TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ADONARA SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JAKARTA 2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ADONARA SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, serta pembangunan di Kabupaten Flores Timur pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, dan memperhatikan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik geografi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Adonara sebagai pemekaran dari Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. bahwa salah satu ruang lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; d. bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Adonara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan dan pendapat secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan bersama Pemerintah Republik Indonesia; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap

653

Mengingat

Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Adonara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur; 1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/ DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

:

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 Tanggal 1 Oktober 2013 Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

KETIGA

:

MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ADONARA SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR; Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Adonara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti; Isi dan rincian Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Oktober 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN, Ketua,

H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

654

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

GKR. HEMAS

Dr. LAODE IDA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ADONARA SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR I.

PENDAHULUAN Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia untuk ikut membahas Rancangan UndangUndang (RUU) yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, keikutsertaan DPD-RI dalam pembahasan RUU adalah melalui persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membahas RUU bersama Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota. Setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Pembagian daerah di tingkat Provinsi didasarkan pada asas desentralisasi dan dekonsentrasi, sedangkan Kota dan Kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan asas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat. Pembentukan daerah otonom baru dimungkinkan dengan memekarkan daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Selain itu, pembentukan daerah juga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pembentukan daerah harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pembentukan suatu daerah otonom baru tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan demikian, baik daerah yang dimekarkan atau daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi, DPD-RI telah berupaya secara optimal untuk mengkaji secara seksama usulan bagi pembentukan Kabupaten Adonara. Secara umum, berkembangnya aspirasi masyarakat dan daerah yang bermuara pada usulan pembentukan Kabupaten Adonara dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat dan daerah untuk memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk menata sendiri dan membangun daerah mereka.

655

II.

