatnya untuk mempertanyakan atau menguji kebenaran dalil-dalil melalui penelitian [riset]. Bukankah di kampus, mahasiswa dan dosen boleh memperdebatkan apa saja, dari soal yang paling remeh sampai boleh menggugat kebenaran bahwa matahari itu adalah api dan meragukan bumi itu berputar? *** Dewasa ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya persepsi kampus dan eksekutif di luar kampus, walaupun tidak terlalu ekstrim, namun cukup mudah untuk diamati. Tidak jarang kita mendengar, kampus sangat asyik dengan teori-teori tentang kebenaran. Teori-teori

110


drh. Chaidir, MM


1998

yang bersumber dari text-book, konsep yang telah baku dan teruji tentang demokrasi, HAM, lingkungan hidup dan sebagainya. Konflik pemikiran kemudian timbul manakala "tuangan" itu dicocokkan dengan paradigma realitas kehidupan masyarakat yang terjadi di luar kampus. Situasi ini seringkali menimbulkan masalah, karena kampus menganggap, eksekutif yang mewakili otoritas di luar kampus telah menyimpang dari teori-teori baku yang sudah teruji kebenarannya. Akumulasi konflik pemikiran antara kekurang-sesuaian teori dengan realitas, pada akhirnya menimbulkan sikap apriori yang kemudian menyebabkan munculnya sikap apatis atau bentuk lain berupa sikap arogansi yang dikemas dalam tatanan keilmuan. Sebaliknya, pihak eksekutif acap kali menganggap kampus terlalu teoritis, tidak menguasai masalah dan tidak memiliki fakta empirik. Pemerintahlah fang menyusun program, pemerintah yang memiliki dana untuk melaksanakan program, memiliki fakta empirik, dan tahu persis hambatan-hambatan yang ada. Menghadapi kecenderungan dua pola pendapat ini, seyogianya kita berdiri di tengah, dengan menyadari bahwa meskipun ilmu memang memberikan kebenaran, namun kebenaran keilmuan bukanlah satu-satunya kebenaran dalam hidup kita ini. Kehidupan terlalu rumit untuk dianalisis hanya oleh satu jalan pemikitan. Agaknya di sinilah konteks Universitas Riset itu pada hemat saya. Pada tahap awal diperlukan komitmen yang luar biasa dan pengorbanan untuk mewujudkannya. Tetapi apabila itu telah terwujud, maka akan terjalinlah interaksi yang berkualitas secara berkesinambungan antara kampus dengan lingkungannya. Bukan interaksi sporadis, misalnya pada musim suksesi, ketika kampus "membuka" diri untuk dipenettasi oleh pihak luar kampus dan mahasiswa turun ke jalan unjuk gigi. Dalam jangka panjang, Universitas Riset akan dapat mencarikan solusi substansial terhadap permasalahan asasi yang melilit masyarakat di luar kampus, tidak hanya sekedar justifikasi

111


drh. Chaidir, MM


1998

akademik terhadap sebuah program pemerintah yang mengesankan basa-basi atau penelitian yang sangat berbau formalitas. Universitas Riset pada gilirannya akan mengeluarkan alumnus yang berkualitas dan memiliki kelas, sehingga akan membentuk sebuah mata-rantai [link] yang saling isi mengisi dengan lingkungan masyarakat di luar kampus termasuk dengan pemerintah sekalipun. Bila "dapur" kampus, "dapur" eksekutif, "dapur" organisasi politik, dan kemasyarakatan, serta "dapur" legistatif memiliki integritas dan mata-rantai, serta memiliki wawasan ke depan yang sama, maka tidak akan ada lagi pertanyaan, pembangunan untuk siapa atau mitos adu domba. *** Sabtu beberapa hari lalu, Unri menyelenggarakan Dies Natalis, Momentum Dies Natalis dan momentum rektor baru, yaitu saat yang tepat untuk memberikan masukan dan melakukan kaji ulang terhadap visi, misi dan persepsi keberadaan Unri secara substansial di tengah masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi [Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat] perlu diaktualisasikan. Apalagi di hadapan kita sudah menanti abad baru yang ditandai dengan pertarungan babak baru dengan aturan main baru. Yang tidak memiliki kualifikasi standar, bersiap-siaplah untuk minggir dari arena. Menghadapi agenda baru di abad baru tersebut, mau tidak mau semua unit organisasi yang belum menunjukkan kinerja yang optimal perlu melakukan rekayasa ulang [reinventing] terhadap organisasinya bila masih ingin tetap eksis dan dipandang. Unri adalah aset nasional yang tidak ternilai harganya bagi daerah ini. Dengan demikian adalah sangat wajar bila masyarakat ingin melihat Unri menjadi besar, memiliki sesuatu yang membanggakan, mampu menjadi kiblat ilmu pengetahuan di daerah ini dan mampu menjadi "dapur" rujukan pemikiran. Dengan demikian, kampus

112


drh. Chaidir, MM


1998

memiliki peran yang besar dalam mewarnai program-program pembangunan daerah. Melihat kinerja Unri dan mengamati pemikiran-pemikiran Prof Muchtar Ahmad, termasuk gagasannya untuk menjadikan Unri sebagai Universitas Riset serta komentar para pengamat di media massa, rekayasa ulang terhadap visi, misi dan persepsi Unri agaknya tidak terhindarkan apabila kita sungguh-sungguh ingin menjadikan Unri sebagai pusat ilmu pengetahuan yang mampu secara signifikan memberikan kontribusi terhadap marf.bat kemanusiaan. Unsur rekayasa ulang Unri, sebagian agaknya telah terpenuhi. Ada visi yang berani dan ada kepemimpinan yang tidak takut menantang arus. *** Menurut hemat saya ada dua aspek yang menguntungkan apabila terjadi interaksi yang positif antara Unri [kampus] dan penguasa di luar kampus [eksekutif). Pertama, Unri akan mampu mempengaruhi perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah secara lebih berbobot dalam nuansa keilmuan. Dengan demikian, akan memotivasi para pengambil keputusan untuk menyusun program terbaik dan berani diuji. Kedua, di tengah menurunnya popularitas penguasa hampir di seluruh pelosok dunia dewasa ini, kalangan kampus, khususnya lagi mahasiswa, menjadi kelompok strategis yang mudah diterima oleh masyarakat marjinal. Rendahnya motivasi berprestasi masyarakat dan rendahnya "fighting spirit" adalah kendala utama dalam menggerakkan masyarakat untuk maju memasuki abad ke-21. Mengapa kita menjadikan kampus sebagai motivator? Sepanjang program itu jelas menunjukkan keberpihakan dan memberikan manfaat yang besar kepada rakyat kecil, Prof Muchtar Achmad bersama "pasukannya" di kampus saya kira tidak akan enggan berbagi ilmu

113


drh. Chaidir, MM


1998

Mencari Peran dan Peluang HMI Masa Mendatang Ciri menonjol dari potret masyarakat yang dapat dengan mudah diamati dewasa ini, adalah kesadaran akan haknya yang cukup tinggi. Masyarakat semakin memahami hak-haknya, walaupun belum diimbangi dengan pemahaman yang mendalam terhadap kewajiban. Kondisi tersebut tercipta dan didorong oleh suasana keterbukaan yang berkembang dan dikembangkan akhir-akhir ini, serta dipengaruhi oleh arus informasi dan telekomunikasi, yang dengan sengaja dibiarkan menerobos batas-batas teritorial yang ada. Pembangunan dalam pandangan universal, memang adalah sebuah proses yang memungkinkan manusia merekayasa potensipotensi yang mereka memiliki menjadi sebuah realita, membina kepercayaan diri dan membebaskan umat manusia dari ketakutan dan kekurangan. Jadi ada gerak menjauh dari kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan. Proses pembaharuan tersebut mengimplikasikan tumbuhnya kemandirian, baik dalam tataran individual maupun kolektif. Pembangunan ekonomi yang menjadi perioritas PJP I jelas telah membawa kemajuan, tetapi mengangkut sekaligus berbagai permasalahan akibat adanya perubahan sosial. Secara umum, struktur masyarakat sudah mulai berubah. Perubahan ini menimbulkan tantangan-tantangan baru, harapan-harapan baru dan tuntutantuntutan baru. Perubahan masyarakat yang cepat tidak terlepas dari pengaruh global. Sejak berakhirnya perang dingin dan runtuhan rezim komunis di Eropa Timur, kebijaksanaan politik luar negeri lebih banyak dipengaruhi kerja sama ekonomi. Hampir semua negara melakukan reorientasi kebijakan luar negerinya. Dampak pasar global dan kebijaksanaan pembangunan perekonomian kita dengan berbagai macam deregulasi dan 114


drh. Chaidir, MM


1998

debirokratisasi, telah menimbulkan " booming" investasi. Namun sialnya, beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama seperti kita lakukan, sehingga persaingan merebut pangsa pasar tidak terhindarkan. Menghadapi persaingan yang pasti akan semakin ketat, karena setiap warga negara pasti akan meningkatkan efisiensinya, maka muncullah kerjasama-kerjasama regional, seperti Europe Community, APEC, NAFTA, AFTA, atau dalam skala tertentu misalnya SIJORI yang kemudian menjadi IMS-GT. Cepat atau lambat, kita harus siap menghadapi diberlakukannya kerja sama ekonomi regional tersebut, yakni kemampuan kita untuk bersaing secara terbuka. Dan era ini pula, kehendak pasar akan besar pengaruhnya pada penentuan kebijakan pembangunan. Sudahkah kita antisipasi? Trend Masa Mendatang Pertumbuahan ekonomi yang pesat dan berkelangsungan, merupakan tuntutan yang tak terhindarkan bagi bangsa yang sedang berkembang seperti bangsa kita. Peduasan produksi barang dan jasa yang cepat, merupakan basis perbaikan kesejahteraan masyarakat. Angkatan kerja kita bertambah sekitar tiga juta orang pertahun. Untuk mengantisipasi ini hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang dapat menjamin bahwa mereka berkesempatan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Laju pertumbuhan ekonomi yang lambat umumnya akan mendera negara-negara yang sedang berkembang dengan kemiskinan yang semakin meningkat Untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, tidak ada pilihan lain, yaitu kita harus menghadapi proses industrialisasi. Tidak ada satu negara maju di dunia ini yang memperoleh kemajuan negerinya tanpa industrialisasi, dan

115


drh. Chaidir, MM


1998

industrialisasi tidak bisa dibiayai dengan dana pemerintah. Investasi berupa dana pemerintah yang sekarang masih berkisar sekitar 40 persen dari keseluruhan investasi yang diperlukan, semakin lama akan semakin mengecil. Di samping industrialisasi, swatanisasi perusahaan-perusahan milik negara juga merupakan kecenderungan yang tidak terelakkan. Swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara berkaitan erat dengan upaya untuk memperbaiki efisiensi dan produktifitas perusahaan, dan jangan dilihat dalam konteks politik. Memang tidak akan semua perusahaan umum negara akan diswastakan, karena ada perusahaan umum yang memainkan peran yang amat penting dan strategis, misalnya minyak dan gas bumi. Kecenderungan lain di masa depan yang perlu diantisipasi adalah interdepedensi antara satu riegara dengan negara lainnya. Perekonomian Indonesia mempunyai sifat terbuka, dalam arti kata ada keterkaitan dengan ekonomi negara lainnya. Keterkaitan ini misalnya dalam hal ekspor-impor, pinjam meminjam, penanaman modal dan sebagainya. Sebagai konsekuensi dari keterbvikaan ini, maka pembangunan nasional menjadi peka terhadap berbagai perubahan ekstern, terutama perubahan yang terjadi di negara-negara yang banyak mengadakan hubungan dagang dan keuangan serta permodalan dengan Indonesia, maupun negara-negara yang karena posisinya memang berpengaruh besar terhadap hubungan ekonomimoneter dan perdagangan dunia. Kecenderungan penting lainnya, sebagai mana telah disinggung sebelumnya, adalah kecenderungan beberapa negara di kawasan tertentu untuk membentuk blok-blok perdagangan. Ini menjadi trend yang sangat menonjol dalam ekonomi dunia pada dasawarsa 1990-an sehingga disebut dasawarsa blok perdagangan. Gagasan untuk membuat blok perdagangan disebabkan karena persaingan dan proteksionalisme global dalam perdagangan

116


drh. Chaidir, MM


1998

internasional. Blok perdagangan ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari pembentukan kawasan perdagangan bebas [free trade area], mengandung arti bahwa negara-negara dalam kawasan yang menjadi anggotanya sepakat untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan untuk menciptakan perdagangan bebas antara mereka. Kecenderungan globalisasi di bidang produksi pula, terlihat dari proses pembuatan produk akhir yang komponen-komponennya dihasilkan atau berasal dari berbagai negara [multi sourcing]. Siapa mengira kalau komponen-komponen philips atau komponenkomponen AT & T dibuat di Batam, sebagian pesawat Boeing misalnya dibuat di Bandung, sementara sebagian lagi komponen lain dibuat di Jerman dan Perancis. Di masa mendatang kecenderungan ini akan semakin menggila. Ini bermakna kegiatan investasi pada berbagai kegiatan produksi menjadi transnasional, dan ini berarti pula saling ketergantungan antar satu negara dengan negara lain akan menjadi semakin kuat. Persaingan ekonomi dalam arti luas, meliputi persaingan kualitas manusianya dan persaingan itu pasti diwarnai dengan penggunaan intsrumen iptek yang canggih serta teknologi informasi yang super cepat. Tantangan dan Peluang Kecenderungan-kecenderungan yang mendunia yang tadi diuraikan, jelas membuka peluang yang lebih besar bagi kita untuk melibatkan diri dalam perekonomian dunia dengan memberikan nilai tambah yang lebih besar pada bahan baku sumber daya alam kita. Sektor perekonomian, atau lebih tegas lagi sektor swasta akan lebih banyak memberikan peluang. Paling tidak ada tiga peluang yang sebetulnya harus dapat kita antisipasi.

117


drh. Chaidir, MM


1998

Pertama, peningkatan ekspor non-migas menjadi sesuatu yang amat penting. Sebab pemerintah memerlukan devisa untuk dapat melanjutkan pembangunan dan devisa dapat diperoleh dengan ekspor perdagangan. Ekspor non-migas senantiasa akan terus didorong dan diberi kemudahan demi kemudahan. Upaya peningkatan ekspor ini merupakan bagian integral1 dari penciptaan landasan perekonomian yang kokoh. Kedua, kemajuan teknologi yang berkembang dengan cepat memungkinkan kita intuk menghaditkan teknologi-teknologi tepat guna untuk memberikan nilai tambah bagi bahan baku yang kita miliki dan bisa menjadi sektor yang tidak akan habis-habisnya dalam perekonomian kita. Ketiga, timbulnya blok-blok perdagangan, sehingga ada kesamaan tindak dalam rangka menghadapi proteksionisme global. Paling tidak, ada kemudahan di antara sesama blok perdagangan. Ada beberapa kendala besar yang kita hadapi untuk merebut peluang yang ada di hadapan kita itu, yang barangkali secara umum dapat digolongkan ke dalam empat kelompok: Pertama, kemampuan bersaing yang masih rendah dan ini berkaitan erat dengan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketetampilan, penguasaan informasi dan rendahnya motivasi dan inovasi. Kedua, masyarakat [generasi muda] selalu berprasangka buruk terhadap globalisasi, industrialisasi, kegiatan investasi dan sejenisnya. Paling tidak respon yang muncul ke permukaan adalah sikap yang menjauh dari gelombang tersebut, padahal gelombang itu pasti datang dan kita tidak bisa menolaknya. Kita tidak mencoba Ketiga, para pengusaha kita lemah dalam manejemen dan kemampuan lobi, sehingga peran dalam blok perdagangan menjadi lemah. Konsep sumbangan untuk blok perdagangan ada, tetapi ketika sampai tingkat implementasi, peluang direbut orang lain.

118


drh. Chaidir, MM


1998

Keempat, upaya pemberdayaan masyarakat masih lemah terutama dalam memotivasi, menumbuhkan sikap inovatif dan memberikan informasi yang tepat guna dan tepat waktu. HMI Quo Vadis? Kita hanya beberapa tahun lagi berada di ambang suatu abad dan milenium baru. Di dalam dunia yang selalu berubah dengan cepat, sejujurnya, bahwa tidak mungkin bagi kita untuk memetakan dengan pasti perekonomian kita di seberang tahun 2000. Bahkan di sana nanti, pada tahun 2003 akan diberlakukan AFTA, dan kemudian menyusul APEC dan seterusnya, itu jelas. Tetapi bukankah hanya ada suatu kepastian, yaitu ketidakpastian. Masa depan itu akan banyak diwarnai oleh kekuatan-kekuatan yang saling tarik-menarik. Banyak faktor yang akan saling berpengaruh. Kepentingan-kepentingan dan ide-ide baru saling beradu, dan ini akan dikondisikan oleh masalah-masalah yang sekarang telah ada dan akan muncul. Secara umum Itita telah melihat peluang dan kendala aktual yang akan menghadang. Kita tentu memilih untuk bermain dalam setting tersebut, atau kita berada di pinggiran dan menjadi orang pinggiran. Proses globalisasi industrialisasi, swastanisasi serta kecenderungan-kecenderungan lain yang mendunia, menuntut diteruskannya kebijakan deregulasi dan debirokrasi, dengan demikian suatu saat nanti peran pemerintah mengecil dan hanya mengatur halhal yang sangat prinsip saja. Era pemerintah yang mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat akan segera berlalu.

119


drh. Chaidir, MM


1998

Mencari Format Partisipasi Gerakan Mahasiswa Pada suatu kesempatan, tahun 1938, di Institut Tekhnologi California, Albert Einstein, berujar kepada mahasiswanya: "Rekanrekan yang muda belia, saya merasa sangat bahagia melihat Anda semua di hadapan saya, sekumpulan orang muda yang sedang mekar yang telah memilih bidang keilmuan sebagai profesi". Einstein menutup pidato singkatnya dengan sebuah gugatan, "Mengapa ilmu yang sangat indah ini, yang menghemat kerja dan membikin hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit kepada kita, jawaban yang sederhana adalah karena kita belum lagi belajar bagaimana menggunakannya secara wajar". Gugatan Einstein tersebut rasanya masih sangat relevan kita kedepankan sekarang. Apakah benar kita telah belajar dengan sungguh-sungguh menggunakan ilmu pengetahuan itu secara wajar. Adalah kenyataan, sebagaimana dikemukakan oleh banyak orang, negeri ini adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam; minyak, hutan, lahan perkebunan, ikan, gas alam cair, batu bara dan terakhir gambut. Tetapi sumber daya alam itu belum mampu diolah dengan penuh kearifan oleh anak-anak daerah. Betul, ada teori trickle down effect, bahwa kehadiran proyekproyek dan pabrik-pabrik raksasa yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan tehnologi itu, secara tidak langsung akan menggerakkan perekonomian rakyat setempat dan menyebabkan tumbuhnya sektor informal. Contoh sudah cukup; Kerinci, Perawang, Ujung Batu, Tanjung Batu, Duri, Batam, Tanjung Balai Karimun dan sebagainya. Mau contoh yang terkena "post mining syndrome" juga ada, yakni Dabo Singkep pasca 100 tahun tambang timah. Namun, siapa pun yang arif akan cukup memaklumi bahwa masyarakat tempatan sebenarnya hanya memperoleh sebagian spill over. Dan di banyak tempat bahkan terjadi proses marginalisasi ketika 120


drh. Chaidir, MM


1998

rakyat desa kehilangan lahannya [landless] karena tergoda bujuk rayu. Program-program kemitraan yang secara normatif sebenarnya cukup bagus, seperti pola Perkebunan Inti Rakyat, Tambak Inti Rakyat, bapak angkat, dan sebagainya, tapi program itu seringkali menjadi tidak jelas dalam implementasinya, bahkan adakalanya semu atau fiktif. Konsep yang bagus tidak diterjemahkan secara wajar. Untuk membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan, muncul paradigma bam, yakni pemberdayaan [empowering] masyarakat. Konsepnya, masyarakat itu perlu dibantu agar memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Paradigma ini berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan afcan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya. Sekali lagi, ini konsep bagus, yang menjadi masalah adalah pendekatan struktural yang digunakan dalam menggerakkan potensi lokal seringkali formal dan project oriented, bukan program oriented, sehingga kehilangan substansi. Di belahan bumi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] merupakan alternatif, tetapi disini agaknya berbeda. Saya melihat, justru ketika institusi-institusi formal kurang mampu memberikan respon, kurang berani melakukan improvisasi dan selalu menempatkan rakyat sebagai obyek, gerakan mahasiswa memiliki cukup peluang untuk berpartisipasi sebagai motivator dan inovator di tengah masyarakat. Tulisan ini memiliki tiga tujuan, pertama, merupakan tinjauan tentang gerakan mahasiswa, kedua, tinjauan mengenai masa transisi dimana mahasiswa itu berada, dan ketiga, mencari format yang akomodadf bagi peran gerakan mahasiswa sebagai kelas intelektual. Gerakan Mahasiswa

121


drh. Chaidir, MM


1998

Secara umum, gerakan mahasiswa dianggap identik dengan gerakan politik. Anggapan ini tentu bukan tidak beralasan. Sejarah telah mencatat, gerakan mahasiswa Indonesia memang menonjol dengan gerakan politik. Bahkan gerakan politik mahasiswa Indonesia pada tahun 1966 telah berhasil membuat sejarah dan para aktivis mahasiswa yang ternbat dalam gerakan tersebtit mciiiperoleh scbutan Angkatan 66. Tahun 1974 dalam dimensi yang lain mahasiswa kembali turun ke jalan yang terkenal dengan gerakan Malari. Dan tahun 1978 kampus-kampus perguruan tinggi, umumnya di Pulau Jawa, kembali mengelar unjuk rasa. Sesuatu yang di pandang sebagai akar dari gerakan politik mahasiswa, adalah sejumlah faktor yang erat kaitannya dengan situasi sosial ekonomi yang memprihatinkan, ketidakadilan sosial-politik, kebijaksanan pemerintahan yang dianggap tidak adil, ketidakpuasan terhadap penguasa, kehidupan yang dianggap kurang demokratis, terakhir hak Asasi manusia dan keterbukaan [fairness]. Pada umumnya gerakan politik mahasiswa pecah, apabila ketidakpuasan mahasiswa terjalin dalam suatu sinkronisasi dengan keresahan masyarakat. Gerakan politik mahasiwa ini sifatnya universal, tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam berbagai tulisan tentang gerakan politik mahasiswa di negara maju, dapat disimak bahwa gerakan mahasiwa di berbagai penjuru dunk seperti Amerika Serikat, Kanada, Francis, Italia, Jerman,Yunani dan bahkan jepang dalam dekade 1960-an sangat menonjol sebagai gerakan politik. Pengaruh dari gerakan mahasiswa ini amat terasa di negara tersebut. Skala, intensitas dan kekerasan begitu mengesankan, sehingga penguasa dan pemerintah terpengaruh sehingga memperhatikan tuntunan mereka. Hakikat dari gerakan politik mahasiswa kepada umumnya adalah untuk perubahan. la tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk di gantikan dengan

122


drh. Chaidir, MM


1998

situasi yang di anggap lebih memenuhi nilai-nilai harapan. Dorongan yang kuat itu muncul sebagai tanggung jawab moral mahasiswa [moral force] sebagai salah satu kelompok strategis yang memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan kelompok-kelompok strategis yang lainnya dalam masyarakat. Namun demikian, sejarah gerakan mahasiswa kita mencatat munculnya konsepsi yang memandang mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam masa transisi. Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan masyarakat secara penuh. Dengan demikian, tugas pokok yang menjadi kewajiban mereka adalah belajar, sedangkan hak mahasiwa disesuaikan dengan tugas tersebut. Sebagai golongan yang memiliki hak dan kewajiban seperti itu, mahasiswa dianggap tidak mempunyai hak untuk mengembangkan diri menjadi kekuatan politik, apalagi mau mendirikan partai politik. Kalau mau berpolitik juga, maka hams berada di luar kampus dan secara individual. Konsepsi seperti itu telah menjadi landasan kebijaksanan kemahasiswaan sejak tahun 1978, dan mulai akhir dekade 80-an dinilai kembali karena dikhawatkkan dampaknya kurang menguntungkan terhadap kehidupan kampus secara keseluruhan dan terhadap kehidupan mahasiswa sebagai calon pemimpin di masa depan. Masa Transisi Dewasa ini dunia sedang berada dalam masa transisi, keadaan berubah dengan cepat. Para pakar menggambarkannya dalam revolusi 3-T [Telekomonikasi. Transportasi dan Turisme]. Revolusi "3-T" ini ditandai dengan agenda perang ekonomi global. Politik tidak lagi menjadi pemeran utama. Ekonomilah kini yang menjadi tuan. Kalaupun masih mau disebut berpolitik, maka kuasailah politik ekonomi. Di zaman perang dingin Timur-Barat dulu, tidak ada yang

123


drh. Chaidir, MM


1998

menyangka negara komonis Rusia akan menerapkan ekonomi pasar bebas, demikian juga Cina dan Vietnam. Tetapi sekarang semua itu menjadi kenyataan. "An open market policy" sudah tidak dihindarkan oleh negara manapun di atas dunia ini. Akibatnya, karena semua negara menganut kebijaksanaan ekonomi terbuka, maka persaingan itu mengandung resiko kalah, maka muncullah gagasan untuk berkelompok-kelompok. Kalau menang, nikmati bersama, kalau kalah tidak sendirian. Maka lahirlah blok-blok perdagangan PEC, AFTA, NAFTA, European Community dan sebagainya. Hazel Henderson [1997] dalam bukunya Building Win- Win World, antara lain memberikan beberapa resep bagaimana mengakselerasi masa transisi dunia yang sedang terjadi dewasa ini. Dunia sedang menghadapi masalah perang global, persaingan yang sangat tajam, perusakan lingkungan hidup, polusi, kebudayaan yang membingungkan, pemerintah yang tidak menentu, media informasi yang kacau, elit ilmuan yang arogan, ekonomi yang tidak stabil, industrialisasi, dan anarki. Menghadapi kondisi ini Henderson menawarkan serangkaian kiat, man membangun "Win-Win World", mengembangkan SDM, membuat perjanjian-perjanjian kerjasama, merumuskan kembali kriteria sukses, membuat indikator-indikator baru, merumuskan kembali tujuan bersama, demokrasi, teknologi yang menyelamatkan lingkungan, dan civil society. Tidak seluruh resep Henderson mutlak bagus bagi kita, tetapi untuk dapat memainkan peran secara optimal, kita harus mampu mencermati perubahan yang terjadi di lingkungan di mana sekarang kita berada. Masalahnyaa kita semua merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang mengalami masa transisi itu. Format Peran Mahasiswa Sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan dan sebagai kelas intelektud yang sudah memiliki standar keilmuan, benarkah kita

124


drh. Chaidir, MM


1998

tdah merespon masalah yang terjadi di sekitar kita secara wajar, sebagaimana gugatan Einsten?. Apakah unjuk rasa sudah dapat dianggap bahwa mahasiswa sudah merespon permasalahn yang menjadi kerisauan masyarakat? Agaknya, era ketika kita memandang gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik, sudah saatnya direnungi ulang. Semakin bernuansa politik, semakin jauh sasaran dari jangkauan. Bukankah hakikat gerakan mahasiswa pada umumnya adaiah untuk menuntut keadaan yang lebih baik, bukan perubahan untuk perubahan. Paling tidak, harus ada kaji ulang terhadap tujuan peran, sebab menerobos dinding-dinding bkokrasi tidak bisa dengan pendekatan win-lose tetapi harus win-win. Gerakan mahasiswa dengan menggunakan pendekatan kemitraan melalui lobi dan argumentasi, akan lebih banyak mencapai sasaran. Dengan pendekatan lobi dan argumentasi, pemerintah, saya kira, akan sangat tertolong, terutama apabila kampus bersedia memerankan dirinya sebagai motivator dan inovator di tengah masyarakat. Pekanbaru, 18 Desember 1997

125


drh. Chaidir, MM


1998

BAGIAN LIMA MULAILAH BELAJAR DARI NEGARA LAIN

127

MULAILAH BELAJAR DARI NEGARA LAIN

drh. Chaidir, MM


1998

Menyongsong Pilihan Raya Malaysia (1) Fenomena Mahathir Malaysia kembali menggelar Pilihan Raya (Pemilu), dan ini yang kesembilan kalinya diadakan sejak Malaysia merdeka tahun 1957. Para pengamat menilai, Pilihan Raya kali ini kurang menggema, bahkan dirasakan kalah seru dibandingkan dengan pertandingan antara Ghafar Baba dan Anwar Ibrahim dalam memperebutkan Wakil Ketua UMNO tahun 1993 lalu, yang dimenangkan oleh tokoh Anwar Ibrahim. Penilaian ini barangkali karena masa kampanye Pilihan Raya ini hanya satu minggu, atau boleh jadi karena hasil akhir Pilihan Raya ini sudah bisa diterka. Menurut pengamat, Pilihan Raya kali ini memang merupakan Pillihan Raya yang relatif enteng bagi Barisan Nasional [BN] dan UMNO, walaupun sempat terjadi kejutan ketika Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir memecat 34 anggota UMNO yang dianggap tidak loyal kepada partai. Kejutan kedua adalah memanasnya suhu politik di Penang, yang berawal dari kampanye proaktif Sekjen Partai Aksi Demokratik [DAP], Lim Kit Siang. Dr. Mahathir dan Lim kemudian terlibat saling tuding dan saling ancam, yang satu akan menyeret yang lain ke pengadilan. Itu dinamika. Namun kerikil-kerikil itu diramal tidak akan mampu membendung BN untuk kembali menang dengan mayoritas. Banyak faktor yang menyebabkan kokohnya BN. Utamanya adalah kemajuan pesat yang terakhir diperoleh Malaysia dalam dekade terakhir ini. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun, Malaysia disebut oleh pengamat politik sebagai anak macan ekonomi Asia yang tumbuh besar dengan cepat, sehingga telah bersiap-siap menjadi macan Asia sebagaimana layaknya Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura.

128


drh. Chaidir, MM


1998

Kiprah Mahathir sebagai pemimpin UMNO dan Pimpinan Koalisasi BN dan sekaligus pimpinan pemerintahan yang berhasil mengangkat harkat dan martabat puak Melayu Malaysia untuk berdiri sama tinggj duduk sama rendah dengan etnik Cina dan India dan bahkan mampu mengangkat gengsi Malaysia di mata internasional, menyebabkan beberapa isu politik yang biasanya sering diangkat oleh partai oposisi, tidak lagi aktual. Sebudah misalnya keterbelakangan etnik Melayu, ketidak-mampuan etnik Melayu bersaing dengan masyarakat berbilang kaum, isu pertambahan kaum, isu kepemimpinan UMNO di bawah Mahathir yang dinilai sekuler, dan sebagainya, semuanya sekarang menjadi kuno. Dengan kondisi yang demikian, maka The Ruling Party [Partai Pemerintah] diramalkan kembali menang mayoritas dengan mudah. "Pertempuran" kecil barangkali akan terjadi di Negeri Bagian Kelantan, di mana dalam Pilihan Raya sebelumnya "kalah keruk". Kekalahan UMNO waktu itu agaknya situasional. Dalarn pemilihan Presiden UMNO di Kelantan beberapa waktu sebelumnya, Tengku Razaleigh Hamzah yang mencoba menantang Dr. Mahathir, kalah dalam pertarungan. Kekalahan tersebut mengecewakan Tengku Razaleigh dan orang-orang sekampungnya di Kelantan. PAS menangkap peluang ini dan dengan mengekspioitasi isu agama yang sempit, meraih kemenangan mencolok di kampung halaman Tengku Razaleigh itu. Tapi akibatnya, dalam lima tahun terakhir, Negeri Kelantan relatif tertinggal pembangunannya. Baru-baru ini Dr Mahatir telah datang ke Kelantan, menjanjikan pembangunan bagi negeri ini bila mereka memilih UMNO. Bahkan dalam masa kampanye ini, BN [bersama UMNO] mengeluarkan manifesto untuk mengalokasikan dana sejumlah satu miliar ringgit atau sekitar Rp. 800 miliar bagi pembangunan proyek di Kelantan bila BN menang. Gaya rayuan Mahathir memang khas, sederhana tapi lugas. Bagaimana hasilnya? Besok sore barangkali kita sudah mendengar.

