DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANTAI BARAT MANDAILING SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA
JAKARTA 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANTAI BARAT MANDAILING SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya, serta pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a dan memperhatikan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik geografi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara; c. bahwa salah satu ruang lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; d. bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai Pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan dan pendapat secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pantai
933
Mengingat
Barat Mandailing sebagai Pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara; 1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/ DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
:
Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 Tanggal 25 Oktober 2013 Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANTAI BARAT MANDAILING SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA; Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai Pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti; Isi dan rincian Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Oktober 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN, Ketua,
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.
934
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
Dr. LAODE IDA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/DPD RI/I/2013-2014 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANTAI BARAT MANDAILING SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA I.
PENDAHULUAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Sesuai dengan Pasal 224 ayat (1) huruf c dan Pasal 253 ayat (2) Undang Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan RUU adalah melalui persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas RUU bersama Presiden dalam Pembicaraan Tingkat I. Pemerintah telah mengumandangkan kebijakan moratorium/penghentian sementara pemekaran daerah. Moratorium pemekaran dilakukan demi mencegah pemborosan dan penghamburan sumber keuangan negara secara tidak tepat, yang justru akan menjauhkan tujuan pemekaran itu sendiri yakni mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya kesejahteraan masyarakat secara baik dan merata. Masalahnya adalah istilah moratorium pemekaran daerah tidak dikenal dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga kebijakan moratorium yang dicanangkan oleh Pemerintah tidak sepenuhnya didukung oleh DPR RI. Apalagi ada 3 (tiga) pintu usulan pemekaran daerah yakni: Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Pada tahun 2011, Pemerintah masih melakukan evaluasi bertahap terhadap daerah otonom baru sampai dengan usia tahun ketiga. Apabila sampai tahun ketiga, tidak ada peningkatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tidak menutup kemungkinan terhadap daerah yang gagal akan dilakukan penggabungan daerah. Setiap adanya aspirasi pembentukan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota baru hendaknya diikuti dengan kajian kelayakan. DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah senantiasa berpegang pada aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah serta melakukan kunjungan ke calon Daerah Otonom Baru (DOB) untuk melihat langsung sampai sejauh mana kesiapannya. DPD RI berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan pemekaran daerah sepanjang persyaratannya memenuhi peraturan perundang-undangan. Salah satu aspirasi yang telah masuk ke DPD RI adalah usulan Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, berkembangnya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang bermuara pada usulan untuk pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk menata dan membangun daerah mereka. Usul
935
II.
936
pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing tersebut digagas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan. DPD RI telah berupaya secara optimal untuk mengkaji dengan seksama seluruh dokumen usulan pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing tersebut termasuk melakukan kunjungan kerja ke daerah calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing dalam rangka menyerap, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat dan berdialog secara langsung dengan pemerintah daerah. Dalam melakukan kajian administrasi dan fisik kewilayahan, DPD RI berpegang pada upaya mewujudkan prinsip otonomi seluas-luasnya yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup dan bertumbuh-kembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dilaksanakan dengan benar sejalan dengan tujuan dan maksud diberikannya otonomi tersebut, yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga, selain aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam merumuskan kebijakan pemekaran juga perlu dipertimbangkan persyaratan lainnya yang memungkinkan suatu daerah mengembangkan kemampuannya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi kepada daerah tersebut. Di antara faktor-faktor lainnya yang turut menentukan, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, kependudukan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepentingan daerah untuk mengembangkan potensi daerah guna memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia tersebut diselenggarakan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, pola hubungan pemerintahan yang hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu tetap diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu juga perlu diperhatikan keserasian hubungan dan kerjasama antar daerah untuk secara bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing ini sebagai