TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA MAUMERE SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JAKARTA 2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA MAUMERE SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, serta pembangunan di Kabupaten Sikka pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, dan memperhatikan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik geografi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kota Maumere sebagai pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. bahwa salah satu ruang lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; d. bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kota Maumere sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan dan pendapat secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap

259

Mengingat

Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kota Maumere sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur; 1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/ DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2007-2009;

:

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 Tanggal 28 Maret 2013 MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA MAUMERE SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR; Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kota Maumere sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti; Isi dan rincian Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Maret 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN, Ketua,

H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

260

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

GKR. HEMAS

Dr. LAODE IDA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/DPD RI/III/2012-2013 TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA MAUMERE SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR I. PENDAHULUAN Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diberi amanat oleh UndangUndang Dasar 1945 untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Sesuai dengan Pasal 224 ayat (1) huruf c dan Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan RUU adalah melalui persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas RUU bersama Presiden dalam Pembicaraan Tingkat I. Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB), baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota terpisah dari induknya muncul seiring dengan dinamika masyarakat. Kebutuhan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang layak dari pemerintah dan peningkatan kesejahteraan merupakan faktor utama yang mendorong munculnya aspirasi masyarakat tersebut. Jarak pusat pemerintahan dan keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor kuat, karena diyakini bahwa rentang kendali pemerintahan yang pendek akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan publik serta menstimulasi kegiatan ekonomi lokal. Menyikapi maraknya aspirasi masyarakat yang menginginkan daerah dan masyarakatnya agar lebih sejahtera melalui jalur pemekaran, maka DPD RI selalu membuka tangan dan hati untuk menampung dan mengartikulasikan aspirasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPD RI. Setiap adanya usulan Pembentukan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk, DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah senantiasa berpegang pada aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah. Meskipun DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan namun DPD RI berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan pemekaran daerah sepanjang persyaratannya memenuhi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang berkembang serta dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, maka DPD RI merasa perlu untuk menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kota Maumere sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah sebelumnya dilakukan kajian secara komprehensif berdasarkan datadata dan hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan oleh anggota DPD RI melalui alat kelengkapan Komite I yang membidangi permasalahan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kota Maumere sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terdiri atas: 1) Pendahuluan; 2) Pandangan dan Pendapat Umum; 3) Rekomendasi; dan 4) Penutup.

261

II.

PANDANGAN DAN PENDAPAT Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah) pada Pasal 4 membuka kemungkinan bagi pembentukan daerah-daerah otonom baru yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rentang kendali yang pendek antara pemerintah dan masyarakat merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam rangka mempercepat pembangunan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pembentukan Kota Maumere sebagai perwujudan pendekatan pembangunan di wilayah Sikka pada umumnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan (tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat guna). Atas pertimbangan tersebut, maka perhatian dan dukungan yang kuat baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat menjadi sangat penting. Dalam hubungan dengan itu, pembentukan Kota Maumere bukan saja mempercepat optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar namun juga mendatangkan investasi yang besar (inventasi PMA dan PMDN) dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, serta bertujuan mendekatkan pelayanan melalui rentang manajemen yang lebih pendek termasuk pengawasan dan pengendalian pembangunan. Dengan melihat berbagai perkembangan kepemimpinan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki pulau yang cukup banyak, tentunya membutuhkan sumber daya yang banyak pula. Kalau dilihat dari letak kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka terdapat 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yang terletak di Pulau Timor, sedangkan 16 (enam belas) kabupaten lainnya berada di luar Pulau Timor termasuk Kabupaten Sikka. Pemerintah menyadari bahwa masih banyak masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang belum terjangkau oleh pelayanan pemerintah. Namun pemerintah belum dapat berbuat banyak untuk masyarakat sesuai dengan tuntutan akan pelayanan pemerintah. Untuk itu, dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, merupakan dasar untuk dijadikan pedoman dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dikeluarkannya kedua aturan tersebut, maka tuntutan masayarakat pada berbagai wilayah dalam rangka pembentukan daerah otonom baru yang terpisah dari daerah induknya ini adalah sesuatu yang lumrah seiring fenomena dinamika perkembangan masyarakat pada era reformasi saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi pada masyarakat, baik dinamika politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan pembentukan daerah otonom baru, masyarakat pada wilayah tersebut dapat menggali dan memanfaatkan potensi serta peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah, guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Sikka tersebut, maka DPD RI melalui Komite I telah mengunjungi daerah calon Kota Maumere pada tanggal 20-22 Maret 2013. Kunjungan kerja ke daerah tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti berkembangnya aspirasi masyarakat, tokoh-tokoh adat dan agama serta jajaran pemerintahan daerah yang menghendaki penyelenggaraan otonomi di daerah calon Kota Maumere. Hasil kunjungan tersebut selanjutnya dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD RI. Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI ini memperhatikan pula secara seksama kelengkapan syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan sebagaimana dipersyaratkan secara terang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007. Adapun pandangan dan pendapat DPD RI terhadap usulan pembentukan calon Kota Maumere sebagai pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut: A.

