UNIVERSITAS INDONESIA AUDIT ATAS AKUN UTANG SEWA KAPAL (BARGERS) DAN BEBAN SEWA KAPAL (BARGERS) PT X LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA

AUDIT ATAS AKUN UTANG SEWA KAPAL (BARGERS) DAN BEBAN SEWA KAPAL (BARGERS) PT X

LAPORAN MAGANG

KAPTEN TARIGAN 0806351432

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JANUARI 2012

Audit atas..., Kapten Tarigan, FE UI, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

AUDIT ATAS AKUN UTANG SEWA KAPAL (BARGERS) DAN BEBAN SEWA KAPAL (BARGERS) PT X

LAPORAN MAGANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

KAPTEN TARIGAN 0806351432

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JANUARI 2012




KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan magang ini tepat pada waktunya. Penulisan laporan magang ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Laporan magang ini akan memberikan gambaran tentang prosedur audit yang dilakukan untuk melaksanakan audit atas akun utang sewa bargers dan beban sewa bargers atas salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan minyak dan gas. Prosedur yang dilaksanakan akan dibandingkan dengan berbagai referensi yang ada untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan laporan magang ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1) Bapak Firdaus A. Dunia selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini yang selalu bersabar memberi arahan kepada penulis. Terima kasih atas segala waktu, dukungan, cerita pengalaman dan pengetahuan, serta bimbingan yang diberikan kepada penulis; 2) Ibu Sylvia Veronica dan Ibu Rini Yulius selaku dosen penguji. Terima kasih atas segala masukan dan kritikan yang diberikan sewaktu sidang yang berguna unutk menyempurnakan hasil laporan magang ini. 3) Pihak kantor akuntan publik tempat penulis menjalani magang. Bang Doly Damanik, Mas Daddy Mulyana, Mbak Lies, Kak Ariadi, Kak Charlie, Kak Erly Rosni, Kak Alfa Firmana, Kak Tetti, Kak Adhi Ciuyono, Kak Alfi Rahmi, Kak Pamela Hutapea, Kak Dianita Budiyanti, Kak Aiko Soekasah, Kak Lala, Kak Eka Styani, Kak Genesius Kristianto, Kak Windy, Kak Utie, iv


Universitas Indonesia

Kak Aulia Rinsela, Kak Ross. Terima kasih atas kesempatan dan bimbingannya selama penulis mengikuti program magang; 4) Para dosen dan karyawan FEUI yang telah memberikan penulis begitu banyak pengetahuan dan pengalaman intelektual maupun moral yang tidak ternilai harganya; 5) Orang tua terkasih yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, mendoakan, serta memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis selama ini. Terima kasih atas kepercayaan, jerih payah, kesabaran, dukungan baik materil dan moril, serta nasihat yang diberikan sehingga penulis dapat semakin mengerti tentang arti kehidupan ini; 6) Seluruh keluarga dan sanak saudara penulis yang selalu memberikan dukungan, nasihat, kebebasan, dan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini; 7) Seluruh teman-teman penulis yang turut memberikan dukungan selama mengikuti program magang begitu juga dalam penyusunan laporan magang ini. Samuel Krissandi, Stephen Sinalsal, Deodatus Bayu Segara, Misha Siahaan, Benyamin Dwiwana, Christianta Randall, Hernanda Wicaksono, Christian Armantyo, Abraham Christo, Arnold Sitanggang, Aji Wiradharma, David Parlindungan, Januarius Rettob, Maringan Hutagalung, Pharel Jonathan, Mochamad Triawan, Dani Pardamean, Quito Gunadharma, dan teman-teman lain yang tidak saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saling berbagi pengalaman, kritikan, saran, ataupun hiburannya; 8) Seluruh tim Audit Seminar, Training, and Company Visit (ATV) 2010. Penulis sangat berterima kasih atas pertemanan dan kerja sama yang telah kita ciptakan sehingga memberikan berbagai pengalaman yang begitu berharga bagi penulis. 9) Teman-teman organisasi Studi Profesionalisme Akuntan dan Liga Fotografi FEUI. Terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk ikut bergabung bersama kalian untuk belajar berorganisasi. v



10) Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa FEUI angkatan 2008. Penulis merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari teman-teman dan tetap semangat berkarya untuk meraih kesuksesan. Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Akhir kata, saya menyampaikan permintaan maaf saya jika di dalam penulisan laporan magang ini, terdapat hal-hal yang kurang berkenaan di hati pembaca. Dan saya akan berkenan jika pembaca memberikan kritikan beserta saran yang bersifat membangun dan semoga laporan magang ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Januari 2012

Penulis

vi




ABSTRAK

Nama Program Studi Judul

: Kapten Tarigan : Akuntansi : Audit Atas Akun Utang Sewa Kapal (Bargers) dan Beban Sewa Kapal (Bargers) PT X

Laporan magang ini membahas mengenai audit atas akun utang sewa kapal (bargers) dan beban sewa kapal (bargers) yang dimiliki PT X. Laporan ini ditulis berdasarkan praktik lapangan yang dilakukan oleh penulis sewaktu menjalani program magang di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia ketika mengaudit PT X. Pertimbangan profesional seorang auditor sangat dibutuhkan ketika melakukan audit. Sistem pengendalian internal yang tidak baik merupakan salah satu temuan audit sehingga pengujian substantif atas transaksi diuji lebih intensif. Sedikitnya jumlah transaksi sewa dan nilainya yang begitu besar menjadi pertimbangan dilakukannya pengujian 100% bukti transaksi. Salah saji material tidak ditemukan selama audit transaksi sewa. Kata Kunci:

prosedur audit, utang sewa kapal, beban sewa kapal, pertimbangan profesional, pengendalian internal.

viii



ABSTRACT

Name Study Program Title

: Kapten Tarigan : Accounting : Audit for Bargers Rent Payable and Bargers Rent Expense of PT X

This internship report describes audit for bargers rent payable and bargers rent expense owned by PT X. This report was written based on field practice that had been done by writter when he experienced internship program in one of public accountant firm in Indonesia when did an audit in PT X. Professional judgment by an auditor is really needed when do an audit. Ineffective internal control system is one of audit findings thus substantive test over transactions was tested more intensive. Few rental transactions coupled with large dollar amounts become a consideration to do test 100% over transaction’s evidence. Material misstatement was not found during audit of rental transactions. Key Words:

audit procedure, bargers rental payable, bargers rental expense, professional judgment, internal control.

ix



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. iii KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .............................. vi ABSTRAK ............................................................................................................ vii DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xii

1. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang Program Magang ........................................................... 1 1.2. Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang .................... 2 1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang ............................................... 3 1.4. Ruang Lingkup Pelaksanaan Magang dan Penulisan Laporan ............... 4 1.5. Sistematika Penulisan Laporan ............................................................... 4

2. LANDASAN TEORI .................................................................................... 6 2.1. Definisi Auditing ..................................................................................... 6 2.2. Jenis-jenis Audit ......................................................................................7 2.2.1. Audit Operasional (Operational Audit)......................................... 7 2.2.2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)............................................ 8 2.2.3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)................. 8 2.3. Tujuan Audit atas Laporan Keuangan .................................................... 8 2.3.1. Tujuan Audit Terkait Transaksi (Transaction-Related Audit Objective)............................................................................. 10 2.3.2. Tujuan Audit Terkait Saldo (Balance-Related Audit Objective)... 11 2.3.3. Tujuan Audit Terkait Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure-Related Audit Objective)................ 11 2.4. Langkah-langkah Audit atas Laporan Keuangan .................................... 12 2.4.1. Merencanakan dan Mendesain Pendekatan Audit ........................ 12 2.4.2. Melakukan Test of Control dan Substantive Test of Transaction ............................................................................... 15 2.4.3. Melakukan Prosedur Analitis dan Test of Details of Balances ..... 17 2.4.4. Menyelesaikan Audit dan Mengeluarkan Laporan Audit ............. 18 2.5. Audit Sampling ........................................................................................ 18 2.6. Audit atas Akun Utang Usaha (Account Payable)................................... 19 2.6.1. Tahap I ...........................................................................................20 2.6.2. Tahap II ......................................................................................... 21 2.6.3. Tahap III ........................................................................................ 21 2.7. Audit atas Akun Beban Usaha (Operating Expense)............................... 22 x



2.7.1. Prosedur Ananlitis ......................................................................... 22 2.7.2. Pengujian Pengendalian dan Substantif atas Transaksi .................23 2.7.3. Pengujian Detail atas Saldo – Analisis Beban .............................. 23 2.8. Sewa (Lease)............................................................................................ 24

3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN KLIEN DAN PERUSAHAAN TEMPAT MAGANG ....................................................... 26 3.1. Gambaran Umum Perusahaan Klien: PT X ............................................ 26 3.2. Gambaran Umum Perusahaan Tempat Magang: KAP Y ....................... 28

4. PEMBAHASAN ............................................................................................ 30 4.1. Audit Secara Umum atas PT X ............................................................... 30 4.1.1. Estimasi materiality dan tolerable misstatement .......................... 30 4.1.2. Pemahaman serta penilaian internal control dan resiko terhadap PT X .............................................................. 32 4.1.3. Dasar penentuan banyaknya sampel yang dipilih untuk diuji ....... 34 4.2. Audit atas Akun Utang Usaha PT X ....................................................... 35 4.2.1. Perjanjian Kerjasama PT X dengan salah satu vendor kapal ........ 36 4.2.2. Alur Transaksi dan Pencatatan ...................................................... 38 4.2.3. Proses Pembayaran ........................................................................ 39 4.2.4. Audit atas Akun Utang Usaha (Account Payable)......................... 41 4.3. Hasil Audit atas Akun Utang Usaha – Utang Sewa Kapal (Bargers)..... 43 4.4. Audit atas Akun Beban Usaha (Operating Expense) – Beban Sewa Kapal (Bargers).................................................................. 47 4.5. Hasil Audit atas Akun Beban Sewa Kapal ............................................. 49 4.6. Analisis Penentuan Sewa Pembiayaan atau Sewa Operasi .................... 50

5. KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 52 5.1. Kesimpulan.............................................................................................. 52 5.2. Saran........................................................................................................ 53

DAFTAR REFERENSI....................................................................................... 55

xi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1

Hubungan transaksi antara PT X dengan SFP dan SE ..................36

xii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Invoice SFP ...................................................................................... 56 Lampiran 2 Form Konfirmasi Account Payable .................................................. 57 Lampiran 3 Working Paper Trade Payable ......................................................... 58 Lampiran 4 Working Paper Operating Expense .................................................. 59 Lampiran 5 Working Paper Account Payable SUREL ........................................ 60

xiii



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Program Magang Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global merupakan salah satu misi yang harus dijalankan Departemen Akuntansi FEUI dalam mencapai visinya, yaitu menjadi salah satu Departemen Akuntansi terbaik di ASEAN. Lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif yang berbekal pengetahuan dan pengalaman akan menjadi salah satu kunci sukses suatu fakultas dalam menghantarkan mahasiswanya meraih masa depan yang cerah dan dapat mengharumkan almamater mereka. Kata-kata

“pengalaman

merupakan

salah

satu

guru

terbaik

dalam

menyelesaikan suatu masalah”, patut menjadi teladan bagi semua orang termasuk penulis sehingga apa yang telah mereka alami sebelumnya dapat dibagikan kepada orang lain dan menjadi pelajaran berharga di masa yang akan datang. Karena itulah mengapa program magang dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan tugas akhir mahasiswa untuk menempuh kelulusan. Departemen Akuntansi FEUI memahami betul bahwa setiap mahasiswa memiliki minat dan bakat serta keahlian yang berbeda. Ada mahasiswa yang lebih tertarik berkecimpung di dunia akademis untuk memperdalam pengetahuan mereka, sehingga tugas akhir skripsi akan menjadi pilihan yang menarik untuk dijalani. Akan tetapi, kita juga tidak boleh lupa bahwa ada mahasiswa yang lebih menyukai praktik nyata dari apa yang mereka pelajari di perguruan tinggi untuk menamabah wawasan dan pengalaman mereka. Program magang ini merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa untuk lebih mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Kesempatan ini akan menambah wawasan baru bagi mahasiswa karena akan terdapat perbedaan antara apa yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di 1



2

lapangan. Di kesempatan inilah, mahasiswa diharapkan dapat lebih kritis dalam memahami kenapa perbedaan itu dapat terjadi sehingga dapat menjadikan pengalaman magang tersebut menjadi pengalaman yang berharga untuk berkompetisi secara global dalam memasuki dunia kerja. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengikuti program magang ini adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah minimal 120 sks dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif di atas 2,75. Dan kewajiban mahasiswa yang mengikuti program magang ber-sks ini adalah membuat laporan kegiatan magang dengan cara memilih suatu topik tertentu yang pernah dijalankan mahasiswa selama mengikuti magang, kemudian topik tersebut akan dibahas secara mendalam untuk dijadikan karya tulis sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa tersebut.

1.2 Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang Pengalaman di dunia kerja merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa yang hendak lulus dari perguruan tinggi ataupun dalam tahap memasuki dunia kerja. Dengan berbekal pengalaman tersebut, para mahasiswa tentunya sudah mengenal dan memperoleh gambaran dunia kerja secara umum dan kondisi kerja tempat mereka pernah mendapatkan pengalaman tersebut. Program magang ini akan menjadi salah satu sarana penilaian tentang seberapa jauh persiapan yang telah dimiliki oleh mahasiswa terkait untuk memasuki dunia kerja, sehingga setelah meyelesaikan program ini para mahasiswa diharapkan dapat membenahi diri sebelum benar-benar memasuki dunia kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Program ini akan melatih mahasiswa tentang bagaimana cara bekerja di dalam suatu tim, berkomunikasi dengan baik, menjaga kepercayaan orang lain, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan membentuk etika dalam bekerja yang menjunjung tinggi profesionalisme. Selain itu, mahasiswa yang mengikuti program ini akan memiliki keterampilan tersendiri di bidang yang telah mereka Universitas Indonesia


3

kerjakan selama magang dibandingkan dengan mahasiswa lainnya sehingga akan menjadi modal penting untuk bersaing secara global. Setelah menyelesaikan program magang, mahasiswa diwajibkan untuk membuat suatu laporan tentang aktivitas yang mereka kerjakan di perusahaan tempat magang. Laporan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai tugas akhir perkuliahan di perguruan tinggi. Akan tetapi, laporan tersebut bukan semata hanya untuk

formalitas

syarat

kelulusan,

pertanggungjawaban bahwa mahasiswa

melainkan

juga

sebagai

bersangkutan mendapatkan

bentuk suatu

pengalaman kerja yang berharga dan dapat dianalisis untuk menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa tersebut. Hal ini tentu akan sangat berguna bagi mahasiswa lain yang hendak mencari informasi tentang pengalaman nyata di dunia kerja. Selain itu, topik yang dibahas dalam laporan magang tersebut akan membantu mahasiswa untuk berpikir secara kritis dalam memahami titik permasalahan yang dihadapi perusahaan khususnya di bidang yang dibahas mahasiswa tersebut.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang Pelaksanaan program magang yang diikuti oleh penulis dimulai pada tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 yang dilaksanakan di KAP Y yang berada di Jakarta. Penulis ditempatkan sebagai assistant auditor dengan status intern yang tergabung dalam group Oil & Mining, Assurance and Advisory Business Services (AABS) Division. Waktu kerja yang dijalankan tidak berbeda dengan karyawan tetap di KAP tersebut, yakni dari hari Senin sampai dengan Jum’at yang dimulai setiap harinya pada pukul 08.30 – 17.30 WIB, namun tidak menutup kemungkinan adanya jam lembur di luar jam kerja reguler tersebut termasuk hari Sabtu maupun Minggu.



