Tujuan V : Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Tujuan V

:

Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Sebagaimana diketahui subsidi energi yang terdiri dari subsidi untuk BBM/LPG dan listrik masih diterapkan dalam rangka mendukung daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian. Besarnya subsidi BBM/LPG bervariasi tiap tahunnya, tergantung dari kuantitas konsumsi dan fluktuasi harga minyak. Adapun subsidi untuk LPG dimulai saat diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2007. Dalam rangka diversifikasi energi, sejak tahun 2008 dilakukan pencampuran BBN dengan BBM dengan persentase tertentu, sebagaimana Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. BBN juga dicampurkan dengan BBM bersubsidi, dimana untuk BBN jenis biodiesel dicampurkan dengan minyak solar dan bioetanol dengan bensin Premium. Kebijakan subsidi BBM yang terdiri dari 3 jenis; yaitu Premium, Minyak tanah dan Solar dilaksanakan secara bertahap, dimana saat ini jumlah dan jenis BBM yang disubsidi semakin sedikit yaitu minyak tanah, bensin, premium, dan solar. Volume minyak tanah bersubsidi mulai dikurangi tiap tahunnya seiring dengan diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG. Selain itu, pengawasan peruntukan minyak tanah terus membaik dengan adanya kartu kendali minyak tanah. Adapun dalam rangka jaminan pasokan BBM, untuk wilayah yang telah dilakukan konversi BBM-SUBSIDI (KEBIJAKAN DAN VOLUME) (KEBIJAKAN DAN VOLUME) minyak tanah ke LPG, minyak § KEBIJAKAN SUBSIDI BBM 2009 tanah tetap dijual dengan harga TAHAP IV No JENIS BBM TAHAP I TAHAP II TAHAP III (2010?) keekonomian. S = Subsidi 1

M. Tanah

S

S

S

S

Juta KL

2 Premium S S S NS Pelaksanaan pendistribusian S NS 3 M. Solar S S BBM bersubsidi dilaksanakan 4 M. Diesel S S NS NS oleh PT Pertamina selaku 5 M. Bakar S S NS NS 6 Avtur S NS NS NS badan usaha yang NS NS 7 Avgas S NS mendapatkan Penugasan § VOLUME BBM BERSUBSIDI Grafik 5.25. Kebijakan dan Volume BBM bersubsidi Penyediaan dan Pendistribusian BBM bersubsidi (Public Service 60 Obligation/PSO), dan untuk tahun 2010 dan 2011, PT AKR 40 Corporindo dan PT Petronas Indonesia ikut mendampingi PT 20 Pertamina dalam menyalurkan 0 BBM bersubsidi untuk beberapa 2006 2009 2010 (?) wilayah di luar Jawa Bali meskipun dengan volume yang kecil.

NS = Non Subsidi

BBM Non-Subsidi BBM Subsidi

BBM bersubsidi: 100.000 kL M. Tanah

Terkait dengan subsidi LPG, sampai dengan bulan Juli 2010 telah dibagikan sebanyak 45,6 juta paket perdana kepada rumah tangga dan usaha mikro. Sampai dengan akhir 2010, telah diprogramkan untuk membagikan sebanyak 52,9 juta paket perdana. Sedangkan untuk tahun 2011 direncanakan akan didistribusikan sebanyak 3,82 juta paket perdana. Di sub sektor ketenaga-listrikan, dilaksanakan pengelompokan pelanggan dimana untuk pelanggan kelompok Sosial (S-1 sampai dengan S-3), Rumah Tangga (R-1 dan R-2), Bisnis (B-1 sampai dengan B3 ), Industri (I-1 sampai dengan I-4), Pemerintah (P-1 dan P-2), berlaku harga jual di bawah harga Biaya Pokok Produksi (BPP), artinya hampir seluruh pelanggan listrik masih mendapatkan subsidi. Dalam rangka mengurangi beban subsidi BBM dan Listrik, ditetapkan 1 (satu) sasaran dalam tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

156

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

Sasaran 9.

Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.52 Indikator Sasaran 9 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah subsidi BBM, BBN dan LPG

Rp Triliun

129,7

168,2

70,3%

Ribu KL

40,49

41,42

97,7%

Rp Triliun

65,6

93,3

57,8%

2.

Jumlah subsidi Listrik

Salah satu hasil akhir yang ingin dicapai oleh Kementerian ESDM adalah berkurangnya subsidi BBM dan listrik guna mengurangi beban APBN. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 ini realisasi subsidi energi yang terdiri dari BBM, LPG dan listrik keseluruhannya masih di bawah target yang ditetapkan. Perkembangan besarnya subsidi energi selama 6 tahun terakhir, terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5.31. Perkembangan Subsidi BBM/LPG dan Listrik

1. Subsidi BBM & LPG Sebagaimana diketahui, bahwa BBM bersubsidi terdiri dari 3 jenis; yaitu Premium, Minyak tanah dan Solar. Kuota volume BBM bersubsidi 2011 berdasarkan APBN 2011 dialokasikan sebesar 38,59 juta Kilo Liter (KL) dan mengalami perubahan berdasarkan APBN-P 2011 menjadi 40,49 juta KL. Pelaksanaan pendistribusian BBM bersubsidi dilaksanakan oleh PT Pertamina selaku badan usaha yang mendapatkan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM bersubsidi (Public Service Obligation/PSO), dan untuk tahun 2010 dan 2011, PT AKR Corporindo dan PT Petronas Indonesia ikut mendampingi PT Pertamina dalam menyalurkan BBM bersubsidi untuk beberapa wilayah di Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

157

luar Jawa Bali meskipun dengan volume yang kecil. Sebagai gambaran, untuk tahun 2011 dari kuota BBM bersubsidi sebesar 40,49 juta kilo liter, PT AKR mendapat alokasi untuk mendistribusikan BBM bersubsidi sebesar 0,25% dan Petronas sebesar 0,05%, selebihnya sebesar 99,69% didistribusikan oleh PT Pertamina. Realisasi volume BBM bersubsidi s.d. November 2011 sebesar 38 juta KL dan sampai dengan akhir Desember 2011 diperkirakan mencapai lebih dari 41 juta KL. Over kuota terjadi pada jenis BBM Premium dan Solar berturut-turut sekitar 3% dan 0,1% yang disebabkan antara lain karena pertumbuhan jumlah kendaraan di atas rata-rata, tingginya harga minyak dunia yang menyebabkan disparitas harga BBM bersubsidi dengan non-subsidi sehingga memicu konsumen bermigrasi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi dan penyalahgunaan BBM utamanya ke industri. Sedangkan untuk minyak tanah, telah berhasil dilakukan penghematan konsumsi sebesar 3,4% dari kuota APBN-P. Hal tersebut utamanya karena berhasilnya program konversi minyak tanah ke LPG. Secara rinci, tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan realisasi subsidi energi tahun 2010 dengan tahun 2011.

Tabel 5.37 Rencana dan Realisasi Volume BBM Bersubsidi U r a ia n

2010

2 011 Ta rg et

R e a lis a s i

C a p a ia n

3 8 ,5 9

4 0 ,4 9

4 1 ,2 4

9 7 ,7 %

2 3 ,1 9

2 4 ,5 4

2 5 ,3 3

9 6 ,8 %

2 ,3 2

1 ,8 0

1 ,7 4

1 0 3 ,3 %

1 3 ,0 8

1 4 ,1 5

1 4 ,1 7

9 9 ,9 %

80

95

1 1 1 ,8

S u b s id i ( R p T r iliu n )

9 5 .9 1

1 2 9 .7 2

1 6 8 .2 6

K u r s (R p / 1 U S $ )

9 .2 5 0

8700

8 .7 3 4

V o lu m e B B M + B B N ( J u ta K ilo L ite r ) • P r e m iu m /B io e th a n o l • K e ro s e n e • S o la r/B i o d ie s e l IC P ( U S $ /b b l)

7 0 ,3 %

Pada tahun 2011 realisasi subsidi energi sebesar Rp. 168,26 triliun atau melebihi dari kuota yang ditargetkan sebesar Rp. 129,72 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, di tahun 2011 ini jumlah subsidi energi mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu mencapai 75%.

Grafik 5.32. Kuota dan Realisasi Konsumsi BBM PSO 2011

158


Untuk mengupayakan pendistribusian BBM tepat sasaran dan tepat volume dilakukan upaya-upaya antara lain: Peningkatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan Pemda, melakukan investigasi (capulbaket) di lapangan dan memberikan sanksi/penegakan hukum terhadap APMS dan SPBU yang menyimpang, dan penguatan kelembagaan. Selain itu, pada tanggal 19 Agustus 2011 telah dilakuan MoU atau Keputusan Bersama antara Menteri ESDM dengan Menteri Dalam Negeri antara lain mencakup peran dan tanggung jawab Pemda dalam perencanaan kebutuhan BBM bersubsidi dan pengawasan pendistristribusiannya.

Gambar 5.49. Penandatanganan MoU Tentang Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM

Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, termasuk sosialisasi volume BBM bersubsidi kepada masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Telah dilakukan pembukaan outlet SPBU Non subsidi di 21 lokasi di DKI, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi terutama di daerah yang berada di jalur angkutan industri tambang dan perkebunan. Dalam rangka memantapkan persiapan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi, pada tanggal 31 Maret 2011 dilakukan sosialisasi untuk Kapolda/Kapolsek se-Jabodetabek dan sekitarnya di Kementerian ESDM. Pertemuan kali ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan pemahaman atas kebijakan pengaturan BBM bersubsidi, pola pengawasan dan operasionalnya.

Gambar 5.50. Sosialisasi penggunaan alat kendali (RFID) pada kendaraan angkutan umum, di Terminal Bus Senen, 20 Oktober 2011

Dalam rangka implementasi program pengaturan BBM bersubsidi yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2012, dilakukan persiapan-persiapan antara lain: ·

Telah dilakukan Kajian pengaturan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi (UGM, ITB, dan UI) yang hasilnya telah disampaikan kepada Komisi VII DPR-RI pada Maret 2011.


159

·

Telah dibentuk 5 (lima) Pokja; yaitu: Pokja Penyiapan Infrastruktur, Pokja Pengawasan, Pokja Sosialisasi, Pokja Regulasi, dan Pokja Sosial Ekonomi.

·

Sejak Desember 2010 Pemerintah secara rutin melakukan rapat koordinasi persiapan pengaturan BBM bersubsidi dengan melibatkan Bappenas, Kemenkeu, Kemenhub, Kemkominfo, Kemendagri, POLRI, beberapa Pemda, BPH Migas, PT Pertamina (Persero).

·

Pada tahun 2011 ini dilaksanakan pemasangan alat kendali (Radio Frequency Identification Device/RFID) pada sekitar 1.000 angkutan umum (Angkot) di Jakarta, trayek Senen-Kampung Melayu. Uji coba RFID tersebut pertama kali dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2011 di SPBU Nomor 3413102 di daerah Matraman. Untuk tahun 2012 direncanakan pemasangan alat kendali untuk 30.000 kendaraan di beberapa kota besar di Jawa Bali.

Gambar 5.51. Pelatihan Tenaga Penyuluh Lapangan Pengaturan BBM Bersubsidi bagi Supervisor SPBU di Wilayah Jakarta di KESDM 25 April 2011

Pada tanggal 25 April 2011 KESDM melakukan Pelatihan Tenaga Penyuluh Lapangan Pengaturan BBM Bersubsidi bagi Supervisor SPBU di Wilayah Jakarta. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kemampuan petugas SPBU sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pengguna BBM pada umumnya, mengenai jenisjenis BBM yang ada termasuk adanya BBM Bersubsidi dan Non Subsidi dan pemanfaatan BBM Bersubsidi serta penggunaan BBM sesuai spesifikasi mesin kendaraan.

Dalam rangka menuju pemanfaatan BBM subsidi yang tepat volume dan tepat sasaran, pada tanggal 20 Oktober 2011 juga telah dilakukan Uji Coba Penggunaan Alat Kendali di Terminal Bus Senen. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan untuk persiapan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi dengan tujuan menguji kehandalan sistem alat kendali RFID (Radio Frequency Identification) dan untuk memetakan pola konsumsi BBM khususnya untuk angkutan umum. Uji coba ini rencananya akan dilaksanakan dengan memasang RFID Tag pada Mikrolet sejumlah 3.000 unit, dan memasang perangkat alat di 4 SPBU di Jakarta. Untuk tahap awal pada tanggal 25 Agustus 2011, telah dilaksanakan peresmian uji coba alat kendali RFID di SPBU Nomor 3413102 di daerah Matraman. Dalam rangka melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG, berdasarkan APBN dan APBN-P tahun 2011 direncakanan isi ulang/refill LPG Gambar 5.52. Uji coba pemasangan RFID sebagian dari rangkaian program Pengaturan BBM bersubsidi, di SPBU Nomor 3 kg sebesar 3,52 juta Metrik Ton. 3413102, daerah Matraman Realisasi distribusi isi ulang/refill sebesar 3,28 juta MT status November 2011 atau mencapai 98,2% dari target. 160


Program konversi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 ini, telah berhasil mendistribusikan paket sebanyak 53.287.342 untuk rumah tangga, dan refill sebesar 7.997 ribu MT. Nett penghematan setelah dikurangi biaya konversi s.d Juli 2011 mencapai Rp. 37,55 triliun.

Tabel 5.54 Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 2011 Uraian

Satuan

2007

2008

2009

2010

Distribusi Paket Perdana

Ribu Paket

3.976

15.078

24.355

4.715

-

-

53.287

Isi Ulang/Refill

Ribu MTon

21

547

1.767

2.714

3.522

3.283

7.997

Nett Penghematan

Rp. Triliun

APBN/ APBN-P

Akumulasi

Realisasi

37,55

Gambar 5.53. Peta Program Konversi Minyak Tanah ke LPG

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang merupakan bahan bakar tidak terbarukan, dan beralih untuk pengembangan potensi Bahan Bakar Nabati (BBN), Pemerintah melalui Perpres 5 Tahun 2006 menetapkan target penggunaan BBN sebesar 5% dari total konsumsi energi pada tahun 2025. Kemudian untuk mendukung Perpres 5 Tahun 2006 tersebut dan dalam rangka diversifikasi energi, sejak tahun 2008 dilakukan pencampuran BBN dengan BBM dengan persentase tertentu, sebagaimana Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. BBN juga dicampurkan dengan BBM bersubsidi, dimana untuk BBN jenis biodiesel dicampurkan dengan minyak solar dan bioetanol dengan bensin Premium.


161

Prospek pengembangan bahan bakar nabati sangat memungkinkan, terutama karena potensi ketersediaan lahan dan keanekaragaman bahan baku. Namun, untuk mengantisipasi harga BBN yang terkadang lebih tinggi dibandingkan BBM, maka diperlukan subsidi BBN. Berdasarkan APBN 2011 dan APBN-P 2011 dialokasikan subsidi BBN, sebagai berikut: —

Bioetanol (1%) sebesar Rp 2.000/liter dengan kuota sebesar 4 ribu Kilo Liter , dan subsidi sebesar Rp.8 miliar.

—

Biodiesel (5%) sebesar Rp. .2.000/liter dengan kuota sebesar 600 ribu Kilo Liter , dan subsidi sebesar Rp. 1,3 triliun.

—

Realisasi subsidi BBN untuk tahun 2011 mencapai Rp. 673,15 miliar dengan volume BBN yang tersalurkan sebesar 336,6 ribu Kilo Liter atau 56% terhadap target tahun 2011. Sedangkan produksi bioetanol belum dapat direalisasikan sama sekali karena harga indeks pasar bioethanol terlalu rendah, sehingga tidak ada produsen yang memasok ke Pertamina.

Tabel 5.39 Subsidi BBN Tahun 2011 (Kilo Liter) 2011 PRODUK APBN (KL) Bioethanol

APBN-P (KL)

Subsidi (Rp. Miliar)

Realisasi (KL)

4.000

4.000

-

-

Biodiesel

600.000

600.000

336.574

673,15

TOTAL

604.000

604.000

673,15

Jumlah subsidi BBM, BBN, dan LPG di tahun 2011 ini mencapai Rp 82,35 Triliun atau 107,4% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena realisasi subsidi BBM, BBN dan LPG yang jauh dibawah kuota akibat penguatan nilai kurs rupiah. Jika dibandingkan dengan jumlah subsidi di tahun 2010, pada tahun 2011 ini jumlah subsidi mengalami peningkatan yang hampir 2 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah konsumsi BBM akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.

2. Subsidi Listrik Semenjak berlakunya kebijakan subsidi diperluas, alokasi anggaran dan realisasi subsidi listrik sangat berfluktuasi dan cenderung meningkat. Akibatnya, komposisi subsidi listrik dari total subsidi dalam APBN mengalami peningkatan dan menjadi salah satu penyebab berkurangnya ruang fiskal. Kenaikan harga bahan bakar yang melampaui harga normal seperti kejadian tahun 2008 mengakibatkan pembengkakan subsidi yang cukup besar sehingga menimbulkan risiko kerentanan fiscal sustainability. Pada tahun 2011 ini realisasi subsidi listrik jauh diatas dari jumlah target yang ditetapkan yaitu mencapai Rp 93,29 Triliun sedangkan targetnya adalah sebesar Rp 65,48 triliun. Membengkaknya subsidi tahun 2011 ini disebabkan oleh karena beberapa hal, antara lain: 1. Naiknya ICP dari semula 95 USD/barrel menjadi 111 USD/Barrel, kurs semula Rp 8.700 menjadi Rp 8.734; 2. Target pasokan gas sebesar 320 TBTU diperkirakan hanya tercapai sebesar 284 TBTU; 162


3. Mundurnya COD beberapa PLTU Batubara program 10.000 MW Tahap I, repowering PLTU Batubara reguler, dan menurunnya capacity factor, sehingga target semula pasokan batubara sebesar 37 juta ton diperkirakan terealisasi 29 juta ton.

Perkembangan Subsidi Listrik Tahun 2005 - 2011 100 80

Rp Triliun

60

Alokasi Realisasi

40 20 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Gambar 5.54. Perkembangan Target dan Realisasi Subsidi Listrik Tahun 2000-2010

Dasar penghitungan subsidi listrik diilustrasikan seperti gambar di bawah ini:

Grafik 5.28. Perkembangan Target dan Realisasi Subsidi BBM

Gambar 5.55. Dasar Penghitungan Subsidi Listrik


163

Tujuan VI

: Terwujudnya Peran Penting Sektor ESDM Dalam Peningkatan Surplus Neraca Perdagangan dengan Mengurangi Impor

Sekitar 60% produksi minyak Indonesia dipasok untuk dalam negeri dan dan sisanya sebesar 40% untuk ekspor. Terkait Neraca Minyak Mentah Indonesia, saat ini ekspor sebesar 399 ribu bph (61%) masih lebih besar dari impor sebesar 254 ribu bph (39%), atau ekspor lebih besar dari impor (net exporter). Namun, jika impor BBM sebesar 418 ribu barel/hari juga diperhitungkan, maka balance minyak berubah menjadi ekspor 399 ribu bph (37%) dan impor 672 bph (77%), sehingga impor lebih besar daripada ekspor (net importer). Dengan produksi minyak sebesar 945 ribu bph saat ini, sementara konsumsi dalam negeri sebesar 1.038 ribu bph, maka impor BBM tetap diperlukan. Konsumsi terbesar terjadi pada sektor transportasi (56%) dan diikuti oleh pembangkit listrik (18%), industri (13,5%) dan rumah tangga (12,5%). Sehubungan dengan resesi ekonomi global, dalam konteks perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 ini masih positif, yaitu 5,5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh dominasi konsumsi domestik, belanja pemerintah yang lebih tinggi, investasi yang relatif konstan dan pendapatan bersih ekspor (ekspor dikurangi impor) yang masih positif. Sektor ESDM selalu mencatatkan surplus sejak tahun 2005 sampai dengan 2009. Nilai impor per tahun adalah antara 54 s.d. 64 persen dari nilai ekspornya, sehingga neraca perdagangannya selalu positif.

NERACA PERDAGANGAN SEKTOR ESDM

Pada tahun 2008, surplus dicapai pada angka yaitu sebesar US$ 17,9 miliar, dimana ekspornya mencapai US$ 50,1 miliar dan impornya US$ 32,2 miliar. Demikian juga untuk Grafik 5.33. Neraca Perdagangan Sektor ESDM tahun 2009 ini, dimana dampak resesi global masih kuat, meskipun nilai ekspor sektor ESDM menurun, namun nilai impornya juga menurun, sehingga surplus masih dapat dipertahankan. Guna mewujudkan Peran Penting Sektor ESDM Dalam Peningkatan Surplus Neraca Perdagangan dengan Mengurangi Impor, maka dalam tahun 2010 ditetapkan 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 10.

Optimalnya Ekspor dan Impor Sektor ESDM


164


Tabel 5.56 Indikator Sasaran 10 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah ekspor minyak mentah

Juta barel

135

100,74

74,62%

2.

Jumlah ekspor gas

MMSCFD

4.153

4.468,2

107,6%

3.

Jumlah impor BBM

Juta KL

30,06

31,29

95,9%

4.

Jumlah impor minyak mentah

Juta Barel

90,04

91,48

98,4%

1. Jumlah ekspor minyak mentah Produksi minyak mentah Indonesia terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun sebagian diekspor karena spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan kilang dalam negeri. Kilang minyak Indonesia dibangun pada saat produksi minyak Indonesia masih sekitar 1,5 juta BOPD atau di atas kapasitas kilang (1,057 juta BOPD) dan masih dapat memenuhi konsumsi dalam negeri. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa produksi minyak semakin menurun dan dibawah kapasitas kilang dalam negeri. Sementara konsumsi meningkat namun peningkatan kapasitas kilang sangat terbatas. Realisasi ekspor minyak mentah pada tahun 2011 ini mencapai 100,74 juta barel atau lebih rendah dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar 135 juta barel atau 74,62%. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2010, realisasi ekspor minyak mentah menurun sebesar 20%, dimana pada tahun 2010 ekspor minyak mentah mencapai 121 juta barel. Perkembangan ekspor minyak bumi ke berbagai negara sejak tahun 2004 sampai dengan 2011, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.41 Ekspor Minyak Bumi Tahun

Jepang USA Korea Taiwan Singapura Lainnya Ribu Ribu Ribu Ribu Ribu Ribu Pangsa Pangsa Pangsa Pangsa Pangsa Pangsa Barel Barel Barel Barel Barel Barel

Total

2004

52.040

29,1%

11.930

6,7%

42.111

23,5%

6.029

3,4%

8.761

4,9%

57.998

32,4%

178.869

2005

43.628

27,3%

6.256

3,9%

40.108

25,1%

2.639

1,7%

7.612

4,8%

59.459

37,2%

159.703

2006

42.203

26,4%

8.950

5,6%

23.723

14,9%

7.249

4,5%

5.480

3,4%

47.355

29,7%

134.960

2007

45.892

28,7%

4.464

2,8%

18.051

11,3%

3.779

2,4%

7.796

4,9%

55.286

34,6%

135.267

2008

37.724

23,6%

4.740

3,0%

12.289

7,7%

1.981

1,2%

15.083

9,4%

100.778

63,1%

134.872

2009

25.783

16,1%

5.264

3,3%

19.394

12,1%

2.160

1,4%

11.649

7,3%

69.032

43,2%

133.282

2010

23.407

19,3%

4.779

3,9%

17.607

14,6%

1.961

1,6%

10.576

8,7%

62.671

51,8%

121.000

2011*

36.823

36,6%

5.553

5,5%

11.366

11,3%

1.489

1,5%

10.012

9,9%

35.500

35,2%

100.744

Rata-rata 36.494 2004-2011

25,9%

5.263

4,3%

23.081

15,1%

3.590

2,2%

10.213

6,7%

61.010

40,9%

137.677

Sedangkan neraca minyak bumi dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

165

E k sp o r BBM

Eksp or M in y a k B u m i ( - 3 3 1 ,5 ) P ro d u k si (9 4 5)

Non B BM (2 9 9 ,8 )

K ila n g (K a p a si ta s 1 .1 5 7 M B O P D )

(8 9 0 , 4 )

Im p or M in y a k B u m i (2 7 6 ,9 )

Ru m ah Tan gg a 5 5 , 1 3 (4 % )

Pasokan BBM ( 1 .2 6 7 ,9 )

BBM (7 0 3 ,8 )

In p u t L a i n n y a 1 ) (1 4 4 )

T r a n s p o r ta s i 8 1 6 ,4 ( 6 5 % )

(- 8 ,7 )

In d u s tr i 1 7 6 ,6 ( 1 4 % )

Im p o r BBM ( 4 0 7 ,2 )

S to k (1 5 6 ,9 )

P e m b a n g k it L is t r ik 111 ,3 (9 % ) K o m e r s ia l & L a in n n y a 1 0 0 ,1 ( 8 % )

200 4

20 05

2 006

200 7

20 08

2 009

2 010

A

1.0 98 (1 . 1 5 0 )

1 .059 (1 . 1 2 5 )

1.00 5 (1 . 0 5 0 )

9 54 (1 . 0 0 0 )

979 (1 . 0 0 0 )

94 9 (9 6 0 )

94 5 (9 6 5 )

E k s po r M in y a k

B

4 89

434

36 9

3 66

399

32 1

33 2

Im po r M iny a k

C

4 04

322

31 7

3 14

247

31 1

27 7

R e f in e ri I n ta k e

D

1.0 13

947

95 3

9 02

827

93 9

89 0

Im po r B B M

E

3 39

451

35 5

4 10

422

38 2

40 7

E k s po r B B M

F

1 77

119

10 3

1 20

31

11 2

8 ,7

71

178

16 8

1 30

143

15 3

29

1.1 03

1 .102

1.03 8

1 .0 6 3

1 .075

1.05 6

1.25 9

Pro du k si M iny a k

R e a lis a s i

Pe r be d a a a n S ta tis tik

G = (D + E - F ) – (H )

Pe n jua la n

H

K e te ra n g a n : 1 ) H O M C (H ig h O c ta n e M o g a s C o m p o n e n t)

S um b e r: D itje n M ig a s, dio la h o le h Pu sda tin M B O P D = R ib u B a rel O il p er D a y

20

Gambar 5.56. Neraca Minyak Bumi/BBM

2. Jumlah ekspor gas bumi Pasca diterbitkan UU Migas Nomor 22 tahun 2001, direncanakan alokasi gas bumi untuk domestik mencapai 63,5%, sedangkan alokasi gas bumi untuk ekspor sebesar 36,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan dan perencanaan, upaya pengutamaan pasokan gas bumi domestik sudah berjalan sangat baik. Meskipun saat ini kebijakan alokasi gas untuk domestik sudah diprioritaskan, namun ekspor gas juga tetap diperlukan untuk mencapai skala keekonomian dari suatu lapangan gas bumi, mengingat harga gas bumi domestik pada umumnya lebih rendah dibandingkan untuk ekspor. Realisasi ekspor gas bumi tahun 2011 menurun sebesar 7,8% bila dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu dari sebesar 4.848 MMSCFD menjadi 4.468 MMSCFD yang berasal dari Gas pipa sebesar 924,5 MMSCFD dan LNG sebesar 3.543,7 MMSCFD. Secara rinci produksi dan pemanfaatan gas bumi dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 5.58. Produksi dan Pemanfaatan Gas Bumi MMSCFD DOM ESTIK PUPUK KILANG PET . KIM IA KONDENSASI LPG PGN PLN KRAKAT AU ST EEL INDUST RI LAIN** CIT Y GAS PEM AKAIAN SENDIRI SUB TOTAL DOM ESTIK EKSPOR FEED KILANG LNG LPG GAS PIPA SUB TOTAL EKSPOR LOSSES T O T A L

166

615,3 89,5 93,5 12,8 38,0 752,7 721,4 51,6 552,1 0,20 544,6 3.471,9

3.543,7 924,5 4.468,2

(%)

7,3 1,1 1,1 0,2 0,5 8,9 8,6 0,6 6,6 0,002 6,5 41,2

42,0 0,0 11,0 53,0

488,3

5,8

8.428,4

100


HULU Impor/Ekspor Impor LPG

192*

HILIR Penyaluran & Distribusi

Pengolahan

Produksi Minyak & Kondensat 945 MMBbl

Pemakaian Domestik

MINYAK

93,3

Truk LPG

LPG

Rumah Tangga* 520 (92.9%)

559*

Industri* 40 (7.1%)

57,2 3.911

Ekspor LNG

Pembangkit Listrik 737 (26,2%)

LNG 3.911

Pipa Gas

915

Ekspor Gas

Pupuk 618 (22.0%)

2.810

Petro Kimia 93 (3,3%)

Flaring 506,6

= Custody Transfer Point (CTP)

Produksi

Krakatau Steel 55 (1,9%)

9.336 1.041,7 (own use)

Data 2004 Produksi Gas bumi 8.279 Pemakaian Domestik 3.522 Ekspor 4.746 Gas Pipa LNG

2005 8.180 3.563 4.615

2006 8.093 3.716 4.377

2007 7.686 3.505 4.183

2008 7.883 3.769 4.114

2009 8.386 4.233 4.153

2010 9.336 4.509 4.827

Rata-rata 8.263 3.831 4.431

Prosentase 50,0 23,2 26,8

352

492

443

620

642

806

915

610

13,8

4.393

4.126

3.934

3.563

3.473

3.347

3.911

3.821

86,2

Industri Lain 520 (18.5%) Distributor (PGN) 788 (28,0%) -Komersial -Industri -RT -Listrik