Deskripsi Singkat Kabupaten Sikka Sebagai Kabupaten Induk Kabupaten Sikka dengan ibukota Maumere adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di tengah Pulau Flores. Secara administratif Kabupaten Sikka berbatasan langsung dengan Kabupaten Ende dan Flores Timur, serta telah dihubungkan oleh transportasi jaringan jalan arteri primer yang berhubungan antara Kota Ende (ibukota Kabupaten Ende), Kota Larantuka (ibukota Kabupaten Flores Timur), Kota Bajawa (ibukota Kabupaten Ngada), dan Kota Ruteng (ibukota Kabupaten Manggarai). Letak Kabupaten Sikka sangat strategis karena merupakan pintu gerbang utama bagi masuk/keluarnya barang dan jasa di daratan Flores, baik melalui darat, laut, dan udara. Untuk mencapai wilayah Kabupaten Sikka dari luar Pulau Flores dapat dilakukan dengan memlalui Pelabuhan Udara Waioti yang telah dapat disinggahi oleh pesawat jenis Fokker 28 maupun Fokker 100 dan melalui laut yang dilayani oleh Pelabuhan Sadang Bui yang dapat disandari oleh kapal-kapal relatif besar dan Pelabuhan Rakyat di Wuring Lama.

262

Kabupaten Sikka terletak diantara 8º22 sampai dengan 8º50 Lintang Selatan dan 121º55’40” Bujur Timur. Kabupaten Sikka merupakan daerah kepulauan, terdapat 18 (delapan belas) pulau dengan perincian 9 (sembilan) pulau berpenghuni dan 9 (sembilan) pulau tak berpenghuni. Diantara pulau tersebut adalah Pulau Babi/Bater, Pangabatang, Kambing, Damhila, Permaan, Besar, Palue, Sukun, dan Pemana Besar. Pulau terbesar adalah Pulau Besar dan Pulau Palue, sedangkan pulau terkecil adalah Pulau Kambing (Pulau Pemana Kecil) yang luasnya tidak sampai 1 km2. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores. - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu. - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ende. Kabupaten Sikka beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 27ºC - 29ºC, pada musim panas maksimum 29,7ºC dan pada musim hujan minimu 23,8ºC atau rata-rata 27,2ºC. kelembaban udara rata-rata 85,5 % per tahun, kelembaban nisbih 74 % - 86 %. Sedangkan kecepatan angin rata-rata 12 – 13 knots pada musim panas dan 17 – 20 knots pada musim hujan. Musim panas di Kabupaten Sikka lebih lama dibanding musim hujan. Musim panas 7 sampai dengan 8 bulan yaitu pada bulan April atau Mei sampai bulan Oktober atau November. Sedangkan musim hujan kurang lebih 4 bulan yaitu pada bulan November – Desember – Maret – April. Curah hujan per tahun berkisar antara 1.000 mm – 1.500 mm, dengan jumlah hari hujan sebesar 60 – 120 hari per tahun. Keadaan topografi sebagian besar berbukit dan bergunung dengan lereng-lereng yang curam yang diselang-selingi lembah dan dataran yang tidak luas dan umumnya terletak di daerah pantai. Secara administrasi Kabupaten Sikka terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan, yaitu: 1. Kecamatan Alok Barat; 2. Kecamatan Alok; 3. Kecamatan Alok Timur; 4. Kecamatan Kanggae; 5. Kecamatan Nelle; 6. Kecamatan Koting; 7. Kecamatan Paga; 8. Kecamatan Tanawawo; 9. Kecamatan Mego; 10. Kecamatan Lela; 11. Kecamatan Nita; 12. Kecamatan Magepanda; 13. Kecamatan Palue; 14. Kecamatan Kewapante; 15. Kecamatan Hewokloang; 16. Kecamatan Bola; 17. Kecamatan Doreng; 18. Kecamatan Mapitara; 19. Kecamatan Waigete; 20. Kecamatan Talibura; dan 21. Kecamatan Waiblama. Berdasarkan hasil registrasi penduduk Kabupaten Sikka per September 2012 memiliki jumlah penduduk sebanyak 320.248 jiwa yang tersebar di 21 (dua puluh satu) kecamatan. Salah satu program pokok pembangunan Kabupaten Sikka adalah meningkatkan pembangunan sektor pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi dan pendidikan non formal berupa pendidikan dan latihan berbagai bidang pengetahuan keterampilan yang diperlukan untuk pembangunan serta pembinaan generasi muda dan olah raga dalam mempersiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani. Di Kabupaten Sikka terdapat fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Sikka berjumlah 304 SD yang tersebar di 21 kecamatan. Di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Sikka terdapat 62 unit yang tersebar di 21 kecamatan. Sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Sikka sebanyak 27 SLTA. Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sikka sebanyak 726 unit, berupa Rumah Sakit, Poliklinik, Poliklinik Desa, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Fasilitas kesehatan tersebut didukung dengan adanya tenaga medis sebanyak 646 orang terdiri dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, Perawat, Bidan, Apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang siap melayani masyarakat. Kabupaten Sikka memiliki jenis tanaman pangan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, diantaranya adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Jenis komoditi perkebunan yang memiliki potensi untuk dikembangkan diantaranya adalah kelapa, kopi, jambu mente, kakao/coklat, cengkeh, kapuk, vanili, jarak, dan tembakau.

