DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN RENAH INDOJATI SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
JAKARTA 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN RENAH INDOJATI SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, serta pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, dan memperhatikan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik geografi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Renah Indojati sebagai pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa salah satu ruang lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; d. bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan dan pendapat secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan dan
23
Mengingat
Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat; 1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/ DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2007-2009;
:
Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 Tanggal 26 Februari 2013 MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN RENAH INDOJATI SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT; Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti; Isi dan rincian Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Februari 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN, Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.
24
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LAODE IDA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/DPD RI/III/2012-2013 PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN RENAH INDOJATI SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT I.
PENDAHULUAN Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diberi amanat oleh UndangUndang Dasar 1945 untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Sesuai dengan Pasal 224 ayat (1) huruf c dan Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan RUU adalah melalui persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas RUU bersama Presiden dalam Pembicaraan Tingkat I. Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB), baik tingkat Provinsi, Kab/Kota terpisah dari induknya muncul seiring dengan dinamika masyarakat. Kebutuhan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang layak dari pemerintah dan peningkatan kesejahteraan merupakan faktor utama yang mendorong munculnya aspirasi masyarakat tersebut. Jarak pusat pemerintahan dan keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor kuat, karena diyakini bahwa rentang kendali pemerintahan yang pendek akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan publik serta menstimulasi kegiatan ekonomi lokal. Menyikapi maraknya aspirasi masyarakat yang menginginkan daerah dan masyarakatnya agar lebih sejahtera melalui jalur pemekaran, maka DPD RI selalu membuka tangan dan hati untuk menampung dan mengartikulasikan aspirasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPD RI. Setiap adanya usulan Pembentukan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk, DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah senantiasa berpegang pada aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah. Meskipun DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk memutus namun DPD RI berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan pemekaran daerah sepanjang persyaratannya memenuhi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang berkembang serta dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, maka DPD RI merasa perlu untuk menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat setelah sebelumnya dilakukan kajian secara komprehensif berdasarkan data-data dan hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan oleh anggota DPD RI melalui alat kelengkapan Komite I yang membidangi permasalahan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ini terdiri atas: 1) Pendahuluan; 2) Pandangan dan Pendapat Umum; 3) Rekomendasi; dan 4) Penutup.
25
II.
PANDANGAN DAN PENDAPAT Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) terutama Pasal 4, membuka kemungkinan bagi pembentukan daerah-daerah otonom baru yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Realitas di lapangan saat ini dibanyak daerah cakupan wilayah kabupaten/kota yang begitu luas membuat pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana jarak tempuh beberapa kecamatan, misalnya Lunang dan Silaut bahkan mencapai 170-an Km, dengan jarak tempuh 5-6 jam perjalanan darat untuk mencapai ibukota kabupaten. Kondisi tersebut menyulitkan warga dalam melakukan mobilitas termasuk dalam pengurusan administrasi maupun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Berangkat dari kondisi tersebut di atas, maka muncul aspirasi mayoritas masyarakat wilayah selatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk Kabupaten Renah Indojati. Aspirasi tersebut telah ada sejak 2003 dan terus diperjuangkan salah satunya dengan membentuk Tim Presidium Pemekaran Kabupaten Renah Indojati hingga sekarang ini. Berdasarkan aspirasi