Gambar 5.57. Neraca Gas Bumi Tahun 2010

3. Jumlah impor BBM Realisasi impor BBM pada tahun 2011 mencapai 31,29 Juta KL, angka ini lebih tinggi dari jumlah target yang ditetapkan yaitu sebesar 30,06 Juta KL, dengan demikian capai kinerja mencapai 95,9%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 juga masih lebih tinggi yaitu mengalami kenaikan sebesar 20%. Ini menunjukkan bahwa konsumsi BBM di Indonesia relatif masih tinggi sedangkan produksi BBM dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan akan BBM, sehingga ketergantungan terhadap impor BBM semakin lama semakin besar. Tabel di bawah ini adalah perkembangan supply demand BBM di Indonesia selama 12 tahun terakhir. Tabel 5.59 Supply Demand BBM Indonesia SUPPLY (KL)

TAHUN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PRODUKSI

IMPOR

TOTAL

42.654.625 43.680.109 43.029.258 42.520.910 43.233.064 40.991.618 38.689.741 37.552.098 38.529.142 37.940.033 37.483.960 37.483.960

16.725.175 13.760.006 16.970.455 16.896.735 19.150.684 25.848.233 20.356.241 22.906.030 23.846.535 21.985.209 26.017.420 31.290.865

59.379.800 57.440.116 59.999.714 59.417.645 62.383.748 66.839.851 59.045.982 60.458.127 62.375.677 59.925.241 63.501.380 68.774.825

DEMAND (KL) KONSUMSI DALAM EKSPOR NEGERI 55.059.335 56.855.740 57.667.388 58.361.343 62.209.235 62.534.260 26.483,7 58.574.788 153.702,7 60.717.020 254.416,0 60.223.609 284.252,4 58.277.008 258.638,5 62.187.080 504.480,0 63.188.439 288.838,00

TOTAL 55.059.335 56.855.740 57.667.388 58.361.343 62.209.235 62.560.744 58.728.491 60.971.436 60.507.861 58.535.646 62.691.560 63.477.277

*Data Unaudited


167

4. Jumlah impor minyak mentah Produksi minyak mentah Indonesia terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun karena spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan kilang dalam negeri, oleh karena itu untuk memenuhi kekurangan pasokan dalam negeri, dilakukan impor minyak yang sesuai spesifikasi kilang minyak di Indonesia. Realisasi impor minyak mentah pada tahun 2011 ini mencapai 91,48 Juta Barel, realisasi ini lebih rendah dari capaian pada tahun 2010 yang sebesar 101,09 juta barel juta barel atau mencapai 109,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap impor minyak mentah mulai berkurang. Perkembangan impor minyak mentah secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.60 Impor Minyak Bumi Berdasarkan Negara Asal NEGARA SAUDI ARABIA THAILAND MALAYSIA VIETNAM AUSTRALIA BRUNEI NIGERIA CHINA LIBYA ALGERIA PAPUANGUINEA RWANDA YAMAN ANGOLA IRAN AZERBAIJAN SUDAN IRAK TURKEY TOTAL VOLUMEIMPOR

168

2003 41.339.170 4.929.038 8.980.884 8.365.693 6.287.874 3.674.660 29.393.837 10.594.779 3.646.681 8.068.368 3.134.773 1.938.925 1.939.917 2.943.342 1.888.712 -

2004 37.879.588 26.697.782 11.194.281 10.795.674 9.574.905 8.715.524 8.596.294 7.317.693 6.821.381 5.164.111 4.986.874 4.500.062 2.380.711 2.004.092 1.860.618 -

2005 39.370.973 16.242.111 12.295.808 9.620.135 7.180.910 6.076.856 19.221.220 5.661.452 993.838 601.649 1.037.908 -

2006 41.104.335 13.436.675 10.044.660 8.759.629 23.046.601 5.087.133 1.000.534 2.023.181 2.441.466 3.295.556 5.992.414 -

2007 2008 2009 2010 37.492.581 37.778.523 44.050.541 7.514.801 11.453.001 10.344.698 12.898.109 17.006.829 24.451.592 611.002 616.988 6.421.267 4.142.384 24.039.812 12.835.025 7.644.040 1.746.944 650.537 1.588.075 2.624.360 4.547.772 1.988.948 4.306.231 10.772.645 655.341 9.089.452 999.276 7.478.917 19.933.385 11.340.882 137.126.653 148.489.589 118.302.860 116.232.183 115.811.551 97.005.665 120.119.377 101.093.030

2011 *) 35.485.274 1.155.327 285.098 7.748.804 16.689.013 4.686.907

19.505.368 567.538

91.485.762


Tujuan VII :

Terwujudnya Peningkatan Efek Berantai/ Ketenagakerjaan

Sektor ESDM berkontribusi secara nyata sebagai penggerak utama pembangunan melalui efek berantai (Multiplier Effect). Disamping pembangunan daerah dan Pengembangan Masyarakat (Community Development), efek berantai tersebut dapat diidentifikasi dari kegiatan pembukaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan kegiatan ekonomi. Sektor ESDM memberikan dampak backward linkage dan forward linkage. Keberadaan industri ESDM membentuk backward linkage, yaitu terciptanya industri yang mendukung kegiatan industri ESDM tersebut. Contoh dari industri tersebut antara lain industri material dan peralatan di Batam seperti pabrikasi pipa, platform, alat-alat berat dan lain-lain. Selain itu, adanya industri ESDM juga menghidupkan forward linkage dimana industri lain seperti pabrik pupuk, petrokimia, dan industri lainnya tumbuh dan berkembang karena keberadaan dan operasi industri ESDM. Kebutuhan sektor ESDM terhadap tenaga kerja terdidik dan trampil banyak sekali membuka lapangan kerja, meskipun sifat dari industri ESDM adalah capital intensive atau memerlukan modal besar untuk beroperasi, bukan labour intensive atau memerlukan jumlah tenaga yang banyak sekali untuk memulai operasi industrinya. Upaya peningkatan keterampilan sumber daya manusia sektor ESDM sangat didukung melalui kerjasama yang intensif antara pemerintah dan industri. Salah satu upaya nyata adalah Peningkatan Kualitas SDM Nasional dalam Kegiatan Usaha Migas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja migas tingkat terampil dan ahli dalam negeri yang memiliki kualifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional, dalam rangka menjawab isu-isu strategis bidang migas, seperti: peningkatan cadangan dan produksi migas nasional, pembangunan/peningkatan kapasitas sarana pengolahan, distribusi dan transmisi migas, serta peningkatan jumlah dan kompetensi aparatur pusat maupun daerah di bidang pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha migas. Berdasarkan data yang terkumpul, telah terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 167% dalam kurun waktu 3-4 tahun yaitu dari tahun 2005 sebesar 655 ribu tenaga kerja menjadi 1,7 juta tenaga kerja pada tahun 2008. Angka ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam kegiatan pendukung. Namun demikian, akibat dampak resesi global, pada tahun 2009 diperkirakan terjadi sedikit penurunan penyerapan tenaga kerja langsung menjadi sekitar 1,6 juta tenaga kerja. Namun Dengan potensi yang sangat besar dan perkembangan sektor ESDM, maka di tahun 2014 ditargetkan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 3,3 juta tenaga kerja atau meningkat lebih dari dua kali lipat jumlah tenaga yang terserap tahun 2009. KESDM juga berupaya terus membina dan mengembangkan kegiatan usaha penunjang migas sebagai pilar pertumbuhan perekonomian nasional melalui langkah-langkah utama, yaitu, keberpihakan kepada perusahaan nasional dengan memberikan preferensi, insentif, aliansi strategis (kemitraan), serta proteksi; pengendalian impor barang operasi migas yang bertujuan untuk pemberdayaan produksi dalam negeri, disamping untuk mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI); penyusunan dan menerbitkan ADP (Apreciation of Domestic Product) List, yang memuat perusahaan/pabrikan yang sudah mampu memproduksi barang dan jasa dalam negeri sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa di Kegiatan Usaha Migas; mewajibkan minimum TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam setiap pengadaan barang dan jasa dan penyiapan kebijakan untuk Perusahaan Migas Nasional yang mendominasi pada industri migas. Dalam rangka mewujudkan peningkatan Efek Berantai/ Ketenagakerjaan ditetapkan 4 (empat) sasaran sebagai berikut:


169

Sasaran 11.

Terwujudnya Penyerapan Tenaga Kerja


Tabel 5.61 Indikator Kinerja Sasaran 11 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah Tenaga Kerja Sektor ESDM

Orang

1.216.569

1.024.997

98,4%

1.

Jumlah tenaga kerja sub sektor migas

Orang

283.659

279.743

98.6%

2.

Jumlah tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan

Orang

787.000

562,679

71.5%

3.

Jumlah tenaga kerja sub sektor pertambangan umum

Orang

145.910

182.575

125%

Pada tahun 2011, jumlah tenaga kerja nasional yang berperan dalam berbagai kegiatan di sektor ESDM adalah sebanyak 1.024.997 orang atau 98,4% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1.216.569 orang. Jumlah tenaga kerja ini terdiri dari tenaga kerja asing dan tenaga kerja nasional dari tiga sub sektor yaitu sub sektor migas, ketenaglistrikan dan pertambangan umum. Penjelasan rinci tentang capaian kinerja sasaran ini dijelaskan di bawah ini.

1. Jumlah tenaga kerja sub sektor migas Realisasi penyerapan tenaga kerja pada sub sektor migas tahun 2011 adalah sebesar 279.743 orang dari 283.659 orang yang ditargetkan atau capaiannya sebesar 98,6%. Dalam rangka menunjang terwujudnya peningkatan efek berantai/ ketenagakerjaan, program yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 meliputi: program pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA dan TKI di subsektor migas yang bertujuan agar penggunaan TKA di subsektor migas dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka alih teknologi kepada TKI. Hasil konsultasi teknis yang dilaksanakan selama tahun 2011 adalah: a. Rekomendasi RPTKA : Telah diproses sebanyak 389 rekomendasi RPTKA, yang terdiri dari: - Rekomendasi persetujuan sebanyak = 355 untuk 3211 posisi - Rekomendasi penolakan sebanyak = 34 untuk 251 posisi. b. Rekomendasi IMTA : Telah di proses sebanyak 1166 rekomendasi IMTA, yang terdiri dari : - Rekomendasi persetujuan IMTA = 1024 untuk 2424 Orang - Rekomendasi penolakan IMTA = 142 untuk 251 Orang. Berdasarkan hasil pemantauan, perbandingan jumlah tenaga kerja nasional (TKN) dan Tenaga Kerja Asing sub sektor migas sejak tahun 2007 sampai dengan 2011, seperti table dan grafik bawah ini.

170


Jumlah Tenaga Kerja

Tahun

TKN

TKA

Jumlah

2007

290.379

2.018

292.497

2008

286.770

2.105

288.368

2009

275.908

3.088

278.996

2010

291.455

4.270

295.725

2011

276.532

3.211

279.743

Tabel 5.45. Tenaga Kerja Nasional dan Asing sub sektor migas ESDM

Grafik 5.34. Tenaga Kerja Nasional dan Asing sub sektor migas ESDM

Kekuatan tenaga kerja di Sub Sektor Migas per jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.63 Kekuatan Tenaga Kerja Sub Sektor Migas per Jenis Kegiatan UNIT KERJA

2011 WNI

Regulator

TKA

%

958

0

100

Kegiatan Hulu

27.416

1.137

4.15

Kegiatan Hilir

10.144

6

0.01

237.844

2.012

0.85

145

56

38.62

Jasa Penunjang Kantor Perwakilan Jumlah

276.532

3.211

1.44

2. Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan Pada tahun 2011 ini, realisasi penyerapan tenaga kerja sub sector ketenagalistrikan adalah sebesar 562,679 orang atau sebesar 71,5% dari jumlah target yang ditetapkan sebanyak 787.000 orang. Jumlah tenaga kerja ini terdiri dari tenaga kerja asing dan tenaga kerja nasional yang berasal dari 3 perusahaan pemberi kerja yaitu : PT PLN (Persero); Listrik swasta dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Secara rinci jumlah tenaga kerja pada tiap-tiap perusahaan tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.64 Tenaga Kerja Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2010

No. 1.

2. 3.

Perusahaan/Pemberi Kerja

Jumlah (orang)

PT PLN (Persero): · PT PLN (Persero) Holding · Anak perusahaan Listrik swasta/Independent Power Producer (IPP) Usaha jasa penunjang tenaga listrik

48,629 42,046 6,583 14,050 500,000

Total

562,679


171

3. Jumlah Tenaga Kerja Sub Sektor Mineral dan Batubara Pada tahun 2011, jumlah tenaga kerja pada subsektor pertambangan umum yang meliputi Mineral dan Batubara telah melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PKP2B dan Kontrak Karya. Dari data statistik, tren penyerapan tenaga kerja terus meningkat, seperti terlihat pada grafik disamping.

Tabel 5.65 Perbandingan Tenaga Kerja Asing Dan Tenaga Kerja Lokal Sub Sektor Mineral Batubara 2009

2010

2011

Perusahaan TKI

TKA

TKI

TKA

TKI

TKA

Kontrak Karya

23.742

412

25.546

436

48.019

929

PKP2B

17.200

207

17.888

212

133.248

379

Sub Kontraktor

89.567

375

99.633

369

Jumlah

130.509

994

143.067

1.017

181.267

1.308

131.503

144.084

182.575

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah tenaga kerja pada sub sector pertambangan umum pada tahun 2011 ini meningkat sebesar 27% yaitu dari 144.084 orang di tahun 2010 menjadi 182.575 orang di tahun 2011. Sasaran 12.

Terwujudnya Pemberdayaan Nasional


Tabel 5.66 Indikator Kinerja Sasaran 12 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Rasio

100 : 1

100 : 1

100%

1.

Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional

2.

Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi

%

55

51

92,7%

3.

Persentase Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sub sektor Mineral dan Batubara

%

41

60

146%

Terwujudnya pemberdayaan nasional dapat diukur melalui 3 indikator kinerja seperti yang tercantum pada tabel di atas, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 172


1. Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional Realisasi penggunaan tenaga asing dengan penggunaan tenaga kerja nasional di Sektor ESDM pada tahun 2009 sampai dengan 2011 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.67 Rasio Tenaga Kerja Nasional dan Tenaga Kerja Asing Sub Sector

2009

2010

2011

TKN

TKA

TKN

TKA

TKN

Migas

275.908

3.088

291.455

4.270

276.532

Pertambangan Umum

130.509

994

143.067

1.017

181.267

1.308

Jumlah

406.417

4082

434.522

5.287

457.799

4.519

100

1

80

1

100

1

Rasio

TKA 3.211

Dari tabeL di atas, terlihat perbandingan pemakaian TKN dan TKA antara tahun 2009 sampai dengan 2011. Pada tahun 2009 penggunaan TKN terlihat jauh lebih banyak dibandingkan dengan TKA dengan rasio 100 : 1. Pada tahun 2010, jumlah penggunaan TKN dan TKA meningkat, namun penggunaan TKA meningkat lebih besar dibandingkan dengan penggunaan TKN, sehingga rasio perbandingannya menjadi 80 :1. Kemudian pada tahun 2011 penggunaan TKN kembali meningkat dibandingkan dengan penggunaan TKA dengan rasio 100 : 1, demikian pula dengan penyerapan TKN meningkat 5% dibanding tahun 2010.

2. Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi Dalam rangka peningkatan pengawasan dan pembinaan untuk pengadaan barang dan jasa barang operasi perminyakan di lingkungan industri perminyakan, dilakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan barang dan jasa teknologi dan rekayasa rancang bangun dalam negeri pada industri migas dan pengendalian dan pemantauan impor barang operasi perminyakan yang mendukung aktivitas penilaian dan penandasahan Rencana Impor Barang Masterlist (RIB/Masterlist). Selama tahun 2011 telah ditandasahkan Rencana Kebutuhan Barang Impor yang diajukan oleh Kontraktor KKS menjadi Rencana Impor Barang guna menunjang kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan kebutuhan operasi sebesar ± US$ 3,5 milyar, dengan status barang sewa sebesar ± US$ 2,27 milyar dan barang bukan sewa sebesar ± US$ 1,24 milyar dengan rincian dalam bentuk barang jadi, sebesar ± US$ 638,22 juta, dalam bentuk Manufaktur Batam sebesar ± US$ 470,53 juta, dan dalam Fabrikasi Dalam Negeri sebesar ± US$ 127,28 juta. Selanjutnya, hasil dari kegiatan verifikasi RKBI yang dilakukan memberikan intervensi berupa quota impor sebesar US$ 15,48 Juta. Nilai sebesar ini merupakan nilai dari barang impor yang dapat dicegah (tidak disetujui) dengan maksud agar dibelanjakan di dalam negeri sesuai komitmen kontrak yang ada.

Tabel 5.68 Nilai Rencana Impor Barang Operasi Migas Dan Intervensi Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Impor 2006-2011 URAIAN NILAI RKBI (Juta USD)

2005 1,847.47

2006 3,119.00

2007 1,922.00

2008 4,733.72

2009 3,420.95

2010 5,781.38

2011 3,732.40

Nilai RIB (Juta USD)

1,394.02

2,689.00

2,068.00

3,379.82

2,536.30

4,742.29

3,503.78

Barang Impor

940.72

2,160.00

1,421.00

2,789.25

1,672.91

4,167.73

2,905.97

MFG BATAM (Juta USD) FAB LOKAL (Juta USD)

239.22 214.08

425.00 104.00

499.00 148.00

474.52 116.05

750.70 112.69

474.74 99.82

470.53 127.28

ADP (Juta USD) Kuota Impor (Juta USD)

156.99 -

631.00 -

652.89 -

754.29 -

619.54 -

2.26 18.13

11.65 15,4


173

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat penurunan penggunaan barang operasi perminyakan yang pengadaannya berasal dari luar negeri, hal ini karena adanya penurunan impor barang sewa KKKS, sedangkan industri dalam negeri yaitu untuk barang-barang yang dimanufaktur di Batam mengalami penurunan 0.8% dibandingkan tahun lalu dan fabrikasi di luar pulau Batam mengalami peningkatan mencapai 27,5 % dari tahun lalu. Hal ini disebabkan karena peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri oleh KKKS. Tetapi secara keseluruhan terjadi penurunan pemanfaatan penggunaan produk dalam negeri melalui mekanisme Rencana Impor barang dari 57% tahun lalu saat ini hanya 51% dari target 55%. Dari hasil evaluasi, penurunan ini diakibatkan :

- KKKS tidak percaya terhadap kualitas produksi dalam negeri - Persyaratan lelang dalam hal spesifikasi barang KKKS, dimana spesifikasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri antara lain ukuran, jenis dan delivery. 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Nilai RIB (Juta USD) Barang Impor MFG BATAM (Juta USD) FAB LOKAL (Juta USD) ADP (Juta USD) Kuota Impor (Juta USD)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Grafik 5.35. Rencana kebutuhan barang impor

3. Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor Pertambangan Umum Penggunaan produksi dalam negeri untuk menggantikan barang impor tidak bisa dilakukan sekaligus, namun perlu dilakukan upaya terus-menerus sejak sekarang agar target pencapaian kandungan lokal secara maksimum dapat dicapai. Untuk menghasilkan produk yang tidak kalah bersaing baik dalam segi kompetensi, mutu, harga dan jangka waktu penyerahan barang/peralatan, maka dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi di bidang pertambangan. Penggunaan barang dan jasa dalam negeri ditujukan untuk menekan biaya produksi dan menumbuhkan ekonomi lokal, Dengan meningkatkan pengunaan barang dan jasa dalam negeri diharapkan industri pertambangan akan lebih banyak dapat menampung tenaga kerja. Salah satu cara yang dilakukan dalam meningkatkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, Ditjen Minerba menghimbau agar instansi terkait yang membawahi langsung pembinaan industri produksi dalam negeri dapat menjalin kerjasama yang baik dalam upaya peningkatan volume dan jenis produksi dalam negeri yang dipasok kedalam industri pertambangan di Indonesia. Di bawah ini adalah tabel pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri di subsektor mineral dan batubara.

174


Tabel 5.69 Tabel Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri

Jumlah penggunaan produk dalam negeri yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sub sektor mineral dan batubara telah mencapai 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kwalitas produksi dalam negeri tidak kalah baik dari barang impor, selain itu juga menunjukkan kepedulian usaha industri untuk lebih menggunakan produk dalam negeri. Capaian kinerja pada tahun ini adalah sebesar 146%, yaitu dari target sebesar 41% dapat direalisasikan sebesar 60%. Perlu dijelaskan bahwa kebijakan penggunaan kandungan lokal bukan sebatas penggunaan sumber daya manusia atau barang lokal, namun harus lebih luas dan besar. Maksudnya produsen dan pasarnya harus dibawa ke Indonesia, sehingga multiplayer effect benar-benar dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia . Hal ini telah diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 pasal 106 yang secara tegas menyebutkan bahwa perusahaan tambang harus mengutamakan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri.

Sasaran 13.

Peningkatan Nilai Tambah


Tabel 5.70 Indikator Kinerja Sasaran 13 No. 1.

Indikator Kinerja Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

65

65

100%

Sektor ESDM berkontribusi secara nyata sebagai penggerak utama pembangunan melalui efek berantai (Multiplier Effect). Disamping pembangunan daerah dan Pengembangan Masyarakat (Community Development), efek berantai tersebut dapat diidentifikasi dari kegiatan pembukaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan kegiatan ekonomi. Dalam rangka memberi peningkatan nilai tambah terhadap kemampuan nasional Sektor ESDM melakukan pengembangan teknologi dalam bidang rekayasa (perancangan dan perakitan) instalasi peralatan migas. Sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas, bahwa untuk tahun 2010 target kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

175

yang ditetapkan dapat dicapai seluruhnya atau 100%. Pada tahun 2011 ini, Kementerian ESDM melalui Badan Litbang ESDM berhasil merealisasikan 1 buah paten di bidang minyak dan gas bumi yaitu Metode Formulasi Inhibitor Korosi dari Limbah Industri Kelapa Sawit, dan 6 buah pilot plant yaitu: Pembuatan Surfaktan untuk Aplikasi Pendesakan Minyak dengan Injeksi Kimia (Lanjutan); Aplikasi Nanoteknologi dan Bioengineering untuk Peningkatan Perolehan Minyak; Studi Pengembangan Formula Pelumas Industri; Percontohan Tabung ANG untuk Rumah Tangga; Pengembangan Teknologi Ultrasonography Untuk Aplikasi Industri Bidang Migas; dan Rancang Bangun Adsorben Komponen Korosif Gas Bumi. Beberapa buah pilot plant dibidang migas diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan Teknologi Ultrasonography Untuk Aplikasi Industri Bidang Migas Tujuan kegiatan adalah menentukan desain dan prototype peralatan well inspection berbasis teknologi Ultrasonography. Pada penelitian tahap I ini sistem yang telah berhasil direkayasa adalah bagian dari sistem yang lebih lengkap dengan range jarak efektif 6 cm ke dinding, temperatur sensor yang sudah diuji adalah 30 – 150 degC, dan untuk kemampuan tekanan yang diijinkan terhadap sensor masih tekanan atmosfer.

Subsistem ini telah

menunjukkan

bahwa

pantulan

dinding sumur dapat dideteksi dan

dikonversi

menjadi

data

digital. Setelah itu pantulan harus diusahakan agar tidak hanya pada satu titik tetapi dapat dibuat pada ratusan bahkan ribuan titik (pixel) yang mewakili dinding sumur. Untuk pantulan vertikal harus dengan sensor dengan frekuensi yang lebih tinggi dan kemampuan jarak lebih jauh.

Gambar 5.58. Diagram rencana pengembangan alat.

Sensor yang ada dimensinya masih terlalu besar sehingga belum memenuhi syarat untuk skala lapangan .Untuk pemilihan bahan sampai tahun -1 ini masih pada bahan tahan karat stainless steel. Dengan penguasaan teknologi Ultrasonography ini di harapkan akan memecahkan salah satu masalah penurunan produksi migas nasional dan memberikan manfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak nasional dan pengembangan SDM di bidang Migas. 2. Rekayasa Instrumentasi Geofisika Pada tahun pertama Rekayasa Instrumentasi Geofisika (log NMR) telah berhasil menyelesaikan prototipe alat yang dapat dipakai untuk logging NMR di sumur tiruan. Prototipe terdiri dari sensor dan alat-alat pendukungnya yang cukup banyak. Prototipe sudah berfungsi pada skala laboratorium dan skala sumur tiruan terbukti dengan telah dapat direkamnya longitudinal polarization time (T1) dan transversal. Pencapaian ini masih perlu penyempurnaan lagi agar alat dapat dipakai untuk melakukan logging di sumur migas yang sebenarnya. Kegiatan rekayasa telah mampu berinteraksi dengan partikel elementer yang sangat kecil yakni proton yang ukurannya jauh lebih kecil dari pada atom dan 176


menampilkan perilaku gerakan mekanik yang terjadi akibat interaksi itu. Pengujian di sumur migas masih terkendala oleh masalah mekanik yang penyelesaiannya tidak dapat dalam waktu singkat. Masalah tersebut di antaranya adalah belum cocoknya sambungan kabel logging dengan kabel yang menerima sinyal dari sensor, diameter NMR probe yang dirancang untuk sumur migas sehingga tidak cocok untuk sumur CBM yang ukurannya lebih kecil. Penyelesaiannya adalah dengan membubut lagi “tube” sambungan kabel atau memesan tube tersebut dari luar negeri (import). Kegiatan yang dilakukan adalah melanjutkan proses dewatering pada kelima sumur uji CBM untuk dapat Grafik 5.36. Hasil pengukuran T1 dan T2 secara digital di sumur tiruan pada 120 kedalaman yang berbeda. Level kedalaman a, b, c, d dan e memproduksikan gas metana; diambil sebagai contoh uji melakukan optimasi produksi dan kinerja pompa; pengukuran terhadap kualitas air yang terproduksi terutama kandungan unsur logam beratnya dan salinitas airnya; memanfaatkan gas terproduksi untuk dapat menghasilkan listrik dengan melakukan pemasangan kompresor, genset, dan panel instalasi listrik. Pelaksanaan pemasangan dan dewatering dengan pompa Progressing Cavity Pump (PCP) telah selesai dilakukan dan gas metana batubara telah mulai berproduksi kembali sumur CBM 3 dan 4 akan tetapi sumur CBM 5 belum ada tanda-tanda gas akan keluar. Tidak lamanya umur elastomer pompa disebabkan karena runtuhan karat pada tubing dan kontaminasi dengan gas metana dalam jumlah banyak. Air yang dihasilkan pada kegiatan dewatering di masing-masing sumur berkisar antara 8 – 10 bbl/hari. Setelah dilakukan kerja ulang, gas mulai keluar kembali pada sumur CBM 3 setelah 17 hari dewatering sekitar 0.176 MScf/hari dan sumur CBM 4 setelah 10 hari dewatering dengan produksi gasnya baru mencapai 0.194 Mscf/hari, dimana produksi sebelumnya bisa mencapai 10 MScf/hari. Pemanfaatan gas untuk kelistrikan sudah dilakukan di sumur CBM 3 dan 4 dengan memasang generator berkapasitas 12 KVA dan listrik yang dihasilkan sementara ini dipergunakan untuk penerangan lokasi. Air hasil dewatering dari kelima sumur CBM dikatagorikan kedalam jenis tawar -

hampir payau, dengan kandungan cloride (Cl ) berkisar 400 - 1200 ppm. Hasil analisa kimia unsurunsur logam berat yang terkandung di dalam air CBM dapat dikatakan bahwa kandungan unsur logam berat masih di bawah ambang batas yang dipersyaratkan dalam PP No 85 tahun 1999 dari Menteri Lingkungan Hidup.

Gambar 5.59. CBM 4 dan Hasil Produksi Gasnya


177

3. Aplikasi Nanoteknologi dan Bioengineering untuk Peningkatan Perolehan Minyak; Tujuan kegiatan adalah untuk mendapatkan data IFT (Inter Facial Tension) pepfactant dengan minyak bumi, mengetahui apa yang berperan menentukan nilai IFT, dan mendapatkan masukan untuk perancangan peptida surfaktan baru dengan kemampuan unggul (IFT,stabilitas, dll) untuk peningkatan perolehan minyak bumi hingga 70%. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 10 sintesis peptida, karakterisasi kemurnian dan struktur sekunder peptida pada 10 kondisi. Dan karakteristik stabilitas suhu pada 5 kondisi dan karakteristik integritas peptida

terhadap

perbedaan

konsentrasi

dan

pemotongan prolease pada 2 kondisi. Gambar 5.60. Alat Analisis CBM

Sasaran 14.

Peningkatan industri jasa (backward linkage) dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM, antara lain pupuk (forward linkage)


Tabel 5.71

Indikator Kinerja Sasaran 14 No. 1.

2.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Peningkatan industri jasa penunjang · Jumlah industri jasa penunjang Migas

Perusahaan

950

1239

97.5%

· Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan

Perusahaan

680

624

96%

· Jumlah industri jasa penunjang mineral dan batubara

Perusahaan

650

670

103%

100

92.2

92.2%

Terpenuhinya bahan baku industri pupuk · Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk

%

1. Peningkatan industri jasa penunjang Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah adanya usaha penunjang minyak dan gas bumi. Usaha penunjang migas berperan penting dalam berbagai kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari sektor hulu hingga hilir. Dengan demikian keberadaannya sangat penting bagi berbagai pihak yang terkait, termasuk investor pada sub sektor minyak dan gas bumi.

178


Besarnya tingkat kebutuhan usaha penunjang migas nasional diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat memberikan efek berantai (multiplier effect) bagi kegiatan perekonomian dalam negeri. Hal tersebut tentunya memerlukan pengelolaan dan pembinaan terhadap badan usaha penunjang migas secara transparan, terbuka dan adil dengan lebih berpihak pada usaha jasa penunjang migas dalam negeri yang secara teknis memenuhi persyaratan modal, kompetensi dan kualifikasi. sehingga dapat menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia barang dan jasa dalam hak dan kewajiban. Bentuk pembinaan usaha penunjang migas yang dilakukan oleh Ditjen Migas adalah dengan surat keterangan terdaftar yang diberikan kepada badan usaha penunjang migas yang kompeten dan berkualifikasi serta memenuhi persyaratan teknis dan nonteknis.

