ANALISIS PENGARUH PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENERIMAAN DINAS PERHUBUNGAN (Studi kasus pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya) Sri Eka Nurhayati Pamungkas Ekonomi Akuntansi Universitas Siliwangi Email :
[email protected]
ABSTRACT This research aims to know: (1) the influence of the parking tax, levy parking and receipt of the department of transportation (2) the influence of the parking tax and levy parking in simultaneously for receipt of the department of transportation (3) the influence of the parking tax and levy parking in partially for receipt of the department of transportation. And who be this research object and who be this research object is. The method used in this research is an analytic Deskriptive method with a case study approach on the departments of transportation, communications and informatics in Tasikmalaya city. The tool of analyzing used is multiple regression, classic assumption test, analyzing multiple corellation, coefisient determinasi, significant test in simultaneously using by F test and the partially using by t test. And the result of pursuant of it showing that corellation on coefisient to get Ho Deny and Ha Accepted. While to parking tax and levy parking to receipt of department of transportation in partially while tested determinasi to Ho Accepted and Ha Deny, and significant test using t test to parking tax to get Ho Deny and Ha Accepted And parking tax significant influential to receipt of department of transportation. While to levy parking to get Ho Accepted and Ha Deny and levy parking no influential to receipt of the department of transportation. Key words
: the parking tax, the levy parking and receipt of the departments of transportation.
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Besarnya Pajak Parkir, Retribusi Parkir dan Penerimaan Dinas Perhubungan (2) Besarnya pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara simultan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, (3) Besarnya Pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara parsial terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi ganda, Uji Asumsi Klasik, Analisis Korelasi Ganda, Analisis Koefisien Determinasi, Uji Signifikansi secara simultan menggunakan uji F dan Parsial menggunakan Uji t. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa koefisien korelasi menghasilkan Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan untuk Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan secara Parsial yang di uji berdasarkan uji determinasi menghasilkan Ho diterima dan Ha ditolak, dan uji signifikansinya dengan menggunaikan uji t bahwa untuk Pajak Parkir menghasilkan Ho ditolak dan Ha diterima dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, sedangkan untuk Retribusi Parkir menghasilkan Ho diterima dan Ha ditolak dan Retribusi Parkir tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan. Kata kunci: Pajak Parkir, Retribusi Parkir dan Penerimaan Dinas Perhubungan. 1. PENDAHULUAN Negara Indonesia sebagai Negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, pembangunan tersebut dilakukan dengan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur. Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka mewujudkan ini maka dilaksanakan pembangunan di segala bidang dan pelaksanaan operasionalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tiap tahunnya. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional sehingga setiap daerah berkewajiban mensukseskan pembangunan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam
rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikan taraf hidup masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya. Upaya meningkatkan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainnya dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga diberi 1
kebebasan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai penyesuaian dan penyempurnaan, Undang-undang No. 18 Tahun 1997. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan tanpa terkecuali. sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga Pendapatan Asli Daerah yang antara lain diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, serta membangun daerahnya sendiri dengan pemberian hak otonomi. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan daerah. Karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak ataupun daerah yang intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi maupun rendah. Hal ini berdampak pada besar tidaknya basis pajak di daerah-daerah yang bersangkutan. Disisi lain, di lihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi publik setiap daerah juga sangat bervariasi, dimana sarana prasarana dan infrastruktur lainnya masih ada yang belum memadai.
Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin haruslah bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan UndangUndang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya terutama pada kawasan yang memiliki persentase yang tinggi atas kegiatan perdagangan dan komersial. Tarikan pergerakan kendaraan yang terjadi sudah pasti diawali dan diakhiri di tempat parkir. Kondisi yang semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang parkir yang memadai, namun persediaan ruang parkir di kawasan pusat kota biasanya sangat terbatas, terutama areal parkir di luar badan jalan (off street parking). Selain itu dengan perkembangan toko-toko atau pun pusat hiburan yang semakin banyak menjamur di perkotaan menimbulkan banyaknya keramaian yang terjadi dan banyaknya kendaraan yang hilir mudik untuk menikmati keramaian tersebut dan memerlukan lahan parkir untuk memarkirkan kendaraannya tersebut. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi pada saat ini yaitu kurangnya lahan parkir yang tersedia, selain itu banyak juga toko-toko atau pusat keramaian yang tidak menyiapkan lahan parkir untuk para pengunjungnya, sehingga menimbulkan banyaknya kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dikarenakan tidak tersedianya tempat untuk memarkirkan kendaraan mereka. Masalah utama dari parkir adalah terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir sehingga untuk pemecahaannya perlu di tambah areal parkir yang luas sedangkan di pusat kota terutama pada kawasan yang kegiatan perdagangan dan jasa yang tinggi lahan yang ada sangat terbatas dan mahal. Masalah parkir
2
ini jika tidak ditangani dengan baik akan memperparah masalah kemacetan lalu lintas, maka untuk menanganinya di perlukan kebijakan dan pengelolaan perparkiran. Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan (hendrawan, 1998) (http://kharismaade.blogspot.com/2011/12/ret ribusi parkir sebagai sumber.html). Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas. Hal ini diterapkan oleh peraturan-peraturan sebelumnya, yaitu penjelasan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang retribusi yang menyebutkan bahwa tarif parkir di kawasan rawan kemacetan dengan tujuan mengendalikan tingkat penggunaan parkir, dapat ditetapkan lebih tinggi dari kawasan kurang rawan kemacetan. Istilah kawasan dalam kamus tata ruang merupakan suatu wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri-ciri tertentu spesifik atau khusus. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang disebut kawasan karena memiliki aspek fungsional dan ciri-ciri utama perdagangan dan jasa. Kawasan Kota Tasikmalaya dengan fungsi utama perdagangan dan jasa, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan yang memiliki intensitas kegiatan tinggi di Priangan Timur. Dengan pesatnya perkembangan di kawasan ini dikhawatirkan akan menyebabkan berbagai masalah, terutama berkaitan dengan lalu lintas dan transportasi, serta permasalahan penyediaan parkir, sebab dengan semakin banyak menjamurnya toko-toko, tempat hiburan dan pusat keramaian yang semakin hari semakin padat pengunjung maka akan mempengaruhi volume kendaraan tersebut, secara otomatis permintaan parkir di kawasan tersebut juga meningkat. Jika permintaan tersebut tidak segera dipenuhi, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas yang lebih rumit. Kemacetan ini salah satunya disebabkan oleh kendaraan yang antri untuk mendapatkan tempat parkir, sehingga terjadi penumpukan dikarenakan area parkir yang ada tidak dapat menampung lagi, akhirnya ada pengguna pengunjung memanfaatkan jalan sebagai
tempat parkir kendaraan dan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan sehingga penggunaan jalan tidak efektif dan akhirnya berimplikasi terhambatnya arus lalu lintas. Dimana mereka memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dimana tarif yang di pungut dari pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum di kenakan retribusi parkir. Sedangkan pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di luar badan jalan (off street parking) pembayaran atas jasa penyewaan tempat parkirnya diserahkan kepada pemilik lahan parkir tersebut, maka pemilik lahan parkir tersebut akan di kenakan pajak parkir oleh pemerintah daerah terkait. Hasil dari retribusi parkir dan pajak parkir tersebut akan dikelola oleh suatu dinas, dimana dinas yang mengelola pajak parkir dan retribusi parkir yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bagian UPTD Parkir. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah begitu pun dengan retribusi parkir. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan kerena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya serta pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang dan juga pusat keramaian yang semakin hari semakin padat akan pengunjung yang datang, maka objek parkir haruslah menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen parkir adalah salah satu yang menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan pribadi pastilah memerlukan tempat untuk menitipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah satu sarana yang menunjang pusat perbelanjaan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan pajak parkir dan retribusi parkir. Penambahan fasilitas parkir sebagai upaya penyelesaian masalah sudah tidak memungkinkan, mengingat keterbatasan dan mahalnya harga lahan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dilakukan kebijakan pembinaan dan
