KEBIJAKAN PEMBINAAN TENDIK DIKDASMEN: IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH BERDASARKAN PERMENNEGPAN DAN RB NOMOR 21 TAHUN 2010 DAN ETIKA TIM PENILAI
DRA. GARTI SRI UTAMI, M. Ed. DIREKTUR PEMBINAAN TENDIK DIKDASMEN DITJEN GURU DAN TENDIK KEMDIKBUD
BIMBINGAN TEKNIS CALON TIM PENILAI DAERAH JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DIREKTORAT PEMBINAAN TENDIK DIKDASMEN DITJEN GURU DAN TENDIK MEDAN APRIL 2016
2 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
UU NO. 14 TAHUN 2005 PP NO. 16 TAHUN 1994 JO NO. 40 TAHUN 2010 PP. NO. 99 TAHUN 2000 JO NO. 12 TAHUN 2003 PP. NO. 9 TAHUN 2003 PP NO. 19 TAHUN 2005 PP NO. 74 TAHUN 2008 PP NO. 53 TAHUN 2010 PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NO.21 TAHUN 2010 PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NO. 01/III/PB/2011 DAN NO. 6 TAHUN 2011 PERMENDIKBUD NO. 143 TAHUN 2014 TENTANG JUKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
1.
Sebelum Tahun 1996, Pengawas Sekolah adalah jabatan struktural eselon III.b
2.
Ditetapkan sebagai jabatan fungsional tertentu dengan angka kredit pada tahun 1996, dengan Keputusan MENPAN Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
3.
Revisi pertama Tahun 2001: Keputusan
MENPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001, namun Mendikbud mengusulkan perubahan beberapa Pasal kepada Menpan, antara lain terkait masih adanya pengawas sekolah dengan pendidikan DII/AII.
4.
5.
6. 7.
Keputusan MENPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 belum dilakukan perubahan oleh Menpan, sehingga peraturan pelaksanaannya (juklak dan juknis tidak pernah disusun). Kemdikbud sebagai instansi pembina tidak menerapkan Keputusan MENPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tersebut. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP menyatakan antara lain kualifikasi minimal PTK adalah S1/DIV Revisi kedua: Permennegpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010. Perangkat pelaksanaan: Juklak: Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN dan Juknis: Permendikbud.
5 PERUBAHAN KEDUA KETENTUAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH MENCAKUP SUBSTANSI: JENJANG JABATAN DAN PANGKAT KEGIATAN UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG RINCIAN TUGAS POKOK
ANGKA KREDIT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT SYARAT PENGANGKATAN SANKSI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 1 1.
2.
3.
6
Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Satuan Pendidikan: TK/RA; SD/MI; SMP/MTS; SMA/MA; SMK/MAK; SLB ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT. Empat kegiatan pengawasan: A. menyusun program pengawasan; b. melaksanakan program pengawasan; c. evaluasi hasil pelaksanaan program, dan d. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru
PASAL 3 BIDANG PENGAWASAN • TAMAN KANAK-KANAK/RA
1 2
• SEKOLAH DASAR/MI • RUMPUN MATA PELAJARAN
3
• PENDIDIKAN LUAR BIASA 4 5
• BIMBINGAN KONSELING
a.
Pasal 31
Syarat Pengangkatan *)
masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat
pendidik, pengalaman mengajar paling sedikit 8 tahun atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing; b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan; c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan; d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah; g. telah mengikuti diklat pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan berlaku efektif 1 Januari 2013 (Pasal 47 Juklak) h. setiap unsur DP3 paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. *) harus memperhatikan Formasi Pengawas Sekolah
Pasal 5 Tugas Pokok
9
MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG MELIPUTI: 1. PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN, 2. PELAKSANAAN PEMBINAAN 3. PEMANTAUAN PELAKSANAAN 8 SNP 4. PENILAIAN 5. PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU 6. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN, DAN 7. TUGAS KEPENGAWASAN DI DAERAH KHUSUS.
Pasal 6 1.
Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 jam perminggu, termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
2.
Sasaran pengawasan: SATUAN PENDIDIKAN
TK/RA: 10 SD/MI: 10 SMP/MTs: 7 SMA/MA: 7 SMK/MAK: 7
3.
Σ GURU
60 orang 40 orang Matpel/kelompok matpel
SLB: 5
40 orang
BIMBINGAN KONSELING
40 orang
Untuk daerah khusus, beban kerja paling sedikit 5 satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan
11 Pasal 32 ayat (2) BEBAN KERJA DAN FORMASI PENGAWAS SEKOLAH
Formasi jabatan fungsional pengawas sekolah ditentukan berdasarkan beban kerja pengawas sekolah. a.
jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/ kabupaten/kota dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau
b.
jumlah seluruh guru di provinsi/kabupaten/ kota dibagi sasaran guru yang dibina.
Pasal 7 Kewajiban a.
b.
c.
d.
menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasal 12 Unsur dan Subunsur Kegiatan Pengawas Sekolah UNSUR UTAMA ≥ 80%
UNSUR PENUNJANG ≤ 20%
1. PENDIDIKAN 2. PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL 3. PENGEMBANGAN PROFESI
UNSUR UTAMA: ≥ 80% Tidak termasuk subunsur Pendidikan Sekolah
PENUNJANG TUGAS PENGAWAS
UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG TUGAS PENGAWAS (LAMPIRAN I PERMENEGPAN & RB NO. 21 TAHUN 2010) 83 KEGIATAN
UNSUR I
PENDIDIKAN (10)
SUBUNSUR A. B. C.
II
Pengawasan Akademik dan Manajerial (33)
A. B. C. D. E.
Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3) Diklat calon pengawas dan memperoleh STTPP (1) Diklat fungsional dan memperoleh STTP (6) Penyusunan program (1) Pelaksanaan program (1) Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (2) Membimbing dan melatih profesional PS (6) Melaksanakan tugas kepengawasan di daerah khusus (1)
UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG TUGAS (LAMPIRAN
I
PERMENEGPAN & RB NO. 21 TAHUN 2010)
UNSUR III
PENGEMBANGAN PROFESI (19)
SUBUNSUR A.
B.
C.
Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan (9) Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan (4) Membuat karya inovatif (6)
UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG TUGAS
(LAMPIRAN I PERMENEGPAN & RB NO. 21 TAHUN 2010)
UNSUR III
PENUNJANG (21)
SUBUNSUR A. B. C. D. E. F.
Peran serta dlm seminar/lokakarya di bidang pend formal/pengawasan sekolah (5) Keanggotaan dalam org profesi (2) Keanggotaan dlm tim penilai AK pengawas sekolah (1) Melaks kegiatan pendukung pengawas sekolah (3) Perolehan penghargaan/tanda jasa (6) Memperoleh gelar/ijazah yg tdk sesuai dgn bid yg diampu (4)
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH
UTAMA
G U R U
MADYA
IV/d: 850
MUDA
IV/a: 400
IV/e: 1050
III/c: 200
IV/b: 550
III/d: 300
IV/c: 700
Pasal 14 Rincian Kegiatan 1. Rincian kegiatan per jenjang jabatan pada tugas pokok (Muda-8, Madya -10, Utama-12) 2. Kegiatan utama dilaksanakan pada semua jenjang 3. Pengawas sekolah senior membimbing yunior
Pasal 17 Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan/Pangkat
Pasal 19 Kewajiban Melaksanakan Pengembangan Profesi
Lampiran II
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S1/D IV NO
UNSUR
%
JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH MUDA
I.
MADYA
UTAMA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
100
100
100
100
100
100
100
80
154
232
350
468
586
744
6
8
10
12
14
16
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP
≥ 80%
B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI
II.
UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH
JUMLAH
≤ 20%
20
40
60
90
120
150
190
100 %
200
300
400
550
700
850
1.050
Lampiran III
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S2
JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH NO I.