masyarakat di selatan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, mak DPD RI melalui Komite I telah mengunjungi daerah calon Kabupaten Renah Indojati pada tanggal 4 – 6 Februari 2013. Kunjungan kerja ke daerah tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti berkembangnya aspirasi masyarakat, tokoh-tokoh adat dan agama serta jajaran pemerintahan daerah yang menghendaki penyelenggaraan otonomi di daerah calon Kabupaten Renah Indojati. Hasil kunjungan tersebut selanjutnya dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD RI. Penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI ini memperhatikan pula secara seksama kelengkapan syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan sebagaimana dipersyaratkan secara terang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Adapun pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah terhadap pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:
A. Deskripsi Singkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Induk Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota di Painan. Luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar ± 5.749,48 Km2. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai, dengan garis pantai sepanjang 218 kilometer. Topografinya terdiri dari dataran, gunung dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan. Berdasarkan penggunaan lahan, 45,29 persen wilayah terdiri dari hutan, termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Cagar Alam Koto XI Tarusan, dan rawa gambut. Ditinjau dari sisi historis, nama Pesisir Selatan berasal dari nama daerah ini pada masa penjajahan Belanda, afdeeling zuid beneden landen (dataran rendah bagian selatan). Ketika itu, pada tahun 1903 wilayah Bandar Sepuluh Inderapura dan Kerinci menjadi afdeeling yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di Inderapura sebagai pusat pemerintahan. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, daerah ini menjadi Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Dengan lepasnya Kerinci pada tahun 1957, menjadi kabupaten sendiri di bawah Provinsi Jambi, namanya kemudian berubah menjadi Pesisir Selatan. Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Pesisir Selatan, adalah: 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang; 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu); 3. Sebelah timur berbatasan dengan Solok dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi), dan; 4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Mentawai. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 442,26 ribu jiwa pada tahun 2008. Pada tahun 2009 jumlah penduduk meningkat menjadi 448,49 ribu jiwa. Angka ini terus meningkat dimana pada tahun 2012 tercatat sebesar 536,562 ribu jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 20072008 tercatat sebesar 2,05%, dan tahun 2009 turun menjadi 1,39%. Dengan luas wilayah produktif 79, 772 Ha, setiap Km2 ditempati oleh 539 orang pada tahun 2012. Penduduk asli di Kabupaten Pesisir Selatan adalah orang-orang yang dikenal sebagai Orang Rupit pelarian dari daerah Sungai Pagu Muara Labuh dan sekitarnya. Dipercaya sebelum abad 15 dimana pada era ini banyak terjadi ekspansi dan migrasi dari masyarakat Darek (Luhak Nan Tigo) ke berbagai daerah yang disebut rantau. Diduga kuat wilayah Pesisir Selatan, Tarusan Bayang, dan Bandar Sepuluh, sudah didiami oleh
26
masyarakat dari Inderapura karena kerajaan Teluk Air Pura sudah eksis semenjak abad 8 Masehi, sementara kerajaan Sungai Pagu baru berdiri pada abad 16 Masehi, begitupula kerajaan Pagaruyung yang baru berdiri pada abad 14 (sumber: Kajian Usul Pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat). Namun satu hal yang perlu dicermati bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan sangat tidak merata. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh sex ratio yang lebih kecil dari 100. Pada tahun 2009, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Kondisi ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini secara umum cukup positif, meskipun belum mampu mencakup seluruh wilayah secara merata, terutama masih tingginya angka pengangguran dan jumlah angka kemiskinan. Demikian juga terkait dengan masalah pendidikan juga menjadi persoalan karena aksesnya relatif jauh dari lokasi tempat tinggal, beban ekonomis sekolah dan kondisi ekonomi rumah tangga. Di samping mutu pendidikan yang masih tertinggal dengan daerah lain di Sumatera Barat, karena keterbatasan dari kompetensi guru, kurangnya fasilitas pembelajaran dan rendahnya partisipasi orang tua dalam memajukan dan mendorong arah untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi serta pendidikan yang bermutu. Berdasarkan perkembangan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang diserap oleh DPD RI serta kunjungan DPD RI ke Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka DPD RI menilai bahwa Kabupaten Pesisir Selatan layak dan dianggap mampu untuk memekarkan DOB baru yaitu calon Kabupaten Renah Indojati. B.