3
pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir di kawasan berintensitas perdagangan jasa tinggi salah satu bentuk pengelolaan tersebut dengan penetapan parkir tarif lebih tinggi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat; 1998). 2. IDENTIFIKASI MASALAH 1. Berapa besarnya pajak parkir, retribusi parkir, dan penerimaan Dinas Perhubungan di Kota Tasikmalaya? 2. Bagaimana pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir secara simultan terhadap penerimaan Dinas Kota Tasikmalaya? 3. Bagaimana pengaruh pajak parkir secara parsial terhadap penerimaan Dinas Kota Tasikmalaya? 4. Bagaimana pengaruh retribusi parkir secara parsial terhadap penerimaan Dinas Kota Tasikmalaya? 3. TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak parkir, retribusi parkir dan penerimaan Dinas Perhubungan di Kota Tasikmalaya. 2. Untuk menganalisis pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir secara simultan terhadap Penerimaan Dinas Kota Tasikmalaya. 3. Untuk menganalisis pengaruh pajak parkir secara parsial terhadap Penerimaan Dinas Kota Tasikmalaya. 4. Untuk menganalisis pengaruh retribusi parkir secara parsial terhadap Penerimaan Dinas Kota Tasikmalaya. 4. TINJAUAN PUSTAKA Menurut Erly Suandy di dalam buku Hukum Pajak (2011:2) sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari beberapa sektor, yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara, dan sumber-sumber lainnya. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (natural resource). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Pengertian Pajak itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:
“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dibayarkan kepada negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Negara wajib menyediakan pelayanan publik kepada wajib pajak. Pengertian Pajak Parkir Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir dikemukakan bahwa : “ Pajak Parkir adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ”. Pajak parkir dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang diselenggarakan perorangan atau badan. Menurut peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2003 pasal 3 bahwa setiap penyelenggara tempat parkir harus mendapat izin dari walikota. Besarnya tarif di tetapkan oleh walikota, wajib pajak parkir berkewajiban untuk membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat memperoleh izin diatur oleh keputusan walikota. Pajak parkir ini diberikan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya Dinas Perhubungan, juga merupakan kemakmuran rakyat dalam pembangunan daerah. Objek dan Subjek Pajak Parkir adalah : Objek Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Dasar perhitungan dan penetapan pajak berdasarkan tarif pajak, sesuai peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2003, dimana besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar
4
20% setiap bulan dari penerimaan bruto, pengusahaan tempat parkir. Pengertian Retribusi menurut UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 adalah : “Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dikemukakan bahwa : “ Retribusi Pelayanan Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Walikota “. Retribusi parkir terjadi dikarenakan banyaknya kendaraan pribadi dan angkutan yang tidak diimbangi dengan lahan parkir menjadi salah satu penyebab terjadinya parkir atau memarkirkan kendaraan di bahu jalan atau di tepi jalan umum. Sebagai akibat dari kurangnya lahan parkir yang memadai para pemilik kendaraan pun memarkir kendaraanya di tempat-tempat umum yang bukan peruntukanya seperti taman, badan jalan dan trotoar. Dari kejadian seperti itulah maka setiap orang yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum maka akan dikenakan retribusi parkir, dimana retribusi parkir tersebut di kelola atau di pungut oleh orang ketiga dan hasilnya akan disetorkan kepada dinas perhubungan. Sedangkan objek retribusi pelayanan parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penerimaan Dinas, Dinas Daerah merupakan unit kerja atau unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, dinas di sini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Tugas Pokok Dinas adalah menyelenggarakan kewenangan daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Penerimaan yang di terima oleh Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika tidak hanya dari sentral pajak parkir dan
retribusi parkir, melainkan ada penerimaan dari retribusi-retribusi lainnya. 5. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk melukiskan, mencatat, menganalisa dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi pada suatu objek penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat suatu gambaran yang menyeluruh dari suatu objek penelitian secara sistematis dengan didukung oleh teori-teori yang ada.
