DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU NUMFOR SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
JAKARTA 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU NUMFOR SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta pembangunan di Kabupaten Biak Numfor pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, dan memperhatikan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik geografi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pulau Numfor sebagai pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua; c. bahwa salah satu ruang lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; d. bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan dan pendapat secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan
13
Mengingat
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua; 1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/ DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2007-2009;
:
Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 Tanggal 26 Februari 2013 MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU NUMFOR SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA; Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti; Isi dan rincian Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Februari 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN, Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.
14
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LAODE IDA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU NUMFOR SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 71 huruf c., huruf d., dan huruf e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang tentang MD3), salah satu tugas yang melekat pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah ikut membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 ayat (3) dan (4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pembahasan RUU tersebut di atas dilaksanakan oleh DPD RI bersama DPR pada tahap Pembicaraan Tingkat I di DPR dengan diawali Pembacaan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah dimaksud. Berdasarkan aspirasi yang berkembang dan berhasil diserap oleh anggota DPD RI terkait dengan pemekaran/pembentukan daerah otonom baru khususnya aspirasi yang berkembang di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, maka DPD RI menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua setelah sebelumnya dilakukan kajian secara komprehensif berdasarkan data-data dan hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan oleh anggota DPD RI melalui alat kelengkapan Komite I yang membidangi permasalahan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua ini terdiri atas: 1) Pendahuluan; 2) Pandangan dan Pendapat; 3) Kesimpulan dan Rekomendasi; serta 4) Penutup. I.
PENDAHULUAN Pembentukan daerah otonom baru pada hakikatnya bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan memperpendek rentang kendali pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pembentukan Daerah Otonom Baru hakikatnya diarahkan untuk memperkokoh 4 pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: 1. Terpeliharanya ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia; 2. Mengaktualisasikan eksistensi UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia; 3. Menjaga keutuhan bangsa bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Memantapkan semangat persatuan dan kesatuan dalam dinamika Bhinneka Tunggal Ika.
15
Secara umum, berkembangnya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang bermuara pada usulan untuk pembentukan Kabupaten Pulau Numfor dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperoleh kesempatan yang seluasluasnya untuk menata dan membangun daerah mereka. Usul pembentukan Kabupaten Pulau Numfor tersebut digagas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Adapun Pandangan dan Pendapat terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua ini disusun berdasarkan kajian dan telaah yang cukup mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor penentu seperti kemampuan daya dukung ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, aspek sosial-budaya, aspek politik, pertahanan dan keamanan, serta aspek penunjang lainnya yang memungkinkan suatu daerah mengembangkan kemampuannya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan pembentukan daerah otonom dimaksud. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya itu dilaksanakan sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup dan bertumbuh-kembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dilaksanakan dengan benar sejalan dengan tujuan dan maksud diberikannya otonomi tersebut, yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga, selain aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, juga perlu dipertimbangkan persyaratan lainnya yang memungkinkan suatu daerah mengembangkan kemampuannya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi kepada daerah tersebut. Di antara faktor-faktor lainnya yang turut menentukan, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, kependudukan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepentingan daerah untuk mengembangkan potensi daerah guna memajukan kesejahteraan rakyat tersebut diselenggarakan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, pola hubungan pemerintahan yang hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu tetap diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu juga perlu diperhatikan keserasian hubungan dan kerjasama antar daerah untuk secara bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua ini disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan masukan untuk ditindaklanjuti pada pembahasan rapat DPR RI dan Pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor di Provinsi Papua. II.
