DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN OKIKHA SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA
JAKARTA 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN OKIKHA SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta pembangunan di Kabupaten Jayawijaya pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, dan memperhatikan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik geografi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Okikha sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua; c. bahwa salah satu ruang lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; d. bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Okikha sebagai Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan dan pendapat secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten
239
Mengingat
Okikha sebagai Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua; 1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/ DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2007-2009;
:
Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 Tanggal 28 Maret 2013 MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN OKIKHA SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA; Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Okikha sebagai Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti; Isi dan rincian Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Maret 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN, Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.
240
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LAODE IDA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN OKIKHA SEBAGAI PEMEKARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA I.
PENDAHULUAN Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diberi amanat oleh UndangUndang Dasar 1945 untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Sesuai dengan Pasal 224 ayat (1) huruf c dan Pasal 253 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan RUU adalah melalui persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas RUU bersama Presiden dalam Pembicaraan Tingkat I. Berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang berkembang serta dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, maka DPD RI merasa perlu untuk menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Okikha sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua setelah sebelumnya dilakukan kajian secara komprehensif berdasarkan data-data dan kunjungan lapangan yang telah dilakukan oleh anggota DPD RI melalui alat kelengkapan Komite I yang membidangi permasalahan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Berkembangnya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang bermuara pada usulan pembentukan Kabupaten Okikha sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam menata dan membangun daerah mereka serta meningkatkan pelayanan publik dan memperpendek rentang kendali pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah sebagaimana amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah) pada prinsipnya dilaksanakan sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup dan bertumbuhkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dilaksanakan dengan benar sejalan dengan tujuan dan maksud diberikannya otonomi tersebut, yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga, selain aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, juga perlu dipertimbangkan persyaratan lainnya yang memungkinkan suatu daerah mengembangkan kemampuannya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi kepada daerah tersebut. Di antara faktor-faktor lainnya yang turut menentukan, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, kependudukan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.
241
Sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepentingan daerah untuk mengembangkan potensi daerah guna memajukan kesejahteraan rakyat diselenggarakan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, pola hubungan pemerintahan yang hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu tetap diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu juga perlu diperhatikan keserasian hubungan dan kerjasama antar daerah untuk secara bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan. Penekanan beberapa hal tersebut di atas berlaku pula bagi DPD RI dalam menyusun Pandangan dan Pendapat terhadap Aspirasi Masyarakat tentang Pembentukan Calon Kabupaten Okikha sebagai Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua untuk kemudian akan disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan masukan untuk ditindaklanjuti pada pembahasan rapat DPR RI dan Pemerintah terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Okikha di Provinsi Papua. II.
