TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Manajemen Minat Utama: Manajemen Keuangan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI PULAU JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA

TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Manajemen Minat Utama: Manajemen Keuangan

Disusun oleh: Rini Oktriniatmaja NIM: S4108118

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Rini Oktriniatmaja

NIM

: S4108118

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhdap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal ang bukan karya saya dalam tesis ini di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh atas tesisi tersebut.

Surakarta, Juni 2011 Yang menyatakan,

Rini Oktriniatmaja

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO

…sesungguhnya ALLAH tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri… (QS AR RA’AD:11)

Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah kesuksesan. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pelajaran paling berharga untuk mencapai kesuksesan. Berusaha dan berdoa adalah jalan yang terbaik (Penulis)

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Tulisan ini di persembahkan Untuk kedua orang tua tercinta Terimakasih untuk semua dukungan Dan pengorbanan yang kalian berikan Sesungguhnya aku tidak akan bisa menjadi seperti sekarang Tanpa dukungan dan semangat dari kalian Terimakasih

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikun wr. wb. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Manajemen (S2) di Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 1. Alah SWT atas karunua, hidayah, akal dan fikiran serta atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis. 2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan pelajaran dan pedoman hidup yang sangat berharga kepada umatnya. 3. Bapak Prof. Dr. Hartono, MS selaku Direktur Program Studi Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan bantuannya dalam penyusuna tesis ini. 4. Bapak Drs. Agus Budiatmanto Msi, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya penyusunan tesis ini.

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

5. Dosen-dosen dan karyawan Program Studi Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Kedua Orang Tua atas do’a, kasih sayang, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual yang telah diberikan selama ini. 7. Keluarga dan orang-orang terdekat yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang dan cinta selama hidupku. 8. Teman-teman Magister Manajemen yang sudah memberikan masukan selama penulisan tesis ini. 9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT selalau melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Besar harapan penulis semoga tesisi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu’alaikum wr. wb.

Surakarta, Juni 2011

Rini Oktriniatmaja

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.depkeu.djpk.go.id periode tahun 2004-2008. Dengan menggunakan metode purposive sampling, dari 147 kabupaten/ kota di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diperoleh sampel sebanyak 56 kabupaten kota. Data kemudian di analisis dengan metode regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal baik secara parsial maupun secara simultan. Uji beda antar daerah Jawa dan luar Jawa menunjukkan bahwa Belanja Modal dan PAD daerah Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di luar Jawa. Sedangkan untuk DAU dan DAK daerah luar Jawa lebih tinggi di bandingkan dengan daerah di Jawa.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Revenue, the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund to the Capital Expenditure Budget Appropriation in the Budget of the Regional Government of Regency / Municipality in Java, Bali and Nusa Tenggara. This research is a quantitative study using secondary data. Data obtained from the General Director of Local Government Fiscal Balance website through the www.depkeu.djpk.go.id year period 2004-2008. Using a purposive sampling method, from 147 districts / cities in Java, Bali and Nusa Tenggara obtained a sample of 56 districts / cities. The data were analyzed with regression methods. The result of analysis showed that the Revenue, the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund has a positive effect on the allocation of Capital Expenditure either partially or simultaneously. Test difference between Java and outside Java show that the Capital Expenditure and Revenue is higher in Java compared to regions outside Java. As for the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund areas outside Java is higher in comparison with areas in Java. Keywords: Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman i ii iii iv v vi vii ix xi xii xiii xiv

HALAMAN JUDUL HALAMAN PERSETUJUAN HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN PERNYATAAN HALAMAN MOTTO HALAMAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN INTISARI ABSTRACT BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Perumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian E. Orisinalitas Penelitian

1 1 7 7 8 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS A. Landasan Teori 1. Anggaran Daerah 2. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia 3. Fungsi Anggaran Sebagai Sarana Manajemen Publik 4. Hubungan Keagenan dalam Anggaran Sektor Publik 5. Pendapatan Asli Daerah 6. Dana Lokasi Umum 7. Dana Alokasi Khusus 8. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah 9. Penelitian Terdahulu B. Hipotesis C. Kerangka Pemikiran

9 9 9 11 13 13 15 19 21 24 24 26 28

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian B. Populasi dan Sampel Penelitian C. Data dan Sumber Data D. Definisi Operasional

31 31 31 32 33

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

E. Teknik Analisis Data 1. Uji Asumsi Klasik 2. Analisis Regresi dan Uji Beda 3. Uji Hipotesis

34 34 36 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum B. Analisis Data 1. Uji Asumsi Klasik 2. Analisis Hasil Regresi 3. Uji Beda Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Anggaran Belanja Modal 4. Uji hipotesis C. Pembahasan Hasil Penelitian

40 40 42 42 45 48

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Keterbatasan C. Implikasi D. Saran

62 62 62 63 64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

66 68

commit to user iv

51 54


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1

Ringkasan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal

41

Tertinggi dan Terendah selama 2004-2008 Tabel IV.2

Hasil Uji Normalitas Data

42

Tabel IV.3

Hasil Uji Multikolinearitas

43

Tabel IV.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

44

Tabel IV.5

Hasil Uji Autokorelasi

45

Tabel IV.6

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

46

Tabel IV.7

Hasil Uji Antar Daerah Jawa dan Luar Jawa

48

Tabel IV.8

Hasil Uji antar Tahun Anggaran

49

Tabel IV.9

Hasil Anova Uji antar Tahun Anggaran

50

Tabel IV.10

Hasil Uji F

52

Tabel IV.11

Hasil Uji t

53

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Salah satu tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan Negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah yang melimpahkan segala kewenangan pemerintah pusat kepada perintah daerah, maka pengelolaan anggaran sektor publik di kelola oleh pemerintah masing-masing daerah. Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (yang direvisi dari undang-undang nomor 22 tahun 1999), menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan good governanace sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk tercapainya tujuan organisasai

pemerintah.