PANDANGAN DAN PENDAPAT DPD RI telah mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan usul pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Selain itu, DPD RI juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada tanggal 15 s.d. 18 Oktober 2012 dalam rangka lebih memahami situasi di lapangan, khususnya untuk menilai aspirasi masyarakat dan daerah terhadap usulan pemekaran Kabupaten Pulau Numfor di Provinsi Papua tersebut. Untuk selanjutnya, temuan dari hasil kajian bahan-bahan serta kunjungan kerja dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD RI. Adapun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua adalah sebagai-berikut: A. Pemekaran Kabupaten Biak Numfor Sejak maraknya pemekaran daerah tahun 1999, tercatat di Papua sendiri sudah terbentuk 6 kabupaten baru (2008) hasil pemekaran yaitu: Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga yang merupakan pemekaran dari kabupaten Jayawijaya. Pulau Numfor merupakan salah satu pagar terluar yang dimiliki Indonesia. Pulau ini merupakan gugusan pulau yang berada di sebelah utara daratan Papua, terletak di Teluk Cendrawasih, dan berseberangan langsung dengan Samudera Pasifik. Posisi ini menjadikan Pulau Numfor sebagai salah satu tempat yang strategis dan penting untuk berhubungan dengan dunia luar terutama negara-negara di kawasan Pasifik, Papua Nugini, Vanuatu dan Filipina. Kabupaten Biak Numfor yang terletak di wilayah Teluk Cendrawasih Provinsi Papua. Jauhnya jarak Pulau Numfor dari ibukota kabupaten yang berada di ujung pulau Biak menjadi
16
salah satu penyebab lambatnya program dan kegiatan pembangunan di Numfor. Dibandingkan dengan tetangga daerah, pulau Supriori yang hanya berjarak dua jam dengan kendaraan darat ternyata sudah bisa menjadi kabupaten sendiri sejak 2004. Oleh karena itulah yang menyebabkan tokoh dan warga masyarakat Numfor dengan melihat kondisi yang ada, Pulau Numfor seharusnya lebih layak untuk menjadi kabupaten dibandingan dengan Supriori. Dengan mempertimbangkan kapasitas perekonomian dan kesiapan insfrastruktur pemerintahan, masyarakat Numfor merasa yakin bahwa kondisi mereka jauh lebih siap dibandingkan dengan Kabupaten Supriori. Kehadiran daerah baru diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan sarana-sarana pelayanan publik dasar. Ketersediaan infrastruktur dasar merupakan pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih akseleratif. Selain itu, pemekaran daerah akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat juga memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat lebih merasakan kehadiran pemerintah secara riil dalam kehidupan sehari-hari. B. Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor Secara administratif pemerintahan, Pulau Numfor termasuk dalam wilayah Kabupaten Biak Numfor. Pulau Numfor adalah satu dari dua pulau utama yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Namun karena pusat pemerintahan kabupaten berada di Biak yang relatif luas, maka pulau tersebut lebih maju. Masyarakat Numfor di Provinsi Papua merupakan bagian dari mereka yang selama ini sangat merindukan kehadiran negara dalam bentuknya yang paling mendasar, pelayanan publik dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Pulau Numfor yang secara administratif bagian dari Kabupaten Biak Numfor termasuk wilayah yang terisolasi. Aspirasi masyarakat Pulau Numfor untuk memekarkan diri dari Kabupaten Induk mulai bergulir sejak tahun 2004 lalu dan puncaknya pada 10 Desember 2007 terjadi demontrasi ratusan masyarakat Numfor mendatangi kantor DPRD dan Bupati untuk menyampaikan aspirasi tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor. Aspirasi masyarakat Numfor ini didasarkan pada beberapa masalah mendasar yaitu: kenyataan geografis yang relatif terisolir terpisahkan jauh oleh lautan luas dari ibukota Kabupaten yang berada di Pulau Biak, ditambah dengan kelangkaan dan buruknya sarana transportasi. Kondisi tersebut membuat masyarakat Pulau Numfor tidak dapat menikmati pelayanan dasar yang layak, serta tidak memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan dirinya. Kelangkaan transportasi berdampak sangat serius terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi. Meskipun Pulau Numfor memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup memadai namun tanpa didukung akses dan interaksi dengan dunia luar maka potensi ekonomi tersebut menjadi tidak berguna. Secara geografis Pulau Numfor