129


drh. Chaidir, MM


1998

Pilihan Raya dan Mahathir adalah ibarat aquarium dengan ikannya. Mahathir adalah ikannya yang lincah, yang tidak pernah membiarkan ikan lain tertidur sehingga membuaat aquarium penuh pesona. Dalam sejarah Pilihan Raya selama Malaysia merdeka, Dr. Mahathir selalu menjadi ujung tombak UMNO. Dr. Mahathir sering muncul dengan gagasan-gagasan yang onsinil. Karena sikapnya ini, Dr. Mahathir sering disebut tokoh kontroversial. Lee Kwan Yew, bahkan pernah menuduh Dr. Mahathk sebagai ultra Melayu karena komitmen keMelayuannya yang sangat kental, namun kemudian Lee Kwan Yew menyadari bahwa Dr. Mahathir sebenarnya adalah orang nasionalis tulen dan mereka memiliki banyak kesamaan dalam visi, terutama pendekatan social engineering dan pembangunan ekonomi di negeri masing-masing. Gagasan Mahatir untuk membuat Melayu tcrpandang, bukan berarti mengorbankan etnik lain. Ini yang kadang-kadang salah diartikan oleh pihak lain. Agaknya, latarbelakang pendidikan Dr. Mahathir ikut mempengaruhi corak kepemimpinannya. Berbeda dengan tiga orang Perdana Menteri sebelumnya, yang kesemuanya adalah lulusan Inggris, maka Dr. Mahatir adalah lulusan Fakultas Kedokteran di Penang, dia sangat populer sebagai dokter yang budiman, ringan langkah dan suka memberikan pertolongan. Dr. Mahathir tidak sungkan-sungkan menunjukkan sikap keberpihakannya kepada kaum Melayu. "Suku India bisa pulang ke kampungnya, suku Cina juga bisa pulang ke kampungnya, tapi suku Melayu mau pulang ke mana?" katanya dalam beberapa kesempatan. Dr mahathir memang selalu menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam bahasa yang sederhana kendati isunya rumit. Oleh karena itu kalau kita dengar pidatonya dalam bahasa melayu, bahasanya selalu bahasa rakyat biasa jarang sekali dengan bahasa tinggi yang penuh metafora. Zainudin Maidin, pengarang buku The Other Side of Mahathir, menyebut Mahathir adalah perdana menteri terbaik dari empat orang perdana menteri Malaysia. Wartawan senior dan kawan 130


drh. Chaidir, MM


1998

dekat Dr. Mahathir itu tentu sah-sah saja memberikan penilaian demikian. Barangkah, karena merasa sukses dan mendapatkan dukungan yang besar, Dr.. Mahathir masih ingin bertahan saampai tahun 2000 dan belum akan memberikan jalan bagi wakilnya Anwar Ibrahim. Apakah Anwar Ibrahim cukup sabar. Perhimpunan Agung UMNO tahun depan yang akan menentukannya. Ada beberapa masalah potensial yang senantiasa harus dihadapi oleh Dr. Mahathir dan UMNO. Yang pertama persaingan di elit partai yang setiap saat bisa muncul ke permukaan dan yang kedua adalah sikap Barat. Secara teoritis, kemenangan moyoritas UMNO dalam Pilihan Raya 1995 ini belum merupakan jaminan bagi kelanggengan posisinya sebagai Perdana Menteri. Tradisi demokrasi parlementer yang berkembang di Malaysia, menuntut dia harus mendapatkan mandat baru dari partainya, UMNO, dalam Perhimpunan Agung UMNO [semacam musyawarah UMNO] tahun depan. Sementara di sudut lain, ada beberapa tokoh yang mengincar Presiden Partai itu, karena dengan menjadi presiden partai otomatis akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Di Malaysia sah-sah saja bila seorang naib presiden partai menantang presiden partai, yang penting adalah dukungan. Tengku Razaleigh berduet dengan Musa Hitam pernah menantang duet Dr. Mahathir dan Ghafar Baba. Yang disebut pertama kalah, mereka terlempar dari UMNO. Dewasa ini, ada beberapa tokoh yang memiliki peluang bertanding dengan Dr. Mahathir untuk memperebutkanPresiden UMNO, yang paling besar peluangnya adalah Anwar Ibrahim, Wakil Presiden UMNO dan Wakil Perdana Menteri sekarang. Dukungan bagi Anwar Ibrahim, tokoh muda mantan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia [ABIM], tidak boleh diabatktm. Anwar telah membuktikan ketika ia menggulingkan Ghafar Baba sebagai Wakil Presiden UMNO tahun 1993 lalu. Waktu itu Dr. Mahathir sempat was-was akan peluang Ibrahim, karena Ghafar Baba adalah tokoh senior partai yang 131


drh. Chaidir, MM


1998

memiliki dukungan cukup solid. Konsekuensi yang dihadapi Anwar memang berat. Apabila dia kalah, maka dia harus hengkang dan melepaskan jabatannya di UMNO. Dr. Mahathir sekali lagi memperlihatkan keanehannya. Selaku Presiden UMNO, dia sebenarnya memiliki hak proregatif untuk menentukan siapa wakilnya. Ini tradisi UMNO sebagai bentuk manifestasi dukungan yang penuh terhadap Presiden Partai. Tapi Dr. Mahathir tidak menggunakan haknya. Dia membiarkan Ghafar Baba dan Anwar Ibrahim bertanding, kendati hatinya berpihak pada Anwar Ibrahim. Bagaimanapun Anwar Ibrahim tetaplah seorang pemuda yang tidak mau disuruh bersabar menunggu diberi "laluan" oleh seniornya. Peluang harus direbut sebagaimana yang diperlihatkannya terhadap Ghafar Baba. Dan tahun 2000, agaknya terlalu lama bagi Anwar Ibrahim dan dia barangkali tidak akan cukup bersabar. Ada beberapa tokoh lain yaang memiliki potensi dan mengintip posisi Presiden UMNO, sebut saja Tengku Razeigh, Musa Hitam , Ghafar Baba sendiri, dan jangan lupa konglomerat Melayu Daim Zainuddin dan tokoh tua Abdullah Badawi. Barat memang merasa kurang nyaman dengan kepemimpinan Dr. Mahathir. Penyebabnya jelas, karena Mahathir selalu menggugat sikap Barat yang tidak fair terhadap dunia Selatan. Barat dianggap ingin selalu menang sendiri dan selalu benar sendiri. Secara kebetulan pula, Barat beberapa kali "berurusan" dengan Dr. Mahathir, yang menonjol misalnya adalah kastis Bcndungan Paga«, yang pembangunannya mendapatkan bantuan dari Inggris. Koran Inggris menuduh Dr. Mahathir menerima suap sebanyak 50.000 USD. Kasus ini segera meledak menjadi krisis. Tapi yang tertimpa bukannya Dr. Mahathir, yang kena getahnya adalah Inggeris sendiri. Propaganda media massa Inggris yang ingin menyingkirkan Dr. Mahathir, justru menjadi senjata makan tuan, khususnya ketika Dr. Mahathir membatalkan semua kontrak dengan Inggeris sehingga menyebabkan perusahaan Inggeris mengalami kerugian jutaan poundsterling dan 132


drh. Chaidir, MM


1998

25.000 rakyat Inggris kehilangan pekerjaan. Masyarakat Inggris akhirnya minta maaf terhadap ulah media massanya. Perusahaan raksasa Inggris membuat iklan satu halaman penuh di seluruh koran Inggris pada tanggal 27 Februari 1994. "We are praud to work in Malaysitt' [kami bangga bekerja di Malaysia], kata mereka. Komentar Dr. Mahathir ringan saja. "Mengapa perusahaan-perusahaan Inggeris itu memperoleh uang dari Malaysia, jika akibatnya kami yang menanggung. Jika kami mau dicaci maki, sekurang-kurangnya kami tidak perlu mambayar untuk itu". lya, memang. Kasus digantungnya Kazin Barlow dan Brian Chambers, warga negara Australia pengedar dadah [candu] menyebabkan koor Barat secara beramai-ramai menjelek-jelekkan Malaysia, demikian juga ketika diusirnya dua wartawan Asean Wall Street Journal. Kampanye Asean Wall Street Journal di Amerika agar investor Amerika tidak masuk ke Malaysia, juga menjadi senjata makan tuan, ketika Amerika akhirnya menyadari bahwa mereka sudah ketinggalan dari jepang dalam investasi di Malaysia. Biarlah anjing menggonggong, begitulah kira-kira. Dr. Mahathir maju terus dengan wawasan 2020 nya membawa Malaysia ke depan menuju negeri yang maju dan modern. Pilihan Raya sebagai alat dan tidak boleh membuat sendi-sendi persatuan bangsa terpecah belah. Ini agaknya hal yang perlu diwaspadai oleh dr Mahathir dan UMNO. Sebab tradisi yang kurang nyaman rasanya apabila pihak yang kalah cenderung mendinkan partai baru. Demokrasi, kata Dr. Mahathir, memang harus berada di tangan orang yang tepat.

133


drh. Chaidir, MM


1998

Menyongsong Pilihan Raya Malaysia (2) Antara UMNO, DAP, dan PAS Hari ini Pilihan Raya Malaysia memasuki babak yang mendebarkan, karena secara serentak akan dilaksanakan di 13 Negeri Bagian yang ada di Semenanjung, setelah hari kemarin diselenggarakan di Sabah dan Serawak. Ekses kampanyepun telah mulai timbul ketika beberapa kerabat kerja TV-3 Malaysia terpaksa diangkat ke rumah sakit akibat dihajar oleh massa PAS di Kedah. Yang namanya massa, memang cenderung emosional, tidak peduli di Malaysia, til luuuiicsia, bahkaii ui Jcrniaii sckaiipuii. Gich sebab itu agaknya Dr.. Mahathir benar, menyediakan waktu kampanye nanya satu minggu, waktu terpeiidek y&ng masih diperbolehkan oleh Undang-undang Pilihan Raya di Malaysia. Bagi peminat masalah politik serantau, kini tentu mengarahkan telinganya ke Semenanjung, khususnya ke Kelantan, Penang dan Kedah. Di Kelantan UMNO yang tergabung dalam koalisi Barisaan Nasional [BN] berhadapan dengan Partai Islam Se-Malaysia [PAS] yang militan, di Penang BN berhadapan dengan Partai Aksi Demokrasi [DAP] etnik Cina yang konservatif, dan di Kedah, BN kembali berhadapan dengan lawan berbuyutannya, PAS, yang cukup fanatik. Mata juga boleh dilirikkan ke Terengganu, karena di negeri bagian ini, dengan 94 persen pemilihnya adalah Melayu, secara potensial PAS bisa bikin kejutan. Di negeri bagian lainnya, dominasi BN yang dimotori oleh UNMO sudah jelas, dan hampir tidak akan terjadi keajaiban. Seperri Pilihan Raya tahun 1990, BN di ramalkan akan menang dengan myoritas. Negeri Kelantan adalah satu-satunya negeri dari 15 negeri bagian di Malaysia di mana BN di pecundangi oleh PAS dalam Pilihan Raya tahun 1990. PAS yang memang sudah kuat di Kelantan, di 134


drh. Chaidir, MM


1998

perkuat lagi oleh partainya Tengku Razaleigh Hamzah, Semangat 46. Kedua partai itu menyapu habis semua kursi di Dewan Undangan Negeri [semacam DPRD Tinggkat 1] masing-masing PAS 24 kursi, semangat 46 14 kursi dan sisanya BERJASA 1 kursi. Masyarakat Kelantan boleh di sebut homogen, terdiri dari puak Melayu dan pemeluk Islam fanatik. Tahun 1990 jumlah pemilih di Kelantan tercatat 580.398 orang, 93,5% di antaranya adalah pemilih Melayu, sisanya Cina 4,22%, dan India 0,%. Akibat kemenangannya itu, Kelantan memiliki seorang Menteri Besar yang berasal dari PAS, "Cik gu" Dato' Nik Aziz, yang terkenal amat santun dan soleh. Dato' Nik Aziz di segani oleh kawan dan lawan. Oleh karenanya tidak akan mudah bagi BN menaklukan Kelantan, walaupun selama pekan kampanye kemarin ini, Dr Mahathir setiap hari berada di Kelantan untuk melakukan penggalangarr'dalam rangka memenangkan BN. Pada hal Dr Mahathir, sebagai mana diungkapkan oleh Zainudin Maidin dalam bukunya "The Other Side of Mahatir ", adalah seorang tokoh yang sangat popular di kalangan rakyat Malaysia. Pemilih di Kelantan barang kali bisa meninggalkan PAS, tetapi untuk meninggalkan Dato' Nik Aziz agaknya mereka tidak akan rela begitu saja. Jadi dengan peta kekuatan demikian, barangkali peluang BN di Kelantan kira-kira 50:50. Lain Kelantan lain pula Penang. Bila Kelantan merupakan basis PAS, maka Penang yang merupakan daerah pemilihan Anwar Ibrahim, Wakil presiden UMNO, adalah basis DAP_ partai etnik Cina. Hal ini bisa terlihat dari komposisi pemilih dalam Pilihan Raya tahun 1990, Melayu hanya 32,69%, Cina bahkan terbesar 56,77% [terbesar dari seluruh negeri], dan sisanya India 10,28%, dan suku-suku lainya kurang dari setengah persen. Jadi memang wajar bila sekjen DAP Lim Kit Siang bersuara lantang dari Penang ini, namun demikian hanya dalam pemilu berdarah tahun 1969 BN kalah di sini, selebihnya selalu menang dengan mayontas. Tahun 1990 misalnya, BN memperoleh 19 kursi sementaraDAP 14 kursi. Dalam Pilihan Raya 1995 hari ini Lim Kit Siang akan menantang jago BN, Dr. Koh Soo Koon, sedangkan Anwar 135


drh. Chaidir, MM


1998

Ibrahim berada di distrik Pematang Sauh yang relatif aman baginya. BN memang di ramal akan kembali menang dengan mayoritas di Penang, tetapi itu di peroleh dengan kerja keras. Negeri Kedah pula, adalah daerah pemilihan Dr Mahathir, presiden UMNO, ketua BN. Negeri ini juga merupakan basis terkuat ketiga PAS setelah Kelantan dan Trengganu. Hanya saja di negeri ini, PAS pernah membuat sejarah ketika dalam pemilihan raya 1996 mereka menumbangkan BN. Dr Mahathir ketika itu, "dikerjain" oleh PAS. Dr Mahathir "over estimate", merasa mendapat dukungan dari PAS, dia sesumbar tidak memerlukan lagi suara dari pemilih Cina. Pada hari pemungutan suara situasi berubah dan Dr Mahathir kalah. Tetapi hanya sekali saja, orang buta hanya sekali kehilangan tonggakat, kata BN. Dalam Pilihan Raya tahun 1990 misalnya, BN memperoleh kursi 26 buah di Dewan Undangan Negeri, sedangkan PAS hanya satu kursi. Mulai Pilihan Raya tahun 1974 Dr Mahathir dengan BN-nya tidak lagi pernah tertandingi di daerah pemilihannya dan kemudian menduduki singgasana Presiden UMNO pada tahun 1981. Bagaimanapun komposisi pemilih di Kedah, sebagaimana gambaran tahun 1990, tetap potensial untuk bikin kejutan. Pemilih Melayu yang Islam mencapai 74,73%, pemilih Cina 17,47%, dan sisanya pemilih India 6,67 %, dan lain-lain 1,13%. Insiden TV 3 mungkin tidak akan berpengaruh. *** Pilihan Raya Malaysia, dimaksud untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Rakyat [semacam DPR kita] yang berjumlah 192 kursi dan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Undangan Negeri [semacam DPRD Tk. I] yang jumlahnya sesuai dengan potensi negeri masing-masing, tetapi dari 15 Negeri bagian, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Labuan, tidak memiliki Dewan Undangan Negeri.

136


drh. Chaidir, MM


1998

Menurut jenisnya, Pilihan Raya yang diadakan selama dua hari ini, termasuk Pilfhan Raya Umum, karena dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri secara serentak, setelah kedua lembaga itu dibubarkan pada tanggal 5 April 1995 yang lalu. Undang-undang Malaysia menyebutkan paling lambat 60 hari setelah DR dan DUN bubar, Pilihan Raya sudah harus diadakan. Malaysia mengenal istilah Pilihan Raya Kecil atau Pilihan Raya Antar Waktu, yang dimaksudkan untuk mengisa kekosongan yang terjadi di DR maupun di DUN akibat meninggalnya anggota, pengundurun diri dan sebagainya. Namun demikian Pilihan Raya Kecil tidak akan diadakan apabila masa bhakti DR dan DUN itu tinggal dua tahun. Kursi yang kosong akan tetap dibiarkan kosong sampai Pilihan Raya Umum yang berikumya. Kita mengenal dua macam sistem Pemilu, yakni sistem proporsional dan sistem distrik atau Single Member Territorial Representation. Malaysia menggunakan sistem yang disebut terakhir, berbeda dengan kita yang menggunakan sistem proporsional. Setelah Pemilu kita tahun 1992, ramai terjadi polemik di media massa bagaimana sebaiknya sistim Pemilu kita, tetap proporsional atau mencoba menggunakan sistem distrik . Masing-masing memang memiliki kekuatan dan kelemahan. Berbicara mengenai Pilihan Raya Malaysia tidak, bisa tidak kita harus berbicara tentang UMNO, United Malay National Organisation [Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu]. Dewasa ini UMNO berada dalam suatu koalisi yang mereka sebut Barisan Nasional. UMNO adalah motor penggerak utama dalam koalisi BN. Sepanjang sejarah Pilihan Raya Malaysia, yang sudah dimulai sejak tahun 1959, BN selalu menang dengan mayoritas kecuali Pilihan Raya tahun 1969, BN tidak berhasil mencapai mayoritas dalam parlemen. Presiden UMNO dan sekaligus PM Malaysia ketika itu berada pada titik yang paling rendah karena dianggap terlalu pro Inggris dan kurang memperhatikan kepentingan puak Melayu yang merasa memiliki Semenanjung. Tunku 137


drh. Chaidir, MM


1998

dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Melayu. Namun setelah UMNO dipegang oleh Tun Abdul Razak yang berhasil meletakkan Dasar Ekonomi Baru bagi Malaysia, maka orang Melayu merasa marwahnya dikembalikan dan mandatpun diperoleh kembali oleh UMNO bersama BN-nya dalam Pilihan Raya 1974. Semenjak saat itu dominasi UMNO dalam Pilihan Raya Malaysia tidak lagi tergeser oleh lawan bebuyutannya, PAS, DAP, Partai Gerakan Rakyat Malaysia dan Partai Bersatu Sabah. Dan Presiden UMNO pun otomatis menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur Presiden UMNO harus menjadi PM Malaysia. Itu hanya sebuah konvensi. Syarat yang diatur oleh undang-undang adalah bahwa seseorang yang akan ditetapkan oleh yang Dipertuan Agung [Raja Malaysia] sebagi Perdana Menteri haruslah anggota Parlemen, Anggota Dewan Rakyat. Itu syarat mutlak, sebab seorang anggota parlemen tentu telah mendapat dukungan mayoritas dari partainya. Partai yang memiliki banyak kursi tentulah dia menguasai parlemen dan apabila kursi yang mereka kuasai dua pertiga dari seluruh kursi, maka tentu secara otomatis Presiden partai mereka akan terpilih menjadi Perdana Menteri. Dan oleh karena itulah pertandingan pemilihan Presiden UMNO yang akan berlangsung dalam Perhimpunan Agung UMNO akan lebih seru daripada Pilihan Raya itu sendiri. *** Apapun hasil Pilihan Raya Malaysia, kita sebagai jiran serantau patut menghargainya. Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, mereka tentu berhak menentukan pilihan mereka sendiri tentang sistem dan cara yang mereka tempuh untuk mewujudkan-citacita bangsanya. Agaknya Dr Mahatir wajar geram kepada pers Barat yang selalu saja miring dalm memberitakan penyelenggaraan Pemilu di Dunia Ketiga. Kenapa Pers Barat selalu saja mengadili Dunia Ketiga 138


drh. Chaidir, MM


1998

sepanjang masa menurut visi mereka? Gugat Dr Mahatir dalam buku The Other Side of Mahatir. Dr Mahatir benar, masalah Pemilu adalah masalah dalam negeri suatu negara yangberdaulat, dunia luar tidak berhak menumpangkan kepentingannya di sana, kendati itu tidak tertutup kemungkinannya di zaman globalisasi seperti sekarang ini, dan itu bisa saja dalam bentuk pemberitaan yang provokatif dan keberpihakkan pers Barat kepada pihak oposisi. Saya melihat dimensi itu dalam koalisi PAS yang fanatik Islam dengan DAP yang Cina dan Semangat 46 yang tidak jelas cirinya, dan itu meninggalkan sebuah pertanyaan dari Pilihan Raya Malaysia ini, apalagi misi mereka hanya sekedar untuk mengalahkan Barisan Nasional. Tapi di seberang Selat Malaka sana tentu banyak orang yang arif dan bijaksana.

139


drh. Chaidir, MM


1998

Perserikatan Bangsa-Bangsa Harapan dan Kenyataan Dalam suasana Hari Ulang Tahun yang ke-51 , tanggal 24 Oktober 1996 ini, ada beberapa peristiwa menarik yang terjadi di Markas Besar PBB di New York, yang rasanya pantas disimak. Pertama, PBB sedang melakukan persiapan pemilihan Sekretaris Jenderal yang akan dilakukan sebelum akhir tahun ini. Masa Jabatan Sekjen yang sekarang, Boutros-Boutros Ghali dari Mesir akan segera berakhir 31 Desember nanti. Kemungkinan Boutros-Boutros Ghali terpilih kembali tetap ada, tetapi jauh-jauh hari Amerika Serikat telah memberikan sinyal bahwa mereka akan memveto bilamana Boutros-Boutros Ghali terpilih kembali. Kejadian kedua, Jabatan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang terpilih dua tahun yang lalu telah berakhir. Yang cukup mengagetkan, dalam pemilihan yang berlangsung dua hari lalu, Portugal berhasil masuk dan menyisihkan Australia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB selama dua tahun mendatang. Pada dasarnya, siapapun yang terpilih menjadi Sekjen dan negara manapun yang terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, tidaklah terlalu menjadi persoalan, sebab semua anggota harus tunduk dan harus konsisten dengan misi perjuangan PBB: Menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman perang, memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara anggota, meningkatkan program sosial dan ekonomi guna memperbaiki standar hidup, dan menjalin kerjasama internasional yang menguntungkan. Tetapi dengan terpilihnya Portugal menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, apalagi bersama Swedia, sahabat Portugal di Uni Eropa, ceritanya barangkali bisa lain. Dan oleh karena

140


drh. Chaidir, MM


1998

itu perjalanan PBB selama dua tahun ke depan menarik untuk diikuti, apalagi nanti dalam pemilihan Sekjen, muncul figur baru. *** Sebenarnya dengan berakhirnya perang dingin antara TimurBarat yang berpotensi menyulut Perang Dunia Ketiga, tugas PBB yang sangat berat telah berakhir. Namun demikian, belum berarti perdamaian dunia telah terwujud. Planet bumi ini agaknya telah diskenario untuk tidak akan pernati sepi dan ketegangan dan pernkaian. Di beberapa sudut dunia, pertikaian dan perang fisik yang menyebabkan anak-anak dan orang-orang sipil yang tak berdosa menderita bahkan terbunuh, masih saja terjadi. Israel masih saja tetap memerangi Bangsa Palestina, Amerika Serikat masih memendam dendam dengan Irak, sementara dua bangsa serumpun Korea Selatan dan Korea Utara yang terbelah dua pada tahun 1948, masih saling bunuh sampai sekarang, terakhir dengan insiden kapal selam Korea Utara yang kandas di pantai timur kota Kangnung di Korea Selatan. Afghanistan pula, tak putus dirundung Perang Saudara, demikian pula Srilangka dan beberapa negara di Afrika seperti Rwanda, Sudan, Somalia, dan sebagainya. Kita sendiri, terima atau tidak, masih memiliki masalah dengan Portugal. Masalah itu sebenarnya sudah menurun derajatnya dalam protokol PBB, tidak lagi menjadi masalah multilateral, tetapi sudah menjadi masalah bilateral Dengan kata lain, PBB sudah setuju bahwa masalah Timor Timur adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Portugal. Namun, dengan terpilihnya Ramos Horta sebagai salah seorang pemenang Nobel Perdamaian bersama Uskup Belo, situasi boleh jadi berkembang lain, apalagi dengan terpilihnya Portugal sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB bersama Jepang, Kenya, Kostarika, dan Swedia. Terpilihnya Portugal dan Swedia mewakili Eropa Barat membuat situasi semakin kurang menguntungkan bagi diplomasi Indonesia. Tidak ada jaminan hal 141


drh. Chaidir, MM


1998

tersebut tidak akan dimanfaatkan sebagai alat provokasi oleh Ramos Horta dan Portugal. *** Sebenarnya Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari "Lima Besar" [Amerika Serikat, Cina, Inggeris, Perancis, dan Rusia], yang masing-masing memiliki hak veto, ditambah dengan Anggota Tidak Tetap DK yang berjumlah 10 negara yang tidak memiliki hak veto, memiliki tugas utama memelihara perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Namun siapapun tahu, prinsip-prinsip yang menjadi nilai harapan para pendiri PBB itu tidak sepenuhnya terwujud dalam kenyataan dewasa ini, terutama terhadap masalah yang mengancam kehidupan umat manusia. PBB sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh Barat. PM Malaysia, Dr. Mahathir, agaknya termasuk salah seorang tokoh ASEAN yang tidak puas dengan kinerja PBB karena keberpihakan PBB yang terlalu condong ke Barat. Ketika PBB tidak bisa berbuat banyak dalam krisis berkepanjangan Bosnia-Her2egovina tahun lalu, Dr. Mahathir dengan lantang menyerukan agar Pesta Ulang Tahun Emas PBB [24 Oktober 1995] ditetapkan saja sebagai Hari Berkabung Internasional. Agak terlalu berlebihan memang, tetapi Dr. Mahathir jujur mengungkapkan ketidakpuasannya. Penyebab masalahnya sebenarnya jelas, yakni penguasaan teknologi informasi. Bukankah ada ungkapan, siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia? Negara-negara Barat yang maju, yang kapitalistik dan liberalistik, dewasa ini harus diakui lebih banyak menguasai teknologi informasi yang hitech. Hampir seluruh telinga di dunia ini setiap saat dijejali dengan informasi-informasi versi mereka. Muatan informasi yang dipancarkan oleh Barat jelas tidak berimbang dengan muatan informasi yang dipancarkan oleh negara-negara

142


drh. Chaidir, MM


1998

Selatan, walaupun informasi dari Selatan itu haqqul yakin, benar, faktual. Bahkan berani sumpah. Kita berpengalaman betapa pahitnya dituding sebagai negara yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia, tidak dcmokratis, mcrusak lingkungan hidup dan sebagainya. Tudingan itu jelas kita bantah. Negara Barat agaknya suka lupa, apa yang telah dilakukan oleh bangsanya jauh lebih parah. Mereka telah menggunduli habis hutannya untuk kemajuan bangsanya sebelum revolusi industri pada abad ke-19 dan sekarang mereka telah menikmatinya. Ketika kita memanfaatkan potensi hutan kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, kok mereka sewot?. Bagaimana pula nasib suku Indian Algonkian yang tergusur di Brooklyn New York? Atau suku Aborigin di Australia, atau perlakuan sewenang-wenang Israel [yang didukung oleh Amerika Serikat] terhadap Palestina?! Atau, coba renungkan apa yang telah dilakukan oleh Portugal terhadap rakyat Timor selama berabad-abad, kecuali nol besar? Sekali lagi nol besar. Tetapi toh corong Barat lebih keras bunyinya. Barat lebih suka mendengar suara Ramos Horta [dan memberinya hadiah Nobel Perdamaian], dan menutup kuping terhadap peningkatan martabat kemanusiaan di Timor yang telah diupayakan dengan bersusah payah oleh Indonesia. Apakah kita berbeda dalam mengukur martabat kemanusiaan? "Hei, Barat, berhentilah mendikte kami," sergah Lee Kuan Yew dengan jengkel, ketika pers Barat selalu saja apriori terhadap negerinya. Padahal pada kenyataannya, Lee Kuan Yew adalah Bapak Pembangunan di Singapura yang telah membawa negeri itu sejajar dengan negara-negara Barat yang maju. *** Melihat kecenderungan yang dihadapi dunia dewasa ini, maka tantangan yang menghadang PBB di hari-hari mendatang tidak akan lebih ringan, walaupun Perang Dingin telah usai. Itu baru perang 143


drh. Chaidir, MM


1998

teknologi informasi. Perang ekonomi, perang dagang dan perang budaya yang dewasa ini hampir merata terjadi di selviruh pelosok dunia? Ini barangkali tidak kalah dahsat daripada Perang Dingin. Penjajahan fisik seperti yang dilakukan oleh Belanda atau Jepang terhadap Indonesia, sekarang sudah kuno. Tapi kolonialisme dan imperialisme gaya baru muncul dalam bentuk dominasi perdagangan. Imperialisme bermetamorfosa menjadi konglomerasi, sementara kolonialisme mendapat legitimasi berupa globalisasi teknologi dan gelombang investasi multinasional. Musuh ada di mana-mana, tetapi tidak wujud secara nyata. Bentuk dominasi tersebut agaknya memang tidak membunuh orang-orang yang tak berdosa secara langsung, tetapi proses pemiskinan terhadap negara miskin, bahkan pembersihan etnik, hampir terjadi di seluruh pelososk dunia, terutama di negara-negara sedang berkembang. *** Di tengah kompleksitas problematika yang dihadapi oleh dunia pasca Perang Dingin, ide untuk melakukan restrukturisasi PBB agaknya cukup rasional. Asas demokrasi dan keterbukaan yang sering diajarkan oleh Barat kepada kita, agaknya belum tercerminkan secara ideal dalam struktur PBB yang sekarang. Pemberian hak veto kepada masingmasing Anggota Tetap DK PBB, tidak lagi sesuai dengan dunia yang semakin terbuka. Pada kenyataannya hak Veto ini sering dipergunakan untuk keuntungan negara-negara maju. Pemilihan Anggota Tidak Tetap DK PBB juga sering merugikan negara-negara Selatan. Perhatian yang lebih besar dari PBB terhadap permasalahanpermasalahan sosial ekonomi di bawah kepemimpinan BoutrosBoutros Ghali agaknya cukup beralasan. Pemikirannyaa sederhana, konflik yang timbul di banyak tempat di planet bumi ini lebih banyak 144


drh. Chaidir, MM


1998

berawal dari masalah perekonomian dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu bisa dimaklumi bila PBB memiliki ribuan proyek di seluruh pelosok dunia ini, yang pada dasarnya membantu menggairahkan perekonomian negara setempat menghadapi era persaingan yang tidak terhindarkan. Agaknya ada dua hal yang perlu diantisipasi oleh PBB dengan sungguh-sungguh pada Pasca perang Dingin dan menghadapi tantangan masa depan. Pertama, kesungguhan untuk memikirkan perang ekonomi dan perdagangan yang pasti semakin hebat di masa depan, tidak hanya antar negara, tetapi yang potensial bermasalah adalah persaingan antar blok perdagangan yang sekarang memang menjadi kecenderungan. Hal ini tentudikaitkanpula dengan semakin terbatasnya sumber daya alam yang tidak terbaharukan, sementara kebutuhannya semakin tinggi. Kedua, mengupayakan keseimbangan arus informasi timbal balik Utara-Selatan dalam suasana keterbukaan. Arogansi lembaga-lembaga internasional yang mengaku independen, tetapi pada kenyataannya tidak independen karena kecenderungannya menerima informasi sepihak pada girirannya bisa mengganggu upaya PBB untuk menciptakan dunia yang penuh kedamaian.