Pembentukan Kabupaten Renah Indojati Calon Kabupaten Renah Indojati merupakan wilayah yang berada di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini secara administratif terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu: Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Renah Ampek Hulu Tapan, Lunang, dan Silaut. Wilayah ini pada dasarnya adalah wilayah 4 (empat) buah Nagari Adat yaitu: Nagari Inderapura (Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura), Nagari Tapan (Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Renah Ampek Hulu Tapan), Nagari Lunang (Kecamatan Lunang) dan Nagari Silaut (Kecamatan Silaut). Jumlah penduduk calon Kabupaten Renah Indojati berjumlah 106.713 jiwa yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Pertumbuhan penduduk calon DOB kabupaten Renah Indojati sebesar 2,29 persen. Luas wilayah keseluruhan sebesar 234,710 Ha dan area yang efektif seluas 70,846 Ha dengan kepadatan penduduk 151 jiwa per Km.2 Dari luas wilayah tersebut sebanyak 163,864 Ha (69%) merupakan kawasan hutan yang terdiri dari 82,469 Ha Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, 4,030 Ha merupakan kawasan hutan produksi, 38 ribu Ha kawasan hutan lindung, 39,365 Ha kawasan hutan produksi terbatas dan hanya 70,846 Ha yang dapat dimanfaatkan. Posisi geografis calon DOB Kabupaten Renah Indojati terletak di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan calon ibukota di kawasan Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Potensi yang dimiliki oleh wilayah yang akan bergabung dalam calon DOB Kabupaten Renah Indojati cukup menjanjikan. Namun yang perlu diperhatikan potensi tersebut perlu dikelola secara baik dan profesional. Calon DOB Kabupaten Renah Indojati memiliki hutan lindung yang kaya flora dan fauna beraneka ragam dan berbagai jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, Kabupaten Renah Indojati juga memiliki Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan hutan suaka, hutan produksi, dan hutan rakyat yang dapat menjamin ketersediaan air yag cukup bagi penduduk di sekitar kawasan tersebut. Potensi lain yang dimiliki calon DOB Kabupaten Renah Indojati adalah sektor perkebunan. Potensi perkebunan berada di wilayah Kecamatan Silaut dan Kecamatan Lunang. Dengan karakteristik tanah gambut, cocok dikembangkan perkebunan sawit. Berdasarkan data tahun 2009, potensi sawit di wilayah ini mencapai ± 21.074 ton. Selain itu, potensi hasil perkebunan yang dapat potensial dikelola adalah tanaman kakao. Wilayah DOB Renah Indojati merupakan salah satu sentra produksi kakao di Sumatera Barat. Berdasarkan data BKPM 2009, luas lahan yang digunakan untuk perkebunan kakao mencapai ± 3.143Ha dengan potensi produksi mencapai ±632 ton dengan status perkebunan rakyat. Artinya, secara ekonomi, masih besar potensi yang dapat dikembangkan. Hasil laut dan produksi perikanan juga menjadi potensi ekonomi yang dapat memberikan kemanfaatan bagi calon DOB Kabupaten Renah Indojati. Meskipun belum terdata dengan baik, Mangrove, potensi perikanan dan budidaya rumput laut sangat memiliki prospek menjadi kawasan objek wisata alam. Potensi perikanan dan peternakan juga memiliki prospek yang baik. Pengembangan budidaya tanaman jagung di kecamatan Lunang Silaut dengan potensi produksi mencapai 21.317 ton tahun 2009 dan luas lahan yang sudah digunakan 5.491 Ha. Produksi jagung yang cukup melimpah sangat mendukung
27
penyediaan pakan bagi usaha peternakan sapi yang sudah dikembangkan di wilayah Kecamatan Silaut maupun kecamatan lainnya. Kekayaan alam yang terkandung dalam calon DOB Kabupaten Renah Indojati, menurut data BKPM, antara lain: batubara, besi, timah dan tanah liat. Potensi batu setengah permata terdapat di daerah di daerah Ujung Tanjung dan Pasir Ganting kecamatan Pancung Soal. Potensi timah di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, serta potensi Tanah Liat yang terdapat di Lengkuas dan desa Sungai Sirah kecamatan Pancung Soal dengan perkiraan potensi ± 13.800.000,- ton (230 Ha). Selain sumberdaya alam, potensi yang dapat dikembangkan di calon DOB Kabupaten Renah Indojati adalah pariwisata. Taman Nasional Kerinci Seblat salah satu wisata alam yang