PANDANGAN DAN PENDAPAT DPD RI telah mengunjungi daerah calon Kabupaten Okikha yang akan dibentuk sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua pada tanggal 4 s.d. 7 Februari 2013. Kunjungan kerja ke daerah tersebut dilaksanakan untuk melakukan tinjauan fisik kewilayahan dalam rangka menindaklanjuti berkembangnya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang menghendaki penyelenggaraan otonomi di daerah calon Kabupaten Okikha. Hasil kunjungan kerja tersebut selanjutnya dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD RI untuk kemudian disusun pandangan dan pendapat sebagai bahan dalam pembahasan di DPR RI.. Penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI ini selain mempertimbangkan hasil kunjungan fisik tersebut juga memperhatikan kelengkapan syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Adapun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat tentang Pembentukan Kabupaten Okikha sebagai Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, adalah sebagai-berikut: A. Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di Lembah Baliem. Secara geografis Jayawijaya terletak antara 30.20’ sampai 50.20’ Lintang Selatan serta 1370.19’ sampai 141 Bujur Timur. Adapun batas-batas daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut: • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Membramo Tengah; • Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Tolikara; • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat; dan • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo. Secara historis Kabupaten Jayawijaya yang sekarang berasal dari pemekaran Kabupaten Jayawijaya lama yang pada tahun 1965 merupakan Kabupaten Administratif dengan ibukota di Wamena. Kabupaten administratif Jayawijaya dibentuk berdasarkan SK Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 120/PM/1965 dengan pembagian satuan wilayah bahwa wilayah Kabupaten Administratif dikepalai oleh Bupati Kepala Kabupaten Administratif, Wilayah Kepala Pemerintahan Setempat (WKPS) dikepalai oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS), Wilayah Distrik dikepalai oleh Kepala Distrik dan Wilayah Kampong dikepalai oleh Kepala Kampung. Sejalan dengan pergantian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 18 Tahun 1965, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Daerah Otonom Baru di Irian Barat, dengan demikian Kabupaten Administratif Jayawijaya menjadi Kabupaten Otonom atau Kabupaten Dati II Jayawijaya. Pada tahun 1973 Wilayah KPS dan Distrik dihapus dan dibentuk wilayah-wilayah Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1973 dan Surat Keputusan gubernur Irian Jaya Nomor 194/GU/1973. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan konsep Otonomi daerah yang luas nyatanya dan bertanggungjawab, maka sebutan Kabupaten Dati II Jayawijaya berubah menjadi Kabupaten Jayawijaya yang memiliki kewenangan otonomi sebagaimana layaknya daerah otonom lain. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan dan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan
242
hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, maka melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Kabupaten Jayawijaya dimekarkan menjadi 4 (empat) kabupaten, yaitu: • Kabupaten Jayawijaya dengan Ibukota di Wamena (Kabupaten Induk); • Kabupaten Tolikara dengan Ibukota di Karubaga; • Kabupaten Yahukimo dengan Ibukota di Dekai dan; • Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Ibukota di Okisibil. Luasnya jangkauan wilayah di Jayawijaya menjadikan pada tahun 2008 Kabupaten Jayawijaya kembali dimekarkan dengan dibentuknya 4 (empat) daerah otonomi baru yaitu: • Kabupaten Membramo Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008; • Kabupaten Yalimo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008; • Kabupaten Lanny Jaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008; • Kabupaten Nduga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008. Saat ini Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 40 (empat puluh) distrik dimana Distrik Kurulu memiliki wilayah yang terluas yaitu sekitar 15,45% dari total luas wilayah Jayawijaya dan Distrik Wallo sebagai distrik yang terkecil wilayahnya yaitu hanya 7,42% dari total luas wilayah Jayawijaya. Dari keseluruhan wilayah Kabupaten Jayawijaya tersebut, Distrik Bolakme merupakan distrik yang memiliki jarak tempuh terjauh dari ibukota kabupaten di Wamena, sedangkan distrik yang terdekat dengan Wamena adalah Distrik Pisugi dan Wauma yang sekitar 6 Km dari Wamena. Topografi Kabupaten Jayawijaya terdiri dari gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang luas. Diantara puncak gunung tersebut ada beberapa