263

Pada sektor peternakan jenis ternak besar terdiri dari sapi, kerbau, dan kuda. Jenis ternak kecil terdiri dari kambing dan babi. Sedangkan jenis ternak unggas terdiri dari ayam buras dan itik. Produksi perikanan di Kabupaten Sikka dibedakan menjadi dua yaitu produksi perikanan laut dan produksi perikanan darat. Jenis ikan laut yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Sikka adalah ikan cangkalang, ikan tuna, dan ikan kayu. Selain hasil produksi ikan, di Kabupaten Sikka juga terdapat produksi non-ikan laut yaitu jenis cumi-cumi dan udang lobster. Kemajemukan suku dan adat istiadat penduduk Kabupaten Sikka merupakan potensi besar yang patut dikelola secara baik untuk menunjang pembangunan daerah termasuk didalamnya semangat gotong royong yang masih tampak terutama di pedesaan. Secara umum terdapat 5 kategori adat budaya masyarakat Kabupaten Sikka, yaitu: 1. Adat budaya Lio; 2. Adat budaya Sikka Krowe; 3. Adat budaya Muhang/Tana Ai; 4. Adat budaya Bajo/Bugis; dan 5. Adat budaya Palue. Dengan berbagai potensi baik ekonomi, sosial, dan budaya yang dimilikinya Kabupaten Sikka layak untuk dimekarkan menjadi Kota Maumere. B. Pembentukan Kota Maumere Maumere adalah ibukota Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Maumere khususnya dan Kabupaten Sikka umumnya, maka Maumere direncanakan menjadi sebuah kota yang mempunyai otonomi sendiri. Dengan kata lain Maumere terpisah dari induknya Kabupaten Sikka dan menjadi sebuah Daerah Otonom Baru yaitu Kota Maumere. Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Sikka, 5 kecamatan adalah bagian wilayah dari calon Kota Maumere yaitu Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kangae, dan Kecamatan Nelle. Wilayah calon Kota Maumere terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Dari 5 kecamatan yang ada, calon Kota Maumere memiliki jumlah penduduk sebanyak 105.661 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Alok Timur dengan jumlah penduduk 31.783 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Nelle dengan jumlah penduduk 5.664 jiwa. Potensi tanaman pangan di calon Kota Maumere terdapat jenis tanaman pangan utama yaitu padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Calon Kota Maumere memiliki potensi di bidang perkebunan, jenis tanaman perkebunan yang ada di Maumere adalah tanaman kelapa, kakao, kopi, jambu mente, kemiri, lada, panili, dan tembakau. Kendati demikian calon Kota Maumere dalam perencanaan kedepannya diarahkan untuk menjadi kota jasa. Menilik dari berbagai potensi tersebut di atas, sekaligus sebagai alternatif untuk mempercepat pembangunan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyakarat di calon Kota Maumere, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari hal tersebut dan mendukung sepenuhnya pembentukan calon Kota Maumere. Hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sekaligus telah menyatakan dukungannya yang dituangkan melalui keputusan politik guna memenuhi syarat administratif sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabunagn Daerah. Adapun Kelengkapan syarat administratif calon Kota Maumere adalah sebagai berikut: 1. Keputusan DPRD Kabupaten Sikka: a) SK DPRD Kabupaten No. 13/DPRD/2009 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Sikka dengan membentuk Kota Maumere sebagai Daerah Otonom; b) SK DPRD Kabupaten No. 14/DPRD/2009 tentang Dukungan Dana bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Maumere; c) SK DPRD Kabupaten No 15/DPRD/2009 tentang Dukungan Dana bagi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Maumere; d) SK DPRD Kabupaten No.16/DPRD/2009 tentang Lokasi Ibukota Kota Maumere; e) SK DPRD Kabupaten No. 17/DPRD/2009 tentang Cakupan Wilayah Kota Maumere; f) SK DPRD Kabupaten No. 24/DPRD/2011 tentang Penyerahan Kekayaan Daerah; g) SK DPRD Kabupaten No. 25/DPRD/2011 tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran. 2. Keputusan Bupati Sikka: a) SK Bupati No. 257/HK/2009 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Sikka dengan membentuk Kota Maumere sebagai Daerah Otonom; b) SK Bupati No. 258/HK/2009 tentang Lokasi Ibukota Kota Maumere; c) SK Bupati No. 259/HK/2009 tentang Cakupan Wilayah Kota Maumere; d) SK Bupati No. 199/HK/2011 tentang Dukungan Dana bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Maumere; e) SK Bupati No. 261/HK/2009 tentang Dukungan Dana bagi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Maumere;