UNSUR
MUDA
%
MADYA
UTAMA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
150
150
150
150
150
150
150
40
114
192
310
428
546
704
6
8
10
12
14
16
UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP
≥ 80%
B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI II.
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH
JUMLAH
≤ 20%
10
30
50
80
110
140
180
100 %
200
300
400
550
700
850
1.050
Lampiran IV
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S3
JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH NO
UNSUR
%
MUDA
I.
MADYA
UTAMA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
200
200
200
200
200
200
200
74
152
270
388
506
664
6
8
10
12
14
16
20
40
70
100
130
170
300
400
550
700
850
1.050
UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP
≥ 80%
B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI II .
UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH
≤ 20%
JUMLAH
100 %
200
Pasal 18 (1) Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut secara kumulatif diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. (2) Pengawas Sekolah yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.
Pasal 20
Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit yang berasal dari tugas pokok.
Pasal 21 Pengaturan Angka Kredit Karya Ilmiah Yang Dibuat Lebih Dari Satu Orang
ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI YANG DIBUAT BERSAMA (TIM)
1
Apabila 2 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah: 60% penulis utama 40% penulis ke-2
2
Apabila 3 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah: 50% untuk penulis utama 25% masing-masing penulis ke-2 dan ke-3
3
Apabila 4 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah: 40% untuk penulis utama 20% masing-masing penulis ke-2,ke-3,ke-4
Pasal 22 PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT
1.
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Pengawas wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
2.
Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
3.
Penilaian dan penetapan angka kredit bagi pengawas sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 kali dlm 1 tahun yaitu 3 bln sebelum periode kenaikan pangkat
PERMENNEGPAN & RB NOMOR 21 TAHUN 2010 MENGATUR PENGELOLAAN PENETAPAN ANGKA KREDIT: PASAL 23
Pejabat Berwenang Mendiknas atau pejabat eselon I yang ditunjuk Dirjen Kementerian Agama yang membidangi pendidikan
Tim Penilai Tim Penilai Pusat
Tim Penilai Kemenag
Pejabat Pengusul
Lingkup Tugas
Sesjen Kemenag, Gubernur/Bupati/Walikota atau Kadisdik Prop/Kab/ Kota, atau Pimpinan Instansi Pusat kepada Menteri atau pejabat eselon I yang ditunjuk
PS Madya IV/b s.d. Utama, IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah
Kakanwil Kemenag Propinsi kepada Sesjen Kemenag
PS. Madya IV/a di lingkungan Kanwil Kemenag Propinsi
PS Muda III/c Kepala Kantor Tim Penilai dan III/d di Wilayah Kanwil lingkungan Kemenag Kemenag Kantor Kemenag Pembentukan dan Susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat Kab/Kota yang berwenang menetapkan angka kredit di setiap instansi . Kepala Kantor Kemeneag Kab/Kota kepada Kakanwil Kemenag Propinsi
Pejabat Berwenang
Tim Penilai
Gubenur atau Tim Kadisdik Penilai Propinsi Propinsi
Bupati/Walikota atau Kadisdik Kabupaten/kota
Pimpinan Instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk
Tim Penilai Kabupaten/ Kota
Tim Penilai Instansi
Pejabat Pengusul
Lingkup Tugas
Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Disdik Propinsi kepada Gubernur atau Kadisdik Propinsi
PS Muda III/c s.d. Madya IV/a di lingkungan Propinsi
Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Disdik Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota atau Kadisdik Kabupaten/kota
PS Muda III/c s.d. P. Madya IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota
Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk
PS Muda III/c s.d. P. Madya IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kemenag
PASAL 23 AYAT (3)
Tim Penilai Pusat terdiri atas unsur: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Agama 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 24 (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Pengawas
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai: a. seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis; b. seorang wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. Pasal 24 ayat (4) anggota tim penilai paling kurang 2 orang diantaranya harus pengawas sekolah
(3) Syarat anggota Tim Penilai: a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat pengawas yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu menilai kinerja pengawas; dan c. dapat aktif melakukan penilaian d. lulus diklat calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Mendiknas (Pasal 26 ayat (6)) Syarat diklat berlaku efektif 1 Januari 2014
Pasal 25 Apabila Tim Penilai Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit pengawas sekolah dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai terdekat atau Tim Penilai Pusat 31
Pasal 25 ayat (5) TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI DITJEN KEMENAG
Ditetapkan oleh
Ditetapkan oleh
MENDIKNAS
DIRJEN KEMENAG yang membidangi pendidikan TIM PENILAI
TIM PENILAI KANWIL KEMENAG
Ditetapkan oleh Kakanwil Kemenag Propinsi
TIM PENILAI PROPINSI Ditetapkan oleh GUBERNUR atau KADISDIK PROPINSI
TIM PENILAI INSTANSI
Selain Kemdikbud dan Kemenag
TIM PENILAI
KABUPATEN/KOTA
• Ditetapkan oleh Pimpinan Instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk
• Ditetapkan oleh BUPATI/WALIKOTA atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
PENGEMBANGAN KARIER DALAM JABATAN DAN PANGKAT
PASAL 26
PASAL 27
KENAIKAN JABATAN
KENAIKAN PANGKAT
1. TELAH 1 TAHUN DALAM
1. TELAH 2 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR
JABATAN TERAKHIR
2. MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN 3. SETIAP UNSUR DP3 BERNILAI BAIK 1 TAHUN TERAKHIR
2. MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN 3. SETIAP UNSUR DP3 BERNILAI BAIK 2 TAHUN TERAKHIR
Pasal 30 – Juklak JF PS dan AK Nya
KP golongan
KP golongan
IV/c s.d. IV/e
II, III/a s.d. IV/b
PERTEK KEPALA BKN SK KP PRESIDEN: IV/e PPK: IV/b KA BKN: IV/c – IV/d
PERTEK
KAKANREG BKN SK KP DITETAPKAN OLEH
PPK Instansi
SKP
PP NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
60%
• SASARAN KERJA PNS (SKP) • MEMUAT URAIAN TUGAS JABATAN • DITETAPKAN AWAL TAHUN • KINERJA PS – ANGKA KREDIT UNTUK PENGEMBANGAN KARIER
PERILAKU KERJA
40%
• Orientasi pelayanan • Integritas • Komitmen • Disiplin • Kerja sama • Kepemimpinan
CONTOH
UNSUR YANG DINILAI 4.
a. Sasaran Kerja Pegawai(SKP) b. Perilaku Kerja
Jumlah ..... x 60 %
1. Orientasi pelayanan
Baik
2. Integritas
Baik
3. Komitmen
Baik
4. Disiplin
Baik
5. Kerja sama
Baik
6. Kepemimpinan Jumlah Nilai rata-rata Nilai Perilaku Kerja
Baik ....... x 40 %
NILAI PRESTASI KERJA
?? (Baik)
5. KEBERATAN DARI PNS YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal, ………………………..
PENILAIAN PRESTASI KERJA
38
1.
Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi.
2.
SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja.
3.
SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
4.
SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.
UNSUR-UNSUR SKP
39
1. Kegiatan Tugas Jabatan Tugas jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi.
2. Angka Kredit Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya. 3. Target Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
TATA CARA PENILAIAN SKP
40
1.
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan 100.