memiliki luas 329,76 Km². Pulau Numfor merupakan gugus pulau kecil di sebelah barat Pulau Biak, yang secara administratif terbagi atas 47 kampung dan 5 (lima) distrik yaitu: distrik Numfor Timur, Distrik Poiru, Distrik Bruayadori, Distrik Orkeri, dan Distrik Numfor Barat. Batas-batas geografis Pulau Numfor adalah: 1. Samudra Pasifik di sebelah Utara; 2. Kabupaten Yapen di sebelah Timur; 3. Kabupaten Teluk Wondama di sebelah Selatan; 4. Kabupaten Manokwari di sebelah Barat. Sedangkan calon lokasi ibukota Kabupaten Pulau Numfor berkedudukan di wilayah Distrik Numfor Timur Kampung Pyefuri. Sebagai daerah kepulauan, Numfor memiliki karakteristik yang khas sebagai daerah pesisir. Pulau Numfor memiliki potensi sumberdaya kelautan yang melimpah dan merupakan penopang kehidupan di pulau ini. Selain hasil lautnya, pulau Numfor juga memiliki potensi pertanian unggulan khususnya kacang ijo. Terumbu karang dan biota laut di pulau ini juga relatif baik dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan lengkap. Pulau Numfor tidak hanya berpotensi bagi pengembangan perikanan dan pertanian namun juga sangat prospektif bagi pengembangan wisata bahari. Jumlah penduduk Pulau Numfor mencapai 21.748 jiwa yang terdiri dari yang terdiri dari 10.163 KK dengan mayoritas suku Biak. Di Numfor juga terdapat sejumlah kelompok pendatang yang sebagian besar dari etnis Makassar, Bugis, dan Ambon, yang memiliki pencaharian sebagai pedagang. Penyebaran pemukiman masyarakatnya cenderung berada pada pesisir pantai. Sedangkan dililhat dari tingkat pendidikan tertinggi pada tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU). Secara keseluruhan fasilitas pendidikan di Pulau Numfor terdiri dari: Taman KanakKanak (TK) sebanyak 1 unit; Sekolah Dasar (SD) sebanyak 22 unit; Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 5 unit; Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 unit dan; Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1 unit. Sedangkan fasilitas kesehatan terdiri dari 3 buah puskesmas di Distrik Numfor Timur dengan 1 buah Puskesmas Pembantu, serta 1 buah Puskesmas di Distrik Numfor Barat dengan 4 buah Puskesmas Pembantu. Sedangkan tenaga medis (bidan) hampir terdapat di seluruh kampung. Di Pulau Numfor sendiri tidak memiliki fasilitas Rumah Sakit. Sarana transportasi dan komunikasi dapat dijangkau melalui transportasi darat, transportasi laut dan udara. Sedangkan untuk sarana komunikasi juga terdapat telpon, operator seluler, TV dan radio.
17
Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua telah menyatakan dukungannya yang dituangkan melalui keputusan politik guna memenuhi syarat administratif sebagaimana ketentuan dalam PP No. 78 Tahun 2007. Adapun Kelengkapan syarat administratif calon Kabupaten Pulau Numfor adalah sebagai berikut: 1. Keputusan Bupati Biak Numfor No. 144 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten Pemekaran Kabupaten Pulau Numfor. 2. Keputusan Bupati Biak Numfor No. 143 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Lokasi Ibukota Kabupaten Pulau Numfor berkedudukan di wilayah Distrik Numfor Timur Kampung Pyefuri. 3. Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 141 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pelepasan Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Poiru, Distrik Orkeri, dan Distrik Bruyadori menjadi wilayah calon Kabupaten Pulau Numfor. 4. Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 140 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pemberian Dana Hibah untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Selama 3 (tiga) Tahun Berturut-Turut Kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Numfor, yang didalamnya menetapkan: a. Menyetujui pemberian dana hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Numfor; b. Banyaknya dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah) setiap tahun. 5. Keputusan Bupati Biak Numfor No. 142 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Pulau Numfor untuk Pertama Kali, yang didalamnya menetapkan: a. Menyetujui memberikan dukungan dana dalam rangka membiayai penyelengaraan pemilihan Bupati Pulau Numfor untuk pertama kali; b. Banyaknya dukungan dana sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah Rp. 3.000.000.000, - (tiga miliar rupiah). 