Anggaran

sektor

publik

merupakan

instrument

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005: 61). Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah di susun. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten dan kota. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting. commit to user


3 digilib.uns.ac.id

Lingkup anggaran akan menjadi relevan dan penting dalam lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumber daya pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor public dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiscal rendah (Halim, 2001). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningakatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan banguan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan kepada public oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk commit to user

4 digilib.uns.ac.id


kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pemanfaatan belanja hendaknya di alokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2003). Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumbersumber pendapatan di luar PAD, karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah yang non PAD lebih bersifat terikat. Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan masalah dalam alokasi PAD yang sebenarnya. Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan referensi antara eksekutif dan legislative dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Abdullah menduga bahwa power legislative yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. commit to user

5 digilib.uns.ac.id


Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dutujukan untuk kabupaten dan kota di Indonesia, namun tidak semua kabupaten dan kota mendapatkan dana dari DAU seperti wilayah provinsi DKI Jakarta. Karena otonomi provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Konsekuensi atas penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah darah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah darah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut commit to user

6 digilib.uns.ac.id


untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak peneting. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang sifatnya khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan tertentu yang bersifat khusus. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan arumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dalam anggaran belanja modal, DAK berpengaruh karena akan lebih cenderung digunakan untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. DAK dialokasin dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritras nasional. Dialokasin kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. DAK yang dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktrur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, sertas lingkungan hidup.

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


B. Perumusan Masalah Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut 1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal dalam APBD? 2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal dalam APBD? 3. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal dalam APBD?

C. Tujuan Penelitian Tujauan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris: 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran Belanja Modal dalam APBD. 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap anggaran Belanja Modal dalam APBD. 3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) tehradap anggaran Belanja Modal dalam APBD.

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


D. Manfaat Penelitian Apabila tujuan penelitian dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi akademis untuk penelitian-penelitian serupa. Dan dapat digunakan pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam penentuan anggaran belanja daerah.

E. Orisinalitas Penelitian Dalam penelitian ini peneliti melakukan replikasi dari penelitian Darwanto (2007) yang meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Dimana penelitian yang di lakukan Darwanto menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan

secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak

berpengaruh. PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Perbedaan penelitian ini dengan yang di lakukan Darwanto adalah terletak pada variable DAK, penelitian ini mengeluarkan variable pertumbuhan ekonomi dan memasukkan variable DAK karena dalam penelitian sebelumnya variabel pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh terhadap belanja modal. Waktu dan objek penelitian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori 1. Anggaran Daerah Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilam pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sebuah anggaran yang baik akan mencerminkan efektifitas kinerja pemerintah di mata publik, maka pemerintah harus benar-benar dapat membuat anggaran yang matang dan realistis untuk direalisasikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak di capai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002). Pengaturan pada sebuah aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas commit to user

9

10 digilib.uns.ac.id


dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD harus jelas siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab, sehingga dapat dijadikan landasan untuk pertanggung jawaban baik antara eksekutif dan legislative, ataupun tanggung jawab di dalam internal eksekutif sendiri. Proses penyusunan anggaran publik memiliki karakteristik berbeda dengan penganggaran dalam bisnis. Menurut Lee dan Jhonson (1998) karakteristik tersebut mencakup ketersediaan sumber daya, motif laba, barang publik, eksternalitas, penentuan harga pelayanan publik, dan perbedaan lain seperti intervensi pemerintah terhadap perekonomian melalui anggaran, kepemilikan atas organisasi, dan tingkat kesulitan dalam proses pembuasan keputusan. Budget analisis mengimplikasikan bahwa budget proses meliputi empat langkah: preparation dan submission, apporoval, execution, dan audit (Robbinson, 2005). Sedangkan menurut Samuael (2000) penganggaran setidaknya memiliki tiga tahapan, yakni perumusan proposal anggaran, pengesahan proposal anggaran, pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum. Menurut Von Hagen (2002) penganggaran terbagi dalam empat tahapan, yakni eksekutive planning, legislative approval, executive implementation, dan ex post accountability. Dimana pada dua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislative dan politik anggaran paling mendominasi, dan pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent.

commit to user



2. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia Penerapan otonomi daerah tidak terlepas dari perubahan pradigma dan penganggaran daerah. Penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan PP 105/2000 dan kepmendagri 29/2002 pada tahun anggaran 2003/2004. Anggaran kinerja mendorong partisipasi dari stakeholder sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Dimana legislatif diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum. Dalam kaitannya dengan pembahasan anggaran, eksekutif dan legislative membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui bargaining (dengan acuan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja di mulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di pemda, dokumen perencanaan anggaran di buat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dokumen tersebut di susun dalam format usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Dokumen RASK kemudian diteliti oleh tim aggaran eksekutif untuk di nilai kelayakannya, dimana dalam format usulan tersebut harus benar-benar mengandung informasi yang relevan, tujuan yang pasti dari anggaran tersebut, sasaran yang ingin dituju melalui anggaran tersebut, dan besarnya anggaran yang diajukan yang kemudian akan diakomodasi dalam RAPBD yang akan di sampaikan kepada legislative. commit to user



Anggaran yang telah ditetapkan dan di sahkan oleh legislative menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktifitasnya

dalam pemberian

pelayanan publik dan acuan bagi legislative untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kerja eksekutif dalam hal pertanggung jawaban kepala daerah. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Karena bagaimanapun juga anggaran dengan jelas mengungkapkan apa yang akan di lakukan di masa mendatang. Pemikiran yang strategis di setiap organisasi adalah proses

di

mana

manajemen

berfikir

tentang

pengintegrasian

aktivitas

organisasional ke arah tujuan yang berorientasi ke sasaran masa mendatang. Proses penyusunan anggaran sektor publik di Indonesia melalui empat tahapan : a. Tahap persiapan anggaran Yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. b. Tahap ratifikasi Tahap ratifikasi melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif di tuntut tidak hanya memiliki managerial skill namun harus juga mempunyai political skill, salesman ship, dan coalition building yang memadai. c. Tahap implementasi/ pelaksanaan anggaran Pada tahap ini yang paling penting bagi manajer keuangan yaitu pengetahuan sistem (informasi) akuntansi dan pengendalian manajemen. d. Tahap pelaporan dan evaluasi

commit to user



Tahap pelaporan dan evaluasi ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap ketiga dari tahapan proses penyusunan anggaran tercapi dengan baik.

3. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Manajemen Sektor Publik Anggaran berfungsi sebagai berikut: a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. d. Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja. e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. f. Anggaran merupakan instrument politik. g. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal.

4. Hubungan Keagenan dalam Anggaran Sektor Publik Teori yang menjelaskan hubungan principal dan agent ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori principal-agent menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implicit atau eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/ melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan commit to user



oleh principal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Lupia dan McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seorang atau sekelompok orang (principal) memilih orang atau kelompok lain (agent) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Hubungan principal-agent terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain (Stiglitz,1987 dan Pratt & Zeckhauser, 1985 dalam Gilardi,2001). Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak. Menurut Lane (2003a) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal-agent (Lane, 2000: 12-13). Hal senada dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan principal-agent merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitment-komitment kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (asimetric information), moral hazard, dan adverse selection. Moe (1984) di pemerintah terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatankesepakatan principal-agent yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, commit to user



perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi layanan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh gilardi (2001) dan Storm (2000) yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (chains of delegation) yakni pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlement, dari parlement kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai suatu kesatuan kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi. Masalah keagenan ini tejadi pada semua organisasi baik organisasi privat maupun organisasi publik. Jadi teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi, agent mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuannya yagn sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan moral hazard dan adverse selection. Sedangkan principal sendiri harus mengeluarkan biaya untuk memonitor kinerja agent dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien.

5. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Halim (2004: 67), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

commit to user



a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1 .Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Abdul Halim (2007: 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: 1. Pajak Daerah. Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari: a. Pajak hotel, b. Pajak restoran, c. Pajak hiburan, d. Pajak reklame,

commit to user



e. Pajak penerangan jalan, f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, g. Pajak Parkir. 2. Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek. 3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: a. Bagian

laba atas

penyertaan

modal pada perusahaan

milik

penyertaan

modal pada perusahaan

milik

daerah/BUMD. b. Bagian

laba atas

negara/BUMD. c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 4. Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

commit to user



a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. b. Jasa giro. c. Pendapatan bunga. d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah. f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. h. Pendapatan denda pajak. i.

Pendapatan denda retribusi.

j. Pendapatan eksekusi atas jaminan. k. Pendapatan dari pengembalian. l.

Fasilitas sosial dan umum.

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap commit to user



pengalokasian anggaran cukup besar,terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004).

6. Dana Alokasi Umum Dalam pengaturan keuangan menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-pinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004). Secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut: a. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiscal dengan kapital fiskal. b. Instrumen untuk mengatasi horizontal balance yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. commit to user



c. Equalization

grant

berfungsi

untuk

menetralisasi

ketimpangan

kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah (Sigit, 2003; Kuncoro, 2004). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan prinsip fiscal gap yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan yang sejalan dengan Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan commit to user



Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap, di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (fiscal needs) dan potensi daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep fiscal gap tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et.al., (1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric

7. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan commit to user



kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Kebijakan DAK secara spesifik: a. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah; b. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata; c. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur; d. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;

commit to user



e. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur; f. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan; g. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD; h. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

commit to user



8. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah Menurtu UU no. 33 tahun 2004 Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya belanja terdiri dari dua jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan, belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja modal dianggarkan setiap tahun dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP no. 24 Tahun 2005).

9. Penelitian Terdahulu Sulistiawan (2005) meneliti tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah. Menemukan hasil bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Abdullah (2004) melakukan penelitian dengan judul Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah : Pendekatan Principal-Agent Theory commit to user



menemukan bahwa adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislative dalam pengalokasian spread PAD kedalam belanja sektoral. Abdullah (2006) melakukan penelitian dengan judul Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan PAD berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik legislatif. Hal ini bermakna bahwa penurunan pada anggaran pendidikan dan kesehatan menunjukkan oportunisme legislative, begitu pula kenaikan untuk infrastruktur dan legislative. Darwanto (2007) meneliti pengaruh pertumbhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan menggunakan sampel Kabupaten/ Kota di pulai Jawa dan Bali, menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan secara parsial pertumbuhan eonomi tidak berpengaruh, PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Situngkir (2009) melakukan penelitian menggunakan variable yang sama dengan penelitian Darwanto dengan menambahkan variable Dana Alokasi Khusus (DAK) menemukan hasil yang konsisten dengan penelitian yang di temukan Darwanto. Dimana variable pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara parsial, sedangkan variable PAD, DAU dan DAK masingmasing berpengaruh secara parsial. Dan semua variable berpengaruh secara simultan.

commit to user



B. Hipotesis Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Peran dan kewenangan legislative dalam proses penyusunan anggaran dan power yang di miliki oleh legislative membuka ruang bagi legislative untuk memaksakan kepentingan pribadinya. Di mana legislative cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak besifat job programs dan targetable. Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislative dalam pengalokasian spread PAD kedalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk kesehatan dan pendidikan justru mengalami penurunan. H1: pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dalam APBD. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk

mendanai

kebutuhan

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

commit to user



Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah . dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemeritah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut apakah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Holtz-Eakin et.al. (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik menegaskan bahwa variable-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non linear dan asimetric. H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dalam APBD. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan kegiatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Karena bersifat untuk membiayai kegiatan khusus, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal (Simorangkir). H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dalam APBD. Perbedaan letak geografis dan kekayaan sumber daya yg di miliki daerah kabupaten/kota menyebabkan perbedaan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan. commit to user



Seperti daerah-daerah dengan kekayaan sumber daya yang rendah akan sangat membutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Dan di setiap tahun terjadi perubahan dalam alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. H4: Ada perbedaan yang signifikan pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Anggaran Belanja Modal untuk darah Jawa dan Luar Jawa. H5: Ada perbedaan yang signifikan pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Anggaran Belanja Modal di setiap tahun Anggaran.

C. Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum

Anggaran Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Kerangka berfikir membantu menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. PAD adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang commit to user



sah. PAD berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, sehingga apabila PAD suatu daerah meningkat akan mendukung meningkatnya anggaran Belanja Modal daerah dalam satu tahun anggaran karena sumber dana dari PAD akan digunakan untuk membiayai belanja atau pengeluaran daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyaraka. Pendanaan yang berasal dari PAD digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah, seperti pelayanan sektor publik. Namun besarnya kewenangan legislatif dalam penyusunan anggaran dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam anggaran. Sebagai akibatnya, terjadi kenaikan pada alokasi dana untuk infrastruktur dan DPRD, akan tetapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran belanja Modal. Holtz-Eakin et.al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa makin besar dana transfer dari pemerintah pusat maka akan meningkatkan belanja modal daerah dalam satu tahun anggaran. DAU adalah transfer yang bersifat umum (block garant) dari pemerintah pusat kepada pemerinah daerah untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan daerah. Terjadi transfer yang signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer dana tersebut dengan leluasa dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan publik atau bahkan digunakan untuk keperluan lain yang bersifat self interest.

commit to user



DAK adalah transfer yang bersifat khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan atau masalah khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan tertentu. DAK di alokasikan untuk membantu mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. DAK yang relative meningkat akan dapat menambah saran dan prasarana daerah dan daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakanya. Anggaran Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat bagi daerah. Besarnya belanja modal yang dialokasikan oleh satuan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh keuangan daerah tersebut. Alokasi belanja modal di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk kualitas pelayana publik. Meningkatnya Belanja Modal dalam satu tahun anggaran dikarenakan adanya peningkatan struktur pendapatan daerah yang bersumber dari paja dan retribusi daerah dan juga besarnya dana perimbangan dari pemerintah pusat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal. Analisis data kuantitatif adalah analisis yang digunakan pada data sekunder dengan menggunakan metode statistik. Data yang diperoleh selama penelitian akan dikelola lebih lanjut berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

B. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan jumlah populasi 147 kabupaten/ kota pada periode tahun 2004-2008. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu, adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu: 1. Kabupaten/kota yang melaporan APBD pada kemeterian keuangan dan di publikasikan pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah selama periode 2004-2008. commit to user

31



2. Kabupaten/kota dengan data realisasi APBD yang lengkap Berupa Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK yang di publikasikan oleh kementerian keuangan pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah selama periode 2004-2008. Dari kriteria yang ditentukan diperoleh sampel untuk penelitian sebanyak 56 kabupaten/kota (lihat lampiran 1)

C. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran (2006) data sekunder adalah data yang dibuat atau dikumpulkan oleh pihak luar. Data penelitian ini bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.depkeu.djpk.go.id periode tahun 2004-2008. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Data tersebut merupakan data kombinasi dari data runtut waktu (time series) dengan pooling data. Dari jumlah sampel 56 kabupaten/kota dengan periode tahun pengamatan 2004-2008 di peroleh jumlah 280 data untuk Belanja Modal, PAD, DAU, dan DAK.

commit to user



D. Definisi Operasional Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel Independen terdiri dari PAD, DAU dan DAK sedangkan untuk variabel Dependen yaitu Belanja Modal.berikut devinisi operasional untuk masing-masing variabel: Variable Independen 1. PAD, Total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan PAD yang sah. 2. DAU, Total dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. 3. DAK adalah total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus. Variable Dependen Variable dependen dalam penelitian ini adalah Anggaran Belanja Modal yaitu realisasi total anggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

commit to user



E. Teknik Analisis Data 1. Uji Asumsi Klasik Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi maka diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi: a. Normalitas Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005: 18). Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk menerima atau menolak hipotesis dengan cara membandingkan p-value dengan taraf signifikansi (a) sebesar 0,05. Jika nilai p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai p-value<0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2005) b. Multikolinearitas Uji Multikolinieritas, diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variable independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Nugroho, 2005: 58). Selain itu deteksi terhadap multikoliniearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variable dependen. Ghozali (2005), multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model commit to user



regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance (Tolerance Value/TOL) tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 = 0,1. TOL adalah jumlah yang menunjukkan bahwa variabel bebas tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain dalam suatu persamaan regresi. Batas TOL adalah 0,1 sehingga jika TOL di bawah 0,1 maka terjadi multikolinearitas. VIF adalah jumlah yang menunjukkan bahwa suatu variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya dalam suatu persamaan regresi. Batas VIF adalah 10, apabila diatas 10 maka terjadi multikolinearitas. c. Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan varians residual suatu periode

pengamatan

dengan

pengamatan

yang

lain,

atau

homoskesdastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat di lihat dengan membandingakn nilai t hitung dengan nila ttable dengan tingkat sinifikansi α 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar commit to user



dari α 5 %, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika lebih kecil dari α 5% maka terjadi heteroskedastisitas. d. Autokorelasi Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian uji autokorelasi ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (D-W) Test, yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai d statistik. Uji Durbin Watson dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai-nilai taksiran faktor gangguan yang berurutan. Jika nilai Durbin Watson berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi (Nugroho, 2005).