Grafik 5.37. Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Migas Tahun 2011

· Jumlah industri jasa penunjang mineral dan batubara Usaha Jasa Pertambangan adalah jenis usaha yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk: a) menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; b) mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan darn meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Usaha jasa pertambangan dikelompokkan menjadi : 1. Usaha Jasa Pertambangan, yaitu usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan 2. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti, yaitu usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan meliputi: bidangbidang di luar usaha jasa pertambangan Ijin yang dikeluarkan untuk usaha jasa ada dua bentuk yaitu Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk usaha jasa pertambangan; dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk usaha jasa pertambangn non inti. Dari permohonan yang dievaluasi pasca terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 sekitar 62 % merupakan IUJP dan sebesar 38 % merupakan SKT. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

179

Persentase Bidang Perusahaan Jasa yang masuk pasca terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009, sebagai berikut : -

Tertinggi adalah bidang penambangan & pengangkutan (35 %)

-

Terendah adalah bidang pengolahan dan pemurnian (1 %)

-

Lain – lain: konstruksi (24 %); penyelidikan umum, explorasi & studi kelayakan (20 %); lingkungan pertambangan, pascatambang & reklamasi (12 %); dan keselamatan & kesehatan Kerja (7 %).

Jumlah industri jasa penunjang sub sektor mineral dan batubara tahun 2011 ini melampaui batas dari target yang telah ditetapkan yaitu dari 650 perusahaan industri jasa yang ditargetkan, realisasinya adalah sebnayak 670 perusahaan industri jasa, atau capaian kinerja adalah sebesar 103%. 2. Terpenuhinya bahan baku industri pupuk Isu yang penting dalam rencana pengembangan pabrik pupuk adalah jaminan ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku dalam periode yang panjang. Bahan baku pabrik pupuk urea yang paling efisien selama ini adalah gas bumi. Sebagai alternatif pertama bahan baku diupayakan akan menggunakan gas bumi dengan jaminan pasokan paling tidak selama 20 tahun. Untuk itu perlu diadakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam mengupayakan sumber-sumber gas yang diprioritaskan sebagai bahan baku pupuk. Pemanfaatan gas bumi sangat tergantung pada tersedianya infrastruktur gas bumi yang dapat digunakan untuk mengalirkan gas bumi dari lapangan kepada konsumen gas bumi atau yang menghubungkan sumber-sumber gas bumi dengan pasar (konsumen). Sejauh ini perkembangan jaringan pipa gas di Indonesia bersifat piecemeal, suatu jalur pipa baru dibangun apabila terjadi transaksi pengiriman gas ke konsumen besar, yang kemudian diikuti oleh terbentuknya pasar di daerah yang dilewati jalur pipa. Untuk pemanfaatan gas bumi Indonesia yang optimal dibutuhkan suatu jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang terpadu yang menghubungkan multi produsen dan multi konsumen. Namun, untuk membangun jaringan pipa gas terpadu tersebut diperlukan dana yang sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki Pemerintah sangat terbatas. Karena itu Pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi pada mulut tambang, dalam hal ini industri yang merupakan konsumen gas bumi dibangun disekitar lokasi cadangan gas bumi. Pembangunan industri dekat dengan sumber gas bumi akan mengurangi biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mengalirkan gas bumi, sehingga dapat menekan harga gas bumi yang harus dibeli oleh konsumen. Permasalahan yang dihadapi oleh pabrik pupuk adalah sebagai berikut: a.

Umur pabrik yang tua sudah di atas 30 tahun, dimana pada saat ini pemakaian gas buminya 25% lebih tinggi dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang menggunakan teknologi baru yang hemat energi.

b.

Penggantian peralatan dalam jumlah besar akan menyebabkan membesarnya biaya investasi dan operasional; peralatan yang tidak diganti, memiliki potensi yang besar terjadi kerusakan secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan turunnya on stream days yang meningkatkan biaya pemeliharaan dan menurunkan keandalan pabrik.

c.

Suku cadang peralatan sulit diperoleh di pasaran dan jika bisa dipenuhi oleh vendor maka harganya akan sangat mahal.

d.

Sebagian besar pabrik pupuk yang menggunakan bahan baku gas bumi belum mendapatkan alokasi jumlah gas yang cukup dalam jangka panjang.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan gas untuk industri pupuk, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk, dimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diinstruksikan untuk memprioritaskan alokasi pemenuhan kebutuhan gas bumi untuk bahan baku dan energi industri pupuk. Revitalisasi tersebut diprioritaskan terhadap pabrik yang sudah berumur di atas 25 tahun dan menggunakan energi ± 30 MMBTU/ton Urea. Revitalisasi tersebut 180


meliputi penggantian 5 (lima) pabrik pupuk yang sudah berusia tua yaitu pabrik Pupuk Sriwidjaja (Pusri) II, III dan IV, pabrik Pupuk Kalimantan Timur (PKT) 1 dan pabrik Pupuk Kujang Cikampek (PKC) 1A, serta pembangunan 1 (satu) pabrik urea ammonia baru Petrokimia Gresik (PKG) II PT. Status pasokan gas untuk pabrik pupuk baik yang eksisting maupun untuk rencana revitalisasi pabrik pupuk tersebut adalah sebagai berikut: a. Pupuk Sriwidjaja − Pabrik Pusri IB, III dan IV yang kontrak gasnya berakhir pada tahun 2012 akan dialokasikan gas dari Pertamina EP sebesar 166 MMSCFD dan dari Pertagas sebesar 14 MMSCFD selama 5 tahun sampai dengan 2017. − Revitalisasi Pusri IIB dibutuhkan gas sebesar 63 MMSCFD (45 MMSCFD berasal dari pengalihan gas Pusri II mulai tahun 2015 dan dilakukannya konversi bahan bakar gas dengan batubara sebesar 18 MMSCFD). − Revitalisasi Pusri IIIB dan IVB (gabungan menjadi Pusri IIIB) kebutuhan gasnya sebesar 70 MMSCFD, Pusri mengharapkan sumber gasnya berasal dari lapangan-lapangan gas di Sumatera bagian Selatan atau melalui gasifikasi batubara di Tanjung Api Api. b. Pupuk Kujang Cikampek − Pasokan gas untuk PKC IB yang dipasok dari Pertamina EP dimana kontraknya berakhir tahun 2011, sudah ada PJBG antara PKC dan Pertamina EP untuk pasokan gas sebesar 39 MMSCFD mulai tahun 2012-2016. Sedangkan PHE ONJW sebesar 57MMCSFD − Untuk revitalisasi PKC IC sebagai pengganti PKC 1A, dimana berdasarkan rapat yang telah dilakukan antara Ditjen Migas, Ditjen Industri Kimia Dasar, BPMIGAS, PT Pertamina EP dan PKC pada tanggal 28 Juli 2011, dianjurkan kepada PKC untuk dapat melakukan pendekatan langsung kepada Pertamina EP Cepu (PEPC) sebagai operator Lapangan Jambaran-Tiung Biru, terhadap kemungkinan pengembangan lapangan gas lain di sekitar Blok Cepu dan upside potential dari lapangan Kedung Keris dan Alas Tua c. Pupuk Kalimantan Timur − Telah ditandatanganinya Natural Gas Sale and Purchase Agreement (NGSPA) antara PKT dengan Pearl Oil dan KKKS Blok Mahakam pada tanggal 20 Juni 2011 untuk volume gas sebesar 84.800 MMBTU/hari (± 80 MMSCFD) selama 10 tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. − Pasokan gas untuk PKT-1 / 5 sebesar 84.800 MMBTU/hari, dimulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2021 (untuk PKT-1 sampai dengan Desember 2013 dan PKT-5 mulai Januari 2014 sampai dengan Desember 2021). − Alokasi pasokan gas dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dipasok oleh KKKS Mahakam, sedangkan mulai 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2021 dipasok oleh KKKS Sebuku. KKKS Sebuku mengalami decline period mulai tahun 2017. d. Petrokimia Gresik Telah ditandatanganinya Memorandum of Agreement (MoA) antara PKG dengan Mobil Cepu Ltd. untuk pabrik PKG II dengan volume gas sebesar 85 MMSCFD, dimana saat ini masih dilakukan pembahasan untuk perpanjangan masa berlaku MoA tersebut. e. Pupuk Iskandar Muda − Pasokan gas untuk PIM tahun 2011 dialokasikan setara dengan 7 kargo LNG sampai dengan 21 Desember 2011, dimana 3 kargo dari ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) dan sebanyak 4 kargo dipasok dari Bontang melalui mekanisme Cargo Loading Agreement (CLA).


181

− Pada tanggal 15 Desember 2011 telah dilakukan rapat pembahasan pasokan gas untuk PIM tahun 2012, dimana alokasi gas untuk tahun 2012 adalah 8 kargo (7 kargo berasal dari Bontang dan 1 kargo dari ExxonMobil Oil indonesia (EMOI)). − Dikarenakan pasokan gas untuk PIM tahun 2011 akan habis per tanggal 21 Desember 2011, maka 1 kargo pada butir b ditarik ke Desember 2011 dan akan dipasok oleh Mahakam PSC. − Mengingat bahwa PIM adalah BUMN yang mendapat penugasan untuk memasok pupuk urea bersubsidi bagi petani di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Daratan dan Riau Kepulauan, maka Pemerintah memutuskan bahwa harga gas tersebut pada butir c disesuaikan dengan harga 2 kargo terakhir untuk PIM yaitu US$ 8/MMBTU.

5.4. Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Selain sasaran-sasaran utama yang telah dikemukakan di atas, Kementerian ESDM juga mempunyai sasaran penunjang yang tidak kalah pentingnya dengan sasaran utama dalam rangka mewujudkan tujuan serta visi misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010 dan 2014. Sasaran-sasaran penunjang tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

:

Terwujudnya pengaturan & pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal.

Dalam rangka mewujudkan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal, Kementerian ESDM menetapkan indikator kinerja seperti tersebut ada tabel diatas. Adapun Pengaturan Dan Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) yang dibentuk berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor : 67 Tahun 2002, tugas pokok Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendsitribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 21 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.72 Indikator Kinerja Sasaran 1 Penunjang No.

1.

182

Indikator Kinerja

Jumlah Badan Usaha yang mendaftarkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas

Satuan

Badan Usaha

Target

10

Realisasi

13

Capaian

130


2.

Jumlah pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan terbatas pemegang izin usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Non PSO

Badan Usaha

54

64

119

3.

Jumlah pengawasan terhadap penugasan Badan Usaha untuk penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi)

Pengawasan

8

11

230

4.

Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat BBM dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM

Sistem Informasi (IT)

4

5

125

5.

Jumlah rekomendasi/pertimbangan untuk penetapan kebijakan/penugasan

Rekomendasi/ Pertimbangan Penetapan

4

3

75

6.

Jumlah rancangan peraturan/juklak & juknis untuk penyediaan dan pendistribusian BBM Nasional

Rancangan/Juklak dan Juknis

6

3

50

7.

Jumlah daerah yang telah mengembangkan sistem pengawasan pendistribusian tertutup jenis BBM tertentu secara bertahap

Provinsi

8

0

0

8.

Jumlah pemberian Hak Khusus pada kegiatan usaha Gas Bumi melalui Pipa

Ruas Transmisi Pipa Dedicated hilir

4

5

182

7

15

Badan Usaha

4

2

50

Peraturan

1

1

100

4 Badan Usaha

4

2

50

9.

Jumlah Badan Usaha yang telah melakukan penetapan pengaturan akses (Access Arrangement) pengangkutan gas bumi melalui pipa

10.

Jumlah penetapan akun pengaturan Badan Usaha

11.

Jumlah penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa

12.

Jumlah penetapan harga gas bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Badan Usaha

6

4

67

13.

Jumlah Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi

Badan Usaha

2

2

100

14.

Jumlah Pembangunan Pipa Dedicated Hilir

Badan Usaha

5

2

40


183

15.

Jumlah Pembangunan Jaringan Pipa Gas Kota

16.

Jumlah Volume Gas Bumi yang diniagakan Melalui Pipa

17.

Jumlah Volume Gas Bumi yang diangkut Melalui Pipa

18.

Jumlah laporan pertanggungjawaban administrative

19.

Jumlah regulasi yang disusun

20. 21.

Badan Usaha

4

4

100

MMSCF

680.229,4

679.580,7

99,9

Juta MBTU

103.842,9

108.695,5

104,7

Laporan

10

10

100

Regulasi

2

2

100

Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar

Paket

1

1

100

Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha

Milyar

436

783

180

Uraian/penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja pada tabel di atas, adalah sebagai berikut: 1.

Jumlah Badan Usaha yang mendaftarkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas Setiap Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan di bidang usaha hilir harus mengajukan Nomor Registrasi Usaha (NRU) kepada BPH Migas sesuai dengan Peraturan BPH Migas No. 08/P/BPH Migas/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak. Sampai dengan bulan Desember tahun 2011, jumlah Izin Usaha Bidang Hilir Minyak Bumi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekitar 414 Izin usaha, terdiri dari : -

8 Izin Usaha Pengolahan;

-

10 Izin Usaha Pengolahan Sementara;

-

55 Izin Usaha Niaga Umum;

-

93 Izin Usaha Niaga Terbatas;

-

225 Izin Usaha Pengangkutan;

-

23 Izin Usaha Penyimpanan.

Dari jumlah tersebut diatas, Badan Usaha yang telah mengajukan dan memperoleh Nomor Registrasi Usaha (NRU) sebanyak 103 Badan Usaha. Pada tahun 2011 ini, telah diterbitkan 13 buah NRU bagi Badan Usaha yang telah mengajukan NRU, jumlah ini melampaui jumlah target yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 NRU, dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini adalah 130%. 13 NRU yang telah terbit pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 184

PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk PT Gresik Distribution Terminal PT Buma Niaga Perkasa PT Dovechem Maspion Terminal PT Mandiri Berkah Energi PT Odessey Shipping Lines

(NRU Izin Usaha Pengangkutan) (NRU Izin Usaha Penyimpanan) (NRU Izin Usaha Niaga Umum) (NRU Izin Usaha Penyimpanan) (NRU Izin Usaha Niaga Terbatas) (NRU Izin Usaha Pengangkutan)


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2.

PT Patra Buana Putra PT Permata Buana Putra PT Anugrah Aldhi Persada PT Adhimix Precast Indonesia PT Surya Parna Niaga PT Cosmic Pekanbaru PT Green Gold Alam Indonesia

(NRU Izin Usaha Niaga Terbatas) (NRU Izin Usaha Pengangkutan) (NRU Izin Usaha Niaga Terbatas) (NRU Izin Usaha Niaga Terbatas) (NRU Izin Usaha Niaga Umum) (NRU Izin Usaha Niaga Umum) (NRU Izin Usaha Niaga Terbatas)

Jumlah pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan terbatas pemegang izin usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Non PSO BPH Migas memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM yang dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas. Pada tahun 2011, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas mentargetkan pengawasan kepada 54 Badan Usaha, namun kegiatan pengawasan yang berhasil dilaksanakan adalah sebanyak 64 Badan Usaha, atau capaian kinerja sebesar 119%. Selain itu, BPH Migas telah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM Non-PSO terhadap 103 (seratus tiga) Badan Usaha. Realisasi penjualan BBM Non-PSO Januari-September tahun 2011 mencapai 21,02 juta KL, atau rata-rata sebesar 2,34 juta KL/Bulan. Hampir sebanyak 73,45 % penyediaan dan pendistribusian BBM Non-PSO dilakukan oleh PT PERTAMINA, sedangkan sisanya dilakukan oleh Badan-Badan Usaha lainnya, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.73 Realisasi Penjualan BBM Non PSO

Nama Badan Usaha

Realisasi Penjualan BBM Non PSO tahun 2011 (JanuariSeptember) (Juta Kilo Liter)

PT Pertamina Badan Usaha – Badan Usaha Lain Total BBM Non PSO

3.

Rata-Rata Realisasi Penjualan BBM Non PSO Perbulan

( %)

(Juta Kilo Liter/Bulan)

15,44

73,45

1,72

5,58

24,06

0,62

21,02

100

2,34

Jumlah pengawasan terhadap penugasan Badan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi).

Usaha

untuk

penyediaan

dan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM bersubsidi, BPH Migas melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang ditugaskan untuk penyediaan dan pendistribusian jenis BBM bersubsidi Indonesia (Bensin Premium, Minyak Tanah, dan Minyak Solar). Badan Usaha tersebut adalah PT Pertamina, PT AKR Corporindo Tbk, dan PT Petronas Niaga. Realisasi kegiatan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2011 berjumlah 11 jenis pengawasan dari 5 jenis pengawasan yang ditargetkan, hal ini merupakan sebuah prestasi, dimana terlihat kegigihan BPH Migas dalam hal penyediaan dan pendistribusian BBM bagi mastayakat. 11 jenis pengawasan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. 2.

Pengawasan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi/PSO), Monitoring dan evaluasi pendistribusian sistem tertutup Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) dengan alat kendali di Kepulauan Riau (Pulau Bintan, Pulau Batam) dan Pulau Bangka-Belitung,


185

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Monitoring penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu pada Hari Besar Nasional, Monitoring penerimaan dan pengeluaran Jenis BBM Tertentu di setiap rantai pasok untuk mengantisipasi kelangkaan, Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk transportasi laut, Pengawasan penyaluran JBT di APMS dalam rangka pengamanan kebijakan satu harga, Pengawasan dan evaluasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) di wilayah perbatasan, Monitoring ketahanan stok dalam rangka menjaga ketersediaan BBM, Monitoring penyediaan BBM dari produk kilang dalam negeri, Pengawasan operasional pendistribusian BBM Berusbidi Badan Usaha P3JBT, Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pengawasan sistem pendistribusian tertutup Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) untuk transportasi laut.

Hasil pengawasan: PT Pertamina masih memegang peran terbesar dengan kuota sebesar 99,69% dari total kuota nasional APBN-P tahun 2011 sebesar 40,494 juta KL. Kuota volume Jenis BBM Tertentu sesuai dengan APBN-P Tahun 2011 dan Realisasi penjualan Jenis BBM Tertentu Periode Januari s.d Desember Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.74 Kuota BBM Tertentu Jenis BBM Tertentu Premium

Volume Berdasarkan Kuota APBNP-2011 (Juta KL)

Rata-Rata (Juta KL/Bulan)

Realisasi Tahun 2011 (Januari – Desember) (Juta KL)

Rata-Rata (Juta KL/Bulan)

24,539

2,045

25,527

2,127

Minyak Tanah

1,800

0,150

1,696

0,141

Minyak Solar

14,155

1,180

14,563

1,213

Total

40,494

3,375

41,786

4,481

Keterangan : - Realisasi s/d Desember 2011 PT Pertamina (Jan-Sep 2011 Verified, Oktober-Desember 2011 realisasi MySAP) - Realisasi s/d Desember 2011 Badan Usaha Pendamping (Jan-Sep 2011 Verified, OktoberDesember 2011 Prognosa) Berdasarkan realisasi volume pendistribusian Jenis BBM Tertentu rata-rata perbulan mulai Januari sampai dengan Desember 2011 yaitu sebesar 4,481 juta KL/Bulan. Total realisasi Jenis BBM Tertentu Januari sampai dengan Desember Tahun 2011 sebesar 41,786 Juta KL telah melebihi kuota sejumlah 1,292 juta KL atau sebesar 3,2% dari Kuota Januari sampai dengan Desember 2011 yang sejumlah 40,494 juta KL. Berdasarkan tabel realisasi Januari - Desember 2011 di atas, nampak bahwa volume penjualan Jenis BBM Tertentu tahun 2011 mengalami overkuota. Untuk jenis Bensin Premium terdapat overkuota sebesar 4%, sementara untuk jenis Minyak Solar mengalami overkuota sebesar 2,9%. Dalam rangka membenahi payung hukum terhadap pengendalian penggunaan BBM bersubsidi, maka mutlak diperlukan segera perubahan Perpres No. 55 tahun 2005 jo Perpres No. 9 tahun 2006 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri yang terdiri atas Bensin Premium, Kerosin (minyak tanah) dan Minyak Solar. Pada materi perubahan Perpres tersebut diatas diatur ketentuan penggunaan yang boleh membeli BBM bersubsidi secara jelas. Untuk pelaksanaannya secara operasional BPH Migas perlu diberi payung hukum untuk mengatur pengendalian volume BBM bersubsidi untuk masing-masing pengguna, disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

186


4.

Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat BBM dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM Dalam rangka memudahkan dalam hal pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM, BPH Migas membuat suatu sistem informasi, dimana data-data penyediaan dan pendistribusian BBM dapat dengan mudah dilihat, karena data selalu up date. Pada tahun ini, sebanyak 5 buah sistem informasi berhasil di wujudkan dari 4 buah sistem informasi yang ditargetkan. Secara rinci sistem informasi yang dapat di wujudkan adalahebagai berikut: 1. Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Sistem Tertutup Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) dengan alat kendali di Kepulauan Riau (Pulau Bintan dan Pulau Batam) dan Bangka Belitung, 2. Pelaksanaan kegiatan registrasi Badan Usaha dan pengawasan kegiatan Badan usaha pemilik NRU, 3. Monitoring penerimaan dan pengeluaran Jenis BBM Tertentu di setiap rantai pasok untuk mengantisipasi kelangkaan, 4. Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk Transportasi Laut, 5. Monitoring dan pengelolaan kegiatan Teknologi Informasi Direktorat BBM dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM.

5.

Jumlah rekomendasi/pertimbangan untuk penetapan kebijakan/penugasan Rekomendasi/pertimbangan sangat diperlukan didalam menetapkan kebijakan/penugasan, oleh karena itu ditahun ini BPH Migas menjadikan rekomendasi untuk penetapan kebijakan/penugasan sebagai salah satu indikator dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi yang dihasilkan tahun 2011 ini sebanyak 3 buah rekomendasi dari target sebanyak 4 buah. Dengan kata lain capaian kinerja ini adalah sebesar 75%. Rekomenadsi yang berhasil diwujudkan adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

2. Perencanaan kuota volume Jenis BBM Tertentu di setiap Kabupaten/Kota seluruh wilayah NKRI tahun 2012.

3. Persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) tahun 2012. 6.

Jumlah rancangan peraturan/juklak & juknis untuk penyediaan dan pendistribusian BBM Nasional Salah satu kinerja yang tidak kalah penting adalah terwujudnya rancangan peraturan/juklak dan juknis untuk penyediaan dan pendistribusian BBM nasional, tahun ini dari 6 buah rancangan peraturan yang ditargetkan, hanya 3 buah rancangan peraturan yang dapat direalisasikan, yaitu :

1. Peraturan tentang Penetapan WDN bagi Badan Usaha Pelaksana P3JBT (Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu),

2. Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian JBT pada daerah yang belum terdapat penyalur, 3. Juklak/juknis/SOP pengawasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu 7.

Jumlah daerah yang telah mengembangkan sistem pengawasan pendistribusian tertutup jenis BBM tertentu secara bertahap Pengembangan sistem pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu secara bertahap belum dapat direalisasikan. Untuk kegiatan Intensifikasi pengembangan pengawasan sistem pendistribusian tertutup Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) untuk transportasi darat di Pulau Bintan


187

dan Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Intensifikasi pengembangan pengawasan sistem pendistribusian tertutup Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) untuk transportasi darat di Pulau Bangka dan Belitung Provinsi Bangka-Belitung tidak terlaksana karena gagalnya proses seleksi penyedia jasa kegiatan tersebut. Pada tahun ini ditargetkan kegiatan Intensifikasi Pengembangan Pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) untuk transportasi laut dilakukan pada wilayah WDN I Sumatera, wilayah WDN II Jawa Bali, wilayah WDN III.1 Kalimantan, wilayah WDN III.2 Sulawesi, Maluku dan Papua, dan wilayah WDN IV NTB dan NTT, namun tidak selesai dilaksanakan dimana rata-rata pencapaian kegiatan sebesar 27%. 8.

Jumlah pemberian Hak Khusus pada kegiatan usaha Gas Bumi melalui Pipa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang. Selanjutnya dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 19 Tahun 2010, Hak Khusus di bedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu : ·

Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu berdasarkan lelang.

·

Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan DIstribusi tertentu berdasarkan lelang.

·

Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa Dedicated Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.

·

Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Pipa Dedicated Hilir adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa Dedicated Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.

Dalam rangka mencapai terwujudnya pengaturan & pengawasan pengangkutan gas yang optimal, dilakukan pemberian Hak Khusus Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa yang sekaligus menjadi indikator kinerja keberhasilan. Ditargetkan 4 Ruas transmisi dan 7 Pipa dedicated hilir dapat dicapai di tahun 2011 ini, namun pada realisasinya dapat melebihi target sebesar 182%, yaitu dengan realisasi 20 Ruas transmisi dan 15 Pipa dedicated hilir. Adapun rincian pemberian Hak Khusus kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa tahun 2011 adalah sebagai berikut :

188

Ø

PT Pertamina Gas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 242/KD/BPH Migas/Kom/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Pemberian Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui pipa dedicated hilir Ruas pipa Pondok Tengah - Tegal Gede di Kabupaten Bekasi;

Ø

PT Pertiwi Nusantara Resources, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 243/KD/BPH Migas/Kom/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Pemberian Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui pipa dedicated hilir Ruas pipa Kandang Haur Timur - Hot Tap Pipa PT Pertagas KM 37 di Kabupaten Indramayu;

Ø

PT Mitra Energy Buana, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 245/KD/BPH Migas/Kom/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pemberian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui pipa dedicated hilir ruas pipa GMS PT Pertagas PLTG Keramasan - PT Sunan Rubber, KP 0.7 - PT REMCO dan Metering KM 3 PT Pertagas - PT Hok Tong di Palembang; Ø

PT Energasindo Heksa Karya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 249/KD/BPH Migas/Kom/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui pipa dedicated hilir dari Tempino Kecil - Payo Selincah di Jambi;

Ø

PT Energasindo Heksa Karya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 250/KD/BPH Migas/Kom/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari Tempino Kecil - Payo Selincah di Jambi;

Ø

PT PGN (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 260/KD/BPH Migas/Kom/IX/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Pemberian Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui pipa dedicated hilir pada 10 (sepuluh) Wilayah Distribusi antara lain Distribusi Palembang, Distribusi Tangerang – Serang – Cilegon – Anyer, Distribusi Jakarta, Distribusi Bogor, Distribusi Bekasi, Distribusi Karawang - Purwakarta Subang, Distribusi Cirebon, Distribusi Medan - Binjai - Deli Serdang, Distribusi Batam dan Distribusi Pekanbaru.

Ø

PT Mitra Energi Buana, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 266/KT/BPH Migas/Kom/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Pemberian Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui pipa dedcated hilir dari Tie Point LBCV Musi 2 PT Pertamina Gas (Ruas Simpang Y - Pusri pipa diameter 14") sampai dengan PT Aneka Bumi Pratama di Palembang;

Ø

PT Majuko Utama Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 267/KT/BPH Migas/Kom/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari MS PT Pertamina Cilegon, PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin di Cilegon;

Ø

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 268/KT/BPH Migas/Kom/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Wampu - Belawan, Pantai Pakam Timur - Hamparan Perak dan Hamparan Perak - Paya Pasir di Sumatera Utara.

9. Jumlah Badan Usaha yang telah melakukan penetapan pengaturan akses (Access Arrangement) pengangkutan gas bumi melalui pipa. Badan Usaha yang telah mendapatkan Hak Khusus dari BPH Migas mempunyai kewajiban untuk menerapkan “open access” terhadap fasilitas pengangkutan Gas Bumi yang dimilikinya dengan tujuan agar penggunaan fasilitas tersebut menjadi lebih optimal dengan memberikan “spare capacity” fasilitas yang belum dipakai sepenuhnya kepada pihak ketiga. Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau yang dikenal dengan Pengaturan Akses adalah suatu aturan yang memuat tentang hak dan kewajiban transporter dan penggunaan pipa. Dalam Pengaturan Akses tersebut juga menerangkan aturan yang menyangkut mekanisme bagaimana pihak ketiga dapat mengakses fasilitas perpipaan milik transporter dan aturan-aturan lainnya seperti aturan yang berkaitan dengan aspek teknis maupun legal. Mengingat bahwa fasilitas pengangkutan adalah milik Badan Usaha Transporter, maka Pengaturan Akses pada dasarnya dibuat oleh Badan Usaha Transporter, namun demikian agar suatu Pengaturan Akses memiliki jiwa etika bisnis yang wajar, sehat dan transparan, maka BPH Migas berwenang untuk memberikan masukan-masukan terhadap Pengaturan Akses yang dibuat oleh Badan Usaha Transporter. Secara ringkas dinyatakan bahwa Pengaturan Akses adalah aturan yang dibuat oleh Badan Usaha Transporter yang mana dalam mekanisme pembuatannya mengacu kepada petunjuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

189

pelaksanaan pembuatan Pengaturan Akses yang dikeluarkan oleh BPH Migas. Suatu Pengaturan Akses secara legal dapat digunakan apabila Pengaturan Akses tersebut telah disetujui dan ditetapkan oleh BPH Migas. Kegiatan Penetapan Pengaturan Akses kepada Badan Usaha mencapai target 50% yaitu dari 4 Badan Usaha yang ditargetkan telah melakukan penetapan pengaturan akses (Access Arrangement) pengangkutan gas bumi melalui pipa, hanya 2 Badan Usaha yang dapat direalisasikan. Adapun persetujuan terhadap Pengaturan Akses (Access Arrangement) kepada Badan Usaha oleh BPH Migas adalah : ·

PT Transportasi Gas Indonesia untuk Ruas Transmisi Grissik - Batas Negara Singapura berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 261/AA/BPH Migas/Kom/IX/2011 tanggal 7 September 2011.