4

1.4 Ruang Lingkup Pelaksanaan Magang dan Penulisan Laporan Selama mengikuti program magang, penulis membatu pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan pada dua perusahaan klien, yaitu PT X dan PT Y di mana kedua perusahaan tersebut tidak memiliki hubungan. Selain membatu pelaksanaan audit secara umum atas Laporan Keuangan, penulis juga pernah membantu pelaksanaan reporting atas perusahaan PT Z. Dalam mengaudit PT X dan PT Y, penulis banyak membantu melaksanakan audit atas berbagai akun, namun penulis paling banyak terlibat dalam audit atas akun utang usaha dan beban usaha yang dimiliki oleh PT X. Oleh karena itu, penulis mengambil topik tentang kedua akun tersebut karena lebih memahami dan banyak terlibat jika dibandingkan dengan akun lainnya. Akan tetapi, penulis membatasi lingkup penulisan laporan ini hanya terbatas pada audit atas akun utang usaha yang merupakan utang sewa kapal (bargers) dan akun beban sewa kapal (bargers) dikarenakan kedua akun tersebut saling berkaitan dan merupakan akun yang paling signifikan jika dibandingkan dengan akun utang ataupun beban usaha lainnya yang dimiliki PT X.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan lampiran sebagai pendukung laporan. Adapun sistematika penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut: BAB 1 – PENDAHULUAN Bab ini akan membahas latar belakang program magang, tujuan pelaksanaan program magang dan penulisan laporan, waktu dan tempat pelaksanaan magang, ruang lingkup pelaksanaan magang dan penulisan laporan serta sistematika penulisan laporan magang ini.



5

BAB 2 - LANDASAN TEORI Teori-teori yang mendukung pembahasan topik yang dipilih penulis akan dipaparkan di dalam bab ini. Teori tersebut merupakan teori-teori akuntansi dan auditing yang diambil dari buku-buku teks yang dipakai penulis selama menjalani perukuliahan dan dari standar-standar yang berhubungan dengan topik tersebut. BAB 3 - GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN KLIEN DAN PERUSAHAAN TEMPAT MAGANG Bab ini memberikan gambaran umum atas perusahaan klien, yakni PT X sebagai salah satu perusahaan yang pernah diaudit penulis. Selain itu, bab ini juga akan memberikan gambaran umum kantor akuntan publik Y tempat penulis mengikuti magang. BAB 4 – PEMBAHASAN Bab ini akan membahas tentang prosedur audit atas utang sewa kapal (bargers) dan beban sewa kapal PT X serta hasil yang diperoleh dengan melaksanakan prosedur audit tersebut. BAB 5 – KESIMPULAN DAN SARAN Bagian ini akan memaparkan kesimpulan atas semua pembahasan prosedur audit laporan keuangan khususya akun utang sewa kapal dan beban sewa kapal PT X serta memberikan saran yang diharapkan dapat berguna baik bagi pembaca maupun mahasiswa yang akan mengambil program magang.



BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1

Definisi Auditing Di dalam bukunya, Arens et al. (2009) secara garis besar menjelaskan

bahwa auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai suatu informasi untuk mengukur dan melaporkan tingkat kesepadanan antara informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Sedangkan menurut Mulyadi (2002), secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan audit diperlukan informasi yang dapat diuji kebenarannya dan beberapa kriteria atau standar sehingga auditor dapat mengevaluasi informasi tersebut. Informasi tersebut dapat berasal dari berbagai bentuk bahan bukti, seperti bukti fisik, testimonial, dokumenter, atau bukti analitis. Suatu bukti dapat memberikan informasi yang berguna kepada auditor jika bukti tersebut memenuhi kriteria, seperti sufficiency, competence, material,

dan relevance (Sawyer &

Sumners, 2003). Selanjutnya, orang yang layak melaksanakan audit adalah auditor yang kompeten dan mempunyai pemahaman atas kriteria yang dipakai serta mengetahui jenis dan banyaknya bukti yang dikumpulkan untuk memberikan kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti tersebut diperiksa. Selain itu, karena di dalam suatu area audit terdapat berbagai pihak yang berkepentingan, maka auditor harus bertindak secara independen dan adil kepada setiap pihak yang 6



7

berkepentingan. Dengan demikian, kepercayaan users terhadap laporan audit dapat tetap terjaga.

2.2

Jenis-jenis Audit Di dalam kehidupan ekonomi yang semakin kompleks seperti saat ini,

terdapat banyak jenis audit yang dapat dilakukan. Namun, secara umum Arens et al. (2009) membaginya ke dalam 3 jenis utama, yaitu audit operasional, kepatuhan, dan audit atas laporan keuangan. 2.2.1

Audit Operasional (Operational Audit) Arens et al. (2009) mendefinisikan audit operasional sebagai evaluasi atas

efisiensi dan efektivitas dari setiap bagian yang ada dalam metode dan prosedur operasi yang dimiliki organisasi. Pengertian lain dari audit operasional adalah pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan, program organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis dan efisien dan apakah tujuan program, kegiatan, aktivitas, yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku (BPKP, 1993). Dengan adanya audit operasional ini, manajemen mengharapkan adanya rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki atau menyempurnakan kegiatan, program, atau aktivitas agar pengelolaanya dapat dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Peninjauan yang dilakukan dalam audit operasional tidak terbatas pada wilayah akuntansi, melainkan dapat berupa evaluasi terhadap struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan area lain yang sesuai dengan kompetensi auditor.



8

2.2.2 Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Kepatuhan berarti sesuai dengan spesifikasi atau standar dan peraturan atau hukum yang berlaku. Audit kepatuhan dilaksanakan untuk mengetahui apakah auditee telah taat terhadap prosedur, peraturan, atau hukum yang telah diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit jenis ini biasanya dilaporkan kepada pihak manajemen karena mereka merupakan kelompok utama yang dilibatkan dengan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prosedur dan aturan yang ada. 2.2.3

Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) Audit atas laporan keuangan dilaksanakan

untuk mengetahui apakah

semua informasi keuangan yang disajikan sebuah entitas sesuai dengan kriteria dan aturan yang berlaku secara umum, seperti PSAK, IFRS, atau aturan BapepamLK. Untuk menentukan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, auditor terlebih dahulu harus memahami prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan mengumpulkan bahan bukti yang mendukung informasi yang tersaji di dalam laporan tersebut. Selain itu, auditor juga harus mempunyai pemahaman menyeluruh atas entitas dan lingkungannya.

2.3

Tujuan Audit atas Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan suatu dokumen penting yang dibuat oleh

manajemen perusahaan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, diharapkan bahwa apa yang tertera di dalam laporan keuangan akan mencerminkan keadaan sesungguhnya yang terjadi di dalam perusahaan. Namun, tidak seorang pun dapat memastikan laporan tersebut benar-benar lepas dari segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (human error). Oleh karena itu, audit atas laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memastikan informasi yang disajikan oleh manajemen di dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material Universitas Indonesia


9

sehingga tidak menyebabkan pihak yang berkepentingan salah dalam mengambil keputusan. PSA No.2 (SA Seksi 110) tahun 2001 menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk tujuan lainnya, seperti kepentingan pasar modal, Buletin Akuntansi Staf (BAS) No.9 menjelaskan bahwa Laporan keuangan yang disampaikan baik untuk penawaran umum maupun untuk laporan berkala, wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK. Kewajiban audit tersebut berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang merupakan entitas tunggal maupun sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan yang dimilikinya. Asersi yang terdapat di dalam suatu laporan keuangan diharapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) antar pihak yang berkepentingan di suatu perusahaan. Berdasarkan PSA No.7 (SA Seksi 326) tahun 2001, Asersi (assertion) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit ataupun eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut ini: 

Keberadaan atau Keterjadian (Existence or Occurrence) Hal ini berhubungan dengan apakah informasi, baik transaksi ataupun akun yang ada dalam laporan keuangan, telah terjadi selama periode tertentu.



Kelengkapan (Completeness) Hal ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya.



Hak dan Kewajiban (Rights and Obligations)



10

Hal ini berhubungan dengan apakah aset merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. 

Penilaian (Valuation) atau Alokasi (Allocation) Hal

ini

berhubungan

dengan

apakah

komponen-komponen

aset,

kewajiban, pendapatan dan beban sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. 

Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure) Hal ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan sebagaimana semestinya. Terkait asersi manajemen di dalam laporan keuangan, Arens et al. (2009)

membagi tujuan audit ke dalam 3 (tiga) bagian utama, yaitu tujuan audit terkait transaksi umum, saldo, dan terkait penyajian dan pengungkapan. 2.3.1

Tujuan Audit Terkait Transaksi Umum (General Transaction-Related Audit Objectives)



Occurrence, untuk memastikan apakah transaksi yang tercatat merupakan suatu transaksi yang benar-benar terjadi;



Completeness, apakah semua transaksi yang seharusnya disajikan dalam jurnal telah dicantumkan di dalamnya;



Accuracy, memastikan bahwa transaski yang telah dicatat disajikan pada jumlah yang tepat;



Posting and Summarization, memastikan bahwa pemindahan informasi atas transaksi tercatat beserta ringkasannya telah dilaksanakan dengan benar;



Classification, untuk memastikan apakah suatu transaksi telah dimasukkan ke dalam akun yang tepat dengan pengklasifikasian yang benar;



Timing, memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat pada tanggal yang benar karena akan memberikan interpretasi yang berbeda jika tidak dicatat pada saat terjadinya transaksi. Universitas Indonesia


11

2.3.2 Tujuan Audit Terkait Saldo (Balance-Related Audit Objectives) 

Existence, tujuan ini berguna untuk memastikan bahwa jumlah yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan merupakan jumlah yang nyata;



Completeness, memastikan bahwa seluruh jumlah yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya;



Accuracy, memastikan bahwa jumlah yang ada dalam laporan keuangan telah disajikan dengan jumlah yang telah dihitung secara tepat;



Classification, apakah jumlah yang masuk ke dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan benar berdasarkan standar yang berlaku;



Cut-off, tujuan auditor adalah untuk memastikan apakah transaksi telah dicatat dan dimasukkan ke dalam saldo akun pada periode yang tepat;



Detail Tie-In, untuk memastikan apakah detail dalam saldo akun telah sesuai dengan jumlah dalam master file yang terkait, dan jika ditotalkan akan sesuai dengan total yang ada dalam general ledger ;



Realizable Value, memperhatikan apakah suatu jumlah saldo akun telah disajikan pada nilai realisasinya;



Rights and Obligations, untuk memastikan bahwa aset dan kewajiban yang dimasukan memang benar-benar sesuai dengan hak dan kewajiban entitas.

2.3.3

Tujuan Audit Terkait Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure-Related Audit Objective) Terdapat empat tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat

menyimpulkan bahwa penyajian dan pengungkapan telah dinyatakan dengan benar. Keempat tujuan audit tersebut adalah sebagai berikut: 

Occurrence and Rights and Obligations, asersi ini membahas apakah kejadian-kejadian yang diungkapkan telah benar-benar terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas tersebut;



Completeness, asersi ini terkait dengan apakah semua pengungkapan yang diharuskan telah dimasukkan dalam laporan keuangan;



12 

Valuation and Allocation, asersi ini terkait dengan apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan wajar dan dengan jumlah yang tepat;



Classification and Understandability, asersi ini terkait dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan dan catatan-catatan kaki dan apakah penjelasan saldo dan pengungkapan terkait dapat dipahami.