2. Analisis Regresi dan Uji Beda Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variable independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian terhadap variable-variabel penelitian dengan cara commit to user



menguji secara simultan melalui signifikansi simultan (Uji statistik F), yang bermaksud untuk dapat menjelaskan pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji masing-masing variabel secara parsial, dilakukan dengan uji signifikansi parameter individual (uji t statistik) yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen, serta variabel mana yang dominan mempengaruhi variabel dependen. Uji

beda menggunakan Dummy Variabel dilakukan untuk

menghitung perbedaan rata-rata Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK untuk daerah kabupaten kota di jawa dan luar jawa, One Way Anova untuk menguji rata-rata Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK setiap tahun. Model regresi yang digunakan adalah: Y= α + β1PAD + β2DAU + β3DAK + β4Djw+ β5Dth+ e keterangan: Y= Anggaran Belanja α= Konstanta β1, β2, β3, β4, β5= koefisien regresi PAD= Pendapatan Asli Daerah DAU= Dana Alokasi Umum DAK= Dana Alokasi Khusus Djw= Dummy untuk wilayah daerah Dth= Dummy untuk tahun e= error variable

commit to user



3. Uji Hipotesis a. Uji Koefisien Determinasi (R2) Uji R2 ini untuk mengetahui seberapa tepat variabel penjelas yang dimasukkan kedalam model mampu menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Nilai koefisien determinasi R2 berkisar antara 0 samai 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variabel dependen. b. Uji F Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi F hitung lebih besar dari F tabel maka hipotesis alternative diterima, sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka hipotesis alternatifnya ditolak. c. Uji t Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi hubungan secara parsial variabel dependen dengan variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel yang lain dianggap konstant. Apabila tingkat signifikansi t lebih kecil dari 0,05 atau t hitung > t tabel hipotesis alternative yang diajukan diterima, artinya secara prsial variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika tingkat signifikansi t hitung lebih besar 0,05 atau nilai t hitung < t tabel maka hipotesis alternative commit to user



yang diajukan ditolak, artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Berdasarkan hasil gambaran daerah Kabupaten/kota di Indonesia, maka tiap-tiap daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat digunakan sebagai sumber keuangan untuk memenuhi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan di daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memenuhi kegiatan atau pembangunan yang bersifat khusus dan berskala nasional. Dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah juncto UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian daerah dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak. Selain dana perimbangan tersebut, Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun Lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pada praktiknya, transfer dari Pempus merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai commit to user 40


digilib.uns.ac.id 41

operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda “dilaporkan” di Perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar-pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Indonesia di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dari 147 kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperoleh sampel sebanyak 56 kabupaten/kota. Berikut Kabupaten/Kota dengan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal tertinggi dan terendah selama periode 2004-2008: Tabel IV.1 Ringkasan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal Tertinggi dan Terendah selama 2004-2008 2004 Tinggi

Rendah

2005 Tinggi

2006

Rendah

Tinggi

2007 Rendah

Tinggi

2008 Rendah

Tinggi

Rendah

Belanja

Kota

Kota

Kota

Kota

Kota

Kab.

Kota

Kota

Kab.

Kab.

Modal

Bekasi

Banjar

Bekasi

Surakarta

Bekasi

Buleleng

Bekasi

Bima

Badung

Klungkung

PAD

Kab.

Kota

Kab.

Kota Bima

Kab.

Kota

Kab.

Kota

Kab.

Kota Bima

Badung

Bima

Badung

Badung

Bima

Badung

Bima

Badung

Kab.

Kota

Kab.

Kota

Kab.

Kota

Kab.

Kab.

Kab.

Kab. Sumba

Lebak

Salatiga

Klaten

Banjar

Klaten

Banjar

Klaten

Majalengka

Klaten

Barat

Kab.

Kota

Kab.

Kab.

Kab

Kota

Kota

Kota Bekasi

Kab.

Kota Bekasi

Bima

Banjar

Bima

Pemalang

Rembang

Bekasi

Semarang

DAU

DAK

Sumber: data diolah

commit to user

Lotim



B. Analisis Data 1. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki sebaran yang normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk menerima atau menolak hipotesis dengan cara membandingkan p-value dengan taraf signifikansi (a) sebesar 0,05. Jika p-value > 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dari Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Lampiran 7 dan secara ringkas ditunjukkan tabel IV.2 berikut. Tabel IV.2 Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 280 a,,b Normal Parameters Mean -1750.0000 Std. Deviation 31777.56393 Most Extreme Absolute .129 Differences Positive .129 Negative -.069 Kolmogorov-Smirnov Z 1.160 Asymp. Sig. (2-tailed) .209 a. Test distribution is Normal. S b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui commitresdiual to user 0,209 ternyata lebih besar dari a bahwa p-value dari unstandardized



5% (p>0,05), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. b. Uji Multikolinieritas Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi di antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada Lampiran 8 dan secara ringkas dapat ditunjukkan dalam tabel IV.3 berikut Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel

Tolerance

VIF

Keterangan

PAD

0,860

1,162

Bebas multikolinieritas

DAU

0,831

1,203


DAK

0,734

1,362


Djw

0,822

1,217


Dth

0,675

1,481


Sumber: Data diolah Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang memiliki tolerance lebih dari 0,1 (>0,1) dan semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2005). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi. c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi memiliki variansi yang sama (homoskedastisitas) dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka terjadi commit to user



heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Lampiran 9 dan secara ringkas dapat ditunjukkan dalam tabel IV.4 berikut ini. Tabel IV.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel

thitung

ttabel*

Sig.

0,758

1,980

0,449

DAU

-0,844

1,980

0,339

DAK

0,280

1,980

0,780

Djw

1,347

1,980

0.179

Dth

1,751

1,980

0,081

PAD

Keterangan Tidak terjadi heteroskedastisitas Tidak terjadi heteroskedastisitas Tidak terjadi heteroskedastisitas Tidak terjadi heteroskedastisitas Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah Keterangan: *) ttabel pada taraf signifikansi 5% Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel dengan nilai p>0,05 atau tidak signifikan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini (Ghozali, 2005). d. Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji commit to user



adanya pengaruh autokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode DurbinWatson (D-W) test. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson (D-W) test memperoleh nilai DW sebesar 1,626 (Lampiran 10). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: Tabel IV.5 Rangkuman Hasil Uji Autokorelasi Variabel

D-W

Kriteria

1,626

-2 < 1,626 < +2

PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal

Keterangan Tidak ada masalah autokorelasi

Sumber: data diolah

Dari tabel IV.5 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji autokorelasi memperoleh nilai D-W sebesar 1,626 berada di antara -2 hingga +2, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada gangguan autokorelasi dalam parameter model regresi. Hasil perhitunganan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11.

