DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBAK SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
JAKARTA 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBAK SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Bengkulu pada umumnya, serta pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a dan memperhatikan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik geografi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Lembak sebagai pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu; c. bahwa salah satu ruang lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupatan Lembak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan dan pendapat secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap
621
Mengingat
Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Lembak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu; 1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/ DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2007-2009;
:
Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 Tanggal 1 Oktober 2013 MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBAK SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU; Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Lembak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; Isi dan rincian Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Oktober 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN, Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.
622
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LAODE IDA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBAK SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU I.
PENDAHULUAN Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 71 huruf c., huruf d., dan huruf e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang tentang MD3), salah satu tugas yang melekat pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah ikut membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 ayat (3) dan (4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pembahasan RUU tersebut di atas dilaksanakan oleh DPD RI bersama DPR pada tahap Pembicaraan Tingkat I di DPR dengan diawali Pembacaan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah dimaksud. Berdasarkan aspirasi yang berkembang dan berhasil diserap oleh anggota DPD RI terkait dengan pemekaran/pembentukan daerah otonom baru khususnya aspirasi yang berkembang di Kabupaten Lembak, Provinsi Bengkulu, maka DPD RI menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Lembak sebagai pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu setelah sebelumnya dilakukan kajian secara komprehensif berdasarkan data-data dan hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan oleh anggota DPD RI melalui alat kelengkapan Komite I yang membidangi permasalahan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Lembak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini terdiri atas: 1) Pendahuluan; 2) Pandangan dan Pendapat; 3) Kesimpulan dan Rekomendasi; serta 4) Penutup. Pembentukan daerah otonom baru pada hakikatnya bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan memperpendek rentang kendali pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pembentukan Daerah Otonom Baru hakikatnya diarahkan untuk memperkokoh 4 pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: 1. Terpeliharanya ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia; 2. Mengaktualisasikan Eksistensi UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia; 3. Menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Memantapkan semangat persatuan dan kesatuan dalam dinamika Bhinneka Tunggal Ika. Secara umum, berkembangnya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang bermuara pada usulan untuk pembentukan Kabupaten Lembak dilatarbelakangi oleh keinginan
623
masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk menata dan membangun daerah mereka. Usul pembentukan Kabupaten Lembak tersebut digagas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Adapun Pandangan dan Pendapat terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Lembak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini disusun berdasarkan kajian dan telaah yang cukup mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor penentu seperti kemampuan daya dukung ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, aspek sosial-budaya, aspek politik, pertahanan dan keamanan, serta aspek penunjang lainnya yang memungkinkan suatu daerah mengembangkan kemampuannya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan pembentukan daerah otonom dimaksud. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya itu dilaksanakan sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup dan bertumbuh-kembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dilaksanakan dengan benar sejalan dengan tujuan dan maksud diberikannya otonomi tersebut, yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga, selain aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, juga perlu dipertimbangkan persyaratan lainnya yang memungkinkan suatu daerah mengembangkan kemampuannya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi kepada daerah tersebut. Di antara faktor-faktor lainnya yang turut menentukan, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, kependudukan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepentingan daerah untuk mengembangkan potensi daerah guna memajukan kesejahteraan rakyat tersebut diselenggarakan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, pola hubungan pemerintahan yang hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu tetap diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu juga perlu diperhatikan keserasian hubungan dan kerjasama antar daerah untuk secara bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Lembak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan masukan untuk ditindaklanjuti pada pembahasan rapat DPR RI dan Pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Lembak di Provinsi Bengkulu. II.