bentuk pertanggungjawaban secara politik terhadap masyarakat dan daerah serta akan disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan masukan untuk ditindaklanjuti pada pembahasan bersama dengan DPR RI dan Pemerintah terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing di Provinsi Sumatera Utara. PANDANGAN DAN PENDAPAT DPD RI telah mengunjungi daerah calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing pada tanggal 16 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2013. Kunjungan kerja ke daerah tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti berkembangnya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang menghendaki penyelenggaraan otonomi di daerah calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Usulan pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing dinilai sebagai suatu kebutuhan mendasar bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil kunjungan kerja tersebut selanjutnya dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD RI. Penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI ini disusun dengan memperhatikan kelengkapan syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan yang tercantum dalam UU Pemda dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Adapun pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai-berikut: A. Pemekaran Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal sendiri merupakan pemekaran Dari Kabupaten Tingkat II Tapanuli Selatan dengan Ibukota terletak di Kecamatan Panyabungan pada saat pembentukannya terdiri dari 8 Kecamatan. Pada Tahun 2002 Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 dibentuk 9 (sembilan) Kecamatan baru hasil pemekaran dari beberapa Kecamatan sehingga pada saat itu Kabupaten Mandailing Natal menjadi 17 Kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2007 kembali dilakukan pemekaran Kecamatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yaitu Kecamatan Ranto Baek, Huta Bargot, Puncak Sorik Marapi, Pakantan, Sinunukan dan Naga Juang sehingga total Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Gambaran secara Geografis, Kabupaten Mandailing Natal terletak antara 0°.10’ 1°50’ LU dan 89°.50’ – 100°.10’ BT yang merupakan daerah kabupaten paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal terbagi atas wilayah dataran rendah yang merupakan daerah pesisir dengan elevasi 0° - 2° seluas 160.500 Ha (24, 24%), wilayah daratan lanai dengan elevasi 2° - 15° seluas 36.585 Ha (5,49%) dan wilayah daratan tinggi yang dibedakan atas daerah perbukitan dengan elevasi 15° - 20° seluas 112.000 Ha (16,91%) dan daerah pegunungan dengan elevasi 20° - 40° seluas 353.185 Ha (53,34%), adapun batas wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari: - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara; - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat; dan - Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Negara India. Luas Kabupaten Mandailing Natal 662.070 Ha merupakan wilayah terluas (9,23%) di Provinsi Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 170 Km dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2007 sebanyak 417.590 jiwa. Wilayah Kabupaten Mandailing Natal memiliki dua iklim yaitu musim hujan dan kemarau, dimana musim Kemarau terjadi antara bulan Juni sampai bulan September dimana arus angin berasal dari Australia yang tida mengandung uap air sebaliknya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik. Kabupaten Mandailing Natal dialiri oleh sungai besar dan kecil, diantaranya adalah sungai Betang Gadis, Batang Natal, Batahan, Kunkun, Perlampungan, Hulu Pungkut, Aek Rantopuran, Aer Mata, dan lain-lain. Luas sungai terbesar yakni Sungai Batang Gadis yang melewati Kecamatan Muarasipongi, Kotanopan, Tambangan, Panyabungan dan Muara Batang Gadis dengan panjang sekitar 137,50 Km dan lebar 65 m dengan volume nomal sekitar 30.937.50 m3, secara umum sungai-sungai yang berada di daerah ini biasa digunakan untuk sarana irigasi, penangkapan ikan, wisata perhubungan dan keperluan keseharian lainnya. Potensi ekonomi unggulan daerah Kabupaten Mandailing Natal utamanya dari sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil, UKM, pertambangan, energi dan pariwisata. Selama kurun waktu 2006-2008 perkembangan perekonomian Kabupaten Mandailing Natal terus mengalami perubahan yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2000 rata-rata mencapai 6,15% per tahun dan pada tahun 2008 angka pertumbuhan mencapai 6,46%. Sektor Pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Mandailing Natal dimana lebih dari 70% penduduknya merupakan petani tanaman pangan dengan ratarata kontribusi sumbangan kepada PDRB Kabupaten Mandailing Natal sebesar 49,95%. Komoditi padi, jagung dan ubi kayu merupakan komoditi yang paling potensial di Kabupaten Mandailing Natal. Sektor perkebunan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian masyarakat yang diantaranya Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, Cengkeh, Kulit Manis, Ara, Kemiri dengan total produksi 176.354 Ton. Jumlah penduduk Kab. Mandailing Natal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, menurut hasil sensus penduduk tahun 1980 jumlah penduduk adalah 254.342 jiwa, tahun 1990 adalah 308.782 jiwa, tahun 2000 sebanyak 359.849 jiwa atau 79.244 KK sedangkan pada tahun 2004 sebanyak 336.674 jiwa atau 83.892 KK, tahun 2006 adalah 393.170 jiwa atau 93. 010 KK dan tahun 2006 sebanyak 413.750 jiwa atau 93.922 KK. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal mencapai 417.590 jiwa, laki-laki 204.788 orang dan perempuan 212.802 orang. Berangkat dari luas wilayah yang cukup luas dengan seluruh potensi yang dimilikinya, maka dalam rangka mempersingkat rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik diusulkan pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal. B. Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing Aspirasi masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Mandailing Natal dan membentuk kabupaten sendiri dimulai sejak tahun 1995. Hal ini dikarenakan masih banyak dijumpai wilayah yang akses pembangunan infrastruktur sangat memprihatinkan, tingginya tingkat buta huruf masyarakat dan kesenjangan pembangunan di segala bidang, padahal wilayah Pantai Barat Mandailing memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