145


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Perjalanan ke New York (1) Meninjau "Bengkel" Perdamaian Dunia KETIKA kami pamitan [sekaligus minta "sangu"] kepada Sekwilda Tingkat I Riau, Drs. Rustam S. Abrus, dengan gayanya yang khas Pak Rustam bercanda, "Kalau Kalian ke New York, jangan mampir ke jalan 42, atau tidak akan saya beri sangu." Namun, ternyata hal itu tidak terhindarkan. Kata orang, Anda belum sampai ke New York bila belum ke Manhattan, dan Anda belum ke Mahattan bila tidak mampir ke jalan 42. Nah! Rupanya sederhana, di Jalan 42 itu berlaku moto, "semua ada apapun bisa". Lebih dari itu, Jalan 42 ini, adalah jalan yang memotong Mahattan dari Barat ke Timur, mulai dari Sungai Hudson [Huaso River] sampai ke Sungai Timur [East River], dan ujung paling timur Jalan 42 ini, persis di pinggir Sungai Timur, berdiri dengan megahnya komplek bangunan Markas Besar Perserikatan BangsaBangsa [PBB] atau The United Nation Head Quarter. New York boleh memililki Empire State Building, gedung tertinggi di dunia, atau Patung Liberty yang terkenal itu, tapi andaikan markas besar PBB itu bukan di New York, tapi di Pekanbaru misalnya, maka ceritanya akan lain. Opini bahwa New York itu adalah kota PBB, sudah terbentuk sejak berpuluh tahun lalu. Guru saya waktu di SD bahkan pernah bilang, bahwa kalau Washington DC adalah ibukota Amerika Serikat, maka New York adalah ibukota dunia. Maaak! New York nampaknya kota milik semua, boleh jadi mirip Pekanbaru yang memiliki motto "Kotaku, kotamu, kota kita". Hanya saja, apakah New York itu Bertuah seperri Pekanbaru, Wallahualam. Yang pasti, New York belum pernah memenangkan Adipura. Markas besar PBB memang cukup atraktif, oleh karena itu jadi objek wisata dan menjadi suatu landmark di New York, di samping Empire State Building dan Patung Liberty. Setiap hari, ribuan pengunjung dari macanegara datang ke sini untuk sekedar melihat146


drh. Chaidir, MM


1998

lihat, membeli souvenir, membeli buku-buku, jurnal PBB, melihat pameran, atau hanya sekedar "mejeng", sekaligus membuat foto-foto kenangan. Oleh karenanya, kendati petugas-petugas keamanan gedung PBB ini besar-besar dan serem-serem, dan setiap kali memeriksa dengan teliti seluruh pengunjung yang masuk gedung, toh pengunjung tidak ambil pusing. Gedung PBB tidak hanya diramaikan oleh manusia dengan berbagai macam warna kulit, tapi juga meriah dengan bendera dari 184 negara anggota yang berwarna-warni dan berkibar mcrdeka dcngan gagah perkasa. Balai sidang tempat Sidang Umum [General Assembly} cukup besar dan megah. Konstruksinya berbentuk kubah [doome] dan mampu menampung sekitar 3.000 orang. Di ruang sidang ini, pagi itu, 27 Oktober 1994 pukul 10.00 waktu setempat [berbeda 12 jam dengan waktu Indonesia Barat], Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Bapak Nugroho Wisnumurti, menyampaikan pidatonya. Pak Nugroho Wisnuri pagi itu berpidato sekaligus mewakili Ketua Gerakan Nonblok. Utusan resmi masing-masing negara di PBB bukan disebut Duta Besar [Ambassador], tapi disebut Wakil Tetap [Permanent Representative]. Perutusan kita untuk PBB dengan demikian disebut Permanent Mission of The Republic Indonesia to The United Nation, jadi bukan Kedutaan Besar Republik Indonesia [KBRI]. Kita memiliki KBRI untuk Amerika Serikat dan ini berkedudukan di Washington DC, dengan Duta Besarnya Bapak Dr. Arifin Siregar [mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, kebetulan juga Mantan Calon Anggota DPR RI dari Riau]. Pagi itu, dalam cuaca yang cukup dingin untuk ukuran kita, yaitu 10 derajat celcius, kami berada di antara 17 orang delegasi KNPI, jalan kaki saja dari PTRI ke Markas Besar PBB. Jarak PTRI ke Balai Sidang PBB hanya tiga blok, atau hanya sekitar tujuh menit. Setelah melalui pemeriksaan yang sangat teliti di pintu masuk, kami pun duduk di ruang sidang yang megah itu untuk mengikuti secara langsung jalannya Sidang Umum PBB, yang sebelum ini hanya pernah 147


drh. Chaidir, MM


1998

didengar melalui berita. Bagi seorang yang kosmopolit, peristiwa ini barangkali merupakan suatu kejadian yang biasa, tapi tidak bagi kami berdua, yang kebetulan berasal dari pelosok Riau, yang bahkan untuk peta Riau sendiri tidak tercantum nama kampungnya, karena terlalu kecil [bukan karena kampung tersebut telah hanyut sebagaimana gurauan sementara kawan]. Dalam skala apa pun, ini sebuah sejarah. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan atas nama Ketua Gerakan Nonblok, Pak Nugroho Wisnumurri menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris lebih kurang 30 menit. Dari tempat duduk kami yang jauh di belakang, maklum hanya sebagai peninjau, kami bisa menangkap dengan jelas pidato Pak Nugroho melalui sound system yang tertata dengan baik. Namun, bila ingin lebih jelas, kita bisa menggunakan perangkat earphones yang ada di setiap kursi, dan dapat distel dalam enam bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Arab, bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Sponyol. Tinggal pilih bahasa mana yang kita kuasai dengan baik, karena pidato yang disampaikan oleh seseorang di podium langsung diterjemahkan ke dalam enam bahasa tersebut. Kita tentu tidak perlu berkecil hati kenapa bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh hampir 200 juta manusia belum menjadi resmi PBB. Mungkin untuk beberapa dekade mendatang akan menjadi bahasa resmi mengingat semakin meluasnya penyebaran bahasa Indonesia seperti di Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Dari catatan yang ada, dewasa ini tercatat sekitar 150 macam bahasa utama di antara 184 negara anggota PBB. Namun, bahasa resmi PBB itu memang menonjol. Pak Nugroho, tampil ke podium setelah Wakil Tetap malta dan Iran meyampaikan pidato yang merupakan pandangan umum terhadap tugas-tugas organisasi (PBB) yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya. Indonesia dan GNB, menurut Pak Nugroho, mendukung sikap Sekjen yang telah secara benar memfokuskan perhatian pada permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial. Konflik yang timbul di banyak tempat di planet bumi ini 148


drh. Chaidir, MM


1998

lebih banyak berawal dari masalah -masalah ekonomi dan perdamaian. Untuk menyelesaikan semua konflik adalah dengan persuasi dan konsultasi, serta memperbanyak dialog, bukan justru dengan konfrontasi yang pada gilirannya akan menyebabkan destruksi. Percaturan internasional yang selama ini lebih banyak diwarnai dengan nuansa politis hams diubah dan hams lebih banyak diisi dengan nuansa kerjasama ekonomi dan pembangunan. Agaknya, memang dengan cara-cara seperti itu, PBB yang disebut sebagai Bengkel Perdamaian Dunia [Workshop for Peace] bisa memainkan perannya secara optimal dalam menyelami akar permasalahan setiap konflik di masa mendatang, karena berbedanya anatomi konflik itu sendiri. Perang fisik telah mulai berganti dengan perang ekonomi, perang dagang, perang kebudayaan. Imperialisme berubah bentuk menjadi konglomerasi, kolonialisme mendapat legitimasi dengan globalisasi teknologi dan investasi, dan sebagainya. Bagaimanapun, riwayat panjang tentang perdamaian dunia, memang ridak bisa dipungkiri, berawal dari markas besar PBB, yang terletak di ujung jalan 42 ini. Banyak contoh yang pantas dicatat bagaimana PBB telah memainkan peranannya yang sangat besar dan mengakhiri perang atau krisis yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Sebudah contoh bagaimana PBB mengakhiri perang di Kongo tahun 1964, mengakhiri perang di Iran dan Irak tahun 1988, menarik keluar pasukan Soviet dari Afghanistan [1989], mengakhiri konflik di El savador [1992], atau bagaimana PBB mengakhiri krisis di Berlin [19481949], suasana yang sangat gawat terhadap ancaman peluru kendali Kuba [1962], krisis Timur Tengah [1973], dan sebagainya. Mekanisme yang telah sangat baik dalam menciptakan perdamaian dunia itu dirasakan semakin baik dengan semakin kondusifhya kerjasama dan keamanan politik di antara sesama anggota PBB setelah berakhknya perang dingin. Semangat baru itu telah mengilhami pula disetujuinya kerangka perdamaian di Kamboja 149


drh. Chaidir, MM


1998

oleh Lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB [Cina, Perancis, Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat] pada tahun 1990 sesuatu yang sangat sulit sebelumnya karena selalu saja salah satu anggota menggunakan hak vetonya. Tahun 1992, PBB juga secara bulat menyetujui larangan terhadap penggunaan senjata kimia dan perlunya konferensi internasional untuk menciptakan perdamaian di Somalia. Riwayat panjang tentang perdamaian inilah yang menyebabkan orang menyebut Markas Besar PBB di New York itu sebagai "Bengkel Perdamaian Dunia".

Catalan: Tulisan ini dan dua tulisan berikutnya merupakan catatan perjalanan Drh. Chaidir, sewaktu diundang sebagai peninjau pada Sidang Umum PBB, mewakili KNPI, bersaama lr. H. Nasrun Effendi, pada 24 Oktober hingga 2 November 1994.

150


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Per jalanan Ke New York (2) Tak Punya Pilihan Lain, New York Tumbuh ke Atas Dari segi luas wilayah, New York City tidaklah terlalu luas bila dibandingkan dengan Pekanbaru. Kota megapolitan itu hanya memiliki luas 780 km2, sedikit lebih luas dari Pekanbaru [630 km2]. Tapi, dalam banyak aspek lain, anatominya tentu jauh berbeda. Dalam segi usia, misalnya, Pekanbaru relatif jauh lebih muda. Cobalah bandingkan dengan New York yang sudah mulai berkembang pada abad ke 17. Dari segi pembangunan pengembangan kota pekanbaru melebar ke samping secara fisik, relatif baru sebagian kecil di pusat kota saja yang sudah terbangun, ke samping masih banyak lahan yang kosong. Pendudukpun baru sekitar setengah juta. Sementara New York City berpenduduk lebih dari tujuh juta, sehingga tidak ada lagi lahan yang tersisa di kota pulau itu, semua sudah terbangun habis [fully developed]. Namun demikian tuntutan kebutuhan tidak bisa dielakkan untuk mempertahankan perannya yang sangat dominan dalam percaturan internasional, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam urusan komersial. New York City memerlukan ruang [space] yang lebih luas, dan untuk itu nampaknya kota New York tidak mempunyai pilihan lain kecuali tumbuh ke atas. Ke bawah, ke arah perut bumi tentu akan lebih kompleks masalahnya. Pemanfaatan ruang di bawah tanah lebih banyak diperuntukkan bagi jaringan transportasi kereta api angkutan umum. Oleh sebab itu tidak heran bila kota New York dewasa ini dipenuhi dengan gedung pencakar langit [Skyscrapers}. Proses pembangunan gedung-gedung pencakar langit ini telah mereka mulai semenjak tahun 1929. 151


drh. Chaidir, MM


1998

Pada tahun ini, kota New York telah berdiri sebuah gedung pencakar langit yang bernama Chrysler Building yang terdiri atas 77 lantai. Tiga tahun kemudian New York membangun sebuah proyek yang spektakuler, gedung pencakar langit lainnya, yaitu Empire State Building. Gedung tertinggi di dunia ini selesai secara komplit tahun 1971. Empire State Building terdiri dari 102 lantai dengan tinggi 381 meter. Setahun kemudian rekor ini dipecahkan oleh dua Gedung Kembar [Twin Tower] yang terdapat di World Trade Center. Gedung kembar ini masing-masing terdiri atas 110 lantai dengan tinggi 411 meter. Dari arah laut atau dari arah Patung Liberty, gedung kembar ini terlihat seakan-akan menjadi gapura bagi pintu masuk ke New York dari arah Samudera Atlantik. Sampai saat ini Gedung Kembar masih memegang rekor pencakar langit tertinggi di New York. Tetapi sejak tahun 1973 rekor pencakar langit tertinggi di dunia telah diambil alih oleh Sears Tower di Chicago [salah satu dari tiga kota terbesar di Amerika Serikat selain New York City dan Los Angeles]. Sears Tower sebenarnya memiliki jumlah lantai yang sama dengan Twin Tower. Pencakar langit yang lain di New York adalah Chase Manhattan Building [71 lantai], Sixty Wall Tower [66 lantai], Woolworth Building [60 lantai], Lever House, Seagram Building, Panam Building, dan beberapa gedung yang terdapat di kompleks World Trade Center seperti Custom Building, Plaza Building, Glass Tower, dan sebagainya. Hotel-hotel juga banyak yang menjulang tinggi ke angkasa. Tidak akan kita temui, misalnya, hotel dengan taman yang luas seperti Hotel Indonesia, Borobudur, Hilton, atau bahkan seperti Mutiara Merdeka di Pekanbaru yang memiliki halaman yang luas. Ruang parkir mereka tentu ada, yaitu di bawah tanah. Hampir setiap pagi, puncak gedung-gedung pencakar langit itu tertutup kabut, dan ini merupakan pemandangan yang mengesankan. Di beberapa puncak gedung terdapat penunjuk suhu udara digital yang kalau tidak tertutup kabut dapat kita lihat dengan jelas dari bawah. 152


drh. Chaidir, MM


1998

Biasanya terdapat perbedaan sekitar dua derajat celcius antara penunjuk yang ada di bawah. Yang di atas lebih rendah, berarti lebih dingin. Ketika kami berada di New York, suhu rata-rata bergerak antara 8-12 deraiat celcius, cukup dingin untuk ukuran kita. Padahal masih musim gugur. Bayangkan kalau musim dingin tiba akhir Desember sampai akhir Maret nanti, di puncak gedung tentu bisa menjadi minus. Oleh sebab itu setiap ruangan selalu dilengkapi dengan sistem pemanas udara. New York dengan New York City berbeda. New York adalah salah satu negara bagian Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 8 juta jiwa, negara bagian ini sering disebut-sebut "kiblat" para wisatawan, para seniman dan para industriawan dari seluruh dunia. Negara bagian New York menempati urutan kedua terpadat penduduknya setelah negara bagian California [dari 50 buah negara bagian]. Ibukota New York sendiri bukanlah New York City tapi Albany, yang juga sebuah metropolitan di Utara New York City, tetapi bahwa New York City terdapat di dalam negara bagian New York, itu jelas dan New York City memang menjadi kebanggaan tidak hanya oleh New Yorker [orang-orang New York] tapi juga seluruh warga Amerika. New York City sendiri terbagi lima sektor [borough], yaitu Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, dan States Islands. Jantung New York City tentulah Manhattan, sebuah pulau kecil dengan luas 57,4 km2 [panjang 21,6 km, lebar 3,7 km] terkecil di antara sektor yang ada. Manhattan merupakan tempat kedudukan pemerintahan kota New York City, pusat keuangan dan kebudayaan Amerika Serikat, dan merupakan pelabuhan paling ramai dan tersibuk di dunia. Lebih dari lima puluh perusahaan terbesar di dunia menjadikan Manhattan sebagai kantor pusatnya [headquarter]. Dengan demikian maka Manhattan juga menjadi pusat perdagangan dunia, pengendalian 153


drh. Chaidir, MM


1998

pasar dunia dan pusat kegiatan-kegiatan serta berhubungan dengan sektor komersial. New York City dengan Manhattannya juga terkenal sebagai pusat seni dunia. Tidak kurang dari 200 museum seni dan budaya ada di kota ini, teater-teater di Broadway yang sudah terkenal berpuluhpuluh tahun lalu, demikian juga pusat opera di Lincoln Center, dan sebagainya. Lebih dari itu semua, di Manhattan inilah terdapat markas besar PBB, simbol [Iandmark] New York City, di samping Empire State Building dan Patung Liberty. New York City boleh lebih terbangun, tapi ternyata di antara belantara beton-beton bertulang pencakar langitnya, pemerintahan kota masih teguh mempettahankan perlunya kehadiran taman umum [public park] di dalam kota yang ditumbuhi oleh pohon yang rindang. Sebagian besar di antara pohon-pohon ini daunnya telah berubah warna menjadi merah untuk kemudian gugur karena tidak tahan diterpa udara dingin, tapi nanti akan kembali berdaun segar di musim semi. Di antara taman yang terkenal dan terdapat di tengah kota adalah Central Park. Luasnya sekitar 340 hektar. Anda ingat film Home Alone II Sebagian besar film tersebut syuting di taman ini. Tamantaman lainnya seperti Battery Park, East River Park, Washington Square Park, Union Square, Madison Square, City Hall Park, Bryant Park, dan sebagainya. Keteguhan pemerintahan kota mempertahankan taman-taman kota ini tentu sangat mengagumkan karena pastilah tidak kecil godaannya. Bukankah dari segi ekonomis akan jauh menguntungkan apabila di lahan pertamanan tersebut dibangun gedung pencakar langit? Komitmen terhadap open space memang memerlukan penghargaan yang tinggi terhadap konsep pembangunan Jperwawasan lingkungan, seperti yang kita anut. Obyek lain yang sangat menarik adalah Patung Liberty. Patung ini adalah simbol [landmark] bagi New York City. Ingat New York ingat Patung Liberty, atau sebaliknya. Monumen Patung Liberty ini terdapat 154


drh. Chaidir, MM


1998

di pulau kecil, Pulau Liberty, di depan pantai bagian selatan Manhattan, persis di World Trade Center. Kita dapat mencapai patung ini melalui ferry sekitar 10 menit. Namun jauh sebelumnya kita sudah harus beli tiket dan antri untuk masuk ke ferry. Maka antrian panjang dengan beberapa saf selalu terjadi di pelabuhan penyeberangan ke Liberty. Tetapi anda tidak usah khawatir bosan menunggu. Ada aja 'sukarelawan' negro yang mengatur barisan kita. Dengan berteriakteriak dia mengatur barisan. Tadinya kami kira orang mabuk, tapi kemudian sadarlah kami bahwa mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan peluang, kendati barangkali dengan terpaksa. "Kami ingin menghibur anda semua," katanya, dan dua orang pemuda negro itu memulai pertunjukan akrobatnya dengan gembira dan ceria. Kadang-kadang dengan gerakan-gerakan yang membahayakan dirinya karena mereka melakukan itu di atas beton pelabuhan tanpa pengaman sama sekali. Kadang-kadang mereka membadut dan mengundang tawa. Tapi jelas mereka cekatan dan terlatih. Lima belas menit 'pertunjukan' selesai diiringi tepuk tangan penonton tak diundang itu. Setelah selesai, pemuda negro itu mulai menadahkan topinya minta sumbangan sukarela. Kami taksir tidak kurang dari 50 dolar dia peroleh pada kesempatan itu. Ferry pun sudah menunggu dan kemudian membawa kami ke patung Liberty, sebuah simbol suluh penerang bagi kebebasan dan kesamaan hak di New York. Patung dengan tinggi lebih dari 40 meter itu memang menggambarkan seseorang yang membawa suluh menghadap ke Samudera Atlantik. Di patung itu terdapat potongan puisi penyair Emma Lazarus (1980) yang merasa tergetar batinnya melihat pengungsi imigran yang miskin, menderita, dan berjubel di pantai, setelah berbulan-bulan berlayar di Eropa. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free [Beri aku keletihanmu, kemiskinanmu, beri aku massamu yang berjubel yang mendambakan kebebasan]. Amerika Serikat dari 155


drh. Chaidir, MM


1998

dulu tampaknya memang selalu membuka pintu bagi siapa saja. Tapi kalau sampai di sana, Anda kemudian mati karena tidak mampu bersaing, itu salah Anda sendiri. Pemahaman kita tentang martabat kemanusiaan agaknya memang berbeda.

156


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Per jalanan ke New York (3) "Tapi, Kedamaian Memang Selalu Mahal" Seorang dermawan yang berkebangsaan Amerika Rockefeller Jr. menyumbangkan dana sebesar 8,5 juta dolar AS untuk pembeliaan 16 are [kira-kira 6,5 hektar] tanah di Manhattan, New York. Pembangunan pun dimulai pada tahun 1947 dan selesai tahun 1952 setelah mendapatkan suntikan dana segar berupa pinjaman tanpa bunga sebesar 65 juta dola AS dari pemerintah Amerika Serikat [jumlah pinjaman ini kira-kira sebanding dengan kredit 1,3 triliun Edy Tansil yang bermasalah itu]. pengembalian kredit PBB ini pun, konon, tidaklah pernah macet, lunas pada tahun 1982, dua belas tahun lampau. Gedung-gedung dalam kompleks markas besar PBB ini berikut tamannya yang asri, menurut ceritanya, dirancang dan dibangun oleh sebuah tim multinasional yang berintikan arsitek-arsitek terbaik dari sepuluh negara yang terkemuka. Halamannya yang luas terbuka untuk umum, demikian juga bagian terdepan dari Balai Sidang Paripurnanya [General Assembly Building]. Ada tiga bangunan utama dalam kompleks Markas Besar PBB ini yang masing-masing berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yakni Balai Sidang Paripurna, yang berlantai marmer putih, Gedung Kaca bertingkat 39 yang juga berlantai marmer, dan Gedung Pustaka "Dag Hammarskjold" yang cukup besar. Dekorasi interior gedung ini diramaikan dengan benda-benda seni persembahan dari mancanegara, seperti ukiran seni pahat, lukisan-lukisan dinding, sofa-sofa dengan permadani yang indah, karpet, perabot-perabot yang terbuat dari kayu, serta koridor-koridor yang artistik. Pada salah satu sudut terdapat sebuah patung ukiran kayu pemberian Indonesia. Patung ukiran kayu ini berwujud seorang perempuan dengan sebuah tempayan di atas kepala, dan dikomentari 157


drh. Chaidir, MM


1998

sebagai perlambang kesejahteraan [prosperity]. Patung ini terbuat dari kayu pentawa yang mahal. Di samping markas besar yang terdapat di New York, PBB juga memiliki bangunan yang terdapat di beberapa negara sesuai dengan pengembangan badan-badan atau lembaga-lembaga yang berada di bawah PBB. Misalnya Organisasi Pangan dan Pertanian [FAO] berpusat di Roma, Italia. Demikian juga markas IFAD, sebuah badan PBB yang tidak asing di sini, ada di Roma. Kantor GATT [General Agreement on Tariff and Trade] yang sering kita dengar di surat kabar itu, ada di Geneva, Swiss. Di Geneva ini juga terdapat kantor perwakilan PBB untuk Eropa. Kantor ini sebenarnyalah adalah kantor lama PBB, ketika PBB masih bernama Liga Bangsa-Bangsa sebelum Perang Dunia II. Ada beberapa Badan PBB lainnya yang bermarkas di Swiss, yaitu Uni Telekomunikasi Intemasional [ITU], Organisasi Kesehatan Dunia [WHO], Organisasi Hak Cipta Dunia atau WIPO [World Intelectual Property Organisation], Organisasi Metereologi Sedunia [WMO], dan Uni Pos Sedunia [Universal Postal Union]. Tidak jauh dari Swiss, yaitu di Wina, Austria, berdiri pula markas Badan Tenaga Atom Intemasional. Markas ini dibangun oleh Pemerintah Austria dengan dana tidak kurang dari 700 juta dolar AS. Sementara itu markas Badan Pengadilan Internasional di Belanda. Di London, Inggeris, berdiri kantor Organisasi Konsultasi Maritim Antarpemerintah atau IMCO [Inter Govermenta/Maritime Consultative Organisation]. Nun jauh di Afrika, yakni di Nairobi, Kenya, berdiri pula Kantor Pusat Pemukiman PBB. Sebuah bangunan megah dengan rancang bangun yang unik berdiri pula di Santiago, Cili, Amerika Latin. Bangunan ini adalah markas Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin, sekaligus juga sebagai kantor pusat Institut Amerika Latin untuk Perencanaan Ekonomi dan Sosial. Tidak jauh dari negara kita, yakni di Bangkok, Thailand, berdiri pula Kantor Pusat untuk Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik. Sementara itu di negerinya Saddam Hussein, yakni di Baghdad, 158


drh. Chaidir, MM


1998

terdapat pula Kantor Pusat Komisi Ekonomi PBB untuk wilayah Asia Barat. Di Washington DC, sekitar 3,5 jam naik kereta api ke arah selatan New York, terdapat pula Kantor Dana Moneter Intemasional [IMF], Kantor Koperasi Keuangan Intemasional [IFC], dan Kantor Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional [IBRD], lembaga yang sudah tidak asing dan memiliki banyak proyek bantuan di Indonesia. Sementara itu Organisasi Penerbangan Sipil Intemasional berpusat pula di Kanada. Kantor-kantor lembaga yang bernaung dibawah PBB memang tersebar di berbagai pelosok dunia. Itu belum termasuk lembagalembaga regional maupun organisasi-organisasi non pemerintah [NGO] yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan PBB, seperti Liga Persatuan Arab, Organisasi Persatuan Afrika, Masyarakat Ekonomi Eropa, ASEAN, dan sebagainya. NGO, misalnya ada 390 buah yang selalu memelihara kontak dengan PBB. Termasuk dalam organisasi ini adalah anggota Palang Merah Internasional, Amnesti Internasional, Dewan Perdamaian Dunia, dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut selalu diikut sertakan oleh PBB dalam memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang menyangkut kemanusiaan dan kesejahteraan dunia. Mereka juga senantiasa diundang untuk menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan PBB. Jaringan sedemikian besar sudah barang tentu memerlukan tenaga staf dan tenaga-tenaga penunjang yang tidak kecil jumlahnya, dan meliputi berbagai jenis keahlian, serta berasal dari berbagai suku dan bangsa. Secara keseluruhan, sebagai suatu sistim organisasi, mulai dari markas besar di New York sampai ke stasiun yang tersebar ke berbagai benua berupa kantor-kantor lembaga yang berada langsung di bawah PBB [tidak termasuk organisasi-organisasi regional dan NGO], jumlah karyawannya meliputi 52.000 orang. Dari jumlah tersebut' 19.000 orang adalah tenaga-tenaga profesional yang 159


drh. Chaidir, MM


1998

memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan mcmiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang keahliannya. Khusus untuk tenaga profesional ini di persyaratan minimal menguasai dua bahasa resmi PBB dengan baik. Markas PBB di New York sendiri menyerap 4.800 orang staf yang berasal dari 160 negara. Mereka-mereka ini tersebut sebagai anggota dari "dinas umum internasional". Jumlah yang besar tersebut belum termasuk anggota delegasi yang merupakan wakil tetap dari setiap negara anggota, yang walaupun sehari-hari mereka bergelut dengan kegiatan-kegiatan PBB, tapi mereka bekerja untuk pemerintah masing-masing. Namun mereka-mereka ini tetap menikmati pelayanan khusus secara resmi [Privilege] dan kekebalan diplomatik di bawah hukum internasional. Anehnya, tidak semua karyawan PBB memiliki status diplomatik. Status diplomatik hanya diberikan kepada sekjen PBB, pimpinan-pimpinan organisasi dalam sistem PBB, dan staf yang sudah sangat senior, keseluruhan mereka tidak lebih dari 100 orang. *** Sekjen PBB tentulah harus seorang figur dengan kemampuan yang besar dan tidak boleh cepat "bludrek", karena di samping harus akomodatif terhadap konsep apapun, dia harus mampu mengelola sumberdaya manusia canggih yang jumlahnya puluhan ribu itu dan lebih dari itu dia harus menjaga keseimbangan geografis [geographical balance] di antara staf PBB, terutama untuk formasi tenaga-tenaga profesional dan para pengambil keputusan. Sejarah PBB telah mencatat bahwa ketidakseimbangan dalam rekruitmen staf, sebagaimana terjadi pada awal berdirinya PBB, ternyata sangat menggangu dan melukai perasaan negara-negara anggota yang berasal dari dunia ketiga. Bagaimana mangkin PBB, yang katanya ingin memperjuangakn perbaikan kesejahteraan dunia ketiga, tidak 160


drh. Chaidir, MM


1998

mempekerjakan dalam jumlah yang memadai wakil dari dunia ketiga itu sendiri pada tingkat-tingkat tenaga-tenaga profesional dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dewasa ini PBB senantiasa merekrut staf dari berbagai penjuru dunia, dalam quota yang fleksibel untuk mengisi 2600 formasi tenaga profesional yang menjadi inti Sekretariat PBB di New York. Formasi ini diperuntukkan bagi ekonom, administrator, ahli hukum, sosiolog, ahli penerangan [penyuluh], dan sejenisnya. Pengecualian terhadap rekruitmen tenaga-tenaga PBB ini hanya berlaku untuk formasi-formasi sekretaris, juru tulis, interprenter, translator, petugas keamanan, pekerja-pekerja kasar, pembantu-pembantu, dan sejenisnya, yang boleh berasal dari negara setempat. Prinsip keseimbangan ini sama dengan kita disini. Contohnya, perusahaan-perusahaan industri berskala besar, seperti RAPP dan Indah Kiat, mereka berusaha memanfaatkan tenaga setempat untuk formasi jabatan menengah ke bawah, kalau pelaksanaannya belum, itu urusan lain. Tenaga staf dan penunjang staf tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Sekjen PBB. Pengangkatan dan promosi dilakukan melalui ujian yang tampaknya sederhana, hanya menyangkut tiga materi, yakni memiliki kemampuan dan kecakapan yang tinggi pada bidangnya mampu bekerja dengan standar efisiensi yang tinggi dan memiliki integritas. Barangkali Anda orang yang tepat untuk itu, silakan coba. *** Pendanaan adalah suatu yang tidak luput dari perhatian kami. Sebab sebuah Organisasi yang memiliki jaringan yang besar dengan personalia puluhan ribu serta kesibukan yang luar biasa, tentulah memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam beberapa tahun yang terakhir ini, untuk keseluruhan organisasi PBB, termasuk beberapa stasiun di mancanegara, dan 161


drh. Chaidir, MM


1998

beberapa program khusus, PBB memerlukan anggaran 7,5 milyar dolar AS pertahun atau sekitar 15 triliun rupiah. Dua pertiga dari dana tersebut berasal dari donatur, sedangkan sisanya menjadi beban anggota. Sejumlah 13 negara tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap anggaran PBB, yaitu, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Rusia, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, Spanyol, Ukraina, Brazil, Australia, dan Belanda. luran masing-masing negara anggota tidak sama besarnya, tergantung kemampuan masing-masing. Tetapi persentasenya diatur oleh Majelis Umum PBB. luran terendah sebesar 0.01 persen dari anggaran PBB. Mereka adalah negar-negara miskin atau negaranegara yang sangat kecil seperti Afganistan, Bangladesh, Bolivia, Kamboja, Kenya, Ethiopia, Sanmarino dan sebagainya. luran terbesar adalah 25 persen dari anggaran dan ini hanya Amerika Serikat. Sedangkan Jepang menyusul di urutan kedua yaitu sebesar 12.45 persen. Indonesia dengan iuran 0.16 persen berada di urutan ke 50 bersama Aljazair, masih berada di atas negara-negara Asean lainnya, juga masih di atas Mesir, negaranya Boutros Boutros Ghali Sekjen PBB sekarang. Markas PBB di New York sendiri menghabiskan dana tidak kurang dari 830 juta dolar per tahunnya atau hampir 2 triliun rupiah. Dengan belanja yang cukup besar ini keberadaan markas besar PBB di New York City mampu menggairahkan perekonomian kota mega metropolitan tersebut apalagi bila dipertimbangkan multiplier efeknya. *** Sebuah pertanyaan tentu mengusik, untuk apa semua itu sementara nada skeptis masih sering muncul bahwa PBB tidak lebih dari legitimasi terhadap sepak terjang Amerika Serikat Apapun kata penganut paham skeptis, PBB pada kenyataannya telah berbuat banyak untuk perdamaian dunia dan telah banyak berbuat untuk peningkatan kesejahteraan umat manusia melalui proyek-proyeknya 162


drh. Chaidir, MM


1998

di manca negara. Dunia kita ini agaknya memang ditakdirkan tidak pernah sepi dari ketegangan, konflik dan bahkan peperangan yang kadang-kadang tidak kita mengerti maksudnya. Konflik tidak hanya sering melibatkan dua negara, tapi lebih banyak melibatkan banyak pihak yang mengorbankan manusia-manusia yang tidak berdosa. Untuk semua ini kita memerlukan wadah seperti PBB, tempat mendiskusikan semua permasalahan, bahkan kadang-kadang PBB dipedukan kehadirannya di tengah medan pertempuran untuk memelihara gencatan senjata dan seterusnya. Banyak masalah dunia yang cepat selesai, tetapi lebih banyak lagi yang seakan-akan "never ending" dan itu memerlukan tenaga, fikiran, dan dana yang tidak sedikit. Tapi, kedamaian memang selalu mahal.

163


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Perjalanan ke Korea Selatan (1) Meninjau Kandang "Macan Asia" Insiden terdamparnya Kapal Selam Tempur Korea Utara di pantai kota Kangnung, Korea Selatan, hampir saja membatalkan kunjungan kami ke Korsel. Apalagi ketika Pak Alwis Azizat Murad, SH, Kabid Politik KBRI di Seoul, yang kami kontak dari Pekanbaru, membenarkan bahwa situasi Semenanjung Korea memang kembali agak memanas. "Ibu-ibu tidak usah diberi tahu," katanya setengah bercanda. Tapi jadwal tidak mungkin lagi dibatalkan. "Que sera sera". Sesampainya di Bandara International di Kimpo Seoul, Pak Alwis, "urang awak", yang ternyata sangat ramah, telah menunggu kami. la membisikkan kepada saya, "Kalau masih mungkin dirubah, tidak usah ke Mount Sorak," katanya, dan kali ini agak serius. Mount Sorak adalah salah satu obyek wisata yang akan kami kunjungi itu terletak di kawasan Utara dan berbatasan langsung dengan Korea Utara. Empat hari kemudian, ketika rombongan kami benar-benar berangkat menuju Mount Sorak, saya baru menyadari bahwa Pak Alwis agaknya tidak main-main. Situasi memang sangat kontras dengan kawasan bagian Selatan. Di jalan-jalan yang berliku-liku di pegunungan Sorak, suasana keadaan darurat memang tetasa. Betapa tidak, tiga orang penyusup yang berasal dari kapal selam yang terdampar itu, diberitakan lolos, dan mereka mungkin berada di hutan-hutan pegunungan Sorak atau telah menyusup ke kota, dan mereka tentu siap melakukan sabotase kapan saja bila keadaan memungkinkan. Oleh karena itu, bisa dipahami bila banyak tentara yang berjaga-jaga, baik tentara Korea Selatan maupun tentara Amerika. Semua kendaraan yang lalu-lalang diperiksa, tetapi bus turis seperti yang kami gunakan, dibiarkan lewat begitu saja. Padahal, gurau Kol [Pol] H. Chaeruddin Mustafa, tiga orang 164


drh. Chaidir, MM


1998

serdadu "Korea Utara" itu ada dalam bus, mereka adalah Kol. H.U. Siagian, Kol [Pol] M. S. M Marbun dan Kol [Laut] Ir. A.O. Nainggolan, Msc. Amerika memang tidak main-main dalam membendung ancaman nuklir dan militer dari Korea Utara. Mereka menempatkan satu divisi atau sekitar 36.250 pasukan tempurnya di Korea Selatan, dan 40.000 pasukan tempur lainnya siap siaga di Jepang. Itupun masih didukung oleh Armada VII yang siaga di lepas pantai denean kekuatan 27.000 pasukan tempur. Sejarah memang mencatat, insiden perbatasan antara Korut yang komunis dan Korsel yang dilindungi Amerika sering terjadi. Di antaranya adalah penyerangan terhadap istana Presiden Korsel. Dan yang paling serius adalah penyerangan terhadap tentara Amerika yang bertugas dalam Pasukan PBB di Panmunjom, 1976, yang menyebabkan dua orang tentara Amerika tewas dikampak dan rnelukai beberapa orang lainnya. Aksi-aksi kekerasan sejenis terus berlanjut Tahun 1983, Korea Utara mengejutkan dunia termasuk sekutunya sendiri dengan tindakannya menyerang rombongan Presiden Korsel yang sedang melakukan kunjungan di Rangoon, Burma [kini bernama Myanmar]. Serangan itu meleset dari targetnya, tetapi membunuh beberapa orang anggota kabinet yang menyertai rombongan. Tahun 1987, Korut diberitakan mendalangi pemboman pesawat penumpang jet Korea Air Line. Kejadian ini menewaskan 115 penumpang. Aksi ini konon dikaitkan dengan upaya Korut untuk menggagalkan Olympiade Seoul 1988. Tindakkan agresif Korut berlanjut dengan infiltrasi komandonya ke belakang demarkasi pada bulan Mei 1992 dan kemudian pada bulan Oktober dan November 1995, Paskhasnya menyusup pula ke Selatan, sebahagian besar dari infiltran ini ditembak mati oleh tentara Korsel.