PANDANGAN DAN PENDAPAT DPD RI telah mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan usul pembentukan Kabupaten Lembak sebagai pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Selain itu, DPD RI juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu pada tanggal 6 s.d. 7 September 2013 dalam rangka lebih memahami situasi di lapangan, khususnya untuk menilai aspirasi masyarakat dan daerah terhadap usulan pemekaran Kabupaten Lembak di Provinsi Bengkulu tersebut. Untuk selanjutnya, temuan dari hasil kajian bahan-bahan serta kunjungan kerja dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD RI. Adapun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Lembak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu adalah sebagai-berikut: A. Pemekaran Kabupaten Rejang Lebong Lembak merupakan salah satu suku yang ada dalam wilayah Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari beberapa marga antara lain Marga suku Tengah Kepungut, Marga Sindang beliti, Marga Kelingi Ulu (Sindang Kelingi) Datuk Pasar Padang Ulak Tanding, Marga Saling, Marga Tiang Pungpung Kepungut, Marga Protin Lima, Marga Protin Sebelas, Marga Sindang Kelingi Ilir, Marga Batu Kuning Lakitan Ulu dan Marga Suku Tengah Tarawas. Sebagian dari marga tersebut di atas masuk dalam Eks Kawedanaan Padang Ulak Tanding antara lain Marga Kelingi Ulu (Sindang Kelingi), Marga Sindang Beliti, Marga Suku Tengah Kepungut, dan Datuk Pasar Ulak Tanding yang setingkat dengan marga. Pada masa penjajahan Eks Kewedaan Padang Ulak Tanding merupakan bagian dari keresidenan Bengkulu. Bersamaan dengan Kawedanaan Padang Ulak Tanding juga terbentuk Kawedanaan-Kawedanaan lain diantaranya Kawedanaan Kepahyang, Kawedanaan Muara Aman, Kawedanaan Mukomuko, Kawedanaan Seluma, Kawedanaan Manna dan Kawedanaan Bintuhan.
624
Pada masa pemerintahan sekarang Eks Kawedanaan-Kawedanaan tersebut telah dimekarkan menjadi Kabupaten. Eks Kawedanaan Kepahyang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Lebong. Eks Kawedanaan Mukomuko telah dimekarkan menjadi Kabupaten MukoMuko, Eks Kawedanaan Seluma telah dimekarkan menjadi Kabupaten Seluma, Eks Kawedanaan Manna telah dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkulu Selatan dan Eks Kawedanaan Bintuhan telah dimekarkan menjadi Kabupaten Kaur. Sementara itu Eks Kawedanaan Padang Ulak Tanding masih dalam bentuk Kecamatan oleh karena itu dengan alasan historis Eks Kawedanaan Padang Ulak Tanding sangat perlu dimekarkan menjadi Kabupaten. Saat ini terdapat 15 Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong dengan luas wilayah mencapai 1.515,76 km² . Jika dilihat dari pemanfaatan lahan di wilayah Rejang Lebong di tahun 2010 didominasi Kawasan Hutan seluas 65.23%, Tanah Tegalan seluas 24.99%, Sawah Irigasi seluas 7.25%, Pemukiman Seluas 1.19% dan Perkebunan 1.34%. Pertanian merupakan sektor primer dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong yakni mencapai 53.51% pada tahun 2009 dengan produksi yang relatif meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2009, Kabupaten Rejang Lebong memiliki wilayah produktif mencapai mencapai 68.668 Ha². Komoditas padi merupakan produk utama sektor pertanian tanaman pangan. Produksi padi sangat dipengaruhi oleh luas panen dan produktifitas per hektar. Produksi padi pada tahun 2008 sebanyak 57.272 ton GKG mengalami kenaikan sebesar 10.13% pada tahun 2009 menjadi 63.730 ton GKG. Produksi Palawija pada tahun 2009 untuk komoditi Ubi Kayu, jagung, Kacang Tanah dan Kacang Hijau mengalami penurunan produksi masingmasing 50.44%, 54.20%, 55.07% dan 37.62% dibanding tahun 2007. Sedangkan untuk komoditi kedelai mengalami kenaikan produksi 89.35%. Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong hingga akhir tahun 2009 mencapai 257.563 jiwa dan rata-rata laju perkembangan penduduk pada kurun waktu 2004-2009 mencapai 1.09% per tahun serta kepadatan rata-rata 170 jiwa/Km² dengan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan seimbang. Sampai dengan tahun 2009 sudah tidak ada lagi desa yang berklasifikasi swadaya, terdapat 71 desa berstatus swakarya dan 85 desa/kelurahan yang berstatus swasembada. Dengan jumlah penduduk dan potensi daerah yang cukup besar serta luas wilayah yang sangat luas kehadiran daerah baru diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan sarana-sarana pelayanan publik dasar. Ketersediaan infrastruktur dasar merupakan pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih akseleratif. Selain