937
Cakupan wilayah calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing terdiri dari 6 (enam) kecamatan sebagai berikut: 1. Kecamatan Natal; 2. Kecamatan Batahan; 3. Kecamatan Muara Batang Gadis; 4. Kecamatan Sinunukan; 5. Kecamatan Lingga Bayu; dan 6. Kecamatan Ranto Baek. Adapun batas-batas wilayah Calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing terdiri dari: - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat dan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara; - Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Siabu, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Huta Bargot, dan Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara; - Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Beremas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat; - Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Negara India. Sedangkan ibukota untuk calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing setelah dilakukan analisis dari aspek-aspek antara lain aspek kondisi fisik wilayah, ketersediaan lahan pengembangan, kondisi transportasi, dan tinjauan fungsi wilayah berkedudukan di Kecamatan Natal. Dalam hal sarana dan prasarana pemerintahan, untuk lahan kantor bupati, kantor DPRD dan kantor perangkat daerah lainnya, masyarakat Kecamatan Natal telah menghibahkan tanah seluas ± 180.430 m2 kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sesuai akta hibah No. 594.4/18/2009 tanggal 28 Mei 2009. Jumlah penduduk di calon Kabupaten Pantai Barat Madailing adalah sebanyak 104.483 jiwa. Sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam PDRB khususnya perkebunan kelapa sawit, selain itu sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor industri (khususnya CPO) dan sektor pariwisata dapat menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan PDRB di Calon DOB Pantai Barat Mandailing. Kelengkapan syarat administratif calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing telah terpenuhi sebagaimana amanat PP No. 78 Tahun 2007. Kelengkapan syarat administratif dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Keputusan Gubernur a. SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/402/KPTS/Tahun 2013 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing di Provinsi Sumatera Utara; b. SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/402/KPTS/Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Pantai Barat Mandailing berkedudukan di Kecamatan Natal; c. Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/402/KPTS/Tahun 2013 tentang Cakupan Wilayah Kabupaten Pantai Barat Mandailing terdiri atas 6 (Enam) Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Natal; 2) Kecamatan Batahan; 3) Kecamatan Muara Batang Gadis; 4) Kecamatan Sinunukan; 5) Kecamatan Lingga Bayu; dan 6) Kecamatan Rantau Baek. d. SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/402/KPTS/Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pantai Barat Mandailing Sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) untuk Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Berturut terhitung sejak Peresmian Daerah Otonom Baru yang akan ditampung Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara. e. SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/402/KPTS/Tahun 2013 Tentang Pemberian Dukungan Dana untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk pertama kali sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) terhitung sejak peresmian Daerah Otonom Baru yang akan ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Utara. f. SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/402/KPTS/Tahun 2013 tentang Penyerahan Personil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Daerah Otonomi Baru yang akan Dimanfaatkan oleh Kabupaten Pantai Barat Mandailing. 2. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara a. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 4/K/2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing di Provinsi Sumatera Utara. b. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 4/K/2012 tentang Cakupan Wilayah Kabupaten Pantai Barat Mandailing terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, Yaitu: 1) Kecamatan Natal;
938
2) Kecamatan Batahan; 3) Kecamatan Muara Batang Gadis; 4) Kecamatan Sinunukan; 5) Kecamatan Lingga Bayu; dan 6) Kecamatan Rantau Baek. Dengan Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Natal. c. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 4/K/2012 tentang Pemberian Hibah untuk mendukung Penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten Pantai Barat Mandailing untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun Berturut-Turut terhitung sejak Peresmian Daerah Otonomi Baru yang akan ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Utara. d. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 4/K/2012 Tentang Pemberian Dukungan Dana untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Pertama Kali Akan Ditampung Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara. e. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 4/K/2012 Tentang Penyerahan Aset, Kekayaan Daerah yang dimiliki atau Berupa Barang Bergerak, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang terhadap Provinsi Sumatera Utara yang Akan Diselesaikan oleh Kabupaten Pantai Barat Mandailing disesuaikan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. f. SK DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 4/K/2012 Tentang Penyerahan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Kepada Kabupaten Pantai Barat Mandailing akan dilakukan setelah Diundangkan dan Diresmikan Pembentukan Daerah Otonom Baru. 3. Keputusan DPRD Kabupaten Mandailing Natal a. SK DPRD Kabupaten No.17/KPTS/DPRD/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Mandailing Natal. b. SK DPRD Kabupaten No.17/KPTS/DPRD/2009 tentang Cakupan Wilayah Kabupaten Pantai Barat Mandailing terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, Yaitu: 1) Kecamatan Natal; 2) Kecamatan Batahan; 3) Kecamatan Muara Batang Gadis; 4) Kecamatan Sinunukan; 5) Kecamatan Lingga Bayu; dan 6) Kecamatan Rantau Baek. c. SK DPRD Kabupaten No.17/KPTS/DPRD/2009 tentang Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing adalah Kecamatan Natal. d. SK DPRD Kabupaten No.17/KPTS/DPRD/2009 tentang Persetujuan Dukungan Dana Untuk Calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing Selama 2 (dua) Tahun BerturutTurut Sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Miliar Rupiah) per-tahun Dan Dialokasikan Dari Dana APBD Oemerintah Kabupaten Mandailing Natal Setelah Kabupaten Pemekaran Pantai Barat Mandailing Menjadi Kabupaten Definitif. e. SK DPRD Kabupaten No.17/KPTS/DPRD/2009 tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing Sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah) dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal setelah Calon Kabupaten Pemekaran Pantai Barat Mandailing menjadi Kabupaten Definitif. f. SK DPRD Kabupaten No.17/KPTS/DPRD/2009 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan yang dimiliki berupa barang Bergerak dan Tidak bergerak (Asset) dan P3D yang berada Diwilayah Calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing, dan penyerahan Kekayaan dimaksud Dilakukan Paling Lambat 1 (Satu) Sampai Dengan 2 (Dua) tahun Setelah Calon Kabupaten Pemekaran Pantai Barat Mandailing Menjadi Kabupaten Definitif. 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal a. SK Bupati Mandailing Natal No.135.5/463/K/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Mandailing Natal. b. SK Bupati Mandailing Natal No.135.5/463/K/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kesatu Terdiri Dari 6 (Enam) Kecamatan Secara Utuh Dan Menyeluruh, Yaitu: 1) Kecamatan Natal; 2) Kecamatan Batahan; 3) Kecamatan Muara Batang Gadis; 4) Kecamatan Sinunukan; 5) Kecamatan Lingga Bayu; 6) Kecamatan Rantau Baek. c. SK Bupati Mandailing Natal No.135.5/463/K/2009 tentang Seluruh Desa/Kelurahan Yang Masuk Wilayah Pada Keenam Kecamatan Dan Batas-Batasnya Tetap Mengacu
939
Kepada Batas-Batas Yang Sudah Ada Selama Ini. d. SK Bupati Mandailing Natal No.135.5/463/K/2009 tentang Persetujuan Ibukota Kabupaten Pantai Barat Mandailing Ditetapkan Di Kecamatan Natal. e. SK Bupati Mandailing Natal No.135.5/463/K/2009 tentang Persetujuan Pemberian Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Yang Diserahkan Kepada Kabupaten Pantai Barat Mandailing Meliputi Asset Bergerak Dan Asset Tidak Bergerak Yang Berada Pada 6 (Enam) Kecamatan Wilayah Pantai Barat Mandailing Dan Asset Lain Yang Akan Ditetapkan Kemudian Dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Mandailing Natal Yang Penyerahannya Dialksanakan Paling Lambat 2 (Dua) Tahun Setelah Kabupaten Pantai Barat Mandailing Menjadi Kabupaten Definitif. f. SK Bupati Mandailing Natal No.135.5/463/K/2009 tentang Persetujuan Pemberian Dana Hibah Untuk Biaya Operasional Pemerintahan Kabupaten Pantai Barat Mandailing Sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) Per Tahun Selama 2 (Dua) Tahun Berturut-Turut Yang Ditetapkan Dalam APBD Kabupaten Mandailing Natal Sejak Kabupaten Pantai Barat Mandailing Menjadi Kabupaten Definitif. g. SK Bupati Mandailing Natal No.135.5/463/K/2009 tentang Persetujuan Pemberian Dana Hibah Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah) Kepada Pemerintah Kabupaten Pantai Barat Mandailing Yang Ditetapkan Dalam APBD Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan dari kajian kondisi sosial-budaya, sosial-politik, dan keamanan, tampak kesiapan masyarakat dan daerah dalam menyongsong pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai suatu daerah otonom. Sumberdaya manusia untuk pembentukan struktur pemerintahan Kabupaten Pantai Barat Mandailing tersedia. Melalui pemekaran daerah diharapkan akan memperpendek jarak/waktu tempuh sehingga akan memudahkan rentang kendali pemerintahan. III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil kajian bahan-bahan dan kunjungan kerja DPD-RI ke Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 s.d 17 Oktober 2013, calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing dinilai telah memenuhi syarat administratif berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan daerah sehingga layak untuk dibentuk menjadi daerah otonom baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal dengan ibukota berkedudukan di Kecamatan Natal. DPD-RI menyampaikan rekomendasi ini kepada DPR-RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama dengan DPR-RI dan Pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai Pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara. IV. PENUTUP Demikianlah Pandangan dan Pendapat DPD-RI ini disampaikan kepada DPR-RI dalam rangka pemenuhan kewajiban konstitusional DPD-RI untuk memberikan pandangan dan pendapat serta turut-serta dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, yaitu Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai Pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Oktober 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN, Ketua,
Wakil Ketua,
GKR. HEMAS
940
H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA
Wakil Ketua,
Dr. LAODE IDA