6. Keputusan Bupati Biak Numfor No. 145 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Menyerahkan Personil, Perlengkapan Dokumen dan Utang Piutang kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Numfor, yang didalamnya menetapkan: a. Menyetujui menyerahkan personil, perlengkapan berupa barang bergerak dan tidak bergerak, dokumen dan utang-piutang kepada pemerintah Kabupaten Pulau Numfor; b. Penyerahan personil, perlengkapan, dokumen dan utang piutang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diatur sebagai berikut: 1) Barang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan barang tidak bergerak yang lokasinya berada dalam cakupan wilayah Kabupaten Pulau Numfor; 2) Penempatan personil dalam jabatan struktural sepenuhnya tanggung jawab pemerintah induk, sedangkan personil yang melaksanakan tugas dalam cakupan wilayah Kabupaten Pulau Numfor menjadi personil Kabupaten Pulau Numfor; 3) Dokumen sebagai bukti kepemilikan asset pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang bergerak dan tidak bergerak akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Pulau Numfor secara bertahap; 4) Utang piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang akan dimanfaatkan oleh Kabupaten Biak Numfor akan diserahkan secara bertahap. 7. Keputusan Bupati Biak Numfor No. 145 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran kepada Daerah Otonom Baru, yang didalamnya menetapkan: a. Menyetujui penyerahan sarana dan prasarana perkantoran kepada daerah otonomi yang akan dimanfaatkan oleh calon Kabupaten Pulau Numfor; b. Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Biak Numfor untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tetap mengindahkan kesepakatan dan keputusan yang telah dicapai selama sidang paripurna. 8. Keputusan DPRD Kabupaten Biak Numfor No. 04 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Usulan Pemekaran Calon Kabupaten Pulau Numfor, yang didalamnya menetapkan: a. Menerima dan menyetujui usulan pemekaran calon Kabupaten Pulau Numfor; b. Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Biak Numfor untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tetap mengindahkan kesepakatan dan keputusan yang telah dicapai selama sidang paripurna. 9. Keputusan DPRD Kabupaten Biak Numfor No. 05 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Pulau Numfor, yang didalamnya menetapkan: a. Menerima dan menyetujui bahwa lokasi calon Ibukota Kabupaten Pulau Numfor berada di distrik Numfor Timur; b. Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Biak Numfor untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tetap mengindahkan kesepakatan dan keputusan yang telah dicapai selama sidang paripurna. 10. Keputusan DPRD Kabupaten Biak Numfor No. 06 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
18
Pelepasan Distrik yang Berada dalam Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Pulau Numfor, yang didalamnya menetapkan: a. Menerima dan menyetujui dilepaskannya 5 Distrik yaitu: Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Poiru, Distrik Orkeri, Distrik Bruayadori, dari Kabupaten Biak Numfor; b. Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Biak Numfor untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tetap mengindahkan kesepakatan dan keputusan yang telah dicapai selama sidang paripurna. 11. Keputusan DPRD Kabupaten Biak Numfor No. 08 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pemberian Hibah yang didalamnya menetapkan: a. Menerima dan menyetujui diberikannya hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pada calon Kabupaten Pulau Numfor sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah) tiap tahun selama 3 tahun berturut-turut sejak peresmian; b. Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Biak Numfor untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tetap mengindahkan kesepakatan dan keputusan yang telah dicapai selama sidang paripurna. 12. Keputusan DPRD Kabupaten Biak Numfor No. 09 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Dukungan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada untuk Pertama Kali, yang didalamnya menetapkan: a. Menerima dan menyetujui dukungan dana sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga miliar rupiah) dalam rangka pelaksanaan Pilkada untuk pertama kali; b. Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Biak Numfor untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tetap mengindahkan kesepakatan dan keputusan yang telah dicapai selama sidang paripurna. 