2.4

Langkah-langkah Audit atas Laporan Keuangan Di dalam audit atas laporan keuangan, auditor berkewajiban untuk

memeriksa bahwa asersi manajemen di dalam laporan tersebut bebas dari salah saji material. Karena itu, tim audit akan berusaha mencari dan mengumpulkan bukti pendukung yang memberikan informasi tentang asersi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai. Untuk melakukan hal tersebut, auditor harus mengikuti proses audit, yakni sebuah metodologi yang didefinisikan dengan baik untuk mengorganisasikan suatu audit sehingga dapat memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan memang tepat dan cukup serta semua tujuan audit yang dibutuhkan dan ditetapkan dapat tercapai. Menurut Arens et al. (2009), proses audit tersebut terbagi dalam empat tahap, yaitu (1) perencanaan dan desain sebuah pendekatan audit; (2) melakukan pengujian pengendalian internal dan uji substantif atas transaksi; (3) melaksanakan prosedur analitis dan uji detail atas saldo; dan (4) menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. 2.4.1

Merencanakan dan Mendesain Pendekatan Audit Informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko terhadap

perusahaan klien akan sangat berguna untuk menerima perusahaan sebagai auditee dan berguna untuk perencanaan awal. Terdapat beberapa alasan mengapa diperlukan suatu perencanaan yang matang dalam suatu pekerjaan audit, seperti untuk memungkinkan auditor agar mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat sehingga masalah legal dapat diminimalisir dan reputasi

baik auditor dalam

komunitas bisnis dapat dipertahankan, kemudian membantu agar biaya audit tetap Universitas Indonesia


13

wajar serta dapat mengestimasi waktu audit yang diperlukan sehingga dapat tetap kompetitif, dan menghindari kesalahpahaman dengan klien agar relasi dengan klien dapat tetap terjaga. Ada delapan aktivitas penting dalam tahap pertama langkah audit ini, yakni: 

Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal (accept client and perform initial audit planning)



Memahami bisnis dan industri dari klien (understand the client’s business and industry)



Menilai risiko bisnis dari klien (assess client business risk)



Melakukan prosedur analitis awal (perform preliminary analytical procedure)



Mematok tingkat materialitas dan menilai acceptable audit risk dan inherent risk (set materiality and assess acceptable audit risk and inherent risk)



Memahami kontrol internal dan menilai risiko pengendalian (understand internal control and assess control risk)



Mengumpulkan informasi untuk menilai fraud risk (gather information to assess fraud risk)



Menghasilkan perencanaan audit keseluruhan dan program audit (develop overall audit plan and audit program) Di dalam PSA No. 05 (SA Seksi 311) dijelaskan bahwa perencanaan audit

meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas. Pada saat merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut, kebijakan dan prosedur akuntansinya, metode yang digunakan untuk mengolah informasi akuntansi yang signifikan, tingkat risiko



14

pengendalian yang direncanakan, pos laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian, pertimbangan awal tentang materialitas, dan sebagainya. Pengetahuan tentang bisnis merupakan suatu kerangka acuan (frame of reference) yang menjadi pertimbangan profesional auditor dalam penaksiran risiko dan identifikasi masalah, perencanaan dan pelaksanaan audit yang efektif dan efisien, ataupun evaluasi bukti audit. PSA No.67 (SA Seksi 318) menyebutkan sumber informasi yang dapat menambah pengetahuan auditor tentang industri dan entitas. Misalnya, diskusi dengan orang dalam entitas (seperti direktur, personel operasi senior), pengalaman sebelumnya, diskusi dengan auditor lain dan dengan penasihat hukum atau penasihat lain yang telah memberikan jasa kepada entitas atau dalam industri, diskusi dengan orang yang berpengetahuan di luar entitas (seperti ahli ekonomi industri, badan pengatur industri, pelanggan, pemasok, dan pesaing), perundangan dan peraturan yang secara signifikan berdampak terhadap entitas, kunjungan ke tempat atau fasilitas pabrik entitas, dokumen yang dihasilkan entitas (seperti notulen rapat), dan publikasi yang berkaitan dengan industri. Tujuan prosedur analitis dalam perencanaan audit seperti yang dijelaskan dalam PSA No. 22 (SA Seksi 329) adalah untuk membantu dalam perencanaan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti saldo akun atau golongan transaksi tertentu. Untuk itu prosedur analitis dimaksudkan

untuk

menambah

pengetahuan

auditor

atas

entitas

dan

mengidentifikasi bidang tertentu yang memiliki risiko tinggi atau tidak biasa. Prosedur analitis umumnya menggunakan data keuangan dan nonkeuangan. PSA No. 25 (SA Seksi 312) menjelaskan bahwa risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari (a) risiko [yang meliputi risiko bawaan (inherent risk) dan risiko pengendalian (control risk)] bahwa saldo akun atau golongan transaksi mengandung salah saji (disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan) yang dapat menjadi material Universitas Indonesia


15

terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo akun atau golongan transaksi lainnya, dan (b) risiko [risiko deteksi (detection risk)] bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji tersebut. Di dalam PSA No. 69 (SA Seksi 319) dijelaskan bahwa Dalam semua audit, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian intern tersebut telah dioperasikan. Dengan demikian, auditor dapat menaksir risiko pengendalian untuk asersi yang terdapat dalam saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan. Sebagai bagian dari penaksiran risiko, PSA No. 70 (SA Seksi 316) menyebutkan kalau auditor juga harus meminta keterangan kepada manajemen (a) untuk memperoleh pemahaman dari manajemen tentang risiko kecurangan dalam entitas dan (b) untuk menentukan apakah manajemen memiliki pengetahuan tentang kecurangan yang telah dilakukan terhadap atau terjadi dalam entitas. Informasi dari permintaan keterangan ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko kecurangan yang mungkin berdampak terhadap taksiran auditor dan tanggapan yang bersangkutan. Aktivitas terakhir di tahap ini adalah mengembangkan semua rencana audit dan membuat suatu program audit. Program audit tersebut harus mencakup semua prosedur yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan audit. Dalam mengembangkan program audit, auditor harus diarahkan oleh hasil pertimbangan dan prosedur perencanaan auditnya. Selama berlangsungnya audit, perubahan kondisi dapat menyebabkan diperlukannya perubahan prosedur audit yang telah direncanakan tersebut. 2.4.2

Melakukan Test of Control dan Substantive Test of Transaction Dalam PSA NO. 25 (SA Seksi 312) Paragraf 30: “Auditor juga

menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan risiko pengendalian untuk suatu asersi yang berhubungan dengan suatu saldo akun atau golongan Universitas Indonesia


16

transaksi. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas cukup atau tidaknya bukti audit yang mendukung efektivitas pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji asersi dalam laporan keuangan. Apabila auditor yakin bahwa pengendalian intern tidak ada kaitannya dengan asersi tersebut atau tidak efektif, atau jika ia yakin bahwa evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern tidak efisien, ia akan menentukan risiko pengendalian untuk asersi tersebut pada tingkat yang maksimum.” Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa bukti audit dan pertimbangan profesional dapat digunakan untuk menetapkan risiko pengendalian suatu asersi. Apabila auditor telah mengetahui bahwa pengendalian intern tidak berjalan dengan baik tanpa pengujian terlebih dahulu sehingga risiko pengendalian intern begitu tinggi, maka auditor dapat melewatkan tahap test of control dan dapat langsung melaksanakan pengujian substantif. Pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini: 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian

intern,

menyediakan

disiplin

dan

struktur

yang

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya; 

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola;



Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan;



Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasikan, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka;



Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern organisasi,

auditor harus melaksanakan prosedur yang memberikan pengetahuan yang Universitas Indonesia


17

memadai tentang desain pengendalian yang relevan dengan masing-masing dari lima komponen dan apakah pengendalian tersebut dioperasikan. Pengetahuan tersebut biasanya diperoleh melalui pengalaman sebelumnya dengan entitas dan prosedur lain seperti permintaan keterangan dari manajemen, supervisor, dan personel staf; inspeksi terhadap dokumen dan catatan entitas; dan pengamatan atas aktivitas dan operasi entitas. Ketika audior telah mempertimbangkan bahwa tingkat pengendalian suatu organisasi berada di tingkat significant deficiencies atau material weaknesses, maka mereka berkeyakinan bahwa di dalam laporan keuangan terdapat salah saji. Oleh karena itu, auditor melakukan pengujian substantif untuk menguji apakah salah saji tersebut secara langsung mempengaruhi ketepatan saldo laporan keuangan. Terdapat tiga tipe pengujian substantif, yakni pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan tests of details of balances. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk mengukur apakah keenam tujuan audit terkait transaksi telah terpenuhi untuk setiap jenis transaksi. Setelah auditor berkeyakinan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar di dalam jurnal dengan memperhatikan semua tujuan audit terkait transaksi, maka mereka yakin total di dalam buku besar telah benar. 2.4.3

Melakukan Prosedur Analitis dan Test of Details of Balances Pada saat melaksanakan audit, auditor akan berhadapan dengan berbagai

keadaan atau tren yang tidak wajar mengenai informasi keuangan atau nonkeuangan. Keadaan atau informasi tersebut mungkin merupakan sebuah indikasi adanya salah saji di dalam laporan keuangan. Perbandingan jumlah yang dicatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor termasuk prosedur analitis. Ketika prosedur analitis dapat mengindikasi adanya perubahan yang tidak wajar, auditor harus melaksanakan perngujian substantif atas transaksi dan pengujian detail saldo untuk menentukan apakah terdapat salah saji di dalam laporan keuangan dan begitu juga sebaliknya.



18

Pengujian detail atas saldo merupakan prosedur audit untuk menguji salah saji moneter apakah kedelapan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo telah terpenuhi untuk setiap soldo akun yang signifikan. Pengujian ini begitu penting karena kebanyakan bukti yang diperoleh merupakan bukti yang berasal dari sumber yang independen dari klien sehingga dapat dikatakan memiliki kualitas dan keandalan yang tinggi. Pengujian ini juga akan membantu auditor dalam menentukan koreksi nilai akun yang bersangkutan. 2.4.4 Menyelesaikan Audit dan Mengeluarkan Laporan Audit Setelah tim audit menyelesaikan ketiga tahap tersebut, mereka harus mengumpulkan bukti tambahan yang berhubungan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan, rangkuman hasil audit, menerbitkan laporan audit, dan tidak lupa untuk mengkomunikasikannya dengan pihak manajemen dan komite audit. Selama tahap akhir, auditor harus melakukan prosedur yang berhubungan dengan liabilitas kontijensi dan peristiwa kemudian. Auditor juga harus memastikan bahwa pengungkapan telah dibuat dengan lengkap dan tepat. Jenis laporan audit yang akan diterbitkan tergantung dari bukti yang diperoleh dan temuan audit. Temuan tersebut dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen ataupun komite audit. PSA No. 48 (SA Seksi 380) menyebutkan masalah yang dikomunikasikan kepada komite audit, seperti kebijakan akuntansi signifikan, pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi, penyesuaian audit signifikan, informasi lain yang menyangkut laporan keuangan auditan, ketidaksepakatan dengan manajemen, konsultasi manajemen dengan akuntan lain, kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit, dan isu lain yang signifikan mempengaruhi opini auditor.

2.5

Audit Sampling Pada saat melakukan prosedur audit, auditor tentunya tidak akan menguji

semua bukti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi, auditor harus memilih bukti transaksi yang dapat mencerminkan keadaan populasi yang Universitas Indonesia


19

sebenarnya. Sampel audit sangatlah berguna untuk melakukan audit karena biasanya auditor tidak memiliki pengetahuan khusus tentang saldo-saldo atau transaksi khusus yang menurut pertimbangannya perlu untuk diuji. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit (Arens et al., 2009), yaitu statistik dan nonstatistik. Pendekatan statistik merupakan metode penentuan jumlah sampel dengan menggunakan perhitungan statistik matematis, sedangkan pendekatan nonstatistik merupakan metode penentuan banyaknya sampel atas dasar pertimbangan. Kedua jenis pendekatan ini mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian sampel. Setelah menentukan seberapa banyak sampel yang harus dipilih, auditor dihadapkan pada pertanyaan sampel mana yang harus dipilih. Untuk memilih sampel terdapat dua metode, yakni probabilistic sample selection (auditor memilih sampel secara acak sehingga setiap sampel dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel) dan nonprobabilistic sample selection (auditor memilih sampel berdasarkan pertimbangan profesionalnya). Pemilihan sampel tidak terlepas dari risiko karena tidak semua jenis bukti transaksi diuji. Risiko sampling timbul karena suatu sampel tertentu mungkin mengandung salah saji moneter atau penyimpangan dari pengendalian yang telah ditetapkan. Risiko ini akan bervariasi secara berlawanan dengan ukuran sampelnya dimana semakin kecil ukuran sampel maka risikonya akan semakin besar. 2.6

Audit atas Akun Utang Usaha (Account Payable) Utang usaha merupakan kewajiban yang belum dibayarkan oleh

perusahaan sehubungan dengan transaksi barang dan jasa yang telah diterima dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Arens et al., 2009). Saldo akun utang usaha cenderung signifikan untuk kebanyakan perusahaan sehingga auditor perlu melakukan pengujian untuk membuktikan nilai saldo tersebut. Untuk merancang



20

pengujian terhadap saldo utang usaha, Arens et al. (2009) menyebutkan ada 3 tiga tahapan yang harus dilakukan oleh tim auditor. 2.6.1 Tahap I 2.6.1.1 Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha Seiring berkembangnya bisnis suatu perusahaan, elemen-elemen yang ada di dalamnya juga akan berubah semakin kompleks sehingga risiko bisnis klien dapat tumbuh dengan signifikan. Kebutuhan akan informasi oleh pihak yang berkepentingan menjadi tantangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan khususnya perusahaan publik. Karena itu, manajemen akan terus berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap semua sistem yang menunjang bisnis perusahaan. Di sini auditor diharapkan dapat memahami dengan cermat perubahan tersebut beserta risiko bisnis yang dapat mempengaruhi salah saji material terhadap akun utang usaha. 2.6.1.2 Menentukan tingkat torelable misstatement dan menilai inherent risk Saldo utang usaha sangat dipengaruhi oleh banyaknya transaksi yang berkaitan dengan siklus pembelian dan pembayaran karena pembayaran secara tunai sangat jarang dilakukan pada saat akuisisi. Oleh karena itu, saldo utang usaha begitu besar dan membutuhkan perhatian yang besar karena berkaitan dengan kewajiban kepada pihak luar. Besarnya nilai utang usaha dan banyaknya vendor/supplier yang terkait menyebabkan audit atas akun ini relatif lebih mahal. Karena alasan tersebut, auditor biasanya menetapkan tolerable misstatement untuk akun ini relatif tinggi dan risiko bawaannya menegah atau tinggi. 2.6.1.3 Menilai control risk Setelah auditor menentukan tolerable misstatement dan inherent risk atas akun utang usaha, mereka dapat menilai control risk atas dasar pemahaman auditor terhadap pengendalian intern yang dimiliki perusahaan. Dengan menilai risiko tersebut, auditor dapat menentukan apakah perlu untuk melakukan pengujian terhadap pengendalian intern perusahaan atau tidak.



21

2.6.2 Tahap II Untuk menguji keefektifan internal control yang dimiliki suatu perusahaan, auditor perlu merancang dan melakukan test of control serta pengujian substantif atas transaksi yang berhubungan dengan utang usaha. Jika hasilnya cukup efektif maka banyaknya pengujian substantif atas transaksi utang usaha dapat dikurangi karena melalui hasil test of control tersebut, auditor berkeyakinan bahwa semua transaksi telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Akan tetapi, jika hasil dari test of control tidak sesuai dengan harapan auditor atau control risk yang begitu tinggi, maka mereka dapat lebih intensif melakukan pengujian substantif atas transaksi utang usaha. Oleh karena itu, tests of control dan substantive tests of transactions dapat dilaksanakan bersamaan untuk transaksi yang sama. 2.6.3

Tahap III

2.6.3.1 Prosedur analitis (analytical procedure) Akun utang usaha sangat rentan dengan salah saji karena selain jumlah transaksinya yang begitu banyak, nilainya juga tinggi sehingga risiko understatement atas akun utang usaha ini perlu untuk diperhatikan. Prosedur analitis sangatlah berguna untuk mengenali dan membuka kejanggalan yang terdapat di dalam akun ini dengan cara: 

Membandingkan saldo beban terkait pembelian, sewa, utilitas, dan beban rutin lainnya periode saat ini dengan periode lalu;



Mengkaji ulang daftar utang usaha yang tidak biasa, tidak memiliki vendor, dan yang memiliki bunga untuk mengetahui klasifikasi salah saji;



Membandingkan setiap saldo utang usaha dengan periode sebelumnya untuk mengetahui akun yang tidak ada atau tidak tercatat, atau salah saji;



Membuat perhitungan rasio, seperti perbandingan antara utang usaha dengan saldo utang lancar, dan lain-lain.