165


drh. Chaidir, MM


1998

Kejadian terakhir adalah terdamparnya kapal selam Korut di pantai kota Kangnung itu. Korut bilang kapal selam mereka rusak dan terbawa arus, tetapi Korsel bilang, bagaimana mungkin, bukankah arusnya ke Utara? *** Waktu kunjungan yang hanya seminggu. agaknya memang tidak berarti apa-apa untuk mengenal lebih jauh mengenai seluk-beluk Korsel, apalah lagi mendalami kiat Korsel dalam mendongkrak perekonomian bangsanya sehingga memperoleh predikat sebagai "Macan Asia". Macan Asia adalah julukan yang diberikan oleh pakar ekonomi kepada beberapa negara industri baru atau NIC [New Industry Country} yang pertumbuhan ekonominya sangat mengesankan. Korsel adalah Macan Asia yang paling spektakuler di antara macan lainnya: Taiwan, Singaputa dan Hongkong. Korsel memang sebuah fenomena. Dalam tempo yang relatif singkat, pembangunan perekonomiannya melejit dengan amat mengesankan. Pada awal gencatan senjata tahun 1953, sebagai sebuah negara yang hancur berantakan akibat perang, Gross Domestic Product Korsel tidak ada apa-apanya. Tetapi kemudian meningkat tajam menjadi hampk 377 triliun dolar Amerika. Tahun 1994, total volume perdagangannya mencapai 198,4 triliun dolar, dan ini menempatkan perdagangan Korsel menjadi 12 besar di dunia dengan andalan ekspor meliputi baja, peralatan mesin, komponen elektronik, TV dan Video Camera, arloji digital, bahan-bahan kimia, microwave oven, bahan pakaian, pakaian jadi dan peralatan olah raga. Nilai perdagangan Indonesia dengan Korsel sampai hari ini sebenarnya masih menguntungkan Indonesia. Tahun 1995 nilai impor kita dari Korsel berjumlah 2,9 milyar dolar sedangkan nilai ekspor kita ke Korsel berjumlah 3,3 milyar dolar, berarti Indonesia surplus sekitar 400 juta dolar. Namun demikian trend menunjukkan, nilai surplus kita 166


drh. Chaidir, MM


1998

makin lama semakin menurun. Tahun 1996 diperkirakan tinggal sekitar 300 juta dolar Amerika. Dengan GNP lebih dari 454 triliun dolar pada tahun 1995, Korsel melejit menjadi 15 negara dengan ekonomi terkemuka di dunia. Bahkan tahun ini, Korsel telah melamar untuk menjadi salah satu anggota kelompok negara maju yang eksklusif dan sangat bergengsi, yakni sekelompok kecil negara-negara baru [29 negara] di dunia, yang memiliki pendapatan perkapita per tahun lebih dari 11.000 dolar Amerika. Boleh dihitung dengan jari sebelah tangan negara Asia yang berhasil masuk kelompok ini, di antaranya adalah Jepang, Brunei dan Singapura. Perkembangan perekonomian Korse! ini telah menjadikan Korsel sebagai model bagi negara-negara sedang berkembang, yang sedang dalam proses industrialisasi. Bagaimanapun singkatnya kunjungan, bagi saya, ini sebuah kesempatan yang sangat berharga. Saya merasa penasaran dan ingin melihat dari dekat bagaimana sebenarnya masyarakat Korsel itu. Mereka berani menjadi Tuan Rumah Olympiade tahun 1988. Baru dua negara Asia yang pernah menyelenggarakan Olympiade, lainnya adalah Jepang. Tahun 2002 nanti, Korsel bersama Jepang akan menjadi negara Asia pertama sebagai Tuan Rumah Piala Dunia sepak bola. Korsel seakan memiliki ekstra enerji, karena sebenarnya pada saat yang sama ketika ingin menjadi lebih dari bekas penjajahan Jepang dan ambisi untuk menjadi yang terbaik di dunia, mereka harus pula selalu mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk menghadapi Korut. Pemerintah Korsel ingin unifikasi dua Korea diwujudkan dengan jalan damai melalui demokratisasi, tapi Pemerintah Korut mengajukan prasyarat, komunisme harus diterapkan di Selatan dan Amerika harus angkat kaki. Tapi siapa yang menjamin Selatan tidak dicaplok Utara, sebab Angkatan Bersenjata Korut tercatat empat kali lebih kuat dan Korsel.

167


drh. Chaidir, MM


1998

*** Korsel memang tidaklah terlalu luas, hanya 98,486 Km2, atau hanya sedikit saja lebih luas dari wilayah daratan Propinsi Riau. Oleh karena itu dalam tempo satu minggu rombongan sudah menjelajahi sudut-sudut penting dari Korsel. Berawal dari Seoul, Ibukota Korea Selatan yang berpenduduk hampk 12 juta jiwa, yang terletak di Barat-Laut, rombongan diterbangkan dengan pesawat domestic Korean Air Line [KAL] Boeing jumbo 747 ke ujung paling Selatan, yakni ke Pulau Cheju yang ditempuh dengan satu jam penerbangan. Pulau Cheju adalah pulau kebanggaan orang Korsel. Pulau ini diberi julukan Honeymoon Island [Pulau Bulan Madu]. Di samping alamnya memang indah, iklimnya yang subtropis memberikan atmosfir yang mengesankan. Hari berikutnya, rombongan terbang ke Pusan City, sebuah kota pelabuhan dan kota kedua terbesar di Korsel yang terletak di ujung paling Tenggara. Selanjutnya dengan bus menyusuri pantai Timur ke arah Utara, ke kota budaya Kyongju, sebuah kota yang menjalin program Kota Kembar [sister city] dengan Denpasar. Sebagai sebuah kota budaya, Kyongju ketat mempertahankan identitasnya, untuk merenovasi atap rumah saja, harus ada izin dari pemerintah kota. Rombongan bermalam di Kyongju dalam suhu yang cukup dingin menurut ukuran kita, 12 derajat Celcius. Dari Kyongju, rombongan dibawa memotong ke Pantai Barat, ke Onyang, menyaksikan disneyland-nya Korea di Everland. Hari berikutnya zigzag ke Timur Laut, ke Mount Sorak, sebuah obyek wisata gunung yang sangat indah dengan mozaik pepohonan yang daun-daunnya mulai memerah berwarna-warni karena sudah memasuki musim gugor menjclang musim dingin. Suhu udaranya mulai menurun sampai 10 derajat Celcius, bahkan di puncak Mount yang dapat dicapai melalui kereta gantung [cable car] suhu turun menjadi 8 derajat Celcius. 168


drh. Chaidir, MM


1998

Hari kelima, rombongan kembali ke Barat, menuju Seoul. Hebatnya, Seoul sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda keadaan darurat, padahal letaknya tidak jauh dari perbatasan. Memang ada demarkasi_demiliterisasi zone [DMZ] yang di jaga oleh pasukan PBB, tapi bukankah Korea Utara memiliki rudal? Jangankan Seoul, kota-kota yang di bagian Selatan saja bisa dijangkau, seperti Pusan, Cheju City, dan sebagainya. Dalam Perang Korea [1950-1953], pesawat MIG Korut yang hanya memerlukan waktu tiga menit untuk sampai ke Seoul, membuat Seoul hancur berantakan. Hanya dalam tempo tiga hari Seoul berhasil direbut oleh pasukan Korut. Untung dewi fortuna masih berpihak kepada Korsel, karena Amerika segera membantu, sehingga kemenangan Korea Utara yang sudah tinggal selangkah lagi, gagal menjadi kenyataan. Oleh karena itu sangat mengagumkan, bila dalam tempo yang relatif singkat, Seoul tumbuh menjadi sebuah megapolitan. Sama sekali tidak terlihat sisa-sisa kehancurannya. Yang menonjol justru gedung-gedung pencakar langit dan kedua tepi sungai Han yang membelah Seoul. Perseteruan Utara dan Selatan masih jauh dari usai, tapi Seoul, pusat kandang Macan Asia itu, seakan diam seribu bahasa. *** Catatan: Tulisan ini dan dua tulisan berikutnya, merupakan catatan khusus Drh. Chaidir sewaktu mengunjungi Korea Selatan, bersama 11 anggota DPRD pada 7 sampai 14 Oktober 1996

169


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Perjalanan ke Korea Selatan (2) SDA Terbatas, SDM Oke Filsuf terkenal dari India, Rabindranath Tagore, suatu kali pemah berujar: "Dalam zaman keemasan Asia, Korea adalah salah satu pembawa obor". Korea memang tercatat sebagai salah satu negeri tertua di dunia yang memiliki riwayat panjang tentang sebuah keberhasilan, mulai dari Kerajaan Shilla sebelum Masehi sampai ke Dinasti Yi di awal abad ke-20. Tetapi Korea hari ini adalah sebuah negeri yang terbelah: Sebuah kondisi yang dipaksakan setelah Perang Dunia II. Di utara adalah Republik Rakyat Korea yang komunis, biasa disebut Korea Utara. Sedikit lebih luas wilayahnya tetapi jauh lebih sedikit penduduknya. Di selatan, adalah Republik Korea yang biasa disebut Korea Selatan, menganut paham liberal. Penduduknya sekitat 45 juta jiwa atau dua kali lipat dari Korea Utara. Sempadan kedua Korea itu adalah sebuah wilayah demiliterisasi selebar 4 kilometer, yang membentang sepanjang 242 km dari muara Sungai Han yang berlumpur di barat sampai ke pegunungan Sotak yang perkasa di rimur. Kalaulah garis sempadan ini bisa bercerita, tentu akan banyak sekali ceritanya tentang insiden perseteruan kedua Korea ini. Setelah gencatan senjata tahun l953, Korsel melakukan crash program untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran. Mereka dihadapkan pada posisi sulit karena tidak memiliki Sumber Daya Alam yang memadai. Hampir 70% dari wilayahnya berupa pegunungan yang tersusun dari bebatuan jenis gneiss dan granit. Lahan pertanian sangat terbatas. Tetapi justru salah satu tonggak penting dalam pembangunan ekonomi Korsel adalah keberhasilan mereka swasembada beras mulai tahun 1987. Swasembada beras tercapai setelah Korsel melakukan modernisasi 170


drh. Chaidir, MM


1998

pertanian melalui mekanisasi peralatan dan perlengkapan, peningkatan kualitas bibit padi melalui transplantasi, meningkatkan produksi pupuk dalam jumlah yang melimpah dan menerapkan teknologi pengolahan pasca panen. Mulai tahun 1989, Korsel sudah surplus beras lebih dari 5 juta ton pertahun. Tonggak penting lainnya yang mempengaruhi perekonomian Korsel adalah pengembangan industri. Sampai dengan tahun 1960, Korsel pada dasarnya adalah negara agraris, mereka belum memproduksi baja, petrokimia, tanker, mobil, atau fiber glass. Hanya ada pabrik kertas dengan sistim yang lama dan industri tekstil. Industri eiektronika masih dalam tahap bayi, hanya memproduksi bola lampu dan tabung vacuum untuk radio. Perkembangan industri modern baru dimulai setelah Korsel menerapkan Rencana Pembangunan Ekonomi Lima Tahun 1 19621966. Karakter ekonomi Korsel pun berubah. Perusahaan minyak Korea mulai berdiri tahun 1964, kemudian diikuti dengan pembangunan industry petrokimia terpadu tahun 1966 yang memiliki multiplier effect sangat luas. Dalam tahun 1980, berdiri pula Perusahaan minyak Korea-Iran, Ssangyong Oil Refinery. Produksi munyak meningkat dari 4,8 juta barrel tahun 1964 menajadi 257,5 juta barrel tahun 1985. Pembangunan industri petrokimia diikuti pula dengan pengembangan industri permesinan. Sejak itu, pola produksi bergeser dari produksi mesin-mesin pertanian seperti, power tillers, traktor, dan pompa air ke industri mesin berat. Adanya Undang-undang Elektronika tahun 1969 dan pelaksanaannya berupa Rencana Pembangunan Industri Elektronika 8 tahun (1969-1976), membawa pertumbuhan yang cepat dari industri elektronika, bahkan tahun 1980 Korsel sudah menjadi 10 besar dunia sebagai produsen barang-barang elektronika, nilai ekspor mencapai 4,2 triliun dolar Amerika pada tahun 1985.

171


drh. Chaidir, MM


1998

Dengan penyelesaian pabrik besi dan baja terpadu tahun 1973, industri berat Korsel juga melangkah maju, bahkan dewasa ini termasuk 14 besar produsen baja mentah dunia. Maka kemudian tidak heran bilamana perusahaan motor Hyundai yang telah berdiri sejak tahun 1968, banting stir dari pabrik asembling menjadi pabrik pembuatan mobil. Setelah itu menyusul Daewoo Motor, Kia Motor dan Ssangyong Motor berkompetisi di lapangan, memprodnksi mobil, bus, truck dan sepeda motor. Tahun 1980 Hyundai memperkenalkan dan mengekspor mobil kecil dengan nama excel, kemudian menyusul mobil ukuran medium [Sonata]. Maka Korsel pun menjadi sebuah negara pengekspor mobil sambil memenuhi seluruh permintaan dalam negeri. KIA Motor bahkan menjalin kerjasama dengan mitra dagangnya di Indonesia untuk memproduksi jenis Mobil Nasional [Mobnas] Indonesia yang diberi nama TIMOR. Proyek ini menjadi kontroversial di dalam negeri Korsel sendiri karena menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat permobilan, karena Hyundai, Daewoo dan Ssangyong merasa ditinggalkan. Aspek lain yang sangat penting dalam fenomena pembangunan ekonorni Korsel adalah berkembangnya industri perkapalan, industri pupuk, dan industri pulp & paper. Industri perkapalan bahkan sudah termasuk 4 besar di dunia. Perkembangan industri yang sangat pesat menyebabkan berkembangnya kawasan industri. Kawasan Industri Inch'on di Seoul merupakan Kawasan Industri terbesar. Migrasi tenaga kerjapun terjadi dari rural ke beberapa Kawasan Industri yang terbesar di kawasankawasan strategis Korsel. *** Ketika Rombongan DPRD Riau diterima oleh Duta Besar RI di Korea Selatan, Bapak Singgih Hadipranowo, di Kedutaan Besar RI di Yoido, sebuah kawasan bisnis yang terkemuka di Seoul, kami 172


drh. Chaidir, MM


1998

mendapatkan penjelasan mengenai latarbelakang bagaimana Korsel bisa bangkit dari negeri yang babak belur karena perang menjadi sebuah negara industri yang terkemuka. Padahal Sumber Daya Alamnya sangat terbatas. Bayangfcan, hanya 30% dari seluruh wilayah negerinya yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Di samping SDA yang terbatas, Korsel dihadapkan dengan hambatan musim. Mereka mengenai empat musim; panas, gugur, dingin dan musim semi. Di penghujung musim gugur dan selama musim dingin, praktis tidak ada kegiatan pertanian yang bisa dilakukan. Kondisi alam yang sulit ini telah membentuk karakter mereka menjadi manusia-manusia yang ulet, tangguh dan selalu ingin menang. Penulis Barat melukiskan, bangsa Korea sebagai bangsa yang giat, banyak akal, dan mengembangkan industrinya dengan semangat tinggi. Ada monumen-monumen yang melambangkan orang-orang Korea sebagai pekerja keras dan penuh inisiatif. "Masyarakat Korea adalah sebuah masyarakat yang memiliki kemauan yang keras dan mereka pantang kehilangan muka," kata Duta Besar. Sukses Jepang, negeri tetangganya, menjadi negara industri yang paling terkemuka di dunia, merupakan cambuk bagi Korsel untuk membuktikan bahwa sumber daya manusia dan kualitas bangsa Korea tidak kalah dari Jepang. Jepang adalah bangsa yang pernah menjajah Korea selama 35 tahun. Pada tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dan pada saat yang sama terpaksa melepas semua negara jajahannya termasuk Korea dan Indonesia, khususnya setelah Hirosima dan Nagasaki dibom oleh Amerika. Cambuk itu memang sangat besar pengaruhnya dalam memotivasi Korea Selatan untuk menjadi lebih baik dari Jepang. Dan hal itu mereka buktikan ketika Seoul menjadi tuan rumah Olympiade ke-24 tahun 1988. Ulympiade musim panas Seoul merupakan olympiade terbesar dalam sejarah; 160 kontingen dari 167 anggota Komite Olympiade Internasional [IOC] ikut berpartisipasi.

173


drh. Chaidir, MM


1998

Olympiade Seoul yang spektakuler merupakan sebuah atraksi yang menyita perhatian dunia, dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Korsel untuk membangun sebuah imej dalam komunitas internasional dan mendongkrak rasa percaya diri yang lebih besar dari bangsa Korea. Mereka telah membuktikan bahwa mereka lebih baik dari Jepang, paling tidak dalam peringkat perolehan medali emas. Tahun 2002 nanti, Korsel dan Jepang akan menjadi tuan rumah bersama dalam menyelenggarakan sebuah kejuaraan akbar, Piala Dunia Sepakbola, dan kalau jadi terselenggara, itu adalah untuk pertama kalinya kejuaraan Piala Dunia yang paling bergengsi itu diselenggarakan di Asia. *** Terlepas dari etos kerja mesyarakat Korsel yang memang tinggi, peran Amerika dalam proses industrialisasi di Korsel, tidak dapat dipungkiri. Apa yang dicapai oleh Korsel hari ini adalah refleksi dari suksesnya aliansi Korsel-Amerika untuk mengakhiri perang dan menghalangi agresi dari utara semenjak tahun 1953. Hubungan yang telah bertahun-tahun dan masih tetap berlanjut, telah memberikan sebuah hasil pembangunan dan keuntungan yang mencolok bagi Korsel, dan telah menumbuhkan kepercayaan diri pada level yang tinggi bagi masyarakat Korsel. Suatu hal yang menarik untuk dicermati dewasa ini di Korsel adalah berkembangnya paham anti pemerintah dan anti Amerika. Ini tentu fenomena lain dari Korsel. generasi tua menempatkan Amerika sebagai "Malaikat" pembebas dan penyelamat, dan menyadari Amerikalah yang membantu menciptakan habitat yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya macan Asia itu secara fantastik. Tetapi ada kelompok-kelompok mahasiswa yang terpancing propoganda Korea Utara sehingga menjadi radikal dan selalau menentang 174


drh. Chaidir, MM


1998

pemerintah melalui demokrasi yang beringas. Kelompok mahasiswa radikal ini mengemas kemarahannya terhadap cara pemerintah memerankan skenario hubungan perdagangan Korsel dengan Amerika. Amerika dianggap tidak fair dalam menjalin perdagangan dengan Korsel. Tetapi tampaknya kelompok radikal ini tidak sampai menganggu Amerika. Mayoritas orang-orang Amerika yang tinggal atau pernah tinggal di Korsel, menyadari bahwa warga Korsel adalah orang-orang yang bersahabat dan teramah di dunia. Nah?

175


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Perjalanan ke Korea Selatan (3) Antara Ginseng dan Cumi Goreng Menyebut Korea, tentu terbayang ginseng. Ginseng seakan identik dengan Korea. Banyak yang percaya, ginseng ampuh sebagai doping yang membuat manusia-manusia Korea menjadi tangguh. SDM yang tangguh membuat Korea mampu bangkit dalam tempo yang relatif singkat setelah babak belur karena Perang Korea 1950-1953. Perekonomian mereka meroket dan berhasil menempatkan diri menjadi salah satu negara industri yang disegani dunia. Adakah itu karena ginseng? Dalam buku The Business of Korean Culture yang ditulis oleh Richard Saccone, atau bahkan dalam buku Introduction to Korean History and culture, karangan Andrew C Nahm, yang banyak dipakai sebagai referensi, saya tidafc menemukan uraian tentang Ginseng. Entah dalam buku-buku referensi yang berbahasa Korea. Ataukah Ginseng hanya mitos? Barangkali ginseng memang memiliki khasiat yang luar biasa dan komoditi yang bagus untuk diperdagangkan. Pada agen resmi penjual ginseng yang terletak di pusat kota Seoul, harganya relatif cukup mahal, bervariasi dari 100 dolar sampai 500 dolar Amerika per paket dalam berbagai bentuk kemasan. Bentuknya macam-macam, mulai dari sirup, pil, kapsul, atau yang sudah dikemas bersama kopi dan teh pun ada. Ketika saya coba membandingkan dengan harga di luar yang lebih muraah, mereka menangkis dengan ketus, yang di luar itu, mutunya tidak dijamin oleh pemerintah, tetapi kalau produk ginseng yang dijual agen, ditanggung 100 % asli. Barangkali ini jurus dagang, dan kita tentu sulit mengkonfirmasikannya. Pemandu wisata kami, Miss Melody, bercerita, barangkali ini juga jurus pemasaran ginseng, bahwa seorang turis Amerika menyuratinya, turis yang sudah tua itu memperoleh bayi lagi setelah menenggak cukup banyak ginseng selama tournya di Korsel dan membeli Ginseng yang asli. "Tapi 176


drh. Chaidir, MM


1998

tolong jangan banyak-banyak minum ginseng sore hari, sebab itu akan membuat Anda terasa senantiasa segar dan tidak akan bisa tidur semalaman," ujarnya. Miss melody tentu tidak tahu kalau di Pekanbaru dewasa ini juga ada obat penyegar yang lebih dahsyat, yang membuat orang mampu berdisko sambil menggeleng-gelengkan kepalanya sehari semalam nonstop. Ginseng memang ditanam secara luas di ladang-ladang sebagai tanaman komersial. Tanaman ini sangat rakus akan unsur hara tanah. Berdasarkan peneiitian, iahan yang pernah ditanami ginseng menjadi kurus, hara tanah habis disedot ginseng, sehiagga apa bila khan tersebut kemudian ditanami dengan tanaman lain setelah ginsengnya dipanen, tanaman ini akan menjadi kerdil. Nah, yang ini secara logika dapat dicerna mengapa ginseng memiliki banyak khasiat. Ginseng boleh menjadi "trade mark" Korea, tetapi yang menarik untuk dicermati, dan agaknya sangat mempunyai korelasi dengan gizi dan kesehatan masyarakatnya dan akhirnya bermuara pada kualitas SDM, adalah mengenai pola makan. Kebiasaan makan masyarakat Korsel tidak berbeda jauh dengan tetangganya, Jepang. Mereka gemar makan ikan dan produk lainnya yang berasal dari laut. Bahan-bahan tersebut dimasak dengan cara yang sehat, yakni direbus dengan seadanya dan langsung disantap ketika masih hangat. Apa yang diungkapkan oleh Menteri Pangan kita Prof. DR. Ibrahim Hasan dalam pidatonya ketika membuka Simposium Sagu Internasional di Pekanbaru baru-baru ini, bagi saya sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa pola makan yang proporsional dan sehat itu adalah pola makan Jepang. Menu makan mereka berimbang secara proporsional antara karbohidrat, lemak dan protein. Orang Amerika makan terlalu banyak lemak, sedangkan orang Indonesia makan terlalu banyak karbohidrat. Nasi, ketela, sagu, mie, semua itu terlalu banyak dijejalkan ke dalam tubuh kita. Tapi susahnya, kebiasaan makan seperti orang Korea itu, sulit diterima selera, walaupun disadari makanan tersebut bergizi tinggi. 177


drh. Chaidir, MM


1998

Cumi goreng dapat ditemui dengan mudah di setiap pojok tempat hiburan atau keramaian, persis seperti orang berjualan tahu pong atau ubi goreng di tempat kita. Remajanya pun gemar sekali mengunyah-ngunyah cumi goreng, layaknya laksana popcorn di tempat kita. Tentu dengan mudah kita dapat membedakan beberapa protein yang terdapat dalam cumi goreng. Kebiasaan makan cumi goreng saja sudah memiliki nilai tambah, apa lagi dikombinasikan dengan ginseng. *** SDM yang berkualitas, jelas tidak hanya ditentukan oleh pola menu dan makan. Oroig Korsel dididik Spartan dari kecil. Ajaran Konsfusius, yang banyak mempengaruhi pola sikap dan tingkah laku orang-orang Korea, memberikan pemahaman penting untuk menghargai pendidikan. Masyarakat Korea benar-benar menaruh respek kepada orang-orang yang berpendidikan dan menempatkaan guru pada posisi yang terhormat. Sebenarnya prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan Korsel bersifat universal, seperti mengembangkan spirit nasional, konsep tentang kebijakan, konsep tentang kewajiban, tanggung jawab terhadap tugas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, persatuan dan kesatuan serta konsep hidup harmonis sesama manusia. Semua orang hams memberikan konstribusi kepada peningkatan kesejahteraan umat manusia dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Sebenarnya intensitas proses belajar-mengajar di Korsel sempat menurun akibat perang. Lebih dari separoh gedung-gedung sekolah menjadi puing-puing. Selama perang aktivitas belajarmengajar dilakukan di tenda-tenda darurat dan di barak-barak sementara, di wilayah-wilayah yang tidak diduduki oleh tentara komunis.

178


drh. Chaidir, MM


1998

Setelah perang, sistem pendidikan direhabilitasi dengan penuh semangat, dengan bantuan Amerika dan PBB. Fasilitas fisik kembali dibangun dan kualitas program belajar-mengajar ditingkatkan dalam tempo singkat. Perencanaan program pendidikan dikontrol dengan hati-hati, dan dengan didukung oleh semangat yang tinggi telah membawa pembangunan pendidikan maju dengan cepat baik kuantitas maupun kualitas. Di samping prinsip-prinsip dasar pendidikan yang telah dimiliki, Korsel mendefenisikan tujuan pendidikan mereka. Pertama, membangun dasar sipiritual dalam proses regenerasi bangsa. Kedua, menciptakan gambaran manusia Korea baru, dan Ketiga, peningkatan pengetahuan terhadap sejarah dan masalah-masalah nasional. Penekanan ini penting bagi Korsel untuk meningkatkan kewaspadaan nasional mereka melawan agresivitas Korea Utara yang sistematis. Dalam sistem sekolah formal, Korsel sama dengan kita, enam tahun Sekolah Dasar, tiga tahun SLP, tiga tahun SLA dan kemudian Perguruan Tinggi. Semenjak tahun 1969, Korsel sudah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Ujian masuk SLP dihapuskan, dan dengan langkah ini, 99,2 % lulusan dapat melanjutkan ke pendidikan SLP. Kemudian semenjak tahun 1973, ujian masuk SLA juga di hapuskan, tetapi ujian masuk Perguruan tinggi tetap dilakukan. Dewasa ini rata-rata 55% lulusan SLA diterima di Perguruan Tinggi. Tetapi untuk masuk ke dalam kelompok yang 55% itu tidak mudah, nilainya harus sangat baik. Bangku SMA memang tahap yang paling menentukan bagi masa depan seorang remaja Korsel. Dia akan menjadi orang-orang yang sukses di belakang hari atau tidak, banyak ditentukan pada tahap ini. Oleh karena itu, pada tahap ini pendidikan sangat Spartan. Jam pelajaran resmi memang hanya dari pukul 09.00 s/d 16.00, tetapi kemudian tanpa kembali ke rumah, mereka melanjutkan lagi dengan jam ekstra sampai pukul 22:00. Dampak negatifnya ada, siswa yang gagal merasa malu sehingga ada yang bunuh diri atau bahkan salah satu orang tuanya yang bunuh diri. 179


drh. Chaidir, MM


1998

Kesungguhan Korsel dalam menggembleng SDM-nya terlihat dari ketetapan pendiriannya untuk memilih cara terbaik dalam mendukung keberhasilan program pendidikannya. Di tingkat SLP dan SLA, pelajar putra dan putri dipisah sckolahnya. Argumentasinya: survey membuktikan, hasil pemisahan lebih bagus dari pada hasil dicampur. Pelajar putri juga jangan harap bergaya ria ke sekolah dengan rambut terurai panjang sebahu. No way! Rambutnya harus dipotong pendek sebatas telinga. Pemerintah Korsel juga telah melakukan usaha-usaha besar untuk mengembangkan pendidikan sains dan teknologi. Hasilnya, dalam tahun 1967, mereka mendirikan Kementrian Iptek, dan tahun 1971 didirikan pula Institut Iptek lanjutan, diikuti kemudian pembentukan sebuah Kota Sains di dekat Teajon tahun 1974. Institusiinstitusi ini diciptakan untuk meningkatkan riset dan pengembangan iptek baru dan menyelaraskan kerjasama antara Kementrian Pendidikan dan Iptek dengan pendidikan sains pada semua level sekolah untuk menumbuhkan jumlah ilmuan, teknolog dan pekerjapekerja terampil. Menurut informasi yang diperoleh, Korsel mencetak lebih dari 400 orang Ph.D [Doktor] per tahun. Dengan keikutsertaan Sekolah swasta memainkan peranan penting di semua tingkat pendidikan, maka dewasa ini, hampir sepertiga dari keseluruhan sekitar 45 juta penduduk Korsel adalah pelajar. Oleh karenanya tidak heran bila tingkat pendidikan rata-rata di Korsel cukup tinggi, yakni SMA plus. Apa yang diperlihatkan oleh Miss Chae Hee Seung [28] atau lebih populer dengan panggilan Miss Melody, pemandu wisata rombongan selama berada di Korea, agaknya adalah contoh soal, bagaimana tingginya apresiasi orang Korea terhadap tugas dan profesinya. Pemandu wisata ini sangat piawai dan profesional. Caranya menghidupkan suasana, menegakkan disiplin rombongan sehingga terasa bukan merupakan beban Caranya memberikan apresiasi kepada pengemudi, caranya menempatkan diri secara pas 180


drh. Chaidir, MM


1998

kepada setiap anggota rombongan, menampakkan dirinya sebagai produk dari sistem pendidikan yang keras. Miss Melody adalah salah seorang dari 25 orang pemandu wisata profesional [berbahasa Inggeris] yang dimiliki oleh Lotte Travel, sebuah Biro Perjalanan yang terkenal di Korsel. la seorang sarjana Sastra Perancis, cerdas dan candle, tetapi lebih dari itu semua, ia sangat familiar dan mampu memberikan penjelasan terhadap banyak hal yang ditanyakan rombongan. Semua paket acara di Korsel berjalan dengan rapi dan tepat waktu. Kepentingan rombongan adalah segala-galanya bagi Melody. Ada banyak kesamaan antara Indonesia dan Korsel, menurut Dubes RI di Korsel Bapak Singgih Hadipranowo, yaitu sama-sama bekas jajahan Jepang, sama-sama merdeka Tahun 1945, sama-sama diajar menghormati dan menghargai ortu dan guru, sama-sama melakukan program wajib belajar 9 tahun. Tapi kerena input berbeda maka output pun menjadi tidak sama

181


drh. Chaidir, MM


1998

Tersanjung Ketika Dr. M, Menyebut Riau Dari kejauhan gedung megah bertingkat 38 di pusat metropolitan Kuala Lumpur itu, memberi kesan kita seakan berada di Indonesia. Bendera merah putih kelihatan dominan di mana-mana. Dari dekat barulah kelihatan dengan jelas, di bagian tengah bendera merah putih itu ada lingkaran kuning bergambar keris berwarna hitam di tengahnya. Itulah bendera UMNO, sebuah partai politik terbesar, partai orang Melayu yang berkuasa di Malaysia. Dalam 10 kali Pemilihan Umum yang telah diselenggarakan oleh negara jiran ini, semenjak tahun 1959 UMNO yang bergabung dalam koalisasi Barisan Nasional, selalu menang dengan single majority. Maka berdasarkan konstitusi Malaysia, siapapun yang menjadi Presiden UMNO dan Wakil Presiden UMNO akan langsung dilantik oleh Raja yang Dipertuan Agung menjadi Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Oleh karena itu timbul kesan di Malaysia, Perhimpunan Agung UMNO, lebih penting daripada pemilihan Umum. Asurnsi umum di negeri jiran itu, pemilu hanya akan menentukan berapa persen kemenangan UMNO, tetapi Perhimpunan Agung [PA] UMNO akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Malaysia. Kesan itu agaknya beralasan, sebab selama beberapa hari, semua surat kabar utama Malaysia, seperd Berita Harian, Utusan, The New Straits Times, The Sun, hampir 90 persen isinya hanya memuat pemberitaan sekitar PA UMNO. Semua petinggi Malaysia pun tumpahruah di gedung UMNO itu. Lantai I sampai dengan V penuh sesak, apalagi di aula Putra World Trade Center dimana acara pembukaan PA UMNO diselenggarakan. Hotel berbintang lima “Tan Pacific Hotel" yang berada dalam komplek gedung UMNO itu, juga dijejali oleh peserta dan pemerhati PA UMNO termasuk para pengembiranya. Pria umumnya memakai baju teluk belanga dan wanitanya memakai baju

182


drh. Chaidir, MM


1998

kurung. Warna merah putih, warna kebanggaan UMNO, merupakan warna yang dominan. Mengenai warna merah putih ini, Datuk Zainal Abidin Zein, Wakil Mendagri Malaysia yang berasal dari Bagian Bagan Serai, Perak, saat makan malam bersama saya, menjawab santai, "Itulah tanda kita berkawan, jangankan bendera, dulu pun waktu kecil, saya dan kawankawan sebaya di Perak setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya," ujar Datuk Zainal. Dia pun menyanyikan satu bait lagu kebangsaan kita itu dengan pas. Sebagai seorang Wakil Mendagri Malaysia, Datuk Zainal Abidin Zein sebenarnya tergolong seorang pejabat penting, tapi menurut saya sikapnya sangat familiar, penuh dengan nuansa persaudaraan. Tidak ada kesan bahwa dia adalah sseorang pejabat tinggi. Yang menandakan dia orang terpandang adalah, Datuk Zainal Abidin disalami oleh banyak orang. Setiap orang yang melewati meja kami menyalaminya, dan Datuk Zainal selalu mengenalkan saya, "Ini YB [Yang Berhormat] Speaker Dewan Perwakilan Rakyat Riau," katanya. Kesan persaudaraan yang Islami mi pula yang terpancar dari keagungan PA UMNO, dekorasi panggung utama dihias dengan ornamen Island; di latar belakang panggung ada 21 buah replika kubah masjid yang berwarna kuning keemasan terlihat megah. Di atas tulisan Perhimpunan Agung UMNO, di latar belakang, tertulis pula sepotong ayat suci Al Qur'an, "Wa'tashimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu", lengkap tertulis dengan maknanya: "Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Islam dan janganlah kamu berpecah belah". PA UMNO diselenggarakan sekali dalam tiga tahun. Menurut catatan panitia, Perhimpunan Agung tahun 2000 ini adalah yang paling ramai dihadiri oleh anggota UMNO. Tidak kurang 4000 orang hadir dalam aula Putra World Trade Center pada upacara pembukaan pagi itu. Sementara di luar aula dan beberapa lantai di bawahnya juga dipenuhi oleh para penggembira yang tidak diperbolehkan masuk ke

183


drh. Chaidir, MM


1998

aula. Tapi untuk memuaskan mereka yang berada di luar aula, di lantai tiga di pasang sebuah monitor raksasa ukuran 3x5 meter. Dalam kata pengantarnya, Sekjen UMNO, Tan Sri Khalil Yaakob, mengumumkan anggota UMNO per 31 Desember l999 adalah 2.813;625 orang meliputi 17.909 Cabang dan 165 Bagian. Setiap Bagian mengirim 12 Perutusan untuk PA UMNO yang dipilih melalui musyawarah tingkat Bagian. Dengan demikian maka yang mempunyai hak suara dalam PA tersebut adalah sejumlah 1980 Perutusan. Ada dua alasan kenapa PA UMNO Tahun 2000 ini sangat meriah, pertama adalah karena PA pertama pada Alat baru, dan kedua, karena UMNO terlecut oleh hasil Pemilu Malaysia tahun 1999 yang kurang mengembirakan. Kemenangan UMNO dalam Pemilu 1999 tidak telak seperti Pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan sekarang UMNO kehilangan dua Negeri Bagian yang jatuh ke tangan PAS [Partai Islam Se-Malaysia] yakni Kelantan dan Terengganu. Bergabung dengan pemerhati khas dari 16 negara, termasuk tiga Partai Politik dari Jakarta, yakni Partai Golkar, PDIP dan PAN, saya bersama H Sudarman A Ade [Sekretaris DPW PAN Riau] pukul 08.00 waktu setempat telah berada di aula untuk mencari tempat duduk bagi pemerhati khas. Datuk Zainal Abidin Zein memang mengingatkan agar kami datang cepat. Pukul 08.55 Datuk Sen Dr Mahathir Mohamad tiba dengan diiringi suara kompang yang bertalu-talu. Ternyata Dr Mahathir masih mengikuti upacara penaikan bendera UMNO di halaman gedung. Tapi seluruh peserta PA yang sudah berada di aula dapat mengikuti setiap gerakan Dr Mahathir melalui monitor raksasa yang terdapat dilatarbelakang panggung kehormatan. Tidak seperti lazimnya di negeri kita, Dr Mahathir bersama Sekjen UMNO langsung menggerek bendera UMNO sampai selesai. Pukul 09.25 Dr Mahathir memasuki aula. Memakai teluk belanga biru langit dengan kain sarung bermotif hijau dan berpeci hitam. Dr Mahathir kelihatan santai menebar senyum. Menurut 184


drh. Chaidir, MM


1998

catatan saya, tepat pukul 10.05 Dr Mahathir menyampaikan pidato politiknya tanpa teks selama 115 menit. Pidato ini dipuji oleh pengamat sebagai pidato yang sarat dengan pesan moral dan sangat impressif. Dr. Mahathir juga menutup amanatnya dengan memimpin langsung pembacaan doa, sesuatu yang belum pernah dilakukannya dan agaknya juga belum pernah dilakukan pemimpin dunia manapun. Ihwal berdoa ini diberitakan secara luas oleh media cetak esok harinya. Peserta PA UMNO banyak yang terharu dan bahkan meneteskan air mata mendengar doa Dr Mahathir yang dilafaskan dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Menurut beberapa pengamat di Malaysia, doa Perdana Menteri jauh berbeda dengan doa pemimpin-pemimpin oposisi. Pemimpin oposisi berdoa agar UMNO tumbang, sedangkan doa Dr Mahathir intinya adalah meminta perlindungan, kekuatan iman, hidayat, restu, dan kejayaan bagi agama, bangsa dan negara Malaysia. Selesai acara pembukaan, bersama Agung Laksono, Fahmi Idris, Abdul Gafur, Azhar Romli, berlima kami dari partai Golkar diterima oleh Dr Mahathir di ruang khusus. Agung Laksono [Mantan Menpora] yang menjadi juru bicara, mengucapkan tahniah bahwa Dr Mahathir dipercaya kembali oleh UMNO untuk menduduki Presiden UMNO. Agung Laksono juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pidato politik Dr M dan kemudian memperkenalkan kami berlima sebagai pemerhati dari Partai Golkar Indonesia. "Ini yang terakhir, utusan Partai Golkar dari Riau," kata Agung sambil menunjuk saya. Dr M langsung merespon, "Oh dari Riau, Riau itu sama bahasanya dengan Johor," katanya. Terus terang saya merasa tersanjung. Dalam pertemuan yang singkat itu, Dr M memberikan pandangannya bahwa dia merasa bersyukur Indonesia cepat keluar dari krisis dan mengamati kondisi Indonesia dewasa ini sudah semakin membaik. "Masalah di Indonesia sangat berat, bahkan sepuluh kali lebih berat daripada masalah yang dihadapi Malaysia. Penduduk 185


drh. Chaidir, MM


1998

Indonesia kan sepuluh kali lipat dari Malaysia, jadi masalahnya juga sepuluh kali lebih berat," kata Dr Mahathir. Bangsa Melayu, menurut Dr Mahathir, tidak hanya menghadapi musuh dari luar berupa globalisasi tetapi juga secara internal dalam tubuh bangsa Melayu itu sendiri. Banyak orang-orang Melayu, tidak pandai mengekang nafsu, tidak memahami secara mendalam mengapa orang Melayu harus bersatu. Kita bertanggung jawab kepada bangsa Melayu, kata Dr Mahathir, disambut atau tidak disambut oleh orang Melayu itu sendiri. Tanggung jawab mestilah dipikul.