13. Keputusan DPRD Kabupaten Biak Numfor No. 07 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah yang akan dimanfaatkan oleh Calon Kabupaten Pulau Numfor, yang didalamnya menetapkan: a. Menerima dan menyetujui diserahkannya kekayaan daerah berupa barang bergerak/tidak bergerak, personil dokumen yang akan dimanfaatkan oleh calon Pulau Numfor; b. Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Biak Numfor untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tetap mengindahkan kesepakatan dan keputusan yang telah dicapai selama sidang paripurna. 14. Keputusan DPRD Kabupaten Biak Numfor No. 10 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kepada Daerah Otonom Baru, yang didalamnya menetapkan: a. Menerima dan menyetujui diserahkannya sarana dan prasarana perkantoran kepada daerah otonomi baru berupa barang bergerak, personil dokumen yang akan dimanfaatkan oleh calon Pulau Numfor; b. Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Biak Numfor untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tetap mengindahkan kesepakatan dan keputusan yang telah dicapai selama sidang paripurna. 15. Keputusan Gubernur Papua No. 121 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pulau Numfor di Provinsi Papua, yang didalamnya menetapkan: a. Menyetujui pembentukan calon Kabupaten Pulau Numfor di Provinsi Papua dengan catatan apabila Keputusan tentang proses lebih lanjut atau moratorium sepenuhnya kami serahkan kepada pemerintah pusat; b. Persetujuan bantuan dana sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten Pulau Numfor untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Kabupaten; c. Persetujuan dukungan dana untuk penyelenggaraan Pilkada pertama kali sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); d. Persetujuan nama Pulau Numfor sebagai calon Kabupaten dengan cakupan wilayah distrik Numfor Timur, Numfor Barat, Poiru, Bruyadori, dan Orkeri; e. Persetujuan pemindahan personil dari Provinsi yang akan dipindahkan ke Kabupaten Pulau Numfor. 16. Keputusan Gubernur Papua No. 191 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Penetapan Kedudukan Ibukota Calon Kabupaten Pulau Numfor. 17. Keputusan DPRP No. 040/DPRP/Tahun 2010 Tentang Persetujuan Nama Kabupaten Pemekaran Kabupaten Pulau Numfor. 18. Keputusan DPRP No. 039/2010 Tentang Pemberian Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama bagi Calon Kabupaten Pulau Numfor, yang didalamnya menetapkan: a. Memberikan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertama bagi calon Kabupaten Pulau Numfor; b. Besarnya dukungan diktum pertama diatur sebagai berikut:
19
1. Untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000, - (dua miliar rupiah) selama 3 (tiga) tahun, dan realisasi setiap tahun berdasarkan bilangan pembagian per tahun sejak tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2013; 2. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertama di calon Kabupaten Pulau Numfor ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). c. Pelaksanaan pemberian dukungan dana tersebut diktum pertama terhitung mulai tanggal diresmikannya calon kabupaten Pulau Numfor menjadi kabupaten Pulau Numfor definitif dengan ketentuan untuk dukungan dana penyelenggaraan pemerintahan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan realisasi setiap tahun berdasarkan bilangan pembagian per tahun dan untuk dukungan dana Pemilihan Kepala Daerah pertama hanya berlaku 1 (satu) kali; d. Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua. 19. Keputusan DPRP No. 041/DPRP/Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kepada Daerah Otonom Baru. 20. Keputusan DPRP No. 026/DPRP/Tahun 2012 Tentang Persetujuan Nama dan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Pulau Numfor. III.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil kajian bahan-bahan dan kunjungan kerja DPD RI ke Provinsi Papua pada tanggal 15 s.d 18 Oktober 2012, calon Kabupaten Pulau Numfor layak untuk dibentuk menjadi daerah otonomi baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor dengan ibukota Distrik Numfor Timur Kampung Pyefuri. Selanjutnya, DPD RI menyampaikan rekomendasi ini kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan DPR RI bersama Pemerintah RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
IV.
PENUTUP Demikianlah Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Februari 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.
20
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LAODE IDA