menarik. Di luar itu, juga terdapat wisata sejarah, seperti Rumah Mande Rubiah, di Nagari Lunang yang menyimpan alat-alat atau benda-benda tradisional keramat menurut kepercayaan masyarakat setempat. Istana Raja Indrapura juga merupakan salah satu objek wisata sejarah yang cukup menarik. Sayangnya, hingga saat ini, pengelolaan objek-objek wisata tersebut belum dikelola dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Ke depan apabila dikembangkan dengan baik, dapat menjadi icon wisata sekaligus penghasil devisa calon DOB Kabupaten Renah Indojati. Keseluruhan potensi sumberdaya alam yang beragam baik di bidang pertanian, perkebunan, pariwisata maupun pertambangan akan menjadi modal bagi calon DOB Kabupaten Renah Indojati nantinya. Menilik dari berbagai potensi tersebut di atas, sekaligus sebagai alternatif untuk mempercepat pembangunan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyakarat di selatan kabupaten Pesisir Selatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat menyadari hal tersebut serta sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sekaligus telah menyatakan dukungannya yang dituangkan melalui keputusan politik guna memenuhi syarat administratif sebagaimana ketentuan dalam PP No. 78 Tahun 2007. Adapun Kelengkapan syarat administratif calon Kabupaten Renah Indojati adalah sebagai berikut: 1. Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan: a) Nomor 29/DPRD-PS/2012 tentang SK DPRD Kabupaten tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten; b) Nomor 32/DPRD-PS/2012 tentang Dukungan Dana; c) Nomor 30/DPRD-PS/2012 tentang Ibukota; d) Nomor 32/DPRD-PS/2012 tentang Dana Pilkada; e) Nomor 33/DPRD-PS/2012 tentang Kekayaan Daerah, Aset, Personil, Dokumen Dan Hutang Piutang; f) Nomor 33/DPRD-PS/2012 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang akan Dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan: a) Nomor 130/352/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten; b) Nomor 130/353/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Ibukota; c) Nomor 130/354/Kpts/BPT-PS/2012 Tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten; d) Nomor 130/355/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan; e) Nomor 130/356/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Dana Pilkada; f) Nomor 130/357/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Kekayaan Daerah, Aset, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang; g) Nomor 130/357/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang akan Dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat: a) Nomor 133-830-2012 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten; b) Nomor 133-830-2012 tentang Ibukota; c) Nomor 133-830-2012 tentang Dukungan Dana penyelenggaraan pemerintahan; d) Nomor 133-830-2012 tentang Dana Pilkada; e) Nomor 133-830-2012 tentang Kekayaan Daerah, Aset, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang. 4. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat: a) Nomor 29/SB/2012 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten; b) Nomor 29/SB/2012 tentang Ibukota; c) Nomor 29/SB/2012 tentang Dukungan Dana penyelenggaraan pemerintahan; d) Nomor 29/SB/2012 tentang Dana Pilkada;
28
e) Nomor 29/SB/2012 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang akan Dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil kajian bahan-bahan dan kunjungan kerja DPD RI ke Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 s.d 6 Februari 2013, calon Kabupaten Renah Indojati layak untuk dibentuk menjadi daerah otonomi baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan dengan calon ibukota di kawasan Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Selanjutnya, DPD RI menyampaikan rekomendasi ini kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan DPR RI bersama pemerintahan RI terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Renah Indojati, sebagai pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat.
III.
PENUTUP Demikianlah Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
IV.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Februari 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LA ODE IDA
29
30