itu, pemekaran daerah akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat juga memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat lebih merasakan kehadiran pemerintah secara riil dalam kehidupan sehari-hari. B. Pembentukan Kabupaten Lembak Sebelum pemekaran Wilayah Calon Kabupaten Lembak merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Banduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Sindang Daratan. Selama beberapa periode pergantian kepala daerah perhatian terhadap pembangunan baik fisik maupun non fisik di wilayah ini cukup memprihatinkan sehingga perkembangan di wilayah ini menjadi sangat lambat, sementara kontribusi PAD yang diberikan dari wilayah Lembak cukup besar dari berbagai sektr dan ini tidak seimbang dengan kue pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Lembak. Infrastruktur-infrastruktur yang ada khusus di wilayah Eks Kawedanaan Padang Ulak Tanding sangat memprihatinan. Pembangunan yang dilakukan juga terkesan asal-asalan. Kesenjangan perkembangan infrastruktur di wilayah ini telah dirasakan oleh masyarakat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rakyat indikasinya jumlah masyarakat miskin di Eks Kewedaan Padang Ulak Tanding mendomoinasi angka kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong. Secara tidak langsung telah menumbuhkan kecemburuan sosial yang sudah terakumulasi sampai puluhan tahun. Sebagian besar wilayah Lembak masih merupakan areal pertanian, perkebunan, persawahan serta masih banyak hutan lindung yang relatif jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini menjadi salah satu faktor daerah ini sangat rentan terhadap tindak kejahatan disamping buruknya kondisi sarana transportasi. Disamping itu jarak rentang kendali yang cukup jauh dari pusat Ibukota Kabupaten mengakibatkan pelayanan publik menjadi kurang efektif dan efisien. Eks Kawedanan Padang Ulak Tanding merupakan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), Kota Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) dan Kabupaten Lebong di bagian Utara. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahyang sampai Air Belimbing Kecil. Bagian Timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Lahat dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong sampai batas wilayah termasuk Ulu Kelingi.
625
Eks Kawedanan Padang Ulak sekarang telah menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu: 1. Kecamatan Kota Padang dengan Ibukota di kota Padang; 2. Kecamatan padang Ulak Tanding dengan Ibukota di Padang Ulak Tanding; 3. Kecamatan Sindang Beliti Ulu dengan Ibukota di Lubuk Alai; 4. Kecamatan Sindang Beliti Ilir dengan Ibukota di Lubuk Belimbing 1 (satu); 5. Kecamatan Binduriang dengan Ibukota di Kepala Curup; 6. Kecamatan Sindang kelingi dengan Ibukota Beringin Tiga; 7. Kecamatan Sindang Dataran dengan Ibukota di Talang Belitar. Ketujuh Kecamatan ini merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong. KecamatanKecamatan tersebut memiliki curah hujan yang cukup tinggi, tanah yang subur dan ditumbuhi hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati merupakan daerah perkebunan dan pertanian yang sangat subur. Jumlah penduduk di Eks Kawedanaan Padang Ulak Tanding berjumlah 85.810 jiwa, terdiri dari 41.900 jiwa laki-laki dan 41.910 jiwa perempuan, dengan kepadatan sebesar 1.3 jiwa/km². Jumlah kepala keluarga keseluruhan adalah sebanyak 22.169 KK. Mata pencaharian penduduk didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan kurang lebih sebesar 80%, sedangkan sisanya tersebar di sektor lain, seperti perdagangan, industri, jasa dan lain sebagainya. Dalam Rangka pemekaran wilayah Eks Kawedanaan Padang Ulak Tanding menjadi Kabupaten Lembak, sebagai sumber penerimaan daerah, selain mengandalkan sumber daya alam pertanian secara umum, kontribusi dari pengelolaan terhadap sumber daya alam bahan tambang, energi non-migas dan pariwisata akan mempunyai arti dan peranan yang sangat strategis nantinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu telah menyatakan dukungannya yang dituangkan melalui keputusan politik guna memenuhi syarat administratif sebagaimana ketentuan dalam PP No. 78 Tahun 2007. Adapun Kelengkapan syarat administratif calon Kabupaten Lembak adalah sebagai berikut: 1. Aspirasi Masyarakat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan. 2. SK DPRD Kabupaten No.4 Tahun 2013 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten/ Kota. 3. SK Bupati No. 180.236.V Tahun 2013 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten/Kota. 4. PETA dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis (Bakorsultanal) dan dikoordinasikan oleh Gubernur. 