2. Analisis Hasil Regresi Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi belanja modal dalam APBD pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Penyelesaian model regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan Program SPSS for Windows commit to user



Release 18 dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: Tabel IV.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Belanja modal sebagai variabelDependen Koefisien thitung Konstanta

Signifikansi

-17168,705

Pendapatan Asli Daerah

0,190

5,647

0,000

Dana Alokasi Umum

0,054

3,004

0,003

Dana Alokasi Khusus

0,061

2,261

0,025

Djw

15714,287

3,289

0,001

Dth

20905,183

11,334

0,000

Adjusted R2

0,569

F Statistik

74,645

0,000

Sumber: data diolah Dari hasil analisis regresi di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut: BM= -17.168,705+5,647.PAD+3,004.DAU+2,261.DAK+3,289.Djw+11,334.Dth Persamaan menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh PAD, DAU dan DAK. Nilai konstanta sebesar -17.168,705 menyatakan jika tidak ada peningkatan PAD, DAU dan DAK, maka alokasi belanja modal hanya sebesar 17.168,705 juta rupiah per tahun. Nilai koefisien PAD sebesar 0,190 menyatakan jika terjadi peningkatan PAD sebesar 1 juta rupiah maka alokasi belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,190 juta rupiah. commit to user



Nilai koefisien DAU sebesar 0,054 menyatakan jika terjadi peningkatan DAU sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal

akan mengalami

peningkatan sebesar 0,054 juta rupiah. Nilai koefisien DAK sebesar 0,061 juta rupiah menyatakan jika terjadi peningkatan DAK sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,061 juta rupiah. Nilai koefisien Djw sebesar 15.714,287 menyatakan jika terjadi peningkatan Djw sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal

akan

mengalami peningkatan sebesar 15.714,287 juta rupiah. Nilai koefisien Dth sebesar 20.905,183 menyatakan jika terjadi peningkatan Dth sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal mengalami peningkatan sebesar 20.905,83 juta rupiah.

commit to user

akan



3. Uji Beda Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Anggaran Belanja Modal Analisis dilakukan dengan compare mean variabel independen untuk melihat perbedaan antara Dummy daerah kabupaten/kota di pulau jawa dan luar pulau jawa, sehingga di peroleh hasil: Tabel IV.7 Hasil Uji Antar Daerah Jawa dan Luar Jawa Group Statistics

Belanja Modal PAD DAU DAK

Djw Jawa Luar Jawa Jawa Luar Jawa Jawa Luar Jawa Jawa Luar Jawa

N 160 120 160 120 160 120 160 120

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 94852.2656 59842.88630 4730.99556 70474.5898 43232.63250 3946.58134 64242.9300 85537.29630 6762.31703 21195.7935 14329.99177 1308.14329 359294.1518 1.44237E5 11402.93419 310586.4693 1.07048E5 9772.14082 33815.0393 67834.23918 5362.76748 69336.5174 1.16787E5 10661.15313

Sumber: Data diolah Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa: 1. Rata-rata belanja modal untuk daerah jawa lebih besar yaitu 94.852,2656 juta rupiah di bandingkan dengan belanja modal untuk daerah di luar jawa dengan rata-rata 70.474,5898 juta rupiah. 2. Rata-rata PAD untuk daerah jawa sebesar 64.242,9300 juta rupiah lebih besar di bandingakan dengan PAD kabupaten/kota di luar jawa sebesar 21.195,7935 juta rupiah. 3. Rata-rata DAU untuk daerah Jawa sebesar 359.294,1518 juta rupiah dan untuk daerah luar jawa sebesar 310.586,4693 juta rupiah. commit to user



4. Rata-rata DAK untuk daerah kabupaten/kota di jawa sebesar 33.815,0393 juta rupiah, ini lebih kecil di bandingkan rata-rata DAK untuk daerah kabupaten/kota di luar jawa yaitu sebesar 69.336,5174 juta rupiah.

Untuk melihat perbedaan dalam tahun anggaran dilakukan compare mean untuk oneway anova masing-masing variabel setiap tahun. Berikut hasil perhitungannya: Tabel IV.8 Hasil Uji Antar Tahun Anggaran Descriptives Belanja 2004 Modal 2005 2006 2007 2008 Total PAD 2004 2005 2006 2007 2008 Total

N 56 56 56 56 56 280 56 56 56 56 56 280

Mean Std. Deviation 40472.9802 23021.31594 44088.0477 34294.30040 82748.3423 41040.36667 124784.7316 50109.72521 129929.3493 42931.40629 84404.6902 54627.26135 32949.7345 47251.05074 36657.7773 48699.53481 43816.8575 49149.97358 52635.8893 74228.80955 62910.5275 1.03795E5 45794.1572 68649.20975

Std. Error 3076.35274 4582.76866 5484.24968 6696.19370 5736.95048 3264.60328 6314.18725 6507.74908 6567.94149 9919.24191 13870.22909 4102.57497

Minimum 7418.14 10175.44 34665.38 32975.54 63514.09 7418.14 2525.24 3870.97 4970.31 4913.25 6271.13 2525.24

Maximum 139927.32 242976.68 297759.00 308046.56 258401.73 308046.56 332316.94 319375.01 299473.81 525089.02 759801.04 759801.04