Catatan: Tulisan ini dan titlisan berikutnya, merupakan catatan perjalanan Drh. Chaidir ke Kuala Lumpur, menghadiri Perhimpunan Agung UMNO, dan diterbitkan di Riau Pos, 4 dan 5 Juli 2000

186


drh. Chaidir, MM


1998

Perseteruan Dua Harimau di Satu Bukit Kata orang, tak boleh ada dua harimau dalam satu bukit, tapi itu yang terjadi di Malaysia. Perseteruan PM Makysia Dr Mahathir Moharnad dengan mantan Timbalan Perdana Menteri Dr Anwar Ibrahim telah menjadi pembicaraan dua tahun terakhir ini. Perseteruan itu adalah perseteruan dua "harimau" dalam satu "bukit". Episode pertama dimenangkan oleh Dr Mahathir. Anwar dipecat dan terlempar ke dalam bui, dan bila tidak ada hal-hal yang luarbiasa terjadi, dia akan mendekarn disana sampai tahun 2005 nanti Kedua "harimau" itu, sayangnya semula berada dalam satu "bukit" yang bernama UMNO. Ketika perseteruan itu mencapai titik puncaknya pada tahun 1998, Dr Mahathir adalah Presiden UMNO dan Dr Anwar Ibrahim adalah Timbalan Presiden UMNO. Tidak ada pilihan lain, salah satu "harimau" memang terpaksa hengkang dari "bukit" itu. Bagi UMNO [United Malay National Organization -Pertumbuhan Kebangsaan Mekyu Bersatu], sebuah partai politik orang Melayu dan merupakan partai politik terbesar di Malaysia, perseteruan itu merupakan bencana besar. Melayu Malaysia pun pecah. Wan Azizah, isteri Dr Anwar Ibrahim, hengkang dari UMNO beserta pengikutnya, dan mendirikan Partai KeADILan. Bersama dengan anak remajanya Nurul Izzah [20 tahun] yang sangat brilian, Wan Azizah memperoleh simpati yang cukup besar terutama dari kaum Melayu . Dalam Pernilu 1999, Partai KeADILan langsung memperoleh 5 kursi di Parlemen Malaysia. Kutub baru orang Melayu Malaysia pun terbentuk. Sebelum berdirinya Partai KeADILan, boleh dikata hanya ada dua kutub Melayu di Malaysia yakni UMNO dan PAS [Partai Islam SeMalaysia], kini kutub itu telah bertambah. Ketika Anwar masih berada dalam barisan UMNO, PAS sering memanfaatkan kasus Anwar sebagai alat untuk memojokkan UMNO. Tetapi ketika Anwar dipecat dari

187


drh. Chaidir, MM


1998

UMNO, dan isterinya mendirikan Partai KeADILan, PAS memanfaatkan kasus Anwar untuk memancing simpati pemilih. Partai KeADILan pun langsung digandeng oleh PAS untuk bergabung dalam koalisasi Barisan Alternatif. Saling tuding antara kubu UMNO di satu sisi dengan kubu PAS dan partai KeADILan di sisi lain tidak terhindarkan. UMNO dihujat sebagai partai yang zalim, otoriter, tidak demokratis, diskriminatif, anti Islam, sementara UMNO pula menghujat PAS sebagai fundamentalis, terlalu latah mengatasnamakan kepentingan orang Melayu dan Islam, isu yang dikembangkan terlalu sempit dan pada akhirnya justru akan membawa Melayu dan bahkan Islam di Malaysia ke pinggir jurang. Partai KeADILan pula dituding oleh UMNO sebagai partai yang katanya memperjuangkan "rule of law", tetapi sebenarnya menolak rule of law. Contohnya, Partai KeADILan berjuang untuk memberikan pengecualian hukum kepada Dr. Anwar Ibrahim. Dr. Anwar tidak boleh didakwa, tidak boleh dibuktikan bersalah dan tidak boleh dipenjarakan. "Apakah yang begini dinamakan rule of law, bersalah atau benarnya seseorang harus dibuktikan di depan pengadilan," tegas Dr Mahathir. Dr. Mahathir Nampak kesal karena isteri Dr. Anwar Ibrahim ingin menyeret kasus suaminya ke dalam wilayah pelanggaran HAM untuk memancing simpati pihak luar negeri. Pelanggaran harus diselesaikan menurut rule of law tidak secara politik. Penyelesaian politik adalah melalui pemilihan umum. Menurut Dr. Mahathir, Kerajaan Malaysia akan dikutuk apabila Dr. Anwar Ibrahim ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri [ISA-Internal Security Act]. Dr Anwar tidak di tahan di bawah ISA, pengadilannya terbuka, dia dibek oleh 9 orang Pengacara. Pengadilannya diberi waktu yang lama. Dr Anwar juga diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan politik dan diberi keistimewaan-keistimewaan dalam persidangan. Namun orang masih saja menganggap hakim bersubahat dengan Perdana Menteri. 188


drh. Chaidir, MM


1998

Pilihan Raya Umum [Pemilu] Malaysia tanggal 29 November 1999 tahun lalu dilaksanakan dalam situasi yang kurang menguntungkan UMNO, dan hasilnya memang sebuah pil pahit. Di samping Kelantan yang belum pernah tertaklukkan oleh UMNO, Negeri Terengganu pun lesap ke tangan PAS. Orang Melayu Malaysia boleh dikata kini terpecah tiga, pendukung UMNO, pendukung PAS dan pendukungPartai KeADILan. Koalisasi permanen Barisan Nasional yang dimotori oleh UMNO memang masih menang dengan mayoritas tunggal [lebih dari dua pertiga kursi di Parlemen Malaysia] dan menguasai 11 Negeri Bagian, tetapi bagi UMNO sendiri hasil Pemilu 1999 itu merupakan pukulan telak. Khusus untuk konstituen UMNO, perolehan suaranya menurun dari 60,8 persen dalam Pemilu 1995 menjadi 48,6 persen dalam Pemilu 1999. Sementara PAS sendiri perolehan suaranya melonjak drastis, sehingga jumlah kursinya di Parlemen meningkat dari 7 kursi (1995) menjadi 27 kursi pada tahun 1999. Banyak pengamat di Malaysia memberikan komentar bahwa hasil Pemilu merupakan "kekalahan" bagi UMNO, sebab pemilih orang Melayu sebenarnya banyak yang lari ke PAS dan Partai KeADILan. UMNO tertolong oleh partai-partai lain yang merupakan kawan setianya di Barisan Nasional, seperti MCA [partai etnik Cina], MIC [partai etnik India] dan Partai Gerakan. Pengamat politik di Malaysia juga menggambarkan bahwa hasil Pemilu 1999 itu menunjukkan perpecahan yang serius di kalangan masyarakat Melayu Malaysia. "Apabila ini tidak disadari dan orang Melayu tidak berjaga-jaga, besar kemungkinan yang digendong berciciran", kata Presiden UMNO Dr. Mahathir dalam pidato politiknya ketika membuka Perhimpunan Agung [Konggres Nasional] UMNO di Kuala Lumpur 11 Mei 2000 lalu. Adakah skenario global yang dimainkan pihak Barat untuk memperlemah UMNO dan mengobok-obok Malaysia ? Pertanyaan itu menurut pengamat di Malaysia bukan mengada-ada. Sebab dewasa ini 189


drh. Chaidir, MM


1998

hanya Malaysia yang sanggup mengkritik Barat dengan lantang. Oleh karena itu Barat merasa kurang selera dengan Malaysia. Salah satu caranya adalah dengan memprovokasi persaingan antara PAS dan UMNO, dan kuda tunggangannya adalah HAM dan domokrasi. Pidato Presiden UMNO, Dr. Mahathir, dalam pembukaan Perhimpunan Agung UMNO yang diberi tema "Perjuangan Belum Selesai", jelas sekali dimaksudkan untuk menggugah kembali semangat orang Melayu untuk bersatu padu. Hanya dengan bersatu padu orang Melayu itu akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perhimpunan Agung UMNO tahun 2000 ini agaknya sadar betul akan tantangan besar yang menghadang mereka. Konflik kepentingan nampaknya ada diman-mana. Di Malaysia pun tidak terkecuali. Ada orang Melayu yang ikut-ikutan pula menyokong pihak-pihak yang tidak suka dengan program Dasar Ekonomi Baru [DEB] Malaysia, dengan alasan yang kelihatannya masuk akal, yakni alasan yang persamaan hak. "Mereka lupa, kalau itu diturutkan rnaka sebagian besar orang Melayu Malaysia akan menjadi penumpang di negerinya sendiri. Saya tak habis pikir mengapa ada orang Melayu yang memperlemah perjuangan Melayu," kata Dr. Mahathir masygul. Padahal, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, langkah yang dibuat oleh Dr. Mahathir dalam memajukan Melayu dan Malaysia dewasa ini telah menampakkan hasil. Ekonomi Melayu telah terangkat dan berhasil mengimbangi dominasi perekonomian oleh etnik Cina. IMF semula sangat jengkel terhadap kebijakan Dr. Mahathir yang mematok nilai tukar Ringgit Malaysia terhadap dolar Amerika di awal krisis melanda rantau ini, tetapi sekarang langkah itu diakui. Memperindag kita baru-baru ini punya ide untuk melakukan hal yang sama, tetapi sudah barang tentu sangat terlambat dan sudah kehilangan momentum. Korban sudah terlanjur amat sangat besar. Untuk sementara kita cukup puas dengan penilaian internasional

190


drh. Chaidir, MM


1998

sebagai kiblat demokrasi baru. Entah bidak catur siapa sebetulnya yang kita mainkan? Rakyat bukan untuk demokrasi tetapi demokrasilah yang untuk rakyat, kata Dr. Mahathir. Agaknya dia sependapat dengan Lee Kwan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, "It’s not democracy make the people welfare, it is the discipline". Dalam bahasa yang lebih moderat barangkali begini: Demokrasi harus, tetapi disiplin mutlak, sebab tanpa disiplin, demokrasi akan menjadi anarki.

191


drh. Chaidir, MM


1998

BAGIAN LIMA MULAILAH BELAJAR DARI NEGARA LAIN

127


drh. Chaidir, MM


1998

Menyongsong Pilihan Raya Malaysia (1) Fenomena Mahathir Malaysia kembali menggelar Pilihan Raya (Pemilu), dan ini yang kesembilan kalinya diadakan sejak Malaysia merdeka tahun 1957. Para pengamat menilai, Pilihan Raya kali ini kurang menggema, bahkan dirasakan kalah seru dibandingkan dengan pertandingan antara Ghafar Baba dan Anwar Ibrahim dalam memperebutkan Wakil Ketua UMNO tahun 1993 lalu, yang dimenangkan oleh tokoh Anwar Ibrahim. Penilaian ini barangkali karena masa kampanye Pilihan Raya ini hanya satu minggu, atau boleh jadi karena hasil akhir Pilihan Raya ini sudah bisa diterka. Menurut pengamat, Pilihan Raya kali ini memang merupakan Pillihan Raya yang relatif enteng bagi Barisan Nasional [BN] dan UMNO, walaupun sempat terjadi kejutan ketika Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir memecat 34 anggota UMNO yang dianggap tidak loyal kepada partai. Kejutan kedua adalah memanasnya suhu politik di Penang, yang berawal dari kampanye proaktif Sekjen Partai Aksi Demokratik [DAP], Lim Kit Siang. Dr. Mahathir dan Lim kemudian terlibat saling tuding dan saling ancam, yang satu akan menyeret yang lain ke pengadilan. Itu dinamika. Namun kerikil-kerikil itu diramal tidak akan mampu membendung BN untuk kembali menang dengan mayoritas. Banyak faktor yang menyebabkan kokohnya BN. Utamanya adalah kemajuan pesat yang terakhir diperoleh Malaysia dalam dekade terakhir ini. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun, Malaysia disebut oleh pengamat politik sebagai anak macan ekonomi Asia yang tumbuh besar dengan cepat, sehingga telah bersiap-siap menjadi macan Asia sebagaimana layaknya Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura.

128


drh. Chaidir, MM


1998

Kiprah Mahathir sebagai pemimpin UMNO dan Pimpinan Koalisasi BN dan sekaligus pimpinan pemerintahan yang berhasil mengangkat harkat dan martabat puak Melayu Malaysia untuk berdiri sama tinggj duduk sama rendah dengan etnik Cina dan India dan bahkan mampu mengangkat gengsi Malaysia di mata internasional, menyebabkan beberapa isu politik yang biasanya sering diangkat oleh partai oposisi, tidak lagi aktual. Sebudah misalnya keterbelakangan etnik Melayu, ketidak-mampuan etnik Melayu bersaing dengan masyarakat berbilang kaum, isu pertambahan kaum, isu kepemimpinan UMNO di bawah Mahathir yang dinilai sekuler, dan sebagainya, semuanya sekarang menjadi kuno. Dengan kondisi yang demikian, maka The Ruling Party [Partai Pemerintah] diramalkan kembali menang mayoritas dengan mudah. "Pertempuran" kecil barangkali akan terjadi di Negeri Bagian Kelantan, di mana dalam Pilihan Raya sebelumnya "kalah keruk". Kekalahan UMNO waktu itu agaknya situasional. Dalarn pemilihan Presiden UMNO di Kelantan beberapa waktu sebelumnya, Tengku Razaleigh Hamzah yang mencoba menantang Dr. Mahathir, kalah dalam pertarungan. Kekalahan tersebut mengecewakan Tengku Razaleigh dan orang-orang sekampungnya di Kelantan. PAS menangkap peluang ini dan dengan mengekspioitasi isu agama yang sempit, meraih kemenangan mencolok di kampung halaman Tengku Razaleigh itu. Tapi akibatnya, dalam lima tahun terakhir, Negeri Kelantan relatif tertinggal pembangunannya. Baru-baru ini Dr Mahatir telah datang ke Kelantan, menjanjikan pembangunan bagi negeri ini bila mereka memilih UMNO. Bahkan dalam masa kampanye ini, BN [bersama UMNO] mengeluarkan manifesto untuk mengalokasikan dana sejumlah satu miliar ringgit atau sekitar Rp. 800 miliar bagi pembangunan proyek di Kelantan bila BN menang. Gaya rayuan Mahathir memang khas, sederhana tapi lugas. Bagaimana hasilnya? Besok sore barangkali kita sudah mendengar.

129


drh. Chaidir, MM


1998

Pilihan Raya dan Mahathir adalah ibarat aquarium dengan ikannya. Mahathir adalah ikannya yang lincah, yang tidak pernah membiarkan ikan lain tertidur sehingga membuaat aquarium penuh pesona. Dalam sejarah Pilihan Raya selama Malaysia merdeka, Dr. Mahathir selalu menjadi ujung tombak UMNO. Dr. Mahathir sering muncul dengan gagasan-gagasan yang onsinil. Karena sikapnya ini, Dr. Mahathir sering disebut tokoh kontroversial. Lee Kwan Yew, bahkan pernah menuduh Dr. Mahathk sebagai ultra Melayu karena komitmen keMelayuannya yang sangat kental, namun kemudian Lee Kwan Yew menyadari bahwa Dr. Mahathir sebenarnya adalah orang nasionalis tulen dan mereka memiliki banyak kesamaan dalam visi, terutama pendekatan social engineering dan pembangunan ekonomi di negeri masing-masing. Gagasan Mahatir untuk membuat Melayu tcrpandang, bukan berarti mengorbankan etnik lain. Ini yang kadang-kadang salah diartikan oleh pihak lain. Agaknya, latarbelakang pendidikan Dr. Mahathir ikut mempengaruhi corak kepemimpinannya. Berbeda dengan tiga orang Perdana Menteri sebelumnya, yang kesemuanya adalah lulusan Inggris, maka Dr. Mahatir adalah lulusan Fakultas Kedokteran di Penang, dia sangat populer sebagai dokter yang budiman, ringan langkah dan suka memberikan pertolongan. Dr. Mahathir tidak sungkan-sungkan menunjukkan sikap keberpihakannya kepada kaum Melayu. "Suku India bisa pulang ke kampungnya, suku Cina juga bisa pulang ke kampungnya, tapi suku Melayu mau pulang ke mana?" katanya dalam beberapa kesempatan. Dr mahathir memang selalu menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam bahasa yang sederhana kendati isunya rumit. Oleh karena itu kalau kita dengar pidatonya dalam bahasa melayu, bahasanya selalu bahasa rakyat biasa jarang sekali dengan bahasa tinggi yang penuh metafora. Zainudin Maidin, pengarang buku The Other Side of Mahathir, menyebut Mahathir adalah perdana menteri terbaik dari empat orang perdana menteri Malaysia. Wartawan senior dan kawan 130


drh. Chaidir, MM


1998

dekat Dr. Mahathir itu tentu sah-sah saja memberikan penilaian demikian. Barangkah, karena merasa sukses dan mendapatkan dukungan yang besar, Dr.. Mahathir masih ingin bertahan saampai tahun 2000 dan belum akan memberikan jalan bagi wakilnya Anwar Ibrahim. Apakah Anwar Ibrahim cukup sabar. Perhimpunan Agung UMNO tahun depan yang akan menentukannya. Ada beberapa masalah potensial yang senantiasa harus dihadapi oleh Dr. Mahathir dan UMNO. Yang pertama persaingan di elit partai yang setiap saat bisa muncul ke permukaan dan yang kedua adalah sikap Barat. Secara teoritis, kemenangan moyoritas UMNO dalam Pilihan Raya 1995 ini belum merupakan jaminan bagi kelanggengan posisinya sebagai Perdana Menteri. Tradisi demokrasi parlementer yang berkembang di Malaysia, menuntut dia harus mendapatkan mandat baru dari partainya, UMNO, dalam Perhimpunan Agung UMNO [semacam musyawarah UMNO] tahun depan. Sementara di sudut lain, ada beberapa tokoh yang mengincar Presiden Partai itu, karena dengan menjadi presiden partai otomatis akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Di Malaysia sah-sah saja bila seorang naib presiden partai menantang presiden partai, yang penting adalah dukungan. Tengku Razaleigh berduet dengan Musa Hitam pernah menantang duet Dr. Mahathir dan Ghafar Baba. Yang disebut pertama kalah, mereka terlempar dari UMNO. Dewasa ini, ada beberapa tokoh yang memiliki peluang bertanding dengan Dr. Mahathir untuk memperebutkanPresiden UMNO, yang paling besar peluangnya adalah Anwar Ibrahim, Wakil Presiden UMNO dan Wakil Perdana Menteri sekarang. Dukungan bagi Anwar Ibrahim, tokoh muda mantan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia [ABIM], tidak boleh diabatktm. Anwar telah membuktikan ketika ia menggulingkan Ghafar Baba sebagai Wakil Presiden UMNO tahun 1993 lalu. Waktu itu Dr. Mahathir sempat was-was akan peluang Ibrahim, karena Ghafar Baba adalah tokoh senior partai yang 131


drh. Chaidir, MM


1998

memiliki dukungan cukup solid. Konsekuensi yang dihadapi Anwar memang berat. Apabila dia kalah, maka dia harus hengkang dan melepaskan jabatannya di UMNO. Dr. Mahathir sekali lagi memperlihatkan keanehannya. Selaku Presiden UMNO, dia sebenarnya memiliki hak proregatif untuk menentukan siapa wakilnya. Ini tradisi UMNO sebagai bentuk manifestasi dukungan yang penuh terhadap Presiden Partai. Tapi Dr. Mahathir tidak menggunakan haknya. Dia membiarkan Ghafar Baba dan Anwar Ibrahim bertanding, kendati hatinya berpihak pada Anwar Ibrahim. Bagaimanapun Anwar Ibrahim tetaplah seorang pemuda yang tidak mau disuruh bersabar menunggu diberi "laluan" oleh seniornya. Peluang harus direbut sebagaimana yang diperlihatkannya terhadap Ghafar Baba. Dan tahun 2000, agaknya terlalu lama bagi Anwar Ibrahim dan dia barangkali tidak akan cukup bersabar. Ada beberapa tokoh lain yaang memiliki potensi dan mengintip posisi Presiden UMNO, sebut saja Tengku Razeigh, Musa Hitam , Ghafar Baba sendiri, dan jangan lupa konglomerat Melayu Daim Zainuddin dan tokoh tua Abdullah Badawi. Barat memang merasa kurang nyaman dengan kepemimpinan Dr. Mahathir. Penyebabnya jelas, karena Mahathir selalu menggugat sikap Barat yang tidak fair terhadap dunia Selatan. Barat dianggap ingin selalu menang sendiri dan selalu benar sendiri. Secara kebetulan pula, Barat beberapa kali "berurusan" dengan Dr. Mahathir, yang menonjol misalnya adalah kastis Bcndungan Paga«, yang pembangunannya mendapatkan bantuan dari Inggris. Koran Inggris menuduh Dr. Mahathir menerima suap sebanyak 50.000 USD. Kasus ini segera meledak menjadi krisis. Tapi yang tertimpa bukannya Dr. Mahathir, yang kena getahnya adalah Inggeris sendiri. Propaganda media massa Inggris yang ingin menyingkirkan Dr. Mahathir, justru menjadi senjata makan tuan, khususnya ketika Dr. Mahathir membatalkan semua kontrak dengan Inggeris sehingga menyebabkan perusahaan Inggeris mengalami kerugian jutaan poundsterling dan 132


drh. Chaidir, MM


1998

25.000 rakyat Inggris kehilangan pekerjaan. Masyarakat Inggris akhirnya minta maaf terhadap ulah media massanya. Perusahaan raksasa Inggris membuat iklan satu halaman penuh di seluruh koran Inggris pada tanggal 27 Februari 1994. "We are praud to work in Malaysitt' [kami bangga bekerja di Malaysia], kata mereka. Komentar Dr. Mahathir ringan saja. "Mengapa perusahaan-perusahaan Inggeris itu memperoleh uang dari Malaysia, jika akibatnya kami yang menanggung. Jika kami mau dicaci maki, sekurang-kurangnya kami tidak perlu mambayar untuk itu". lya, memang. Kasus digantungnya Kazin Barlow dan Brian Chambers, warga negara Australia pengedar dadah [candu] menyebabkan koor Barat secara beramai-ramai menjelek-jelekkan Malaysia, demikian juga ketika diusirnya dua wartawan Asean Wall Street Journal. Kampanye Asean Wall Street Journal di Amerika agar investor Amerika tidak masuk ke Malaysia, juga menjadi senjata makan tuan, ketika Amerika akhirnya menyadari bahwa mereka sudah ketinggalan dari jepang dalam investasi di Malaysia. Biarlah anjing menggonggong, begitulah kira-kira. Dr. Mahathir maju terus dengan wawasan 2020 nya membawa Malaysia ke depan menuju negeri yang maju dan modern. Pilihan Raya sebagai alat dan tidak boleh membuat sendi-sendi persatuan bangsa terpecah belah. Ini agaknya hal yang perlu diwaspadai oleh dr Mahathir dan UMNO. Sebab tradisi yang kurang nyaman rasanya apabila pihak yang kalah cenderung mendinkan partai baru. Demokrasi, kata Dr. Mahathir, memang harus berada di tangan orang yang tepat.

133


drh. Chaidir, MM


1998

Menyongsong Pilihan Raya Malaysia (2) Antara UMNO, DAP, dan PAS Hari ini Pilihan Raya Malaysia memasuki babak yang mendebarkan, karena secara serentak akan dilaksanakan di 13 Negeri Bagian yang ada di Semenanjung, setelah hari kemarin diselenggarakan di Sabah dan Serawak. Ekses kampanyepun telah mulai timbul ketika beberapa kerabat kerja TV-3 Malaysia terpaksa diangkat ke rumah sakit akibat dihajar oleh massa PAS di Kedah. Yang namanya massa, memang cenderung emosional, tidak peduli di Malaysia, til luuuiicsia, bahkaii ui Jcrniaii sckaiipuii. Gich sebab itu agaknya Dr.. Mahathir benar, menyediakan waktu kampanye nanya satu minggu, waktu terpeiidek y&ng masih diperbolehkan oleh Undang-undang Pilihan Raya di Malaysia. Bagi peminat masalah politik serantau, kini tentu mengarahkan telinganya ke Semenanjung, khususnya ke Kelantan, Penang dan Kedah. Di Kelantan UMNO yang tergabung dalam koalisi Barisaan Nasional [BN] berhadapan dengan Partai Islam Se-Malaysia [PAS] yang militan, di Penang BN berhadapan dengan Partai Aksi Demokrasi [DAP] etnik Cina yang konservatif, dan di Kedah, BN kembali berhadapan dengan lawan berbuyutannya, PAS, yang cukup fanatik. Mata juga boleh dilirikkan ke Terengganu, karena di negeri bagian ini, dengan 94 persen pemilihnya adalah Melayu, secara potensial PAS bisa bikin kejutan. Di negeri bagian lainnya, dominasi BN yang dimotori oleh UNMO sudah jelas, dan hampir tidak akan terjadi keajaiban. Seperri Pilihan Raya tahun 1990, BN di ramalkan akan menang dengan myoritas. Negeri Kelantan adalah satu-satunya negeri dari 15 negeri bagian di Malaysia di mana BN di pecundangi oleh PAS dalam Pilihan Raya tahun 1990. PAS yang memang sudah kuat di Kelantan, di 134


drh. Chaidir, MM


1998

perkuat lagi oleh partainya Tengku Razaleigh Hamzah, Semangat 46. Kedua partai itu menyapu habis semua kursi di Dewan Undangan Negeri [semacam DPRD Tinggkat 1] masing-masing PAS 24 kursi, semangat 46 14 kursi dan sisanya BERJASA 1 kursi. Masyarakat Kelantan boleh di sebut homogen, terdiri dari puak Melayu dan pemeluk Islam fanatik. Tahun 1990 jumlah pemilih di Kelantan tercatat 580.398 orang, 93,5% di antaranya adalah pemilih Melayu, sisanya Cina 4,22%, dan India 0,%. Akibat kemenangannya itu, Kelantan memiliki seorang Menteri Besar yang berasal dari PAS, "Cik gu" Dato' Nik Aziz, yang terkenal amat santun dan soleh. Dato' Nik Aziz di segani oleh kawan dan lawan. Oleh karenanya tidak akan mudah bagi BN menaklukan Kelantan, walaupun selama pekan kampanye kemarin ini, Dr Mahathir setiap hari berada di Kelantan untuk melakukan penggalangarr'dalam rangka memenangkan BN. Pada hal Dr Mahathir, sebagai mana diungkapkan oleh Zainudin Maidin dalam bukunya "The Other Side of Mahatir ", adalah seorang tokoh yang sangat popular di kalangan rakyat Malaysia. Pemilih di Kelantan barang kali bisa meninggalkan PAS, tetapi untuk meninggalkan Dato' Nik Aziz agaknya mereka tidak akan rela begitu saja. Jadi dengan peta kekuatan demikian, barangkali peluang BN di Kelantan kira-kira 50:50. Lain Kelantan lain pula Penang. Bila Kelantan merupakan basis PAS, maka Penang yang merupakan daerah pemilihan Anwar Ibrahim, Wakil presiden UMNO, adalah basis DAP_ partai etnik Cina. Hal ini bisa terlihat dari komposisi pemilih dalam Pilihan Raya tahun 1990, Melayu hanya 32,69%, Cina bahkan terbesar 56,77% [terbesar dari seluruh negeri], dan sisanya India 10,28%, dan suku-suku lainya kurang dari setengah persen. Jadi memang wajar bila sekjen DAP Lim Kit Siang bersuara lantang dari Penang ini, namun demikian hanya dalam pemilu berdarah tahun 1969 BN kalah di sini, selebihnya selalu menang dengan mayontas. Tahun 1990 misalnya, BN memperoleh 19 kursi sementaraDAP 14 kursi. Dalam Pilihan Raya 1995 hari ini Lim Kit Siang akan menantang jago BN, Dr. Koh Soo Koon, sedangkan Anwar 135


drh. Chaidir, MM


1998

Ibrahim berada di distrik Pematang Sauh yang relatif aman baginya. BN memang di ramal akan kembali menang dengan mayoritas di Penang, tetapi itu di peroleh dengan kerja keras. Negeri Kedah pula, adalah daerah pemilihan Dr Mahathir, presiden UMNO, ketua BN. Negeri ini juga merupakan basis terkuat ketiga PAS setelah Kelantan dan Trengganu. Hanya saja di negeri ini, PAS pernah membuat sejarah ketika dalam pemilihan raya 1996 mereka menumbangkan BN. Dr Mahathir ketika itu, "dikerjain" oleh PAS. Dr Mahathir "over estimate", merasa mendapat dukungan dari PAS, dia sesumbar tidak memerlukan lagi suara dari pemilih Cina. Pada hari pemungutan suara situasi berubah dan Dr Mahathir kalah. Tetapi hanya sekali saja, orang buta hanya sekali kehilangan tonggakat, kata BN. Dalam Pilihan Raya tahun 1990 misalnya, BN memperoleh kursi 26 buah di Dewan Undangan Negeri, sedangkan PAS hanya satu kursi. Mulai Pilihan Raya tahun 1974 Dr Mahathir dengan BN-nya tidak lagi pernah tertandingi di daerah pemilihannya dan kemudian menduduki singgasana Presiden UMNO pada tahun 1981. Bagaimanapun komposisi pemilih di Kedah, sebagaimana gambaran tahun 1990, tetap potensial untuk bikin kejutan. Pemilih Melayu yang Islam mencapai 74,73%, pemilih Cina 17,47%, dan sisanya pemilih India 6,67 %, dan lain-lain 1,13%. Insiden TV 3 mungkin tidak akan berpengaruh. *** Pilihan Raya Malaysia, dimaksud untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Rakyat [semacam DPR kita] yang berjumlah 192 kursi dan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Undangan Negeri [semacam DPRD Tk. I] yang jumlahnya sesuai dengan potensi negeri masing-masing, tetapi dari 15 Negeri bagian, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Labuan, tidak memiliki Dewan Undangan Negeri.