·

PT PGN (Persero) Tbk, untuk ruas pipa di Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 268/AA/BPH Migas/Kom/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011. Pada saat ini BPH Migas sedang melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan draft Access Arrangement untuk beberapa ruas yang dioperasikan Badan Usaha, antara lain : ·

Access Arrangement untuk Ruas Transmisi Grissik – Duri yang dioperasikan oleh PT Transportasi Gas Indonesia. Status saat ini menunggu penetapan oleh Komite BPH Migas;

·

Access Arrangement untuk Ruas Tempino Kecil – PLN Payo Selincah yang dioperasikan oleh PT Energasindo Heksa Karya. Status saat ini sedang dilakukan pembahasan antara Direktorat Gas Bumi dengan PT Energasindo Heksa Karya;

·

Access Arrangement untuk Ruas Transmisi Kepodang – Tambak Lorok yang dioperasikan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk. Status saat ini menunggu keputusan Pemerintah mengenai status pipa Kepodang - Tambak Lorok yang sebelumnya merupakan dedicated hulu menjadi open access.

10. Jumlah penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan Pengatur (BPH Migas) mempunyai tugas yang meliputi pengaturan, penetapan dan pengawasan Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Dalam menetapkan Tarif, BPH Migas menggunakan prinsip tekno-ekonomi dan mempertimbangkan perhitungan keekonomian dari Badan Usaha, kepentingan pemakai dan konsumen, hal ini agar tidak merugikan dan memberatkan Badan Usaha dan konsumen, maka dalam menetapkan Tarif, Badan Pengatur wajib memperhatikan kepentingan pemilik Gas Bumi, pemilik pipa dan konsumen. Capaian kinerja ini terealisasi 50% dari target yang ditetapkan, yaitu dari 4 Badan Usaha yang ditargetkan hanya 2 yang dapat direalisasikan. Penetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang dapat direalisasikan yaitu : a. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas transmisi Wampu - Belawan, Pantai Pakam Timur - Hamparan Perak dan Hamparan Perak - Paya Pasir di Sumatera Utara kepada PT Perusahaan Gas Negaran (Persero) Tbk, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 270/Tarif/BPH Migas/Kom/ XII/2011 tanggal 27 Desember 2011. b. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas transmisi Tempino Kecil Payo Selincah kepada PT Energasindo Heksa Karya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 264/Tarif/BPH Migas/Kom/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011. 190


Saat ini sedang dilakukan evaluasi penetapan 2 (dua) Tarif Pengangkutan Gas Bumi pada ruas transmisi lainnya, yaitu : a. Ruas pipa transmisi Gas Bumi SSWJ 1 milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, permohonan pengajuan usulan Tarif dalam proses evaluasi dan pembahasan oleh BPH Migas. Terhadap usulan tersebut telah dilakukan verifikasi aset oleh lembaga jasa penilai dan verifikasi volume. b. Ruas pipa transmisi Gas Bumi Grissik - Duri milik PT Transportasi Gas Indonesia. Permohonan pengajuan usulan Tarif telah dievaluasi oleh BPH Migas, namun karena sesuatu hal PT Transportasi Gas Indonesia mencabut permohonan usulan Tarif tersebut. 11. Jumlah penetapan harga gas bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, salah satu tugas Badan Pengatur (BPH Migas) adalah pengaturan, penetapan dan pengawasan mengenai harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. BPH Migas dalam menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat, dengan arti lain bahwa penetapan harga Gas Bumi oleh BPH Migas mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis atas penyediaan Gas Bumi serta sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah. Pada tahun 2011, BPH Migas telah menerbitkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/X/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sebagai revisi/perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 03/P/BPH Migas/I/2005 tanggal 15 Januari 2005. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan jaringan distribusi gas baru untuk skenario pembangunan Kota Gas (gas cluster) melalui mekanisme lelang bagi operator, dimana harga jual gas yang diterapkan wajib mendapatkan persetujuan dari BPH Migas. Revisi atas peraturan ini yaitu dengan menambahkan komponen-komponen biaya pembentuk harga gas dan sumber-sumber investasi baru (baik yang dibangun Badan Usaha maupun Pemerintah) dalam rangka mendorong pengembangan pembangunan infrastruktur baru. Dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 22/P/BPH Migas/X/2011 disebutkan bahwa penetapan dan penerapan harga Gas Bumi oleh BPH Migas digolongkan menjadi beberapa kriteria tertentu berdasarkan pada kegiatan untuk keperluan komersil dan non komersil dengan mengacu kepada volume pemakaian per bulan pelanggan. Tahun ini ditargetkan 6 wilayah yang sudah ditetapkan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, namun yang dapat direalisasikan sebanyak 4 wilayah atau dengan kata lain capaian kinerja mencapai 67%. Wilayah tersebut adalah:

1. Kota Palembang kepada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 20/P/BPH Migas/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga di Wilayah Jaringan Distribusi di Kota Palembang (Cluster Lorok Pakjo dan Cluster Siring Agung). Adapun Harga Jual Gas Bumi yang ditetapkan adalah : -

Rumah Tangga 1 (RT-1) meliputi Rumah Susun, Rumah Sederhana, Rumah Sangat 3 Sederhana dan sejenis ditetapkan sebesar Rp 2.250/m ;

-

Rumah Tangga 2 (RT-2) meliputi Rumah Menengah, Rumah Mewah, Apartemen dan 3 sejenis ditetapkan sebesar Rp 2.710/m .

2. Kota Tarakan kepada Perusda Tarakan, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 23/P/BPH Migas/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Harga Jual Gas


191

Bumi untuk Pelanggan Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi di Kota Tarakan. Harga 3 Jual Gas Bumi yang yang ditetapkan adalah sebesar Rp 2.802/m .

3. Kota Depok kepada PT Jabar Energi, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 24/P/BPH Migas/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Harga Jual Gas Bumi untuk Pelanggan Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi di Kota Depok (Kelurahan Beji 3 dan Kelurahan Beji Timur). Harga Jual Gas Bumi yang ditetapkan adalah sebesar Rp 2.790/m .

4. Kota Bekasi kepada PT Sinergi Patriot Bekasi, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 25/P/BPH Migas/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui pipa PT Sinergi Patriot Bekasi untuk Konsumen Rumah Tangga pada Jaringan Pipa Distribusi di Perumahan Bumi Bekasi Baru, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, 3 Kota Bekasi. Harga Jual Gas Bumi yang ditetapkan adalah sebesar Rp 2.773/m . Permohonan usulan Harga Jual Gas Bumi PT Petrogas Jatim Utama untuk jaringan Gas Bumi di Kota Surabaya dan Sidoarjo yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Migas saat ini masih dalam tahap evaluasi dan pembahasan. Hal ini dikarenakan pengusulan harga oleh Badan Usaha sudah pada akhir tahun dan skema yang diusulkan tidak sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor : 22/P/BPH Migas/X/2011. 12. Jumlah Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Dalam rangka Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Pipa Gas Bumi, BPH Migas melaksanakan kegiatan lelang pembangunan ruas transmisi gas bumi, pada tahun ini 2 Badan Usaha berhasil melaksanakan pembangunan ruas transmisi gas bumi tersebut, atau capaian 100%. BPH Migas pada tahun 2006 telah melaksanakan lelang ruas transmisi Gas Bumi yaitu Gresik Semarang, Cirebon - Semarang dan Bontang - Semarang. Perkembangan rencana proyek pembangunan ruas transmsi Gresik - Semarang yang dilaksanakan oleh PT Pertagas, saat ini sedang dalam proses memperoleh izin dan FEED. Untuk ruas transmisi Bontang (Kalimantan Timur) - Semarang (Jawa Tengah) / Kalija yang dimenangkan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk, BPH Migas telah mengusulkan pembangunan pipa secara bertahap dengan membangun ruas transmisi Kepodang - Tambak Lorok sebagai bagian dari Kalija kepada Menteri ESDM. Namun sampai saat ini masih menunggu Keputusan Menteri ESDM mengenai perubahan status pipa yang semula dedicated hulu menjadi pipa Open Access pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Saat ini PT Bakrie & Brothers Tbk telah menyiapkan Access Arrangement ruas transmisi Kepodang - Tambak Lorok, revisi AMDAL dan FEED. Untuk ruas Cirebon - Semarang masih menunggu kepastian pasokan gas (LNG) melalui Floating Storage Receiving Unit (FSRU) Jawa Tengah dan kepastian penyerapan gas oleh PLN sebagai "anchor buyer". 13. Jumlah Pembangunan Pipa Dedicated Hilir Sebagai upaya peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri, saat ini dibangun 5 (lima) ruas pipa dedicated hilir sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. PT Surya Cipta Internusa untuk ruas pipa dari GRE Pertamina Gas - Kawasan Industri Maspion dan Jaringan Distribusi ke Konsumen di Wilayah Gresik, Jawa Timur sepanjang 15.000 meter;

2. PT Bayu Buana Gemilang untuk ruas pipa dari Tandes - Perak sepanjang 7.139 meter dan ruas pipa dari Waru - Platinum Karangpilang sepajang 6.300 meter;

3. PT Mitra Energy Buana untuk ruas dari Tie Point LBCV Musi 2 PT Pertamina Gas (Ruas Simpang Y - Pusri pipa diameter 14") sampai dengan PT Aneka Bumi Pratama di Palembang;

192


4. PT Inti Daya Latu Prima unuk ruas dari Tie in jalur pipa gas dari MRS Panaran ke MRS IDLP di Simpang Kabil diameter 12 inch sepanjang 800 meter dan dari MRS IDLP ke PT Dale Energy diameter 12 inch sepanjang 800 meter;

5. PT Sadikun Niagamas Raya di Gresik, Jawa Timur. 14. Jumlah Pembangunan Jaringan Pipa Gas Kota Salah satu tugas dan fungsi BPH Migas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Beranjak dari fungsi tersebut, maka sejak tahun 2007 BPH Migas telah melakukan studi kelayakan teknis dan ekonomis pembangunan kota gas di beberapa wilayah yang memiliki potensial sumber pasokan gas bumi, baik berupa lapangan gas maupun wilayah yang dilewati pipa transmisi dan/atau distribusi Gas Bumi. Studi kelayakan teknis dan ekonomis pembangunan kota gas tersebut dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat, khususnya pada sektor rumah tangga. Pembangunan jaringan distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, penyediaan energi bersih, aman dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke LPG guna meminimalkan penggunaan Minyak Bumi. Di sisi Pemerintah, melalui program ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar sehingga mengurangi beban subsidi, penghematan APBN untuk BBM. Pembangunan infrastruktur jaringan Gas Bumi untuk rumah tangga membutuhkan biaya yang besar, di sisi lain keuntungan/margin yang diperoleh kecil sehingga Badan Usaha tidak tertarik membangun. Melihat kondisi demikian, maka Pemerintah melalui dana APBN merealisasikan Pembangunan jaringan Gas Bumi tersebut sebagai stimulus untuk mewujudkan Kota Gas. Pada tahun 2011 ini, jumlah wilayah yang direncanakan akan dibangunan jaringan pipa gas kota adalah 4 wilayah dan seluruhnya dapat direalisasikan yaitu tahun 2011 di Bontang, Sengkang, Sidoarjo (Tahap II) dan Palembang (Tahap II). Adapun wilayah/kota yang telah dilakukan studi pembentukan kota gas antara lain Blora, Tarakan, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Sorong, Lhokseumawe, Jambi, Prabumulih, Semarang, Subang, Bojonegoro, Bangkalan, Tenggarong, Wajo, Pekanbaru, Bandar Lampung, Muara Enim, Cilegon, Lhoksukon, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Metro Lampung, Indramayu dan Luwuk Banggai. Hasil studi kelayakan teknis dan ekonomis pembangunan kota gas tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Migas untuk dilaksanakan Kajian Front End Engineering Design Consctruction (FEED) dan Detail Engineering Desing Constrtuction (DEDC) serta pelaksanaan pembangunannya. Adanya keterbatasan anggaran Pemerintah menyebabkan realisasi pembangunan jaringan gas tidak dapat dilaksanakan secara cepat. Beberapa wilayah/kota telah direalisasikan pembangunan jaringan gas antara lain tahun 2009 di kota Surabaya dan Palembang, tahun 2010 di kota Prabumulih, Bekasi, Depok, Sidoarjo dan Tarakan. 15. Jumlah Volume Gas Bumi yang diniagakan Melalui Pipa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dinyatakan bahwa pembiayaan operasional Badan Pengatur (BPH Migas) bersumber dari Iuran Badan Usaha yang diaturnya. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dinyatakan bahwa Badan Usaha yang wajib membayar Iuran adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, yaitu:


193

-

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (transporter) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang telah memiliki Hak Khusus dari BPH Migas.

-

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga dengan Fasilitas (trader yang memiliki fasilitas) yang telah memiliki Hak Khusus dari BPH Migas.

Besaran Iuran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada perkalian jumlah volume Gas Bumi yang diangkut melalui pipa per tahun dengan persentase dari tarif pengangkutan Gas Bumi per seribu standard kaki kubik sebagai berikut :

Tabel 5.75 Besaran Persentase Tarif Pengangkutan Gas Bumi terhadap volume Gas Bumi yang diangkut Volume Gas Bumi Yang Diangkut Melalui Pipa

Besaran Persentase Dari Tarif Pengangkutan Gas Bumi Per Seribu Standard Kaki Kubik

Sampai dengan 100 (seratus) Miliar Standard Kaki Kubik per tahun

3 % (tiga per seratus)

Di atas 100 (seratus) Miliar Standard Kaki Kubik per tahun

2 % (dua per seratus)

Kemudian besaran Iuran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) didasarkan pada perkalian jumlah volume Gas Bumi yang dijual per tahun dengan 3 0/00 (tiga per seribu) dari harga jual Gas Bumi per seribu standard kaki kubik.

Tabel 5.76 Realisasi Volume Gas Bumi Yang Niagakan Setiap Badan Usaha BADAN USAHA NIAGA PT. PGN (Persero) Tbk

136,348,360.55

PT. Bayu Buana Gemilang

7,315,724.84

PT. Banten Inti Gasindo

1,270,047.73

PT. Energasindo Heksa Karya

8,028,237.19

PT. Odira Energy Persada

5,085,311.91

PT. Sadikun Niagamas Raya

1,316,172.05

PT. Mitra Energi Buana

668,046.28

PT. Krakatau Daya Listrik

520,837.10

PT. Pelangi Cakrawala Losarang

756,217.81

PT. Pertiwi Nusantara Resources

154,691.34

Total

194

VOLUME PENJUALAN (MMBTU)

161,463,646.81


Dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006, Badan Usaha wajib menyampaikan kepada BPH Migas rencana volume dan laporan realisasi volume Gas Bumi yang diangkut melalui pipa setiap triwulan. Pada tahun 2011, realisasi volume Gas Bumi yang diniagakan Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa sampai dengan Triwulan III Tahun 2011 sebesar 161.463.646,81 MMBTU dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel di atas.

Grafik 5.38. Realisasi Volume Penjualan Gas Bumi Melalui Pipa

16. Jumlah Volume Gas Bumi yang diangkut Melalui Pipa Pada tahun 2011 pada triwulan III, realisasi volume pengangkutan sebesar 1.021.704.119,57 MSCF. Angka ini naik 1,37% dari volume pengangkutan sebelumnya pada triwulan yang sama yaitu sebesar 1.007.844.002 MMSCF. Rincian volume pengangkutan Gas Bumi melalui pipa setiap badan usaha adalah :

Tabel 5.59 Realisasi volume pengangkutan Gas Bumi melalui pipa Setiap Badan Usaha BADAN USAHA PENGANGKUTAN

VOLUME PENGANGKUTAN (MSCF)

- PT Pertamina Gas (Pertagas)

793.405.608,12

- PT Transportasi Gas Indonesia

219.802.136,10

- PT PGN (Persero) Tbk Total

8.496.375,36 1.021.704.119,57

17. Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPH Migas adalah penarikan iuran dari Badan Usaha, iuran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun anggaran 2011 ini realisasi penerimaan iuran dari Badan Usaha melampui target dengan capaian sebesar180%, yaitu dari target sebesar Rp 463 miliar dan realisasi sebesar Rp. 783 miliar.


195

Gra fi k R encana VS R ea lisas i Iu ra n Bada n Us aha Ta hu n 20 06 s .d 20 12 D alam Mi lyar R upi ah 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 Re nc a na 30 0

R e a l is a s i

20 0 10 0 0 TH . 2006

T H. 2007

T H. 2 0 0 8

TH . 2 0 0 9

T H . 2 01 0

TH .2011

T H .2 0 1 2 *

* ) P e rk ir a a n Pe n e rima a n I u ra n BP H Mig a s ta h u n 2 0 1 2

Grafik 5.39. Rencana dan Realisasi Penerimaan Iuran Badan Usaha

Sasaran 2

Grafik 5.40. Rencana dan Realisasi Penerimaan Iuran Badan Usaha tahun 2006 - 2012.

: Pengungkapan Potensi Geologi Indonesia Untuk Kesejahteraan dan Perlindungan Masyarakat.


Tabel 5.78 Indikator Kinerja Sasaran 2 Penunjang

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Peta

905

996

110%

Lokasi

4

3

75%

Titik Bor

255

255

90%

1.

Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan digunakan

2.

Jumlah lokasi penelitian/pemetaan cekungan sedimen

3.

Jumlah sumur bor daerah sulit air

4.

Rekomendasi Teknis Penataan Ruang berbasis Geologi

Rekomendasi

100

95

95%

5.

Jumlah usulan rekomendasi WKP, WUP, dan WPN Rekomendasi

68

71

104%

6.

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya geologi (panas bumi, batubara, CBM, Gambut, Bitumen padat, dan mineral)

Wilayah

75

71

95%

7.

Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi

Rekomendasi

109

296

272%

8.

Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunung Api

GA dipantau melalui pos PGA GA dipantau melalui 10 regional center

68

68

100%

37

37

100%

Kawan

2

2

9.

196

Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50.000

100%


10.

Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infrastruktur

Lokasi

13

13

100%

11.

Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000

Lokasi

7

7

100%

12.

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100.000

Lokasi

13

13

100%

13.

Jumlah layanan informasi publik melalui Museum Kegeologian

Pengunjung

500.000

441.344

88%

14.

Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan bencana Laporan / Peta gunung api, peta geologi gunung api, peta zona kerentananan gerakan tanah, peta mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, peta KRB tsunami dan peta risiko gempabumi/tsunami, gerakan tanah dan gunungapi .

59

59

100%

15.

Tersedianya informasi peringatan dini bencana gunungapi dan bencana geologi lainnya

Laporan dan informasi peringatan dini

27

60

222%

16.

Jumlah informasi Penelitian Dan Mitigasi Bencana Gunungapi, Gempabumi, Tsunami, Gerakan Tanah

Laporan

39

41

105%

17.

Jumlah sosialisasi, publikasi, pameran, pelatihan kebencanaan dan penyusunan rencana kontinjensi

Dokumen

11

11

100%

18.

Tersusunnya Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api dan Pedoman Mitigasi Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami

Dokumen

9

9

100%

19.

Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan dan digunakan

line km

100.000

49.000

49%

20.

Jumlah kegiatan pengembangan museum geologi sebagai geo-edukasi dan destinasi geo-wisata

Kegiatan / Terbitan

16

17

106%

1. Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan digunakan Pada tahun 2011 ini, Kementerian ESDM mentargetkan sebanyak 905 lembar peta geologi yang akan dihasilkan dan digunakan, namun pada realisasinya kinerja ini dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 996 atau capaian kinerja mencapai 110%. Rincian peta-peta tersebut adalah sebagai berikut : a. Kegiatan penelitian yang dilakukan di Pulau Kalimantan berhasil menghasilkan sebanyak 747 lembar peta dari 740 lembar peta yang ditargetkan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini berbasis interpretasi penginderaan jauh(remote sensing) dengan skala 1:50.000. Di bawah ini adalah lokasi penelitian pemetaan geologi berbasis penginderaan jauh dan hasil kegiatan interpretasi secara keseluruhan di lokasi penelitian Pulau Kalimantan.


197

Gambar 5.61. Lok asi Penelit ia n Pem etaan Geologi B erbasis P enginderaan Jauh Tahun 2011

Gambar 5.62. H asil Interpretasi Pemetaan Geologi B er basis Penginderaan Jauh

Kegiatan Penelitian dan mitigasi bencana gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah menghasilkan 41 peta. b. Peta terbit KRB, peta Zona Resiko dan peta tematik lainnya seperti jalur pengungsian dan sebagainya sebanyak 19 peta. c.

Kegiatan pemetaan kawasan rawan bencana gunung api, peta geologi gunung api, peta zona kerentananan gerakan tanah, peta mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, peta KRB tsunami dan peta risiko gempabumi/tsunami, gerakan tanah dan gunungapi menghasilkan 59 peta.

d. Kegiatan Pemetaan kawasan kars yang dipetakan pada skala 1:50.000 menghasilkan 2 peta. e. Kegiatan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur menghasilkan 13 peta. f.

Kegiatan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000 menghasilkan 7 peta.

g. Pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100.000 menghasilkan 13 peta. h. Pemetaan Penataan Ruang berbasis geologi menghasilkan 95 peta.

2. Jumlah lokasi penelitian/pemetaan cekungan sedimen Jumlah lokasi penelitiaan/pemetaan cekungan sedimen yang meliputi kegiatan stratigrafi, sedimentologi, struktur geologi, gaya berat, magnet, dan analisa secara laboratorium dan geofisika ditargetkan pada tahun 2011 ini adalah sebanyak 4 lokasi cekungan sedimen, namun yang dapat direalisasikan adalah 3 lokasi wilayah cekungan di Pulau Sulawesi yaitu : 1. Cekungan Kendari- Muna-Buton, Sulawesi Tenggara Dilihat dari aspek sistem petroleumnya, di daerah penelitian sangat sulit mencari jenis batuan Tersier yang bertindak sebagia batuan induk, karena hampir semuanya tersusun oleh batugamping, batu napal, maupun konglomerat yang tidak mungkin sebagai penghasil minyak.

198


Gambar 5.63. Lok asi P enelit ia n Cek ungan K endari- Muna- Button, Sulawesi Tenggara

2. Cekungan Luwuk-Banggai, Sulawesi Tengah Dari pola-pola kontur anomaly magnet regional, dibagian barat daerah penelitian secara regional mengindikasikan adanya pola struktur sesar yang berarah barat laut – tenggara. Sedangkan dibagian Selatan nilai anomaly magnet relatif tidak berubah, yaitu berkisar -200 nT dan makin ke Utara nilai anomaly magnet relatif semakin naik dengan nilai bervariasi. Perubahan nilai magnetik dari selatan keutara tersebut, dapat mengindikasikan bahwa struktur sesar secara regional relatif berarah Barat-Timur.

Gambar 5.64. Lok asi Penelit ia n Cek ungan L uwuk -Banggai, Sulawes i Tengah

3. Cekungan Wokam, Kep. Aru, Maluku Secara administratif Kepulauan Wokam termasuk pada Kabupaten Kepulauan Aru. Dari hasil penelitian gaya berat, batas cekungan Wokam diduga berada di bagian tengah peta Kep. Aru (P. Wokam) yang dibatasi nilai kontur anomali antara +100 s/d +200 nT membentuk pola cekungan dan kemungkinan cekungan sedimen lebih berkembang kearah utara. Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

199

geomorfologi yang terdiri dari, perbukitan rendah bertopografi karst, dataran dengan karst lorong di beberapa tempat dan rawa.

Gambar 5. 65. Lok asi Penelit ia n C ek ungan W ok am, K ep Ar u Maluk u

3. Rekomendasi Teknis Penataan Ruang berbasis Geologi Kegiatan penyelidikan geologi lingkungan wilayah perkotaan, regional, pesisir dan pulau-pulau kecil, pertambangan, kawasan karst, kawasan cagar alam geologi dan untuk seluruh hasil penyelidikan tersebut adalah berupa rekomendasi kesesuaian peruntukan lahan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada Tahun anggaran 2011 ini sebanyak 100 rekomendasi ditargetkan dalam penataan ruang berbasis geologi, pada realisasinya, 5 kegiatan Penataan Ruang belum dapat direalisasikan dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia di PAG untuk mengerjakan kegiatan ini. Kegiatan tersebut ialah penataan ruang untuk kawasan rawan tsunami, pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, penyelidikan potensi air tanah dan konfigurasi akuifer dan pemetaan kawasan rawan bencana gunung api di Pulau Lombok.Sementara untuk kegiatan inventarisasi geologi lingkungan pascabencana geologi untuk evaluasi penataan ruang tidak dilakukan karena pada tahun anggaran 2011 tidak terjadi bencana geologi.

4. Jumlah usulan rekomendasi WKP, WUP, dan WPN Usulan rekomendasi WKP, WUP, dan WPN yang ditargetkan pada tahun 2011 ini adalah sebanyak 68 rekomendasi dan terealisasi sebanyak 71 rekomendasi, atau capaian kinerja ini sebesar 104%. Rincian rekomendasi yang terealisasi adalah sebagai berikut :

a.

Usulan rekomendasi WKP panas bumi

No. 1. 2. 3. 4. 5.

200

Nama WKP Arjuno Welirang Candi Umbul - Telomoyo Bora Pulu Gunung Lawu Kepahiang

Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah Sulawesi Tengah Jawa Tengah dan Jawa Timur Bengkulu

Potensi (MWe) 200 92 123 195 180


G ambar 5. 66. Pet a Usula n W KP P anas B um i Tahun 2011

b.

Usulan rekomendasi WUP dan 1 usulan rekomendasi WPN mineral logam No 1 2

Pulau

WUP 10 2

WPN -

Sumatera Jawa

3

Nusa Tenggara

3

-

4 5 6

Sulawesi Maluku Papua

9 3 3 30

1 1

Total c.

Usulan rekomendasi WUP dan 1 usulan rekomendasi WPN batubara No

Pulau

WUP

WPN

1

Sumatera

10

-

2

Kalimantan

13

1

3

Papua

7

-

30

1

Total

d. Usulan rekomendasi WKP CBM. No

Usulan WK CBM

Wilayah/ Propinsi

1

Muara Tebo

Jambi

2

Kota Tengah

Jambi dan Sumatera Selatan

3

Tanjung - Tabalong

Kalimantan Selatan

4

Tamiang Layang, Barito Timur

Kalimantan Selatan


201

5. Jumlah

wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya geologi (panas bumi, batubara, CBM, Gambut, Bitumen padat, dan mineral)

Kegiatan Pengungkapan potensi sumber daya geologi menghasilkan wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya geologi (Panas Bumi, Batubara, CBM, Gambut, Bitumen Padat, dan Migas), pada tahun ini dari target sebanyak 75 wilayah kepropekan, tercapai 92% atau sebanyak 69 wilayah keprospekan, yaitu : a. 22 wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya panas bumi, yang mencakup penambahan 3 rekomendasi daerah keprospekan baru sumber daya panas bumi; rekomendasi peningkatan status sumber daya yang terdapat 7 wilayah/daerah panas bumi, mengalami peningkatan status sumber daya hipotetik menjadi cadangan terduga yaitu pada daerah yang dilakukan survei terpadu geologi, geokimia dan geofisika panas bumi; peningkatan kualitas data aliran panas pada 3 rekomendasi wilayah keprospekan panas bumi, peningkatan kualitas data bawah permukaan pada 7 rekomendasi wilayah keprospekan, potensi sumber daya panas bumi sesuai hasil survei magnetotellurik, dan rekomendasi peningkatan kualitas data pada 2 wilayah keprospekan panas bumi dengan survei landaian suhu panas bumi. Pada kegiatan survei pendahuluan geologi dan geokimia panas bumi menghasilkan: rekomendasi penambahan daerah keprospekan baru potensi panas bumisebanyak 9 daerah prospek pada 3 wilayah keprospekan, yaitu: di wilayah Kalimantan Timur sebanyak 4 lokasi (Sebakis, Sajau, Semolon, dan Mengkausar), Pulau Wetar-Maluku sebanyak 4 lokasi (Warmong, Esulit, Lurang, dan Karbubu), dan Sulawesi Tengah sebanyak 1 lokasi (Ranang-Kasimbar). Ada penambahan sumber daya spekulatif sebesar 115 MWe yang berasal dari lokasi-lokasi di atas, kecuali untuk daerah Ranang-Kasimbar yang langsung dilakukan survei terpadu pada tahun 2011 ini, memberikan potensi sebesar 10 MWe pada kelas cadangan terduga.

Gambar 5.67. P eta Lokasi Penem uan Terbaru Panas Bum i Hasil Surve i Pendahuluan 2011

Dengan demikian terdapat peningkatan status potensi panas bumi hasil dari survei terpadu di atas, yaitu sebesar 180 MWe pada kelas Cadangan Terduga dan 227 MWe pada kelas Sumber Daya Hipotetis. Perbandingan penambahan daerah prospek baru peningkatan status potensi panas bumi dan Perbandingan Status Tahapan Penyelidikan Potensi Panas Bumi 2008- 2011 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini ini: 202


G rafik 5. 41. P erbandingan Jenis Kegiatan dan Stat us Tahapan P enye lid ik an

b. 15 wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber energy fosil Rekomendasi keprospekan potensi sumber energi fosil Tahun 2011 terdiri dari 9 buah rekomendasi wilayah keprospekan (terdiri dari 6 rekomendasi wilayah hasil Penyelidikan pendahuluan, 2 rekomendasi wilayah penyelidikan batubara bersistem dan 1 rekomendasi wilayah kegiatan pengeboran) dan 6 buah rekomendasi keprospekan potensi sumber daya gambut, Bitumen Padat dan Migas (terdiri dari: 1 rekomendasi wilayah keprospekan sumber daya gambut; dan 5 rekomendasi wilayah keprospekan, potensi dan status sumber daya bitumen padat). c.