2.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan Penilaian SKP dengan Penilaian Perilaku Kerja
Contoh
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN SLTA/DI
Lampiran V
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT NO
1
UNSUR
MUDA III/a
III/b
III/c
III/d
25
25
25
25
≥ 80%
60
100
140
220
≤ 20%
15
25
35
55
100
150
200
300
UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN SEKOLAH 2. DIKLAT FUNGSIONAL CALON PS 3. DIKLAT TEKNIS B. PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL
2
%
C. PENGEMBANGAN PROFESI UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Penunjang PS J U MLAH
Lampiran VI ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT NO
UNSUR
MUDA
%
III/a
III/b
III/c
III/d
40
40
40
40
80%
48
88
128
208
20%
12
22
32
52
100
150
200
300
1 UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN SEKOLAH 2. DIKLAT FUNGSIONAL CALON PS 3. DIKLAT TEKNIS B. PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL C. PENGEMBANGAN PROFESI 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan Penunjang PS
JUMLAH
Lampiran VII
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT NO
1
UNSUR
MUDA III/a
III/b
III/c
III/d
60
60
60
60
≥ 80%
32
72
112
192
≤ 20%
8
18
28
48
100
150
200
300
UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN SEKOLAH 2. DIKLAT FUNGSIONAL CALON PS 3. DIKLAT TEKNIS B. PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL
2
%
C. PENGEMBANGAN PROFESI UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Penunjang PS J U MLAH
Pasal 39
(1) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV pada saat berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diwajibkan untuk memperoleh ijazah S1/DIV di bidang pendidikan.
(2) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan.
Pasal 40
Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
PASAL 34 & 36 -SANKSI: PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
PEMBEBASAN SEMENTARA
JENJANG JABATAN MUDA, MADYA, DAN UTAMA
UTAMA, golongan IV/e PS DI BAWAH S1/D-IV, golongan III/d
PEMBERHENTIAN
5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
6 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
Setiap tahun tidak dapat mengumpulkan 25 AK dari kegiatan tugas pokok
Tahun berikutnya angka kredit belum terpenuhi
Setiap tahun tidak dapat mengumpulkan 15 AK dari kegiatan tugas pokok 1. 2. 3. 4. 5.
Dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat Diberhentikan sementara sebagai PNS Ditugaskan secara penuh di luar unit jf. Cuti di luar tanggungan negara Tugas belajar lebih 6 bulan
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali penurunan pangkat Telah mencapai batas usia pensiun PNS
46
PERMASALAHAN SAAT INI 1.
Pengangkatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.
Penerapan sanksi bagi yang belum memenuhi angka kredit selama 5 tahun dan 6 tahun.
3.
Belum adanya data individu pengawas sekolah yang lengkap dan mutakhir
4.
Penegasan dari BKN: SE BKN No. K.26-30/V.11/99 Tanggal 2 Januari 2015 mengenai Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS Dari Jabatan Fungsional
Contoh Pengangkatan yang tidak sesuai ketentuan
Kepala Seksi pada Kantor Kemenag Kota… diangkat sebagai Pengawas Agama Islam
Penilik PLS Dinas Pendidikan Kec…diangkat sebagai Pengawas TK/SD
Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Propinsi …diangkat sebagai Pengawas SMP.
Pamong Belajar …diangkat sebagai Pengawas TK
Contoh tidak naik pangkat dalam waktu 5 atau 6 tahun
Pengawas Sekolah yang telah lebih dari 6 tahun dalam pangkat terakhir, meskipun PAK telah ditetapkan dan diusulkan KP setingkat lebih tinggi, tidak mendapat PERTEK BKN. Pengawas Sekolah yang lebih dari 5 tahun dalam pangkat terakhir yang diusulkan KP tidak mendapat PERTEK BKN, kecuali melampirkan SK Pembebasan Sementara dan SK Pengangkatan Kembali. Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang memproses pembebasan sementara & pengangkatan kembali.
Solusi Permasalahan Telah dilakukan pembahasan permasalahan PS yang tidak naik pangkat lebih dari 5 tahun, dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara 2. Tindak lanjut hasil pembahasan perlu dilakukan revisi Permennegpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 3. Usul solusi diajukan dua alternatif 4. Kemdikbud sebagai instansi pembina menegaskan penilaian kinerja sebagai tolok ukur untuk pengembangan karier. Dengan demikian ketentuan pembebasan sementara (BS) atau pemberhentian karena tidak tercapainya AK pada kurun 5 atau 6 tahun akan dihilangkan 1.
