TANTANGAN & IMPLEMENTASI PP 18 TAHUN 2016 DIALOG PUBLIK KAMIS, 21 JULI 2016 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
P. HENY DIAN ANITASARI.,SH.MHUM ANALIS KEBIJAKAN MADYA PEMKOT YOGYAKARTA
PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBELUM AMANDEMEN
UUD 1945
UU NO.5 TH 1974
UU NO.22 TH 1999
PASCA AMANDEMEN
UU NO 23 TH 2014
PP NO.84 TH 2000
PP NO.8 TH 2003
UU NO.32 TH 2004
PP NO.41 TH 2007
KEBIJAKAN BIDANG KELEMBAGAAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
• VISI, MISI, STRATEGI • KEWENANGAN • KARAKTERISTIK, POTENSI • KEBUTUHAN NYATA • KEMAMPUAN KEUANGAN • KETERSEDIAAN SDM • PENGEMBANGAN POLA KERJA SAMA
RIGHTSIZING
PP 18/2016
Perangkat Daerah
PENGEMBANGAN ORGANISASI YANG PROPORSIONAL, DATAR,TRANSPARAN HIERARKI YANG PENDEK, TERDESENTRALI SASI
KRITERIA TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH Faktor umum bobot 20 % Faktor teknis bobot 80 %
VARIABEL UMUM Jumlah penduduk Luas wilayah Jumlah APBD
URUSAN PEMERINTAH URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (6)
PEMERINTAHAN UMUM (&)
KONKUREN (32)
WAJIB
PELAYANAN DASAR (6)
PILIHAN
BUKAN PELAYANANDASAR (18)
TIPOLOGI OPD BERDASAR BEBAN KERJA SETDA/SETWAN
DINAS, BADAN
KECAMATAN
TYPE A
TYPE A
TYPE A
TYPE B
TYPE B
TYPE B
TYPE C
TYPE C
TATARAN TEORI/ KONSEPSIONAL
PERATURAN PER-UU-AN
PEDOMAN PENATAAN ORG. PEMERINTAH
TATARAN PRAKTIS/ EMPIRIK
• struktur orgs didesain seefisien RAMBU-RAMBU mungkin DALAM MELAKUKAN PENATAAN • Struktur yang disusun didasarkan pada urusan yang harus ditangani
HASIL KLARIFIKASI DEPDAGRI ATAS URUSAN PEMKOT YOGYAKARTA No
Urusan
Skor
Type SKPD
1.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
737
2.
Inspektorat
730
3.
Kearsipan
800
4.
Kebudayaan
1012
Type A
5.
Kelautan dan Perikanan
286
Setingkat bidang
6.
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
792
Type B
7.
Kepemudaan dan Olahraga
725
Type B
8.
Kesehatan
924
Type A
9.
10.
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Sat Pol PP)
Type B
Type B Type B
Type B 616 Type B 704
NO
URUSAN
Skor
Type SKPD
11.
Keuangan
913
12.
Komunikasi dan Informatika
816
13.
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
594
14.
Lingkungan Hidup
1012
15.
Pangan
484
16.
Pariwisata
836
17.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
629
18.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
422
19.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
924
20.
Penanaman Modal
924
Type A Type A Type C Type A
Type C Type A Type B
Type C Type A Type A
NO
URUSAN
Skor
Type SKPD
21.
Pendidikan
1012
22.
Penelitian dan Pengembangan
627
23.
Pengendalian Penduduk dan KB
677
24.
Perdagangan
561
25.
Perencanaan
666
26.
Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan)
704
27.
Perindustrian
308
28.
Perpustakaan
810
29.
Persandian
568
30.
Pertanahan
473
Type A Type B Type B Type C Type B Type B Setingkat bidang Type B Type C Setingkat bidang
NO
URUSAN
Skor
31.
Pertanian
567
32.
Perumahan dan Kawasan Permukiman
451
33.
Sekretariat Daerah
836
34.
Sekretariat Dewan
760
35.
Sosial
860
36.
Statistik
308
Type SKPD Type C Type C Type A Type B
Type A Setingkat bidang Type B
37
Tenaga Kerja
660
38
Transmigrasi
187
Setingkat sub bidang
PERBANDINGAN JML OPD PP 41 TAHUN 2007
PP 18 TAHUN 2016
Setda
:
1
Type A
:
9
Setwan
:
1
Type B
:
15
Dinas
:
13
Type C
:
7
LTD
:
10
:
4
Lembaga Lain
:
1
Setingkat bidang
:
1
Kecamatan
:
14
Setingkat Sub bidang
Kelurahan
:
45
Kecamatan
:
14
Lurah
:
45
TANTANGAN & PERMASALAHAN PEMDA
Masih ada eselonisasi dalam pengangkatan jabatan struktural, sehingga ini berbenturan dengan UUASN. Semua kepala Dinas/Badan sebagai Jabatan Tinggi Pratama (tidak ada pembedaan klas jabatan) Tidak ada pembedaan eselon/jabatan (klas jabatan) untuk camat type A dan B
Terjadinya tarik menarik kewenangan/urusan. Urusan Kesatuan Bangsa yang semula menjadi urusan Pemerintah Pusat sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 dikembalikan lagi ke daerah. Implikasinya indikator dalam perhitungan variabel urusan belum ada. Kecenderungan mengutamakan pendekatan struktural daripada pendekatan fungsional. Ada beberapa fungsi di pemerintah daerah yang tidak masuk dalam pengukuran variabel urusan (pengelolaan pasar, dll)
Terjadinya pembengkakan jumlah struktur organisasi di daerah, yang berimplikasi pada kenaikan belanja pegawai. Pemda tidak dapat melakukan inovasi dalam sektor kelembagaan.
SOLUSI
Perlu penyederhanaan tingkatan organisasi struktural eselon III atau eselon IV ke jabatan fungsional. Dalam pengisian Jabatan Tinggi Pratama baik untuk Dinas/Badan/Setda/Setwan disesuaikan dengan beban tugas tidak semuanya disamakan/ada grade jabatan yang membedakan antara type A,B,C Menggunakan hak deskresi ( UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) Mengakomodir inovasi bidang kelembagaan dalam RPP Inovasi Daerah