656

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kegiatan DPD-RI dalam mengkaji usulan pembentukan Kabupaten Adonara adalah untuk memperoleh jaminan bahwa pembentukan daerah otonom baru tersebut akan meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat. Karena itulah harus dipertimbangkan berbagai faktor penentu, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, selain juga perlu dipertimbangkan aspek politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta persyaratan lainnya yang memungkinkan suatu daerah mengembangkan kemampuannya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi kepada daerah tersebut. Prinsip otonomi seluas-luasnya itu dilaksanakan sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab. Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang nyata adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk terus hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dilaksanakan dengan benar sejalan dengan tujuan dan maksud diberikannya otonomi tersebut, yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan nasional, kepentingan daerah untuk mengembangkan potensi daerah guna memajukan kesejahteraan rakyat tersebut tentunya diselenggarakan dengan tetap menjaga persatuan bangsa Indonesia dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pola hubungan pemerintahan yang hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota perlu tetap diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Juga perlu diperhatikan keserasian hubungan antara daerah dan kerjasama antar daerah untuk secara bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya ketimpangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pandangan dan Pendapat DPD-RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Adonara sebagai pemekaran dari Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada DPR-RI. Untuk selanjutnya, Pandangan dan Pendapat DPD-RI ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk ditindak-lanjuti dalam pembahasan DPR-RI bersama Pemerintah RI. PANDANGAN DAN PENDAPAT Selain mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan usulan pembentukan Kabupaten Adonara sebagai pemekaran dari Kabupaten Flores Timur, DPD-RI juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kunjungan kerja dilakukan pada tanggal 22 September 2013 yaitu agar lebih memahami situasi di lapangan, khususnya untuk menilai aspirasi masyarakat dan daerah terhadap usulan pemekaran Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut. Untuk selanjutnya, temuan dari hasil kajian bahan-bahan serta kunjungan kerja dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD-RI. Adapun Pandangan dan Pendapat DPD-RI terhadap usulan pemekaran Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai-berikut: A. Pemekaran Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur luas wilayahnya yaitu 1.812,85 Km². Kabupaten Flores Timur merupakan Kabupaten Kepulauan yaitu terdiri dari 3 (tiga) pulau yang dihuni dan 14 pulau yang tidak dihuni. Ketiga pulau yang dihuni tersebut adalah Flores Timur daratan dengan luas 1.066,87 Km² (58,85%), pulau Solor dengan luas 226,34 Km² (12,48%), dan pulau Adonara dengan luas 519,64 Km² (28,76%). Sementara itu, lautan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur seluas 2.064,65 Km². Sebagai Kabupaten Kepulauan, laut menjadi lahan penghidupan sehari-hari yang selalu digeluti masyarakat Flores Timur, karena terdapat potensi dan kekayaan alam yang pantas diolah dan diusahakan sebagai penopang ekonomi masyarakat Flores Timur. Secara geografis, Kabupaten Flores Timur terletak diujung timur pulau Flores, tepatnya diantara lintang selatan sampai lintang selatan dan bujur timur-bujur timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut : • Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores; • Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; • Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata dan; • Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka. Iklim di Kabupaten Flores Timur dipengaruhi oleh dua musim secara tetap yaitu kemarau dan musim hujan sebagaimana halnya dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Provinsi NTT. Hasil pencatatan suhu udara pada stasiun Meteorologi Klas II Larantuka, suhu maksimum tertinggi terjadi pada bulan November (34,0° C) dan suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Februari (28,9° C), sementara suhu udara minimum terendah terjadi pada bulan Juli (21,6° C) dan suhu udara minimum tertinggi pada bulan Oktober (24,9° C). Sementara kelembaban berkisar antara 66-84%.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Flores Timur terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 209 Desa dan 17 kelurahan. Adapun 20 (dua puluh) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Wulanggitang, Titehena, Ilebura, Tanjung Bunga, Lewolema, Larantuka, Iule Mandiri, Demon pagong, Solor Barat, Solor Timur, Adonara Barat, Wotanulumado, Adonara Tengah, Adonara Timur, Ile Boleng, Witihama, Kelubagolit, Adonara. Jumlah total penduduk Kabupaten Flores Timur adalah sebanyak 228.036 jiwa, apabila dirinci jumlah penduduk per jenis kelamin, maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak 125.406 Jiwa atau 54%) dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki 102.630 Jiwa atau 45 %). Tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi 278 jiwa per Km², dan yang terendah 56 jiwa per Km². Penduduk Flores Timur sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, termasuk perikanan. Hasil analisis menunjukkan persentase PDRB Kabupaten Flores Timur menurut lapangan usaha, sektor yang paling menonjol porsinya baik dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan adalah perdagangan, hotel, restaurant, pertanian, angkutan dan komunikasi. Dari hasil analisis menunjukkan ketiga lapangan usaha tersebut memang memiliki rata-rata kontribusi tertinggi, artinya setiap tahunnya kedua sektor ini memberikan sumbangan terbesar pada PDRB daerah dibandingkan dengan sektor lain. Adapun sektor yang lainnya yang mendukung perekonomian di wilayah Kabupaten Flores Timur adalah utilitas antara lain listrik dan air bersih, pada sektor lain penggalian, perdagangan, keuangan dan sektor jasa. Dari hasil pengamatan terhadap aspirasi yang berkembang, DPD-RI meyakini bahwa melalui pemekaran Kabupaten Flores Timur akan lebih terbuka peluang bagi peran aktif masyarakat dan penyesuaian terhadap pelaksanaan beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ke segenap wilayah cakupan Kabupaten Flores Timur sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya-guna dan hasil-guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. B. Pembentukan Kabupaten Adonara Perjuangan Adonara menjadi Daerah Otonom Baru telah digulirkan sejak era orde lama dengan lahirnya keptusan DPRD-GR Tk II Nomor : Des/29/SKP/1963, tanggal 17 Oktober 1963 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tk. II Flores Timur. Oleh karena itu, tuntutan akan menjadikan Adonara sebagai daerah otonom baru merupakan sebuah kebutuhan masyarakat. Dengan pembentukan daerah otonom baru masyarakat pada wilayah tersebut dapat menggali dan memanfaatkan potensi serta peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pulau Adonara merupakan salah satu pulau dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 111 (seratus sebelas) Desa/Kelurahan dengan penghuni/penduduk sebanyak 104.774 jiwa. Luas wilayah Pulau Adonara 519,64 Km². Adapun 8 (delapan) kecamatan yang menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten Adonara adalah sebagai berikut : • Kecamatan Adonara Timur ; • Kecamatan Adonara Barat; • Kecamatan Wotanulumado; • Kecamatan Kelubagolit; • Kecamatan Witihama; • Kecamatan Ile Boleng; • Kecamatan Adonara Tengah; • Kecamatan Adonara. Sedangkan ibukota untuk calon Kabupaten Adonara setelah dilakukan analisis dari aspek-aspek antara lain aspek kondisi fisik wilayah, ketersediaan lahan pengembangan, kondisi transportasi, dan tinjauan fungsi wilayah berkedudukan di Waiwerang (Kecamatan Adonara Timur). Calon Kabupaten Adonara memiliki batas wilayah sebagai berikut : • Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores; • Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Solor; • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata; • Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Larantuka. Kabupaten Flores Timur sebelum dimekarkan memiliki jumlah penduduk sebanyak 228.036 jiwa dan setelah dimekarkan sisa penduduk di Kabupaten Flores Timur 124.762 jiwa (54,35%). Calon Kabupaten Adonara didukung dengan jumlah penduduk sebanyak 103.274 jiwa (45,65%). Kabupaten Flores Timur sebelum pemekaran dengan luas wilayah keseluruhan seluas 1.812,85 km2. Setelah dimekarkan, luas Kabupaten Flores Timur menjadi 1.293,21 km2 atau masih 71,34 % dari total luas wilayah sebelum dimekarkan. Sedangkan calon Kabupaten Adonara berada pada pulau tersendiri (pulau Adonara) dengan luas 519,64 km2 atau kurang lebih 28,66 % dari wilayah keseluruhan Kabupaten Flores Timur.