Dua alternatif usul solusi • Pemberlakukan pembebasan sementara sejak ditetapkan juknis jabfung Pengawas sekolah (17 Oktober 2014) • PS yang sudah di BS sebelum berlakunya Permennegpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tetap berlaku • Sanksi pemberhentian dikenakan berbasis penilaian kinerja (SKP dan Perilaku), apabila capaian target di setiap jenjang jabatan dibawah 50% setiap tahun
Target AK Setiap Tahun Muda
Madya
Utama
25
37,5
50
RENSTRA GTK: SASARAN 2015-2019 (SP 7.1 dan 7.2) 2015
2016
2017
2018
55,91
62,70
72,88
86,50
100
SP-7.1.2 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks
55,5 0
63,8 0
74,6 0
88,8 0
100
SP-7.1.3 Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0
5,5
6,5
7,0
7,5
8,0
SP-7.1.4 Persentase pendidik dan tenaga kependidian yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual, dan sosial)
60,0
70,0
80,0
90,0
100
SP-7.1.5 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus
25,0
31,0
43,0
55,0
68,0
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
2019
SP-7.1 Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dari Subject Knowledge dan Pedagogical Knowledge yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa SP-7.1.1 Persentase guru bersertifikat pendidik
kinerja minimal baik
PROGRAM PENGEMBANGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN…(RPJMN 2015 – 2019)
54
Sasaran Program antara lain : Meningkatnya Kompetensi GTK dilihat dari Subject Knowledge dan Pedagogical Knowledge, Yang akan berdampak Pada Kualitas Hasil Belajar Siswa Baseline 2014
Indikator Kinerja Program (IKP) Guru Bersertifikat Pendidik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Indek Kinerja Minimal Baik Peningkatan nilai rata2 Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami Peningkatan Kualitas Sikap (Kepribadian, Spiritual dan Sosial) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Peningkatan kompetensi keahlian khusus
Target 2019
REKAPITULASI TENAGA KEPENDIDIKAN Keadaan: Maret 2016
NO
PROP/KAB /KOTA
JUMLAH
JENIS TENAGA KEPENDIDIKAN KEPALA SEKOLAH
PENGAWAS
TAS
PUSTAKA WAN
LABORA N /PLP
TOTAL
265,635 28,639 352,938 37,129 4,696 689,037
JUMLAH GURU: 2.922.826 Sumber:DAPODIK
PROGRAM PENGEMBANGAN TENDIK
56
1.
• PENINGKATAN KOMPETENSI PADA SELURUH DIMENSI KS DAN PS
2.
• PEMBERDAYAAN KKKS, MKKS, AKSI, FORUM KEPALA SEKOLAH, ASOSIASI PROFESI TENDIK, FORUM PENGAWAS SEKOLAH
3.
• PEMBINAAN KARIR TERINTEGRASI GURU, KS, DAN PS • APRESIASI: PENGHARGAAN DAN PELINDUNGAN
4.
• KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN TENDIK YANG BERMUTU
5.
6.
• PROGRAM AFIRMASI BAGI TENDIK DI DAERAH 3T • REVISI DAN HARMONISASI REGULASI KS, PS DAN TENDIK LAINNYA
STANDAR KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
Permendiknas No. 13 Tahun 2007
Permendiknas No. 12 Tahun 2007
1. Pedagogik
1. Kepribadian
1. Kepribadian
2. Kepribadian
2. Manajerial
2. Supervisi Manajerial
3. Sosial
3. Kewirausahaan
3. Supervisi Akademik
4.
