RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR- RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL, DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM, DIRJEN BIMAS ISLAM, KEPALA BALITBANG, dan IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI
Tahun Sidang
:
2014-2015
Masa Persidangan
:
II
Sifat Rapat
:
Terbuka
Jenis Rapat
:
Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal
:
Rabu, 4 Februari 2015
Waktu
:
10.00 Wib - selesai
Tempat
:
R. Rapat Komisi VIII
Ketua Rapat
:
DR. Ir. H.D. Sodik Mudjahid, M. Sc
Sekretaris Rapat
:
Yanto Supriyanto, SH
Acara
:
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TAhun 2014. 2. Paparan Program Kerja Tahun 2015. 3. Lain-lain
Hadir
:
36 Anggota
1
KETUA RAPAT (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc./ F-GERINDRA): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Badan Litbang dan Diklat, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I. beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Rekan-rekan Pimpinan, ini masih pada di luar. Ada di Baleg, ada di tempat lain; serta Rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI; dan Hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat pada hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Badan Litbang dan Diklat, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I. dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, serta paparan program kerja tahun 2015 beserta isu-isu actual. Sebagaimana kebiasaan rapat di Komisi VIII DPR RI sebelum acara dilanjutkan marilah kita bersama-sama berdoa untuk kesuksesan, kelancaran, dan kemaslahatan acara ini. Yang beragama islam marilah kita berdoa dan membaca surat alfatihah dan untuk teman-teman yang non muslim dipersilahkan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Hadirin yang saya hormati. Sesuai dengan acara Rapat-rapat DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun 2014-2015 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Desember 2014, dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI tanggal 14 Januari 2015 maka pada hari ini Rabu 4 Februari 2015, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Eselon I Kementerian Agama R.I. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada hari ini pada rapat kali ini sudah hadir 8 fraksi pak, jadi sudah mencapai kourum. Hal ini berarti bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh anggota fraksi. Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) artinya kourum telah dicapai. Atas persetujuan Saudara pejabat eselon I Kementerian Agama RI dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI, maka Rapat Dengar Pendapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)
2
1. 2.
3. 4. 5.
Adapun acara rapat pada hari ini ada sebagai berikut; Pengantar dari Ketua Rapat. Penjelasan Eselon I Kementerian Agama RI yakni Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Badan Litbang dan Diklat, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I. Tanya jawab. Kesimpulan rapat. Penutup.
Teman-teman apakah agenda rapat bisa disetujui? (RAPAT : SETUJU) Saudara-saudara pejabat eselon I Kementerian Agama RI yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Saudara Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Badan Litbang dan Diklat, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I. yang telah hadir pada Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Rapat Dengar Pendapat pada hari ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama pada tanggal 27 Januari 2015 yang juga membahas agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 serta paparan program kerja tahun 2015 dengan isu-isu aktual. Selain itu Rapat Dengar Pendapat pada hari ini diselenggarakan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomot 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pasal 98 ayat (2) huruf A di Undang-Undang MD3 juga menyebutkan bahwa tugas komisi dibidang anggaran adalah mengadakan pembahasan laporan keuangan Negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya. Dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusional tersebut terutama dalam hal anggaran dan pengawasan, Komisi VIII DPR RI pada Rapat Dengan Pendapat hari ini ingin mendapat penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan APBN 2014 dan program kerja tahun 2015 yang meliputi beberapa hal sebagai berikut; Pertama, berapa serapan anggaran tahun 2014 dan bagaimana capaiannya baik secara kualitatif dan kuantitatif, dimana saja sebaran pelaksanaan program tahun 2014, dan siapa saja penerima manfaatnya. Bapak-bapak yang kami hormati. Kami kemarin sering hanya mendapatkan data-data gelondongan saja anggarannya seperti ini, realisasi seperti ini, tanpa perincian yang lebih detil. Kami memang tidak berhak dalam perencana untuk sampai satuan tiga tapi untuk laporan 3