5. SK DPRD Provinsi No. 17/KPTS/DPRD-I/2013 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten. 6. SK Gubernur No. J 197.1 Tahun 2013 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten. 7. SK DPRD No. 4 Tahun 2013 Kabupaten tentang Dukungan Dana. 8. SK DPRD Provinsi No 17/KPTS/DPRD-I/2013 tentang Ibukota. 9. SK Gubernur tentang Ibukota. 10. SK DPRD Kabupaten No. 4 Tahun 2013 tentang Ibukota. 11. SK Bupati No. 180.236.V Tahun 2013 tentang Ibukota. 12. SK Bupati No 180236.V Tahun 2013 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten/Kota. 13. SK DPRD Provinsi No. 17/KPTS/DPRD-I/2013 tentang Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan, yang didalamnya menetapkan Pemberian Dana Hibah untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintah sebesar Rp 10.000.000.000 setiap tahun selama 2 tahun berturut turut. 14. SK Gubernur No. J 197.1 Tahun 2013 tentang Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan, yang didalamnya menetapkan pemberian Dana Hibah untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintah sebesar Rp 10.000.000.000 setiap tahun selama 2 tahun berturut turut. 15. SK Bupati No. 180.236.V Tahun 2013 tentang Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan, yang didalamnya menetapkan pemberian Dana Hibah untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintah sebesar Rp 5.000.000.000 setiap tahun selama 2 tahun berturut turut 16. SK DPRD Provinsi BKL No 17/KPTS/DPRD-I/2013 tentang Dana Pemilihan kepala Daerah, yang didalamnya menetapkan memberikan Dukungan Dana dalam rangka membiayai Penyelengaraan Pemilihan Bupati Lembak sebesar Rp. 2.500.000.000, -; (dua setengah milyar rupiah) 17. SK Gubernur No. J 197.1 Tahun 2013 tentang Dana Pemilihan Kepala Daerah, yang didalamnya menetapkan menyetujui memberikan dukungan dana dalam rangka membiayai penyelengaraan pemilihan Bupati Lembak sebesar Rp. 2.500.000.000, -; (dua setengah milyar rupiah).
626
18. SK DPRD No. 4 Tahun 2013 Kabupaten tentang Dana Pemilihan Kepala Daerah, yang didalamnya menetapkan menyetujui memberikan dukungan dana dalam rangka membiayai Penyelengaraan Pemilihan Bupati Lembak sebesar Rp. 2.500.000.000, -; (dua setengah milyar rupiah). 19. SK DPRD Kabupaten No. 1 Tahun 2013 tentang Kekayaan Daerah, Aset, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang. 20. SK DPRD Kabupaten No. 4 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana Dan Prasarana Perkantoran yang Akan Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. 21. SK Bupati No. 180.236.V Tahun 2013 tentang Dana Pemilhan Kepala Daerah, yang didalamnya menetapkan menyetujui memberikan dukungan dana dalam rangka membiayai Penyelengaraan Pemilihan Bupati Lembak sebesar Rp. 2.500.000.000, -; (dua setengah milyar rupiah). 22. SK Bupati No. 180.236.V Tahun 2013 tentang Kekayaan Daerah, Aset, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang. 23. SK Bupati tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang akan Dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 24. SK DPRD Provinsi No. 17/KPTS/DPRD-I/2013 Tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang akan Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 25. SK Gubernur No. J 197.1 Tahun 2013 tentang Kekayaan Daerah, Aset, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang. III.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil kajian bahan-bahan dan kunjungan kerja DPD RI ke Provinsi Bengkulu pada tanggal 6 s.d 7 September 2013, calon Kabupaten Lembak layak untuk dibentuk menjadi daerah otonomi baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dengan ibukota Padang Ulak Tanding. DPD RI menyampaikan rekomendasi ini kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama dengan DPR RI dan Pemerintah RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Lembak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
IV.
PENUTUP Demikianlah Pandangan dan Pendapat DPD-RI ini disampaikan kepada DPR-RI dalam rangka pemenuhan kewajiban konstitusional DPD-RI untuk memberikan pandangan dan pendapat serta turut-serta dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, yaitu Pembentukan Kabupaten Lembak sebagai Pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Oktober 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LAODE IDA
627
628