6. TEKNIK ANALISIS DATA Teknik yang digunakan adalah analisa regresi berganda. Regresi berganda yaitu regresi yang menghubungkan dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan apabila ingin mengetahui bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). 7. PENGUJIAN HIPOTESIS 1. Analisis Regresi Berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan dengan rumus : Y = a + b1X1 + b2X2 Keterangan : Y = Variabel dependen (penerimaan dinas perhubungan) X1 = Variabel independen (pajak parkir) X2 = Variabel independen (retribusi parkir) a = Nilai Y jika X = 0 (harga konstan) b = Koefisien regresi 2. Uji Asumsi Klasik Pengujian Asumsi Klasik dilakukan agar model regresi berganda menjadi model yang sah. Pengujian asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut : Uji Normalitas, Uji Lineritas, Uji Heterokedastisitas, Uji
Multikolinearitas, Uji Autokorelasi. 3. Analisis Korelasi Merupakan angka yang menunjukan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama sama atau lebih dengan satu variable. Analisis korelasi dirumuskan sebagai berikut :
5
R YX1X 2
r
2 YX1
r
2 YX 2
2rYX1 rYX 2 rX1X 2
1 r 2 X1X 2
Keterangan : R YX1X 2 =Korelasi antara variabel X1 dengan
rYX1
X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. (Pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir secara bersama terhadap pendapatan dinas perhubungan). =Korelasi product moment antara X1
rYX 2
dengan Y. (Pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan dinas perhubungan). =Korelasi product moment antara X2
rX1X 2
dengan Y. (Pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan dinas perhubungan). =Korelasi product moment antara X1
dengan X2. (Pengaruh pajak parkir terhadap retribusi parkir). Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut : Tabel 1 Pedoman untuk memberikan interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat Kuat Sugiyono ( 2010:256 ) 4. Analisis Koefisien Determinasi Merupakan pengkuadratan dan nilai korelasi (r2). Analisis ini digunakan untuk mencari seberapa besar pengaruh masingmasing variabel independent terhadap variable dependent. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : Kdr = r2 x 100% (Sugiyono, 2007 : 231) Keterangan : Kdr = Koefisien determinasi r2 = koefisien korelasi dikuadratkan
5. Pengujian hipotesis assosiatif (hubungan) Pengujian hipotesisi assosiatif digunakan untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan yang ditemukan berlaku untuk seluruh populasi atau tidak. Uji statistic yang digunakan adalah sebagai berikut : t= (Sugiyono, 2010 : 250) Keterangan : r = Koefisien korelasi n-2 = Derajat kebebasan r2 = Koefisien determinasi n = Periode waktu t = Statistik uji t 6. Uji Signifikasi Hipotesis Korelasi Ganda Pengujian signifikasi terhadap koefisien korelasi ganda dapat menggunakan rumus sebagai berikut yaitu dengan uji F. Fh= (Sugiyono, 2010 : 257) Keterangan : R = Koefisien korelasi ganda K = Jumlah variabel independent N = Jumlah anggota sampel guna mengetahui apakah hubungan antara X dan Y di atas berpengaruh, maka dilakukan uji hipotesis sebagai berikut : 1) Ho : ρ = 0 Tidak terdapat pengaruh positif Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara simultan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan. Ha : ρ ≠ 0 Terdapat pengaruh positif Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara simultan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan. 2) Ho : ρ = 0 Tidak terdapat pengaruh positif Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara parsial terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan. Ha : ρ ≠ 0 Terdapat pengaruh positif Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara parsial terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan. Kaidah keputusan : Secara Simultan Terima Ho jika Fhitung ≤ Ftabel Tolak Ho jika Fhitung > Ftabel Secara Parsial Terima Ho jika -tα < thitung < tα
6
