HAB !l!
STRUKTUR
ORGANISASI
3PBD DAN MEKA.NISME
PENlLl\lGGULA,-,~GAN
BENCL\._.N'A
~. Struktur Organisasi 1, Kepala 2. Unsur Pengarah 3. UnsurPelaksana, terdiri dari : a. Kepala Pelaksana
b. Sekrctariat
W1Sur
pclaksana
c. Seksi pencagahan dan kesiapsiagaan d. Seksi kedaruratan
Jan logistik
e. Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi [. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi 1. Kcpala BrED dipimpin oleh KepaJa Badan yang secara ex-officio dijabat o!eh Sekreraris Daerah. a. Tugas dari Kepala Badan : Menetapkan pedoman
dan pengarahan
terhadap
usaha penanggulangan
bencana
yang
mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan serata, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan,
penaganan bencana, melaporkan
menyusun,
penyelenggaran
penanggulangan
Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal bencana,
mengendalikan
mcmpertanggungjawabkan
pengumpu!an
dati menetapkan
dan
prosedur
tetap
bencana kepada Kepala
dan setiap saat dalam kondisi darurat penyaluran
uang
dan
barang,
pcnggunaan anggaran yang diterima dat-i APBD dan rnelaksanakan
kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kab.Sijunjung tabun 2012
Page 6
b. Fungsi Kep~L1 Ba,-! !T1
:
1) Perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 3) Pengomandoan dan peJaksanaan kegiatan atau penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh. 2. Unsur Pengarah a. Merupakan unsur non struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan bencana. b. Fungsi Unsur Pengarah 1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah 2) Pemantauan 3) Pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah c. Keanggotaan unsur pengarah terdiri dari 11 (sebelas) pejabat instansi terkait dan 4 (empat) dari anggota masyarakat professionalltokoh
masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan
dan
kepatutan (fit and y,roper test) oleh DPRD. Instansi terkait yang dimaksud terdiri dari : 1. Dinas Sosnakertrans
7.
BAPPEDA
2. Dinas Kesehatan
8.
DPKD
3. Dinas pekerjaan Umum
9.
KesbangPol Linmas
4. Dinas Perhubungan dan Inforkom
10.
Satpol PP
5. TNI
11.
Bagian Hukum
6. POLRI
3. Unsur Pelaksana a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. b. Tugas unsur pelaksana adalah melaksanakan penanggulangan bencana secara terinte grasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
p Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kab.Sijunjung tahun 2012
Page 7
1) Prabencana mcmbantu
: Dibawah
seksi pcnccgahan
Kepala Pelaksana
bidang pencegahan,
dan kesiapsiagaan
dalarn mcngkoordinasikan
rnitigasi dan kcsiapsiagaan
yang mernpun; a: tug~"
dan melaksanakan
pada prabencana
kcbijJkd.n ,Ii
serta pernbcrdayaan
masyarakat. Uraian Tugas Seksi Pencegahan •
Perumusan
kebijakan
dan Kesiapsiagaan
di bidang
:
pencegahan,
mitigasi
dan
kesiapsiagaan
pada
prabencana serta pernberdayaan rnasyarakat. •
Pengkoordinasian
dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pence gahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pernberdayaan masyarakat. •
Pelaksanaan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan,
mitigasi
dan
kesiapsiagaan
pada
prabencana
serta
pemberdayaan
masyarakat. •
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2) Tanggap
Darurat
; Dibawah seksi kedaruratan
membantu Kepala Pelaksana
dan logistik yang mempunyai
dalarn mengkoordinasikan
dan melaksanakan
tugas
kebijakan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Uraian Tugas Seksi Kedaruratan II
dan Logistik :
Pcrumusan kebijakan di bidang penanggulangan
bcncana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. •
Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan pengungsi.
e
Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
•
Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada saat taggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. •
Pernantauan, evaluasi dan analisis pelaporan ten tang pelaksanaan kebijakan di bidang penangguJangan bencana pada saat-saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
•
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
tap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kab.Sijunjung tahun 2012
Page 8
3) Pasca
: Dib'l\.\dh
Bencana
membantu
Kopala
Pclaksana
bidang penanggulangan
~dsi rehabilitasi dalam
Perumusan
•
Pcngkoordinasian
iiiciigk00rdinasikan
yam; rnernpunyai
dan melaksan.ikan
tugas
kcbijakan
di
bCnC<:1 ..!1<:1 pasca bencana.