DAU

2004 2005 2006 2007 2008 Total

56 56 56 56 56 280

331572.2066 224318.2716 343820.6616 365481.8398 426904.1739 338419.4307

95703.07150 77436.69216 1.17135E5 1.29761E5 1.41882E5 1.31632E5

12788.86087 10347.91326 15652.80590 17339.99044 18959.71905 7866.51864

107734.00 52871.00 157314.00 4884.56 82809.11 4884.56

462249.79 404869.00 635488.00 694207.00 744676.78 744676.78

DAK

2004 2005 2006 2007 2008 Total

56 56 56 56 56 280

8751.0396 11818.4896 27766.8823 62676.3850 134179.8529 49038.5299

3375.88583 4707.41450 8197.00822 1.02546E5 1.50584E5 93540.95873

451.12172 629.05472 1095.37130 13703.23040 20122.62731 5590.14150

4000.00 3999.96 7340.00 7587.70 7176.60 3999.96

26475.59 34864.49 45910.00 586736.00 584249.61 586736.00

Sumber: data diolah

commit to user



Tabel IV.9 Tabel Anova Uji Antar Tahun Anggaran ANOVA Sum of Squares Belanja Modal

PAD

DAU

DAK

df

Between Groups Within Groups

4.066E11 4.259E11

4 275

Total

8.326E11

279


3.316E10 1.282E12

4 275

Total

1.315E12

279


1.213E12 3.621E12

4 275

Total

4.834E12

279


6.102E11 1.831E12

4 275

Total

2.441E12

279

Mean Square

F

Sig.

1.017E11 1.549E9

65.632

.000

8.290E9 4.661E9

1.779

.133

3.032E11 1.317E10

23.024

.000

1.525E11 6.658E9

22.910

.000

Sumber: data diolah Dari tabel tersebut di atas dapat di lihat untuk Belanja Modal dengan ratarata tertinggi yaitu tahun 2007 sebesar 124.784,7316 dan terendah pada tahun 2004 sebesar 40.472,9802 dan belanja modal signifikan pada 0,000. PAD tertinggi tahun 2008 sebesar 62.910,5275 terendah tahun 2004 sebesar 32.949,7345 ada perubahan PAD dari tahun ke tahun akan tetapi berdasar hasil Anova tidak signifikan yaitu 0,133. Transfer DAU dari pempus kepada pemda tertinggi pada tahun 2008 dengan total 426.904,1739 dan terendah tahun 2005 sebesar 224.318,2716 signifikan pada 0,000. Transfer DAK tertinggi pada tahun 2008 total 134.179,8529 dan terendah tahun 2004 total 8.751,0396 signifikan pada 0,000.

commit to user



4. Uji Hipotesis a. Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1. Apabila R2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai R2 mendekati 0, maka variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2005). Dari tabel IV.6 dapat di lihat bahwa pengujian yang telah dilakukan menghasilkan nilai koefisien determinasi adjusted R2 sebesar 0,569 (perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11), sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik (goodness of fit). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 56,9% variasi dari alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, Djw dan Dth. Sedangkan sekitar 43,1% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. b. Uji F Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi dari model regresi yang digunakan. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada taraf signifikansi (a) = 5%. Hasil uji F dapat dilihat pada Lampiran 11. Hasil pengujian nilai F dapat dilihat pada tabel IV.10 berikut.

commit to user



Tabel IV.10 Rangkuman Hasil Uji F ANOVAb Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression Residual

4.801E11 3.525E11

5 274

Total

8.326E11

279

9.602E10 1.286E9

F 74.645

Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), Dth, Djw, PAD, DAU, DAK b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data diolah Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung = 74,645 sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 2,68. Dikarenakan Fhitung > Ftabel artinya model regresi tentang pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap alokasi belanja modal dengan variabel dummy daerah dan ahun anggaran dinyatakan fit atau cocok. Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal daerah. c. Uji t Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t (pengaruh secara individual). Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian nilai t dilakukan dengan dua sisi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian diperoleh dari test signifikansi dengan program SPSS for Windows Release 18 Adapun hasil uji t dapat dilihat pada Lampiran 11. Hasil pengujian t dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut.

commit to user



Tabel IV.11 Rangkuman Hasil Uji t Variabel

thitung

ttabel *

p-value

Keterangan

PAD

5,647

1,980

0,000

H1 diterima

DAU

3,004

1,980

0,003

H2 diterima

DAK

2,261

1,980

0,025

H3 diterima

Djw

3,289

1,980

0,001

H4 diterima

Dth

11,334

1,980

0,000

H5 diterima

Sumber: data diolah Keterangan: *) = ttabel pada taraf signifikansi 5% Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa: Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai thitung = 5,647 dengan nilai p=0,000 sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 1,980. Dikarenakan thitung > ttabel dengan p<0,05 maka H1 diterima. Artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t hitung = 3,004 dengan nilai p=0,003, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 1,980. Dikarenakan thitung > ttabel dengan p<0,05, maka H2 diterima. Artinya DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal . Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai thitung = 2,261 dengan nilai p=0,025, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 1,980. Dikarenakan thitung > ttabel dengan p<0,05, maka H3 diterima. Artinya DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Variabel Djw memiliki thitung= 3,289 dengan nilai p=0,001 sedang ttabel pada taraf signifikan 5% adalah = 1,980. Dikarenakan thitung > ttabel dengan p<0,05, maka H4 diterima.

commit to user



Variabel Dth memiliki t hitung=11,334 sedang ttabel pada taraf signifikan 5% adalah = 1,980. Dikarenakan thitung > ttabel dengan p<0,05, maka H5 diterima.