22

2.6.3.2 Test of details of account payable balances Tujuan secara keseluruhan atas semua prosedur audit yang dilakukan atas utang usaha adalah untuk memastikan bahwa saldo akun utang usaha telah disajikan dengan benar dan diungkapkan dengan layak. Tujuh dari delapan tujuan audit terkait saldo dapat diaplikasikan dalam audit atas utang usaha, yakni existence, completeness, accuracy, classification, cutoff, detail tie-in, serta rights and obligations dengan tiga modifikasi: 

Tujuan realizable value tidak dapat diaplikasikan dalam kewajiban, namun hanya pada asset



Aspek hak dalam rights and obligations tidak dapat diaplikasikan dalam kewajiban. Auditor akan lebih terfokus pada kewajiban klien untuk membayar kewajibannya



Perhatian akan lebih dipusatkan kepada pencarian terhadap keberadaan understatement utang dibandingkan dengan overstatement.

2.7

Audit atas Akun Beban Usaha (Operating Expense) Beban merupakan salah satu akun penting di dalam siklus akuisi dan

pembayaran selain akun utang usaha yang telah diuraikan sebelumnya. Sifat dan tahapan audit atas akun beban usaha tidak jauh berbeda dari audit atas akun utang usaha. Auditor harus dapat memastikan bahwa setiap total akun beban usaha yang ada di laporan laba rugi tidak ada salah saji materil. Komponen-komponen tahapan audit atas akun beban usaha terdiri dari tiga tahap seperti yang dilakukan atas akun utang usaha (Arens et al., 2009). Bagian audit yang secara langsung mempengaruhi akun tersebut adalah prosedur analitis, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian detail atas saldo. 2.7.1

Prosedur Analitis Prosedur analitis yang dilakukan harus cukup tangguh sebagai bagian

pengujian kebenaran pengungkapann di dalam laporan keuangan. Beberapa Universitas Indonesia


23

prosedur analitis yang dapat dilakukan untuk menemukan kemungkinan salah saji adalah: 

Membandingkan setiap jenis beban dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui lebih saji atau kurang saji atas akun tersebut



Membandingkan setiap jenis aset dengan saldo utang dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui lebih atau kurang saji akun neraca yang juga mempengarui akun laporan laba rugi



Membandingkan setiap beban dengan anggaran untuk mengetahui salah saji beban yang berhubungan dengan akun neraca dan lain-lain.

2.7.2

Pengujian Pengendalian dan Substantif atas Transaksi Kedua jenis pengujian tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan untuk

memverifikasi akun neraca dan laba rugi. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal cukup untuk memberikan reasonable assurance bahwa transaksi dalam siklus ini dicatat dan diklasifikasikan secara tepat, maka auditor akan mengumpulkan bukti yang memperkuat kesimpulan tersebut. 2.7.3

Pengujian Detail atas Saldo – Analisis Beban Analisis atas akun beban meliputi pemeriksaan terhadap dokumen yang

bersangkutan atas setiap transaksi dan nilai yang menimbulkan nilai total akun beban. Dokumen tersebut jenisnya sama dengan yang digunakan untuk memeriksa transaksi akuisisi, termasuk tagihan, surat penerimaan, pesanan pembelian, dan kontrak. Analisa ini berbeda denga pengujian pengendalian dan substantif. Di dalam analisis beban, auditor akan memverifikasi transaksi dalam akun tertentu untuk menentukan apakah transaksi tersebut layak untuk klien, diklasifikasikan dengan benar, dan dicatat dengan tepat. Sedangkan pengujian pengendalian dan substantif ditujukan untuk menilai risiko pengendalian.



24

2.8

Sewa (Lease) PSAK No.30 Revisi 2007 tentang sewa menjelaskan bahwa sewa (lease)

adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Di dalam standar ini disebutkan ada dua jenis sewa yang diklasifikasikan berdasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee dengan kata lain dapat dilihat dari substansi transaksinya bukan pada bentuk kontraknya. Risiko tersebut termasuk kemungkinan rugi dari kapasitas tidak terpakai atau keusangan teknologi dan variasi imbal hasil karena perubahan kondisi ekonomi. Sedangkan manfaat dapat tercermin dari ekspektasi operasi yang menguntungkan selama umur ekonomis dan laba dari kenaikan nilai atau realisasi dari nilai residu. Di dalam paragraf 8 disebutkan bahwa “Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemiikan aset. Suatu sewa diklasfikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.” Indikator situasi yang menunjukkan bahwa suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee; lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai rental pasar; laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa); sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa; lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan; masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset Universitas Indonesia


25

meskipun hak milik tidak dialihkan; pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; atau

aset

sewaan

bersifat

khusus

dimana

hanya

lessee

yang

dapat

menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Berbagai indikator yang telah diuraikan di atas tidak selalu harus konklusif, artinya jika jelas dari fitur lainnya bahwa sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan, sewa tersebut akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi.



BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN KLIEN DAN PERUSAHAAN TEMPAT MAGANG

3.1

Gambaran Umum Perusahaan Klien: PT X PT X didirikan pada tanggal 28 Oktober 1996 berdasarkan akta notaris

Veronica Lily Dharma, S.H., dan pada tanggal 14 November 1996, akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan

adalah

menjalankan

usaha

di

bidang

jasa,

pertambangan,

perdagangan, pelayaran dan angkutan laut. Saat ini perusahaan berkantor pusat di Jakarta dan menyediakan jasa di bidang minyak dan gas. Di akhir tahun 2010, perusahaan mempunyai kepemilikan secara langsung atas anak perusahaan masing-masing sebesar 99,83%, yaitu PT VKOS yang beroperasi di bidang konstruksi pertambangan dan jasa pendukung pertambangan serta PT DXI yang bergerak dalam pengembangan sewa gedung. Sedangkan, PT XYRA merupakan perusahaan induk yang memiliki 99,9% kepemilikan saham atas PT X. Perusahaan induk menyediakan jasa transportasi truk untuk industri semen serta menyediakan jasa di bidang minyak dan gas melalui anak perusahaan yang dimilikinya, yakni PT X, SSI Pte. Ltd., dan SOM Pte. Ltd. PT X memberikan jasa kepada pihak yang memerlukan kapal beserta awak kapalnya untuk keperluan pengembangan eksploitasi ladang minyak dan gas yang potensial. Sampai dengan akhir Juni 2011, perusahaan mempunyai 2 unit kapal kecil yang disewakan untuk mengangkut barang dalam wilayah teritorial negara Republik Indonesia. Kapal utama yang digunakan untuk mengebor minyak dan gas disewa dari MIH Pte. Ltd. dan SFP Pte. Ltd. yang berdomisili di Singapura. Kapal tersebut 26



27

disewakan kepada PT X untuk kemudian disewakan kembali kepada pelanggan PT X. Pada saat menyewa kapal, pihak penyewa akan menandatangani kontrak hanya dengan PT X. Penyewa kemudian akan meminta modifikasi atas kapal tersebut kepada PT X sesuai dengan kebutuhannya. Modifikasi atas kapal tersebut dilakukan oleh PT X dengan memesan suku cadang (sparepart) kapal dari LSP Pte. Ltd. dan menagihkan invoice atas suku cadang tersebut serta jasa instalasinya kepada penyewa. Selisih antara pembayaran sewa kapal kepada MIH Pte. Ltd. dan SFP Pte. Ltd. yang dibayar oleh PT X dengan penerimaan yang diperoleh dari penyewa kapal menjadi pendapatan bagi PT X. Dalam menjalankan usahanya, PT X dipimpin oleh 3 orang direktur yang masing-masing menjabat sebagai direktur utama, operasional, dan pemasaran. Kinerja dari ketiga oranga direktur ini diawasi oleh 3 orang komisaris dan seorang komisaris utama. Sebenarnya, manajemen PT X terdiri dari orang-orang yang sama dengan induk perusahaan, hanya saja posisi yang sedikit berbeda. Fungsi direktur utama di perusahaan adalah

selain memimpin,

mengkoordinasi, dan melaksanakan pengawasan pada seluruh aktivitas usaha untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan juga sebagai pengawas dan pengendali kegiatan keuangan perusahaan. Semua bentuk transaksi material yang memerlukan otorisasi pimpinan harus memperoleh persetujuan oleh direktur utama. Direktur operasional bertanggung jawab pada aktvitas operasi perusahaan dan melakukan pengawasan terhadap semua logistik penyediaan jasa agar berfungsi dengan tepat. Direktur pemasaran memiliki fungsi untuk mengeola dan meberdayakan sumber daya pemasaran secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga dapat menciptakan customer satisfaction. Selain fungsi tersebut, direktur operasional dan pemasaran juga bersama-sama dengan direktur utama merncarikan klien bagi PT X dan kedua direktur tersebut juga dapat menggantikan direktur utama dalam menyetujui cash disbursement perusahaan. PT X mempunyai 80 orang karyawan dengan dengan seorang tenaga ahli. Divisi Human Resources ditangani oleh seorang dan sekaligus mengurusi sistem Universitas Indonesia


28

payroll perusahaan beserta anak perusahaan PT X. Sedangkan divisi Accounting terdiri dari 3 orang, termasuk manajer yang mengurusi sistem akuntansi perusahaan dan anak perusahaanya. Bagian ini juga bertugas untuk membuat perbandingan budget atas beban setiap bulannya, membuat jurnal atas transaksi yang dilakukan perusahaan, membuat rekapitulasi beban sewa kapal beserta dokumentasinya. Untuk divisi Finance dan Perpajakan terdiri dari 2 orang, yakni seorang manajer dan seorang staf. Divisi ini bertanggung jawab untuk membuat rekapitulasi pembayaran pajak dan rekapitulasi pembayaran pajak. Sisanya merupakan awak kapal (crew) dan driver dengan status pegawai kontrak. Awak kapal tersebut nantinya akan disewakan kepada penyewa dan diberikan daftar tugas yang harus mereka kerjakan dalam sebuah proyek pengembangan lapangan minyak atau gas.

3.2

Gambaran Umum Perusahaan Tempat Magang: KAP Y KAP Y adalah perusahaan jasa profesional dan merupakan salah satu

kantor akuntan publik yang termasuk dalam peringkat the big four auditors di dunia. Di Indonesia, KAP Y berafiliasi dengan salah satu kantor akuntan publik lokal dan bermarkas di Jakarta, sedangkan KAP Y Global bermarkas di London, Inggris. Setiap negara anggota KAP Y dikelola sebagai bagian dari salah satu dari lima wilayah, yakni Eropa, Timur Tengah, India & Afrika (EMEIA), Amerika, Timur Jauh, Oseania, dan Jepang. Setiap wilayah mempunyai sebuah tim manajemen tunggal yang dipimpin oleh seorang Area Managing Partner yang duduk dalam Global Executive Board dan seluruh wilayah mengintegrasikan model bisnis mereka. Untuk KAP Y Indonesia sendiri memiliki 37 orang partner yang menjalankan bisnis mereka. Secara garis besar, KAP Y memiliki empat lini bisnis utama sebagai berikut: 

Assurance and Advisory Business Services (AABS), yang meliputi Accounting Financial Reporting, External Audit Services, Financial Universitas Indonesia


29

Accounting Advisory Services, dan Fraud Investigation & Dispute Services. Lini bisnis ini terdiri dari empat group, yaitu OMT (Oil, Mining, and Telecomunication), RCP (Retail), BCI (Bank), dan UIC (Utility). 

Tax, lini bisnis ini akan menyediakan pengetahuan teknis yang mendalam, baik global maupun lokal, yang dikombinasikan dengan pengalaman praktik, komersial, dan industri untuk membangun kepatuhan perusahaan klien terhadap aspek perpajakan dan dasar pelaporan serta strategi pajak yang berkelanjutan. Lini bisnis ini meliputi Tax Business Compliance, Human Capital, Indirect Tax, International Tax Services, Tax Accounting & Risk Advisory Services, dan Transaction Tax.



Transaction Advisory Services (TAS), lini bisnis ini akan memberikan jasa advisory yang terintegrasi untuk mengevaluasi peluang bisnis yang dimiliki klien dan menjadikan transaksi mereka lebih efisien dalam mencapai tujuan strategisnya. Lini bisnis ini meliputi due diligence komersial, keuangan, real estat, dan pajak, merger & akuisisi, penilaian & pemodelan bisnis, restrukturisasi korporasi, dan jasa integrasi



Advisory, memberikan layanan konsultasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapai perusahaan klien, seperti meningkatkan kinerja bisnis, manajemen risiko, dan pengurangan biaya sehingga mereka dapat menciptakan posisi kompetitif yang kuat. Lini bisnis ini terdiri dari Technology and Security Risk Services (TSRS), Business Risk Services (BRS), Fraud Investigation and Dispute Services (FIDS), Advisory for Financial Services, dan Performance Improvement.



BAB 4 PEMBAHASAN

4.1

Audit Secara Umum atas PT X Ada beberapa hal umum yang terlebih dahulu penting untuk diketahui

ketika melaksanakan audit atas PT X dikarenakan hal tersebut memiliki hubungan yang begitu erat untuk melakukan prosedur audit berikutnya. 4.1.1

Estimasi Materiality dan Tolerable Misstatement KAP Y memiliki standar dan panduan untuk menetapkan estimasi

materialitas dan tolerable misstatement pada saat melaksanakan audit atas laporan keuangan. Terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan, yaitu planning materiality (PM), tolerable error (TE), serta summary audit differences (SAD). Penentuan besarnya nilai dari masing-masing hal tersebut tidak akan terlepas dari professional judgment, dan relatif terhadap setiap perusahaan tergantung dari jenis, ukuran, atau kondisi lain yang dimiliki perusahaan. Planning materiality (PM) merupakan tingkat materialitas awal secara agregat atas laporang keuangan perusahaan klien. Besarnya nilai PM ini ditentukan dengan dua cara, yakni: 

5% dari pre tax income jika perusahaan klien merupakan entitas yang terdaftar dalam bursa saham atau masuk dalam kategori regulated industries



10% dari pre tax income jika perusahaan klien masuk dalam kategori entitas yang tidak terdaftar dalam bursa saham, atau unregulated industry dan statutory audits of subsidiaries Tolerable error (TE) merupakan bagian dari Planning materiality (PM)

yang digunakan dalam perencanaan audit untuk menentukan tingkat materialitas 30



31

yang dialokasikan kepada beberapa saldo akun tertentu. Aplikasi ini digunakan untuk mengurangi kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi secara agregrat melebihi PM. Cara menentukan besarnya tingkat TE dalam pelaksanaan audit ada dua jenis, yakni: 

Untuk entitas yang terdaftar dalam bursa saham atau masuk dalam kategori regulated industries, maka TE ditentukan sebesar 50% dari PM.