Uraian Tugas Scksi Rehabilitasi •
dan rekonstruksi
dan Rekonstruksi
:
eli bidang penangguiangan
Kebijakan
dan pclaksanaan
kebijakan
bene ana pada pasea bencana. di bidang penanggulangan
bcneana
pada
pasca bencana. •
Pelaksanaan
hubungan
•
Pemantauan,
evaluasi
penanggulangan •
Melaksanakan
adalah pengordinasian,
2) Fungsi
melalui
Kerja Perangkat
pelaksana
terkoordinasi vertikal
yang
penanggulangan d. Unsur Pelaksana
di bidang
fungsi
dan pelaksana
koordinasi
unsur
Satuan KClja Pel'angkat
lernbaga
pelaksana
Dacrah
usaha dan atau pihak
BPBD
lainnya di dacrah
lain yang diperlukan
merupakan pengerahan
surnbcr
fungsi
komando
daya nianusia,
Unsur
pcralatan,
Pelaksana logistik
BPBD
dari Satuan
Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah
lain yang diperlukan
3) Fungsi
kebijakan
dan pasca bencana.
pengomandoan
dilaksanakan
dcngan
yang ada didaerah,
pada tahap pra-bencana
pengomandoan
rnerupakan
melalui koordinasi
vertikal
tentang pelaksanaan
tugas lain yang diberikan Pimpinan.
pengordinasian
dilaksanakan instansi
dan analisis Pe!aporan
bencana pada pasca bcncana.
bencana pad a pasca bencana.
c. Fungsi unsur pelaksana
1) Fungsi
kcrja di bidang pcnanggulangan
dalam rangka penanganan
: merupakan
dan terintegrasi ada
di
fungsi
dcngan
daerah
dalam melaksanakan
pelaksanaan
Satuan
dengan
bencana dan ketentuan
darurat bencana.
Kerja
unsur Perangkat
memperhatikan
peraturan
pelaksana Daerah kebijakan
BPBD lainnya,
secara instansi
penyelenggraan
perundang-undangan.
tugas dan fungsinya
dapat membentuk
Satuan
Tugas
(Satgas).
tapPenanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kab.Sijunjung tahun 2012
Page 9 /
C. Mekanisme Penanggulangan Sccara opcrasional
Bencana pcJaksanaan
pcnanggulangan
bcncana
dan pcnanganan
pengungsi
dibagi
dalam 3 (riga) tahap yakni sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah tcrjadi bencana.
V
1. Sebelum Terjadi Bcncana Kegiatan pencegahan fungsi masing-masing. BPBD setempat
dilaksanakan Koordinasi
oleh instansi/lembaga/organisasi kcterpaduan
program
terkait sesuai tugas pokok dan
dan opcrasional
tingkat Kabupaten
oleh
sebagai upaya antipasti daI1 pencegahan.
2. Saat Terjaui Bcncana Penanggulangan yang rnelibatkan
V
bencana dilaksanakan seluruh
potensi
secara kooperatif
masyarakat
melalui koordinasi
dan W1Sur teknis
tcrkait
teknis dan operasional dcngan
mcngcdcpankan
prinsip cepat tanggap dan tepat tindak. 3. Setelah Terjadi Bencana Penanganan tugas pokok
V
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jan
Iungsinya dan koordinasi
dilaksanakan oleh instansi/lernbaga/organisasi keterpaduan
program/anggaran
dilaksanakan
sesuai oleh
BPBD Kab.Sijunjung,
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kab.Sijunjung tahun 2012
~age 10