22 wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya mineral Kegiatan inventarisasi, prospeksi dan eksplorasi mineral dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : mineral logam dan mineral non logam. Mineral logam. Tahun 2011 inventarisasi, prospeksi dan eksplorasi mineral logam terlaksana sebanyak 12 lokasi atau (92,3%) dari target 13 wilayah keprospekan, dengan keluaran/output 12 rekomendasi wilayah keprospekan mineral logam, yang terdiri dari kegiatan: Eksplorasi Umum Logam Jarang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara; Eksplorasi Umum Endapan Timah di Daerah Bangka Utara, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka, Bangka Belitung; Survey Geokimia Logam di Provinsi Sumatera Barat; Prospeksi Pasir Besi di Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Prospeksi Mineral Logam di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; Prospeksi Endapan Mangan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat; Prospeksi Logam Emas di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara; Prospeksi Logam Emas di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; Inventarisasi Mineral Logam di Kabupaten Jayapura, Papua, Inventarisasi Mineral Logam di Kabupaten Kepulauan SITARO, Sulawesi Utara. Mineral non logam. Tahun 2011 inventarisasi, prospeksi dan eksplorasi mineral non logam terlaksana sebanyak 8 lokasi atau 100%, dari target 8 wilayah keprospekan, dengan keluaran 8 rekomendasi wilayah keprospekan mineral non logam pada kegiatan: Eksplorasi Umum Endapan Dolomit di Kabupaten Karo, Sumatera Utara; Prospeksi Bahan Baku Semen di Kabupaten Kaimana, Papua Barat; Prospeksi Endapan Fosfat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur Inventarisasi Mineral Non Logam di Kabupaten Siak, Riau; Inventarisasi Mineral Non Logam di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Sufiori, Papua. Inventarisasi Mineral Non Logam di Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat, Aceh; Penelitian Batuan Ultrabasa untuk bahan baku pupuk di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara; Penelitian Agromineral di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

d. 8 wilayah keprospekan, pemanfatan potensi, jenis bahan galian lain/mineral ikutan dan nilai tambah keekonomian sumber daya geologi dan 2 wilayah/daerah zona bahaya dan sebaran unsur-unsur Kegiatan Penelitian dan Penyelidikan Konservasi Sumber Daya Geologi tahun 2011 terlaksana sebanyak 10 wilayah dengan keluaran 8 wilayah keprospekan, optimasi pemanfatan potensi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

203

nilai tambah keekonomiansumber daya geologi dan 2 wilayah/daerah zona bahaya dan sebaran unsur-unsur yang berbahaya bagi kesehatan lingkungan masyarakat Penelitian dan Penyelidikan Konservasi Sumber Daya Geologi tahun 2011 dilakukan di daerah Nabire-Papua; Konawe-Sulawesi Tenggara, Minahasa Utara-Sulawesi Utara; Polewali MandarSulawesi Barat; Halmahera selatan-Maluku Utara; Kapuas-Kalimantan Tengah; Lingga-Kep. Riau; Garut-Jawa Barat. Penelitian konservasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pemanfaatan secara optimal atas potensi sumber daya geologi, bahan galian mineral dan batubara termasuk bahan galian lain dan mineral ikutan di wilayah usaha pertambangan, daerah bekas tambang, PETI, Pertambangan Skala Kecil, Daerah Mud Vulkano dan mineral ikutan pada daerah panas bumi.

6. Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi Mulai Tahun 2011 ini, Kementerian ESDM melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi memberikan rekomendasi teknis kepada pemerintah daerah berkaitan perubahan aktivitas gunung api, kejadian gempa bumi dan gerakan tanah. Informasi perubahan status dan tingkat aktivitas serta rekomendasi teknis antisipasi bencana gunung api disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait lainnya. Himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan juga diberikan kepada Pemerintah Daerah yang wilayahnya memiliki gunung api dan ramai dikunjungi wisatawan maupun pendaki terutama pada peringatan Kemerdekaan RI, Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan hal tersebut diatas, jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi dijadikan salah satu indikator keberhasilan penunjang yang tidak kalah penting. Dari target sebanyak 109 rekomendasi yang ditetapkan, dapat direalisasikan sebanyak 296 rekomendasi, atau capaian kinerja melebihi dari target yaitu sebesar 271%. Uraian capaian indikator kinerja yang melampaui target tersebut yaitu : kegiatan tanggap darurat bencana gempabumi, tsunami, gerakan tanah dan gunung api, penyelidikan pasca gerakan tanah serta kegiatan pemberian tanggapan dan rekomendasi teknis kejadian gerakan tanah (82 gerakan tanah) dan tanggapan gempa bumi dengan skala lebih dari 5 SR (114 gempa bumi) serta rekomendasi teknis ketika gunung api mengalami peningkatan status (21 gunung api) sehingga harus ditanggapi dan diberikan rekomendasi teknis walaupun tidak menimbulkan korban jiwa tetapi hal ini dilaksanakan untuk meredam kepanikan masyarakat. Kejadian gerakan tanah pada tahun 2011 tidak sebanyak kejadian gerakan tanah pada tahun 2010 hal ini disebabkan karena curah hujan pada tahun 2011 mengalami penurunan, demikian juga kejadian gempa bumi dan letusan gunung api pada tahun 2011 dampaknya tidak separah kejadian gempa bumi dan letusan gunung api tahun 2010.

Tabel 5.79 Status Kegiatan Gunung Api Tahun 2011 No.

204

Nama Gunungapi

Status

Sejak

1

G. Lokon

Siaga

24 Juli 2011

2

G. Karangetang

Siaga

08 Agustus 2011

3

G. Papandayan

Siaga

13 Agustus 2011

4

G. Anak Krakatau

Siaga

30 September 2011

5

G. Gamalama

Siaga

04 Desember 2011

6

G. Ijen

Siaga

18 Desember 2011

7

G. Gamkonora

Waspada

03 Mei 2011

8

G. Dieng

Waspada

10 Juni 2011

9

G. Bromo

Waspada

13 Juni 2011


No.

Nama Gunungapi

Status

Sejak

10

G. Marapi

Waspada

03 Agustus 2011

11

G. Lewotobi Perempuan

Waspada

31 Agustus 2011

12

G. Soputan

Waspada

08 September 2011

13

G. Ibu

Waspada

08 September 2011

14

G. Lewotobi Laki-Laki

Waspada

22 September 2011

15

G. Tambora

Waspada

09 Oktober 2011

16

G. Anak Ranakah

Waspada

22 Oktober 2011

17

G. Sundoro

Waspada

05 Desember 2011

18

G. Sinabung

Waspada

07 Oktober 2010

19

G. Kerinci

Waspada

09 September 2010

20

G. Talang

Waspada

17 April 2010

21

G. Sangeang Api

Waspada

04 Juni 2009

22

G. Semeru

Waspada

16 Juli 2009

23

G. Dukono

Waspada

13 Juni 2008

Grafik 5.42. K ejadian Gerak an Tanah Pada Tahun 2011

7. Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunung Api Kegiatan di bidang kegeologian yang tidak kalah penting adalah pemantauan kegiatan gunung api yang dipantau melalui Pos PGA dan dipantau melalui 10 regional center, pada tahun ini dari target sebanyak 68 gunung api aktif yang akan dipantau melalui Pos PGA, seluruhnya dapat direalisasikan, atau capai kinerja sebesar 100 %. Demikian pula gunung api yang dipantau melalui Regional Center (10 Regional Center) sebanyak 37 gunung api terealisasi 100%. Seluruh data kegempaan tersebut ditransmisikan ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung melalui VSAT, khusus untuk Gunung Api Anak Krakatau data kegempaan ditransfer melalui VSAT tanpa melalui Regional Center. Transmisi data deformasi (tilt dan GPS) dari beberapa gunung api ke PVMBG melalui sistem SMS dan VSAT. Data tilt yang terpantau melalui sistem SMS meliputi Gunung Api Talang, Gunung Api Merapi, Gunung Api Kelud,Gunung Api Batur, dan Gunung Api Anak Krakatau. Sedangkan data GPS Gunung Api Lokon terkirim melalui sistem VSAT. Transmisi data gas dari Gunung Api Dieng dan Gunung Api Merapi dilakukan melalui sistem SMS.


205

Tabel 5.62 Gunung Api Yang Dapat Dipantau Langsung Dari Kantor PVMBG Melalui Sistem VSAT No. 1

Regional Center Tomohon

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Semeru Batur Guntur Bukiitinggi Iya, Ende Inerie, Bajawa Lewotolo Ternate Egon, Maumere

Gunung Api yang terpantau G. Karangetang, G. Ruang, G. Tangkoko, G. Lokon, G. Mahawu, G. Soputan, G.Awu. G. Semeru, G. Bromo, dan G. Lamongan G. Batur dan G. Agung G. Guntur, G. Galunggung, G. Papandayan, dan G. Ciremai G. Tandikat, G. Marapi dan G. Talang G. Iya, G. Rokatenda, G. Kelimutu G. Inerie, G. Inelika, G. Ebulobo G. Lewotolo, G. Ileboleng, G. Sirung, G. Iliwerung G. Gamalama, G. Kie Besi, G. Dukono, G. Gamkonora, G. Ibu G. Egon, G. Lewotobi, G. Lereboleng

Gambar 5.68. Transm isi D at a Akt ivitas Gunung Ap i Mela lui Regio nal Center

8. Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50.000 Kawasan karst yang berhasil dipetakan pada skala 1 : 50.000 adalah sebanyak 2 kawasan, hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2011 ini.

9. Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infrastruktur. Pada tahun 2011 telah berhasil dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infrastruktur sebanyak 13 lokasi, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dengan kata lain capaian kinerja adalah 100%.

10. Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000 Kementerian ESDM melalui Badan Geologi pada tahun anggaran 2011 telah melaksanakan kegiatan Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan sebanyak 7 lokasi, berikut adalah rincian lokasi kegiatan: 206


1. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. 2. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan PertambanganPohuwatu, Provinsi Gorontalo. 3. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan PertambanganKapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. 6. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 7. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

11. Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100.000 Pada tahun anggaran 2011 ini juga telah dilaksanakan pemetaan geologi lingkungan tata ruang skala 1 : 100.000 sebanyak 13 lokasi, yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu: a. Kegiatan inventarisasi geologi lingkungan tata ruang di 6 lokasi yaitu: Wilayah Sumatera; Kalimantan; Sulawesi; Bali dan Nusa Tenggara; Maluku dan Papua; Jawa. b. Kegiatan Spatial Planning on Lombok Island-Cooperation with Georisk di Pulau Lombok bekerjasama dengan Georisk sebanyak 4 lokasi yaitu : Makrozonasi dan Mikrozonasi Bencana Gempa Bumi, Mataram, Nusa Tenggara Barat; Inventarsi Sumber Daya Mineral, Lombok Barat; Pemetaan Geologi Teknik, Nusa Tenggara Barat; dan Penataan Ruang Berbasis Geologi, Lombok Timur. c. Kegiatan Penataan Ruang Pascabencana Geologi yaitu berupa Kajian Geologi Lingkungan terhadap Banjir di Bandung Selatan. d. Kegiatan Monitoring Geologi Lingkungan sebanyak 2 lokasi untuk Monitoring Perubahan Fungsi Ruang Akibat Kerusakan Lingkungan Geologi, Lumpur Sidoarjo di Jawa Timur.

12. Jumlah layanan informasi publik melalui Museum Kegeologian Sebagai salah satu kinerja pelayanan kepada masyarakat, indikator yang digunakan adalah mengukur seberapa banyak masyarakat yang mengunjungi museum geologi yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun ini jumlah pengunjung melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu dari target sebanyak 425.000 pengunjung, terealisasi sebanyak 441.344 pengunjung atau capaian kinerja sebesar 103,8%. Hal ini karena adanya penambahan jumlah koleksi museum geologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat mengenai informasi kegeologian, informasi tersebut tidak hanya diperlukan oleh instansi yang berhubungan dengan bidang kegeologian tetapi juga menarik bagi kalangan masyarakat.


207

Grafik 5.43. Jum lah Pengunj ung Muse um Kegeologia n

13. Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan bencana gunung api, peta geologi gunung api, peta zona kerentananan gerakan tanah, peta mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, peta KRB tsunami dan peta risiko gempabumi/tsunami, gerakan tanah dan gunungapi Kondisi geologi Indonesia dengan faktor-faktor geologi, klimatologi yang sangat dominan menjadikan beberapa wilayah Indonesia rawan akan bencana alam gunungapi, gerakan tanah dan gempabumi dan tsunami. Saat ini bencana tersebut belum dapat diprediksi kapan dan dimana terjadinya, tetapi dengan melakukan pemetaan kawasan rawan bencana dapat dilakukakan identifikasi di daerah yang berpotensi terjadi bencana jika terjadi letusan gunungapi, gempabumi/tsunami dan gerakan tanah. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian ESDM melaksanakan Kegiatan pemetaan kawasan rawan bencana gunung api, peta geologi gunung api, peta zona kerentananan gerakan tanah, peta mikrozonasi, peta krb gempa bumi, peta krb tsunami dan peta risiko gempabumi/tsunami, gerakan tanah dan gunung api yang pada tahun 2011 menghasilkan peta kawasan rawan bencana dan pemetaan/analisis risiko gunungapi dan bencana geologi lainnya sebanyak 59 lembar peta, dengan demikian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi sebesar 100 %. Adapun peta-peta tersebut digunakan sebagai peta dasar dalam analisis risiko bencana dan digunakannya peta-peta tersebut ke dalam penataan ruang dan wilayah atau evaluasi tata ruang dan wilayah berbasis bencana geologi.

Grafik 5.45. Kejadian Gerakan Tanah peningkatan status gunungapi di Indonesia Tahun 2011

Pemetaan/analisis risiko sangat diperlukan untuk mengetahui risiko dan kerugian yang mungkin terjadi jika terjadi bencana geologi baik gunungapi, gempabumi/tsunami maupun gerakan tanah. Dengan analisis risiko tersebut dapat disiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan baik melalui penanggulangan struktural maupun peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana gerakat dalam menghadapi bencana geologi. 208


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana harus menjadi perhatian yang sangat penting, kemudian pada pasal 40 ayat 3 disebutkan Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. Hal ini juga didukung dengan adanya serta UU No. 26 TH 2007 tentang penataan ruang. Rencana Aksi Nasional Tahun 2006 yang diluncurkan oleh BAPPENAS tentang Pengurangan Risiko Bencana.

14. Tersedianya informasi peringatan dini bencana gunungapi dan bencana geologi lainnya Informasi peringatan dini gunungapi dilakukan melalui analisis aktivitas gunungapi dan perubahan status dari normal-waspada-siaga-awas serta perubahan tingkatan status gunungapi, ini dilakukan untuk memberi informasi atau peringatan sedini mungkin tentang aktivitas gunungapi. Realisasi capaian kinerja kegiatan ini melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 222%. Semula target yang ditetapkan adalah 27 informasi, dan yang terealisasi adalah 60 informasi. Terlampauinya target kegiatan ini karena semula kegiatan peringatan dini gunungapi yang direncanakan adalah di 10 lokasi, namun ditahun berjalan terjadi perubahan status dari gunung api di Indonesia, sebanyak 21 gunung api menunjukkan perubahan aktivitas. Di samping itu, juga ada penambahan kegiatan berupa peringatan dini potensi terjadi gerakan tanah di seluruh provinsi di Indonesia pada setiap bulan. Jika dilihat akurasi kegiatan, maka akurasi dari pembuatan peta peringatan dini perlu di tingkatkan karena lokasi gerakan tanah masih terjadi pada peta prakiraan terjadi gerakan tanah di zona menengah (19 kejadian atau 23 %) dan zona potensi gerakan tanah rendah (2 kejadian atau 3 %).

G ambar 5. 69. Sistem P emant auan Gunung Ap i di I ndo nes ia Mela lui Regiona l Cent er


209

15. Jumlah informasi Penelitian Dan Mitigasi Bencana Gunungapi, Gempabumi, Tsunami, Gerakan Tanah. Capaian kinerja kegiatan penelitian dan mitigasi bencana gunungapi, gempabumi/tsunami dan gerakan tanah ini pada tahun 2011 melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 39 informasi, terealisasi sebanyak 41 informasi atau tercapai 105%. Realisasi melebihi target karena adanya kegiatan tambahan berupa penyelidikan gas/lumpur di Danau Ranau (Sumatera Selatan) dan Bitung (Sulawesi Utara), dimana saat itu muncul gas yang membuat masyarakat panik sehingga perlu dilakukan penyelidikan. Informasi yang dihasilkan dari kegiatan Penelitian Dan Mitigasi Bencana Gunungapi, Gempabumi, Tsunami, Gerakan Tanah, antara lain : a. Informasi geofisika gunungapi di G. Inelika (NTT), G. Gede (Jawa Barat), G. Sundoro Sumbing (Jawa Tengah), G. Mahawu (Sulawesi Utara), dan G. Soputan (Sulawesi Utara); b. Informasi deformasi gunungapi di G. Lewotobi (NTT), G. Kelimutu (NTT), G. Papandayan (Jawa Barat), dan G. Awu (Sulawesi Utara); c.

Informasi Geokimia Gunungapi di G. Guntur (Jawa Barat), G. Salak (Jawa Barat), G. Kelimutu (NTT), dan G. Sirung (NTT);

d. Informasi gunungapi di Sinabung (Sumatera Utara), G. Lokon (Sulawesi Utara), dan G. Semeru (Jawa Timur), Penelitian Kaldera G. Batur, Penelitian Tephra Gunung Sinabung; e. Informasi semburan lumpur/gas dilaksanakan di Sidoarjo (Jawa Timur), danau Ranau (Sumatera Selatan) dan Bitung (Sulawesi Utara); Pemodelan bahaya tsunami lampung dan cilacap, pemodelan bahaya lahar di G. Bromo, G. Merapi dan G. Karangetang, Evaluasi modeling abu Gunung Gede dan G. Cermei; f.

Informasi Bencana Gempabumi di Sungai Penuh, Tarutung dan Gorontalo;

g. Informasi Tsunamigenik di Pantai Barat Sumut, Teluk Bima dan Seram; h. Informasi Kestabilan Lereng dan Penyelidikan Banjir Bandang/Debris Flow di Nagreg, Krui – Liwa, Manggarai, NTT dan Palu-Donggala; i.

Informasi gerakan tanah di Sumedang dan Karanganyar;

j.

Informasi gerakan tanah di Cipanas dan Cipularang. Kegiatan penelitian dan mitigasi tersebut bertujuan untuk memperlengkap database kebencanaan geologi serta berguna dalam pengambilan keputusan meningkatkan aktivitas status gunung api.

16. Jumlah sosialisasi, publikasi, pameran, pelatihan kebencanaan dan penyusunan rencana kontinjensi Capaian kinerja kegiatan sosialisasi, publikasi, pameran, pelatihan kebencanaan dan penyusunan rencana kontinjensi pada tahun 2011 ini sesuai dengan target 100%. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan penanggulangan bencana geologi di Bangli (Bali), Guci (Jawa Tengah), Probolinggo (Jawa Timur) dan Bantul (DIY), Seminar/ Workshop Kebencanaan Geologi di Bandung Barat dan Yogyakarta; Pameran mitigasi bencana geologi di Jakarta, Manado, Tangerang, IDEC (Jakarta) dan di Yogyakarta; Penerbitan Buletin dan Jurnal Bencana Geologi; Pembuatan Dokumentasi dan pengumpulan Bahan Informasi di G. Bromo, G. Merapi, G. Rinjani dan G. Karangetang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah mengenai kebencanaan geologi sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana geologi.

210


17. Tersusunnya Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api dan Pedoman Mitigasi Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami Penyusunan Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api dan Pedoman Mitigasi Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami merupakan kegiatan prioritas dalam mitigasi bencana geologi yang bertujuan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan dokumen sebagai antisipasi atau bagian dari kesiapsiagaan pemerintah daerah jika terjadi bencana geologi. Kegiatan penyusunan pedoman mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011 ini sesuai target yaitu 9 pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api dan Pedoman Mitigasi Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami atau capaian kinerja sebesar 100%. Rincian 9 pedoman tersebut adalah sebagai berikut: Standar penyusunan peta gerakan tanah (revisi); SNI legenda gerakan tanah (Revisi); Standar Operasional Prosedure Analisis Risiko Bencana Geologi; Pedoman Rencana Kontijensi Gunungapi, Gempabumi, Tsunami Dan Gerakan Tanah; serta 4 Dokumen Rencana Kontijensi di Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur), Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah), Gunung Talang (Sumbar), Banyuwangi (Jawa Timur) dan Bandung Barat (Jawa Barat).

18. Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan dan digunakan Pelaksanaan pemetaan geofisika pada tahun ini belum dapat mencapai target line km yang diharapkan. Dari target 100.000 line km yang ditetapkan, hanya terealisasi 49.000 line km yang dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu : terputusnya suplai avtur dari pertamina jayapura karena keterlambatan kedatangan kapal tanker; terbatasnya muatan cargo dari sentani ke wamena untuk membawa avtur karena muatan lebih mengutamakan terlebih dahulu sembako; terjadinya insiden yang mengatasnamakan masyarakat baliem di bandara wamena yang melarang helycopter terbang di wilayah mereka; serta cuaca di pegunungan wamena yang tidak menguntungkan sering tertutup awan, faktor ini yang paling besar menghambat pekerjaan, security officer melarang pindah base operasi dengan alasan keselamatan personil sehingga memperlambat pekerjaan; dan keterlambatan dirjen wilhan untuk mengirimkan security officer.

19. Jumlah kegiatan pengembangan museum geologi sebagai geo-edukasi dan destinasi geowisata Pada tahun 2011 ini Jumlah kegiatan pengembangan museum geologi sebagai geo-edukasi dan destinasi geo-wisata yang berhasil dilaksanakan adalah sebanyak 17 kegiatan, capaian ini melebihi target sebanyak 16 kegiatan, atau capaian kinerja mencapai 106%.


211

Sasaran 3

:

Pemfasilitasian Yang Efektif Dan Efisien Untuk Menunjang Ketahanan Energi Nasional.



Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah laporan bahan perumusan dan perancangan kebijakan energi lintas sektor dan daerah

Laporan

12

12

100%

2.

Jumlah laporan bahan penetapan RUEN dan asistensi RUED

Laporan

8

8

100%

3.

Jumlah laporan persidangan DEN, hubungan masyarakat dan Keprotokolan

Laporan

10

10

100%

4.

Jumlah bahan penetapan langkah -langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi

Laporan

6

6

100%

5.

Persentase rekomendasi lokasi dan besaran (volume) cadangan penyangga energi

Laporan

3

3

100%

6.

Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan atas pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor

Laporan

8

8

100%

Secara keseluruhan kinerja untuk mencapai sasaran mewujudkan pemfasilitasian yang efektif dan efisien untuk menunjang Ketahanan Energi Nasional dapat direalisasikan dengan capaian kineja 100%.

Sasaran 4

:

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.



No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah dokumen perencanaan yang sinergis

Dokumen

3

3

100%

2.

Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas rencana strategis

Dokumen

5

5

100%

212


3.

Pencapaian kinerja KESDM sesuai target

%

100

94,8

94,8%

4.

Persentase anggaran KESDM yang digunakan untuk menunjang Prioritas nasional

%

52

47,84

92%

5.

Persentase Penyajian LK tepat waktu (e.g hari,minggu,dll)

%

100

100

100%

6.

Opini BPK terhadap LK

Jenis opini

WTP

WTP

100%

7.

Prosentase efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan KESDM

%

90

60,3

67%

8.

Jumlah SOP yang dikembangkan

SOP

150

218

145,3%

9.

Jumlah rancangan peraturan perUUan sektor ESDM yang diselesaikan

Buah

25

22

88%

10.

Jumlah bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan

Kasus

11.

Rasio berita negatif dan positif

%

12.

Persentase penghapusan BMN yang dipindahtangan-kan kepada pihak ketiga

%

4

14

350%

5 : 11

5 : 11

100%

75

100

133%

Uraian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sebagaimana tabel di atas, dijabarkan sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen perencanaan yang sinergis Terciptanya sinergi dalam dokumen perencanaan merupakan tugas manajemen yang tidak mudah untuk dilaksanakan, apalagi jika mencakup sumber-sumber daya yang banyak dan beragam. Dokumen perencanaan strategis yang telah berhasil disusun pada tahun 2011 ini oleh Kementerian ESDM berjumlah 3 dokumen, yaitu : Review Renstra KESDM 2010-2014; Dokumen Rencana Kerja Kementerian ESDM dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran KESDM. Ketiga dokumen tersebut merupakan rangkaian dokumen perencanaan yang saling terkait satu dengan lainnya serta selaras, dan merupakan acuan untuk pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja dalam lingkungan organisasi KESDM. Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, keseluruhan target kinerja tersebut dapat dicapai atau dengan nilai capaian sebesar 100%. 2. Persentase dokumen kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas rencana strategis Salah satu kinerja sasaran penunjang yang tidak kalah penting adalah adanya dokumen kesepakatan kerjasama dalam dan luar negeri yang berhasil ditandantangani dalam ranka peningkatan invstasi di sektor energi dan sumber daya mineral. Pada tahun 2011 ini dari 5 buah nota kesepahaman yang ditargetkan akan ditandatangani berhasil direalisasikan seluruhnya. Dengan demikian capaian kinerja adalah 100%. Sebanyak 5 buah dokumen nota kesepahaman (MOU) telah ditandatangani dan diimplementasikan adalah sebagai berikut: 1. Memorandum of Understanding (MoU) between The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and The Ministry of Petroleum and Natural Gas of the Republic of Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

213

India on Cooperation in the Field of Oil and Gas yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011 di New Delhi, India; 2. MoU antara Badan Geologi dan The China Geological Survey of the Ministry of Land and Resources of the People's Republik of China (CGS) Concerning Scientific and Technical Cooperation in The Field of Geoscience yang ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2011 di Beijing, RRT; 3. Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Perancis mengenai Kerja Sama Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011di Jakarta; 4. Letter of Intent between The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and he Minister of Economy of The Republic of Poland on Cooperation in The Field of Energy and Mineral Resources yang ditandatangani pada tanggal 26 September 2011 di Jakarta; 5. Letter of Intent antara Badan Geologi dan Department of Geology and Minerals The Ministry of Natural Resources and Environment of The Lao People’s Democratic Republic on Cooperation in The Filed of Geology and Minerals yang ditandatangani pada 26 Desember 2011 di Vientiane, Laos. 3. Pencapaian kinerja KESDM sesuai target Kinerja sektor ESDM secara umum dapat dinilai dari capaian indikator kinerja sektor ESDM yang mencakup antara lain asumsi makro sektor ESDM yang meliputi harga minyak, lifting minyak bumi, volume BBM bersubsidi, subsidi BBN dan volume LPG bersubsidi, selain itu juga dinilai dari capaian strategis yang meliputi penerimaan sektor ESDM, subsidi energi, investasi, pasokan energi dan mineral, dan pembangunan daerah (Dana Bagi Hasil dan Community Development). Selain itu, capaian kinerja sektor ESDM juga dapat terlihat dari kegiatan atau capaian-capaian pembangunan yang berhasil dilaksanakan selama tahun berjalan seperti pembangunan infrastruktur, penandatangangan kontrakkontrak ESDM, penyelesaian permasalahan, dan prestasi-prestasi kinerja strategis lainnya.

Gambar 5.70. C apaian K inerj a Sektor ESDM Tahun 2011

Kementerian ESDM mentargetkan pencapaian kinerja secara keseluruhan di tahun 2011 adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan targetnya capaian kinerja KESDM mencapai 94,8%, namun jika dibandingkan capaian kinerja di tahun 2010 adalah sebesar 94,7%. Rincian capaian kinerja tahun 2011 sesuai aspek tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 214


Tabel 5.83 CAPAIAN KINERJA KESDM TAHUN 2011 2010 No.

Uraian

Satuan

2011

Realisasi

Target APBN-P

Realisasi

CAPAIAN KINERJA KESDM (ASUMSI MAKRO DAN CAPAIAN STRATEGIS) ASUMSI MAKRO 1.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP)

2.

Produksi/Lifting Minyak Bumi

3.

Volume BBM + BBN bersubsidi

4.

94,8

94,7

96,56

94,15

78,07

95

111,8

117,68

143,20

MBOPD

945

945

902

95,45

95,45

Juta KL

38,23

40,49

41,24

101,85

107,87

• Premium/Bioethanol • Kerosene

22,93 2,35

24,54 1,8

25,33 1,74

103,22 96,67

110,47 74,04

• Solar/Biodiesel

12,95

14,15

13,89

98,16

107,26

100

100

Subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN)

US$/barel

% Capaian % Capaian thd 2011 thd 2010

Rp./liter

• Tambahan Subsidi Biodiesel

2.000

2.000

2.000

100

100

• Tambahan Subsidi Bioethanol

2.000

2.000

2.000

100

100

5.

Volume LPG bersubsidi

Juta Ton

2,71

3,52

3,28

106,82

78,97

6.

Subsidi Listrik

Triliun Rp

58,11

65,5

93,29

57,57

39,46

CAPAIAN STRATEGIS 1.