sebagai bentuk pengawasan kami ingin dan berhak mendapatkan laporan evaluasi yang lebih detil. Kedua, apa saja program-program prioritas tahun 2015 termasuk target capaian, target penerima manfaat, serta lokasi pelaksanaannya. Mohon ini juga Bapak Sekjen nanti sekali lagi dalam perencanaan mungkin kami tidak terlibat tapi untuk pengawasan kami minta diberi dokumen itu untuk bahan teman-teman mengevaluasi sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketiga, adalah bagaimana langkah-langkah konkret dan strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan actual dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pendidikan agama. Ini sangat krusial sekali. Penyelenggaraan haji dan umrah, ini juga penting tapi sudah sering dibahas bahkan ada Panjanya, serta tatakelola internal di Kementerian Agama RI. Saudara Sekjen beserta pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Agama RI yang saya hormati. Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah tadi kita sepakati kami persilahkan Saudara Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Badan Litbang dan Diklat, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I. untuk menyampaikan penjelasannya secara bergantian. Demikian bapak-bapak kami persilahkan, kepada Bapak Sekretaris Jenderal sepenuhnya. Bagaimana apakah akan ditangani ataupun akan pembagian waktu diatur oleh bapak. Tapi sebelumnya bapak-ibu marilah kita sepakati dulu acara ini kita mulai paparan sampai setengah sebelas, ada tanya jawab, ada kesimpulan. Mohon teman-teman dan juga dari Kementerian Agama kita akan atur waktu sampai jam berapa? Setengah satu cukup untuk tanya jawab dan diskusi. Bagaimana Pak Sekjen dan teman-teman setengah satu? Setengah satu dengan catatan jika diperlukan maka kita akan menambahnya. Sampai jam setengah satu pak ya. (RAPAT : SETUJU) Kepada Saudara Sekjen kami persilahkan. SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih pimpinan. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII; Para Anggota, Para Pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian Agama; Bapak-Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Tentu saya berterima kasih atas kesempatan pertemuan pada pagi hari ini dan kami sangat bersyukur bahwa acara kita yang memang harus kita laksanakan mengenai evaluasi terhadap anggaran tahun 2014 dan kemudian juga 4
penganggaran tahun 2015 beserta program-programnya dan juga tentang isu-isu yang menarik untuk diperbincangkan pada hari ini akan bisa kita laksanakan. Bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Saya akan membacakan beberapa hal yang sangat mendasar dan penting terkait dengan pertemuan pada pagi hari ini. Kalau kita lihat di slide satu itu maka Sekretariat Jenderal itu memiliki 10 kegiatan dan kemudian juga kita lihat capaiancapaiannya seperti ini. 1. Meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian capaiannya adalah penyempurnaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan sistem pengelolaan SDM. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran, capaiannya adalah penerapan restrukturisasi program dan kegiatan pada perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan termasuk penguatan pada proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, capaiannya adalah melalui rekruitmen CPNS yang transparan, jujur adil dan akuntabel. Dalam hal ini tentu Kementerian Agama sudah melaksanakan rekruitmen CPNS terkait dengan yang sudah dilaksanakan oleh Pansel di BKN dan kemudian juga pengembangan pegawai mutasi serta peningkatan mutu data pegawai (Simped). 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan angggaran dan laporan keuangan Kementerian Agama, dalam hal ini adalah melakukan pembinaan dan pendampingan. 5. Meningkatkan pengelolaan dan penyelesaian Peraturan Perundangundangan, dalam hal ini adalah melaksanakan telah dilaksanakan tugas Kementerian Agama yang terkait dengan penyeleasian peraturan perundangundangan. 6. Meningkatkan kerja sama luar negeri melalui program pendidikan, pengembangan interfet dialog, dan kerja sama regional serta multilateral. Ada sekian banyak yang sudah dilakukan dengan ini. 7. Meningkatkan pengembangan kerukunan kehidupan umat beragama, dalam hal ini dengan melakukan penyediaan regulasi, pemberdayaan tokoh dan lembaga keagamaan serta dialog lintas agama. 8. Meningkatkan pelayanan dibidang urusan dan pendidikan agama Konghucu sesuai dengan Perpres Nomor 6 tahun 2000. Jadi salah satu diantara tupoksi dari Sekretariat Jenderal adalah trkait dengan pelayanan dibidang urusan dan pendidikan Konghucu ini. Tentu setelah keluarnya Perpres diakhir pemerintahan Pak SBY karena di dalam Perpres diatur bahwa harus ada Direktorat Jenderal Konghucu tentu tahun 2015 ini untuk pelayanan bidang urusan dan pendidikan agama Konghucu nanti akan kita pertimbangkan lebih lanjut. 9. Mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Perpres Nomor 77 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal ini segala bentuk pengadaan barang dan jasa diselenggarakan melalui layanan pengadaan secara elektronik dan disiapkan unit layanan pengadaan (ULP). 5