4. Supervisi
4. Evaluasi Pendidikan
5. Sosial
5. Litbang
GURU
Permendiknas No. 16 Tahun 2007
Profesional
6. Sosial
1. Kepala Sekolah adalah GURU yang diberi tugas tambahan (Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010) 2. Beban kerja guru 24 jam tatap muka atau membimbing 150 siswa bagi guru BK. 3. Beban kerja Kepala Sekolah 6 jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 siswa bagi kepala sekolah yang berasal dari guru BK 4. Kepala Sekolah memiliki beban kerja 25% sebagai guru (akademik) dan 75% sebagai pemimpin (manajerial) 5. Kepala Sekolah mengikuti UKG untuk mengukur kompetensi guru. UKG tidak mengukur kompetensi jabatan kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan 6. Pemetaan kompetensi Kepala Sekolah secara komprehensif dilakukan melalui UKG dan UKKS
PEMETAAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
KS/M
PENINGKATAN KOMPETENSI
UKG
GURU PEMBELAJAR
UKKS
KS PEMBELAJAR
PEMETAAN KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH
PS
PENINGKATAN KOMPETENSI
UKG
GURU PEMBELAJAR
UKPS
PS PEMBELAJAR
TINDAK LANJUT HASIL UK KS DAN UK PS
Peserta UKG/UKKS/UKPS Tahun 2015 Peserta UKKS
Peserta UKG Jumlah GURU
Mengikut i Ujian
%
2,921,896
2,699,516
91.41%
GENDER
62,62% dari 265.635
KUALIFIKASI
1,443 <S1 14,450 S1 8,317 S2 83 S3
Peserta UKPS
USIA
24,293 orang
911 <46 3,738 46 - 50 11,035 51 -55 8,609 >55
84,82% dari 28.639
18,533 Laki-Laki 5,760 perempuan JENJANG
18,531 SD 3,495 SMP 1,652 SMA 615 SMK MASA KERJA
10,735 <5 9,773 5 - 10 3,267 11 -15 518 >15
Hasil Komputasi Skor
Kepala Sekolah (UKKS) dengan pendekatan Rasch Model
Jenjang
N
TOTAL
Manajerial
Kewirausahaan
Supervisi
M
SD
M
SD
M
SD
16.6328
58.55
5.29
51.81
10.03
58.75
9.15
SD
126.462
57.8
5.14
51.23
9.93
57.94
8.99
SMP
24.901
60.78
5.12
53.51
10.19
60.96
9.19
SMA
8.444
61.37
5.04
54.08
10.18
62
9.26
SMK
6.521
60.9
4.78
53.7
9.77
61.88
8.99
RERATA = 56.37
Hasil Komputasi Skor Pengawas Sekolah (UKPS)
Jenjang
N
Supervisi Akademik
Supervisi Manajerial
Litbang
Evaluasi Pendidikan
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
TOTAL
24.248
56.5
6.5
56.55
5.9
53.48
8.88
54.72
9.4
SD
18.493
56.19
6.4
56.33
5.9
53.17
8.76
54.53
9.38
SMP
3.488
56.59
6.79
56.57
5.94
53.29
9.06
54.33
9.65
SMA
1.652
58.9
6.52
58.29
5.59
56.43
9.2
57.09
8.9
SMK
615
58.76
6.01
58.3
5.38
56.17
8.46
56.49
8.78
RERATA = 55.313
Kriteria dan Moda Guru Pembelajar
67
Desain GTK Pembelajar Daring (GP-d) SKG, SKKS, SKPS Permendiknas
KS/PS Pembelajar Daring
PRETEST
TK
Nomor 13, 14, 16 Tahun 2007 Direktori Diklat
SMP SMK
SLB
Login
POSTEST pada guru pembelajar merupakan hasil UKG2
GTK ketika login langsung ke peta kompetensi
SMA
UKG1
adalah hasil guru belajar
Guru Pembelajar Daring
SD
pada guru pembelajar adalah hasil
Delta PRESTEST dan POSTEST
UKG UKKS UKPS
68
Login
GURU KS PS
Jenjang?