Tolak Ho jika -tα > thitung atau thitung > tα Penentuan model keputusan dilakukan dengan menggunakan metode pengujian dua pihak dengan asumsi sebagai berikut : 1. Tingkat keyakinan (Level Of Significant) α = 0,05. 2. Derajat kebebasan (Degree Od Freedom) n-2 Pada umumnya taraf signifikan yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yaitu 0,05. 7. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian di atas, penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif dan hasil analisa tersebut akan ditarik kesimpulan. Apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak. 8. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS Versi 16.0. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir terhadap penerimaan dinas pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Tasikmalaya. Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis, baik yang diperoleh melalui pengumpulan data-data dan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dalam penelitian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Tasikmalaya mengemukakan bahwa salah satu dari semua Penerimaan yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya yang cukup potensial dan dapat mempengaruhi pendapatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk daerah kota tasikmalaya ini yang salah satunya adalah berasal dari penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir. realisasi pendapatan pajak parkir, retribusi parkir, dan penerimaan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota tasikmalaya selama tahun 2005 sampai dengan 2011 mengalami perkembangan yang signifikan secara keseluruhan. Setiap tahunnya pendapatan pajak parkir dan retribusi parkir secara nominal selalu meningkat demikian pula dengan penerimaan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika setiap tahunnya perolehannya selalu naik.
Pendapatan Pajak Parkir pada Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 mengalami perkembangan yang signifikan secara keseluruhan dan peningkatan yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah kota tasikmalaya. . Setiap tahunnya pendapatan pajak parkir secara nominal selalu meningkat demikian pula dengan Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, yang dimana setiap tahunnya perolehannya selalu naik. Artinya setiap kenaikan pajak parkir dari tahun ke tahunnya diikuti pula dengan kenaikan Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya setiap tahunnya. Pendapatan Retribusi Parkir pada Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya selama 7 tahun terakhir ini yakni dari tahun 2005-2011 secara nominal keduanya terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2007 untuk retribusi parkir mengalami penurunan. Dengan demikian retribusi parkir setiap tahunnya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Tasikmalaya. Besarnya kontribusi yang diberikan oleh retribusi parkir terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika cukup besar bila dibandingkan dengan besarnya kontribusi pajak parkir pada Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Besarnya kontribusi yang diberikan retribusi parkir lebih besar di bandingkan dengan pajak parkir yaitu di karenakan untuk retribusi parkir area yang di gunakan lebih besar yaitu sepanjang badan jalan serta penerimaan yang diperoleh yaitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Tasikmalaya sebesar 75 % dari keseluruhan pendapatan yang di kelola oleh badan yang memiliki izin dari pemerintah kota Tasikmalaya. Pengaruh Besarnya Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Secara Simultan Terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan, maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Dalam pengujian hipotesis dilakukan serangkaian langkah-
7
langkah uji statistik yaitu uji analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, pengujian hipotesis dan kaidah keputusan secara simultan. Dengan pengujian statistik di atas maka dapat diketahui dari penaksiran derajat korelasi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Dari data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS Versi 16.0, maka hasil penghitungan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : a. Analisis Regresi Berganda Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak parkir (X1) dan retribusi parkir (X2) terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Y), maka digunakan alat analisis regresi berganda. Diperoleh persamaan regresi : Y = a + b1 (X1) + b2 (X2) Hasil perhitungan persamaan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 