10. Meningkatkan efektifitas peran pemantauan dan evaluasi pelaksaan anggaran melalu EMPA (Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran). Bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian saya bergerak ke realisasi APBN Tahun 2014. Di slide nomor tiga itu kita bisa lihat gambarannya bahwa ada dua program di tingkat Sekretariat Jenderal; 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, tingkat realisasi anggaran adalah 82,38 persen. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Agama, bisa direalisasi sebanyak 95,20 persen. Tahun ini memang harus kita akui bahwa tingkat serapan anggaran Sekretariat Jenderal hanya 83,03 persen. Jadi memang kalau tidak salah adalah rendah kedua untuk serapan anggarannya. Di slide nomor empat ini adalah rincian dari realisasi APBN 2014 berdasarkan jenis belanja. Pertama adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama. Dari anggaran 1,954 trilyun bisa diserap 1,6 trilyun dan itu sama dengan 82,38 persen. Rinciannya adalah belanja pegawai terserap hanya 73,14 persen, mungkin kita bertanya kok serapan belanja pegawai rendah dari anggarannya adalah 994,554 miliar, terserap hanya 727 miliar. Sehingga prosentasenya adalah 73,14 persen. Rendahnya belanja pegawai ini disebabkan karena tunjangan kinerja yang sesungguhnya adalah 1,1 tapi kemudian hanya terserap sekitar 900 miliar lebih. Sehingga kemudian ada angka kira-kira sekitar 200 miliar lebih itu adalah tunjangan kinerja yang kemudian tidak terserap atau tidak disalurkan karena memang ada kelebihan, karena angka 200 miliar itu kemudian masu di dalam Sekretariat Jenderal, maka kemudian menyebabkan belanja pegawai menjadi 73,14 persen ini. Kemudian belanja barang, prosentasenya cukup baik 91,49 persen. Belanja modal juga cukup bagus 97,33 persen. Kemudian belanja bansos 92 persen. Kemudian untuk yang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Agama, itu untuk belanja modal terserap 95,20 persen. Jadi untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Agama prosentasenya cukup baik. Kemudian akumulasi dari realisasi anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, serta prasarana aparatur Kementerian Agama maka prosentase serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama adalah 83,03 persen. Di slide berikutnya, kalau dilihat dari Satker daerah dan pusat maka bisa kita lihat prosentase realisasinya seperti ini. Satker pusat hanya 51,14 persen. Ini juga mungkin menimbulkan tanda tanya kenapa hanya 51,14 persen, karena angka 477,795 miliar itu adalah termasuk anggaran tukin yang tidak terserap. Sebagaimana tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa rendahnya belanja pegawai karena tunjangan kinerja yang harus dikembalikan ke kas Negara. Kemudian Satker daerah ini realisasi serapan sampai 92,49 persen. Kemudian yang berikutnya adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Agama pusat realisasinya adalah 93,02 persen, kemudian Satker daerah adalah 95,34 persen. Oleh karena itu maka secara keseluruhan serapannya adalah 83,03 persen. 6
Bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Di slide berikutnya kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014. 1. Dibidang administrasi perencanaan. Ini adalah meningkatnya peran perencanaan dan pengendalian program, itu adalah adalah yang kesatu. 2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara unit Eselon I. 3. Mengkoordinasi penyusunan RPJMN 2015-2019 bidang agama dan renstra Kementerian Agama tahun 2015-2019. Khusus yang ketiga ini sudah kita hasilkan dokumentasi, kita hasilkan dokumen yang terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019 dan ini tentu adalah koordinasi dan kerjasama yang kita lakukan dengan Bappenas dan seluruh Direktorat Jenderal yang terkait dengan persoalan ini. Bapak-ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya silde tujuh, administrasi keuangan dan barang milik Negara. Tentu yang menarik adalah bahwa selama 3 tahun berturut-turut kita bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dan oleh karena itu kita juga bersyukur Kementerian Agama mendapatkan penghargaan karena 3 tahun berturut-turut bisa memperoleh opini WTP dari BPK meskipun masih ada DPP nya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya intensitas kegiatan pendampingan penyusun laporan keuangan baik untuk Satker daerah maupun pusat dalam hal pengelolaan keuangan Negara. Ini juga sudah kita laksanakan untuk ditahun 2014. Di slide berikutnya administrasi kepegawaian. Kita telah melakukan rekruitmen CPNS tahun 2014 yang terintegrasi system ket yang diselenggarakan oleh BKN. Kemudian juga telah terlaksananya assement system, sekarang dalam proses untuk dilakukan penyesuaian pengaturan dan seterusnya untuk seluruh Kementerian Agama baik pusat maupun