DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SIMALUNGUN HATARAN SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA
JAKARTA 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SIMALUNGUN HATARAN SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya, serta pembangunan di Kabupaten Simalungun pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a dan memperhatikan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik geografi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Simalungun Hataran sebagai pemekaran dari Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; c. bahwa salah satu ruang lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai Pemekaran dari Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan dan pendapat secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten
631
Mengingat
Simalungun Hataran sebagai Pemekaran dari Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; 1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/ DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
:
Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 Tanggal 1 Oktober 2013 MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SIMALUNGUN HATARAN SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA; Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai Pemekaran dari Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; Isi dan rincian Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Oktober 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN, Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.
632
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LAODE IDA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SIMALUNGUN HATARAN SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA I.
PENDAHULUAN Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) diberi amanat oleh UndangUndang Dasar 1945 untuk ikut membahas Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. DPD-RI telah berupaya secara optimal untuk mengkaji dengan seksama usulan bagi pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran tersebut. DPD-RI telah melakukan kunjungan kerja ke daerah calon Kabupaten Simalungun Hataran dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah sehubungan dengan usul pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai pemekaran dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, berkembangnya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang bermuara pada usulan untuk pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk menata dan membangun daerah mereka. Usul pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran tersebut digagas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya itu dilaksanakan sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup dan bertumbuh-kembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dilaksanakan dengan benar sejalan dengan tujuan dan maksud diberikannya otonomi tersebut, yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga, selain aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, juga perlu dipertimbangkan persyaratan lainnya yang memungkinkan suatu daerah mengembangkan kemampuannya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi kepada daerah tersebut. Di antara faktor-faktor lainnya yang turut menentukan, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, dan kependudukan. Sejalan dengan tujuan nasional, kepentingan daerah untuk mengembangkan potensi daerah guna memajukan kesejahteraan rakyat tersebut diselenggarakan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, pola hubungan pemerintahan yang hirarkis antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu tetap diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu juga perlu diperhatikan keserasian hubungan dan kerjasama antar daerah untuk secara bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan.
633
II.
634
PANDANGAN DAN PENDAPAT DPD-RI telah mengunjungi daerah calon Kabupaten Simalungun Hataran yang akan dibentuk sebagai pemekaran dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 September 2013. Kunjungan kerja ke daerah tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti berkembangnya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang menghendaki penyelenggaraan otonomi di daerah calon Kabupaten Simalungun Hataran. Hasil kunjungan kerja tersebut selanjutnya dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD-RI. Adapun Pandangan dan Pendapat DPD-RI terhadap usulan pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai pemekaran dari Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai-berikut: A. Pemekaran Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun merupakan dataran tinggi yang memiliki hawa sejuk dan tanah yang subur sangat cocok untuk lahan pertanian. Kecamatan Silimakuta, Purba, Harangaol, Olok Silau dan daerah-daerah lain di kawasan ini merupakan pusat pertanian yang potensial untuk dikembangkan. Jenis tanaman palawija seperti berbagai sayur mayor, cabe, jagung dan buah-buahan banyak dikembangkan petani di kawasan ini. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga diekspor ke berbagai Negara seperti ke Singapura, Malaysia, Jepang dan negara-negara Eropa. Daerah Simalungun Bawah yang berbatasan dengan Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan merupakan dataran rendah yang memiliki suhu yang agak panas. Di kawasan ini banyak terdapat lahan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit yang cukup luas seperti yang terdapat di Kecamatan Tapian Dolok, Bandar, Tanah Jawa, Bah Jambi dan kecamatan-kecamatan lainnya. Bukti bahwa Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah perkebunan di Sumatera Utara terlihat sejak memasuki wilayah pemerintahan Kabupaten Simalungun dari arah Kota Medan. Pandangan kita akan disungguhkan dengan hamparan perkebunan karet yang cukup luas yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan Bridgestone. Kabupaten Simalungun berada di bagian tengah posisi Sumatera Utara, posisi strategis Simalungun didukung jalur utama trans Sumatera sehingga menjadikan Simalungun sebagai daerah satelit baik untuk kepentingan regional, nasional dan internasional. Kabupaten Simalungun terletak diantara 2,36º - 3,18ºLU dan 98,32º - 99,35º BT, berada pada ketinggian 20 – 1.400 m diatas permukaan laut. Keadaan iklim Kabupaten Simalungun bertemperatur sedang, suhu tertinggi terdapat pada bulan Juli dengan ratarata 26,4ºC. Rata-rata suhu udara tertinggi peertahun adalah 29,3ºC dan terendah 20,6ºC. Kelembaban udara rata-rata perbulan 84,2% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 87,42% dengan penguapan rata-rata 3,35mm/hari. Secara Administratif Kabupaten Simalungun memiliki luas wilayah 4.386,60 Km² atau 6,12% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan tata pemerintahan yang terdiri dari 31 Kecamatan, 343 desa/nagari, 24 kelurahan dengan jarak rata-rata Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten antara 13 – 97 km. Kabupaten Simalungun memiliki batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo; - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan; - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir. Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun adalah sekitar 818, 104 jiwa dengan ratarata jumlah penduduk 254 orang/km² dan skor pada faktor kependudukan dengan indicator jumlah penduduk dan kepadatan penduduk adalah 5:3 dengan total skor 90. Kabupaten Simalungun menyediakan anggaran yang cukup besar di sektor pendidikan dan berusaha memajukannya, komitmen ini dibuktikan dengan menambah jumlah sekolah, memperbaiki saran dan prasarana meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta membentuk sekolah unggulan yaitu SMA plus di Pematang Raya, Universitas Simalungun (USI), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Sekolah Tinggi Filsafat Theologia (STFT), St. Yohannes, Akademi Perawat dan Akademi Kebidanan. Perkembangan pembangunan di berbagai daerah telah memberikan inspirasi dan semangat bagi masyarakat Kabupaten Simalungun untuk mempercepat pemekaran wilayah guna mempercepat taraf kehidupan dan kesejahteraannya. Terdapat beberapa faktor mendasar yang menjadi latar belakang pembentukan calon Kabupaten Simalungun Hataran diantaranya meningkatkan percepatan kesejahteraan rakyat dengan berangkat dari pemikiran logis bahwa Kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten dengan sumber daya alam yang melimpah dan belum tergali serta SDM yang memadai disamping melihat pengalaman pembentukan Kabupaten Simalungun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Simalungun pada tahun 2003 telah memberikan hasil positif dan semakin cepatnya peningkatan taraf hidup rakyat, geliat pembangunan semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat, mempercepat tumbuhnya pusat pusat ekonomi baru dengan spread
effect yang menggenjot pertumbuhan ekonomi wilayah, pusat pemerintahan memberikan pengaruh kedepan dan kebelakang dalam perekonomian lokal sehingga puat pemerintahan memiliki dampak yang cepat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkecil rentang kendali pemerintahan sehingga mendekatkan, mempercepat atau mempermurah pelayanan publik. Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai salah satu solusi jangka pendek. memberikan keyakinan akan menambah daya saing daerah dan menjadikan wilayah di Kabupaten Simalungun. Berdasarkan perkembangan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang diserap oleh DPD-RI serta kunjungan DPD-RI ke Kabupaten Simalungun Hataran, Provinsi Sumatera Utara, DPD-RI menilai bahwa Kabupaten Simalungun Hataran layak untuk dimekarkan. B. Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran Wilayah calon Kabupaten Simalungun Hataran terletak di sebelah Timur Kabupaten induk Simalungun, calon Kabupaten Simalungun Hataran ini berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut dan dilalui oleh sungai Asahan yang hulunya di danau Toba dan hilirnya di Selat Malaka melewati kota Perdagangan Kecamatan Bandar, terdapat pula Sunagai Silau di Kecamatan Hotunduhan dima aliran sungai ini akan dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikro hydro berkapasitas 10 mega watts, adapun letak geografis calon Kabupaten Simalungun Hataran terletak pada koordinat 02º35’42’’ 03º17’21’’LU dam 98º 59’30’’ - 99º35’12’’BT. Dilihat dari letak geografisnya, calon Kabupaten Simalungun Hataran sangat strategis dan memungkinkan menjadi pusat perdagangan dan pendidikan wilayah pantai timur Sumatera Utara karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan yang dekat dengan Kota Balai dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Calon Kabupaten Simalungun Hataran direncanakan terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan yaitu: 1. Kecamatan Bandar; 2. Kecamatan Bandar Huluan; 3. Kecamatan Bandar Marsilam; 4. Kecamatan Bosar Maligas; 5. Kecamatan Dolok Batu Nanggar; 6. Kecamatan Gunung Malela; 7. Kecamatan Gunung Malingas; 8. Kecamatan Hatonduhan; 9. Kecamatan Huta Bayu Raja; 10. Kecamatan Jawa Meraja Bah Jambi; 11. Kecamatan Pematang Bandar; 12. Kecamatan Siantar; 13. Kecamatan Tanah Jawa; 14. Kecamatan Tapian Dolok dan 15. Kecamatan Ujung Pandang. Luas Calon Kabupaten Simalungun Hataran adalah 2.131,235 Km² dengan jumlah penduduk 541,425 jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan. Seperti di daerahdaerah berkembang lainnya, komposisi penduduk berdasarkan suku di calon Kabupaten Simalungun Hataran sangat beragam. Penduduk asli kabupaten Simalungun adalah suku Simalungun, Meskipun Kabupaten Simalungun adalah tanah leluhur orang Simalungun namun belakangan ini secara statistik orang Simalungun adalah penduduk peringkat mayoritas ketiga di kabupaten Simalungun setelah orang Jawa dan orang yang berasal dari Toba. Orang Simalungun justru diperkirakan lebih banyak tinggal di luar wilayah Simalungun. Sedangkan suku pendatang di Simalungun adalah suku Jawa dan suku Batak Toba disamping suku lain seperti Karo, Melayu, Minang atau Padang, Mandailing, Cina, India, Pakistan. Ibukota calon Kabupaten Simalungun Hataran ini direncanakan di Kota Perdagangan. Kota Perdagangan dalam bahasa Simalungun diambil dari kata Perdagangan yang berarti “tempat singgah” yaitu tempat persinggahan bagi para saudagar untuk berdagang maupun bagi orang-orang yang akan berkunjung ke pusat pemerintahan Kerjaan Nagur Raya yang meliputi daerah pada saat ini disebut dengan Kabupaten Simalungun, Asahan dan Kabupaten Batubara serta daerah Serdang Bedagai sekarang. Jika dilihat letak geografisnya, Kota Perdagangan memiliki luas 570 Kilometer bujur sangkar atau 5,22 % dari luas Kecamatan Bandar yang memiliki luas 109,18 kilometer. Potensi daerah calon Kabupaten Simalungun Hataran meliputi, antara lain: Potensi Wisata ago-bahari, kuliner dan budaya, perikanan dan kelautan, peternakan, petanian jagung, kopi dan kegiatan produksi madu . Dengan potensi tersebut, calon Kabupaten Simalungun Hataran memerlukan pengelolaan sumber daya alam secara khusus agar lebih berhasil guna dan berdaya guna. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan pemerintahan
635
daerah yang mendukung partisipasi masyarakat daerah secara lebih luas dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari tinjauan sosial-budaya dan sosial-politik, pertahanan dan keamanan, serta kesiapan pembentukan struktur pemerintahan daerah dan sumberdaya manusia, DPD-RI berpendapat bahwa Kabupaten Simalungun Hataran sebagai pemekaran dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara layak untuk dibentuk sebagai daerah otonom baru. Kelengkapan syarat administratif calon Kabupaten Simalungun Hataran sudah terpenuhi sebagaimana amanat PP No. 78 Tahun 2007. Kelengkapan syarat administratif dimaksud adalah sebagai berikut 1. Keputusan Gubernur a. SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/422/KPTS/ Tahun 2013 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran di Provinsi Sumatera Utara; b. SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/422/KPTS/ Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Simalungun Hataran Berkedudukan di Perdagangan Kecamatan Bandar; c. Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/422/KPTS/ Tahun 2013 tentang Cakupan Wilayah Kabupaten Simalungun terdiri atas 15 (lima belas) Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Bandar; 2) Kecamatan Bandar Huluan; 3) Kecamatan Bandar Marsilam; 4) Kecamatan Bosar Maligas; 5) Kecamatan Dolok Batu Nanggar; 6) Kecamatan Gunung Malela; 7) Kecamatan Gunung Malingas; 8) Kecamatan Hatonduhan; 9) Kecamatan Huta Bayu Raja; 10) Kecamatan Jawa Meraja Bah Jambi; 11) Kecamatan Pematang Bandar; 12) Kecamatan Siantar; 13) Kecamatan Tanah Jawa; 14) Kecamatan Tapian Dolok dan 15) Kecamatan Ujung Pandang. d. SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/422/KPTS/ Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah Untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simalungun Hataran Sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun Berturut terhitung Sejak Peresmian Daerah Otonom Baru Yang Akan Ditampung Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara. e. SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/422/KPTS/ Tahun 2013 Tentang Pemberian Dukungan Dana Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Pertama Kali Sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Terhitung Sejak Peresmian Daerah Otonom Baru Yang Akan Ditampung Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara. f. SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/422/KPTS/ Tahun 2013 Tentang Penyerahan Personil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Daerah Otonomi Baru Yang Akan Dimanfaatkan Oleh Kabupaten Simalungun Hataran. 2. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara a. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 05/K/2013 Tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Simalungun Menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Simalungun Sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Simalungun Hataran Sebagai Daerah Otonomi Baru. b. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 05/K/2013 Tentang Cakupan Wilayah Kabupaten Simalungun dengan Ibukotanya Pematang Raya yang terletak di Kecamatan Raya yang terdiri dari 15 (Lima Belas) Kecamatan, Yaitu: 1) Kecamatan Bandar; 2) Kecamatan Bandar Huluan; 3) Kecamatan Bandar Marsilam; 4) Kecamatan Bosar Maligas; 5) Kecamatan Dolok Batu Nanggar; 6) Kecamatan Gunung Malela; 7) Kecamatan Gunung Malingas; 8) Kecamatan Hatonduhan; 9) Kecamatan Huta Bayu Raja; 10) Kecamatan Jawa Meraja Bah Jambi; 11) Kecamatan Pematang Bandar;
636
12) Kecamatan Siantar; 13) Kecamatan Tanah Jawa; 14) Kecamatan Tapian Dolok dan 15) Kecamatan Ujung Pandang. c. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 05/K/2013 Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten Simalungun Hataran Untuk Jangka Waktu 2 (dua) Tahun Berturut-Turut Terhitung Sejak Peresmian Daerah Otonomi Baru Yang Akan Ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Utara. d. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 05/K/2013 Tentang Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Pertama Kali di Kabupaten Simalungun Hataran Akan Ditampung Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara. e. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 05/K/2013 Tentang Penyerahan Aset, Kekayaan Daerah Berupa Barang Bergerak, Personilm Dokumen dan Hutang Piutang Terhadap Provinsi Sumatera Utara Yang Akan Diselesaikan Oleh Kabupaten Simalungun Hataran Disesuaikan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. f. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 05/K/2013 Tentang Penyerahan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Kepada Kabupaten Simalungun Hataran. 3. Keputusan DPRD Kabupaten Simalungun a. SK DPRD Kabupaten No 11/DPRD/2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran. b. SK DPRD Kabupaten No 11/DPRD/2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Simalungun Hataran di Perdagangan Kecamatan Bandar. c. SK DPRD Kabupaten No. 21/DPRD/2007 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten Simalungun Hataran Untuk Jangka Waktu 2 (dua) Tahun Berturut-Turut. d. SK DPRD Kabupaten No 11/DPRD/2010 tentang Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Pembiayaan Kepala Daerah Untuk Pertama Kali di Kabupaten SImalungun Hataran. e. SK DPRD Kabupaten No 11/DPRD/2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Kabupaten Simalungun Hataran yaitu: 1) Kecamatan Bandar; 2) Kecamatan Bandar Huluan; 3) Kecamatan Bandar Marsilam; 4) Kecamatan Bosar Maligas; 5) Kecamatan Dolok Batu Nanggar; 6) Kecamatan Gunung Malela; 7) Kecamatan Gunung Malingas; 8) Kecamatan Hatonduhan; 9) Kecamatan Huta Bayu Raja; 10) Kecamatan Jawa Meraja Bah Jambi; 11) Kecamatan Pematang Bandar; 12) Kecamatan Siantar; 13) Kecamatan Tanah Jawa; 14) Kecamatan Tapian Dolok dan 15) Kecamatan Ujung Pandang. f. SK DPRD Kabupaten No 11/DPRD/2010 tentang penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki dan Dikuasai Berupa barang Bergerak dan Tidak bergerak, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang Yang Akan Dimanfaatkan Oleh Kabupaten Simalungun Hataran. 4. Keputusan Bupati Simalungun a. SK Bupati Simalungun No 188.45/2973 – Adpemum tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten Hasil Pemekaran Menjadi Kabupaten Simalungun Hataran. b. SK Bupati Simalungun No 188.45/2973 – Adpemum tentang Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Simalungun Hataran Yaitu Di Perdagangan Kecamatan Bandar. c. SK Bupati Simalungun No 188.45/2973 – Adpemum tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi cakupan Wilayah Kabupaten SImalungun Hataran Yaitu: 1) Kecamatan Bandar; 2) Kecamatan Bandar Huluan; 3) Kecamatan Bandar Marsilam; 4) Kecamatan Bosar Maligas; 5) Kecamatan Dolok Batu Nanggar; 6) Kecamatan Gunung Malela; 7) Kecamatan Gunung Malingas; 8) Kecamatan Hatonduhan;
637
III.