136


drh. Chaidir, MM


1998

Menurut jenisnya, Pilihan Raya yang diadakan selama dua hari ini, termasuk Pilfhan Raya Umum, karena dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri secara serentak, setelah kedua lembaga itu dibubarkan pada tanggal 5 April 1995 yang lalu. Undang-undang Malaysia menyebutkan paling lambat 60 hari setelah DR dan DUN bubar, Pilihan Raya sudah harus diadakan. Malaysia mengenal istilah Pilihan Raya Kecil atau Pilihan Raya Antar Waktu, yang dimaksudkan untuk mengisa kekosongan yang terjadi di DR maupun di DUN akibat meninggalnya anggota, pengundurun diri dan sebagainya. Namun demikian Pilihan Raya Kecil tidak akan diadakan apabila masa bhakti DR dan DUN itu tinggal dua tahun. Kursi yang kosong akan tetap dibiarkan kosong sampai Pilihan Raya Umum yang berikumya. Kita mengenal dua macam sistem Pemilu, yakni sistem proporsional dan sistem distrik atau Single Member Territorial Representation. Malaysia menggunakan sistem yang disebut terakhir, berbeda dengan kita yang menggunakan sistem proporsional. Setelah Pemilu kita tahun 1992, ramai terjadi polemik di media massa bagaimana sebaiknya sistim Pemilu kita, tetap proporsional atau mencoba menggunakan sistem distrik . Masing-masing memang memiliki kekuatan dan kelemahan. Berbicara mengenai Pilihan Raya Malaysia tidak, bisa tidak kita harus berbicara tentang UMNO, United Malay National Organisation [Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu]. Dewasa ini UMNO berada dalam suatu koalisi yang mereka sebut Barisan Nasional. UMNO adalah motor penggerak utama dalam koalisi BN. Sepanjang sejarah Pilihan Raya Malaysia, yang sudah dimulai sejak tahun 1959, BN selalu menang dengan mayoritas kecuali Pilihan Raya tahun 1969, BN tidak berhasil mencapai mayoritas dalam parlemen. Presiden UMNO dan sekaligus PM Malaysia ketika itu berada pada titik yang paling rendah karena dianggap terlalu pro Inggris dan kurang memperhatikan kepentingan puak Melayu yang merasa memiliki Semenanjung. Tunku 137


drh. Chaidir, MM


1998

dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Melayu. Namun setelah UMNO dipegang oleh Tun Abdul Razak yang berhasil meletakkan Dasar Ekonomi Baru bagi Malaysia, maka orang Melayu merasa marwahnya dikembalikan dan mandatpun diperoleh kembali oleh UMNO bersama BN-nya dalam Pilihan Raya 1974. Semenjak saat itu dominasi UMNO dalam Pilihan Raya Malaysia tidak lagi tergeser oleh lawan bebuyutannya, PAS, DAP, Partai Gerakan Rakyat Malaysia dan Partai Bersatu Sabah. Dan Presiden UMNO pun otomatis menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur Presiden UMNO harus menjadi PM Malaysia. Itu hanya sebuah konvensi. Syarat yang diatur oleh undang-undang adalah bahwa seseorang yang akan ditetapkan oleh yang Dipertuan Agung [Raja Malaysia] sebagi Perdana Menteri haruslah anggota Parlemen, Anggota Dewan Rakyat. Itu syarat mutlak, sebab seorang anggota parlemen tentu telah mendapat dukungan mayoritas dari partainya. Partai yang memiliki banyak kursi tentulah dia menguasai parlemen dan apabila kursi yang mereka kuasai dua pertiga dari seluruh kursi, maka tentu secara otomatis Presiden partai mereka akan terpilih menjadi Perdana Menteri. Dan oleh karena itulah pertandingan pemilihan Presiden UMNO yang akan berlangsung dalam Perhimpunan Agung UMNO akan lebih seru daripada Pilihan Raya itu sendiri. *** Apapun hasil Pilihan Raya Malaysia, kita sebagai jiran serantau patut menghargainya. Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, mereka tentu berhak menentukan pilihan mereka sendiri tentang sistem dan cara yang mereka tempuh untuk mewujudkan-citacita bangsanya. Agaknya Dr Mahatir wajar geram kepada pers Barat yang selalu saja miring dalm memberitakan penyelenggaraan Pemilu di Dunia Ketiga. Kenapa Pers Barat selalu saja mengadili Dunia Ketiga 138


drh. Chaidir, MM


1998

sepanjang masa menurut visi mereka? Gugat Dr Mahatir dalam buku The Other Side of Mahatir. Dr Mahatir benar, masalah Pemilu adalah masalah dalam negeri suatu negara yangberdaulat, dunia luar tidak berhak menumpangkan kepentingannya di sana, kendati itu tidak tertutup kemungkinannya di zaman globalisasi seperti sekarang ini, dan itu bisa saja dalam bentuk pemberitaan yang provokatif dan keberpihakkan pers Barat kepada pihak oposisi. Saya melihat dimensi itu dalam koalisi PAS yang fanatik Islam dengan DAP yang Cina dan Semangat 46 yang tidak jelas cirinya, dan itu meninggalkan sebuah pertanyaan dari Pilihan Raya Malaysia ini, apalagi misi mereka hanya sekedar untuk mengalahkan Barisan Nasional. Tapi di seberang Selat Malaka sana tentu banyak orang yang arif dan bijaksana.

139


drh. Chaidir, MM


1998

Perserikatan Bangsa-Bangsa Harapan dan Kenyataan Dalam suasana Hari Ulang Tahun yang ke-51 , tanggal 24 Oktober 1996 ini, ada beberapa peristiwa menarik yang terjadi di Markas Besar PBB di New York, yang rasanya pantas disimak. Pertama, PBB sedang melakukan persiapan pemilihan Sekretaris Jenderal yang akan dilakukan sebelum akhir tahun ini. Masa Jabatan Sekjen yang sekarang, Boutros-Boutros Ghali dari Mesir akan segera berakhir 31 Desember nanti. Kemungkinan Boutros-Boutros Ghali terpilih kembali tetap ada, tetapi jauh-jauh hari Amerika Serikat telah memberikan sinyal bahwa mereka akan memveto bilamana Boutros-Boutros Ghali terpilih kembali. Kejadian kedua, Jabatan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang terpilih dua tahun yang lalu telah berakhir. Yang cukup mengagetkan, dalam pemilihan yang berlangsung dua hari lalu, Portugal berhasil masuk dan menyisihkan Australia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB selama dua tahun mendatang. Pada dasarnya, siapapun yang terpilih menjadi Sekjen dan negara manapun yang terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, tidaklah terlalu menjadi persoalan, sebab semua anggota harus tunduk dan harus konsisten dengan misi perjuangan PBB: Menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman perang, memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara anggota, meningkatkan program sosial dan ekonomi guna memperbaiki standar hidup, dan menjalin kerjasama internasional yang menguntungkan. Tetapi dengan terpilihnya Portugal menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, apalagi bersama Swedia, sahabat Portugal di Uni Eropa, ceritanya barangkali bisa lain. Dan oleh karena

140


drh. Chaidir, MM


1998

itu perjalanan PBB selama dua tahun ke depan menarik untuk diikuti, apalagi nanti dalam pemilihan Sekjen, muncul figur baru. *** Sebenarnya dengan berakhirnya perang dingin antara TimurBarat yang berpotensi menyulut Perang Dunia Ketiga, tugas PBB yang sangat berat telah berakhir. Namun demikian, belum berarti perdamaian dunia telah terwujud. Planet bumi ini agaknya telah diskenario untuk tidak akan pernati sepi dan ketegangan dan pernkaian. Di beberapa sudut dunia, pertikaian dan perang fisik yang menyebabkan anak-anak dan orang-orang sipil yang tak berdosa menderita bahkan terbunuh, masih saja terjadi. Israel masih saja tetap memerangi Bangsa Palestina, Amerika Serikat masih memendam dendam dengan Irak, sementara dua bangsa serumpun Korea Selatan dan Korea Utara yang terbelah dua pada tahun 1948, masih saling bunuh sampai sekarang, terakhir dengan insiden kapal selam Korea Utara yang kandas di pantai timur kota Kangnung di Korea Selatan. Afghanistan pula, tak putus dirundung Perang Saudara, demikian pula Srilangka dan beberapa negara di Afrika seperti Rwanda, Sudan, Somalia, dan sebagainya. Kita sendiri, terima atau tidak, masih memiliki masalah dengan Portugal. Masalah itu sebenarnya sudah menurun derajatnya dalam protokol PBB, tidak lagi menjadi masalah multilateral, tetapi sudah menjadi masalah bilateral Dengan kata lain, PBB sudah setuju bahwa masalah Timor Timur adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Portugal. Namun, dengan terpilihnya Ramos Horta sebagai salah seorang pemenang Nobel Perdamaian bersama Uskup Belo, situasi boleh jadi berkembang lain, apalagi dengan terpilihnya Portugal sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB bersama Jepang, Kenya, Kostarika, dan Swedia. Terpilihnya Portugal dan Swedia mewakili Eropa Barat membuat situasi semakin kurang menguntungkan bagi diplomasi Indonesia. Tidak ada jaminan hal 141


drh. Chaidir, MM


1998

tersebut tidak akan dimanfaatkan sebagai alat provokasi oleh Ramos Horta dan Portugal. *** Sebenarnya Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari "Lima Besar" [Amerika Serikat, Cina, Inggeris, Perancis, dan Rusia], yang masing-masing memiliki hak veto, ditambah dengan Anggota Tidak Tetap DK yang berjumlah 10 negara yang tidak memiliki hak veto, memiliki tugas utama memelihara perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Namun siapapun tahu, prinsip-prinsip yang menjadi nilai harapan para pendiri PBB itu tidak sepenuhnya terwujud dalam kenyataan dewasa ini, terutama terhadap masalah yang mengancam kehidupan umat manusia. PBB sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh Barat. PM Malaysia, Dr. Mahathir, agaknya termasuk salah seorang tokoh ASEAN yang tidak puas dengan kinerja PBB karena keberpihakan PBB yang terlalu condong ke Barat. Ketika PBB tidak bisa berbuat banyak dalam krisis berkepanjangan Bosnia-Her2egovina tahun lalu, Dr. Mahathir dengan lantang menyerukan agar Pesta Ulang Tahun Emas PBB [24 Oktober 1995] ditetapkan saja sebagai Hari Berkabung Internasional. Agak terlalu berlebihan memang, tetapi Dr. Mahathir jujur mengungkapkan ketidakpuasannya. Penyebab masalahnya sebenarnya jelas, yakni penguasaan teknologi informasi. Bukankah ada ungkapan, siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia? Negara-negara Barat yang maju, yang kapitalistik dan liberalistik, dewasa ini harus diakui lebih banyak menguasai teknologi informasi yang hitech. Hampir seluruh telinga di dunia ini setiap saat dijejali dengan informasi-informasi versi mereka. Muatan informasi yang dipancarkan oleh Barat jelas tidak berimbang dengan muatan informasi yang dipancarkan oleh negara-negara

142


drh. Chaidir, MM


1998

Selatan, walaupun informasi dari Selatan itu haqqul yakin, benar, faktual. Bahkan berani sumpah. Kita berpengalaman betapa pahitnya dituding sebagai negara yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia, tidak dcmokratis, mcrusak lingkungan hidup dan sebagainya. Tudingan itu jelas kita bantah. Negara Barat agaknya suka lupa, apa yang telah dilakukan oleh bangsanya jauh lebih parah. Mereka telah menggunduli habis hutannya untuk kemajuan bangsanya sebelum revolusi industri pada abad ke-19 dan sekarang mereka telah menikmatinya. Ketika kita memanfaatkan potensi hutan kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, kok mereka sewot?. Bagaimana pula nasib suku Indian Algonkian yang tergusur di Brooklyn New York? Atau suku Aborigin di Australia, atau perlakuan sewenang-wenang Israel [yang didukung oleh Amerika Serikat] terhadap Palestina?! Atau, coba renungkan apa yang telah dilakukan oleh Portugal terhadap rakyat Timor selama berabad-abad, kecuali nol besar? Sekali lagi nol besar. Tetapi toh corong Barat lebih keras bunyinya. Barat lebih suka mendengar suara Ramos Horta [dan memberinya hadiah Nobel Perdamaian], dan menutup kuping terhadap peningkatan martabat kemanusiaan di Timor yang telah diupayakan dengan bersusah payah oleh Indonesia. Apakah kita berbeda dalam mengukur martabat kemanusiaan? "Hei, Barat, berhentilah mendikte kami," sergah Lee Kuan Yew dengan jengkel, ketika pers Barat selalu saja apriori terhadap negerinya. Padahal pada kenyataannya, Lee Kuan Yew adalah Bapak Pembangunan di Singapura yang telah membawa negeri itu sejajar dengan negara-negara Barat yang maju. *** Melihat kecenderungan yang dihadapi dunia dewasa ini, maka tantangan yang menghadang PBB di hari-hari mendatang tidak akan lebih ringan, walaupun Perang Dingin telah usai. Itu baru perang 143


drh. Chaidir, MM


1998

teknologi informasi. Perang ekonomi, perang dagang dan perang budaya yang dewasa ini hampir merata terjadi di selviruh pelosok dunia? Ini barangkali tidak kalah dahsat daripada Perang Dingin. Penjajahan fisik seperti yang dilakukan oleh Belanda atau Jepang terhadap Indonesia, sekarang sudah kuno. Tapi kolonialisme dan imperialisme gaya baru muncul dalam bentuk dominasi perdagangan. Imperialisme bermetamorfosa menjadi konglomerasi, sementara kolonialisme mendapat legitimasi berupa globalisasi teknologi dan gelombang investasi multinasional. Musuh ada di mana-mana, tetapi tidak wujud secara nyata. Bentuk dominasi tersebut agaknya memang tidak membunuh orang-orang yang tak berdosa secara langsung, tetapi proses pemiskinan terhadap negara miskin, bahkan pembersihan etnik, hampir terjadi di seluruh pelososk dunia, terutama di negara-negara sedang berkembang. *** Di tengah kompleksitas problematika yang dihadapi oleh dunia pasca Perang Dingin, ide untuk melakukan restrukturisasi PBB agaknya cukup rasional. Asas demokrasi dan keterbukaan yang sering diajarkan oleh Barat kepada kita, agaknya belum tercerminkan secara ideal dalam struktur PBB yang sekarang. Pemberian hak veto kepada masingmasing Anggota Tetap DK PBB, tidak lagi sesuai dengan dunia yang semakin terbuka. Pada kenyataannya hak Veto ini sering dipergunakan untuk keuntungan negara-negara maju. Pemilihan Anggota Tidak Tetap DK PBB juga sering merugikan negara-negara Selatan. Perhatian yang lebih besar dari PBB terhadap permasalahanpermasalahan sosial ekonomi di bawah kepemimpinan BoutrosBoutros Ghali agaknya cukup beralasan. Pemikirannyaa sederhana, konflik yang timbul di banyak tempat di planet bumi ini lebih banyak 144


drh. Chaidir, MM


1998

berawal dari masalah perekonomian dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu bisa dimaklumi bila PBB memiliki ribuan proyek di seluruh pelosok dunia ini, yang pada dasarnya membantu menggairahkan perekonomian negara setempat menghadapi era persaingan yang tidak terhindarkan. Agaknya ada dua hal yang perlu diantisipasi oleh PBB dengan sungguh-sungguh pada Pasca perang Dingin dan menghadapi tantangan masa depan. Pertama, kesungguhan untuk memikirkan perang ekonomi dan perdagangan yang pasti semakin hebat di masa depan, tidak hanya antar negara, tetapi yang potensial bermasalah adalah persaingan antar blok perdagangan yang sekarang memang menjadi kecenderungan. Hal ini tentudikaitkanpula dengan semakin terbatasnya sumber daya alam yang tidak terbaharukan, sementara kebutuhannya semakin tinggi. Kedua, mengupayakan keseimbangan arus informasi timbal balik Utara-Selatan dalam suasana keterbukaan. Arogansi lembaga-lembaga internasional yang mengaku independen, tetapi pada kenyataannya tidak independen karena kecenderungannya menerima informasi sepihak pada girirannya bisa mengganggu upaya PBB untuk menciptakan dunia yang penuh kedamaian.

145


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Perjalanan ke New York (1) Meninjau "Bengkel" Perdamaian Dunia KETIKA kami pamitan [sekaligus minta "sangu"] kepada Sekwilda Tingkat I Riau, Drs. Rustam S. Abrus, dengan gayanya yang khas Pak Rustam bercanda, "Kalau Kalian ke New York, jangan mampir ke jalan 42, atau tidak akan saya beri sangu." Namun, ternyata hal itu tidak terhindarkan. Kata orang, Anda belum sampai ke New York bila belum ke Manhattan, dan Anda belum ke Mahattan bila tidak mampir ke jalan 42. Nah! Rupanya sederhana, di Jalan 42 itu berlaku moto, "semua ada apapun bisa". Lebih dari itu, Jalan 42 ini, adalah jalan yang memotong Mahattan dari Barat ke Timur, mulai dari Sungai Hudson [Huaso River] sampai ke Sungai Timur [East River], dan ujung paling timur Jalan 42 ini, persis di pinggir Sungai Timur, berdiri dengan megahnya komplek bangunan Markas Besar Perserikatan BangsaBangsa [PBB] atau The United Nation Head Quarter. New York boleh memililki Empire State Building, gedung tertinggi di dunia, atau Patung Liberty yang terkenal itu, tapi andaikan markas besar PBB itu bukan di New York, tapi di Pekanbaru misalnya, maka ceritanya akan lain. Opini bahwa New York itu adalah kota PBB, sudah terbentuk sejak berpuluh tahun lalu. Guru saya waktu di SD bahkan pernah bilang, bahwa kalau Washington DC adalah ibukota Amerika Serikat, maka New York adalah ibukota dunia. Maaak! New York nampaknya kota milik semua, boleh jadi mirip Pekanbaru yang memiliki motto "Kotaku, kotamu, kota kita". Hanya saja, apakah New York itu Bertuah seperri Pekanbaru, Wallahualam. Yang pasti, New York belum pernah memenangkan Adipura. Markas besar PBB memang cukup atraktif, oleh karena itu jadi objek wisata dan menjadi suatu landmark di New York, di samping Empire State Building dan Patung Liberty. Setiap hari, ribuan pengunjung dari macanegara datang ke sini untuk sekedar melihat146


drh. Chaidir, MM


1998

lihat, membeli souvenir, membeli buku-buku, jurnal PBB, melihat pameran, atau hanya sekedar "mejeng", sekaligus membuat foto-foto kenangan. Oleh karenanya, kendati petugas-petugas keamanan gedung PBB ini besar-besar dan serem-serem, dan setiap kali memeriksa dengan teliti seluruh pengunjung yang masuk gedung, toh pengunjung tidak ambil pusing. Gedung PBB tidak hanya diramaikan oleh manusia dengan berbagai macam warna kulit, tapi juga meriah dengan bendera dari 184 negara anggota yang berwarna-warni dan berkibar mcrdeka dcngan gagah perkasa. Balai sidang tempat Sidang Umum [General Assembly} cukup besar dan megah. Konstruksinya berbentuk kubah [doome] dan mampu menampung sekitar 3.000 orang. Di ruang sidang ini, pagi itu, 27 Oktober 1994 pukul 10.00 waktu setempat [berbeda 12 jam dengan waktu Indonesia Barat], Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Bapak Nugroho Wisnumurti, menyampaikan pidatonya. Pak Nugroho Wisnuri pagi itu berpidato sekaligus mewakili Ketua Gerakan Nonblok. Utusan resmi masing-masing negara di PBB bukan disebut Duta Besar [Ambassador], tapi disebut Wakil Tetap [Permanent Representative]. Perutusan kita untuk PBB dengan demikian disebut Permanent Mission of The Republic Indonesia to The United Nation, jadi bukan Kedutaan Besar Republik Indonesia [KBRI]. Kita memiliki KBRI untuk Amerika Serikat dan ini berkedudukan di Washington DC, dengan Duta Besarnya Bapak Dr. Arifin Siregar [mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, kebetulan juga Mantan Calon Anggota DPR RI dari Riau]. Pagi itu, dalam cuaca yang cukup dingin untuk ukuran kita, yaitu 10 derajat celcius, kami berada di antara 17 orang delegasi KNPI, jalan kaki saja dari PTRI ke Markas Besar PBB. Jarak PTRI ke Balai Sidang PBB hanya tiga blok, atau hanya sekitar tujuh menit. Setelah melalui pemeriksaan yang sangat teliti di pintu masuk, kami pun duduk di ruang sidang yang megah itu untuk mengikuti secara langsung jalannya Sidang Umum PBB, yang sebelum ini hanya pernah 147


drh. Chaidir, MM


1998

didengar melalui berita. Bagi seorang yang kosmopolit, peristiwa ini barangkali merupakan suatu kejadian yang biasa, tapi tidak bagi kami berdua, yang kebetulan berasal dari pelosok Riau, yang bahkan untuk peta Riau sendiri tidak tercantum nama kampungnya, karena terlalu kecil [bukan karena kampung tersebut telah hanyut sebagaimana gurauan sementara kawan]. Dalam skala apa pun, ini sebuah sejarah. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan atas nama Ketua Gerakan Nonblok, Pak Nugroho Wisnumurri menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris lebih kurang 30 menit. Dari tempat duduk kami yang jauh di belakang, maklum hanya sebagai peninjau, kami bisa menangkap dengan jelas pidato Pak Nugroho melalui sound system yang tertata dengan baik. Namun, bila ingin lebih jelas, kita bisa menggunakan perangkat earphones yang ada di setiap kursi, dan dapat distel dalam enam bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Arab, bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Sponyol. Tinggal pilih bahasa mana yang kita kuasai dengan baik, karena pidato yang disampaikan oleh seseorang di podium langsung diterjemahkan ke dalam enam bahasa tersebut. Kita tentu tidak perlu berkecil hati kenapa bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh hampir 200 juta manusia belum menjadi resmi PBB. Mungkin untuk beberapa dekade mendatang akan menjadi bahasa resmi mengingat semakin meluasnya penyebaran bahasa Indonesia seperti di Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Dari catatan yang ada, dewasa ini tercatat sekitar 150 macam bahasa utama di antara 184 negara anggota PBB. Namun, bahasa resmi PBB itu memang menonjol. Pak Nugroho, tampil ke podium setelah Wakil Tetap malta dan Iran meyampaikan pidato yang merupakan pandangan umum terhadap tugas-tugas organisasi (PBB) yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya. Indonesia dan GNB, menurut Pak Nugroho, mendukung sikap Sekjen yang telah secara benar memfokuskan perhatian pada permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial. Konflik yang timbul di banyak tempat di planet bumi ini 148


drh. Chaidir, MM


1998

lebih banyak berawal dari masalah -masalah ekonomi dan perdamaian. Untuk menyelesaikan semua konflik adalah dengan persuasi dan konsultasi, serta memperbanyak dialog, bukan justru dengan konfrontasi yang pada gilirannya akan menyebabkan destruksi. Percaturan internasional yang selama ini lebih banyak diwarnai dengan nuansa politis hams diubah dan hams lebih banyak diisi dengan nuansa kerjasama ekonomi dan pembangunan. Agaknya, memang dengan cara-cara seperti itu, PBB yang disebut sebagai Bengkel Perdamaian Dunia [Workshop for Peace] bisa memainkan perannya secara optimal dalam menyelami akar permasalahan setiap konflik di masa mendatang, karena berbedanya anatomi konflik itu sendiri. Perang fisik telah mulai berganti dengan perang ekonomi, perang dagang, perang kebudayaan. Imperialisme berubah bentuk menjadi konglomerasi, kolonialisme mendapat legitimasi dengan globalisasi teknologi dan investasi, dan sebagainya. Bagaimanapun, riwayat panjang tentang perdamaian dunia, memang ridak bisa dipungkiri, berawal dari markas besar PBB, yang terletak di ujung jalan 42 ini. Banyak contoh yang pantas dicatat bagaimana PBB telah memainkan peranannya yang sangat besar dan mengakhiri perang atau krisis yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Sebudah contoh bagaimana PBB mengakhiri perang di Kongo tahun 1964, mengakhiri perang di Iran dan Irak tahun 1988, menarik keluar pasukan Soviet dari Afghanistan [1989], mengakhiri konflik di El savador [1992], atau bagaimana PBB mengakhiri krisis di Berlin [19481949], suasana yang sangat gawat terhadap ancaman peluru kendali Kuba [1962], krisis Timur Tengah [1973], dan sebagainya. Mekanisme yang telah sangat baik dalam menciptakan perdamaian dunia itu dirasakan semakin baik dengan semakin kondusifhya kerjasama dan keamanan politik di antara sesama anggota PBB setelah berakhknya perang dingin. Semangat baru itu telah mengilhami pula disetujuinya kerangka perdamaian di Kamboja 149


drh. Chaidir, MM


1998

oleh Lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB [Cina, Perancis, Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat] pada tahun 1990 sesuatu yang sangat sulit sebelumnya karena selalu saja salah satu anggota menggunakan hak vetonya. Tahun 1992, PBB juga secara bulat menyetujui larangan terhadap penggunaan senjata kimia dan perlunya konferensi internasional untuk menciptakan perdamaian di Somalia. Riwayat panjang tentang perdamaian inilah yang menyebabkan orang menyebut Markas Besar PBB di New York itu sebagai "Bengkel Perdamaian Dunia".

Catalan: Tulisan ini dan dua tulisan berikutnya merupakan catatan perjalanan Drh. Chaidir, sewaktu diundang sebagai peninjau pada Sidang Umum PBB, mewakili KNPI, bersaama lr. H. Nasrun Effendi, pada 24 Oktober hingga 2 November 1994.

150


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Per jalanan Ke New York (2) Tak Punya Pilihan Lain, New York Tumbuh ke Atas Dari segi luas wilayah, New York City tidaklah terlalu luas bila dibandingkan dengan Pekanbaru. Kota megapolitan itu hanya memiliki luas 780 km2, sedikit lebih luas dari Pekanbaru [630 km2]. Tapi, dalam banyak aspek lain, anatominya tentu jauh berbeda. Dalam segi usia, misalnya, Pekanbaru relatif jauh lebih muda. Cobalah bandingkan dengan New York yang sudah mulai berkembang pada abad ke 17. Dari segi pembangunan pengembangan kota pekanbaru melebar ke samping secara fisik, relatif baru sebagian kecil di pusat kota saja yang sudah terbangun, ke samping masih banyak lahan yang kosong. Pendudukpun baru sekitar setengah juta. Sementara New York City berpenduduk lebih dari tujuh juta, sehingga tidak ada lagi lahan yang tersisa di kota pulau itu, semua sudah terbangun habis [fully developed]. Namun demikian tuntutan kebutuhan tidak bisa dielakkan untuk mempertahankan perannya yang sangat dominan dalam percaturan internasional, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam urusan komersial. New York City memerlukan ruang [space] yang lebih luas, dan untuk itu nampaknya kota New York tidak mempunyai pilihan lain kecuali tumbuh ke atas. Ke bawah, ke arah perut bumi tentu akan lebih kompleks masalahnya. Pemanfaatan ruang di bawah tanah lebih banyak diperuntukkan bagi jaringan transportasi kereta api angkutan umum. Oleh sebab itu tidak heran bila kota New York dewasa ini dipenuhi dengan gedung pencakar langit [Skyscrapers}. Proses pembangunan gedung-gedung pencakar langit ini telah mereka mulai semenjak tahun 1929. 151


drh. Chaidir, MM


1998

Pada tahun ini, kota New York telah berdiri sebuah gedung pencakar langit yang bernama Chrysler Building yang terdiri atas 77 lantai. Tiga tahun kemudian New York membangun sebuah proyek yang spektakuler, gedung pencakar langit lainnya, yaitu Empire State Building. Gedung tertinggi di dunia ini selesai secara komplit tahun 1971. Empire State Building terdiri dari 102 lantai dengan tinggi 381 meter. Setahun kemudian rekor ini dipecahkan oleh dua Gedung Kembar [Twin Tower] yang terdapat di World Trade Center. Gedung kembar ini masing-masing terdiri atas 110 lantai dengan tinggi 411 meter. Dari arah laut atau dari arah Patung Liberty, gedung kembar ini terlihat seakan-akan menjadi gapura bagi pintu masuk ke New York dari arah Samudera Atlantik. Sampai saat ini Gedung Kembar masih memegang rekor pencakar langit tertinggi di New York. Tetapi sejak tahun 1973 rekor pencakar langit tertinggi di dunia telah diambil alih oleh Sears Tower di Chicago [salah satu dari tiga kota terbesar di Amerika Serikat selain New York City dan Los Angeles]. Sears Tower sebenarnya memiliki jumlah lantai yang sama dengan Twin Tower. Pencakar langit yang lain di New York adalah Chase Manhattan Building [71 lantai], Sixty Wall Tower [66 lantai], Woolworth Building [60 lantai], Lever House, Seagram Building, Panam Building, dan beberapa gedung yang terdapat di kompleks World Trade Center seperti Custom Building, Plaza Building, Glass Tower, dan sebagainya. Hotel-hotel juga banyak yang menjulang tinggi ke angkasa. Tidak akan kita temui, misalnya, hotel dengan taman yang luas seperti Hotel Indonesia, Borobudur, Hilton, atau bahkan seperti Mutiara Merdeka di Pekanbaru yang memiliki halaman yang luas. Ruang parkir mereka tentu ada, yaitu di bawah tanah. Hampir setiap pagi, puncak gedung-gedung pencakar langit itu tertutup kabut, dan ini merupakan pemandangan yang mengesankan. Di beberapa puncak gedung terdapat penunjuk suhu udara digital yang kalau tidak tertutup kabut dapat kita lihat dengan jelas dari bawah. 152


drh. Chaidir, MM


1998

Biasanya terdapat perbedaan sekitar dua derajat celcius antara penunjuk yang ada di bawah. Yang di atas lebih rendah, berarti lebih dingin. Ketika kami berada di New York, suhu rata-rata bergerak antara 8-12 deraiat celcius, cukup dingin untuk ukuran kita. Padahal masih musim gugur. Bayangkan kalau musim dingin tiba akhir Desember sampai akhir Maret nanti, di puncak gedung tentu bisa menjadi minus. Oleh sebab itu setiap ruangan selalu dilengkapi dengan sistem pemanas udara. New York dengan New York City berbeda. New York adalah salah satu negara bagian Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 8 juta jiwa, negara bagian ini sering disebut-sebut "kiblat" para wisatawan, para seniman dan para industriawan dari seluruh dunia. Negara bagian New York menempati urutan kedua terpadat penduduknya setelah negara bagian California [dari 50 buah negara bagian]. Ibukota New York sendiri bukanlah New York City tapi Albany, yang juga sebuah metropolitan di Utara New York City, tetapi bahwa New York City terdapat di dalam negara bagian New York, itu jelas dan New York City memang menjadi kebanggaan tidak hanya oleh New Yorker [orang-orang New York] tapi juga seluruh warga Amerika. New York City sendiri terbagi lima sektor [borough], yaitu Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, dan States Islands. Jantung New York City tentulah Manhattan, sebuah pulau kecil dengan luas 57,4 km2 [panjang 21,6 km, lebar 3,7 km] terkecil di antara sektor yang ada. Manhattan merupakan tempat kedudukan pemerintahan kota New York City, pusat keuangan dan kebudayaan Amerika Serikat, dan merupakan pelabuhan paling ramai dan tersibuk di dunia. Lebih dari lima puluh perusahaan terbesar di dunia menjadikan Manhattan sebagai kantor pusatnya [headquarter]. Dengan demikian maka Manhattan juga menjadi pusat perdagangan dunia, pengendalian 153


drh. Chaidir, MM


1998

pasar dunia dan pusat kegiatan-kegiatan serta berhubungan dengan sektor komersial. New York City dengan Manhattannya juga terkenal sebagai pusat seni dunia. Tidak kurang dari 200 museum seni dan budaya ada di kota ini, teater-teater di Broadway yang sudah terkenal berpuluhpuluh tahun lalu, demikian juga pusat opera di Lincoln Center, dan sebagainya. Lebih dari itu semua, di Manhattan inilah terdapat markas besar PBB, simbol [Iandmark] New York City, di samping Empire State Building dan Patung Liberty. New York City boleh lebih terbangun, tapi ternyata di antara belantara beton-beton bertulang pencakar langitnya, pemerintahan kota masih teguh mempettahankan perlunya kehadiran taman umum [public park] di dalam kota yang ditumbuhi oleh pohon yang rindang. Sebagian besar di antara pohon-pohon ini daunnya telah berubah warna menjadi merah untuk kemudian gugur karena tidak tahan diterpa udara dingin, tapi nanti akan kembali berdaun segar di musim semi. Di antara taman yang terkenal dan terdapat di tengah kota adalah Central Park. Luasnya sekitar 340 hektar. Anda ingat film Home Alone II Sebagian besar film tersebut syuting di taman ini. Tamantaman lainnya seperti Battery Park, East River Park, Washington Square Park, Union Square, Madison Square, City Hall Park, Bryant Park, dan sebagainya. Keteguhan pemerintahan kota mempertahankan taman-taman kota ini tentu sangat mengagumkan karena pastilah tidak kecil godaannya. Bukankah dari segi ekonomis akan jauh menguntungkan apabila di lahan pertamanan tersebut dibangun gedung pencakar langit? Komitmen terhadap open space memang memerlukan penghargaan yang tinggi terhadap konsep pembangunan Jperwawasan lingkungan, seperti yang kita anut. Obyek lain yang sangat menarik adalah Patung Liberty. Patung ini adalah simbol [landmark] bagi New York City. Ingat New York ingat Patung Liberty, atau sebaliknya. Monumen Patung Liberty ini terdapat 154


drh. Chaidir, MM


1998

di pulau kecil, Pulau Liberty, di depan pantai bagian selatan Manhattan, persis di World Trade Center. Kita dapat mencapai patung ini melalui ferry sekitar 10 menit. Namun jauh sebelumnya kita sudah harus beli tiket dan antri untuk masuk ke ferry. Maka antrian panjang dengan beberapa saf selalu terjadi di pelabuhan penyeberangan ke Liberty. Tetapi anda tidak usah khawatir bosan menunggu. Ada aja 'sukarelawan' negro yang mengatur barisan kita. Dengan berteriakteriak dia mengatur barisan. Tadinya kami kira orang mabuk, tapi kemudian sadarlah kami bahwa mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan peluang, kendati barangkali dengan terpaksa. "Kami ingin menghibur anda semua," katanya, dan dua orang pemuda negro itu memulai pertunjukan akrobatnya dengan gembira dan ceria. Kadang-kadang dengan gerakan-gerakan yang membahayakan dirinya karena mereka melakukan itu di atas beton pelabuhan tanpa pengaman sama sekali. Kadang-kadang mereka membadut dan mengundang tawa. Tapi jelas mereka cekatan dan terlatih. Lima belas menit 'pertunjukan' selesai diiringi tepuk tangan penonton tak diundang itu. Setelah selesai, pemuda negro itu mulai menadahkan topinya minta sumbangan sukarela. Kami taksir tidak kurang dari 50 dolar dia peroleh pada kesempatan itu. Ferry pun sudah menunggu dan kemudian membawa kami ke patung Liberty, sebuah simbol suluh penerang bagi kebebasan dan kesamaan hak di New York. Patung dengan tinggi lebih dari 40 meter itu memang menggambarkan seseorang yang membawa suluh menghadap ke Samudera Atlantik. Di patung itu terdapat potongan puisi penyair Emma Lazarus (1980) yang merasa tergetar batinnya melihat pengungsi imigran yang miskin, menderita, dan berjubel di pantai, setelah berbulan-bulan berlayar di Eropa. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free [Beri aku keletihanmu, kemiskinanmu, beri aku massamu yang berjubel yang mendambakan kebebasan]. Amerika Serikat dari 155


drh. Chaidir, MM


1998

dulu tampaknya memang selalu membuka pintu bagi siapa saja. Tapi kalau sampai di sana, Anda kemudian mati karena tidak mampu bersaing, itu salah Anda sendiri. Pemahaman kita tentang martabat kemanusiaan agaknya memang berbeda.