Jika entitas tidak terdaftar dalam bursa saham, dalam unregulated industry dan statutory audits of subsidiaries, maka TE ditentukan sebesar 75% dari PM.

Summary Audit Differences (SAD) merupakan besarnya perbedaan antara amount per audited dengan balance per book atau dengan kata lain, SAD merupakan besarnya misstatement maksimal yang dapat ditoleransi dalam setiap prosedur audit yang dilaksanakan. Jika besarnya nilai SAD yang terjadi tidak melebihi besar SAD yang telah ditetapkan, maka jumlah temuan tersebut diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan jika diakumulasi secara keseluruhan dalam setiap segmen. Nilai SAD tersebut nantinya akan digunakan auditor sebagai dasar pengajuan adjustment entries kepada klien terkait prosedur audit yang telak dilaksanakan. KAP Y mempunyai dua cara untuk menentukan besarnya SAD, yaitu: 

Ketika TE ditentukan sebesar 50% dari PM, maka SAD ditentukan sebesar 5% dari PM.



Ketika TE ditentukan sebesar 75% dari PM, maka SAD ditentukan sebesar 3% dri PM. Penentuan nilai-nilai tersebut juga pasti tidak terlepas dari professional

judgment auditor yang telah mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh dengan baik. Pengalaman yang pernah diperoleh saat melakukan audit atas berbagai perusahaan di beberapa industri dapat memberikan suatu ide penting dalam menyusun standar tersebut. Hal itu tercermin dengan dibedakannya cara penentuan nilai materialitas, tolerable error, ataupun summary audit Universitas Indonesia


32

differeces untuk perusahaan publik dan nonpublik. Oleh karena itu, tidak jarang pada saat melakukan audit di beberapa perusahaan dalam industri yang sama dan sama-sama perusahaan non-publik atau publik memiliki cara yang berbeda dalam penentuan nilai materialitas dan kesalahan yang dapat ditolerir. Pasti akan sangat berbeda nilai materialitas perusahaan besar dan kecil, begitu juga dengan perusahaan publik dan non-publik. Kesalahan yang diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan publik sangat minimal karena menyangkut kebutuhan publik yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan perusahaan. Regulated industry, seperti perbankan juga sangat sensitif jika terdapat salah saji material di dalam laporan keuangannya. Investasi masyarakat di industri tersebut sangat penting untuk menjalankan roda perekonomian negara sehingga perlu diatur oleh suatu lembaga tertentu dan informasi keuangan perusahaan juga sangat diharapkan terlepas dari salah saji material. Dengan demikian, nilai tolerable error dan materialitas perusahaan yang termasuk ke dalam regulated indusry dengan yang tidak juga pasti akan berbeda. Dalam pelaksanaan audit atas PT X sendiri, auditor memutuskan untuk melakukan modifikasi atas persentase PM, TE, dan SAD yang telah ditetapkan karena pertimbangan dan pengalaman auditor dalam pelaksanaan audit PT X di periode sebelumnya. Untuk planning materiality ditetapkan sebesar 7,5% dari pre tax income senilai Rp4.128.853.760,00 sehingga nilai PM itu sendiri adalah Rp309.664.032,00. Nilai tolerable error ditetapkan 80% dari PM, sehingga nilai TE itu sendiri adalah Rp 247.731.226,00. Sedangkan untuk summary audit differences ditetapkan 5% dari PM, sehingga nilai SAD itu sendiri adalah Rp15.483.202,00. 4.1.2

Pemahaman serta penilaian internal control dan risiko terhadap PT X Pengujian pengendalian internal (test of control) biasanya wajib dilakukan

pada saat periode pertama kali tim audit dari suatu kantor akuntan publik melakukan audit di suatu perusahaan klien. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya, dalam praktiknya auditor melakukan up date atas implementasi alur



33

transaksi serta internal control dengan tujuan untuk memperbaharui pemahaman auditor atas prosedur pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan klien. Tim audit dapat meminta klien untuk memberikan salah satu contoh transaksi dari setiap alur dan kemudian memeriksa kelengkapan pengendalian internalnya. Jika internal control dari contoh transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan baik, maka auditor dapat melakukan test of control untuk menguji kefektifan pengendalian tersebut. Namun, jika dari contoh transaksi tersebut tidak menunjukkan terlaksananya internal control dengan baik, maka test of control tidak perlu dilakukan. Aktivitas up date atas implementasi pengendalian internal dilaksanakan hanya sebagai kelengkapan dokumen selama tidak ada perubahaan yang signifikan dalam implementasi tersebut. Sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh PT X dinilai tidak cukup memadai, sehingga tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Ketidakcukupan tersebut tercermin dari SOP (Standard of Operating Procedure) perusahaan yang tidak lengkap, struktur organisasi yang tidak ada, ataupun pengalaman auditor dalam mengaudit PT X di periode sebelumnya. Untuk periode 30 Juni 2011, PT X juga belum ada membuat atau memperbaharui prosedur kerja perusahaan. Berdasarkan pemahaman atas hal-hal tersebut di atas, maka tim audit berpendapat bahwa sistem pengendalian intern atas utang dan beban sewa kapal memiliki risiko yang sangat tinggi (control risk at the maximum) sehingga tim audit mengambil keputusan untuk tidak melakukan prosedur test of control. Sebagai konsekuensi atas keyakinan auditor bahwa internal kontrol di PT X tidak berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis adalah terdapat prosedur audit lain yang harus dijalankan lebih intensif, yaitu substantive test of transaction. Misalnya, memperbanyak jumlah sampel yang akan diuji sehingga auditor percaya bahwa sampel tersebut akan mencerminkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Atau, sebelum melakukan pengujian substantif biasanya auditor dapat melakukan walkthrough transaksi. Prosedur ini dilakukan dengan cara bertanya kepada manajemen tentang alur transaksi atas siklus yang signifikan yang dimiliki perusahaan klien seperti siklus penerimaan, pengeluaran, dan Universitas Indonesia


34

payroll. Prosedur ini mewajibkan auditor untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas dokumen terkait dengan siklus transaksi yang terjadi di perusahaan klien. Akan tetapi, prosedur ini juga tidak dilaksanakan karena tingkat pemahaman auditor yang sudah cukup layak atas alur transaksi karena prosedur ini telah dilakukan di periode sebelumnya. 4.1.3

Dasar penentuan banyaknya sampel yang dipilih untuk diuji Menentukan banyakanya jumlah sampel yang dipilih merupakan salah satu

prosedur audit yang sangat penting karena dengan sampel yang tepat akan mencerminkan keadaan populasi yang sesungguhnya. Sehingga, dalam memilih sampel terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh auditor, seperti menggunakan program teknologi informasi yang dimiliki kantor akuntan publik yang bersangkutan, menggunakan perkiraan dan pemilihan langsung (misalnya, bergantung dari nilai PM, TE, dan SAD), berdasarkan transaksi dengan jumlah uang terbesar, persentasi dari jumlah populasi, intensitas dilakukannya transaksi dari suatu siklus yang diaudit, atau berdasarkan jumlah yang umumnya diambil dalam setiap prosedur. Akan tetapi, jika jumlah populasi transaksi sedikit, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh bukti transaksi. Selain cara tersebut, banyaknya sampel juga dapat ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah ditetapkan sebelumnya oleh auditor. Namun, jika test of control tidak dilaksanakan berarti auditor menilai risiko berdasarkan pengalaman periode sebelumnya. Jika demikian, maka sampel akan diambil melalui professional judgment dari tim audit dengan memperkirakan titik aman sampel di atas nilai risiko yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dengan jumlah tersebut kebutuhan sampel dengan tingkat risiko tertentu dapat terpenuhi. Pada saat mengaudit akun utang dan beban sewa kapal PT X, tim auditor memeriksa seluruh dokumen transaksi sewa dan pembayaran utang kapal yang terjadi dikarenakan selain nilai nominalnya sangat besar juga jumlah transaksinya yang begitu sedikit, sehingga memungkinkan untuk diperiksa secara menyeluruh dalam waktu yang singkat. Sehingga penggunaan sampling audit dalam audit Universitas Indonesia


35

utang dan beban sewa kapal kali ini kurang tepat, karena metode yang digunakan adalah pengujian secara keseluruhan atas semua bukti transaksi. Dengan demikian, hasil dari pemeriksaan tersebut merupakan hasil yang benar-benar terjadi di lapangan dan penggunaan metode ini akan terhindar dari sampling risk. 4.2

Audit atas Akun Utang Usaha PT X PT X memiliki dua jenis akun utang usaha yang dibagi berdasarkan pihak

yang melakukan transaksi dengan perusahaan, yakni: 1. Utang usaha dengan pihak ketiga (Account payable with third parties). Merupakan utang perusahaan yang dikarenakan adanya transaksi secara kredit antara PT X dengan pihak ketiga, yakni SFP dan PT TBL. Dalam hal ini, transaksi yang terlaksana adalah aktivitas penyewaan kapal yang dimiliki SFP dan PT TBL oleh PT X. Total utang kepada pihak ketiga periode Juni 2011 adalah sebesar 42% dari seluruh utang usaha. 2. Utang usaha dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Account payable with related parties). Merupakan utang perusahaan yang terjadi karena adanya transaksi secara kredit antara PT X dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya, misalnya perusahaan induk atau anak PT X. Dalam hal ini, PT MIH merupakan pihak istimewa yang memiliki

piutang kepada PT X atas penyewaan kapal. PT MIH

merupakan perusahaan yang memiliki induk perusahaan yang sama dengan PT X, yaitu PT XYRA dengan proporsi kepemilikan sebesar 93,31%. Oleh karena itu, utang penyewaan kapal tersebut kepada PT MIH disebut sebagai utang usaha kepada pihak hubungan istimewa. Total utang yang dimiliki PT X kepada PT MIH periode Juni 2011 adalah sebesar 58% dari seluruh utang usaha. Seluruh utang usaha yang dimiliki PT X adalah utang kepada pihak penyedia kapal baik pihak ketiga maupun pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sedangkan proporsi utang usaha itu sendiri terhadap utang lancar adalah 97,57% dan terhadap total utang sebesar 63,05%.



36

4.2.1

Perjanjian kerja sama PT X dengan salah satu vendor kapal Salah satu vendor yang menyewakan kapalnya kepada PT X adalah SFP

Pte. Ltd yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri gas dan minyak offshore, termasuk bisnis akuisisi, kepemilikan, konversi, dan operasi FPSO (Floating Production Storage and Offloading). PT X dan SFP telah sepakat membuat kontrak kerja sama keagenan yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tender di wilayah teritorial Indonesia yang dilakukan oleh SE (pihak ketiga) untuk penyediaan floating unit (bersamaan dengan mooring systems dan semua peralatan serta jasa penunjang minyak dan gas) untuk pengembangan Kakap field, laut Natuna, Indonesia. Dalam perjanjian hubungan keagenan ini, dinyatakan bahwa SFP mengizinkan PT X untuk merepresentasikan kapal yang dimiliki oleh SFP. Bagian scope of co-operation perjanjian tersebut menyatakan bahwa PT X harus menjalankan kontrak resmi dengan SE terkait dengan imbalan yang sesuai dengan kontrak. Untuk melaksanakan kontrak antara PT X dengan SE, kedua belah pihak harus terlebih dahulu melakukan negosiasi yang mengarah pada kontrak antara SFP atau kantor cabangnya yang terdaftar dalam wilayah Indonesia dengan PT X. Perjanjian tersebut juga mengharuskan pembukaan sebuah joint bank account yang bertujuan untuk sarana transaksi pembayaran PT X kepada SFP dan penerimaan dari SE. Disebut sebagai joint bank account karena penunjukkan bank dilakukan atas kesepakatan bersama dan rekening tersebut dikhususkan hanya untuk keperluan transaksi ketiga belah pihak, yaitu SE, PKR, dan SFP. Akan tetapi, buku rekening tersebut adalah atas nama PT X sehingga pihak yang memiliki kuasa untuk tarik tunai ataupun transfer dana dari rekening tersebut adalah PT X. Perjanjian ini mengharuskan PT X mengeluarkan instruksi tertulis yang tidak dapat dibatalkan kepada SE untuk membayar seluruh pembayaran yang dinyatakan dalam kontrak antara PT X dengan SE ke bank account tersebut. Di setiap lembar invoice yang dikirimkan kepada SE selalu dicantumkan nama bank dan nomor rekening untuk transfer pembayaran dari SE kepada PT X. Selain itu, PT X juga harus berpartisipasi dalam kontrak-kontrak dan persyaratan yang Universitas Indonesia


37

dikeluarkan oleh SFP, termasuk di dalamnya operasional kapal dan pemeliharaan kontrak yang berhubungan dengan instalasi kapal sebelum penggunaan kapal menurut kontrak antara PT X dengan SE.

SFP

1

PT X

SE

Sewa Kapal

Hubungan keagenan

Owner of the Vessel

2

Agent

Third Party User

Gambar 4.1 Hubungan transaksi antara PT X dengan SFP dan SE Dari gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa PT X dan SFP melakukan kerja sama sewa kapal karena PT X telah memenangkan tender di bidang oil & gas services di wilayah Indonesia. Keterangan gambar nomor 1 menggambarkan bahwa SFP menyewakan kapal yang dimilikinya kepada PT X dan atas transaksi itu PT X membayar beban penyewaan tersebut kepada SFP. Selanjutnya untuk keterangan gambar nomor 2, PT X kemudian menyewakan kembali kapal yang tersebut kepada pelanggannya, yakni SE dan atas transaksi tersebut PT X memperoleh pendapatan sewa dari SE. Dalam konteks ini, PT X melakukan instalasi kapal atas permintaan SE terhadap kapal milik SFP yang ia sewa melalui PT X. Selanjutnya PT X memesan spare parts kapal yang dibutuhkan dari pihak ketiga yaitu L.S Pty. Ltd. yang berdomisili di Singapura dan melakukan instalasi. Beban instalasi ini ditanggung oleh PT X yang pada akhirnya akan ditagihkan kepada SE. Terakhir, PT X harus menanggung seluruh beban dan membayar semua biaya yang berkaitan dengan promosi atas PT X atau pun bisnis SFP secara umum dalam wilayah Indonesia yang tidak ditimbulkan dari kewajiban yang telah disetujui oleh SFP dalam segala bentuk kontrak tertulis. Misalnya, PT X melakukan kunjungan bisnis ke Singapura untuk melobi kerja sama atas sewa kapal yang dimiliki oleh SFP. Kunjungan bisnis ini dilakukan atas biaya PT X sendiri dan tidak dapat ditagihkan kepada SFP. Kunjungan bisnis tersebut diakui dan dicatat oleh PT X sebagai beban pemasaran.