daerah. Kemudian meningkatnya kualitas aplikasi system informasi kepegawaian (SIMPEG), dan kemudian adalah ketersediaan peta dan proyeksi kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan disetiap satuan kerja. Jadi kita sudah memiliki peta mengenai proyeksi kebutuhan pegawai di Kementerian Agama. Di slide Sembilan dibidang administrasi hukum dan kerjasama luar negeri. Tentu yang pertama adalah beberapa kasus hukum yang terkait dengan aset Negara dan kepegawaian bisa diselesaikan. Kemudian kerjasama antara government to government, government to non-government organization (NGO), dan juga terlaksananya pertemuan informal MABIM Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura di Denpasar pada akhir tahun kemarin. Kemudian pemberian beasiswa untuk mahasiswa asing, misalnya yang terbaru adalah eks mahasiswa dari Libya dan seterusnya. Kemudian adalah terselenggaranya kerjasama dengan liga muslim dunia kaitannya dengan conference international mengenai fatwa dan Indonesia ditunjuk dalam rangka untuk menjadi lembaga FG Asia. Kemudian yang kesepuluh adalah kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014. Administrasi organisasi dan tata laksana, kita sudah mencanangkan 5 nilai budaya kerja meliputi integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab dan keteladanan sudah kita declare dan kita juga sudah melakukan training terhadap seluruh Kakanwil Kementerian Agama se-Indonesia tentang lima nilai budaya kerja ini. 7
Kemudian diharapkan tahun 2015 nanti seluruh Kakanwil Kemenag dan pejabatpejabat eselon II dan III baik pusat maupun daerah yang belum terlibat tentu akan kita beri pelatihan mengenai 5 nilai budaya kerja. Kemudian penataan organisasi yaitu alih status kepada PT IAIN, dari tiga IAIN menjadi UIN. Kemudian dari 10 STAIN menjadi IAIN. Ini saya rasa juga suatu hal yang sangat membanggakan karena pada tahun 2014 kita bisa mengalih statuskan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri kita dari IAIN menjadi UIN dan 10 STAIN menjadi IAIN. Kemudian dalam bidang administrasi umum, ini adalah pembentukan unit layanan pengadaan. Kemudian juga pelaksanaan rehabilitasi gedung pusat Kementerian Agama, Kantor Wiliayah Kementerian Agama dan provinsi, serta kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Kemudian administrasi informasi keagamaan dan kehumasan terselenggaranya LPSE di seluruh Indonesia. Nanti secara matematis akan ada penjelasan lebih lajut. Kemudian pengembangan serta pembangunan aplikasi alat elektronik untuk monitoring pelaksanaan anggaran (MPA), LPSE, e-document, website Kementerian Agama dan SIMPEG. Saya rasa MPA ini adalah salah satu diantara program unggulan Kementerian Agama kaintannya dengan bagaimana kita memonitor pelaksanaan anggaran. Kemudian peringkat Sembilan kategori Kementerian dalam pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi public tahun 2014. Ini adalah penghargaan yang cukup menarik bagi Kementerian Agama karena tingkat keterbukaan informasi publiknya masuk 10 besar dari kementerian dan lembaga di Indonesia. Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi publik di pusat dan daerah. KETUA RAPAT: Pak Sekjen bisa mohon maaf sebentar. Jadi dalam perhitungan kami waktu untuk tim bapak adalah satu jam dengan enam Dirjen itu dan sekarang sudah 20 menit pak. Terima kasih. SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.: Baik pak. Kemudian penguatan informasi public berbasis web dan kemudian yang kedelapan adalah kerukunan umat beragama. Ini adalah tersusunnya RUU tentang Perlindungan Umat Beragama. Kemudian peningkatan nilai toleransi kehidupan beragama, penyelesaian permasalahan bakal pos DKI, penyelesaian kasus konflik di Sampang, kemudian juga penyelesaian konflik antar masyarakat dengan warga jamaah Ahmadiyah kota Mataram Provinsi NTB. Bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Tentu kemudian ada beberapa kendala terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2014. Pertama tentu adalah pembukaan blokir bintang di DJA pada bulan Ferbruari, sehingga membuat implementasi anggaran baru bisa dilaksanakan hanya 10 bulan. Kemudian revisi-revisi yang juga saya rasa sangat luar biasa tahun ini. Kemudian juga keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 8
Bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian di slide 15, itu adalah rencana anggaran tahun 2015. Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, itu ada kenaikan 11 persen, kemudian peningkatan sarana dan prsarana aparatur ada kenaikan 11,72 persen. Jadi anggaran kita di Sekretariat Jenderal ternyata meningkat dari tahun 2014 dibanding tahun 2015. Di slide 16 itu fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi pelayanan umum. Tiga hal ini yang menjad fungsi dari Sekretariat Jenderal dan kemudian kalau kita lihat angka ini maka untuk dukungan manajemen dari sector agama adalah 149 milyar, pendidikan 6,5 milyar, pelayanan umum 2,16 trilyun. Kemudian di slide berikutnya itu ada 11 program, ada 11 kegiata, pembinaan adminsitrasi perencanaan sampai yang ke sebelas adalah penyediaan sarana dan prasaran aparatur Kementerian Agama. Jumlah seluruh anggaran yang disediakan tahun 2015 adalah 2,3 trilyun. Bapak-ibu sekalian. Kemudian kalau dilihat dari slide 18 maka jenis belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial. Itu yang terbesar adalah untuk belanja barang 1,32 trilyun, yang lain saya rasa bisa kita lihat. Dan kemudian untuk sarpras belanja modal adalah 128 milyar. Kalau kita lihat dari sisi pusat dan daerah maka besaran belanja untuk pusat adalah dukungan manajemen peningkatan sarpras sejumlah 382 milyar. Sedangkan untuk 33 kanwil dan 479 Kemenag kabupaten/kota 1,9 trilyun. Di slide 20 itu adalah belanja pegawai, belanja barang operasional, prioritas RKP, kemudian prioritas kementerian. Kalau kita lihat jumlahnya adalah yang terbesar adalah untuk prioritas kementerian senilai 38,52 persen sedangkan belanja adalah 32,50 persen. Bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Saya rasa untuk slide 21 dan 22 ini bisa kita lompati, itu adalah kaitannya dengan kegiatan prioritas rencana kerja pemerintah. Kemudian di slide 22 adalah mengenai pemanfaatan pengalihan anggaran perjalanan dinas. Ini saya rasa menjadi penting. Di tahun ini kita diminta untuk melakukan pengalihan anggaran perjalanan dinas. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya usulannya adalah 446 milyar, itu adalah untuk prioritas nasional 81 dan untuk tunjangan kinerja adalah 364 milyar. Terakhir saya rasa adalah terkait dengan isu-isu actual yang sekarang sedang kita rasakan bersama-sama, itu terkait dengan penguatan kerukunan umat beragama. Kita bersyukur karena kita dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Ini saya rasa satu hal yang cukup membanggakan bagi kita dan kita bersyukur karena program kerukunan umat beragama menjadi sesuatu yang sangat penting kita lakukan. Kemudian dibidang reformasi birokrasi, tadi sudah saya sampaikan kita sudah mencanangkan dan melaksanakan pelatihan mengenai 5 nilai budaya kerja. Kemudian sudah bisa mengikuti masuk dalam reformasi birokrasi dengan diterbitkannya tunjangan kinerja. Insha Allah nanti pada bulan April akan kita canangkan untuk open promotion dan open recruitment mengenai jabatan-jabatan di Kementerian Agama. Pada bulan Januari-Maret ini kita sedang menyiapkan seluruh 9
instrument yang terkait dengan itu, perlu semacam tes yang sangat baik untuk ini. Perlu instrument yang sangat baik dan karena Kementerian Agama ini kementerian yang khusus maka memang membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan instrumen dalam kerangka untuk open recruitment ini. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian tenaga honorer Kementerian Agama. Kita juga bersyukur karena dari 16.368 tenaga honorer di lingkkunga Kementerian Agama sudah berhasil dikukuhkan menjadi PNS. Jumlah ini tentu masih sangat kecil di banding usulan-usulan yang luar biasa banyak karena usulannya bisa 40.000 tapi ternyata setelah dilakukan proses evaluasi dan kemudian juga penelaahan pengkajian yang sangat dalam, ternyata memang kita baru mendapatkan jatah 16.368 ini. Inilah yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau waktunya melebihi waktu yang harus disediakan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Saudara Sekjen. Jadi sisa waktu presentase antara 30-40 menit lagi, saya yakin bapak-bapak bijak dan cerdas untuk memberikan kepada kami highlight. 40-50 menit dibagi 5 pak ya, mungkin satu Dirjen 10 menit barangkali. Terima kasih pak. Silahkan. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Interupsi Pimpinan. Mohon maaf ini saya kira penjelasan ini sangat penting. Mohon maaf ini saya terus terang tidak bisa mengikuti, oleh karena itu tolong diberi waktu yang cukup jangan disingkat-singkat. Ini persoalan yang penting bukan persoalan sederhana. Oleh karena itu diberi waktu yang cukup sehingga kita bisa mengikuti dengan baik, sehingga nanti ketika kita memberikan tanggapan itu kira-kira akan lebih mantap lagi. Kalau lari-lari saja menurut saya dibagi saja tidak usah ada penjelasan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Nanti jam 1 kita ada acara lagi karena itulah maka kita akan berupaya untuk efesien pak ya. Kita atur bagaimana waktunya nanti mungkin kita akan dibagi ya, karena itu bapak-bapak kita isyaratkan kemungkinan waktu kita akan ditambah pak ya. Tadi kita sepakat setengah satu tapi benar apalagi nanti menyangkut DirjenDirjen. Tampaknya benar Pak Kus kita perlu cukup leluasa tapi saya isyaratkan kalau begitu bahwa kemungkinan waktu kita akan ditambah dan kita akan bagi dua. Kami persilahkan Pak Dirjen untuk menyampaikan sesuai dengan waktu yang tersedia, dengan catatan yang tadi bisa lebih leluasa katanya karena kita sepakat untuk memperpanjang waktunya. Terima kasih.