bagian yang selalu tertutup salju yaitu Puncak Tolikara, Puncak Yamin, dan Puncak Mandala. Luas wilayah dan topografi Jayawijaya menyebabkan rentang kendali pemerintahan dan jangkauan terhadap pelayanan publik sangat terbatas hal ini berakibat pada tersendatnya upaya percepatan pembangunan di wilayah ini. Luas wilayah dan penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan di kabupaten Jayawijaya dari tahun ke tahun selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks yaitu luasnya wilayah, kondisi geografis, topografis, jarak tempuh, sarana dan prasarana pendukung, keragaman sosial budaya dan keterisolasian wilayah. Kesemuanya itu berujung pada pelayanan pemerintah yang kurang efektif dan efisien dan secara langsung berpengaruh pada percepatan pembangunan di kabupaten Jayawijaya. Luas wilayah dan kondisi geografis mengajubatkan lambannya proses pembangunan sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Di sisi lain wilayah ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perkembangan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang diserap oleh DPD RI serta kunjungan DPD RI ke Kabupaten Okikha, Provinsi Papua, DPD RI menilai bahwa Kabupaten Jayawijaya layak untuk dimekarkan. B. Pembentukan Kabupaten Okikha Wilayah calon Kabupaten Okikha terletak di bagian Utara Kabupaten induk Jayawijaya yaitu pada posisi 138°45’0’’ Bujur Timur dan 4°10’0’’ Lintang Selatan. Posisi ini menjadikannya sebagai wilayah dengan curah hujan yang tertinggi di Kabupaten Jayawijaya dengan tingkat curah hujan rata-rata 144,3 mm per tahun. Secara geografis calon Kabupaten Okikha berada pada bentangan alam kawasan lembah dan pegunungan yang menjadikan seringnya terjadi proses kelembaban yang tinggi pada daerah yang rendah sehingga menyebabkan tanah menjadi subur untuk ditanami. Calon Kabupaten Okikha berada pada ketinggian 3000 meter dari permukaan laut dan dilalui sungai Baliem dengan panjang 107 Km dan lebar 9-6 meter dengan kecepatan arus 1-3 km/jam. Calon Kabupaten Okikha memiliki luas wilayah 289.102 km² dengan batas wilayah • Sebelah utara berbatasan dengan Distrik IIugua Kabupaten Jayawijaya; • Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo; • Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya; dan • Sebelah barat berbatasan dengan Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya. Calon Kabupaten Okikha direncanakan terdiri dari 6 (enam) distrik atau kecamatan yaitu: • Distrik Kurulu; • Distrik Usilimo; • Distrik Libarek; • Distrik Witawaya; • Distrik Pisugi; dan • Distrik Wadangku. Calon Kabupaten Okikha memiliki jumlah penduduk 96.086 jiwa yang tersebar di
243
enam wilayah distrik, seperti umumnya penduduk kabupaten sangat majemuk, disamping suku asli Papua terdapat juga suku Jawa, Bugis, Batak, Toraja, Flores, Cina dan suku lainnya. Potensi ekonomi calon Kabupaten Okikha didukung oleh sektor pariwisata yang terletak di Kurulu yang berfungsi sebagai salah satu pintu masuk turis, disini terdapat obyek wisata Mumi dan Goa Maria, tempat wisata ini merupakan wisata yang terletak di lembah Wadangku. Dari sektor peternakan, calon Kabupaten Okikha memiliki potensi peternakan babi, ikan tawar, lebah dan ayam yang hasilnya dipasarkan di Wamena. Pada sektor pertanian, calon Kabupaten Okikha memiliki potensi tanaman padi, ubi, jagung, kopi, terong belanda, dan pisang. Berdasarkan indikator kemampuan ekonomi calon Kabupaten Okikha maupun Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk memiliki rata-rata nilai yang sama yaitu 70. Hasil ini merupakan penjumlahan dari PDRB non migas Perkapita sebesar 25, pertumbuhan ekonomi sebesar 20, dan kontribusi PDRB Non Migas sebesar 25, sedangkan nilai yang dipersyaratkan PP No 78 Tahun 2007 adalah sebesar 60 – 75. Dari sisi kepadatan penduduk, faktor kependudukan calon Kabupaten Okikha memiliki nilai skor 100 dengan kepadatan 15,95 jiwa per kilometer persegi. Sebagai perbandingan bahwa kepadatan penduduk di wilayah kabupaten Jayawijaya adalah 12.828 jiwa per kilometer persegi sedangkan rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Papua adalah 4,68 jiwa perkilometer persegi. Sebagaimana ketentuan dalam PP No 78 Tahun 2007 tingkat kepadatan penduduk di wilayah calon Kabupaten Okikha maupun di Kabupaten induk Jayawijaya berada di atas rata-rata syarat yang ditetapkan PP No 78 Tahun 2007 dan kepadatan penduduk se Propinsi Papua. Dengan dukungan luas masyarakat dan ketersedian sarana serta prasarana pemerintahan, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di calon Kabupaten Okikha akan mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya telah menyatakan dukungannya yang dituangkan melalui keputusan politik guna memenuhi syarat adminsitratif sebagaimana ketentuan dalam PP No. 78 