156


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Per jalanan ke New York (3) "Tapi, Kedamaian Memang Selalu Mahal" Seorang dermawan yang berkebangsaan Amerika Rockefeller Jr. menyumbangkan dana sebesar 8,5 juta dolar AS untuk pembeliaan 16 are [kira-kira 6,5 hektar] tanah di Manhattan, New York. Pembangunan pun dimulai pada tahun 1947 dan selesai tahun 1952 setelah mendapatkan suntikan dana segar berupa pinjaman tanpa bunga sebesar 65 juta dola AS dari pemerintah Amerika Serikat [jumlah pinjaman ini kira-kira sebanding dengan kredit 1,3 triliun Edy Tansil yang bermasalah itu]. pengembalian kredit PBB ini pun, konon, tidaklah pernah macet, lunas pada tahun 1982, dua belas tahun lampau. Gedung-gedung dalam kompleks markas besar PBB ini berikut tamannya yang asri, menurut ceritanya, dirancang dan dibangun oleh sebuah tim multinasional yang berintikan arsitek-arsitek terbaik dari sepuluh negara yang terkemuka. Halamannya yang luas terbuka untuk umum, demikian juga bagian terdepan dari Balai Sidang Paripurnanya [General Assembly Building]. Ada tiga bangunan utama dalam kompleks Markas Besar PBB ini yang masing-masing berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yakni Balai Sidang Paripurna, yang berlantai marmer putih, Gedung Kaca bertingkat 39 yang juga berlantai marmer, dan Gedung Pustaka "Dag Hammarskjold" yang cukup besar. Dekorasi interior gedung ini diramaikan dengan benda-benda seni persembahan dari mancanegara, seperti ukiran seni pahat, lukisan-lukisan dinding, sofa-sofa dengan permadani yang indah, karpet, perabot-perabot yang terbuat dari kayu, serta koridor-koridor yang artistik. Pada salah satu sudut terdapat sebuah patung ukiran kayu pemberian Indonesia. Patung ukiran kayu ini berwujud seorang perempuan dengan sebuah tempayan di atas kepala, dan dikomentari 157


drh. Chaidir, MM


1998

sebagai perlambang kesejahteraan [prosperity]. Patung ini terbuat dari kayu pentawa yang mahal. Di samping markas besar yang terdapat di New York, PBB juga memiliki bangunan yang terdapat di beberapa negara sesuai dengan pengembangan badan-badan atau lembaga-lembaga yang berada di bawah PBB. Misalnya Organisasi Pangan dan Pertanian [FAO] berpusat di Roma, Italia. Demikian juga markas IFAD, sebuah badan PBB yang tidak asing di sini, ada di Roma. Kantor GATT [General Agreement on Tariff and Trade] yang sering kita dengar di surat kabar itu, ada di Geneva, Swiss. Di Geneva ini juga terdapat kantor perwakilan PBB untuk Eropa. Kantor ini sebenarnyalah adalah kantor lama PBB, ketika PBB masih bernama Liga Bangsa-Bangsa sebelum Perang Dunia II. Ada beberapa Badan PBB lainnya yang bermarkas di Swiss, yaitu Uni Telekomunikasi Intemasional [ITU], Organisasi Kesehatan Dunia [WHO], Organisasi Hak Cipta Dunia atau WIPO [World Intelectual Property Organisation], Organisasi Metereologi Sedunia [WMO], dan Uni Pos Sedunia [Universal Postal Union]. Tidak jauh dari Swiss, yaitu di Wina, Austria, berdiri pula markas Badan Tenaga Atom Intemasional. Markas ini dibangun oleh Pemerintah Austria dengan dana tidak kurang dari 700 juta dolar AS. Sementara itu markas Badan Pengadilan Internasional di Belanda. Di London, Inggeris, berdiri kantor Organisasi Konsultasi Maritim Antarpemerintah atau IMCO [Inter Govermenta/Maritime Consultative Organisation]. Nun jauh di Afrika, yakni di Nairobi, Kenya, berdiri pula Kantor Pusat Pemukiman PBB. Sebuah bangunan megah dengan rancang bangun yang unik berdiri pula di Santiago, Cili, Amerika Latin. Bangunan ini adalah markas Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin, sekaligus juga sebagai kantor pusat Institut Amerika Latin untuk Perencanaan Ekonomi dan Sosial. Tidak jauh dari negara kita, yakni di Bangkok, Thailand, berdiri pula Kantor Pusat untuk Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik. Sementara itu di negerinya Saddam Hussein, yakni di Baghdad, 158


drh. Chaidir, MM


1998

terdapat pula Kantor Pusat Komisi Ekonomi PBB untuk wilayah Asia Barat. Di Washington DC, sekitar 3,5 jam naik kereta api ke arah selatan New York, terdapat pula Kantor Dana Moneter Intemasional [IMF], Kantor Koperasi Keuangan Intemasional [IFC], dan Kantor Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional [IBRD], lembaga yang sudah tidak asing dan memiliki banyak proyek bantuan di Indonesia. Sementara itu Organisasi Penerbangan Sipil Intemasional berpusat pula di Kanada. Kantor-kantor lembaga yang bernaung dibawah PBB memang tersebar di berbagai pelosok dunia. Itu belum termasuk lembagalembaga regional maupun organisasi-organisasi non pemerintah [NGO] yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan PBB, seperti Liga Persatuan Arab, Organisasi Persatuan Afrika, Masyarakat Ekonomi Eropa, ASEAN, dan sebagainya. NGO, misalnya ada 390 buah yang selalu memelihara kontak dengan PBB. Termasuk dalam organisasi ini adalah anggota Palang Merah Internasional, Amnesti Internasional, Dewan Perdamaian Dunia, dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut selalu diikut sertakan oleh PBB dalam memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang menyangkut kemanusiaan dan kesejahteraan dunia. Mereka juga senantiasa diundang untuk menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan PBB. Jaringan sedemikian besar sudah barang tentu memerlukan tenaga staf dan tenaga-tenaga penunjang yang tidak kecil jumlahnya, dan meliputi berbagai jenis keahlian, serta berasal dari berbagai suku dan bangsa. Secara keseluruhan, sebagai suatu sistim organisasi, mulai dari markas besar di New York sampai ke stasiun yang tersebar ke berbagai benua berupa kantor-kantor lembaga yang berada langsung di bawah PBB [tidak termasuk organisasi-organisasi regional dan NGO], jumlah karyawannya meliputi 52.000 orang. Dari jumlah tersebut' 19.000 orang adalah tenaga-tenaga profesional yang 159


drh. Chaidir, MM


1998

memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan mcmiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang keahliannya. Khusus untuk tenaga profesional ini di persyaratan minimal menguasai dua bahasa resmi PBB dengan baik. Markas PBB di New York sendiri menyerap 4.800 orang staf yang berasal dari 160 negara. Mereka-mereka ini tersebut sebagai anggota dari "dinas umum internasional". Jumlah yang besar tersebut belum termasuk anggota delegasi yang merupakan wakil tetap dari setiap negara anggota, yang walaupun sehari-hari mereka bergelut dengan kegiatan-kegiatan PBB, tapi mereka bekerja untuk pemerintah masing-masing. Namun mereka-mereka ini tetap menikmati pelayanan khusus secara resmi [Privilege] dan kekebalan diplomatik di bawah hukum internasional. Anehnya, tidak semua karyawan PBB memiliki status diplomatik. Status diplomatik hanya diberikan kepada sekjen PBB, pimpinan-pimpinan organisasi dalam sistem PBB, dan staf yang sudah sangat senior, keseluruhan mereka tidak lebih dari 100 orang. *** Sekjen PBB tentulah harus seorang figur dengan kemampuan yang besar dan tidak boleh cepat "bludrek", karena di samping harus akomodatif terhadap konsep apapun, dia harus mampu mengelola sumberdaya manusia canggih yang jumlahnya puluhan ribu itu dan lebih dari itu dia harus menjaga keseimbangan geografis [geographical balance] di antara staf PBB, terutama untuk formasi tenaga-tenaga profesional dan para pengambil keputusan. Sejarah PBB telah mencatat bahwa ketidakseimbangan dalam rekruitmen staf, sebagaimana terjadi pada awal berdirinya PBB, ternyata sangat menggangu dan melukai perasaan negara-negara anggota yang berasal dari dunia ketiga. Bagaimana mangkin PBB, yang katanya ingin memperjuangakn perbaikan kesejahteraan dunia ketiga, tidak 160


drh. Chaidir, MM


1998

mempekerjakan dalam jumlah yang memadai wakil dari dunia ketiga itu sendiri pada tingkat-tingkat tenaga-tenaga profesional dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dewasa ini PBB senantiasa merekrut staf dari berbagai penjuru dunia, dalam quota yang fleksibel untuk mengisi 2600 formasi tenaga profesional yang menjadi inti Sekretariat PBB di New York. Formasi ini diperuntukkan bagi ekonom, administrator, ahli hukum, sosiolog, ahli penerangan [penyuluh], dan sejenisnya. Pengecualian terhadap rekruitmen tenaga-tenaga PBB ini hanya berlaku untuk formasi-formasi sekretaris, juru tulis, interprenter, translator, petugas keamanan, pekerja-pekerja kasar, pembantu-pembantu, dan sejenisnya, yang boleh berasal dari negara setempat. Prinsip keseimbangan ini sama dengan kita disini. Contohnya, perusahaan-perusahaan industri berskala besar, seperti RAPP dan Indah Kiat, mereka berusaha memanfaatkan tenaga setempat untuk formasi jabatan menengah ke bawah, kalau pelaksanaannya belum, itu urusan lain. Tenaga staf dan penunjang staf tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Sekjen PBB. Pengangkatan dan promosi dilakukan melalui ujian yang tampaknya sederhana, hanya menyangkut tiga materi, yakni memiliki kemampuan dan kecakapan yang tinggi pada bidangnya mampu bekerja dengan standar efisiensi yang tinggi dan memiliki integritas. Barangkali Anda orang yang tepat untuk itu, silakan coba. *** Pendanaan adalah suatu yang tidak luput dari perhatian kami. Sebab sebuah Organisasi yang memiliki jaringan yang besar dengan personalia puluhan ribu serta kesibukan yang luar biasa, tentulah memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam beberapa tahun yang terakhir ini, untuk keseluruhan organisasi PBB, termasuk beberapa stasiun di mancanegara, dan 161


drh. Chaidir, MM


1998

beberapa program khusus, PBB memerlukan anggaran 7,5 milyar dolar AS pertahun atau sekitar 15 triliun rupiah. Dua pertiga dari dana tersebut berasal dari donatur, sedangkan sisanya menjadi beban anggota. Sejumlah 13 negara tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap anggaran PBB, yaitu, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Rusia, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, Spanyol, Ukraina, Brazil, Australia, dan Belanda. luran masing-masing negara anggota tidak sama besarnya, tergantung kemampuan masing-masing. Tetapi persentasenya diatur oleh Majelis Umum PBB. luran terendah sebesar 0.01 persen dari anggaran PBB. Mereka adalah negar-negara miskin atau negaranegara yang sangat kecil seperti Afganistan, Bangladesh, Bolivia, Kamboja, Kenya, Ethiopia, Sanmarino dan sebagainya. luran terbesar adalah 25 persen dari anggaran dan ini hanya Amerika Serikat. Sedangkan Jepang menyusul di urutan kedua yaitu sebesar 12.45 persen. Indonesia dengan iuran 0.16 persen berada di urutan ke 50 bersama Aljazair, masih berada di atas negara-negara Asean lainnya, juga masih di atas Mesir, negaranya Boutros Boutros Ghali Sekjen PBB sekarang. Markas PBB di New York sendiri menghabiskan dana tidak kurang dari 830 juta dolar per tahunnya atau hampir 2 triliun rupiah. Dengan belanja yang cukup besar ini keberadaan markas besar PBB di New York City mampu menggairahkan perekonomian kota mega metropolitan tersebut apalagi bila dipertimbangkan multiplier efeknya. *** Sebuah pertanyaan tentu mengusik, untuk apa semua itu sementara nada skeptis masih sering muncul bahwa PBB tidak lebih dari legitimasi terhadap sepak terjang Amerika Serikat Apapun kata penganut paham skeptis, PBB pada kenyataannya telah berbuat banyak untuk perdamaian dunia dan telah banyak berbuat untuk peningkatan kesejahteraan umat manusia melalui proyek-proyeknya 162


drh. Chaidir, MM


1998

di manca negara. Dunia kita ini agaknya memang ditakdirkan tidak pernah sepi dari ketegangan, konflik dan bahkan peperangan yang kadang-kadang tidak kita mengerti maksudnya. Konflik tidak hanya sering melibatkan dua negara, tapi lebih banyak melibatkan banyak pihak yang mengorbankan manusia-manusia yang tidak berdosa. Untuk semua ini kita memerlukan wadah seperti PBB, tempat mendiskusikan semua permasalahan, bahkan kadang-kadang PBB dipedukan kehadirannya di tengah medan pertempuran untuk memelihara gencatan senjata dan seterusnya. Banyak masalah dunia yang cepat selesai, tetapi lebih banyak lagi yang seakan-akan "never ending" dan itu memerlukan tenaga, fikiran, dan dana yang tidak sedikit. Tapi, kedamaian memang selalu mahal.

163


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Perjalanan ke Korea Selatan (1) Meninjau Kandang "Macan Asia" Insiden terdamparnya Kapal Selam Tempur Korea Utara di pantai kota Kangnung, Korea Selatan, hampir saja membatalkan kunjungan kami ke Korsel. Apalagi ketika Pak Alwis Azizat Murad, SH, Kabid Politik KBRI di Seoul, yang kami kontak dari Pekanbaru, membenarkan bahwa situasi Semenanjung Korea memang kembali agak memanas. "Ibu-ibu tidak usah diberi tahu," katanya setengah bercanda. Tapi jadwal tidak mungkin lagi dibatalkan. "Que sera sera". Sesampainya di Bandara International di Kimpo Seoul, Pak Alwis, "urang awak", yang ternyata sangat ramah, telah menunggu kami. la membisikkan kepada saya, "Kalau masih mungkin dirubah, tidak usah ke Mount Sorak," katanya, dan kali ini agak serius. Mount Sorak adalah salah satu obyek wisata yang akan kami kunjungi itu terletak di kawasan Utara dan berbatasan langsung dengan Korea Utara. Empat hari kemudian, ketika rombongan kami benar-benar berangkat menuju Mount Sorak, saya baru menyadari bahwa Pak Alwis agaknya tidak main-main. Situasi memang sangat kontras dengan kawasan bagian Selatan. Di jalan-jalan yang berliku-liku di pegunungan Sorak, suasana keadaan darurat memang tetasa. Betapa tidak, tiga orang penyusup yang berasal dari kapal selam yang terdampar itu, diberitakan lolos, dan mereka mungkin berada di hutan-hutan pegunungan Sorak atau telah menyusup ke kota, dan mereka tentu siap melakukan sabotase kapan saja bila keadaan memungkinkan. Oleh karena itu, bisa dipahami bila banyak tentara yang berjaga-jaga, baik tentara Korea Selatan maupun tentara Amerika. Semua kendaraan yang lalu-lalang diperiksa, tetapi bus turis seperti yang kami gunakan, dibiarkan lewat begitu saja. Padahal, gurau Kol [Pol] H. Chaeruddin Mustafa, tiga orang 164


drh. Chaidir, MM


1998

serdadu "Korea Utara" itu ada dalam bus, mereka adalah Kol. H.U. Siagian, Kol [Pol] M. S. M Marbun dan Kol [Laut] Ir. A.O. Nainggolan, Msc. Amerika memang tidak main-main dalam membendung ancaman nuklir dan militer dari Korea Utara. Mereka menempatkan satu divisi atau sekitar 36.250 pasukan tempurnya di Korea Selatan, dan 40.000 pasukan tempur lainnya siap siaga di Jepang. Itupun masih didukung oleh Armada VII yang siaga di lepas pantai denean kekuatan 27.000 pasukan tempur. Sejarah memang mencatat, insiden perbatasan antara Korut yang komunis dan Korsel yang dilindungi Amerika sering terjadi. Di antaranya adalah penyerangan terhadap istana Presiden Korsel. Dan yang paling serius adalah penyerangan terhadap tentara Amerika yang bertugas dalam Pasukan PBB di Panmunjom, 1976, yang menyebabkan dua orang tentara Amerika tewas dikampak dan rnelukai beberapa orang lainnya. Aksi-aksi kekerasan sejenis terus berlanjut Tahun 1983, Korea Utara mengejutkan dunia termasuk sekutunya sendiri dengan tindakannya menyerang rombongan Presiden Korsel yang sedang melakukan kunjungan di Rangoon, Burma [kini bernama Myanmar]. Serangan itu meleset dari targetnya, tetapi membunuh beberapa orang anggota kabinet yang menyertai rombongan. Tahun 1987, Korut diberitakan mendalangi pemboman pesawat penumpang jet Korea Air Line. Kejadian ini menewaskan 115 penumpang. Aksi ini konon dikaitkan dengan upaya Korut untuk menggagalkan Olympiade Seoul 1988. Tindakkan agresif Korut berlanjut dengan infiltrasi komandonya ke belakang demarkasi pada bulan Mei 1992 dan kemudian pada bulan Oktober dan November 1995, Paskhasnya menyusup pula ke Selatan, sebahagian besar dari infiltran ini ditembak mati oleh tentara Korsel.

165


drh. Chaidir, MM


1998

Kejadian terakhir adalah terdamparnya kapal selam Korut di pantai kota Kangnung itu. Korut bilang kapal selam mereka rusak dan terbawa arus, tetapi Korsel bilang, bagaimana mungkin, bukankah arusnya ke Utara? *** Waktu kunjungan yang hanya seminggu. agaknya memang tidak berarti apa-apa untuk mengenal lebih jauh mengenai seluk-beluk Korsel, apalah lagi mendalami kiat Korsel dalam mendongkrak perekonomian bangsanya sehingga memperoleh predikat sebagai "Macan Asia". Macan Asia adalah julukan yang diberikan oleh pakar ekonomi kepada beberapa negara industri baru atau NIC [New Industry Country} yang pertumbuhan ekonominya sangat mengesankan. Korsel adalah Macan Asia yang paling spektakuler di antara macan lainnya: Taiwan, Singaputa dan Hongkong. Korsel memang sebuah fenomena. Dalam tempo yang relatif singkat, pembangunan perekonomiannya melejit dengan amat mengesankan. Pada awal gencatan senjata tahun 1953, sebagai sebuah negara yang hancur berantakan akibat perang, Gross Domestic Product Korsel tidak ada apa-apanya. Tetapi kemudian meningkat tajam menjadi hampk 377 triliun dolar Amerika. Tahun 1994, total volume perdagangannya mencapai 198,4 triliun dolar, dan ini menempatkan perdagangan Korsel menjadi 12 besar di dunia dengan andalan ekspor meliputi baja, peralatan mesin, komponen elektronik, TV dan Video Camera, arloji digital, bahan-bahan kimia, microwave oven, bahan pakaian, pakaian jadi dan peralatan olah raga. Nilai perdagangan Indonesia dengan Korsel sampai hari ini sebenarnya masih menguntungkan Indonesia. Tahun 1995 nilai impor kita dari Korsel berjumlah 2,9 milyar dolar sedangkan nilai ekspor kita ke Korsel berjumlah 3,3 milyar dolar, berarti Indonesia surplus sekitar 400 juta dolar. Namun demikian trend menunjukkan, nilai surplus kita 166


drh. Chaidir, MM


1998

makin lama semakin menurun. Tahun 1996 diperkirakan tinggal sekitar 300 juta dolar Amerika. Dengan GNP lebih dari 454 triliun dolar pada tahun 1995, Korsel melejit menjadi 15 negara dengan ekonomi terkemuka di dunia. Bahkan tahun ini, Korsel telah melamar untuk menjadi salah satu anggota kelompok negara maju yang eksklusif dan sangat bergengsi, yakni sekelompok kecil negara-negara baru [29 negara] di dunia, yang memiliki pendapatan perkapita per tahun lebih dari 11.000 dolar Amerika. Boleh dihitung dengan jari sebelah tangan negara Asia yang berhasil masuk kelompok ini, di antaranya adalah Jepang, Brunei dan Singapura. Perkembangan perekonomian Korse! ini telah menjadikan Korsel sebagai model bagi negara-negara sedang berkembang, yang sedang dalam proses industrialisasi. Bagaimanapun singkatnya kunjungan, bagi saya, ini sebuah kesempatan yang sangat berharga. Saya merasa penasaran dan ingin melihat dari dekat bagaimana sebenarnya masyarakat Korsel itu. Mereka berani menjadi Tuan Rumah Olympiade tahun 1988. Baru dua negara Asia yang pernah menyelenggarakan Olympiade, lainnya adalah Jepang. Tahun 2002 nanti, Korsel bersama Jepang akan menjadi negara Asia pertama sebagai Tuan Rumah Piala Dunia sepak bola. Korsel seakan memiliki ekstra enerji, karena sebenarnya pada saat yang sama ketika ingin menjadi lebih dari bekas penjajahan Jepang dan ambisi untuk menjadi yang terbaik di dunia, mereka harus pula selalu mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk menghadapi Korut. Pemerintah Korsel ingin unifikasi dua Korea diwujudkan dengan jalan damai melalui demokratisasi, tapi Pemerintah Korut mengajukan prasyarat, komunisme harus diterapkan di Selatan dan Amerika harus angkat kaki. Tapi siapa yang menjamin Selatan tidak dicaplok Utara, sebab Angkatan Bersenjata Korut tercatat empat kali lebih kuat dan Korsel.

167


drh. Chaidir, MM


1998

*** Korsel memang tidaklah terlalu luas, hanya 98,486 Km2, atau hanya sedikit saja lebih luas dari wilayah daratan Propinsi Riau. Oleh karena itu dalam tempo satu minggu rombongan sudah menjelajahi sudut-sudut penting dari Korsel. Berawal dari Seoul, Ibukota Korea Selatan yang berpenduduk hampk 12 juta jiwa, yang terletak di Barat-Laut, rombongan diterbangkan dengan pesawat domestic Korean Air Line [KAL] Boeing jumbo 747 ke ujung paling Selatan, yakni ke Pulau Cheju yang ditempuh dengan satu jam penerbangan. Pulau Cheju adalah pulau kebanggaan orang Korsel. Pulau ini diberi julukan Honeymoon Island [Pulau Bulan Madu]. Di samping alamnya memang indah, iklimnya yang subtropis memberikan atmosfir yang mengesankan. Hari berikutnya, rombongan terbang ke Pusan City, sebuah kota pelabuhan dan kota kedua terbesar di Korsel yang terletak di ujung paling Tenggara. Selanjutnya dengan bus menyusuri pantai Timur ke arah Utara, ke kota budaya Kyongju, sebuah kota yang menjalin program Kota Kembar [sister city] dengan Denpasar. Sebagai sebuah kota budaya, Kyongju ketat mempertahankan identitasnya, untuk merenovasi atap rumah saja, harus ada izin dari pemerintah kota. Rombongan bermalam di Kyongju dalam suhu yang cukup dingin menurut ukuran kita, 12 derajat Celcius. Dari Kyongju, rombongan dibawa memotong ke Pantai Barat, ke Onyang, menyaksikan disneyland-nya Korea di Everland. Hari berikutnya zigzag ke Timur Laut, ke Mount Sorak, sebuah obyek wisata gunung yang sangat indah dengan mozaik pepohonan yang daun-daunnya mulai memerah berwarna-warni karena sudah memasuki musim gugor menjclang musim dingin. Suhu udaranya mulai menurun sampai 10 derajat Celcius, bahkan di puncak Mount yang dapat dicapai melalui kereta gantung [cable car] suhu turun menjadi 8 derajat Celcius. 168


drh. Chaidir, MM


1998

Hari kelima, rombongan kembali ke Barat, menuju Seoul. Hebatnya, Seoul sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda keadaan darurat, padahal letaknya tidak jauh dari perbatasan. Memang ada demarkasi_demiliterisasi zone [DMZ] yang di jaga oleh pasukan PBB, tapi bukankah Korea Utara memiliki rudal? Jangankan Seoul, kota-kota yang di bagian Selatan saja bisa dijangkau, seperti Pusan, Cheju City, dan sebagainya. Dalam Perang Korea [1950-1953], pesawat MIG Korut yang hanya memerlukan waktu tiga menit untuk sampai ke Seoul, membuat Seoul hancur berantakan. Hanya dalam tempo tiga hari Seoul berhasil direbut oleh pasukan Korut. Untung dewi fortuna masih berpihak kepada Korsel, karena Amerika segera membantu, sehingga kemenangan Korea Utara yang sudah tinggal selangkah lagi, gagal menjadi kenyataan. Oleh karena itu sangat mengagumkan, bila dalam tempo yang relatif singkat, Seoul tumbuh menjadi sebuah megapolitan. Sama sekali tidak terlihat sisa-sisa kehancurannya. Yang menonjol justru gedung-gedung pencakar langit dan kedua tepi sungai Han yang membelah Seoul. Perseteruan Utara dan Selatan masih jauh dari usai, tapi Seoul, pusat kandang Macan Asia itu, seakan diam seribu bahasa. *** Catatan: Tulisan ini dan dua tulisan berikutnya, merupakan catatan khusus Drh. Chaidir sewaktu mengunjungi Korea Selatan, bersama 11 anggota DPRD pada 7 sampai 14 Oktober 1996

169


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Perjalanan ke Korea Selatan (2) SDA Terbatas, SDM Oke Filsuf terkenal dari India, Rabindranath Tagore, suatu kali pemah berujar: "Dalam zaman keemasan Asia, Korea adalah salah satu pembawa obor". Korea memang tercatat sebagai salah satu negeri tertua di dunia yang memiliki riwayat panjang tentang sebuah keberhasilan, mulai dari Kerajaan Shilla sebelum Masehi sampai ke Dinasti Yi di awal abad ke-20. Tetapi Korea hari ini adalah sebuah negeri yang terbelah: Sebuah kondisi yang dipaksakan setelah Perang Dunia II. Di utara adalah Republik Rakyat Korea yang komunis, biasa disebut Korea Utara. Sedikit lebih luas wilayahnya tetapi jauh lebih sedikit penduduknya. Di selatan, adalah Republik Korea yang biasa disebut Korea Selatan, menganut paham liberal. Penduduknya sekitat 45 juta jiwa atau dua kali lipat dari Korea Utara. Sempadan kedua Korea itu adalah sebuah wilayah demiliterisasi selebar 4 kilometer, yang membentang sepanjang 242 km dari muara Sungai Han yang berlumpur di barat sampai ke pegunungan Sotak yang perkasa di rimur. Kalaulah garis sempadan ini bisa bercerita, tentu akan banyak sekali ceritanya tentang insiden perseteruan kedua Korea ini. Setelah gencatan senjata tahun l953, Korsel melakukan crash program untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran. Mereka dihadapkan pada posisi sulit karena tidak memiliki Sumber Daya Alam yang memadai. Hampir 70% dari wilayahnya berupa pegunungan yang tersusun dari bebatuan jenis gneiss dan granit. Lahan pertanian sangat terbatas. Tetapi justru salah satu tonggak penting dalam pembangunan ekonomi Korsel adalah keberhasilan mereka swasembada beras mulai tahun 1987. Swasembada beras tercapai setelah Korsel melakukan modernisasi 170


drh. Chaidir, MM


1998

pertanian melalui mekanisasi peralatan dan perlengkapan, peningkatan kualitas bibit padi melalui transplantasi, meningkatkan produksi pupuk dalam jumlah yang melimpah dan menerapkan teknologi pengolahan pasca panen. Mulai tahun 1989, Korsel sudah surplus beras lebih dari 5 juta ton pertahun. Tonggak penting lainnya yang mempengaruhi perekonomian Korsel adalah pengembangan industri. Sampai dengan tahun 1960, Korsel pada dasarnya adalah negara agraris, mereka belum memproduksi baja, petrokimia, tanker, mobil, atau fiber glass. Hanya ada pabrik kertas dengan sistim yang lama dan industri tekstil. Industri eiektronika masih dalam tahap bayi, hanya memproduksi bola lampu dan tabung vacuum untuk radio. Perkembangan industri modern baru dimulai setelah Korsel menerapkan Rencana Pembangunan Ekonomi Lima Tahun 1 19621966. Karakter ekonomi Korsel pun berubah. Perusahaan minyak Korea mulai berdiri tahun 1964, kemudian diikuti dengan pembangunan industry petrokimia terpadu tahun 1966 yang memiliki multiplier effect sangat luas. Dalam tahun 1980, berdiri pula Perusahaan minyak Korea-Iran, Ssangyong Oil Refinery. Produksi munyak meningkat dari 4,8 juta barrel tahun 1964 menajadi 257,5 juta barrel tahun 1985. Pembangunan industri petrokimia diikuti pula dengan pengembangan industri permesinan. Sejak itu, pola produksi bergeser dari produksi mesin-mesin pertanian seperti, power tillers, traktor, dan pompa air ke industri mesin berat. Adanya Undang-undang Elektronika tahun 1969 dan pelaksanaannya berupa Rencana Pembangunan Industri Elektronika 8 tahun (1969-1976), membawa pertumbuhan yang cepat dari industri elektronika, bahkan tahun 1980 Korsel sudah menjadi 10 besar dunia sebagai produsen barang-barang elektronika, nilai ekspor mencapai 4,2 triliun dolar Amerika pada tahun 1985.

171


drh. Chaidir, MM


1998

Dengan penyelesaian pabrik besi dan baja terpadu tahun 1973, industri berat Korsel juga melangkah maju, bahkan dewasa ini termasuk 14 besar produsen baja mentah dunia. Maka kemudian tidak heran bilamana perusahaan motor Hyundai yang telah berdiri sejak tahun 1968, banting stir dari pabrik asembling menjadi pabrik pembuatan mobil. Setelah itu menyusul Daewoo Motor, Kia Motor dan Ssangyong Motor berkompetisi di lapangan, memprodnksi mobil, bus, truck dan sepeda motor. Tahun 1980 Hyundai memperkenalkan dan mengekspor mobil kecil dengan nama excel, kemudian menyusul mobil ukuran medium [Sonata]. Maka Korsel pun menjadi sebuah negara pengekspor mobil sambil memenuhi seluruh permintaan dalam negeri. KIA Motor bahkan menjalin kerjasama dengan mitra dagangnya di Indonesia untuk memproduksi jenis Mobil Nasional [Mobnas] Indonesia yang diberi nama TIMOR. Proyek ini menjadi kontroversial di dalam negeri Korsel sendiri karena menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat permobilan, karena Hyundai, Daewoo dan Ssangyong merasa ditinggalkan. Aspek lain yang sangat penting dalam fenomena pembangunan ekonorni Korsel adalah berkembangnya industri perkapalan, industri pupuk, dan industri pulp & paper. Industri perkapalan bahkan sudah termasuk 4 besar di dunia. Perkembangan industri yang sangat pesat menyebabkan berkembangnya kawasan industri. Kawasan Industri Inch'on di Seoul merupakan Kawasan Industri terbesar. Migrasi tenaga kerjapun terjadi dari rural ke beberapa Kawasan Industri yang terbesar di kawasankawasan strategis Korsel. *** Ketika Rombongan DPRD Riau diterima oleh Duta Besar RI di Korea Selatan, Bapak Singgih Hadipranowo, di Kedutaan Besar RI di Yoido, sebuah kawasan bisnis yang terkemuka di Seoul, kami 172


drh. Chaidir, MM


1998

mendapatkan penjelasan mengenai latarbelakang bagaimana Korsel bisa bangkit dari negeri yang babak belur karena perang menjadi sebuah negara industri yang terkemuka. Padahal Sumber Daya Alamnya sangat terbatas. Bayangfcan, hanya 30% dari seluruh wilayah negerinya yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Di samping SDA yang terbatas, Korsel dihadapkan dengan hambatan musim. Mereka mengenai empat musim; panas, gugur, dingin dan musim semi. Di penghujung musim gugur dan selama musim dingin, praktis tidak ada kegiatan pertanian yang bisa dilakukan. Kondisi alam yang sulit ini telah membentuk karakter mereka menjadi manusia-manusia yang ulet, tangguh dan selalu ingin menang. Penulis Barat melukiskan, bangsa Korea sebagai bangsa yang giat, banyak akal, dan mengembangkan industrinya dengan semangat tinggi. Ada monumen-monumen yang melambangkan orang-orang Korea sebagai pekerja keras dan penuh inisiatif. "Masyarakat Korea adalah sebuah masyarakat yang memiliki kemauan yang keras dan mereka pantang kehilangan muka," kata Duta Besar. Sukses Jepang, negeri tetangganya, menjadi negara industri yang paling terkemuka di dunia, merupakan cambuk bagi Korsel untuk membuktikan bahwa sumber daya manusia dan kualitas bangsa Korea tidak kalah dari Jepang. Jepang adalah bangsa yang pernah menjajah Korea selama 35 tahun. Pada tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dan pada saat yang sama terpaksa melepas semua negara jajahannya termasuk Korea dan Indonesia, khususnya setelah Hirosima dan Nagasaki dibom oleh Amerika. Cambuk itu memang sangat besar pengaruhnya dalam memotivasi Korea Selatan untuk menjadi lebih baik dari Jepang. Dan hal itu mereka buktikan ketika Seoul menjadi tuan rumah Olympiade ke-24 tahun 1988. Ulympiade musim panas Seoul merupakan olympiade terbesar dalam sejarah; 160 kontingen dari 167 anggota Komite Olympiade Internasional [IOC] ikut berpartisipasi.