38

Di lain pihak, SFP harus menyediakan kapal dan semua perlengkapan yang disyaratkan sesuai dengan kontrak antara PT X dengan SE. SFP juga harus memastikan bahwa kapal dan segala perlengkapannya yang disyaratkan dalam kontrak tersebut harus cocok dan sesuai dengan tujuan dan memenuhi syarat di dalam kontrak. Selain itu, SFP harus mengadakan dan menyediakan semua jasa penunjang yang disyaratkan untuk memberikan sokongan atas penggunaan kapal dan perlengkapan kapal seperti yang tertera di dalam kontrak. SFP juga harus memastikan bahwa jasa penunjang yang diberikan harus sesuai dengan tujuan dan memenuhi syarat seperti yang dimintakan di dalam kontrak. Mengenai payment and consideration, perjanjian ini menyatakan bahwa seluruh pembayaran yang diterima oleh PT X sesuai yang terdapat di dalam kontrak harus dibayarkan ke bank account yang telah ditunjuk dan disetujui bersama. SE sebagai pihak ketiga dan pengguna akhir dari kapal sewaan tersebut membayar tagihan PT X ke rekening bank tersebut. Selanjutnya jika SFP menagih beban sewa kepada PT X, maka pembayaran juga akan dilakukan melalui buku rekening tersebut. Jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh PT X kepada SFP atas suatu invoice yang dikirimkan, maka akan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai invoice tersebut kepada PT X. 4.2.2

Alur Transaksi dan Pencatatan Utang usaha muncul karena adanya suatu peristiwa atau transaksi ekonomi

di masa lalu sehingga perusahaan berkewajiban untuk melunasinya di masa depan. Keberadaan akun utang sewa kapal tersebut telah melalui beberapa tahapan yang dijalankan di dalam PT X sehingga transaksi yang telah dilakukan dapat diakui sebagai utang. Transaksi yang terjadi antara pihak yang menyewakan kapal dengan PT X sebagai agen diawali dengan adanya perjanjian kontrak kerja sama untuk beberapa periode. Seperti yang telah diterangkan di dalam perjanjian bahwa hubungan keagenan PT X dan SFP adalah untuk mengikuti tender oil & gas services yang ada di wilayah teritorial Indonesia. Karena itu, PT X selaku agen akan mencarikan pihak yang hendak menyewa kapal dan layanan di bidang tersebut. Setelah Universitas Indonesia


39

perusahaan memenangkan tender, maka PT X dan SFP membuat suatu perjanjian kerja sama untuk menyewa kapal yang dimiliki SFP dan kemudian PT X melakukan modifikasi dan instalasi sesuai dengan kebutuhan penyewa kapal. Karena di dalam perjanjian ini PT X selaku agen yang menyewa kapal dari SFP dan selanjutnya PT X menyewakan kembali kepada SE, maka PT X akan memperoleh pendapatan dari SE dan PT X harus membayar biaya penyewaan kapal tersebut kepada SFP. Beban sewa kapal yang akan ditagihkan kepada PT X dilakukan setiap bulan dan begitu juga PT X akan menagih pendapatan sewa mereka kepada SE setiap bulan. Berikut ini merupakan salah satu contoh pencatatan yang dilakukan oleh PT X atas diterimanya invoice dari SFP pada tanggal 28 Februari 2011 (lampiran 1). Di dalam invoice tersebut disebutkan bahwa daily rate berdasarkan perjanjian adalah USD4,410 selama 28 hari kerja. Kurs pada saat diterimanya invoice tersebut adalah sebesar Rp8.865,00/USD, sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut: 5-2203 Biaya Sewa Bargers (Rp8.865 x 4.410 x 28)

Rp 1.094.650.200

1-1691 PPN Masukan (10% x Rp8.865 x 4.410 x 28) Rp 2-1230 Utang usaha - SFP

109.465.020 Rp 1.204.115.220

Keterangan: 

Kode akun 5-2203 adalah kode akun untuk biaya sewa kapal/bargers



Kode akun 1-1691adalah kode akun untuk PPN Masukan



Kode akun 2-1230 adalah kode akun untuk utang usaha kepada SFP

4.2.3

Proses Pembayaran Terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh manajemen untuk

melakukan pembayaran atas utang sewa kapal tersebut. a) Bagian Accounting



40 

Melakukan review guna mengecek kelengkapan dokumen, seperti Invoice asli, PO/SO asli, perjanjian, timesheet/work acceptance, faktur pajak, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah itu, bagian ini akan mengecek kebenaran penjumlahan tagihan dan kesesuaian dengan dokumen pendukung



Tahap approval invoice di mana bagian akuntansi akan membuat budget comparison untuk melihat apakah pembayaran yang diminta under/over budget atau apakah beban tersebut memang telah dianggarkan sebelumnya. Jika belum dianggarkan atau melebihi budget, maka harus diajukan Approval for Expense (AFE) kepada Controller untuk disetujui.

b) Bagian Finance 

Menyiapkan payment request dan menentukan currency



Membuat bank transfer slip/giro



Melakukan reviewed payment request, seperti aplikasi pembayaran vs payment request (nama penerima, currency, bank dan No. Rekening penerima)



Approved dokumen pembayaran beserta dokumen pendukungnya, seperti surat perintah pencairan dana ke bank.

Setelah dilakukan pembayaran, bukti pembayaran tersebut dikembalikan kepada bagian akuntansi untuk membuat voucher pembayaran dan melakukan pencatatan jurnal atas pengeluaran kas tersebut. Dari contoh transaksi di atas, sebelum jatuh tempo, yaitu 30 hari setelah diterimanya tagihan dari SFP, PT X melakukan pembayaran. Pada saat melakukan pembayaran nilai kurs rupiah terhadap USD melemah menjadi Rp8.975/USD, sehingga pencatatan jurnal atas transaksi pembayaran utang tersebut adalah sebagai berikut: 2-1230 Utang Usaha - SFP (Rp 8.865 x 135.828)

Rp 1.204.115.220,00

9-1710 Kerugian Selisih Kurs

Rp

1-1172 Bank Mandiri (Rp 8.975 x 135.828)

14.941.080,00 Rp 1.219.056.300,00 Universitas Indonesia


41

Keterangan: 

Kode akun 2-1230 adalah kode akun untuk utang usaha kepada SFP



Kode akun 9-1710 adalah kode akun untuk rugi selisih kurs



Kode akun 1-1172 adalah kode akun untuk bank Mandiri

4.2.4

Audit atas Akun Utang Usaha (Account Payable) Tujuan keseluruhan dalam audit utang adalah menentukan apakah akun

utang tersebut telah disajikan secara layak dan tepat. Untuk memenuhi tujuan tersebut, KAP Y memiliki standar prosedur yang harus diikuti oleh para auditornya ketika melakukan audit atas akun utang. Adapun prosedur tersebut adalah sebagai berikut: a) Meminta ledger akun utang usaha selama periode berjalan serta meminta rincian saldo akun utang usaha yang dimiliki perusahaan klien. Dengan demikian, auditor dapat membandingkan total dari semua rincian saldo dengan akun utang usaha pada laporan posisi keuangan (neraca). Jika menurut pertimbangan auditor terdapat akun-akun yang tidak wajar, maka auditor dapat meminta penjelasan kepada manajemen atas saldo yang bersangkutan. b) Meminta aging schedule kepada klien terkait utang usaha serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika terdapat suatu akun utang usaha yang masih outstanding dalam waktu yang lama, maka auditor perlu meminta penjelasan tentang transaksi tersebut kepada manajemen. c) Melakukan vouching atas beberapa sampel transaksi yang telah ditentukan sebelumnya. Karena akun utang usaha cenderung berisiko understatement, maka prosedur yang dilakukan adalah memeriksa dokumen setiap transaksi kemudian mencocokkannya dengan nilai yang dicatat. Jika terdapat perbedaan antara amount per book dengan amount per audit yang melebihi nilai SAD yang telah ditentukan, maka jurnal penyesuaian perlu diajukan kepada manajemen. d) Melaksanakan prosedur AP cut off terhadap akun utang usaha perusahaan klien. Tujuan dilakukannya prosedur ini adalah untuk mengetahui Universitas Indonesia


42

kemungkinan kesalahan waktu pengakuan utang usaha. Prosedur ini dilaksanakan dengan melihat general ledger utang perusahaan dan mengambil beberapa transaksi utang perusahaan yang diakui berdekatan sebelum akhir tahun pembukuan serta beberapa invoice yang diterima pada awal setelah ahir tahun pembukuan. Kemudian melakukan vouching terhadap transaksi yang diambil sekaligus memeriksa kebenaran pengakuan utang dengan membandingkan hasil vouching dengan waktu perusahaan mengakui utang tersebut. e) Melakukan SUREL (Search for Unrecorded Liabilities) dengan cara memilih pengeluaran atas utang usaha setelah akhir periode dan mencocokkan invoice dan receiving report. Tujuan dilakukannya prosedur ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya utang usaha yang belum tercatat dalam periode pembukuan (understatement). f) Mengirimkan konfirmasi utang kepada pihak supplier untuk memastikan kebenaran jumlah utang perusahaan klien yang masih outstanding. Prosedur ini dilakukan dengan meminta daftar semua nama pemasok beserta alamatnya yang masuk ke dalam rincian outstanding payable perusahaan klien. Setelah itu dilakukan pemilihan beberapa pemasok yang perlu untuk dikonfirmasi. Pemilihan tersebut didasarkan pada pemasok yang memiliki saldo utang di atas 75% dikalikan dengan summary audit differences (SAD). Selain cara perhitungan tersebut, auditor juga dapat memilih sampel dengan cara acak jika banyak akun utang usaha yang nilainya tidak melebihi hasil perhitungan tersebut. Konfirmasi yang dikirimkan berjenis konfirmasi positif yang berupa surat konfirmasi dengan nilai saldo utang yang kosong dan harus diisi oleh pemasok sesuai dengan catatan account receivable yang ada dalam pembukuan pemasok. Setelah mendapatkan balasan atas konfirmasi tersebut, maka segera dilakukan rekonsiliasi untuk membandingkan saldo utang yang ada dalam detail neraca sesuai dengan nama pemasok yang membalas konfirmasi tersebut. Sedangkan konfirmasi negatif hanya akan dibalas jika pihak pemasok tidak setuju dengan jumlah utang yang tertulis di dalam surat konfirmasi. Auditor juga akan sulit mengetahui apakah konfirmasi tersebut Universitas Indonesia


43

tidak mendapatkan balasan dari supplier karena informasinya sudah benar atau mungkin saja pihak pemasok menghiraukan keberadaan surat tersebut sehingga dapat mempengaruhi kesimpulan auditor. g) Melakukan pemeriksaan subsequent event atas akun utang usaha. Prosedur ini dapat dilakukan dengan cara meminta semua daftar utang yang dibayarkan setelah periode tutup buku dan dari daftar tersebut kemudian dilihat utang mana saja yang merupakan utang yang masih belum dibayar hingga periode tutup buku dan memastikan apakah pembayaran yang dilakukan setelah tanggal neraca merupakah utang untuk periode berjalan. Dari setiap pembayaran dilakukan vouching ke bank statement untuk memastikan kebenaran pembayaran tersebut. h) Melakukan valuation of accounts payable dengan cara test forex (foreign exchange rate) terhadap utang yang memiliki document currency selain rupiah. Tujuan dilakukannya prosedur ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai utang dalam rupiah karena adanya fluktuasi nilai mata uang asing. Setelah mengetahui nilai perubahan tersebut, selanjutnya akan dilakukan adjustment journal terhadap akun utang usaha.

4.3

Hasil Audit atas Akun Utang Usaha – Utang Sewa Kapal (Bargers) Berikut ini merupakan hasil audit atas akun utang usaha setelah mengikuti

prosedur audit di atas : a) Nilai dari setiap transaksi akun utang sewa kapal sangat signifikan jika dibandingkan dengan akun lainnya. Proporsi utang sewa kapal itu sendiri terhadap utang lancar adalah 97,57% dan terhadap total utang sebesar 63,05%. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan ketelitian seorang auditor untuk memeriksa kembali general ledger yang telah disajikan oleh PT X. Jika dilihat dari hasil review atas rincian saldo dan penyajian akun utang usaha di neraca, tidak ditemukan sesuatu yang aneh dan semuanya telah sesuai dengan jumlah yang ada di general ledger. Seluruh utang usaha merupakan utang kepada pihak penyedia kapal. Pengklasifikasian atas Universitas Indonesia


44

akun utang sewa kapal juga telah dilakukan dengan benar karena akun ini memiliki karakter tersendiri yang dihasilkan dari perjanjian kontrak kerja sama sehingga mudah untuk diidentifikasi. Prosedur ini penting untuk dilaksanakan untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo, yakni detail tie-in dan juga classification. b) Aging schedule atas akun utang sewa kapal yang diberikan PT X dihitung berdasarkan tanggal invoice di mana sebagian besar jatuh tempo utang sewa kapal adalah selama 30 hari dari tanggal tagihan. Jika PT X terlambat melakukan pembayaran, maka PT X akan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah tagihan per bulan. Hasil analisis terhadap aging schedule tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa jumlah utang usaha yang masih outstanding di atas 30 hari dikarenakan pihak yang menagih juga terlambat mengirimkan invoice kepada PT X. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran utang dapat dimaklumi dan pengenaan denda sebesar 1% tidak pernah terjadi. Peristiwa seperti ini hampir selalu terjadi setiap bulannya dimana tagihan perbulan yang seharusnya di terima di awal bulan tetapi tagihan baru diterima PT X beberapa minggu setelahnya. c) Auditor harus membuktikan kebenaran isi buku besar atas akun utang sewa kapal yang diberikan oleh pihak manajemen PT X. Salah satu caranya adalah dengan melakukan vouching terhadap beberapa bukti transaksi, seperti slip tranfer bank, bank statement, perjanjian kerja sama, ataupun tax invoice. Invoice atas utang sewa kapal didokumentasikan secara terpisah dari tagihan lain untuk mempermudah pemeriksaan. Hasil dari prosedur ini adalah tidak ditemukannya salah saji material di dalam buku besar ataupun laporan keuangan. Setiap bukti transaksi yang ada telah dicatat dengan tepat oleh bagian akuntansi di dalam buku besar sehingga tim audit tidak perlu mengajukan jurnal penyesuaian atas utang sewa ini. Prosedur ini bertujuan untuk memenuhi tujuan audit atas kelengkapan (completeness) akun utang sewa kapal itu sendiri sehingga nilai yang tertera di dalam laporan keuangan dapat dinyatakan benar. d) Karena jumlah populasi yang sangat sedikit, maka tim audit memutuskan untuk menguji semua bukti transaksi utang yang ada di bulan Juni dan Juli Universitas Indonesia