Tahun 2007. Adapun Kelengkapan syarat administratif calon Kabupaten Okikha yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut: 1. Keputusan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 657/169/DPRD/2011 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten Okikha sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua; 2. Keputusan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 657/169/DPRD/2011 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Okikha yang belokasi di distrik Kurulu; 3. Keputusan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 657/169/DPRD/2011 tentang Persetujuan Pelepasan Distik-Distik yang menjadi cakupan wilayah Calon Kabupaten Okikha yang terdiri dari Distrik Kurulu, Distrik Libarek, Distrik Pisugi, Distrik Usilimo, Distrik Wadangku, dan Distrik Witawaya; 4. Keputusan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 657/169/DPRD/2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Okikha selama 2 (dua) tahun berturut; 5. Keputusan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 657/169/DPRD/2011 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana dalam Rangka Membiayai Pemilihan Kepala Daerah Pertama di Calon Kabupaten Okikha; 6. Keputusan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 657/169/DPRD/2011 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan yang dimiliki berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, personil, hutang piutang, dan dokumen yang digunakan di Calon Kabupaten Okikha; 7. Keputusan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 657/169/DPRD/2011 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang digunakan di Calon Kabupaten Pegunungan; 8. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 600 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Okikha sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua; 9. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 600 Tahun 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Okikha yang berlokasi di Distrik Kurulu; 10. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 600 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelepasan Distik-Distik yang menjadi cakupan wilayah Calon Kabupaten Okikha yang terdiri dari 6 distrik diantaranya Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Usilimo, Wadangku dan Witawaya; 11. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 600 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Okikha sebesar Rp 2 (dua) Milyar Rupiah selama 2 ( dua) tahun berturut-turut; 12. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 600 Tahun 2011 tentang Persetujuan Persetujuan Dukungan Dana dalam rangka membiayai Pemilihan Kepala Daerah
244
Pertama di Calon Kabupaten Okikha sebesar 1 (satu) Milyar Rupiah; 13. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 600 Tahun 2011 tentang Persetujuan Persetujuan Penyerahan Kekayaan yang dimiliki berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, personil, hutang piutang, dan dokumen yang digunakan di Calon Kabupaten Okikha; 14. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 600 Tahun 2011 tentang Persetujuan Persetujuan Penyerahan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang digunakan di Calon Kabupaten Okikha; 15. Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 027/DPRP/TAHUN 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Okikha sebagai Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua; 16. Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 027/DPRP/AHUN 2011 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Okikha di Provinsi Papua sebanyak 2 (dua) Miliar Rupiah selama 2 tahun berturut-turut; 17. Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 027/DPRP/2011 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Pemilukada Pertama di Kabupaten Okikha di Provinsi Papua sebesar 1 (satu) Miliar Rupiah; 18. Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 027/DPRP/2011 tentang Persetujuan Pelepasan Aset Provinsi Papua yang berada di Kabupaten Okikha di Provinsi Papua; 19. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 122 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Okikha sebagai Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua; 20. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 122 Tahun 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Okikha yang berlokasi di Distrik Kurulu; 21. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 122 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelepasan Distik-Distik yang menjadi cakupan wilayah Calon Kabupaten Okikha yang terdiri dari 6 distrik diantaranya Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Usilimo, Wadangku dan Witawaya; 22. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 122 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Okikha sebesar Rp 2 (dua) Milyar Rupiah selama 2 ( dua) tahun berturut-turut; 23. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 122 Tahun 2011 tentang Persetujuan Persetujuan Dukungan Dana dalam rangka membiayai Pemilihan Kepala Daerah Pertama di Calon Kabupaten Okikha sebesar 1 (satu) Milyar Rupiah; 24. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 122 Tahun 2011 tentang Persetujuan Persetujuan Penyerahan Kekayaan yang dimiliki berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, personil, hutang piutang, dan dokumen yang digunakan di Calon Kabupaten Okikha; dan 25. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 122 Tahun 2011 tentang Persetujuan Persetujuan Penyerahan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang digunakan di Calon Kabupaten Okikha. III.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil kajian dan kunjungan lapangan, DPD RI berpendapat bahwa pada prinsipnya calon Kabupaten Okikha sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, adalah layak untuk menjadi daerah otonom baru. Beberapa hal yang menjadi rekomendasi DPD RI terhadap pembentukan Kabupaten Okikha adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan Kabupaten Okikha harus diikuti dengan penyiapan berbagai infrastruktur, organisasi, personil maupun pendanaan dan berbagai unsur lain yang dibutuhkan oleh sebuah kabupaten baru; 2. Wilayah Calon Kabupaten Okikha memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar dan prospektif untuk dikembangkan guna pembangunan kabupaten yang baru tersebut. Potensi sumberdaya alam yang prospektif tersebut diantaranya adalah pertanian dan peternakan serta pariwisata; 3. Perlu transparansi dari perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga ke jenjang perguruan tinggi serta didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantias pengajar; 4. Perlu dibangun sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk mendukung penanganan kesehatan yang terbaik di kabupaten Okikha. Perlu pula ditingkatkan sosialisasi pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan masyarakat, menjamiin ketersediaan obat-obatan dan kaderisasi tenaga medis; 5. Diperlukan perencanaan yang matang tekait dengan pemanfaatan sumberdaya tersebut dengan sasaran antara lain: (1) Meningkatnya produktivitas, kualitas
245
dan produksi komoditas pertanian dan kehutanan yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun ekspor, (2) meningkatnya kesempatan kerja produktif di pedesaan pada kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran yang memberikan pendapatan yang layak, (3) berkembangnya berbagai kegiatan usaha berbasis pertanian dan kehutanan dangan wawasan agribisnis yang mampu memberikan nilai tambah, (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis dan memajukan perekonomian di pedesaan, (5) terpeliharanya produktivitas sumberdaya alam, berkembangnya usaha pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan dan terjaganya kualitas lingkungan hidup; 6. Perlu mulai memperhatikan pemberdayaan pengusaha anak daerah, pengawasan terhadap investor secara terpadu dengan melibatkan berbagai komponen. Basis ekonomi kerakyatan perlu melaksanakan komitmen sosial budaya secara tertulis dengan masyarakat; 7. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi sehingga mobilitas sumberdaya antardaerah dapat dilakukan dengan cepat, murah dan cepat; 8. Perlu penegakan supremasi hukum dikalangan pemerintah daerah dengan keberpihakan kepada kebenaran yang melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Pelu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam skala daerah maupun nasional, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah persepsi atas implementasi; 9. Bagi wilayah Kabupaten Induk agar berdirinya kabupaten baru tidak mengakibatkan menurunnya berbagai aktivitas perekonomian masyarakat sehingga pemda kabupaten induk harus ada upaya peningkatan fasilitas, infrastruktur, pelayanan maupun penyempurnaan aturan yang ada. Aset pemerintah, hasil-hasil pembangunan yang sudah ada dan dimanfaatkan selama ini dapat dipertahankan dan dikembangkan sehingga optimal dalam mendorong kemajuan wilayah-wilayah di sekitarnya; dan 10. Pemekaran di Papua harus dilaksanakan, kondisi di Papua saat ini harus dilihat secara khusus serta tidak bisa disamakan dengan daerah lain di wilayah Indonesia. IV.
PENUTUP Demikianlah Pandangan dan Pendapat DPD RI tentang Aspirasi Masyarakat terhadap Pembentukan Calon Kabupaten Okikha sebagai Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Maret 2013
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.
246
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LAODE IDA