264

f) SK Bupati No. 200/HK/2011 tentang Penyerahan Kekayaan Daerah; g) SK Bupati No. 201/HK/2011 tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran. 3. Keputusan Gubernur Nusa Tengara Timur: a) SK Gubernur No. 281/KEP/HK/2010 tentang Dukungan Dana bagi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Maumere; b) SK Gubernur No. 282/KEP/HK/2010 tentang Dukungan Dana bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Maumere; c) SK Gubernur No. 283/KEP/HK/2010 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Sikka dengan membentuk Kota Maumere sebagai Daerah Otonom; d) SK Gubernur No. 283/KEP/HK/2010 tentang Cakupan Wilayah Kota Maumere; e) SK Gubernur No. 283/KEP/HK/2010 tentang Lokasi Ibukota Kota Maumere. 4. Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur: a) SK DPRD Provinsi No. 5/DPRD/2010 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Sikka dengan membentuk Kota Maumere sebagai Daerah Otonom; b) SK DPRD Provinsi No. 5/DPRD/2010 tentang Cakupan Wilayah Kota Maumere; c) SK DPRD Provinsi No. 5/DPRD/2010 tentang Lokasi Ibukota Kota Maumere; d) SK DPRD Provinsi No. 6/DPRD/2010 tentang Dukungan Dana bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Maumere; e) SK DPRD Provinsi No. 7/DPRD/2010 tentang Dukungan Dana bagi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Maumere. III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil kajian bahan-bahan dan kunjungan kerja DPD RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 s.d 22 Maret 2013, calon Kota Maumere layak untuk dibentuk menjadi daerah otonomi baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Sikka dengan ibukota di Maumere, Kecamatan Alok. Selanjutnya, DPD RI menyampaikan rekomendasi ini kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan DPR RI bersama pemerintahan RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kota Maumere sebagai pemekaran dari Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IV.

PENUTUP Demikianlah Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kota Maumere sebagai pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Maret 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,

H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

GKR. HEMAS

Dr. LA ODE IDA

265

266