10
DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Terima kasih kami sampaikan pertama-tama kepada Bapak Pimpinan, Para Anggota Komisi VIII, Bapak Sekjen, dan bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Karena ini adalah pertemuan perdana ijinkan sedikit kami memberikan over view tentang data statistic pendidikan islam di sampaing 2 atau 3 tema yang diminta oleh yang terhormat DPR untuk kita presentasikan hari ini supaya kita mendapatkan informasi yang komprehensiv tentang pendidikan islam dan bisa memberikan pengawasan yang produktif kepada kita. Kita langsung ke halaman 4, data statistic pendidikan islam. Ketika kita bicara pendidikan islam, pendidikan islam ada sebuah program di Kementerian Agama yang memiliki 5 kegiatan atau 5 unit eselon II. Pertama adalah Direktorat Madrasah. Madrasah adalah meliputi mulai dari R.A. sampai Aliyah, yang nanti jumlahnya bisa kita lihat di data-data berikutnya. Kemudian ada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang terdiri dari 55 Perguruan Tinggi Negeri dan lebih dari 600 perguruan tinggi swasta. Kemudian Direktorat Pendidikan Diniyah dan pondok pesantren yang jumlahnya sekitar 29.000 pesantren dengan jumlah santri hampir 4 juta. Kemudian pendidikan agama islam atau Direktorat Pendidikan Agama Islam yang engurus guru-guru agama yang ada di sekolah di SD, SMP, dan SMA yang jumlahnya sekitar 200 ribu guru. Kita bisa lihat data umum pendidikan islam seperti slide yang tampil di depan, misalnya kita lihat jumlah anak-anak kita yang belajar di R.A. itu ada sekitar 1,1 juta anak. Kemudian di Ibtidaiyah ada sekitar 3,2 juta anak. Di Tsanawiyah semakin kecil menjadi 2,7 anak, kemudian di Aliyah menjadi semakin kecil lagi 1 juta 64 ribu. Kemudian di Pondok Pesantren kita punya santri sekitar 3,8 juta, kemudian Pendidikan Diniyah kita punya 4,4 juta. Kemudian pendidikan al-quran 8,4 juta dan di PTAI kita punya 600 ribu. Jumlah totalnya kita diberi amanah untuk mengurus ini sekitar 25 juta anak-anak di Indonesia. Selanjutnya kalau kita lihat data status kelembagaan Madrasah, ada 91 persen madrasah kita berstatus swasta yang artinya hanya sekitar 8,4 persen madrasah kita berstatus negeri kita bisa lihat misalnya MI ada hany 7 persen yang bestatus negeri dan 93 persen swasta, di MTs hany 9 berstatus negeri dan seterusnya swasta, kemudian di MA ada 11 persen. Totalnya 91,6 persen berstatus swasta dan 8,4 persen lembaga madrasah kita berstatus negeri. Kita bisa lihat jumlah lembaganya ada sekitar 46 ribu lembaga. Ada 46 ribu madrasah yang kita miliki di luar Raudatul Athfal. Jadi di luar TK R.A. kita punya 46 ribu. R.A. sendiri kita punya sekitar 27 ribu. Jadi totalnya lebih 70 ribu lembaga pendidikan dasar menengah islam yang ada. F-NASDEM (Drs. K.H. CHOIRUL MUNA): Interpsi Pak Dirjen. Apakah buku yang diberikan pada kita itu tidak sama dengan itu.
11
DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Tidak persis sama karena ini naratif, saya singkat-singkat saja pak tapi datadata yang saya sampaikan juga ada di bapak-bapak miliki itu. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Ini tambahan pak ya. Tambahan tapi penting itu pak, kalau bisa kita minta data yang 2014 pak, itu 2013 itu. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi proses pendataan ini setiap tahun kita melakukan updating data pak, itu data 2014 sedang dalam proses penyelesaian dan dalam waktu dekat insha allah akan tuntas akan selesai pak. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Ini sudah 2015 pak, 2014 sudah lewat kok masih mau di data, bagaimana. KETUA RAPAT: Nanti bisa disampaikan pak ya yang 2014. Kurang lebih berapa persen pak perbedaannya 2013 sama 2014. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Tidak jauh berbeda pak, trennya juga bisa kita lihat nanti saya bisa jelaskan tren perkembangan lembaga, mahasiswa dan juga tenaga-tenaga yang lain. KETUA RAPAT: Jadi selisihnya tidak begitu beda ya. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Tidak jauh berbeda dari apa yang angka ada sekarang, ini dalam proses finalisasi. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Tidak, kalau datanya tidak jelas saya kira tidak usah diungkapkan pak, buat apa. Itu menyesatkan berarti. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Ya sudah tidak apa-apa. Jadi 2014 kami belum punya datanya pak sedang dalam proses finalisasi. 12