173


drh. Chaidir, MM


1998

Olympiade Seoul yang spektakuler merupakan sebuah atraksi yang menyita perhatian dunia, dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Korsel untuk membangun sebuah imej dalam komunitas internasional dan mendongkrak rasa percaya diri yang lebih besar dari bangsa Korea. Mereka telah membuktikan bahwa mereka lebih baik dari Jepang, paling tidak dalam peringkat perolehan medali emas. Tahun 2002 nanti, Korsel dan Jepang akan menjadi tuan rumah bersama dalam menyelenggarakan sebuah kejuaraan akbar, Piala Dunia Sepakbola, dan kalau jadi terselenggara, itu adalah untuk pertama kalinya kejuaraan Piala Dunia yang paling bergengsi itu diselenggarakan di Asia. *** Terlepas dari etos kerja mesyarakat Korsel yang memang tinggi, peran Amerika dalam proses industrialisasi di Korsel, tidak dapat dipungkiri. Apa yang dicapai oleh Korsel hari ini adalah refleksi dari suksesnya aliansi Korsel-Amerika untuk mengakhiri perang dan menghalangi agresi dari utara semenjak tahun 1953. Hubungan yang telah bertahun-tahun dan masih tetap berlanjut, telah memberikan sebuah hasil pembangunan dan keuntungan yang mencolok bagi Korsel, dan telah menumbuhkan kepercayaan diri pada level yang tinggi bagi masyarakat Korsel. Suatu hal yang menarik untuk dicermati dewasa ini di Korsel adalah berkembangnya paham anti pemerintah dan anti Amerika. Ini tentu fenomena lain dari Korsel. generasi tua menempatkan Amerika sebagai "Malaikat" pembebas dan penyelamat, dan menyadari Amerikalah yang membantu menciptakan habitat yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya macan Asia itu secara fantastik. Tetapi ada kelompok-kelompok mahasiswa yang terpancing propoganda Korea Utara sehingga menjadi radikal dan selalau menentang 174


drh. Chaidir, MM


1998

pemerintah melalui demokrasi yang beringas. Kelompok mahasiswa radikal ini mengemas kemarahannya terhadap cara pemerintah memerankan skenario hubungan perdagangan Korsel dengan Amerika. Amerika dianggap tidak fair dalam menjalin perdagangan dengan Korsel. Tetapi tampaknya kelompok radikal ini tidak sampai menganggu Amerika. Mayoritas orang-orang Amerika yang tinggal atau pernah tinggal di Korsel, menyadari bahwa warga Korsel adalah orang-orang yang bersahabat dan teramah di dunia. Nah?

175


drh. Chaidir, MM


1998

Catatan Perjalanan ke Korea Selatan (3) Antara Ginseng dan Cumi Goreng Menyebut Korea, tentu terbayang ginseng. Ginseng seakan identik dengan Korea. Banyak yang percaya, ginseng ampuh sebagai doping yang membuat manusia-manusia Korea menjadi tangguh. SDM yang tangguh membuat Korea mampu bangkit dalam tempo yang relatif singkat setelah babak belur karena Perang Korea 1950-1953. Perekonomian mereka meroket dan berhasil menempatkan diri menjadi salah satu negara industri yang disegani dunia. Adakah itu karena ginseng? Dalam buku The Business of Korean Culture yang ditulis oleh Richard Saccone, atau bahkan dalam buku Introduction to Korean History and culture, karangan Andrew C Nahm, yang banyak dipakai sebagai referensi, saya tidafc menemukan uraian tentang Ginseng. Entah dalam buku-buku referensi yang berbahasa Korea. Ataukah Ginseng hanya mitos? Barangkali ginseng memang memiliki khasiat yang luar biasa dan komoditi yang bagus untuk diperdagangkan. Pada agen resmi penjual ginseng yang terletak di pusat kota Seoul, harganya relatif cukup mahal, bervariasi dari 100 dolar sampai 500 dolar Amerika per paket dalam berbagai bentuk kemasan. Bentuknya macam-macam, mulai dari sirup, pil, kapsul, atau yang sudah dikemas bersama kopi dan teh pun ada. Ketika saya coba membandingkan dengan harga di luar yang lebih muraah, mereka menangkis dengan ketus, yang di luar itu, mutunya tidak dijamin oleh pemerintah, tetapi kalau produk ginseng yang dijual agen, ditanggung 100 % asli. Barangkali ini jurus dagang, dan kita tentu sulit mengkonfirmasikannya. Pemandu wisata kami, Miss Melody, bercerita, barangkali ini juga jurus pemasaran ginseng, bahwa seorang turis Amerika menyuratinya, turis yang sudah tua itu memperoleh bayi lagi setelah menenggak cukup banyak ginseng selama tournya di Korsel dan membeli Ginseng yang asli. "Tapi 176


drh. Chaidir, MM


1998

tolong jangan banyak-banyak minum ginseng sore hari, sebab itu akan membuat Anda terasa senantiasa segar dan tidak akan bisa tidur semalaman," ujarnya. Miss melody tentu tidak tahu kalau di Pekanbaru dewasa ini juga ada obat penyegar yang lebih dahsyat, yang membuat orang mampu berdisko sambil menggeleng-gelengkan kepalanya sehari semalam nonstop. Ginseng memang ditanam secara luas di ladang-ladang sebagai tanaman komersial. Tanaman ini sangat rakus akan unsur hara tanah. Berdasarkan peneiitian, iahan yang pernah ditanami ginseng menjadi kurus, hara tanah habis disedot ginseng, sehiagga apa bila khan tersebut kemudian ditanami dengan tanaman lain setelah ginsengnya dipanen, tanaman ini akan menjadi kerdil. Nah, yang ini secara logika dapat dicerna mengapa ginseng memiliki banyak khasiat. Ginseng boleh menjadi "trade mark" Korea, tetapi yang menarik untuk dicermati, dan agaknya sangat mempunyai korelasi dengan gizi dan kesehatan masyarakatnya dan akhirnya bermuara pada kualitas SDM, adalah mengenai pola makan. Kebiasaan makan masyarakat Korsel tidak berbeda jauh dengan tetangganya, Jepang. Mereka gemar makan ikan dan produk lainnya yang berasal dari laut. Bahan-bahan tersebut dimasak dengan cara yang sehat, yakni direbus dengan seadanya dan langsung disantap ketika masih hangat. Apa yang diungkapkan oleh Menteri Pangan kita Prof. DR. Ibrahim Hasan dalam pidatonya ketika membuka Simposium Sagu Internasional di Pekanbaru baru-baru ini, bagi saya sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa pola makan yang proporsional dan sehat itu adalah pola makan Jepang. Menu makan mereka berimbang secara proporsional antara karbohidrat, lemak dan protein. Orang Amerika makan terlalu banyak lemak, sedangkan orang Indonesia makan terlalu banyak karbohidrat. Nasi, ketela, sagu, mie, semua itu terlalu banyak dijejalkan ke dalam tubuh kita. Tapi susahnya, kebiasaan makan seperti orang Korea itu, sulit diterima selera, walaupun disadari makanan tersebut bergizi tinggi. 177


drh. Chaidir, MM


1998

Cumi goreng dapat ditemui dengan mudah di setiap pojok tempat hiburan atau keramaian, persis seperti orang berjualan tahu pong atau ubi goreng di tempat kita. Remajanya pun gemar sekali mengunyah-ngunyah cumi goreng, layaknya laksana popcorn di tempat kita. Tentu dengan mudah kita dapat membedakan beberapa protein yang terdapat dalam cumi goreng. Kebiasaan makan cumi goreng saja sudah memiliki nilai tambah, apa lagi dikombinasikan dengan ginseng. *** SDM yang berkualitas, jelas tidak hanya ditentukan oleh pola menu dan makan. Oroig Korsel dididik Spartan dari kecil. Ajaran Konsfusius, yang banyak mempengaruhi pola sikap dan tingkah laku orang-orang Korea, memberikan pemahaman penting untuk menghargai pendidikan. Masyarakat Korea benar-benar menaruh respek kepada orang-orang yang berpendidikan dan menempatkaan guru pada posisi yang terhormat. Sebenarnya prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan Korsel bersifat universal, seperti mengembangkan spirit nasional, konsep tentang kebijakan, konsep tentang kewajiban, tanggung jawab terhadap tugas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, persatuan dan kesatuan serta konsep hidup harmonis sesama manusia. Semua orang hams memberikan konstribusi kepada peningkatan kesejahteraan umat manusia dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Sebenarnya intensitas proses belajar-mengajar di Korsel sempat menurun akibat perang. Lebih dari separoh gedung-gedung sekolah menjadi puing-puing. Selama perang aktivitas belajarmengajar dilakukan di tenda-tenda darurat dan di barak-barak sementara, di wilayah-wilayah yang tidak diduduki oleh tentara komunis.

178


drh. Chaidir, MM


1998

Setelah perang, sistem pendidikan direhabilitasi dengan penuh semangat, dengan bantuan Amerika dan PBB. Fasilitas fisik kembali dibangun dan kualitas program belajar-mengajar ditingkatkan dalam tempo singkat. Perencanaan program pendidikan dikontrol dengan hati-hati, dan dengan didukung oleh semangat yang tinggi telah membawa pembangunan pendidikan maju dengan cepat baik kuantitas maupun kualitas. Di samping prinsip-prinsip dasar pendidikan yang telah dimiliki, Korsel mendefenisikan tujuan pendidikan mereka. Pertama, membangun dasar sipiritual dalam proses regenerasi bangsa. Kedua, menciptakan gambaran manusia Korea baru, dan Ketiga, peningkatan pengetahuan terhadap sejarah dan masalah-masalah nasional. Penekanan ini penting bagi Korsel untuk meningkatkan kewaspadaan nasional mereka melawan agresivitas Korea Utara yang sistematis. Dalam sistem sekolah formal, Korsel sama dengan kita, enam tahun Sekolah Dasar, tiga tahun SLP, tiga tahun SLA dan kemudian Perguruan Tinggi. Semenjak tahun 1969, Korsel sudah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Ujian masuk SLP dihapuskan, dan dengan langkah ini, 99,2 % lulusan dapat melanjutkan ke pendidikan SLP. Kemudian semenjak tahun 1973, ujian masuk SLA juga di hapuskan, tetapi ujian masuk Perguruan tinggi tetap dilakukan. Dewasa ini rata-rata 55% lulusan SLA diterima di Perguruan Tinggi. Tetapi untuk masuk ke dalam kelompok yang 55% itu tidak mudah, nilainya harus sangat baik. Bangku SMA memang tahap yang paling menentukan bagi masa depan seorang remaja Korsel. Dia akan menjadi orang-orang yang sukses di belakang hari atau tidak, banyak ditentukan pada tahap ini. Oleh karena itu, pada tahap ini pendidikan sangat Spartan. Jam pelajaran resmi memang hanya dari pukul 09.00 s/d 16.00, tetapi kemudian tanpa kembali ke rumah, mereka melanjutkan lagi dengan jam ekstra sampai pukul 22:00. Dampak negatifnya ada, siswa yang gagal merasa malu sehingga ada yang bunuh diri atau bahkan salah satu orang tuanya yang bunuh diri. 179


drh. Chaidir, MM


1998

Kesungguhan Korsel dalam menggembleng SDM-nya terlihat dari ketetapan pendiriannya untuk memilih cara terbaik dalam mendukung keberhasilan program pendidikannya. Di tingkat SLP dan SLA, pelajar putra dan putri dipisah sckolahnya. Argumentasinya: survey membuktikan, hasil pemisahan lebih bagus dari pada hasil dicampur. Pelajar putri juga jangan harap bergaya ria ke sekolah dengan rambut terurai panjang sebahu. No way! Rambutnya harus dipotong pendek sebatas telinga. Pemerintah Korsel juga telah melakukan usaha-usaha besar untuk mengembangkan pendidikan sains dan teknologi. Hasilnya, dalam tahun 1967, mereka mendirikan Kementrian Iptek, dan tahun 1971 didirikan pula Institut Iptek lanjutan, diikuti kemudian pembentukan sebuah Kota Sains di dekat Teajon tahun 1974. Institusiinstitusi ini diciptakan untuk meningkatkan riset dan pengembangan iptek baru dan menyelaraskan kerjasama antara Kementrian Pendidikan dan Iptek dengan pendidikan sains pada semua level sekolah untuk menumbuhkan jumlah ilmuan, teknolog dan pekerjapekerja terampil. Menurut informasi yang diperoleh, Korsel mencetak lebih dari 400 orang Ph.D [Doktor] per tahun. Dengan keikutsertaan Sekolah swasta memainkan peranan penting di semua tingkat pendidikan, maka dewasa ini, hampir sepertiga dari keseluruhan sekitar 45 juta penduduk Korsel adalah pelajar. Oleh karenanya tidak heran bila tingkat pendidikan rata-rata di Korsel cukup tinggi, yakni SMA plus. Apa yang diperlihatkan oleh Miss Chae Hee Seung [28] atau lebih populer dengan panggilan Miss Melody, pemandu wisata rombongan selama berada di Korea, agaknya adalah contoh soal, bagaimana tingginya apresiasi orang Korea terhadap tugas dan profesinya. Pemandu wisata ini sangat piawai dan profesional. Caranya menghidupkan suasana, menegakkan disiplin rombongan sehingga terasa bukan merupakan beban Caranya memberikan apresiasi kepada pengemudi, caranya menempatkan diri secara pas 180


drh. Chaidir, MM


1998

kepada setiap anggota rombongan, menampakkan dirinya sebagai produk dari sistem pendidikan yang keras. Miss Melody adalah salah seorang dari 25 orang pemandu wisata profesional [berbahasa Inggeris] yang dimiliki oleh Lotte Travel, sebuah Biro Perjalanan yang terkenal di Korsel. la seorang sarjana Sastra Perancis, cerdas dan candle, tetapi lebih dari itu semua, ia sangat familiar dan mampu memberikan penjelasan terhadap banyak hal yang ditanyakan rombongan. Semua paket acara di Korsel berjalan dengan rapi dan tepat waktu. Kepentingan rombongan adalah segala-galanya bagi Melody. Ada banyak kesamaan antara Indonesia dan Korsel, menurut Dubes RI di Korsel Bapak Singgih Hadipranowo, yaitu sama-sama bekas jajahan Jepang, sama-sama merdeka Tahun 1945, sama-sama diajar menghormati dan menghargai ortu dan guru, sama-sama melakukan program wajib belajar 9 tahun. Tapi kerena input berbeda maka output pun menjadi tidak sama

181


drh. Chaidir, MM


1998

Tersanjung Ketika Dr. M, Menyebut Riau Dari kejauhan gedung megah bertingkat 38 di pusat metropolitan Kuala Lumpur itu, memberi kesan kita seakan berada di Indonesia. Bendera merah putih kelihatan dominan di mana-mana. Dari dekat barulah kelihatan dengan jelas, di bagian tengah bendera merah putih itu ada lingkaran kuning bergambar keris berwarna hitam di tengahnya. Itulah bendera UMNO, sebuah partai politik terbesar, partai orang Melayu yang berkuasa di Malaysia. Dalam 10 kali Pemilihan Umum yang telah diselenggarakan oleh negara jiran ini, semenjak tahun 1959 UMNO yang bergabung dalam koalisasi Barisan Nasional, selalu menang dengan single majority. Maka berdasarkan konstitusi Malaysia, siapapun yang menjadi Presiden UMNO dan Wakil Presiden UMNO akan langsung dilantik oleh Raja yang Dipertuan Agung menjadi Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Oleh karena itu timbul kesan di Malaysia, Perhimpunan Agung UMNO, lebih penting daripada pemilihan Umum. Asurnsi umum di negeri jiran itu, pemilu hanya akan menentukan berapa persen kemenangan UMNO, tetapi Perhimpunan Agung [PA] UMNO akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Malaysia. Kesan itu agaknya beralasan, sebab selama beberapa hari, semua surat kabar utama Malaysia, seperd Berita Harian, Utusan, The New Straits Times, The Sun, hampir 90 persen isinya hanya memuat pemberitaan sekitar PA UMNO. Semua petinggi Malaysia pun tumpahruah di gedung UMNO itu. Lantai I sampai dengan V penuh sesak, apalagi di aula Putra World Trade Center dimana acara pembukaan PA UMNO diselenggarakan. Hotel berbintang lima “Tan Pacific Hotel" yang berada dalam komplek gedung UMNO itu, juga dijejali oleh peserta dan pemerhati PA UMNO termasuk para pengembiranya. Pria umumnya memakai baju teluk belanga dan wanitanya memakai baju

182


drh. Chaidir, MM


1998

kurung. Warna merah putih, warna kebanggaan UMNO, merupakan warna yang dominan. Mengenai warna merah putih ini, Datuk Zainal Abidin Zein, Wakil Mendagri Malaysia yang berasal dari Bagian Bagan Serai, Perak, saat makan malam bersama saya, menjawab santai, "Itulah tanda kita berkawan, jangankan bendera, dulu pun waktu kecil, saya dan kawankawan sebaya di Perak setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya," ujar Datuk Zainal. Dia pun menyanyikan satu bait lagu kebangsaan kita itu dengan pas. Sebagai seorang Wakil Mendagri Malaysia, Datuk Zainal Abidin Zein sebenarnya tergolong seorang pejabat penting, tapi menurut saya sikapnya sangat familiar, penuh dengan nuansa persaudaraan. Tidak ada kesan bahwa dia adalah sseorang pejabat tinggi. Yang menandakan dia orang terpandang adalah, Datuk Zainal Abidin disalami oleh banyak orang. Setiap orang yang melewati meja kami menyalaminya, dan Datuk Zainal selalu mengenalkan saya, "Ini YB [Yang Berhormat] Speaker Dewan Perwakilan Rakyat Riau," katanya. Kesan persaudaraan yang Islami mi pula yang terpancar dari keagungan PA UMNO, dekorasi panggung utama dihias dengan ornamen Island; di latar belakang panggung ada 21 buah replika kubah masjid yang berwarna kuning keemasan terlihat megah. Di atas tulisan Perhimpunan Agung UMNO, di latar belakang, tertulis pula sepotong ayat suci Al Qur'an, "Wa'tashimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu", lengkap tertulis dengan maknanya: "Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Islam dan janganlah kamu berpecah belah". PA UMNO diselenggarakan sekali dalam tiga tahun. Menurut catatan panitia, Perhimpunan Agung tahun 2000 ini adalah yang paling ramai dihadiri oleh anggota UMNO. Tidak kurang 4000 orang hadir dalam aula Putra World Trade Center pada upacara pembukaan pagi itu. Sementara di luar aula dan beberapa lantai di bawahnya juga dipenuhi oleh para penggembira yang tidak diperbolehkan masuk ke

183


drh. Chaidir, MM


1998

aula. Tapi untuk memuaskan mereka yang berada di luar aula, di lantai tiga di pasang sebuah monitor raksasa ukuran 3x5 meter. Dalam kata pengantarnya, Sekjen UMNO, Tan Sri Khalil Yaakob, mengumumkan anggota UMNO per 31 Desember l999 adalah 2.813;625 orang meliputi 17.909 Cabang dan 165 Bagian. Setiap Bagian mengirim 12 Perutusan untuk PA UMNO yang dipilih melalui musyawarah tingkat Bagian. Dengan demikian maka yang mempunyai hak suara dalam PA tersebut adalah sejumlah 1980 Perutusan. Ada dua alasan kenapa PA UMNO Tahun 2000 ini sangat meriah, pertama adalah karena PA pertama pada Alat baru, dan kedua, karena UMNO terlecut oleh hasil Pemilu Malaysia tahun 1999 yang kurang mengembirakan. Kemenangan UMNO dalam Pemilu 1999 tidak telak seperti Pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan sekarang UMNO kehilangan dua Negeri Bagian yang jatuh ke tangan PAS [Partai Islam Se-Malaysia] yakni Kelantan dan Terengganu. Bergabung dengan pemerhati khas dari 16 negara, termasuk tiga Partai Politik dari Jakarta, yakni Partai Golkar, PDIP dan PAN, saya bersama H Sudarman A Ade [Sekretaris DPW PAN Riau] pukul 08.00 waktu setempat telah berada di aula untuk mencari tempat duduk bagi pemerhati khas. Datuk Zainal Abidin Zein memang mengingatkan agar kami datang cepat. Pukul 08.55 Datuk Sen Dr Mahathir Mohamad tiba dengan diiringi suara kompang yang bertalu-talu. Ternyata Dr Mahathir masih mengikuti upacara penaikan bendera UMNO di halaman gedung. Tapi seluruh peserta PA yang sudah berada di aula dapat mengikuti setiap gerakan Dr Mahathir melalui monitor raksasa yang terdapat dilatarbelakang panggung kehormatan. Tidak seperti lazimnya di negeri kita, Dr Mahathir bersama Sekjen UMNO langsung menggerek bendera UMNO sampai selesai. Pukul 09.25 Dr Mahathir memasuki aula. Memakai teluk belanga biru langit dengan kain sarung bermotif hijau dan berpeci hitam. Dr Mahathir kelihatan santai menebar senyum. Menurut 184


drh. Chaidir, MM


1998

catatan saya, tepat pukul 10.05 Dr Mahathir menyampaikan pidato politiknya tanpa teks selama 115 menit. Pidato ini dipuji oleh pengamat sebagai pidato yang sarat dengan pesan moral dan sangat impressif. Dr. Mahathir juga menutup amanatnya dengan memimpin langsung pembacaan doa, sesuatu yang belum pernah dilakukannya dan agaknya juga belum pernah dilakukan pemimpin dunia manapun. Ihwal berdoa ini diberitakan secara luas oleh media cetak esok harinya. Peserta PA UMNO banyak yang terharu dan bahkan meneteskan air mata mendengar doa Dr Mahathir yang dilafaskan dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Menurut beberapa pengamat di Malaysia, doa Perdana Menteri jauh berbeda dengan doa pemimpin-pemimpin oposisi. Pemimpin oposisi berdoa agar UMNO tumbang, sedangkan doa Dr Mahathir intinya adalah meminta perlindungan, kekuatan iman, hidayat, restu, dan kejayaan bagi agama, bangsa dan negara Malaysia. Selesai acara pembukaan, bersama Agung Laksono, Fahmi Idris, Abdul Gafur, Azhar Romli, berlima kami dari partai Golkar diterima oleh Dr Mahathir di ruang khusus. Agung Laksono [Mantan Menpora] yang menjadi juru bicara, mengucapkan tahniah bahwa Dr Mahathir dipercaya kembali oleh UMNO untuk menduduki Presiden UMNO. Agung Laksono juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pidato politik Dr M dan kemudian memperkenalkan kami berlima sebagai pemerhati dari Partai Golkar Indonesia. "Ini yang terakhir, utusan Partai Golkar dari Riau," kata Agung sambil menunjuk saya. Dr M langsung merespon, "Oh dari Riau, Riau itu sama bahasanya dengan Johor," katanya. Terus terang saya merasa tersanjung. Dalam pertemuan yang singkat itu, Dr M memberikan pandangannya bahwa dia merasa bersyukur Indonesia cepat keluar dari krisis dan mengamati kondisi Indonesia dewasa ini sudah semakin membaik. "Masalah di Indonesia sangat berat, bahkan sepuluh kali lebih berat daripada masalah yang dihadapi Malaysia. Penduduk 185


drh. Chaidir, MM


1998

Indonesia kan sepuluh kali lipat dari Malaysia, jadi masalahnya juga sepuluh kali lebih berat," kata Dr Mahathir. Bangsa Melayu, menurut Dr Mahathir, tidak hanya menghadapi musuh dari luar berupa globalisasi tetapi juga secara internal dalam tubuh bangsa Melayu itu sendiri. Banyak orang-orang Melayu, tidak pandai mengekang nafsu, tidak memahami secara mendalam mengapa orang Melayu harus bersatu. Kita bertanggung jawab kepada bangsa Melayu, kata Dr Mahathir, disambut atau tidak disambut oleh orang Melayu itu sendiri. Tanggung jawab mestilah dipikul.

Catatan: Tulisan ini dan titlisan berikutnya, merupakan catatan perjalanan Drh. Chaidir ke Kuala Lumpur, menghadiri Perhimpunan Agung UMNO, dan diterbitkan di Riau Pos, 4 dan 5 Juli 2000

186


drh. Chaidir, MM


1998

Perseteruan Dua Harimau di Satu Bukit Kata orang, tak boleh ada dua harimau dalam satu bukit, tapi itu yang terjadi di Malaysia. Perseteruan PM Makysia Dr Mahathir Moharnad dengan mantan Timbalan Perdana Menteri Dr Anwar Ibrahim telah menjadi pembicaraan dua tahun terakhir ini. Perseteruan itu adalah perseteruan dua "harimau" dalam satu "bukit". Episode pertama dimenangkan oleh Dr Mahathir. Anwar dipecat dan terlempar ke dalam bui, dan bila tidak ada hal-hal yang luarbiasa terjadi, dia akan mendekarn disana sampai tahun 2005 nanti Kedua "harimau" itu, sayangnya semula berada dalam satu "bukit" yang bernama UMNO. Ketika perseteruan itu mencapai titik puncaknya pada tahun 1998, Dr Mahathir adalah Presiden UMNO dan Dr Anwar Ibrahim adalah Timbalan Presiden UMNO. Tidak ada pilihan lain, salah satu "harimau" memang terpaksa hengkang dari "bukit" itu. Bagi UMNO [United Malay National Organization -Pertumbuhan Kebangsaan Mekyu Bersatu], sebuah partai politik orang Melayu dan merupakan partai politik terbesar di Malaysia, perseteruan itu merupakan bencana besar. Melayu Malaysia pun pecah. Wan Azizah, isteri Dr Anwar Ibrahim, hengkang dari UMNO beserta pengikutnya, dan mendirikan Partai KeADILan. Bersama dengan anak remajanya Nurul Izzah [20 tahun] yang sangat brilian, Wan Azizah memperoleh simpati yang cukup besar terutama dari kaum Melayu . Dalam Pernilu 1999, Partai KeADILan langsung memperoleh 5 kursi di Parlemen Malaysia. Kutub baru orang Melayu Malaysia pun terbentuk. Sebelum berdirinya Partai KeADILan, boleh dikata hanya ada dua kutub Melayu di Malaysia yakni UMNO dan PAS [Partai Islam SeMalaysia], kini kutub itu telah bertambah. Ketika Anwar masih berada dalam barisan UMNO, PAS sering memanfaatkan kasus Anwar sebagai alat untuk memojokkan UMNO. Tetapi ketika Anwar dipecat dari

187


drh. Chaidir, MM


1998

UMNO, dan isterinya mendirikan Partai KeADILan, PAS memanfaatkan kasus Anwar untuk memancing simpati pemilih. Partai KeADILan pun langsung digandeng oleh PAS untuk bergabung dalam koalisasi Barisan Alternatif. Saling tuding antara kubu UMNO di satu sisi dengan kubu PAS dan partai KeADILan di sisi lain tidak terhindarkan. UMNO dihujat sebagai partai yang zalim, otoriter, tidak demokratis, diskriminatif, anti Islam, sementara UMNO pula menghujat PAS sebagai fundamentalis, terlalu latah mengatasnamakan kepentingan orang Melayu dan Islam, isu yang dikembangkan terlalu sempit dan pada akhirnya justru akan membawa Melayu dan bahkan Islam di Malaysia ke pinggir jurang. Partai KeADILan pula dituding oleh UMNO sebagai partai yang katanya memperjuangkan "rule of law", tetapi sebenarnya menolak rule of law. Contohnya, Partai KeADILan berjuang untuk memberikan pengecualian hukum kepada Dr. Anwar Ibrahim. Dr. Anwar tidak boleh didakwa, tidak boleh dibuktikan bersalah dan tidak boleh dipenjarakan. "Apakah yang begini dinamakan rule of law, bersalah atau benarnya seseorang harus dibuktikan di depan pengadilan," tegas Dr Mahathir. Dr. Mahathir Nampak kesal karena isteri Dr. Anwar Ibrahim ingin menyeret kasus suaminya ke dalam wilayah pelanggaran HAM untuk memancing simpati pihak luar negeri. Pelanggaran harus diselesaikan menurut rule of law tidak secara politik. Penyelesaian politik adalah melalui pemilihan umum. Menurut Dr. Mahathir, Kerajaan Malaysia akan dikutuk apabila Dr. Anwar Ibrahim ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri [ISA-Internal Security Act]. Dr Anwar tidak di tahan di bawah ISA, pengadilannya terbuka, dia dibek oleh 9 orang Pengacara. Pengadilannya diberi waktu yang lama. Dr Anwar juga diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan politik dan diberi keistimewaan-keistimewaan dalam persidangan. Namun orang masih saja menganggap hakim bersubahat dengan Perdana Menteri. 188


drh. Chaidir, MM


1998

Pilihan Raya Umum [Pemilu] Malaysia tanggal 29 November 1999 tahun lalu dilaksanakan dalam situasi yang kurang menguntungkan UMNO, dan hasilnya memang sebuah pil pahit. Di samping Kelantan yang belum pernah tertaklukkan oleh UMNO, Negeri Terengganu pun lesap ke tangan PAS. Orang Melayu Malaysia boleh dikata kini terpecah tiga, pendukung UMNO, pendukung PAS dan pendukungPartai KeADILan. Koalisasi permanen Barisan Nasional yang dimotori oleh UMNO memang masih menang dengan mayoritas tunggal [lebih dari dua pertiga kursi di Parlemen Malaysia] dan menguasai 11 Negeri Bagian, tetapi bagi UMNO sendiri hasil Pemilu 1999 itu merupakan pukulan telak. Khusus untuk konstituen UMNO, perolehan suaranya menurun dari 60,8 persen dalam Pemilu 1995 menjadi 48,6 persen dalam Pemilu 1999. Sementara PAS sendiri perolehan suaranya melonjak drastis, sehingga jumlah kursinya di Parlemen meningkat dari 7 kursi (1995) menjadi 27 kursi pada tahun 1999. Banyak pengamat di Malaysia memberikan komentar bahwa hasil Pemilu merupakan "kekalahan" bagi UMNO, sebab pemilih orang Melayu sebenarnya banyak yang lari ke PAS dan Partai KeADILan. UMNO tertolong oleh partai-partai lain yang merupakan kawan setianya di Barisan Nasional, seperti MCA [partai etnik Cina], MIC [partai etnik India] dan Partai Gerakan. Pengamat politik di Malaysia juga menggambarkan bahwa hasil Pemilu 1999 itu menunjukkan perpecahan yang serius di kalangan masyarakat Melayu Malaysia. "Apabila ini tidak disadari dan orang Melayu tidak berjaga-jaga, besar kemungkinan yang digendong berciciran", kata Presiden UMNO Dr. Mahathir dalam pidato politiknya ketika membuka Perhimpunan Agung [Konggres Nasional] UMNO di Kuala Lumpur 11 Mei 2000 lalu. Adakah skenario global yang dimainkan pihak Barat untuk memperlemah UMNO dan mengobok-obok Malaysia ? Pertanyaan itu menurut pengamat di Malaysia bukan mengada-ada. Sebab dewasa ini 189


drh. Chaidir, MM


1998

hanya Malaysia yang sanggup mengkritik Barat dengan lantang. Oleh karena itu Barat merasa kurang selera dengan Malaysia. Salah satu caranya adalah dengan memprovokasi persaingan antara PAS dan UMNO, dan kuda tunggangannya adalah HAM dan domokrasi. Pidato Presiden UMNO, Dr. Mahathir, dalam pembukaan Perhimpunan Agung UMNO yang diberi tema "Perjuangan Belum Selesai", jelas sekali dimaksudkan untuk menggugah kembali semangat orang Melayu untuk bersatu padu. Hanya dengan bersatu padu orang Melayu itu akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perhimpunan Agung UMNO tahun 2000 ini agaknya sadar betul akan tantangan besar yang menghadang mereka. Konflik kepentingan nampaknya ada diman-mana. Di Malaysia pun tidak terkecuali. Ada orang Melayu yang ikut-ikutan pula menyokong pihak-pihak yang tidak suka dengan program Dasar Ekonomi Baru [DEB] Malaysia, dengan alasan yang kelihatannya masuk akal, yakni alasan yang persamaan hak. "Mereka lupa, kalau itu diturutkan rnaka sebagian besar orang Melayu Malaysia akan menjadi penumpang di negerinya sendiri. Saya tak habis pikir mengapa ada orang Melayu yang memperlemah perjuangan Melayu," kata Dr. Mahathir masygul. Padahal, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, langkah yang dibuat oleh Dr. Mahathir dalam memajukan Melayu dan Malaysia dewasa ini telah menampakkan hasil. Ekonomi Melayu telah terangkat dan berhasil mengimbangi dominasi perekonomian oleh etnik Cina. IMF semula sangat jengkel terhadap kebijakan Dr. Mahathir yang mematok nilai tukar Ringgit Malaysia terhadap dolar Amerika di awal krisis melanda rantau ini, tetapi sekarang langkah itu diakui. Memperindag kita baru-baru ini punya ide untuk melakukan hal yang sama, tetapi sudah barang tentu sangat terlambat dan sudah kehilangan momentum. Korban sudah terlanjur amat sangat besar. Untuk sementara kita cukup puas dengan penilaian internasional

190


drh. Chaidir, MM


1998

sebagai kiblat demokrasi baru. Entah bidak catur siapa sebetulnya yang kita mainkan? Rakyat bukan untuk demokrasi tetapi demokrasilah yang untuk rakyat, kata Dr. Mahathir. Agaknya dia sependapat dengan Lee Kwan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, "It’s not democracy make the people welfare, it is the discipline". Dalam bahasa yang lebih moderat barangkali begini: Demokrasi harus, tetapi disiplin mutlak, sebab tanpa disiplin, demokrasi akan menjadi anarki.

191


drh. Chaidir, MM 1998

Recommend Documents