T K Direktori GP/KSP/PS P
Tdk
Pemetaan
S D
S S S S M M M L P A K B
Sudah Pemetaan?* Ya
Peta Kompetensi
*Pemetaan=UKKS1=Pretest
Identifikasi Indikataor UKKS
Analisis Modul KS-Pembelajar
ReviewRASCH
Hasil Penelitian ACDP Permendiknas No 13/2007 Kelompok Kompetensi
PELATIHAN (KS PEMBELAJAR)
PENGEMBANGAN MODA
Pengembangan moda diklat (KS/PS pembelajar) tatap muka, Daring, dan Daring Kombinasi
Pelatihan KS pembelajar (KSP) melalui tatap muka, daring dan daring kombinasi
2016 1
2
3
2016 4
5
6
7
8
9
10
11
12
PELATIHAN NS/FAS ANALISIS & PERSIAPAN KS/PS PEMBELAJAR
Analisis hasil UKKS/PS, Penyiapan Pedoman, Aplikasi KS/PS Pembelajar, Manajemen Pembelajar, Juknis, dan Modul
Pelatihan nara sumber nasional (NS), Fasilitator
70
PEMBINA PROFESI PENGAWAS SEKOLAH
1 2 3 4
• KEMDIKBUD • PIMPINAN UNIT KERJA • ATASAN LANGSUNG-KADISDIK/KAKANWIL KEMENAG, KORWAS
• PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN
• TIM PENILAI ANGKA KREDIT
ETIKA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Kode
Etik Penilai Indonesia (KEPI) adalah
kumpulan etik yang melandasi pelaksanaan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang wajib ditaati oleh Penilai,
agar seluruh hasil pekerjaan penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui cara yang jujur, obyektif dan kompeten secara profesional, sehingga menghasilkan laporan penilaian yang jelas, tidak menyesatkan dan mengungkapkan semua hal yang penting.
DEFINISI
Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): kumpulan azas/nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan/masyarakat.
Kode Etik adalah kumpulan etik yang dibuat untuk menjunjung profesi demi tanggung jawab terhadap profesi, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
1. NORMA PENILAI, PEMANGKU JFT, ATASAN JFT
Setiap anggota tim penilai memiliki kompetensi di bidang JFT ybs, serta menilai secara obyektif dan adil. Setiap atasan pejabat fungsional tertentu dalam menjalankan fungsi pembinaan dilakukan secara maksimal sesuai tanggung jawabnya. Setiap pejabat fungsional tertentu dalam mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dilakukan secara baik, benar, jujur dengan menyertakan bukti fisik yang dipersyaratkan.
2. PRINSIP DAN ETIKA PENILAIAN
1. ADIL: setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama sesuai peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing JFT. Kriteria penilaian pada umumnya dirumuskan dalam JUKNIS masing-masing JFT 2. OBYEKTIF: setiap penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan penilaian yang jelas.
3. AKUNTABEL: hasil penilaian dapat dijelaskan
dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasannya. 4. TRANSPARAN: proses penilaian dilaksanakan secara benar dan tidak diskriminatif. Hasil penilaian diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 5. Aktif dan partisipatif: memiliki komitmen waktu yang cukup dan kesungguhan kerja, tekun, dan teliti dalam melakukan proses penilaian. 6. Kompeten : memiliki kemauan dan kemampuan melaksanakan kewenangan penilaian berdasarkan standar/norma dan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kemampuan melakukan komunikasi efektif, konsultasi, kerjasama yang saling menghargai pendapat antaranggota tim penilai dan anggota tim teknis.
d. 7. Tanggung jawab: memiliki kesanggupan dalam
.
g.
menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani mengambil resiko atas keputusan yang diambil.
8. Independen: memiliki kewenangan yang tidak dipengaruhi dan/atau mempengaruhi pada proses penilaian.
9. Saling menghargai: tidak melakukan pengambil-alihan proses penilaian setiap usulan dari anggota tim penilai lain, kecuali dengan persetujuan atau prosedur yang etis, dan tidak melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi anggota penilai lain guna kepentingan pribadi atau kelompok.
g. 10. Ketaatan: tidak mengizinkan adanya
penambahan dokumen lainnya tanpa diketahui sekretariat tim penilai, dan tidak membocorkan hasil penilaian sebelum selesainya rapat pleno tim penilai.
TERIMA KASIH..