657

Salah satu prasarana perekonomian yang terpenting bagi masyarakat adalah pasar. Pasar dapat dianggap sebagai pusat aktifitas perekonomian di suatu daerah. Keberadaan pasar terutama diperlukan sebagai tempat untuk pemasaran produk-produk yang dihasilkan masyarakat setempat, selain sebagai tempat untuk memperoleh berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Pasar juga merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk saling melakukan kegiatan jual-beli yang bersifat saling menguntungkan. Rasio pasar per 10.000 penduduk untuk rata-rata Kabupaten di Provinsi NTT adalah sebesar 1,357 dan rasio pasar pada wilayah calon Kabupaten Adonara sebesar 1,33 per 10.000 penduduk yang ada. Selanjutnya rasio pasar yang terdapat di wilayah Kabupaten Flores Timur (Kabupaten induk) sebesar 1,38 per 10.000 penduduk yang ada. Sebaran dan distribusi keberadaan pasar di wilayah calon Kabupaten Adonara dan wilayah kabupaten induk Flores Timur cukup merata disetiap wilayahnya. Dengan demikian bahwa ketersediaan pasar sebagai sarana perekonomian dan akses masyarakat terhadap pasar sebagai pusat kegiatan jual beli, pemasaran produk dan pusat kegiatan ekonomi relatif lebih tinggi di wilayah calon Kabupaten Adonara dibandingkan dengan wilayah Kabupaten induk Flores Timur dan masih berada di bawah rata-rata Kabupaten Provinsi NTT, walaupun begitu kondisi demikian ini masih tetap menunjukkan bahwa dinamika ekonomi di kedua wilayah (calon Kabupaten Adonara maupun Kabupaten induk Flores Timur) berlangsung relative seimbang. Melihat proyeksi pertumbuhan penduduk yang ada, maka perlu diantisipasi pemenuhan kebutuhan listrik pada masa depan. Hal ini sebagai upaya dalam memenuhi permintaan listrik yang bisa diakibatkan oleh meningkatnya aktifitas masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Jalan sebagai akses dan prasarana transportasi memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi rakyat. Dengan tersedianya jaringan jalan akan membuka daerah yang terisolir untuk lebih maju dan berkembang. Selain itu dapat meningkatkan pendapatan rakyat karena lancarnya perdagangan baik dalam daerah maupun antar daerah. Cost of transportation menjadi menurun bilamana jalan-jalan telah dibangun dengan baik, sehingga komoditi pertanian dan perikanan dapat diangkut menuju pasar sehingga tidak busuk yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat. Rata-rata jarak Kecamatan ke pusat pemerintahan untuk calon Kabupaten Adonara panjang 40,30 Km. Sedangkan untuk Kabupaten induk Flores Timur 52,20 Km. Dan ratarata Kabupaten jarak Kecamatan ke pusat pemerintahan Kabupaten di Provinsi NTT adalah 50,92 Km. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian salah satu tujuan pemekaran calon Kabupaten Adonara ini adalah dengan mendekatkan pusat pemerintahan kepada masyarakatnya. Adapun persyaratan administratif untuk calon kabupaten Adonara sudah terpenuhi adalah sebagai berikut: 1. Aspirasi Masyarakat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan. 2. SK DPRD Kabupaten No. 7.a/DPRD.KAB/FLT/2010 tentang persetujuan nama calon Kabupaten. 3. SK Bupati No. 135 Tahun 2010 tentang persetujuan nama calon Kabupaten. 4. PETA dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis Badan Informasi dan Geopasial (BIG) dan dikoordinasikan oleh Gubernur. 5. SK DPRD Provinsi No. 8/DPRD/2010 tentang persetujuan nama calon Kabupaten. 6. SK Gubernur No. 280/KEP/HK/2010 tentang persetujuan nama calon Kabupaten. 7. Kajian Akademik. 8. SK DPRD Kabupaten No. 5/DPRD/FLT/2010 tentang Dukungan Dana. 9. SK DPRD Provinsi No. 8/DPRD/2010 tentang Ibukota. 10. SK Gubernur No. 280/KEP/HK/2010 tentang Ibukota. 11. SK DPRD Kabupaten No. No.4/DPRD.KAB/FLT/2010 tentang Ibukota. 12. SK Bupati No. 114 Tahun 2010 tentang Ibukota. 13. SK Bupati No. 113 Tahun 2010 tentang persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten. 14. SK DPRD Provinsi No. 9/DPRD/2010 tentang Dukungan Dana penyelenggaraan pemerintahan. 15. SK Gubernur No. 278/KEP/HK/2010 tentang Dukungan Dana penyelenggaraan pemerintahan. 16. SK Bupati No. 115 Tahun 2010 tentang Dukungan Dana penyelenggaraan pemerintahan. 17. SK DPRD Prov No. 10/DPRD/2010 tentang Dana Pilkada. 18. SK Gubernur No. 279 /KEP/HK/2010 tentang Dana Pilkada. 19. SK DPRD No. 5/DPRD/FLT/2010 Kabupaten tentang Dana Pilkada. 20. SK DPRD Kabupaten No. 7/DPRD.KAB/FLT/2010 tentang kekayaan daerah, aset, personil, dokumen dan hutang piutang.

