PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004
SKRIPSI Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh IRVEB IMANUEL TARIGAN NIM: 070200272 DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004
SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Nama Nim Jurusan
: : :
IRVEB IMANUEL TARIGAN 070200272 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Disetujui Oleh Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara
(Suryaningsih. SH. M.Hum) Nip. 196002141987032002
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
(Dr. Pendastaren Tarigan. SH. MS) Nip.195409121984031001
(Syarifuddin Siba. SH. M.Hum) Nip.195208141982121001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
ABSTRAK Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah ditandai dengan adanya pertanggung jawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD. APBD adalah Rencana Pendapatan dan Belanja suatu Daerah untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Mengingat bahwa laporan keuangan pemerintahan sebagai sarana pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yang disampaikan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran adalah salah satu wujud dari sistem pemerintahan demokrasi. Memang harus diakui bahwa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditandai dengan adanya pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD adalah merupakan penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensil. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kepala daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada DPRD, yang pada akhirnya membawa kekaburan terhadap pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan APBD dan kedudukan DPRD sebagai lembaga pengawas. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif (yuridis normative) dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Mekanisme-mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UndangUndang No 32 Tahun 2004 meliputi Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Prinsip Good Financial Governance (GFG), Mekanisme Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), dan Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Demikian juga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa yang menjadi Faktor Penghambat yang dihadapi Kepala Daerah Dalam Mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah hambatan yang bersifat politis, hambatan yang bersifat prosedural, dan hambatan yang bersifat ekonomis.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Medan.
Pada
kesempatan
ini
penulis
memilih
judul
tentang
“Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penyusunan kalimatnya. Untuk itu dengan kerendahan hati dan keterbukaan penulis menerima kritik dan saran demi kebaikan penulis dalam pembuatan karya ilmiah pada masa mendatang. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan I. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH., M.H., DFM., sebagai Pembantu Dekan II. 4. Bapak Muhammad Husni, SH., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan III. 5. Ibu Suryaningsih, SH., M.Hum., sebagai Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara.
i
6. Bapak Dr. Pendastaren Tarigan, SH., MS., sebagai pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu dan pemikirannya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Bapak Syarifuddin Siba, SH., M.Hum., sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya membimbing dan memberikan petunjuk pada penulis dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga buat Ayahanda tercinta Sabar Tarigan Sibero, SH. dan Ibunda tercinta Rosmawaty Br Sembiring kerena berkat doa, pengorbanan dan kasih sayangnya yang tulus telah membesarkan dan mendidik serta mendoakan penulis setiap saat demi kemajuan penulis. Selanjutnya secara khusus, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 1. Saudara penulis, kakakku tersayang dr. Sri Setiana Tarigan., abangku tersayang Hartanta Tarigan, SH, dan adikku tersayang Mita florina Tarigan., yang selama ini telah mendukung, mendoakan dan menyayangi penulis. 2. Kekasih penulis, Elysa Yulinda Sembiring., yang selama ini telah menemani dan mendukung serta mendoakan penulis setiap saat demi kemajuan penulis. 3. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah membantu dan melancarkan penulis dalam pengurusan berkas-berkas skripsi penulis. 4. Rekan-rekan mahasiswa yang banyak membantu penulis selama perkuliahan, khususnya yang sangat dekat dengan penulis : Andrio Atenta Tarigan, Adhy Iswara Sinaga, Rizky Aulia Harahap, Faisal Lubis, Danisyah Putra Sembiring,
ii
Dian Maya sari, Irja Breba Tarigan, dan Jan Ruben Tarigan, terima kasih atas dukungan dan bantuan tulus yang terlupakan. Akhirnya terlepas dari segala kekurangan yang ada penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Medan,
Juni 2011
Penulis,
Irveb Imanuel Tarigan
iii
DAFTAR ISI ABSTRAK KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................... DAFTAR TABEL ........................................................................................... DAFTAR SKEMA .......................................................................................... BAB I :
PENDAHULUAN ..................................................................... A. Latar Belakang ................................................................... B. Permasalahan ..................................................................... C. Tujuan Penulisan ................................................................ D. Manfaat Penulisan ............................................................. E. Keaslian Penulisan ............................................................. F. Tinjauan Kepustakaan ...................................................... G. Metode Penelitian .............................................................. H. Sistematika Penulisan ........................................................
BAB II :
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ......................... A. Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ........ 1. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ............. 2. Pertanggungjawaban Untuk Hal Tertentu ................... 3. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ................... B. Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ....... 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemeerintah .................................................... 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ....................................................................... 3. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat .........................................
BAB III :
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ............................................... A. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Prinsip Good Financial Governance (GFG) ........................................... B. Mekanisme Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) .............................................................................
iv
i iv vi vii 1 1 13 14 15 15 16 23 24
26 29 33 38 41 43 49
51 54
58
58
66
C. Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) .................................................................
76
BAB IV : HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH KEPALA DERAH DALAM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ............... A. Hambatan Yang bersifat Politis ........................................ B. Hambatan Yang bersifat Prosedural ................................. C. Hambatan Yang bersifat Ekonomis ..................................
88 88 94 97
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... A. Kesimpulan ....................................................................... B. Saran .................................................................................
102 102 104
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
106
v
DAFTAR TABEL
Tabel
: Perbedaan
Pertanggungjawaban
Kepala
Daerah
Menurut
Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 .........................................................................
vi
56
DAFTAR SKEMA
Skema : Skema Alur pikir kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis prinsip-prinsip Good Financial Governance ..................
vii
65