C. Pembahasan Hasil Penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal Daerah. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Abdullah (2004) yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan belanja modal pada kenaikan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menujukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang commit to user



memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Artinya PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Abdullah dan Halim (2004) yang membuktikan bahwa transer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer yang diberikan kepada tiap daerah. Transfer dari pemerintah pusat yang diwujudkan dalam Dana Alokasi Umum untuk Dana Perimbangan merupakan sumber utama Pemda untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, seperti ditegaskan dalam UU No. 25/1999, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (revenue sharing). Transfer atau grants dari commit to user



Pempus secara garis besar dapat dibagi dua, yakni matching grant dan nonmatching grants. Kedua grants tersebut digunakan oleh Pemda untuk memenuhi belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terjadi terus menerus berulang untuk setiap tahun fiskal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik (contoh: belanja gaji dan honorarium pegawai), sementara belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik, seperti jalan, jalan bebas hambatan (highway), jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum, dan sebagainya. Belanja pembangunan non fisik diantaranya mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan keamanan masyarakat. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terjadinya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinath Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting commit to user



bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007). Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Puspita Sari, 2009). Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah commit to user



untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja langsung daerah (Puspita Sari, 2009). Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Abdullah dan Halim (2004) yang membuktikan bahwa transer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer yang diberikan kepada tiap daerah. Sesuai dengan UU No.33/2004 pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu- rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah – daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria yaitu, kriteria umum berdasarkan indeks fiskal netto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait. DAK digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik. DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasrana fisik ini apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing. Artinya DAK memiliki kaitan erat dengan belanja pembangunan daerah. DAK dipakai untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan prioritas pada bidang commit to user



kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Kebijakan DAK secara spesifik (www.depkeu.djpk.go.id, 2010): a. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah; b. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata; commit to user



c. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur; d. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; e. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur; f. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan; g. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/ Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD; Rata-rata belanja modal untuk daerah jawa lebih besar yaitu 94.852,2656 juta rupiah di bandingkan dengan belanja modal untuk daerah di luar jawa dengan rata-rata 70.474,5898 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk sarana prasarana dan infrastruktur di daerah jawa lebih lebih tinggi di bandingkan dengan daerah yang berada di luar pula jawa. Rata-rata PAD untuk daerah jawa sebesar 64.242,9300 juta rupiah lebih commit to user besar di bandingakan dengan PAD kabupaten/kota di luar jawa sebesar



21.195,7935 juta rupiah. Ini dikarenakan oleh letak geografis, kepadatan penduduk dan kemampuan pemerintah daerah yang baik dalam mengelola PAD. Rata-rata DAU untuk daerah Jawa sebesar 359.294,1518 juta rupiah dan untuk daerah luar jawa sebesar 310.586,4693 juta rupiah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat umum untuk membiayai kebutuhan daerah. Rata-rata DAK untuk daerah kabupaten/kota di jawa sebesar 33.815,0393 juta rupiah, ini lebih kecil di bandingkan rata-rata DAK untuk daerah kabupaten/kota di luar jawa yaitu sebesar 69.336,5174 juta rupiah. Kebutuhan DAK yg lebih besar untuk daerah di luar pulau Jawa di gunakan untuk pembiayaan seperti dana reboisasi, dana untuk daerah-daerah tertinggal, dan daerah pesisir. Besarnya ketergantungan pemerintah daerah di luar pulau jawa terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat membutuhkan perhatian penting. Pemerintah pusat harus mampu mengelola komposisi dana perimbangan untuk masing-masing daerah yang berbeda karakter pemerintahannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai berikut: 1. Secara simultan PAD, DAU, DAK, Djw dan Dth berpengaruh terhadap Anggaran

Belanja

Modal

dalam

APBD

pada

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 2. Secara parsial masing-masing variabel PAD, DAU, DAK, Djw dan Dth berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal dalam APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 3. Hasil uji beda Daerah jawa dan luar jawa membuktikan bahwa untuk Belanja Modal dan PAD di pulau Jawa lebih tinggi di bandingkan dengan daerah di luar pulau Jawa. Sedangkan untuk DAU dan DAK daerah di luar pulau Jawa lebih tinggi di bandingkan di daerah pulau Jawa.

B. Keterbatasan Meskipun penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan sebaik-baiknya, namun masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu : 1. Keterbatasan dalam mengambil jumlah sampel penelitian, yaitu terbatas pada Kabupaten se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sedangkan di daerah di propinsi commit to user

62



lainnya belum dimasukkan, sehingga tingkat generalisasinya kurang dan hasilnya akan berbeda jika diterapkan pada populasi yang lebih luas. 2. Keterbatasan pada jumlah variabel yang digunakan, yaitu hanya menggunakan variabel PAD, DAU dan DAK sedangkan masih banyak variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh pada anggaran belanja modal dalam APBD. 3. Keterbatasan periode waktu yang diteliti yaitu hanya 5 tahun, 2004-2008 sehingga hasil penelitian tidak dapat mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya

C. Implikasi Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi yaitu: 1. Bagi Departemen Keuangan dan depertemen terkait memberikan masukan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal penyusunan kebijakan dimasa datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari APBD dan APBN serta UU dan PP yang menyertainya. 2. Penelitian ini juga diharapkan agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga suatu daerah benar-benar dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota lebih giat dalam meningkatkan PAD. Dan transfer berupa DAU dan DAK dari pemerintah pusat lebih d manfaatkan pada hal-hal produktif.

commit to user



3. Bagi Penulis dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, DAU dan

DAK

terhadap

alokasi

anggran

Belanja

Modal

pemerintah

Kabupaten/Kota di pulau Jawa, Bali dan Nusa tenggara secara umum. 4. Bagi Universitas, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitipeneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

D. Saran Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga 2. Pemerintah Daerah terutama untuk darah yang berada di luar Pulau Jawa agar terus mengupayakan untuk bisa mengelola dana transfer dari pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat, karena dana tersebut merupakan dana dominan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. 3. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Kabupaten/Kota se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

commit to user



4. Bagi penelitian mendatang hendaknya melibatkan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal daerah.

commit to user

TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Manajemen Minat Utama: Manajemen Keuangan

Recommend Documents