93,04

Total Penerimaan Negara Sektor ESDM

Rp Triliun

285,6

· Jumlah penerimaan negara sub sektor migas

Rp Triliun

217,2

· Jumlah penerimaan negara subsektor pertambangan umum (mineral, batubara)

Rp Triliun

66,5

· Jumlah penerimaan negara dari subsector energi bari terbarukan

Rp Triliun

0,4

· Jumlah Penerimaan lain-lain (Balitbang, Badiklat, BPH Migas)

Rp Triliun

1,5

324,34

352,15

109

123

278,39

109

115

77,39

116

116

0,35

0,55

155

115

0,86

1,76

206

127

249,59

73,53


95,25

215

2010 No. 2.

3.

4.

Uraian

Satuan

Subsidi Energi

2011

Realisasi

Target APBN-P

Realisasi


133,2

195,3

261,5

66,10

3,68

Jumlah subsidi BBM, BBN dan LPG

Rp Triliun

92,.5

129,7

168,2

70,3

18,16

Jumlah subsidi Listrik

Rp Triliun

40,7

65,6

93,3

57,8

0

US$ Miliar

22,1

30,4

27,1

89

123

· Jumlah Investasi sub sektor migas

US$ Miliar

13,7

16.8

18,7

111

137

· Jumlah Investasi bidang ketenagalistrikan

US$ Miliar

5,0

9.7

4,9

51

100

· Jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara

US$ Miliar

3,2

3,4

3,4

107

107

· Jumlah Investasi bidang energi baru terbarukan

US$ Miliar

0,3

0,5

0,1

12

20

96,5

99,8

Jumlah Investasi Sektor ESDM :

Pasokan energi dan mineral · Produksi minyak bumi

MBOPD

945

945

902

95

95,35

· Produksi gas bumi

MBOEPD

1.590

1.534

1.516

99

95,45

· Produksi batubara

Juta Ton

270

327

293

89

108,52

· Rasio elektrifikasi

%

67,15

70,4

70,4

100

104,84

· Jumlah Kapasitas pembangkit listrik

MW

33.923

37.884

37.353

98,6

110,11

o Tembaga

Ton

878.377

665.158

618.297

93

70,39

o Emas

Kg

10.535

102.562

78.148

76

74,76

o Perak

Kg

278.781

278.431

223.078

80

80,02

o Ni + Co in matte

Ton

77.186

70.500

70.936

100,6

91,90

o Timah

Ton

49.496

75.000

60.002

80

121,23

o Bijih nikel

Ton

7.522.759

8.500.000

8.522.128

100,2

113,28

o Ferronikel

Ni

18.688

18,000

19.990

111

106,97

o Bauksit

Mt

15.699.741 10.000.000

10.887.659

109

69,35

o Bijih besi

Mt

3.865.385

5.000.000

5.215.391

104

134,93

3

2.343.133

2.500.000

2.810.148

112

119,93

· Produksi mineral

o Granit

216

M


2010 No. 5

Uraian

Satuan

2011

Realisasi

Target APBN-P

Realisasi

Pembangunan Daerah


104,6

126,8

· Jumlah dana bagi hasil sektor ESDM

Rp Triliun

35,8

43,6

40,9

94

114.25

o Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas

Rp Triliun

25,1

33,9

28,1

84

112

o Jumlah dana bagi hasil subsektor Mineral dan batubara

Rp Triliun

10,5

8,3

12,3

148,19

117,14

o Jumlah dana bagi hasil subsektor panas bumi

Rp Triliun

0,2

0,4

0,5

125

250

Jumlah CSR (Comdev) sektor ESDM

Rp Miliar

2.298

1.565

1.658

105,94

72,14

o Jumlah CSR subsektor Minerba Pabum

Rp Miliar

1.783

1,266

1.651

130,41

92,60

o Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi

Rp Miliar

90,3

99

89

89,90

98,56

o Jumlah CSR subsektor Migas

Rp Miliar

425

266

178

66,92

41,88

· Jumlah desa mandiri energi (DME)

DME

50

50

51

102

102

Titik Bor

100

255

255

100

255

·

· Jumlah sumur bor daerah sulit air

Penjelasan tentang faktor penyebab dan langkah-langkah ke depan dari capaian kinerja di atas telah diuraikan pada tujuan dan sasaran yang terkait dengan masing-masing indikator kinerja. 4. Persentase penggunaan anggaran KESDM yang menunjang Prioritas nasional Anggaran KESDM yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dimaksudkan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program nasional yang tercantum dalam RKP. Sesuai dengan penetpan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, tahun 2011 ini ditargetkan bahwa 52% dari total anggaran yang ada digunakan untuk kegiatan sesuai prioritas nasional, namun yang berhasil dicapai tahun 2011 ini adalah sebesar 47,84%, sehingga capaian kinerja mencapai 92% dari yang ditargetkan. Hasil capaian kinerja ini memberikan implikasi bahwa lebih dari 50% anggaran KESDM digunakan untuk berbagai kegiatan yang bukan sebagai kegiatan prioritas dalam RKP Tahun 2010. Sebagaio konsekuensi dari kondisi ini, maka perlu dilakukan penajaman fokus program/kegiatan dalam tahun tahun mendatang yang mengacu pada prioritas nasional dalam RKP. 5. Persentase Penyajian LK tepat waktu (e.g hari,minggu,dll) Indikator sasaran ini digunakan untuk menggambarkan pertanggungjawaban APBN melalui proses akuntansi yang telah dilaksanakan dengan tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan asumsi bahwa ketika suatu Laporan Keuangan disajikan tepat pada waktunya maka dapat dikatakan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah berjalan dengan baik karena Laporan Keuangan yang benar idealnya harus memenuhi dua prinsip tersebut. Di tahun 2011, persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu mencapai target 100%.


217

6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Salah satu komitmen utama pemerintah yang dituangkan dalam RPJM 2004-2009 adalah perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance). Keberhasilan hal ini dapat digambarkan melalui berbagai indikator antara lain dalam pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan hal ini salah satu sasaran stratejik yang ingin dicapai oleh KESDM adalah terwujudnya laporan keuangan yang kredibel, yang diukur melalui opini hasil audit laporan keuangan oleh auditor external (BPK). Tahun 2011 ini, Kementerian ESDM berhasil mewujudkan target capaian kinerja yaitu hasil opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini tidak terlepas dari kerja keras unit pengelolaan keuangan di KESDM. Perlu dijelaskan bahwa capaian kinerja ini merupakan jawaban atau penyelesaian atas berbagai permasalahan pengelolaan keuangan selama ini, diantaranya: (1) Pencatatan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sudah tertangani dengan baik; (2) Seluruh pengelolmpokan jenis belanja pada saat penganggaran telah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan; dan (3) Pencatatan dan pelaporan aset tetap juga telah memadai. Diharapkan di masa mendatang ukuran kredibilitas laporan keuangan yang telah tercapai ini dapat terus dipertahankan. 7.

Prosentase efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan KESDM Pagu anggaran KESDM Tahun 2011 sebesar Rp. 15,24 triliun yang terdiri dari pagu KESDM murni sebesar Rp. 6,05 trilun dan pagu yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) untuk kegiatan Ikitring dan Lisdes sebesar Rp. 9,20 triliun. Realisasi anggaran KESDM murni sekitar 70,1%, namun apabila dilihat dari total realisasi KESDM murni dan PT PLN (Persero) mencapai 60,3%. Secara rinci realisasi anggaran Kementerian ESDM per Unit Eselon I dan PT PLN (Persero), dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.84 Realisasi Anggaran Kementerian ESDM

NO I.

II.

U N IT KESDM 1 2 3

S e tje n Itje n D J M ig a s

4

D J K e te n a g a lis tr i k a n

5 6 7 8 9 10 11 PT 1. 2.

D J M in e r b a D J EB TK E B a litb a n g B a d ik la t B a d a n G e o lo g i B P H M ig a s S e tje n D E N P L N (P erse ro ) Ik itr in g L is d e s

T O T A L K E S D M & P T P L N (I+ II)

218

PAG U D E F IN IT IF T A 2011

R E A L IS A S I S .d 3 1 D e s . 2 0 1 1 (M ilia r R p .)

%

PAG U ANGGARAN T A 2012

6 .0 4 9 ,0

4 .2 3 8 ,0

7 0 ,1 %

6 .4 7 2

1 .0 7 5 ,9 1 1 5 ,4 8 0 2 ,6

9 5 9 ,2 9 2 ,5 7 2 7 ,4

8 9 ,2 % 8 0 ,1 % 9 0 ,6 %

8 5 8 ,0 1 2 8 ,7 8 5 6 ,8

1 3 8 ,5

1 0 9 ,9

7 9 ,3 %

2 1 1 ,3 1

4 0 0 ,4 9 4 7 ,4 7 3 9 ,5 6 6 7 ,5 8 7 3 ,6 2 3 5 ,9 5 2 ,3 9 .1 9 6 ,6 6 .0 2 3 ,6 3 .1 7 3 ,0

2 2 5 ,8 1 9 6 ,9 5 4 9 ,4 5 1 1 ,7 6 8 6 ,7 1 3 4 ,3 4 4 ,4 4 .9 6 2 ,4 1 .9 8 3 ,7 2 .9 7 8 ,7

5 6 ,4 % 2 0 ,8 % 7 4 ,3 % 7 6 ,7 % 7 8 ,6 % 5 6 ,9 % 8 4 ,9 % 5 4 ,0 % 3 2 ,9 % 9 3 ,9 %

4 0 6 ,6 1 .3 2 0 ,3 6 7 2 ,0 7 0 6 ,5 9 7 1 ,0 2 6 8 ,9 7 1 ,8 9 .1 8 2 ,7

1 5 .2 4 5 ,6

9 .2 0 0 ,5

6 0 ,3 %

1 5 .6 5 5


Penyebab realisasi anggaran KESDM dan PT PLN masih belum sesuai target, antara lain: ·

Izin Multiyears Contract proyek-proyek Ikitring baru disetujui pada akhir tahun 2011.

·

Persetujuan Pemanfaatan Penghematan sebesar 10% dari DIPA tahun 2011 dari Kementerian Keuangan baru terbit (termasuk pemasangan PLTS pada Ditjen. EBTKE).

·

Pagu Blokir (*) yang besar Rp. 2,98 triliun, memerlukan proses pembukaan blokir yang lama sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat.

·

Realisasi belanja bersumber PNBP terkendala oleh sistem dimana diharuskan adanya setoran penerimaan terlebih dahulu, baru dapat dicairkan.

·

Transisi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Perpres No. 80 ke 54 menyebabkan terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa, karena peserta memerlukan waktu mempelajari terlebih dahulu.

Belum terealisasinya anggaran Penjelasan terkait realisasi anggaran KESDM:

8.

·

Izin Multiyears Contract proyek-proyek Ikitring belum disetujui

·

Persetujuan Pemanfaatan Penghematan sebesar 10% dari DIPA tahun 2011 dari Kementerian Keuangan baru terbit (termasuk pemasangan PLTS pada Ditjen. EBTKE).

·

Pagu Blokir (*) yang besar di awal tahun anggaran sebesar Rp2.979.354.806.000,memerlukan proses pembukaan blokir yang lama sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat.

·

Realisasi belanja bersumber PNBP terkendala oleh sistem dimana diharuskan adanya setoran penerimaan terlebih dahulu, baru dapat dicairkan.

·

Transisi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Perpres 80 ke 54 menyebabkan terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa, karena peserta memerlukan waktu mempelajari terlebih dahulu.

·

Keterlambatan pelaksanaan disebabkan besarnya blokir, keharusan penyetoran terlebih dahulu untuk sumber dana PNBP serta masih transisinya pelaksanaan e-proc disamping sebagian besar barang masih impor dan memerlukan proses fabrikasi menyebabkan perilaku penyerapan/pelaksanaan anggaran belanja modal di KESDM berpola S-Curve.

Jumlah Standard Operating Procedure (SOP) yang dikembangkan Indikator kinerja ini merupakan indikator tambahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. SOP sangatlah diperlukan sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Selain itu juga sebagai alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Bila seluruh pekerjaan dilakukan sesuai SOP, diharapkan dapat terwujud komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja dalam rangka memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh seluruh satuan unit kerja dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Pada tahun 2011 sebanyak 218 buah SOP telah diselesaikan dan diantaranya 64 buah SOP telah disahkan yaitu SOP Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebanyak 52 SOP; SOP Sekretariat Jenderal sebnyak 4 SOP ; dan 8 Buah SOP Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), sedangan 154 buah SOP Badan Geologi telah selesai namun belum disahkan. Jumlah ini jauh melampaui batas target yaitu sebanyak 150 buah SOP. Dengan demikian capaian kinerja ini adalah sebesar 145,3%.

9.

Jumlah rancangan peraturan perUUan sektor ESDM yang diselesaikan Jumlah rancangan peraturan per-UU-an sektor ESDM yang dapat diselesaikan di tahun ini sebanyak 22 buah. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada awal tahun sebanyak 25 buah. Dengan demikian capaian kinerja untuk mencapai indikator sasaran ini sebesar 88%. Peraturan perUndang-Undangan yang dapat diselesaikan di tahun 2011 sebanyak 22 buah dapat diuraikan sebagai berikut:


219

Tabel 5.85 Peraturan PerUndang-Undangan NO

NOMOR/TANGGAL

TENTANG

Peraturan /Keputusan Presiden 1.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011

2.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Penetapan Cekungan Air Tanah Tanggal 13 September 2011

Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Peraturan Menteri

220

1.

01 Tahun 2011, 7 Januari 2011 Berita Negara Nomor 4

Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi

2.

02 Tahun 2011, 16 Februari 2011 Berita Negara Nomor 73

Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi

3.


Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan, Dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan

4.


Penghargaan Energi

5.

Peraturan Bersama MESDM dan Mendagri 05 Tahun 2011, 8 April 2011 Berita Negara Nomor 223

Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah

6.

06 Tahun 2011, 19 April 2011 Berita Negara Nomor 227

Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast

7.

07 Tahun 2011, 11 Mei 2011 Berita Negara Nomor 287

Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional

8.


Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011

9.


Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

10.

10 Tahun 2011, 3 Agustus 2011 Berita Negara Nomor 467

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

11.


Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

12.


Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Minerba. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

NO

NOMOR/TANGGAL

TENTANG

Peraturan /Keputusan Presiden 13.


Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

14.


Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

15.

15 Tahun 2011, 9 September 2011 Berita Negara Nomor 566

Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami

16.

16 Tahun 2011, 1 November 2011 Berita Negara Nomor 685

Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

17.

17 Tahun 2011, 21 Desember 2011 Berita Negara Nomor 863

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

18.


Jadwal Retensi Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

19.


Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

20.


Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan

10. Jumlah bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan Selama tahun 2011 Kementerian ESDM berhasil menyelesaikan dan memenangkan sebanyak 14 perkara/kasus khusus untuk kasus yang telah diputuskan dan masih bergulir didalam maupun diluar pengadilan. Angka tersebut jauh melebihi dari angka yang ditargetkan sebanyak 4 kasus. Dengan demikian capaian kinerja ini mencapai 350%. Meskipun capaian kinerja tahun 2011 tercapai melebihi target, namun masih terdapat kendala-kendala dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, diantaranya adalah: ·

Lamanya penyelesaian kasus dikarenakan harus hadirnya para pihak yang berperkara;

· Kurang koperatifnya pihak-pihak yang diperlukan dalam penyelesaian kasus; · Proses penyelesaian kasus di pengadilan sangat tergantung kepada kebijakan majelis hakim yang memeriksa perkara, baik dari penentuan jadwal sidang maupun pengeluaran putusan pengadilan; · Kurangnya sumber daya manusia untuk menangani banyaknya perkara yang masuk. 11. Rasio berita negatif, netral dan positif Dalam rangka meningkatkan citra (image) suatu organisasi kepada masyarakat salah satunya adalah melalui berbagai pemberitaan oleh media massa baik berita negatif maupun yang postifi. Pemberitaan ini dikelompokkan menjadi kategori, yaitu: berita negatif dan positif. Oleh karena itu indikator ini dijadikan salah satu ukuran keberhasilan Kementerian ESDM dalam mempertahan citra tersebut kepada masyarakat.


221

Secara keseluruhan capaian kinerja rasio berita negatif, netral dan positif Kementerian ESDM pada tahun 2011 tercapai sesuai dengan target yaitu 100%, dengan komposisi:

Tabel 5.66 Rasio Berita Positif, Negatif dan Netral Jenis Berita

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Negatif

%

5

5

100%

Netral

%

84

84

100%

Positif

%

11

11

100%

Adapun Pemberitaan negatif di tahun 2011 yang fenomenal, diantaranya tentang: 1. KenaikanTarif Dasar Listrik (TDL) untuk sektor Industri. 2. Pemerintah dianggap lamban dalam mengambil keputusan untuk meringankan beban subsidi, sementara harga minyak dunia semakin tinggi. 3. Ketidakjelasan Perpanjangan Kontrak Blok West Madura Offshore (WMO). 4. Lifting minyak yang tidak tercapai 5. Penolakan BP Migas terkait Keputusan Pergantian tiga Deputi BP Migas yang tidak sesuai dengan usulan BP Migas 6. Disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi menyebabkan penyelundupan dan penyelewengan penggunaan komoditas tersebut semakin marak. 7. Minimnya dan tidak adanya kepastian pasokan gas bagi industri dalam negeri. Sedangkan pemberitaan positif di tahun 2011 antara lain:

222

1.

Meningkatnya investasi sektor Mineral dan Batubara.

2.

Kepastian Pasokan gas bagi industri di dalam negeri. Hal ini dipastikan Usai penandatanganan MoU antara PGN dan Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB).

3.

Pemerintah mewajibkan PLN membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan harga ditetapkan maksimal 9,7 sen dollar AS per kwh. Kewajiban tersebut tertuang dalam peraturan menteri ESDM No 2/2011.

4.

Rencana PT PLN (Persero) untuk meningkatkan rata-rata rasio elektrifikasi di kawasan timur Indonesia (KTI) melalui pemanfaatan tenaga surya.

5.

Ditandatanganinya proyek-proyek di bidang minyak dan gas bumi pada tahun 2011.

6.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji tidak meningkatkan kuota ekspor gas ke luar negeri. pemerintah berencana untuk meningkatkan porsi PT PLN menggunakan gas, dimaksudkan agar PT PLN dapat berkompetitif lebih baik.

7.

Target peningkatan porsi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2025 dari 17% menjadi 25%, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

8.

Penugasan pembelian tenaga listrik yang bersumber dari pembangkit panas bumi kepada PT. PLN (Persero) dan persetujuan harga jual tenaga listrik kepada pihak swasta.


9.

Keputusan untuk percepatan realisasi pengiriman gas bumi ke Singapura dari lapangan Gajah Baru di West Natuna sesuai gas sale agreement (GSA) dan pengiriman ke dalam negeri sebesar 40 juta kaki kubik per hari melalui mekanisme Swap untuk PLN.

10. Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dan Percepatan Perizinan Pengusahaan Panas Bumi pada Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi.

Dalam rangka mendorong pemberitaan positif di media perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan hubungan baik dengan media massa melalui program media gathering atau media relation yang disertai dengan penjelasan terhadap isu-isu aktual di Sektor ESDM. 2. Menjembatani media massa untuk bertemu dengan pejabat di Kementerian ESDM terkait dengan isu yang sedang berkembang agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh. 3. Meningkatkan frekuensi penyebaran informasi berkaitan dengan capaian yang telah berhasil dilakukan Kementerian ESDM melalui media massa. 12. Persentase penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang dipindahtangankan kepada pihak ketiga Indikator kinerja ini juga merupakan indikator tambahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Pada tahun 2011 ini dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghapusan Barang Milik Negara sebanyak 66 SK, yaitu 20 buah SK berasal dari usulan unit utama/satker KESDM dan 46 SK berasal dari usulan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Jumlah tersebut telah sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Sasaran 5

:

Perwujudan KESDM Yang Bersih, Akuntabel Dan Transparan.



Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1.

Penyelesaian kasus atas kewajiban penyetoran kepada kas negara

Rp US

33.625.839.669,5 2.342

390.577.928

2.

Persentase penyelesaian LHP dan MHP tepat waktu

LHP/ MHP

165

144

3.

Persentase rekomendasi yang tuntas ditindaklanjuti dalam waktu 6 (enam) bulan

%

55


Capaian 1,162 %

87.27%

223

4.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti

Pengaduan

14

14

100%

5.

Indeks kepuasan unit eselon I atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi

Unit Es. I

9

0

0%

6.

Jumlah pelaksanaan PKPT

Obrik

165

163

98,8%

7.

Persentase Pegawai Itjen yang mentaati ketentuan jam kerja

%

100

100

100%

8.

Jumlah review laporan keuangan

Laporan

9

12

133,3%

9.

Jumlah pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan

Obrik

165

118

71,5%

Rp

115.436.600.000

84.018.579.759

73%

10. Jumlah realisasi anggaran

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja di atas sebagai berikut: 1.

Penyelesaian kasus atas kewajiban penyetoran kepada kas negara. Penyelesaian kasus atas kewajiban penyetoran kepada kas negara merupakan parameter yang terukur dalam mewujudkan ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundangundangan yang berlaku (2K) dan terciptanya efisiensi, efektivitas dan keekonomian (3 E) dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya dalam penyelesaian kasus yang berpotensi merugikan negara dan uang negara yang diselamatkan. Sepanjang tahun 2011 kembali terjadi peningkatan temuan kasus yang berpotensi merugikan negara menjadi 89 dengan rincian 85 kasus yang kewajiban penyetoran kepada negara dan 4 kasus yang merugikan negara. pada tahun 2011 dari target sebesar Rp33.625.839.669,5 dan $2.342 telah direalisasikan sebesar Rp390.577.928. atau sebesar 1,162 %. Pencapaian realisasi 1,162 % disebabkan berbagai situasi di intern unit-unit terkait dimana proses pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh para auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak dapat ditindak lanjuti oleh unit terkait dalam jangka waktu tahun anggaran 2011.

2. Persentase penyelesaian LHP dan MHP tepat waktu Terselenggaranya Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai oleh seluruh unit/satuan kerja di lingkungan KESDM, dan merupakan tugas Inspektorat Jenderal untuk mengawal atau mendampingiagar terwujud good governance di lingkungan KESDM. Pencapaian hasil dapat diwujudkan dengan Penyelesaian LHP/MHP yang tepat waktu. Hasil pemeriksaan LHP/MHP tersebut akan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) yang wajib diserahkan tepat waktu. Pada tahun 2011 Inspektorat Jenderal merencanakan melakukan pemeriksaan kepada 165 Obrik di lingkungan ESDM, yang berhasil direalisasikan sampai dengan bulan November 2011 adalah 144 LHP/MHP dari realisasi PKPT 163 Obrik, sekitar 19 LHP/MHP belum terbit, belum diterbitkan LHP/MHP karena proses penerbitan masih terkendala pada Obrik. Realisasi LHP/MHP adalah 87,27%.

224


3.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti. Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna juga harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yaitu tampak dari kemampuan dalam memproses pengaduan masyarakat. Pada tahun ini, jumlah pemantauan pengaduan masyarakat yang ditargetkan dapat diproses/ditindaklanjuti adalah sebanyak 14 pengaduan. Inspektorat Jenderal mampu merealisasikan target tersebut yaitu sebanyak 14 obyek pemeriksaan atau sebesar 100%.

4. Indeks Kepuasan unit Eselon I atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi (partnering dan consulting. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan sistem pengendalian internal pemerintah yang handal dan dilandasi oleh rasa tanggung jawab sehingga member keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Sistem pengendali internal adalah proses yang integral berupa tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan ditahun 2011 ini, disebabkan Inspektorat Jenderal belum melakukan survei pada unit-unit Eselon I di KESDM, namun akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2012. 5. Jumlah pelaksanaan PKPT Tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh unit/satuan kerja di lingkungan KESDM, dan merupakan tugas Inspektorat Jenderal untuk mengawal atau mendampingi agar terwujud good governance di lingkungan KESDM adalah terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran. Pencapaian hasil dapat diwujudkan dengan realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal, Penyelesaian LHP/MHP yang tepat waktu, Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan Pemantauan pengaduan masyarakat yang telah diproses/ditindak lanjuti. Pencapaian sasaran terhitung dalam 1 (satu) tahun anggaran 2011. PKPT menjadi panduan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan,didalamnya terbagi dan terjadwal setiap Obyek Pemeriksaan (Obrik) yang akan diperiksa dan sesuai dengan kewenangan masing-masing keinspekturan. Hasil pemeriksaan tersebut akan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) yang wajib diserahkan tepat waktu. Pada tahun 2011 Inspektorat Jenderal merencanakan melakukan pemeriksaan kepada 165 Obrik di lingkungan ESDM, yang berhasil direalisasikan sampai dengan bulan November 2011 adalah 163 Obrik yaitu sebesar 98,78 %, hal ini dikarenakan beberapa obyek pemeriksaan di lingkungan KESDM yang telah direncanakan untuk diperiksa ternyata membutuhkan waktu ekstra, agar pemeriksaan berjalan efektif maka beberapa unit tersebut direncanakan ulang pada tahun 2012. 6. Persentase Pegawai Itjen yang mentaati ketentuan jam kerja. Berdasarkan ketentuan jam kerja yang berlaku, jam kerja pegawai Itjen hari senin s.d. kamis adalah pukul 07:30 s.d. 16:00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12:00 s.d. 13:00 WIB sedangkan khusus hari jumat adalah pukul 07:30 s.d. 16:30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11:30 s.d. 13:00 WIB. Untuk hari sabtu dan minggu atau hari libur nasional adalah hari libur, kecuali karena ditugaskan secara kedinasan.Pegawai Inspektorat Jenderal yang mentaati jam kerja berjumlah 211 orang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

225

Artinya, bahwa jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang mentaati jam kerja mencapai 100%. Ini merupakan bukti pegawai Itjen dalam ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penetapan indikator kinerja Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal KESDM yang mentaati jam kerja diitujukan untuk mengukur ketaatan pegawai terhadap peraturan perundang–undangan. Penetapan indikator ini juga mewujudkan aspek dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yaitu penegakan disiplin dan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral. Indikator tersebut diharapkan dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Indikator tersebut tidak berhubungan dengan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan oleh Eselon I untuk mencapai sasaran instansi/organisasi. Indikator ini lebih sesuai jika dihubungkan dengan sasaran strategis Eselon II (Sekretaris Inspektorat Jenderal). 7. Jumlah review laporan keuangan Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 tahun 2010 pasal 545, dimana salah satu fungsi Inspektorat Jenderal adalah menyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian ESDM, maka menghitung jumlah review laporan keuangan dijadikan salah satu indikator keberhasilan Inspektorat Jenderal, hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Review oleh Itjen pada kementerian negara/lembaga tidak membatasi tugas pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa/pengawas lainnya sesuai dengan tugas kewenangannya. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit, karena dalam review tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam audit. Pada tahun 2011 dari target 9 unit ternyata realisasi yang di capai adalah 12 unit , atau 66,67%. Angka 66, 67 % dicapai dengan menggunakan rumus dua kali target dikurang realisasi dibagi target dan di kali seratuspersen.

Hal ini disebabkan banyaknya unit kerja yang pada kenyataan dilapangan membutuhkan sebuah review laporan keuangan untuk memberikan akuntabilitas laporan keuangan sebelum laporan keuangan tersebut dilaporkan kepada pimpinan. Dari target 9 laporan yang akan direview pada tahun 2011 ini, terealisasi sebanyak 12 laporan atau capainya kinerja adalah sebesar 113,3% 8.

Jumlah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Proses setelah LHP/MHP terbit, adalah melakukan pemantauan hasil pemeriksaan minimal 30 hari setelah terbitnya LHP/MHP untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tim pemeriksa terhadap Obrik yang bersangkutan, LHP dan MHP yang ditindaklanjuti sampai dengan bulan Desember sebanyak 118 obyek pemeriksaan atau sebesar 71.5%, hal ini dikarenakan selain melakukan pemantauan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2011, Inspektorat Jenderal juga melakukan pemantauan atas hasil pemeriksaan pada akhir tahun 2010.

226


9. Jumlah realisasi anggaran Pada tahun 2011 ini target Inspektorat Jenderal dalam hal penyerapan anggaran adalah sebesar 100% atau Rp 115.436.600.000,-. Namun dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar 73% atau Rp.84.018.579.759,-. Tidak terserapnya anggaran sesuai target disebabkan karena beberapa sub kegiatan tidak dapat direalisasikan dengan pertimbangan realisasi prioritas kegiatan pada tahun anggaran 2011 dan Itjen berusaha lebih efisien dan ekonomis.

Sasaran 6

:

Perwujudan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral



No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan

158

162

102,5

2.

Jumlah Usulan Paten dan Hak Cipta

Usulan Paten/Paten

6

6

100%

3.

Jumlah Makalah Ilmiah yang Dipublikasikan Pada Jurnal baik di tingkat Nasional maupun Internasional dan Laporan Ilmiah

Makalah

96

140

145,8%

4.

Jumlah Masukan/Rekomendasi Kebijakan

Masukan/ Rekomendasi

43

43

100%

5.

Jumlah Pilot Plant/Demo Plant/Rancangan Produk/Formula/ Rancang Bangun Penerapan Teknologi Unggulan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pilot Plant/Demo Plant/Rancangan /Rancang Bangun

31

31

100%

6.

Jumlah peta potensi geologi kelautan

Peta

9

9

100%

7.