638
9) Kecamatan Huta Bayu Raja; 10) Kecamatan Jawa Meraja Bah Jambi; 11) Kecamatan Pematang Bandar; 12) Kecamatan Siantar; 13) Kecamatan Tanah Jawa; 14) Kecamatan Tapian Dolok dan 15) Kecamatan Ujung Pandang. d. SK Bupati Simalungun No 188.45/2973 – Adpemum tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun Hataran Selama 3 (tiga) Tahun Angggaran Sejak Diresmikannya Kabupaten Simalungun Hataran Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Setiap Tahun Anggaran. e. SK Bupati Simalungun No 188.45/2973 – Adpemum tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Pemilihan Kepala Daerah Untuk Pertama Kali di Kabupaten Simalungun Hataran. f. SK Bupati Simalungun No 188.45/2973 – Adpemum tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki dan Dikuasai Berupa Barang Bergerak dan Tidak Bergerak, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang Yang Akan Dimanfaatkan Oleh Kabupaten Simalungun Hataran. g. SK Bupati Simalungun No 188.45/2973 – Adpemum tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Akan Dimanfaatkan Oleh Kabupaten Simalungun Hataran. C. Hasil Kajian Perundang-undangan Pada prinsipnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembentukan calon Kabupaten Simalungun Hataran telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil kajian dan kunjungan lapangan pada tanggal 24 September 2013, DPD-RI berpandangan bahwa pada prinsipnya calon Kabupaten Simalungun Hataran sebagai pemekaran dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, adalah layak untuk menjadi daerah otonom baru. Apabila Kabupaten Simalungun Hataran ini ditetapkan sebagai daerah otonom baru, maka DPD-RI menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain: Pertama, Perlu penyediaan sarana dan prasarana transportasi khususnya yang dapat menghubungkan antar kecamatan. Sarana dan prasarana transportasi ini diharapkan dapat menjadi skala prioritas bagi pemerintahan calon Kabupaten Simalungun Hataran, yang pada gilirannya dapat membawa dampak positif dalam kelancaran arus barang, jasa, dan penumpang dalam upaya peningkatan sektor perekonomian dan sektor lainnya. Kedua, pengembangan potensi-potensi yang terdapat pada kedua wilayah, yakni Kabupaten Induk dan Kabupaten Simalungun Hataran diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah secara terpadu. Sinergi ini dapat dihasilkan melalui pemilihan berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keunggulan masing-masing daerah. Ketiga, pengisian personil di calon Kabupaten Simalungun Hataran perlu mempertimbangkan daerah asal, dan kualifikasi yang memadai disesuaikan dengan formasi jabatan dan kebutuhan serta mempertimbangkan rasio jumlah penduduk di calon Kabupaten Simalungun Hataran sehingga pegawai yang akan ditempatkan di calon Kabupaten Simalungun Hataran memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk membangun daerah otonom baru tersebut. DPD RI menyampaikan rekomendasi ini kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama dengan DPR RI dan Pemerintah RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai Pemekaran dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
IV.
PENUTUP Demikianlah Pandangan dan Pendapat DPD-RI ini disampaikan kepada DPR-RI dalam rangka pemenuhan kewajiban konstitusional DPD-RI untuk memberikan pandangan dan pendapat serta turut-serta dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, yaitu Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai Pemekaran dari Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Oktober 2013 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LAODE IDA
639
640