16.0 diperoleh bahwa : a = 5.510.777.359,795 b1 = 3,570 b2 = -3,889 Maka persamaan regresinya adalah : Y = 5.510.777.359,795 + 3,570 (X1) + 3,889 (X2) Dari persamaan regresi tersebut dikatakan bahwa apabila Pajak Parkir dan Retribusi Parkir sama dengan nol (X=0) maka Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya akan sebesar 5.510.777.359,795. Jika Pajak Parkir dan Retribusi Parkir diperoleh maka akan meningkatkatkan Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya sebesar koefisien masingmasing variabel. Adapun interpretasi dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut: • Koefisien regresi X1 sebesar 3,570 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) Rp. 1 maka Pajak Parkir akan meningkatkan Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 3,570. • Koefisien regresi X2 sebesar -3,889 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp. 1 maka Retribusi Parkir akan mengurangi
Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar -3,889. b. Uji Asumsi Klasik • Uji Normalitas Untuk mengetahui apakah penggunaan statistik parametris, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal, karena apabila data tidak normal, maka teknik statistik parametris tidak dapat digunakan untuk alat analisis. Penggunaan model regresi untuk prediksi akan menghasilkan kesalahan (disebut residu), yakni selisih antara data aktual dengan data hasil peramalan. Residu yang ada seharusnya berdistribusi normal. Dengan menggunakan fasilitas histogram dan normal probability plot maka akan diketahui kenormalan residu dari model regresi. Seperti yang terlihat pada histogram (file terlampir), data distribusi nilai residu (error) menunjukan distribusi normal (gambar berbentuk kurva). Juga pada normal probability plot, terlihat sebaran error (berupa dot) masih ada di sekitar garis lurus. Kedua hal ini menunjukan model regresi memenuhi asumsi normalitas, atau residu dari model dapat dianggap berdistribusi secara normal. • Uji Linieritas Dengan menggunakan uji tersebut untuk menyatakan bahwa seharusnya hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen bersifat linier. Linier disini dapat diartikan hubungannya bersifat positif atau negatif. Asumsi linieritas diuji dengan menggunakan grafik scatter plot antara satu variabel dependen dengan variabel independen. Jika ada indikasi arah hubungan positif atau negative, asumsi telah terpenuhi. Namun, jika arah tidak jelas, asumsi tidak terpenuhi. Pajak Parkir Dengan terlihatnya ada pancaran data yang membentuk arah naik ke kanan atas. Hal ini menunjukan adanya hubungan yang positif diantara kedua veriabel (Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Pajak Parkir). Dengan demikian, asumsi linieritas untuk variabel Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan variabel Pajak Parkir terpenuhi. Retribusi Parkir Dengan terlihatnya tidak ada pancaran data yang membentuk arah naik ke kanan atas.
8
Hal ini menunjukan tidak adanya hubungan yang positif diantara kedua veriabel (Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Retribusi Parkir). Dengan demikian, asumsi linieritas untuk variabel Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan variabel Retribusi Parkir tidak terpenuhi. • Heteroskedastisitas Untuk mengetahui apakah varians dari residu tersebut semakin meningkat atau menurun dengan pola tertentu, maka demikian hal tersebut disebut dengan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan plot khusus. Dilihat dari output scatter plot (file terlampir), pancaran data terlihat tidak memperlihat sebuah pola tertentu, maka dalam hal ini menunjukan model regresi bebas dari Heteroskedastisitas. • Uji Multikolinearitas Pada model regresi yang bagus, variabelvariabel independen seharusnya tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Pada SPSS 16.0, hal ini dapat dideteksi dengan melihat korelasi antarvariabel independen, atau lewat angka VIF. Seperti yang terlihat pada angka VIF yang didapat (1,041) dekat dengan angka 1, juga angka tolerance masih di bawah 1. Hal ini menunjukkan dugaan tidak adanya multikolinieritas. Yang dalam kasus ini tidak adanya hubungan antar Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. • Uji Autokorelasi Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai DW 2,310 hal ini berarti : 1,65 < DW < 2,35 (tidak autokorelasi). Dalam hal ini berarti tidak terdapat korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data cross-sectional). c. Analisis Korelasi Untuk mengetahui besarnya derajat atau kekuatan korelasi antara pajak parkir dan retribusi parkir dengan penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16.0, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,966. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keeratan hubungan yang disebabkan oleh pendapatan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap penerimaan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya adalah sebesar 0,966. Koefisien korelasi tersebut menghasilkan angka positif , sehingga nilai tersebut berada diantara 0,80-1,000 yang dapat dilihat pada tabel 3.2 bab III dan angka tersebut menunjukkan terjadinya korelasi sangat kuat. d. Analisis Koefisien Determinasi Untuk mengetahui berapa pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir secara simultan terhadap penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, maka rumus yang digunakan adalah : Kd = r2 x 100% Berdasarkan program SPSS 16.0 yang terdapat dalam tabel summary didapatkan bahwa hasil dari R Square adalah 0,933. Hal ini berarti 93,3% dari variabel Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya bisa dijelaskan oleh variabel Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. Sedangkan sisanya (100%-93,3% = 6,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. e. Uji Signifikansi Untuk mengetahui apakah pajak parkir dan retribusi parkir berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya atau sebaliknya, maka rumus yang digunakan untuk uji signifikansi ini adalah sebagai berikut : Berdasarkan program SPSS 16.0, yang terdapat dalam tabel ANOVAb pada lampiran, dapat diketahui bahwa nilai dari Fhitung untuk pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya adalah sebesar 27,996, dengan tingkat signifikansi 0,004. Karena probabilitas (0,004) lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi. Kemudian Fhitung ini di bandingkan dengan Ftabel. Dimana untuk nilai n itu sendiri yaitu jumlah anggota sampel yang digunakan yaitu 7 tahun, sedangkan untuk k adalah jumlah dari variabel independen yaitu 2. Maka untuk menentukan berapa dk penyebut yaitu dengan cara (n-k-1) 7-2-1 = 4. Melalui perhitungan-perhitungan diatas maka untuk mengetahui koefisien korelasi itu signifikan atau tidak maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :
9
1) Ho : ρ = 0 Tidak terdapat pengaruh positif Pajak Parkir(X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara simultan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Ha : ρ ≠ 0 Terdapat pengaruh positif Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara simultan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 2) Ho : ρ = 0 Tidak terdapat pengaruh positif Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Ha : ρ ≠ 0 Terdapat pengaruh positif Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Kaidah keputusan : • Secara Simultan Terima Ho jika Fhitung ≤ Ftabel Tolak Ho jika Fhitung > Ftabel Sedangkan untuk menguji pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara simultan, maka dapat digunakan uji F dan untuk menguji pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara parsial menggunakan uji t. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara ketiga variabel yaitu Pajak Parkir dan Retribusi Parkir sebagai variabel independen atau variabel terikatnya dengan Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai variabel dependen. Berdasarkan program SPSS yang terdapat dalam tabel ANOVAb pada lampiran, diperoleh nilai Fhitung sebesar 27,996 kemudian Fhitung ini dibandingkan dengan Ftabel dengan dk pembilang = 2 dan dk penyebut = (7 – 2 - 1) = 4 dengan taraf kesalahan 5% harga Ftabel sebesar 6,94. Ternyata harga Fhitung lebih besar dari Ftabel (27,996 > 6,94). Karena Fh > Ft maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan diterimanya Ha bahwa pada tingkat keyakinan 95% pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir berpengaruh positif secara simultan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.