658

III.

21. SK DPRD Kabupaten No. 6/DPRD.KAB/FLT/2010 tentang persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 22. SK Bupati No. 115 Tahun 2010 tentang Dana Pilkada. 23. SK Bupati No. 132 Tahun 2010 tentang kekayaan daerah, aset, personil, dokumen dan hutang piutang. 24. SK Bupati No. 131 Tahun 2010 tentang persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 25. SK Gubernur No. 129/KEP/HK/2011 tentang kekayaan daerah, aset, personil, dokumen dan hutang piutang Sedangkan dari kajian kondisi sosial-budaya, sosial-politik, dan keamanan, tampak kesiapan masyarakat dan daerah dalam menyongsong pembentukan Kabupaten Adonara sebagai suatu daerah otonom. Sumberdaya manusia untuk pembentukan struktur pemerintahan Kabupaten Adonara tersedia. Melalui pemekaran daerah akan memperpendek jarak/waktu tempuh sehingga akan memudahkan rentang kendali pemerintahan. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil kajian bahan-bahan dan kunjungan kerja DPD-RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur , calon Kabupaten Adonara dinilai telah memenuhi syarat administratif berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan daerah sehingga layak untuk dibentuk menjadi daerah otonom baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Flores Timur dengan ibukota berkedudukan di Waiwerang (Kecamatan Adonara Timur). DPD-RI menyampaikan rekomendasi ini kepada DPR-RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama dengan DPR-RI dan Pemerintah RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Adonara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

659

IV.

PENUTUP Demikianlah Pandangan dan Pendapat DPD-RI ini disampaikan kepada DPR-RI dalam rangka pemenuhan kewajiban konstitusional DPD-RI untuk memberikan pandangan dan pendapat serta turut-serta dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, yaitu Pembentukan Kabupaten Adonara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Oktober 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Ketua,

H. IRMAN GUSMAN

660

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

GKR. HEMAS

LA ODE IDA