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target APBN yang ditetapkan

Miliar Rp

57,85

47,138

81,4%

Pada tahun 2011 ini, Kementerian ESDM menetapkan 7 indikator kinerja beserta targetnya seperti yang tertera pada tabel diatas untuk mengukur seberapa besar kinerja yang dapat tercapai di bidang kelitbangan. Capaian kinerja di Bidang kelitbangan tahun 2011, secara rinci diuraikan sebagai berikut :


227

1. Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelitbangan Kementerian ESDM di tahun 2011 ini melaksanakan Kegiatan penelitian dan pengembangan dengan target 158 kegiatan, namun pada realisasinya dapat di laksanakan sebanyak 162 kegiatan atau capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 102,5%. Realisasi yang melampaui target ini karena adanya efisiensi anggaran, yang kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Diantara 162 kegiatan tersebut, terdapat hasil litbang unggulan, diantaranya adalah: a. Bidang Minyak dan Gas Bumi: 1) Kajian Proyek Percontohan Penemuan Cadangan Tight Shale Gas Reservoir; Kegiatan yang dilakukan merupakan kajian dan identifikasi potensi tight shale gas reservoir yang terdapat di Cekungan Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan dengan maksud untuk menemukan daerah-daerah prospek untuk dilakukan pemboran. Kegiatan meliputi survey geologi lapangan dan evaluasi petroleum system. Hasil kegiatan berupa peta-peta bawah permukaan yang mengindikasikan terperangkapnya gas pada batuan prospek shale-gas. Formasi yang prospek mengandung Shale Gas di daerah Sumatra Utara adalah batuan shale dari Formasi Bampo, Formasi Belumai dan Formasi Baong. Formasi Bampo menunjukkan kualitas berpotensi shale gas yang baik, dengan komposisi mineralogi yang cukup rapuh dengan tingkat kerapuhan (BI) yaitu 0.70 - 0.74, mengandung material organik yang sedang dengan TOC 0.76 - 0.84% dengan tingkat kematangan mencapai o o matang (Tmax 425 C & 440 C). Faktor yang memperkecil kualitas adalah tingginya kandungan smectite yang cukup besar (10 - 15%) yang mengakibatkan batuan dapat mengembang akibat terkena air yang nantinya akan menyumbat pori rekahan pada saat fracturing. Formasi Baong secara umum menunjukkan kualitas berpotensi shale gas cukup baik, dicirikan oleh litologi yang umumnya batulempung, didominasi oleh kuarsa, lempung dan kalsit, mengandung TOC cukup tinggi (0.63 1.4%) dengan tingkat kematangan umumnya dikategorikan sebagai mendekati matang (Tmax 426 o 437 C), dan tingkat kerapuhan yang cukup rapuh hingga rapuh sebesar 0.52 hingga 0.78. Pada beberapa tempat kualitas Formasi Baong kurang baik dikarenakan tingginya kandungan smectite (10 15%) yang mengakibatkan batuan dapat mengembang akibat terkena air yang nantinya akan menyumbat pori rekahan pada saat Fracturing.

Gambar 5.71. Sebaran Formasi Baong Top Matang (milisekon)

2) Pengembangan Tight Sand Reservoir dan Stratigraphic Trap Lapangan Migas Sumatera Selatan Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan tambahan cadangan migas pada daerah prospek dan lead yang terdapat pada lapangan Migas Sumatera Selatan. Hasil pemetaan geologi bawah permukaan dan analisis perangkap stratigrafi trap ditemukan beberapa kawasan prospek baru siap bor yang dihasilkan dari perangkap stratigrafi trap 2 sejumlah 5 (lima) kawasan prospek dengan luas area 26,886,220 m , dan 2 (dua) kawasan 228


prospek yang berasal dari tight sand reservoir dari batupasir Formasi Talang Akar seluas 2 7,716,250 m .

Gambar 5.72. Identifikasi Prospek Formasi Talang Akar

3) Kaji Ulang Data Geoscience Untuk Peningkatan Kualitas Informasi Wilayah Kerja Baru Migas Kegiatan dilakukan dengan menganalisis petroleum system, perhitungan sumberdaya migas serta memberikan rekomendasi blok sebagai masukan/rekomendasi kebijakan tentang hasil kaji ulang wilayah kerja migas. Kaji ulang data geoscience bertujuan untuk meningkatkan penjualan Wilayah Kerja Migas baru sehingga meningkatkan penerimaan devisa negara. Kaji ulang dilakukan melalui tinjauan model dan evolusi tektonik cekungan, konsep sedimentologi dan stratigrafi serta petroleum sistem dalam masing-masing wilayah kajian. Setelah dilakukan kaji ulang, maka direkomendasikan beberapa blok untuk ditawarkan kembali dengan melaksanakan tindak lanjut. Blok dimaksud antara lain Blok Arafura, Blok South Bulungan, dan Blok Jangeru seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.89 Blok yang Direkomendasikan Untuk Ditawarkan Kembali NAMA BLOK

CEKUNGA N

DATA

TIPE CEKUNGAN

KUANTITAS

KUALITAS

PETROLEUM GEOLOGI DAN KEEKONOMIAN

TINDAK LANJUT

Arafura

Aru

Foreland

Spasi seismik 20 – 50 km

Nav. Balancing mistie. sumur referensi pd setting geol berbeda.

Keberadaan SR blm meyakinkan (fase gas – lewat matang). Migrasi sblm terbentuk perangkap

Pemetaan paleogeografi dan fasies.Pemodelan dgn sumur terdekat.Pem etaan gravity konfigurasi detail.

South Bulungan

Tarakan

Transtentionà Transpression

4 Sumur, 2 dry Bbrp line seis.

Sedang jelek

Jangeru

Lariang

Extension Basin Rift Divergent

Tdk ada sumur & data seismik

-

Di bagian. Utara masih menjanjikan, namun kurang ekonomis. Play Neogen (Up. Mios– Pliosen). Play Paleogen memungkinkan

Pemetaan Lead & Prospek dan penghitungan Resource Assesment. Pemetaan top struktur Play Neogen & Paleogen à dibuat Lead & Prosp.


229

b. Bidang Mineral dan Batubara 1) Optimasi Proses Prototype Plant Coal Water Fuel Tujuan kegiatan adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan CWF untuk mendapatkan data optimum proses pembuatan CWF dengan batubara hasil upgrading pada skala prototype plant, serta mendapatkan kontruksi burner dan tungku pembakar CWF sebagai pengganti burner BBM. Dari hasil percobaan optimasi pembuatan dan pembakaran CWF. dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: o

a. Proses penyalaan awal dibutuhkan pemanasan ruang bakar hingga mencapai 500-600 C untuk dapat memasukkan CWF kedalam ruangan bakar harus dengan pengaturan putaran motor pada frekuensi 7 Hz dengan kapasitas 35-45 kg/jam CWF. b. Untuk dapat terjadinya pengkabutan dibutuhkan udara tekan 2.5 -3 bar c. Pembakaran CWF yang terbaik dengan menggunakan spray burner 3 temperatur tungku dapat mencapai >1121oC. Dalam proses ini masih terjadi sumbatan akan tetapi relatif lama + dikarenakan adanya radiasi panas pada burner sehingga ada sebagian CWF yang mengering yang dapat menyebabkan sumbatan.

Grafik 5.46. Temperatur ruang bakar dengan menggunakan spray burner 3

2) Pengembangan Cold Model Fluidized Bed Hasil yang dicapai adalah modifikasi desain distributor yang telah dilakukan menghasilkan kinerja alat cold model fluidized bed yang lebih baik, di mana loopseal dapat berfungsi mensirkulasikan pasir dengan baik. Hasil uji coba menunjukkan bahwa kondisi bubbling dan circulating fluidization dapat tercapai, pasir dapat tersirkulasi dengan baik pada laju alir udara ke riser sebesar 6 m/s. Pasir dapat tersirkulasi dengan baik, namun laju sirkulasi pasir belum dapat ditentukan disebabkan desain alat cold model fluidized bed belum sempurna. Pembagian loopseal menjadi 2 bagian yaitu supply dan recyclechamber menyebabkan pasir tertumpuk di recycle chamber dan riser, sehingga pasir tidak dapat tersirkulasi dengan sempurna. Hasil gasifikasi batubara dengan pereaksi oksigen menunjukkan batubara Wara menghasilkan komposisi gas H2 tertinggi, sementara komposisi gas CO untuk ketiga batubara hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Pengaruh pereaksi terhadap komposisi gas terlihat sangat signifikan pada batubara PKN.

230


Tabel 5.90 Perbandingan Komposisi Gas Produk Gasifikasi Batubara Penerapan dan PKN Dengan Pereaksi Oksigen dan Oksigen/Steam

Batubara

Pereaksi

CO

H2

CO2

CH 4

C2H4

C2H6

Peranap

Oksigen

33,6

17,5

34,6

12,5

0,7

1,1

Oksigen/steam

36,0

16,5

27,8

16,5

1,3

1,9

Oksigen

34,6

9,4

43,3

11,0

0,7

0,9

Oksigen/steam

19,9

43,3

26,9

8,8

0,6

0,5

PKN

3) Pengembangan Proses Upgrading Batubara Peringkat Rendah (CDB) Kegiatan pengembangan CDB pada tahun 2011 ini adalah menyiapkan peralatan pulverized coal burner (tungku pembakaran batubara bubuk) dan rotary dryer sebagai bagian dari peralat pilot plant CDB yang akan dibangun secara bertahap sampai dengan tahun 2013. Pada kegiatan tahun 2011 ini juga dibahas mengenai beberapa teknologi upgrading batubara dan keekonomian upgrading/pengeringan batubara dibandingkan dengan blending batubara. Kajian dibuat dengan tujuan mengetahui hambatan-hambatan teknis yang menyebabkan penerapan teknologi pengeringan batubara di Indonesia masih belum komersial dan memberikan usulan tentang upaya yang harus dilakukan untuk mempercepat komersialisasi teknologi tersebut. Pada tahun 2011 telah dilakukan desain, fabrikasi, konstruksi dan modifikasi pulverized burner dan rotary dryer. Komponen alat pulverized burner terdiri dari screew feeder, blower, ruang pembakaran dan ruang pengenceran gas buang. Ruang pengenceran gas buang diperlukan untuk menurunkan suhu gas buang dari pulverized o burner yang semula 900 C menjadi o sekitar 500 C. Gas buang dengan suhu ini diperkirakan cukup rendah untuk dipakai sebagai energi pengeringan batubara. Kegiatan pengembangan pilot plant CDB ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: a. Identifikasi peralatan yang akan dipakai b. Pembuatan Burner c. Instalasi Peralatan Pilot Plant d. Instalasi Peralatan Pilot Plant CDB

Gambar 5.73. Uji Coba Pembakaran Dalam Ruang Bakar (Burner)

Hasil uji coba peralatan CDB menunjukkan burner telah berfungsi dengan baik begitu juga rotary dryer tetapi aliran panas dari burner ke rotary dryer tidak berfungsi optimal. Dugaan sementara adalah kapasitas exhauster kurang besar sehingga perlu dilakukan modifikasi lanjutan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2012.

c. Bidang Ketenagalistikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi 1) Pengembangan Peta Potensi Energi Baru Terbarukan Indonesia Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

231

Tujuan kegiatan ini adalah mengembangkan menyiapkan data dan informasi mengenai potensi energi terbarukan dan menyajikannya dalam bentuk database berbasis peta yang dapat diakses melalui website P3TKEBTKE, yang kegiatannya meliputi pembuatan/pembangunan peta potensi energi terbarukan Indonesia dan membangun database potensi energi terbarukan Indonesia berbasis peta (Peta Potensi EBT). Database ini nantinya akan dapat diakses melalui website P3TKEBTKE, menginventarisasi data hasil studi potensi EBT yang telah dilakukan oleh P3TKEBTKE untuk komoditas energi angin, mikrohidro, biomasa, panas bumi dan surya, melakukan studi potensi energi angin, mikrohidro dan biomassa untuk melengkapi data pada daerah prospek yang belum memiliki data potensi. Database ini diolah dengan menggunakan software WMS.8.3. Selain itu, diperlukan pula Arc Gis desktop 10, peta digital, global mapper 12xx trial TOP, anemomoter dan perlengkapannya serta menara ukur potensi angin. Hal-hal yang telah dicapai dalam kegiatan tahun 2011 adalah instalasi alat ukur kecepatan dan arah angin mulai awal Oktober 2011 di Desa Tegalsiwalan, Kec. Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo dengan hasil analisis data tgl 11 okt – 12 nov 2011 menunjukkan arah angin dominan dari selatan dan hasil analisis data tgl 11 okt – 12 nov 2011 menunjukkan kecepatan rata-rata pada 3 (tiga) ketinggian yang berbeda, kecepatan rata-rata pada 20 m adalah 4.27 m/s, kecepatan rata-rata pada 30 m adalah 5.29 m/s dan kecepatan rata-rata pada 50 m adalah 6.55 m/s. Selain itu dilakukan perbaikan existing sistem pengukur kecepatan dan arah angin. Di Lokasi Tahuna, Sulawesi Utara, perbaikan sistem telah dilakukan dengan melakukan penggantian data logger dan pemasangan PV modul untuk memastikan kontinuitas suplai daya ke data logger. Di lokasi Lembeh, Sulawesi Utara, sistem memerlukan perbaikan yaitu penggantian data logger. Dari pengukuran kecepatan angin sesaat yang dilakukan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku direkomendasikan pemasangan sistem pengukuran angin untuk mengetahui kecepatan dan arah angin tahunan. Hasil studi verifikasi data potensi mikrohidro di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat adalah PLTMH Kunyik berkapasitas 22,5 kW dan PLTMH Kurrak berkapasitas 15 kW. Sedangkan di Kabupaten Nagekeo, NTT adalah PLTMH Bela berkapasitas 16 kW, PLTMH Mulakoli berkapasitas 28 kW, dan PLTMH Wolokisa berkapasitas 26 kW. Verifikasi data dilakukan untuk pengukuran potensi biomassa di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. 2) Pilot Project PLTG Landfill Kapasitas 10 Kw Di TPA Bengkala Singaraja Bali Tujuan kegiatan ini adalah terbangunnya Pilot Project PLTG Landfill 10 kw. Sebagai salah satu upaya dalam penyediaan energi menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang memanfaatkan gas metan untuk bahan bakar pembangkit. Lokasi kegiatan di TPA Bengkala Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pembangunan pilot project ini sedang berlangsung. Problema yang sering dihadapi oleh PLTG Sampah adalah kontinuitas produksi gas metan. Kajian teknologi gasifikasi antara sanitary landfill dan landfill cell termasuk eksplorasi dan eksploitasi gas landfill menunjukkan bahwa komposisi gas metan rata-rata di TPA Bengkala pada semua sumur (12 sumur) di Blok 2 adalah sebesar 33.88 persen, sedangkan rata-rata pada 6 sumur (tidak termasuk 6 sumur yang telah di-release) adalah sebesar 48.35 %. Dengan mempertimbangkan produktivitas dan komposisi gasnya yang tidak stabil dan tercampurnya gas-gas lain yang tidak dapat terbakar serta nilai kalor spesifik gas sampah yang rendah maka digunakan teknologi organic rankine cycle (ORC) dalam sistem pembangkit listrik.

232


Scrubber dan Separator

Kondensor

Turbin

Generator

Panel Kontrol

Boiler

Gambar 5.74. Peralatan pendukung pilot project

d. Bidang Geologi Kelautan 1) Penelitian Potensi Energi Arus Laut sebagai EBT di Perairan Selat Molo, NTT Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa daerah ini cukup potensial dan memenuhi syarat untuk penempatan turbin pembangkit listrik tenaga arus. Kedalaman maksimum 16 – 50 meter. Berdasarkan distribusi harga kecepatan arus dari hasil pengukuran arus mobile kecepatan arus rata-rata yang terukur 0,9 – 2,74 m/detik dengan kecepatan maksimum yang terukur 4,95 m/detik. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran arus stasioner menunjukkan , kecepatan arus tertinggi terjadi pada saat kondisi air pasang dan kondisi air surut. Sedangkan kecepatan arus terendah terjadi pada saat kondisi air pasang maksimum dan surut minimum (slack) dengan kecepatan maksimum yang terukur 1,85 m/detik. Dalam penelitian dilakukan pengamatan terhadap distribusi data arah dan kecepatan angin.

Tabel 5.71 Distribusi Kecepatan Arus Line-000 Kedalaman (m) 2,75 3,75 4,75 5,75 6,75 7,75 8,75 9,75 10,75 11,75 12,75 13,75 14,75 15,75 16.75 17,75 18,75 19,75 20,75

Kecepatan Arus Minimum (m/s) 1,51 1,57 1,6 1,77 1,76 0,46 1,39 1,38 1,38 1,68 1,44 1,46 1,65 0,33 1,2 1,32 1,58 1,67 1,01

Kecepatan Arus Maksimum (m/s) 3,15 3,02 3,25 3,56 3,1 3,22 3,06 3,98 3,77 4,95 3,47 4,78 3,50 4,02 3,63 3,35 4,22 3,81 4,06


Kecepatan Arus Rata-rata (m/s) 2,34 2,35 2,39 2,42 2,41 2,42 2,36 2,43 2,39 2,47 2,41 2,54 2,46 2,49 2,51 2,61 2,74 2,64 2,53 233

2) Kajian Indikasi Potensi Energi OTEC di Sulawesi Utara Tujuan kajian adalah mendapatkan informasi data mengenai potensi energi samudera yang dapat diberdayakan menjadi pembangkit listrik terutama di daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya baik yang minim mendapatkan pasokan listrik. Dari hasil kajian ini a diperoleh zona yang berpotensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang disesuaikan dengan data kependudukan di daerah yang menjadi penempatan sistem OTEC tersebut. Daerah kajian termasuk kedalam perairan terbuka yang mempunyai kedalaman laut yang cukup dalam sehingga sangat cocok untuk penempatan sistem OTEC. Dari hasil analisis data sekunder nilai ΔT di seluruh wilayah Indonesia pada tiap musim berubah-ubah, namun perubahan tersebut tidak terlalu jauh yang terlihat pada musim barat (Desember, Januari, Februari).Pada musim timur (Juni, Juli, Agustus) terlihat bahwa daerah di bagian selatan Jawa dan Laut Banda nilai ΔT mengalami penurunan drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya upwelling di perairan Laut Banda dan selatan jawa. Sementara di perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi Utara ΔT mengalami penurunan sedikit, akan tetapi masih diatas 20⁰. Hasil analisis ini menunjukan bahwa daerah kajian sangat berpotensi untuk dibangun sistem OTEC.

Gambar 5.75. Nilai ∆T pada Musim Barat di Kedalaman 600 m, (Aghina drr 2011)

234


2. Jumlah usulan paten dan hak cipta Pada tahun 2011 ini, Kementerian ESDM melalui Badan Litbang ESDM berhasil merealisasikan usulan paten dan hak cipta yang telah ditargetkan yaitu 6 buah paten di bidang minyak dan gas bumi sebanyak 1 buah paten, mineral dan batubara sebanyak 2 buah paten, bidang ketenagalistrikan sebanyak 1 buah paten, serta 3 buah hak cipta di bidang geologi kelautan. Rincian paten/hak cipta yang dapat direalisasikan di tahun 2011 ini adalah sebagai berikut: a) Bidang Minyak dan Gas Bumi Usulan paten di bidang minyak dan gas bumi adalah Metode Formulasi Inhibitor Korosi dari Limbah Industri Kelapa Sawit. b) Bidang Mineral dan Batubara Usulan paten dan hak cipta tahun 2011 di bidang mineral dan batubara kepada Direktorat Hak kekayaan Intetelektual sebanyak 2 usulan, yaitu: 1. Pembakar Siklon Gasifikasi (Gasification Cyclone Burner) 2. Kokas pengecoran dari batubara non coking Indonesia c) Bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi Usulan paten dan hak cipta di bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi adalah keluarnya usulan paten Komposisi Material Pelat Bipolar Fuel Cell dengan nomor permohonan P00201100177 tanggal 23 Maret 2011. d) Bidang Geologi Kelautan Usulan paten dan hak cipta di bidang geologi kelautan kepada Direktorat Hak kekayaan Intelektual sebanyak 3 usulan, yaitu: 1. Usulan HAKI Buku Katalog Foraminifera Perairan Indonesia 2. Usulan HAKI Buku Mineral Philipsit di Tinggian ROO - Samudera Hindia 3. Usulan HAKI Rancang Bangun Radio Link Telemetri Data Multiplex 3. Makalah Ilmiah yang dipublikasikan Melalui Jurnal baik di tingkat Nasional maupun Internasional dan Laporan Ilmiah. Jumlah Makalah yang berhasil dipublikasikan di tahun 2011 ini melebihi dari target yang cukup tinggi hingga mencapai 145,8%, yaitu dari 96 makalah yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 140 makalah. Topik makalah ini terdiri dari makalah di bidang minyak dan gas bumi, Mineral dan batubra, Ketenagalistrikan dan energi baru, serta bidang geologi. Rincian dari 140 makalah tersebut adalah sebagai berikut : a). Bidang Minyak dan Gas Bumi Makalah ilmiah bidang Minyak dan Gas Bumi dimuat dalam Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” Volume 45 Nomor 1 – 3 Tahun 2011 dan Scientific Contribution Oil and Gas Volume 34 Nomor 1 - 3 Tahun 2011. Makalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meramu Bensin Ramah Lingkungan Dengan Pemanfaatan Butanol 2. Penanggulangan Tanah Terkontaminasi Limbah Minyak Di Area Kilang (Refinary Unit) Menggunakan Teknik Bios 3. Potensi Pengembangan CNG Darat (Terestial CNG) di Indonesia 4. Pembuatan Bahan Bakar Minyak Solar 48 Bertitik Nyala Minimum 55° C dan 52° C Melalui Cutting Distillation 5. Rancang Bangun Adsorben Mercuri Removal 6. Evaluasi Metode Estimasi Viskositas Kinematik Campuran Biner Base Oil Dan Aditif Viscocity Modifiers (VMs) 7. Cadangan Strategis Minyak untuk Keamanan Energi Indonesia Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

235

8. Analisis Tingkat Penguapan pada Minyak Lumas Transmisi 9. Pemanfaatan Bakteri Thiobacillus Thioparus untuk Mendegradasi Kandungan Sulfur dalam Gas Alam 10. Penggunaan Infra Red Oil Analyser Untuk Memantau Kondisi Minyak Lumas Mesin Diesel 11. Rancangan Dasar Perhitungan Proteksi Katodik dengan Menggunakan Anoda Karbon pada Struktur Baja Anjungan Minyak di Lingkungan Air Laut 12. Potensi Pengembangan EOR untuk Peningkatan Produksi Minyak Indonesia 13. Geologi Pengideraan Jauh dalam Studi Evaluasi Lahan Migas di Cekungan Kutei Atas Bagian Utara 14. Injeksi Surfaktan Polimer dengan Pola Quartered Five Sport pada Reservoir Minyak 15. Efek Berat Molekul Polietilen Glikol (PEG) pada Membran Solusa Asetat terhadap Selektifitas Pemisahan Gas CO2/CH4 16. Pemodelan Sekuestrasi Gas CO2 pada Saline Aquifer dengan Mekanisme Perubahan Fase dan Alterasi Mineral 17. Gas Alam untuk Bahan Bakar Gas dan Bahan Baku Petrokimia 18. Pemilihan Umpan Kilang Berdasarkan Pendekatan Jenis Minyak Bumi dan Yield Distilasi 19. Efisiensi Katalitik Konverter Dalam Mengurangi Emisi Karbon Monooksida dan Unburn Hydrocarbon pada Bahan Bakar Bensin 88 20. Oksidasi Katalitik Karbon Monosikda pada Katalis Pt-Zeolit Alam Berpromotor Serium 21. Pengujian Kinerja Terbatas Minyak Solar Bertitik Nyala 55oC pada Multicylinder Test Bench 22. Fluida Incompressible Sebagai Penyalur Tenaga dalam Sistem Hidrolik Tertutup 23. Perbandingan Biaya pada Teknik-Teknik Remediasi Tanah Tercemar Minyak Bumi 24. Pengaruh Mutu Bahan Bakar Diesel terhadap Pembentukan Emisi Partikulat Pada Kendaraan Bermotor 25. Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Bangunan Hijau 26. Prediksi Jumlah Emisi CO2 dari Kegiatan Transportasi Khusus Kereta Api dan Upaya yang Bisa Dilakukan untuk Mengurangi Emisi 27. Kelayakan Pemanfaatan Gas Metana Batubara Untuk Pembangkit Listrik 28. Prediksi Kecepatan Gelombang S (Shear Wave) dengan Batas Hashin Sthrikman Menggunakan Metoda Lee 29. Analisis Potensi Sumber Daya Hidrokarbon Cekungan Upper Kutai Bagian Selatan Kalimantan Timur 30. Membangun Sistem Informasi Mikroba dan Nutrisi Potensial untuk Meor berbasis Database 31. Pengaruh Penambahan Aditif MX-1 dalam Minyak Solar 48 terhadap Perubahan Sifat-Sifat Fisika/Kimia Utama dan Kinerja Mesin 32. Analisa Kerusakan Komponen Mesin Diesel Melalui Uji Fisika Kimia Minyak Lumas API CF-4 33. Development of Wright Blending Method in Viscocity Estimation of Liquid-Binary Mixture of Base Oil and Olefin Copolymers (OCPs) 34. Tehnology Challenges in Indonesia Oil and Gas Development 35. Irreducible Water Saturation and ITS Governing Factors: Characteristics of Some Sandstones in Western Indonesia 36. Reduction of Bacteria Cells Viability in Injection Water Using Ammonium Chloride 37. Environmental Study On Co2 Storage In The Deep Sea: An Overview 38. CO2 Storage Capacity Estimation of Depleted Oil and Gas Reservoirs in Indonesia 39. The Effect of Biocides Addition Againts Morphology any Size Distribution of Bacteria Cells in Injection Water 40. The Jurassic-Cretaceous Paleogeography of The Sula Area, North Maluku 41. Oxidation Stability Improvement For Jatropha Biodiesel To Meet The International Standard For Automotive Applications 42. Extraction of Naphthenic Acid from Indonesian Crude Oils by Methanol-Ammonium Solution 43. Oligocene Palynological Zonation Scheme From East Java Sea 44. Rock Wettability Characteristics of Some Indonesian Limestones 45. Risks Analysis of Carbon Dioxide Storage in Geological Formations 46. Polymer Properties Determination For Designing Chemical Flooding 236


47. The Imprortance of Litho-Facies Distinection in Determining The Most Representative Cementation Factors for Well-Log Evaluation: An Old Issue Persistently Neglected 48. Ranking of Indonesia Sedimentary Basin and Storage Capacity Estimates For CO2 Geological Storage 49. A Review of Biodiesel Development in Indonesia: Current Status, Future Potential And Its Impact on The Environment 50. Characterization of Thermal Precipilator in Smoke Collector by Using Particle Counter 51. Comparison Valve Deposit Formed on Diesel Engine Caused by Biodiesel and Petroleum Diesel Fuel

b) Bidang Mineral dan Batubara Makalah Ilmiah ini dimuat dalam Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 7 Nomor 1- 4 Tahun 2011, Indonesian Mining Journal Volume 14 Nomor 1-3 Tahun 2011 , Jurnal Badiklat. Makalah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peluang dan tantangan Peningkatan Nilai tambah Batubara 2. Analisis Dampak Profitabilitas Pengusahaan Batubara Kalori Rendah terhdap Rencana Penurunan Biaya DHBP bagi Pengusaha dan Pemerintah 3. Karakterisasi Mineral Ampas Pengolahan Bijih Emas Pongkor 4. Pembuatan bahan Refraktori Alumina dari Residu Bauksit 5. Penggunaan Metode Statistik K-Means Clustering pada Analisis Peruntukan Lahan Usaha TambangBerbasis Sistem Informasi Geografi 6. Estimasi Biomassa Hutan Sekunder dan Daerah Reklamasi Menggunakan Teknologi Inderaja dan Sistem Informasi Geografi 7. Kelayakan Usaha Pembuatan Batako, Paving Block dan Bata Merah Berbahan Baku Limbah Hasil Pembakaran Batubara 8. Evaluasi Sistem Otomatisasi Pencadangan Wilayah Pertambangan Berbasis Sistem Informasi Geografis di Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang 9. Produksi, Konsumsi Semen dan Bahan Bakunya di Indonesia Periode 1997 – 2009 dan Prospeknya 2010 – 2015 10. Runtunan Stratigrafi Sedimen Holosen Keterkaitannya dengan Kasiterit di Lepas Pantai Tenggara P. Singkep, Kepulauan Riau 11. Eliminasi Oksida Besi dari Kaolin Nagreg dengan Metode Pemisahan Cairan-Cairan 12. Pembuatan dan Pembakaran CWF dari Batubara Hasil Proses Upgrading 13. Prospek Pengembangan Usaha Pembuatan Briket Batubara di Sumatera Barat Guna Mengatasi Kelangkaan Minyak Tanah (Analisis Supply, Demand dan Finansial) 14. Biooksidasi Galium Sulfida Menggunakan Kultur Campuran Acidithiobacillus Ferrooxidans dan A. Thiooxidans 15. Analisis Stabilitas Tanggul, Desain Rawa dan Lereng Tambang untuk Mendukung Operasi Penambangan 16. Controll of Illegal Mining (PETI) in Indonesia: Policy and Program 17. Improvement of Low Rank Coal Properties by Various Upgrading Processess 18. Production of Activated Carbon from Subbituminous Coal Using Rotary Kiln and Cyclone Burner 19. Toxicology Test on Coal Ash from Asam-Asam Coal Fired Power Plant, Tanah Laut – South Kalimantan 20. De-Zincing of LeadCopper Sulphide Minerals Flotation 21. Mineralogical Characters of Karang Paningal Epithermal Vein Deposits, West Java 22. Geologic Aspects Controlling Maceral and Mineral Matter Content of Satui Coals - South Kalimantan 23. The Effect of Hydrogen Pressure on the Preparation of Artificial Caking Coal for Coke Binder 24. Extraction of Pottasium from Feldspar and Leucite by Two Different Activation Methods: Mechanical Activation (Milling) and High Temperature Activation (Roasting) 25. Structural Changes of Pomalaa Lateritic Ore due to Coal-Based Magnetizing Roasting 26. Upgrading Of Indonesia’s Bauxite By Washing Method Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