Pengaruh Besarnya Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Secara Parsial Terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir secara parsial terhadap penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya berdasarkan kaidah keputusan menggunakan uji signifikansi secara parsial yaitu uji t, jika Ho diterima –tα ≤ thitung ≤ tα dan jika Ho ditolak –tα > thitung atau thitung > tα. Berdasarkan program SPSS 16.0, diperoleh thitung untuk pajak parkir adalah sebesar 6,943 kemudian thitung ini dibandingkan dengan ttabel pada degree of freedom (df) n-2-1 = 7-2-1 =4 dan α 0,05 diperoleh nilai ttabel sebesar 2,776. Ternyata thitung lebih besar dari ttabel (6,943 > 2,776). Berdasarkan hipotesis tersebut bahwa untuk pajak parkir terhadap penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Hipotesis nol (Ho) ditolak atau Hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dan untuk retribusi parkir berdasarkan SPSS 16.0, diperoleh thitung adalah sebesar -4,119 kemudian thitung ini dibandingkan dengan ttabel pada degree of freedom (df) n-2-1 = 7-2-1 =4 dan α 0,05 diperoleh nilai ttabel sebesar 2,776. Ternyata thitung lebih kecil dari ttabel (-4,119 < 2,776) dan berdasarkan hipotesis jika : Ho : ρ = 0 Tidak terdapat pengaruh positif Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara parsial terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Ha : ρ ≠ 0 Terdapat pengaruh positif Pajak Parkir (X1) dan Retribusi Parkir (X2) secara parsial terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian untuk Retribusi Parkir terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan keterangan hipotesis tersebut bahwa Hipotesis nol (Ho) diterima atau Hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Dengan diterimanya Ha pada pendapatan Pajak Parkir terhadap penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pajak Parkir berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Ha ditolak untuk Retribusi Parkir tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Dinas
10
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. 9. SIMPULAN Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, mengenai Analisis Pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan Tahun 2005-2011 dilakukan penelitian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut : 1. Pajak Parkir, Retribusi Parkir dan Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data-data diatas bahwa Pajak Parkir, Retribusi Parkir mempunyai peranan yang cukup penting untuk meningkatkan penerimaan Dinas Perhubungan dan hal tersebut pemerintah harus lebih mengupayakan dan memaksimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada wajib pajak yang belum melaksanakan untuk membayar kewajiban pajaknya serta pemungutan pajak pun harus tepat waktu. 2. Terdapat pengaruh antara Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara simultan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Pajak Parkir dan Retribusi Parkir ini mempunyai peranan yang signifikan untuk meningkatkan Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sehingga bisa meningkatkan penerimaan Dinas Perhubungan dan bisa membantu dalam meningkatkan pembangunan yang ada di daerah Kota Tasikmalaya. 3. Terdapat pengaruh antara Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara Parsial terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Yaitu Pajak Parkir berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tetapi untuk Retribusi Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. 10. SARAN Berdasarkan simpulan yang telah di paparkan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut : Untuk Pajak Daerah yang berasal dari Pajak Parkir dan Retribusi Daerah dari Retribusi Parkir harus lebih di tingkatkan lagi agar bisa
meningkatkan Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya agar lebih maju dan mandiri dan bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Kota Tasikmalaya. Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan bagi orang yang akan meneliti tentang Penerimaan Dinas Perhubungan agar bisa meneliti sektor lain. dan bisa mengetahui realisasi yang akan diperoleh apakah bisa membantu dalam peningkatan penerimaan Dinas. Dan masih banyak komponen Penerimaan Dinas Perhubungan yang perlu diteliti yang diantaranya dari komponen lainnya seperti Retribusi Bongkar Muat, Retribusi Izin Usaha Angkutan, Retribusi Jasa Terminal, Retribusi Kendaraan Bermotor dan yang lainnya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. 11. DAFTAR PUSTAKA Erly Suandy.2011.Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. http://dishubkominfo.tasikmalayakota.go.id/ http://perekonomiantasik.blogspot.com/2010/12/kota-tasikmalayadalam-angka-2009_1872.html http://www.tasikmalayakota.go.id/forum/view topic.php?id=2029 Ika Muthoharoh, 2009 Peran Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 24 Tahun 2004. Retribusi Jasa Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Marihot P.Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Moh. Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011. Retribusi Parkir.
11
Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2003. Pajak Parkir. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001. Objek, Subjek dan Dasar Pengenaan Pajak Daerah. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 26 Tahun 2008. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika. Safri Nurmantu. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit Singgih Santoso. 2012. Panduan Lengkap SPSS Versi 20.0. Jakarta : Elex Media Komputindo. Sugiyono. 2003. Metode Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Penelitian
________. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Bandung ALFABETA. ________. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung ALFABETA. Undang-undang No.28 Tahun 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 . Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12