45

2011 apakah telah diakui dengan tepat. Setelah dilakukan pemeriksaan termasuk melaksanakan vouching dapat disimpulkan bahwa semua invoice yang diterima sebelum tanggal neraca (30 Juni 2011) telah diakui dan dicatat dengan tepat di buku besar. Begitu juga dengan tagihan yang diterima setelah tanggal neraca atas transaksi yang masih berada dalam periode tanggal neraca telah dicatat dengan benar sehingga tidak ada jurnal penyesuaian yang diperlukan. Prosedur Account Payable Cutoff perlu dilakukan untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo, yaitu cutoff. Dengan adanya prosedur ini, maka setiap akun utang usaha dapat diyakini secara material berada dalam periode yang benar. e) SUREL (Search for Unrecorded Liabilities) atau out-of-period liability test merupakan salah satu prosedur yang dilakukan ketika mengaudit akun utang sewa kapal PT X dengan tujuan untuk memeriksa kelengkapan (completeness) seluruh pengakuan utang sewa kapal. Pembayaran utang sewa kapal biasanya dilakukan melalui bank, bahkan PT X mempunyai satu rekening tersendiri untuk melakukan transaksi dengan salah satu vendor penyedia kapal. Transaksi pembayaran tersebut dapat dilihat di dalam bank statement yang dapat diperoleh dari bank yang bersangkutan. Seluruh populasi atas transaksi pengeluaran atau pembayaran utang sewa kapal pada bulan Juli akan diuji apakah terdapat transaksi yang seharusnya di catat dalam periode pembukuan tetapi belum dilakukan. Selain bank statement, dokumen pendukung seperti daftar jurnal, slip transfer bank, ataupun surat setoran pajak diperlukan untuk mendukung dilakukannya prosedur ini dengan benar. Setelah dilakukannya prosedur ini, tim audit tidak menemukan adanya utang yang belum tercatat. f) Untuk memastikan keakuratan saldo utang sewa kapal yang masih outstanding, maka auditor perlu melakukan konfirmasi kepada pemasok kapal. Karena jumlah pemasok kapal ke PT X sangat sedikit, yaitu hanya ada 3 pihak, maka semua pihak tersebut dikirimi surat konfirmasi untuk memastikan jumlah yang dicatat perusahaan tidak berbeda dengan yang dicatat pemasok. Namun, sampai kontrak magang penulis berakhir, belum ada pihak yang memberikan tanggapan atas surat konfirmasi tersebut. Universitas Indonesia


46

Namun, ada prosedur audit lain yang telah dilakukan, seperti subsequent event dan vouching. Tujuan audit terkait dengan prosedur ini adalah untuk membuktikan ketepatan (accuracy) atas akun utang yang telah dicatat oleh perusahaan klien. g) Subsequent event dilakukan guna mengetahui daftar outstanding payable per 30 Juni 2011 yang telah dibayar setelah tanggal neraca tersebut. Terdapat beberapa saldo utang sewa kapal yang telah dibayar di bulan Juli 2011, setelah itu dilakukan penulusuran lebih dalam dengan memastikan tagihan yang diterima telah dibayar melalui bank yang tercantum dalam bank statement. Pada saat melakukan prosedur ini, tim audit tidak menemukan kejanggalan dan dapat disimpulkan utang sewa kapal dicatat dengan lengkap. Tujuan dilakukannya prosedur ini adalah untuk memastikan kelengkapan utang sewa kapal tersebut (completeness). h) Karena seluruh transaksi yang terjadi antara pihak PT X dengan pihak pemasok kapal dilakukan dengan mata uang asing (dolar Amerika dan Singapura) maka test forex perlu untuk dilakukan. Nilai tukar yang dijadikan acuan untuk melakukan valuasi ini adalah kurs tengah BI per 30 Juni 2011, yakni Rp8.597/USD dan Rp6.984,61/SGD. Laba dan rugi yang terjadi akibat perubahan nilai tukar tersebut dikreditkan atau dibebankan pada operasi berjalan. Setelah dilakukan pengujian tersebut diketahui bahwa jumlah utang sewa kapal setelah dikonversi menjadi rupiah melebihi jumlah saldo utang sewa kapal yang ada dalam laporan posisi keuangan (neraca). Dengan demikian, jurnal pernyesuaian perlu diajukan dengan tujuan untuk mengalihkan nilai selisih antara utang usaha yang telah diakui dengan hasil perhitungan test forex ke akun utang sewa kapal. Akibat perbedaan nilai tersebut, maka auditor akan mengajukan jurnal penyesuaian. Dari seluruh perhitungan nilai utang sewa kapal diketahui bahwa PT X memperoleh keuntungan selisih kurs karena nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat dari nilai yang telah diakui sebelumnya sehingga akan mengurangi nilai utang itu sendiri dalam rupiah. total keuntungan selisih kurs yang diperoleh dari akun utang sewa kapal ini adalah senilai



47

Rp1.193.376.697,12. Dengan demikian, jurnal penyesuaian yang diajukan adalah:

2-1220 Utang Usaha

Rp1.193.376.697,12

8-8100 Keuntungan Selisih Kurs

Rp1.193.376.697,12

Keterangan: 

Kode akun 2-1220 adalah kode akun untuk utang usaha



Kode akun 8-8100 adalah kode akun untuk keuntungan selisih kurs

Utang dalam mata uang asing yang disajikan dalam rupiah memang disajikan dalam jumlah ataupun nilai yang handal dan semestinya sehingga terkait dengan tujuan audit, prosedur ini sesuai dengan valuation (terkait asersi manajemen dan tujuan audit terkait penyajian). Setelah menjalankan seluruh prosedur yang diterapkan oleh KAP Y ketika melakukan audit atas akun utang usaha, dengan melihat hasil dari setiap prosedur audit dapat disimpulkan bahwa hasil audit atas akun utang usaha adalah tidak ditemukannya salah saji secara material.

4.4

Audit atas Akun Beban Usaha (Operating Expense) – Beban Sewa Kapal (Bargers) Prosedur audit yang dilakukan pada akun beban usaha tidak jauh berbeda

dan sebagian besar juga telah dilakukan pada saat melakukan audit atas utang usaha. Di dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan terbatas hanya pada beban sewa kapal untuk melihat kaitannya dengan utang sewa kapal yang telah dibahas sebelumnya. Alur transaksi, pencatatan, serta pembayaran atas beban sewa kapal ini sangat berkaitan dengan akun utang sewa kapal seperti yang dijelaskan di atas. Ketika pihak ketika menyewa kapal yang meminta berbagai modifikasi dan instalisasi, maka pendapatan yang diterima PT X akan digunakan untuk membayar beban penyewaan kapal tersebut kepada SFP.



48

Biaya sewa kapal yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penyewaan dapat diukur dengan andal. Artinya, pendapatan dan beban yang timbul dari transaksi tertentu diakui secara bersamaan. Hal ini mengacu pada prinsip matching cost against revenue. Ketika beban tersebut belum dibayar oleh PT X kepada SFP, maka perusahaan harus mengakui ada utang terkait sewa kapal yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayarnya. Sehingga dalam audit ini, pengakuan beban sewa kapal dan utang sewa kapal memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda. Prosedur audit atas akun beban sewa kapal (bargers) yang dapat dilakukan adalah: a) Meminta general ledger akun beban sewa kapal selama periode berjalan kemudian membandingkan total nilai yang tertera dalam laporan posisi keuangan (neraca) dengan yang ada di buku besar b) Melaksanakan vouching terhadap beberapa sampel transaksi yang telah ditentukan sebelumnya. karena akun beban usaha berhubungan erat dengan akun utang sewa kapal, maka akun ini juga cenderung memiliki risiko understatement, maka pemeriksaan yang akan dilakukan dimulai dari bukti transaksi kemudian mencocokkannya dengan pembukuan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. c) Membandingkan akun beban sewa kapal dengan periode sebelumnya. Tim audit dapat meminta detail dari biaya sewa kapal periode berjalan dan periode sebelumnya dan menginvestigasi perubahan besar yang terjadi, transaksi yang tidak biasa atau jarang terjadi, atau kurang dari apa yang diharapkan d) Jika terdapat transaksi yang besar dan tidak biasa, maka dapat dilakukan peninjauan kembali guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa nilai beban sewa kapal tidak salah saji secara material.



49

4.5

Hasil Audit atas Akun Beban Sewa Bargers Karena akun utang sewa kapal dan beban sewa kapal saling berkaitan,

maka hasil yang diperoleh dari audit atas utang sewa kapal sebelumnya dapat memberikan gambaran akan hasil pelaksanaan audit atas beban sewa kapal ini. a) Sama seperti akun utang sewa kapal, total nilai dari akun beban sewa kapal juga sangat signifikan jika dibandingkan dengan akun-akun lainnya yang termasuk beban usaha, yakni sekitar 81% dari total beban usaha. Karena itu, auditor harus mencocokkan total nilai beban sewa kapal per tanggal transaksi di buku besar harus sama dengan apa yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Transaksi tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kebenaran pengklasifikasian akun yang dibuat manajemen telah sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, prosedur ini sangatlah penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan audit terkait saldo, yakni detail tie-in dan classification. Dari hasil review tidak ditemukan perbedaan antara total nilai di general ledger dengan total nilai akun beban sewa kapal di laporan laba rugi. b) Nilai yang tertera di dalam buku besar atas akun beban sewa kapal yang disediakan oleh manajemen perusahaan harus dibuktikan kebenarannya dengan mencari bukti pendukung sekaligus menganalisisnya. Ivoices atas transaksi penyewaan kapal menjadi salah satu bukti untuk menilai kehandalan total nilai yang di cantumkan di dalam buku besar. Pada saat melakukan vouching terhadap bukti transaksi, tim audit tidak menemukan salah saji material dan semuanya didukung dengan bukti transaksi. Prosedur ini bertujuan untuk memenuhi tujuan audit terkait kelengkapan (completeness) pengakuan beban sewa kapal, apakah semuanya telah diakui dan dicatat dengan benar serta tidak ada yang terlewatkan. c) Salah satu metode yang digunakan dalam analytical procedure adalah dengan membandingkan serta menganalisis perbedaan yang terjadi antara periode sekarang dengan periode sebelumnya atas akun beban sewa kapal. Auditor dapat melihat trend terjadinya peristiwa sewa kapal antar periode sehingga jika terlihat ada transaksi yang aneh dan tidak wajar dapat Universitas Indonesia


50

langsung terdeteksi. Kejanggalan yang terdeteksi tersebut dapat menjadi suatu pertanda (symptoms) adanya ketidakberesan dalam laporan keuangan perusahaan. Selain dengan cara ini, auditor juga dapat melakukan perhitungan rasio-rasio keuangan untuk periode sekarang dengan memperhatikan pergerakan dari setiap jenis rasio, sehingga jika terdapat rasio yang tidak biasa dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran pencatatan akuntansi yang telah dibuat. Perbandingan total nilai beban sewa kapal periode sekarang dengan tahun lalu tidak dilakukan karena tim audit tidak memperoleh data mengenai besarnya nilai beban sewa kapal untuk periode Juni 2010. d) Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika terdapat hal-hal yang tidak wajar, maka auditor dapat melakukan penelusuran lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran peristiwa tersebut. Tim audit dapat menanyakan keterangan transaksi tersebut kepada manajemen dan mencari dokumen pendukung. Karena ini menyangkut penyewaan kapal, maka auditor juga dapat melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, yakni supplier/vendor kapal itu sendiri. Dari semua bukti transaksi yang ada, tim audit tidak menemukan invoice yang tidak wajar karena nilai invoicenya hampir sama tiap transaksi hanya saja perbedaan terjadi tergantung pada lamanya PT X menyewa kapal dari vendor. Oleh karena itu, hal penting yang harus diperhatikan adalah jangka waktu penyewaan termasuk hitungan jam kemudian mencocokkannya dengan harga penyewaan yang telah disepakati bersama di dalam kotrak. Setelah menjalankan semua prosedur audit atas akun beban sewa kapal, dapat disimpulkan bahwa tidak ada salah saji material yang ditemukan baik masing-masing prosedur audit maupun secara keseluruhan.