237

27. The Effect Of Bokashi Bottom Ash (Coal Combustion Waste) Dosage On The Growth And The Heavy Metal Pb Content Of Vetiver Grass (Vetiveria Zizanioides) 28. Preliminary Study Of Particle Size Measurement Of Fine Phosphate Rocks Using Dynamic Light Scattering Method 29. Leaching Of Lead From Anode Slime By Ammonium Acetate Solution 30. Effects Of Temperature And Nutrient Feed Onthe Production Of Oxalic Acid By Aspergillus Niger

c) Bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi Makalah Ilmiah di bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi dimuat dalam Majalah Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan diterbitkan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Juni dan Desember. Judul-judul makalah tersebut yaitu:

1. Metode Penentuan Nilai Frekuensi Dan Nilai Kapasitor Minimum Generator Induksi Phasa Tiga Berpenguatan Sendiri Micro-Grid PLTS Untuk Menjaga Kualitas Daya Industri Analisis Kandungan Energi Fluida Panas Bumi Entalpi Dampak Biologis Limbah Bahang Terhadap Biota Perairan Di Sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap Suralaya 5. Boiler Mini Tekanan Rendah Berbahan Bakar Sampah Perkebunan Untuk Pembangkit Listrik 6. Perhitungan Emisi Biodiesel Dari Kelapa Sawit Sebagai Bahan Bakar Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 7. Pengaruh Konsentrasi Ion Bikarbonat Larutan Penjerab Terhadap Efisiensi Penjerab Sistem BioFGD PLTU Batubara 8. Penentuan Debit Andalan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Dengan Metode Turc And Solomon (Studi Kasus: PLTMH Puppuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) 9. Prospek Pemanfaatan Biogas Dari Pengolahan Air Limbah Industri Tapioka 10. Karakteristik Asam Lemak Mikroalga Untuk Produksi Biodiesel Sedangkan laporan ilmiahnya, yaitu: 1. Perancangan dan pembuatan sel tunam berbahan dasar polimer 2. Penelitian dan pengembangan Energi Angin untuk pembangkit listrik tenaga angin kapasitas menengah 3. Penelitian dan pengembangan teknologi reservoir panas bumi 4. Penelitian dan pengembangan mikroalgae sebagai bahan baku biodisel 5. Pengembangan sistem gasifikasi biomasa untuk gas bakar dan gas sintesis 6. Optimasi proses fermentasi limbah industri tapioka sebagai sumber biogas 7. Analisis kinerja sistem photovoltaic (PV) mikrogrid 8. Kajian pemanfaatan energi arus laut sebagai pembangkit listrik tenaga arus laut 9. Penelitian dan pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi 10. Penelitian dan pengembangan jaringan distribusi sistem terisolasi 11. Uji kinerja electronic load controller pada pembangkit listrik mikro hidro 12. Penelitian dan pengembangan teknologi solar tracker pada PLTS 13. Kajian konsumsi energi pemanfaat tenaga listrik 14. Pemanfaatan gas metan dari sanitary landfill untuk bahan bakar dan pembangkit listrik 15. Penelitian boiler mini tekanan rendah berbahan biomasa sebagai pembangkit listrik dan pengering hasil pertanian/perkebunan 2. 3. 4.

d) Bidang Geologi Kelautan Makalah Ilmiah di bidang geologi kelautan dimuat dalam Jurnal Geologi Kelautan Nomor 1 – 2 Tahun 2011 dan Bulletin of The Marine Geology Nomor 1 -2 Tahun 2011 Judul-judul makalah tersebut yaitu:

1. Fenomena Sediment Cloud di Perairan Tanjung Pontang, Banten 238


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Abrasi Pantai dan Pendangkalan Kolam Pelabuhan Jetty Pertamina, Balongan Indramayu melalui Analisis Arus Pasang Surut, Angin, dan Gelombang Morfologi Dasar Laut Kaitannya dengan Proses Abrasi Pantai di Perairan Pulau Marore, Sulawesi Utara Penggunaan Metode Analisis Sinyal dalam Interpretasi Data Magnet di Perairan Selat Sunda untuk Menentukan Arah dan Posisi Pipa Bawah Laut Tinjauan Aspek-aspek Pembangunan yang Mempengaruhi Dampak Lingkungan Kawasan Pesisir dan Laut Pola Sebaran Gas Charged Sediment Dasar Laut di Perairan Sidoarjo, Jawa Timur Kajian Identifikasi Infrastruktur Jaringan Pipa Migas Bawah Laut di Perairan Sebelah Utara Provinsi Banten Model 2D Pengaruh Gaya Horisontal Arus Pada Pemecah Gelombang di TPI Pancer Jawa Timur Pola Anomali Magnet Lokal dari Aplikasi Trend Surface Analysis (TSA) pada Pemetaan Geologi Kelautan Bersistem di Perairan Selat Malaka Sumatera Utara Foraminifera Perairan Balikpapan, Kalimantan Timur: Lingkungan Pengendapan dan Pengaruhnya Identification of Hard Rock Based on Shallow Seismic Interpretation and SPT Test for Foundation of Bridge at Balang Island, Balikpapan Bay, East Kalimantan Lihostratigraphic and Sedminetological Significants of Deepening Marine Sediments of the Sambipitu Formation Gunung Kidul Residence, Yogyakarta Abnormal Microfaunal Shells as Early Warning Indicator of Enviromental Changes Surrounding Berau Delta, East Kalimantan Fault Pattern and Active Deformation of Outer Arc Ridge of Northwest of Simeuleu Island, Aceh, Indonesia Abrasion Wave Obstructs Tourism Development in Coastal Regions of Binuanagen, Lebak-Banten The Influence of Sea-Level Changes on Sea-Bottom Morphology of Singkawang Waters West Kalimantan Based on Analyses of Bathymetric and Seismic Data Diagenetics Features of Paleo Lagoonal Reef of Tacipi Area, South Celebes Sedimentation Rate Based on Oceanographic Parameters Reviews in Estuary of Kapuas, Central Kalimantan The Characteristic of Surficial Sediment Based on The Heavy Mineral Content at Karangasem, East Bali Waters, Bali Province Sand Distribution Modeling of Middle Miocene Reservoir of "East Tarakan a Field" in Eastern Part of Tarakan Island, East Kalimantan

4. Jumlah masukan/rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan oleh Kementerian ESDM , pada tahun 2011 adalah sebanyak 43 rekomendasi. Seluruh rekomendasi yang diragetkan dapat direaliasikan atau dengan nilai capaian sebesar 100%. Rincian realisasi masukan/rekomendasi kebijakan tahun 2010 adalah seperti diuraikan di bawah ini: a) Bidang Minyak dan Gas Bumi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengembangan Basis Data Potensi CBM Di Indonesia (Cekungan Kutai) Proyek Percontohan Penemuan Cadangan Tight Shale Gas Reservoir Evaluasi Lahan Migas Cekungan Spermonde, Sulawesi Selatan Pengembangan Tight Sand Reservoir dan Stratigraphic Trap Lapangan Migas Sumatra Selatan Penanganan Air Terproduksi Hasil Dewatering Sumur-Sumur CBM Di Sumatera Selatan Konversi Katalitik Limbah Plastik Menjadi Senyawa Fraksi Gasoline Pengaruh Kegiatan Industri Migas Terhadap Sumber Daya Hayati Perairan Emisi CO2 Disektor Energi Peningkatan Kualitas Biodiesel Dengan Pengembangan Teknologi Proses Pengolahan Produksi Biodiesel


239

10. Pemanfaatan Mikroalga Untuk Reduksi CO2 Dengan Energi Alternatif Sebagai Hasil

Sampingnya 11. Studi Aplikasi dan Pengembangan Kinerja Bahan Bakar Alternatif Biofuel untuk Transportasi,

Industri dan Rumah Tangga 12. Studi Hubungan Kandungan Oksigenat dan Oksegen dalam Bensin untuk Pengembangan 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Spesifikasi Evaluasi Lahan Migas Daerah Barakan, Maluku Kegiatan Evaluasi Model Fiskal Pengembangan "Coal Bed Methane" (CBM) Dampak Kenaikan Harga BBM dan LPG Terhadap Struktur Perekonomian Indonesia Penelitian Model Teknik Desorpsi Gas Metana Batubara Kajian Survey Pengumpulan Data dlam Rangka Verifikasi Komponen-Komponen Harga LPG PSO Kaji Ulang Data Geoscience Untuk Peningkatan Kualitas Informasi Wilayah Kerja Baru Migas Koordinasi Tim Perubahan Iklim Screening EOR Injeksi CO2 Lapangan -Lapangan di Cekungan Sumatra Selatan Pengembangan Infrastruktur SPBG Daughter untuk Konversi BBG Angkutan Kota di Jakarta Selatan

b) Bidang Mineral dan Batubara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

PNT Mineral PNT Batubara Batubara untuk Listrik Tindak lanjut laporan gugus tugas renegosiasi KK/PKP2B dan PNT Evaluasi dan penilaian pelaksanaan konservasi dan diverifikasi energi pada balitbang ESDM Evaluasi studi kelayakan peningkatan produksi batubara PT. Mahakam Sumberdaya di Ditjen Minerba Evaluasi studi revisi studi kelayakan PT. Karya Bumi Baratama Ditjen Minerba Evaluasi studi revisi studi kelayakan PT. Riau Bara Harum Ditjen Minerba Evaluasi studi revisi studi kelayakan PT. Yamabumi palaka Ditjen Minerba Evaluasi studi kelayakan peningkatan produksi batubara PT. Bangun Banua Persada Kalimantan di Ditjen Minerba Evaluasi revisi studi kelayakan blok Musirawas PT. Karya Bumi Baratama di Ditjen Minerba Evaluasi revisi studi kelayakan produksi batubara PT. Tanjung Alam Jaya di Ditjen Minerba Evaluasi revisi studi kelayakan produksi batubara PT. Borneo Indobara di Ditjen Minerba

c) Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

1. Pengembangan sistem gasifikasi biomasa untuk gas bakar dan gas sintesis 2. Kajian konsumsi energi pemanfaat tenaga listrik 3. Studi pembebanan Lampu Hemat Energi Terhadap Kualitas Daya

d) Bidang Geologi Kelautan Potensi ESDM Dasar Laut di Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut di Perairan Aceh Barat 5. Jumlah pilot plant dan demo plant atau rancangan produk rancang bangun teknologi unggulan bidang energi dan sumber daya mineral.

penerapan

Pada tahun 2011 ini, Kementerian ESDM mentargetkan 31 pilot plant dari berbagai bidang, target tersebut seluruhnya dapat direalisasikan atau dengan kata lain capaian kinerja adalah sesuai target sebesar 100%. Rincian dari 31 pilot pnat masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

240


a) Bidang Minyak dan Gas Bumi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembuatan Surfaktan untuk Aplikasi Pendesakan Minyak dengan Injeksi Kimia (Lanjutan) Aplikasi Nanoteknologi dan Bioengineering untuk Peningkatan Perolehan Minyak Studi Pengembangan Formula Pelumas Industri Percontohan Tabung ANG untuk Rumah Tangga Pengembangan Teknologi Ultrasonography Untuk Aplikasi Industri Bidang Migas Rancang Bangun Adsorben Komponen Korosif Gas Bumi

Contoh salah satu pilot plant yang berhasil di laksanakan adalah Pengembangan Teknologi Ultrasonography Untuk Aplikasi Industri Bidang Migas sebagai berikut: Tujuan kegiatan adalah menentukan desain dan prototype peralatan well inspection berbasis teknologi Ultrasonography. Pada penelitian tahap I ini sistem yang telah berhasil direkayasa adalah bagian dari sistem yang lebih lengkap dengan range jarak efektif 6 cm ke dinding, temperatur sensor yang sudah diuji adalah 30 – 150 degC, dan untuk kemampuan tekanan yang diijinkan terhadap sensor masih tekanan atmosfer. Subsistem ini telah menunjukkan bahwa pantulan dinding sumur dapat dideteksi dan dikonversi menjadi data digital. Setelah itu pantulan harus diusahakan agar tidak Gambar 5.76. Diagram rencana pengembangan alat hanya pada satu titik tetapi dapat dibuat pada ratusan bahkan ribuan titik (pixel) yang mewakili dinding sumur. Untuk pantulan vertikal harus dengan sensor dengan frekuensi yang lebih tinggi dan kemampuan jarak lebih jauh. Sensor yang ada dimensinya masih terlalu besar sehingga belum memenuhi syarat untuk skala lapangan .Untuk pemilihan bahan sampai tahun -1 ini masih pada bahan tahan karat stainless steel. Dengan penguasaan teknologi Ultrasonography ini di harapkan akan memecahkan salah satu masalah penurunan produksi migas nasional dan memberikan manfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak nasional dan pengembangan SDM di bidang Migas. b) Bidang Mineral dan Batubara 1. Pengembangan Proses UBC Skala Pilot Sebagai Pendukung Operasional Proses UBC Skala

Percontohan & Persiapan UBC Skala Komersial; Percontohan Pengolahan Zeolit dan Bentonit, Jawa Barat; Percontohan Pembuatan Pupuk Majemuk Skala Pilot Plant (lanjutan); Percontohan Aplikasi Proses Upgrading Bauksit dan Tailing, Pencucian Bauksit, Jawa Barat; Percontohan Penelitian Pengolahan Emas dengan Sianidasi dan Cil Adsorption Skala Plitot Plant. 6. Pengembangan Prototype Plant Kokas Dengan Bahan Bakar Batubara; 2. 3. 4. 5.


241

7. Optimasi Produksi Karbon Aktif Berbasis Batubara; 8. Pengembangan Proses UBC Skala Pilot Sebagai Pendukung Operasional Proses UBC Skala

Percontohan & Persiapan UBC Skala Komersial; 9. Pengembangan Konveyor Nyumatik Terintegrasi Dengan Preheated Udara Pembakar Untuk

Pembakar Siklon. 10. Rancang Bangun Otomatisasi Sistem Pengambilan Data "Pumping Test" 11. Rekayasa borholle wall imaging system untuk penentuan struktur batuan 12. Rekayasa dan Rancang Bangun Peralatan Otomatisasi untuk Mendukung Efisiensi &

Keselamatan Kerja 13. Rancangan Alat Untuk Mendeteksi Gas Metana Pada Tambang Batubara Bawah Tanah

Dengan Teknologi Sinar Infra-Merah Contoh salah satu pilot plant yang berhasil di laksanakan adalah Prototipe Pembakar Siklon Dengan Integrasi Konveyor Nyumatik Dan Pembakar Preheated Pengelolaan Abu Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kinerja pembakar siklon dengan didukung konveyor nyumatik dan sistem kontrol abu sehingga meminimalkan kendala penanganan buangan abu dan meningkatkan pangsa pasar dari pembakar siklon. Efisiensi energi dari teknik konveyor nyumatik telah dapat ditingkatkan lagi menjadi 2,67% dibanding percobaan sebelumnya yang baru mencapai 0,49%. Hal ini terutama disebabkan telah dilakukan peningkatan efisiensi energi transpor dari peniup udara antara, yaitu yang posisinya antara pengumpan dan peniup udara pada pembakar siklon. Peningkatan efisiensi energi ini berdasarkan pada fungsi peniup udara antara ini yang hanya bertugas memindahkan tepung batubara, tidak ukut berugas untuk memasukkan tepung batubara ke dalam pembakar siklon yang memerlukan energi yang besar karena tepung batubara harus masuk secara tangensial dan berpusar beberapa kali dalam silinder siklon. Dengan telah berhasilnya disusun rangkaian konveyor nyumatik ini maka pengintegrasian gilingan ke dalam sistem menjadi lebih mudah dilakukan karena dalam gilingan yang digunakan terdapat kompartemen peniup yang tugasnya meniup keluar butir-butir batubara yang telah tergiling halus sampai -30 mesh. Selanjutnya tepung batubara ini diterima peniup udara antara yang akan mengestafetkan tepung tersebut ke peniup udara antara selanjutnya menuju ke pembakar siklon. Dengan diintegrasikannya gilingan ini maka industri tidak perlu lagi menangani tepung batubara yang cukup merepotkan karena masalah debunya. Jadi industri dapat langsung menggunakan batubara curah yang dapat diumpankan ke gilingan dan selanjutnya dapat ditranspor dari jarak jauh menuju unit pembakar siklon dalam ruang pabrik.

Gambar 5.77. Setting Prototipe Pembakar Siklon yang Terintegrasi dengan Sistem Konveyor Nyumatik

242


c) Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Perancangan dan pembuatan sel tunam berbahan dasar polimer (PEMFC) Integrasi Sistem PLT Angin skala 100 kW Pengembangan mikroalgae sebagai bahan baku biodiesel Rancangan detail pembangunan gasifikasi biomasa tipe circulating fluidized bed Pengembangan Peta Potensi EBT di Indonesia Pembuatan Cetak Biru Desain PLTP Sistem Binari Pengembangan Solar Tracker Optimalisasi Kinerja Grid Connection dengan Multilevel Inverter Pengembangan sistem gasifikasi biomasa untuk gas bakar dan gas sintesis

Berikut salah satu pilot plant/rancang bangun tersebut: Rancangan Detail Pembangunan Gasifikasi Biomasa Tipe Circulating Fluidized Bed Uji kinerja gasifikasi biomasa di Purwakarta telah dapat dioperasikan dengan bahan baku arang batok, serbuk gergaji, dan sekam padi, dan sudah dapat menghasilkan gas yang mampu bakar selama ± 5 jam serta telah dihasilkan rancangan sistem gasifikasi tipe circulating fluidized bed kapasitas 100 kg dalam rangka pengembangan gasifikasi biomassa untuk produksi gas síntesis. Kegiatan perancangan teknis unit gasifikasi biomassa untuk gas sintesis tipe circulating fluidized bed kapasitas 100 kg/jam umpan biomassa berupa gambar detail desain gasifikasi circulating fluidized bed, layout dan isometric layout peralatan, proses perhitungan/pemilihan peralatan, data dukung berupa price list dari peralatan-peralatan yang akan digunakan membangun unit-unit yang tercantum dalam desain tersebut. Pada Error! Reference source not found. berikut adalah konfigursi peralatan tersebut.

Gambar 5.78. Konfigurasi Sistem Gasifikasi Biomasa Circulating Fluidized Bed

d) Bidang Geologi Kelautan 1. Rancang Bangun Sistem Peralatan Pengambilan Foram Plankton 2. Rancang Bangun Pengatur Gulungan Streamer 3. Rancang Bangun Float Tracking Berikut salah satu pilot plant/rancang bangun tersebut: Rancang Bangun Sistem Peralatan Pengambilan Foram Plankton Pengambilan plankton pada rancang bangun ini menggunakan metoda sampling secara miring (obelique) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel plankton yang terperangkap dari berbagai lapisan air. Konstruksi plankton nets dengan double nets bertujuan untuk mendapatkan sample yang lebih banyak dan backup nets. Pengembangan ke depan dengan penambahan flowmeter dengan tujuan ketelitian pengukuran jumlah air tersaring dengan mengalikan jarak diantara dua titik tersebut dengan diameter plankton net.


243

6. Jumlah peta geologi kelautan Kementerian ESDM ditahun 2011 ini menetapkan target pembuatan peta geologi kelautan sebanyak 9 buah peta, seluruh peta dapat direalisasikan atau capaian kinerja sebesar 100%. Jumlah 9 peta tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Peta geologi kelautan yang dihasilkan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut Perairan Lembar 1215 (Selat Karimata) Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut Perairan Lembar 1315 (Pontianak) Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut Perairan Lembar 1812 (Kota Baru) Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut Perairan Lembar 1316 (Singkawang) Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut Perairan Lembar 1412 (Matua) Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut Perairan Lembar 0817-0818 (Bagansiapiapi) Peta Anomali Magnet Total Perairan Lembar 1312 (Laut Jawa) Peta Anomali Magnet Total Perairan Lembar 1412 (Matua) Peta Anomali Magnet Total Perairan Lembar 1312 (Tg. Puting)

7. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengembangan terhadap target APBN yang ditetapkan

kegiatan

Jasa

Penelitian

dan

Indikator kinerja output untuk pencapaian sasaran ini yaitu Penerimaan Pajak

Negara

(PNBP).

Penerimaan

Bukan Realisasi

Negara

Bukan

Pajak (PNBP) sebesar Rp Rp. 47.138.657.927,- (sekitar 76%) dari

rencana

Rp.

57.850.867.000,- yang berasal dari pendapatan jasa teknologi, dengan rincian sebagai berikut: Grafik 5.47. Realisasi PNBP di lingkungan Badan Litbang ESDM

1) P3TMB “tekMIRA”

: Rp.

2) P3TMGB “LEMIGAS”

: Rp. 45.129.799.217,-

3) P3TKEBTKE

: Rp.

Sasaran 7

1.964.835.050,-

44.023.660,-

: Perwujudan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM Yang Profesional, Berdaya Saing Tinggi Dan Bermoral

Keberhasilan dan/atau tidak tercapainya target sasaran ini diukur melalui pencapaian 8 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

244



Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun

Diklat

545

613

112,47

2.

Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan

Jenis

14

14

100,00

3.

Jumlah peserta diklat yang selesai mengikuti diklat di Badan Diklat ESDM

Orang

14.625

12.894

88,16

4.

Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV PTK AKA Migas

Orang

250

248

99,20

5.

Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya

Orang

2.379

3.000

126,10

6.

Jumlah NSPK yang ditetapkan dan diberlakukan

NSPK

636

803

126,26

7.

Jumlah Lembaga Diklat Pemerintah/Profesi (LDP) yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis

LDP

8

9

112,50

8.

Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu

Unit

8

8

100,00

9.

Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan

Buah

133

143

107,52

Terbitan

17

6

35,29

10. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan

1. Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Realisasi penyelenggaraan diklat pada tahun 2011 melebihi target dengan capaian sebesar 110,9%, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah diklat untuk Aparatur yang cukup tinggi yaitu mencapai 233 diklat serta diklat untuk industri/masyarakat sebanyak 192 diklat.

2. Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan Pada tahun 2011 ini realisasi diklat yang diselenggarakan sesuai dengan target 100%.

3. Jumlah peserta diklat pada Badan Diklat ESDM Jumlah peserta diklat bidang ESDM yang selesai mengikuti diklat yaitu sebanyak 12.894 orang peserta dari target sebanyak 14.625 orang peserta, atau capaian kinerja adalah 88,16%. Tidak tercapainya target disebabkan karena beberapa peserta diklat tidak memenuhi persyaratan. Sehingga kelebihan anggaran dimanfaatkan ke program diklat lain.


245

4. Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV Jumlah lulusan pendidikan formal pada PTK AKA Migas pada tahun 2011 ini sebanyak 248 orang mahasiswa, jumlah ini sedikit dibawah dari jumlah yang ditargetkan yaitu 250 orang mahasiswa, atau capaian kinerja sebesar 99,2%

5. Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya Pada tahun 2011 ini, jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya melalui penyertaan diklat, pemagangan, bimbingan teknis, forum komunikasi, forum konsensus, seminar/workshop melebihi dari target sebesar 26,10%, yaitu dari target 2.379 orang, tereralisasi sebanyak 3000 orang. Hal ini terjadi karena tingginya kegiatan penyertaan diklat pada pelatihan/kursus, seminar, workshop, dan sejenisnya baik di dalam maupun diluar negeri.

6. Jumlah NSPK (Standar, Pedoman, Bahan Ajar) diklat Capaian NSPK (standar, pedoman, bahan ajar) adalah sebesar 126,26%. Peningkatan ini terjadi karena intensitas penyusunan NSPK oleh Pusdiklat pada tahun 2011 meningkat, khususnya NSPK diklat untuk bidang minyak dan gas bumi, serta geologi yang melebihi target yang direncanakan.

7. Jumlah Lembaga Diklat Pemerintah/Profesi (LDP) yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis Realisasi akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah/Profesi di tahun 2011 ini adalah berjumlah 9 LDPdari target 8 LDP atau sebesar 112,5%. Capaian realisasi tahun ini berada jauh diatas capaian tahun 2010 yang hanya mencapai 31%. Hal ini disebabkan karena telah beroperasinya Komite Akreditasi LDP sektor ESDM, sehingga program akreditasi LDP untuk LDP selain lembaga diklat di lingkungan KESDM sudah dapat dilakukan. Tidak seperti di tahun sebelumnya dimana belum beroperasinya Komite Akreditasi LDP sektor ESDM karena peraturan perundang-undangan pendukungnya belum ditetapkannya. Akreditasi yang direalisasikan tahun ini yaitu proses akreditasi baru dan/atau re-akreditasi Pusdiklat Migas (manajemen mutu/ISO) dan Pusdiklat Mineral dan Batubara (untuk diklat manajemen oleh Lembaga Administrasi Negara/LAN).

8. Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu Demikian pula dengan sarana diklat yang terakreditasi tahun ini secara keseluruhan dapat mencapai target 100%, karena seluruh sarana yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di Badiklat ESDM telah memenuhi syarat untuk diakreditasi.

9. Jumlah kerjasama Diklat yang diimplementasikan Jumlah kerja sama diklat yang diimplemantasikan pada tahun ini adalah sebanyak 143 buah dari 133 buah yang ditargetkan, atau sebesar 107,52%. Seluruh kegiatan kerjasama diklat baik di dalam maupun di luar negeri dapat diiimplementasikan dengan mitra kerja.

10. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan Jumlah karya ilmiah yang berhasil dipublikasikan pada tahun ini adalah sebanyak 6 buah karya ilmiah dari target sebanyak 17 buah karya ilmiah atau hanya tercapai 35,3%.

246


5.5.Akuntabilitas Keuangan Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.93 Realisasi Anggaran KESDM Tahun 2011 Per Unit kerja Eselon I

No

Program

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1

Sekretariat Jenderal

1.144.326

791.410

67,83

2

Inspektorat Jenderal

115.437

84.060

72,80

3

BPH Migas

235.913

134.122

56,85

4

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

802.619

675.794

84,20

5

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

372.222

110.863

29,78

6

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

947.407

180.547

19.06

7

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

400.380

223.170.470

55,74

8

Badan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral

739.465

547.427

74,03

9

Badan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Energi Dan Sumber Daya Mineral

667.462

534.818

80,13

10

Badan Geologi

873.592

676.450

77,43

11

Sekeratariat Jenderal Dewan Energi Nasional

52.307

45.682

87,33

6.351.130

4.004.343

70,1

TOTAL KESDM PT PLN Persero a.

Ikitring

6023,6

1.983,7

32,9

b.

Lisdes

3,173

2.978,7

93,9

9.196,6

4.962,4

54,0

15.245,6

9.200,5

60,3

Total PLN Total KESDM+PLN

Pagu anggaran KESDM tahun 2011 sebesar Rp. 15,2 triliun yang terdiri dari pagu KESDM murni sebesar Rp. 6,3 trilun dan pagu yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) untuk kegiatan Ikitring dan Lisdes sebesar Rp. 9,2 triliun. Realisasi anggaran KESDM murni sekitar 70,1%, namun apabila dilihat dari total realisasi KESDM murni dan PT PLN (Persero) mencapai 60,3%. Realisasi anggaran belanja tahun 2011 sebesar Rp 9.200,5 Miliar digunakan untuk membiayai 12 program. Realisasi anggaran per program KESDM selama periode tahun 2011 dapat dirinci sebagai berikut:


247

Tabel 5.94 Realisasi Anggaran KESDM Tahun 2011 Per Program

No

Pagu Anggaran

Program

Realisasi

%

1

Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM

895.190

628.268

70,18

2

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur KESDM

249.136

163.142

65,48

3

Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

115.437

84.060

72,80

4

Pengaturan Dan Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

235.913

134.122

56,85

5

Pengelolaan Dan Penyediaan Minyak Dan Gas Bumi

802.619

675.794

84,20

6

Pengelolaan Ketenagalistrikan

372.222

110.863

29,78

7

Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

947.407

180.547

19.06

8

Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral dan Batubara.

400.380

223.170.470

55,74

9

Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral

739.465

547.427

74,03

10

Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Energi Dan Sumber Daya Mineral

667.462

534.818

80,13

11

Penelitian, Mitigasi Dan Pelayanan Geologi

873.592

676.450

77,43

12

Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional

52.307

45.682

87,33

6.351.130

4.004.343

70,1

TOTAL

Penyebab realisasi anggaran KESDM dan PT PLN masih belum sesuai target, antara lain: R Izin Multiyears Contract proyek-proyek Ikitring baru disetujui pada akhir tahun 2011. R Persetujuan Pemanfaatan Penghematan sebesar 10% dari DIPA tahun 2011 dari Kementerian Keuangan baru terbit (termasuk pemasangan PLTS pada Ditjen. EBTKE). R Pagu Blokir (*) yang besar Rp. 2,98 triliun, memerlukan proses pembukaan blokir yang lama sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat. R Realisasi belanja bersumber PNBP terkendala oleh sistem dimana diharuskan adanya setoran penerimaan terlebih dahulu, baru dapat dicairkan. R Transisi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Perpres No. 80 ke 54 menyebabkan terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa, karena peserta memerlukan waktu mempelajari terlebih dahulu R Keterlambatan pelaksanaan disebabkan besarnya blokir, keharusan penyetoran terlebih dahulu untuk sumber dana PNBP serta masih transisinya pelaksanaan e-proc disamping sebagian besar barang masih impor dan memerlukan proses fabrikasi menyebabkan perilaku penyerapan/pelaksanaan anggaran belanja modal di KESDM berpola S-Curve.

248


Tujuan V : Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Recommend Documents