4.6

Analisis Penentuan Sewa Pembiayaan atau Sewa Operasi Penentuan suatu aktivitas sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan

akan lebih sulit dilakukan di dalam praktik dibandingkan dengan sewa operasi Universitas Indonesia


51

karena membutuhkan banyak informasi terkait dengan aset sewaan tersebut, seperti opsi pembelian, nilai wajar, tingkat bunga pinjaman inkremental, tingkat bunga implisit dalam sewa, pembayaran sewa minimum, ataupun umur ekonomis aset sewaan tersebut. PT X dengan SFP sepakat untuk membuat suatu perjanjian kerja sama atas sewa kapal pada tanggal 26 Agustus 2009 dengan jangka waktu 5 tahun. Di dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa SFP hanya menyewakan kapalnya kepada PT X selama masa sewa tanpa adanya transfer kepemilikan di akhir periode sewa. Perjanjian tersebut juga tidak menyebutkan bahwa PT X mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Kriteria berikutnya adalah pengujian umur ekonomis aset sewaan. Umur ekonomis sebuah kapal biasanya berada di atas 15 tahun sedangkan jangka waktu penyewaan hanya selama 5 tahun. Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa indikator kondisi sewa operasi berdasarkan PSAK 30 tentang sewa, yaitu masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset tidak terpenuhi. Kriteria lainnya juga tidak terpenuhi karena kekurangan informasi yang dimiliki seperti nilai wajar kapal, tingkat bunga implisit sewa, ataupun nilai pembayaran sewa minimum. Dengan mempertimbangkan berbagai kriteria sewa yang ada dapat disimpulkan bahwa aktivitas sewa antara PT X dengan SFP tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan kapal, sehingga sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Karena sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi maka PT X tidak menyajikan aset sewaan tersebut di dalam laporan posisi keuangannya melainkan mengakui adanya beban sewa atas kapal tersebut di laporan laba rugi. Biaya penyewaan kapal yang belum dibayar akan diakui sebagai utang sewa dan PT X tidak mengakui adanya alokasi beban penyusutan ataupun kerugian lain, seperti penurunan nilai atas kapal sewaan tersebut.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Aktivitas penyewaan kapal yang terjadi antara PT X dengan SFP

merupakan sewa operasi sehingga menyebabkan adanya pengakuan beban sewa bagi PT X. Oleh karena itu, aktivitas penyewaan kapal tersebut mewajibkan PT X untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya penyewaan kepada pemasok kapal. Jika biaya tersebut belum dibayar, maka akan menimbulkan adanya pengakuan utang sewa kapal kepada pemasok tersebut oleh PT X. Proses pelaksanaan audit atas akun utang dan beban sewa kapal PT X tidak sepenuhnya sama persis dengan apa yang tertera dalam teori auditing. Misalnya, penentuan materiality, tolerable misstatement, ataupun summary audit difference tergantung dari kantor akuntan yang melaksanakan audit tersebut. Setiap KAP pasti memiliki prosedur dan standar untuk menentukan hal tersebut ditambah lagi pertimbangan profesional auditor karena telah memahami lingkungan bisnis perusahaan. Selain itu, metode pemilihan sampel yang tejadi sewaktu melaksanakan audit PT X adalah pengujian 100% unsur yang membentuk akun atau kelompok transaksi utang atau beban sewa kapal. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan auditor mengingat internal control yang sangat lemah, jumlah transaksi yang sedikit, namun nilai dolar per transaksi begitu besar. Pengujian terhadap sistem pengendalian perusahaan tidak dilakukan dalam pelaksanaan audit kali ini karena auditor telah memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern perusahaan yang tidak mungkin berkenaan dengan suatu asersi atau tidak mungkin efektif dan efisien. Pemahaman tersebut diperoleh berdasarkan pengalaman audit periode sebelumnya dan komponen pengendalian intern yang dimiliki sangat lemah. Perusahaan tidak memiliki standar operasional 52



53

yang memadai, satu orang memegang lebih dari satu jabatan, pemisahaan tugas dan tanggung jawab yang kurang baik, dan pendokumentasian yang tidak rapi menjadi kelemahan utama internal control perusahaan sehingga auditor menaksir risiko pengendalian pada tingkat maksimum. Prosedur audit yang dilakukan selanjutnya sama dengan teori, yakni substantive test of transaction, analytical procedure, dan test of detail balances. Terkait dengan akun utang dan beban sewa kapal tersebut, tim audit memeriksa seluruh bukti transaksi kemudian mencocokkannya dengan perjanjian kontrak kerja sama yang telah disepakati. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung dan menambah keyakinan auditor bahwa tidak terdapat salah saji material pada nilai yang tertera dalam laporan keuangan PT X. Di dalam perjanjian kontrak kerja sama baik dengan customer ataupun dengan vendor/supplier kapal terdapat suatu bagian yang menyatakan pengenaan denda bunga jika terlambat melakukan pembayaran. Namun, pada praktiknya pengenaan denda tersebut tidak pernah ditagih meskipun perusahaan tidak tepat waktu membayar jumlah tagihan. Hal ini dapat terjadi karena tagihan yang dikirimkan pemasok setiap bulannya juga sering tidak tepat waktu sehingga denda bunga tidak pernah ditagih oleh pihak pemasok kapal. Transaksi dengan pemasok ataupun pelanggan hampir seluruhnya dilakukan dalam mata uang asing (USD dan SGD). Karena itu, test forex perlu dilakukan untuk menilai pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap kedua mata uang asing tersebut apakah mengalami gain/loss. Setelah melakukan prosedur audit atas akun utang sewa kapal (bargers) dan beban sewa kapal (bargers), tim audit tidak menemukan adanya salah saji material yang nantinya mempengaruhi pendapat kewajaran auditor atas kedua akun tersebut.

5.2

Saran Selama melaksanakan audit atas laporan keuangan PT X khususnya akun

utang dan beban sewa kapal, penulis memperoleh gambaran sesungguhnya apa Universitas Indonesia


54

yang terjadi di dalam praktik lapangan terutama di bidang accounting dan auditing. Karena itu, penulis memiliki pemahaman sedikit tentang bisnis dan pencatatan akuntansi PT X sehingga dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: a) Merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern sebaik mungkin, seperti SOP tertulis yang jelas dan menyeluruh atas suatu transaksi

mulai

dari

proses

pengakuan

hingga

pencatatan

dan

pelaporannya. b) Sistem pengendalian atas proses pengeluaran kas sebaiknya mengikuti prosedur yang sudah tertera di dalam anggaran dasar perusahaan. Direktur utama selaku pengendali dan pengelola atas aktivitas keuangan perusahaan melakukan otorisasi terhadap cash disbursement. Namun, yang terjadi di lapangan adalah manajer keuangan yang melakukan otorisasi. c) Mendesain struktur organisasi yang mencakup setiap lini pegawai agar pengendalian terhadap arus penyerahan atau penerimaan suatu tanggung jawab terlihat jelas. Perusahaan juga sebaiknya membentuk divisi internal audit dan jika memungkinkan menempatkannya di bawah dewan komisaris untuk menjaga independesinya. Divisi ini sangat penting untuk mengembangkan bisnis perusahaan karena akan membantu manajemen dalam menilai operasional perusahaan telah berjalan efektif, efisien, dan ekonomis. Sedangkan untuk KAP Y, penulis berharap untuk masa yang akan datang, semakin banyak mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk mengikuti program magang ini agar mahasiswa semakin mengerti esensi dari berbagai teori yang telah mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Pengalaman kerja yang mereka dapatkan akan menambah kompetensi mahasiswa di bidang akuntansi, auditing, dan etika kerja sehingga dapat bersaing secara global.



55

DAFTAR REFERENSI

Arens, Alvin A., Mark S. Beasley, Randal J. Elder, & Amir A. Jusuf. (2009). Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach (Indonesian Adapatation). Jurog: Pearson Education South Asia Pte Ltd. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. (1993). Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Operasional. Jakarta: BPKP. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2006). Buletin Akuntansi Staf BAPEPAM dan LK No.9. Jakarta: Bapepam-LK. Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta: IAI. Institut Akuntan Publik Indonesia. (2001). Pernyataan Standar Auditing (PSA). Jakarta: IAI. Sawyer, Lawrence B. & Glen E. Sumners. (2003). Sawyer's Internal Auditing 5th edition. The Institute of Internal Auditors. Mulyadi. (2002). Auditing, edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.



56

LAMPIRAN

Lampiran 1: Invoice SFP INVOICE PT X JL. MNO NO. 101 Jakarta 12345 Phone 021 414 2341 Attn:

Invoice Number: 11/12/BUT 41 Date: 28-Feb-11 Terms : C.O.D

Laurence Bobby

Customer Number:

Page:

1 of 1

PU001

BUT SFP Pte. Ltd. Gedung Raya Jl. QWER No. 22 Kel. Cilandak Pasar Minggu, Jakarta Selatan



57

Lampiran 2: Form Konfirmasi Account Payable XX/AP/X/GK/11

July 25, 2011

PT ABCDEFG Jl. ABG No. 123 Jakarta 12345 Phone: 021 444 4444 Fax : 021 555 5555

Attn.: Finance & Accounting Manager

Subject : Account Payable Confirmation Dear Sir/Madam, Our auditor, Y Certified Public Accountant are now engaged in the examination of our financial statements. Please advise them, in the space provided below, of our balance due to you as of June 30, 2011 and furnish them a copy of your statement of account or details making up such balance. If there is no balance due to you, please also indicate. After accomplishing the form below, please sign and date your reply, fax and send it together with your statement to Y Certified Public Accountant (Jakarta GGG Building, 17th Floor, Jl. HHMM Jakarta 12345, fax no. (62-21) 777 4444/4545, attn: Mr. AABB – Group OOO). Please also fax directly to us (fax no. 62-778-888888). Due to the importance of the information, we would appreciate your prompt reply not later than August 08, 2011 Thank you for your cooperation. Very truly yours,

MR. WWW Finance Controller_______________________________________________________________ XX/AP/X/GK/11 Our records show that balance of USD/IDR____________________ as itemized in the attached statement, was due from PT X as of June 30, 2011. Name of company

: _______________________

Name in Print

: _______________________

Position : ____________________

Signature

: _____________________

Date

: ____________________



58

Lampiran 3: Working Paper Trade Payable KAP Y

Prepared by: AR

Reviewed By:

Date:

Date:

Index:

N

PTX Audit as of June 30, 2011 Matter: Trade Payables Description

WP Ref

A Balance per book June 30, 2011

Ref

B Dr

Ref

C Cr

D=A-B+C Balance per audit June 30, 2011

-

-

Hutang Usaha Pihak Ketiga (Usaha) L.C.H. (S) Pte., Ltd P.T. Pte., Ltd MT Pte., Ltd PT. MR SFP Pte,. Ltd PT BLT

N.1 N.2

21.694.346.382 21.753.357.600

21.694.346.382 21.753.357.600

Hubungan Istimewa (Affiliate) MIH

N.3

60.022.992.759

60.022.992.759

103.470.696.741

103.470.696.741

Hutang di Luar Usaha Pihak Ketiga (Usaha) Songa

E=D-A Difference

-

-

-

-

-

Long-Term Loans - Current Maturities BII BII Finance Lain-Lain: PT BTU Tuty Sulastuty Teguh Wibisono Lain-Lain - MIH

Total Other Payables

103.470.696.741 ^

Tickmarks TB ^

-

-

-

-

^

103.470.696.741 ^

^

|------------- TB -------------|

= Agreed with trial balance = footing is verified



59

Lampiran 4: Working Paper Operating Expense KAP Y

Prepared by: AR

Reviewed By:

Index:

Date:

Date:

VC

PT X Audit as of June 30, 2011 Matter: Operating Expense

Description

Operating Expenses Beban Pemasaran Jamuan Marketing Biaya Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan Jamsostek Biaya Pendidikan dan Pelatihan Uji Kesehatan Biaya Overhead Biaya Sewa peralatan Biaya Sewa Bargers Biaya Suku Cadang & Material Perlengkapan Kerja By. Peny. Mesin & Peralatan Supplies, ATK, dan Brg Cetakan HP, Telepon, & Faksimili Biaya Tiket Beban Asuransi Transport Crew Asuransi Kapal Asuransi Kesehatan Project Asuransi Kecelakaan Project Perjalanan Dinas Pabean Perijinan Lain-lain

Total Operating Expenses

WP Ref

VC.6 VC.1 VC.2

VC.7 VC.8

VC.3 VC.4

VC.5

A Balance per book June 30, 2011

Ref

B Dr

Ref

C Cr

D=A+B-C Balance per audit June 30, 2011

E=D-A Difference

40.299.739 894.400.000

40.299.739 894.400.000

-

5.210.323.524 45.366.960 387.505.000 35.897.950

5.210.323.524 45.366.960 387.505.000 35.897.950

-

7.838.021.700 66.849.646.302 121.945.236 18.298.506 232.577.298 5.740.650 408.000 501.791.573 3.949.707 189.500.000 13.656.250 148.689.547 33.759.125 14.211.360 328.534.000 86.495.538 29.365.000

7.838.021.700 66.849.646.302 121.945.236 18.298.506 232.577.298 5.740.650 408.000 501.791.573 3.949.707 189.500.000 13.656.250 148.689.547 33.759.125 14.211.360 328.534.000 86.495.538 29.365.000

-

83.030.382.965 ^ |------------ TB ------------|

-

^

83.030.382.965 ^

^

Tickmarks TB

: agree with TB

^

: footing is verified



60

Lampiran 5: Working Paper Account Payable SUREL

Number

√

Invoice No. Bank

Amount (USD) Disburse ment date PT Bank ABC (Persero) Tbk. (USD) No.Rek: 111-00-0000000-1 1 01-Jul-11 48.810 3 06-Jul-11 5.000 4 07-Jul-11 800.000 5 07-Jul-11 425.000 6 08-Jul-11 115.930 7 20-Jul-11 142.586 8 25-Jul-11 102.000 9 25-Jul-11 425.000 11 29-Jul-11 27.823 12 29-Jul-11 820.340 13 29-Jul-11 115.930 14 29-Jul-11 661.695

Description transaction Number

Book Transfer to Bank XYZ USD Book Transfer to ABC IDR Book Transfer to Bank XYZ USD WEQ Partial Payment Inv 001 WEQ Final Payment Inv 001 Payment to SFP WEQ Partial Payment Inv 003 WEQ Partial Payment Inv 004 WEQ Final Payment Inv 003 Book Transfer to XYZ USD Payment for ZIC Inv.004 WEQ Payment Invoice No 002

Invoice Invoice Record as A/P or Accrued Date Record Date Receipt June 2011 December 2011 Date

01-Jul-11 06-Jul-11 07-Jul-11 001/X/ACCT/2011 23-Jun-11 31-Mar-11 001/X/ACCT/2011 23-Jun-11 31-Mar-11 11/016/BUT 45, 11/015/BUT 06-Mar-1144, 11/014/BUT06-Mar-11 43 003/X/ACCT/2011 23-Jun-11 31-Mei-11 004/X/ACCT/2011 23-Jun-11 31-Mei-11 003/X/ACCT/2011 23-Jun-11 31-Mei-11 29-Jul-11 004/X/ACCT/2011 23-Jun-11 31-Mei-11 002/X/ACCT/2011 23-Jun-11 30-Apr-11

Invoice Amount (USD) Description transaction Disburse ment date PT Bank DEF (USD) No.Rek: 121-11-0555555-5 1 14-Jul-11 68.000 Book Transfer to XYZ USD 2 15-Jul-11 34.672 Withdrawal for Marketing

|------ Vo -----|

Amount (IDR) Description transaction Disburse ment date PT Bank ABC (Persero) Tbk. (IDR) No.Rek: 222-00-9999999-9 1 13-Jul-11 21.413.000 Payment for Instalment

No. Bank

Number

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ` √

|--------------------------------------- Vo ---------------------------------|

No. Bank



11-Jul 15-Jul-11

√ √

|------ Vo -----|

Invoice

Note: We perform a search for unrecorded liabilities at the year end date by selecting subsequent disbursements, unmatched invoices and receiving reports. Vo = vouched to bank statement, journal list, invoice, Transfer Approval, SSP Conclusion : No unmacthed invoices found, each transaction already expense as incurred, when the invoices have not been received yet the Company already accrued it.



UNIVERSITAS INDONESIA AUDIT ATAS AKUN UTANG SEWA KAPAL (BARGERS) DAN BEBAN SEWA KAPAL (BARGERS) PT X LAPORAN MAGANG

Recommend Documents