KETUA RAPAT: Pak Dirjen memang agak disayangkan ya kalau kita tidak punya datanya, tapi teman-teman saya kira kita bisa dengarkan saja dulu dengan catatan bahwa kita akan dan harus mendapatkan data-data itu dengan catatan bahwa Pak Dirjen bertanggungjawab bahwa selisihnya tidak besar. Walaupun sekali lagi kita sesalkan kenapa tidak ada data 2014. F-GERINDRA (H. ANDA, S.E., M.M.): Tahun 2014 ada anggaran tidak? Tahun 2014 mereka ada anggaran tidak. Ya kalau ada jangan dulu dibahas sekarang suruh diam saja dulu, ngapain. Uang Negara dihambur-hambur dipakai cuma copy paste doang buat apaan. Ini sudah tahun 2015, kami di dewan jangan dibodoh-bodohi terus. Dasarnya kerja itu by data, kalau tahun 2014 tidak punya berarti tidak kerja. Anggaran yang ada buat apa, dikorupsi? Sekarang buat apa fungsinya ada Itjen juga. Tanyain dong sama Itjen. Saya sangat menyesali dan menyayangkan di situ ada Itjen tapi kenapa menterinya sampai masuk penjara. Apa kerjanya juga. Ini yang saya sayangkan. Sekarang ditayangkan tahun 2013, Itjennya diam saya lagi. Lebih baik sudah tidak usah dibahas sekarang tutup saja benerin dulu data itu, kita pending. Terima kasih. KETUA RAPAT: Bagaimana teman-teman yang lain, apakah kita akan dengarkan data itu atau memang kita harus data actual karena anggaran itu tentu berdasarkan data yang terakhir. Silahkan teman-teman. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Saya setuju Pak Kus, satu bahwa kita tidak perlu membatasi waktu untuk persoalan-persoalan yang sebenarnya sangat urgent. Tadi Pak Sekjen sudah menjelaskan poin-poin penting lalu dia bisa menjelaskan itu. Kedua, saya setuju bahwa data yang valid itu harus ada. Seperti yang saya katakana rapat sebelumnya, berkali-kali bahan-bahan ini jangan sekedar ditumpuk di meja kita tetapi harus ada screening dari pimpinan bahwa data ini adalah data yang valid, data dan sesuai yang sekarang juga. Tadi Bu Itet tanya, Pak Maman itu yang sebenarnya ditayangkan dengan yang ada di sini bagaimana. Jadi jangan sampai membuat kita pusing. Mana data yang dibawa, mana laporan yang akan dibahas bareng-bareng dan simple kalau ada stressing, ada elaborasi yang kuat itu baru disetujui. Terima kasih pimpinan. KETUA RAPAT: Silahkan Romo dulu. F-GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFII, S.H., M.HUM.): Terima kasih pimpinan. 13
Inikan judulnya evaluasi 2014 dan estimasi 2015. Tentu realisasi anggaran di 2014 itukan berdasarkan data yang ada di 2014. Jadi kalau kemudian kita mau bahas realisasi 2014 dengan data 2013 itukan pasti tidak nyambung pimpinan, karena itu untuk ini tidak bisa kita terima. Tapi memang ke depan ini memang harus ada waktu yang lebih lapang, mungkin tidak digabung sebanyak ini sehingga kita tidak bisa memberikan pengawasan yang lebih teliti. Terima kasih pimpinan. KETUA RAPAT: Pak Dirjen apakah bisa menjelaskan tentang updating. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Interupsi pimpinan. Saya kira saya sependapat dengan Pak Nanda, dengan Pak Kus, dengan teman-teman tadi. Cuma memang perlu barangkali saya mencoba memberikan gambaran bahwa biasanya dalam audit data itu, itu berlangsung pada saat misalnya audit keuangan. Itu pada tahun 2014 misalnya nanti hasilnya 2015. Jadi ada proses. Jadi memang persoalan data ini memang biasanya kalau berjalan tahun itu nanti tahun berikutnya baru bisa ada hasil audit datanya itu. Mungkin ke depan inikan sudah bulan Februari, memang mestinya sudah harus ada data untuk prolig 2014, nanti keluar itu 2015 biasanya seperti itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya ingatkan bahwa yang kita evaluasi adalah kinerja dan serapan anggaran 2014, iya kan. Tentu harus berdasarkan data 2014. Sekarang faktanya semacam ini ada gagasan untuk dipending. Silahkan teman-teman yang lain bagaimana pendapatnya. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Pimpinan nambah sedikit. Asumsi untuk menetukan anggaran itu tentu berdasarkan kepada seluruh data yang ada. Menurut saya beliau inikan kerja rutin, kalau kerja rutin menurut saya sesungguhnya tidak terlalu susah, lebih-lebih di sini juga ada anggaran khusus untuk membikin database dan data base itu juga ada setiap tahun. Saya membayangkan kalau database itu setiap tahun mestinya mohon maaf, ini tidak boleh terjadi. Jadikan pemaparannya mestinya ini asumsi datanya, ini anggarannya, ini pagunya dan lain-lain. Baru setelah itu kita akan menilai bagaimana kinerjanya kan ada keuangan ada kinerja. Tetapi kita agak susah kalau data yang disampaikan 2013, begitu saya tanya dijelaskan bahwa 2014 masih dalam proses dan sebentar lagi selesai. Inikan kita tambah kecewa 2014 masih belum selesai, sekarang ini sudah masuk 2015. Kira-kira pertanyaannya adalah asumsi apa yang dipakai nanti untuk mengajukan anggaran RAPBN 2015. Jangan-jangan nanti datanya juga sudah sekian tahun yang lalu. Ini pertanyaan besarnya adalah terus kita mengeluarkan dana untuk database itu untuk apa, karena menurut saya kok sekolah itu sudah jelas 14
tidak terlalu susah dan saya yakin masing-masing sekolah setiap tahun itukan penerimaan siswa. Penerimaan siswa itu begitu selesai penerimaan kan data itu langsung bisa di update oleh kabupaten/kota, provinsi, baru setelah itu ke pusat. Kalau semuanya database menurut saya tidak terlalu susah. Dalam jaman seperti ini kalau database ini masih susah menurut saya ini berbahaya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Ketua ini mau memberikan pendapatnya. Silahkan Pak Saleh. KETUA KOMISI VIII (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.HUM., M.A./ F-PAN): Terima kasih. Kawan-kawan Komisi VIII yang saya hormati. Saya kira inikan tadi sudah diakui oleh Dirjen bahwa meman data 2013 datanya 2014 belum. Jadi jangan kita berhenti sampai di situ. Ada dua tawaran saya, pertama kita coba dengar dulu penjelasan apa dibalik ini, kan begitu kita dengar dulu. Kalau kita terima ya sudah kita lanjutkan, kalau tidak diterima nanti pending yang Dirjen ini. Kita datang lagi untuk melengkapi kan sebentar lagi katanya datanya siap. Kita pending nanti kita masuk kepada Dirjen yang lain, kana da beberapa Dirjen yang lain. Jadi kita jangan sampai bertengkar di sini untuk urusan itu. Saya kira itu. F-PDIP (Prof. DR. H. HAMKA HAQ, M.A.): Ijin sebentar. Jadi begini kalau menurut pemahaman saya kita kan mau mengevaluasi kinerja tahun 2014. Tentu kinerja tahun 2014 itu memakai data tahun 2014, sama juga nanti ini program tahun 2015 akan memakai data 2014. Jadi kemungkinan besar Pak Dirjen ini mempersiapkan data 2014 untuk program 2015, karena kinerja yang kita bahas ini baru adalah evaluasi tahun 2014, maka tentu yang dipakai data 2013, karena untuk menyusun anggaran 2014 kan data 2013. Jadi barangkali dari situ sehingga dan diutak-atik ini tadi memang masih diperlukan data 2014 untuk program 2015, nah ini yang belum masuk. Jadi barangkali biarlah kita dengar dulu bagaimana data 2013 ini diprogramkan dan dilaksanakan dalam 2014 itu, nanti menyusul 2014 nya untuk program barangkali 2015. Pemahaman saya begitu pak. Jadi kita dengarlah dulu. Terima kasih. KETUA KOMISI VIII (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.HUM., M.A./ F-PAN): Sebentar Pak Hidayat. Saya pikir begini, Departemen Agama ini itu dananya itu diusulkan 56 trilyun. Kalau tidak salah 47 trilyun itu dipending di sini. Jadi karena itu wajar kalau kawan15
kawan ini misalnya mempertanyakan soal ini. Jadi menurut saya kita denganr dulu Pak Hidayat apa jawaban terhadap soal yang dipertanyakan Pak Kiswanto tadi. Kalau kita bisa terima saya kira bisa kita lanjutkan tapi kalau tidak bisa kita terima stop dulu yang ini. Kan kemarin Kementerian Sosial juga stop juga untuk sementara, begitu sudah ada penjelasan baru, baru kita lanjutkan lagi diskusi ini. Dan karena itu saya kira tidak boleh kita merasa bahwa tadi ini dipotong-potonglah rapatnya. Justru Departemen Agama itu hanya dua kok dalam benak saya, haji dan pendidikan islam, yang lainnya itu supporting saja. Jadi kalau ini tidak betul haji dan pendidikan islam berarti ya kita gagal merawat Kementerian Agama ini. Saya kira usul saya begitu, kita dengar dulu kasih kesempatan kan sudah banyak yang bicara diantara kita. Terima kasih. KETUA RAPAT: Sebelum Pak Dirjen sebentar pak, saya dulu. Pak Hamka, jadi yang diminta teman-teman itu adalah data yang digunakan dalam pengajuan anggaran tahun 2014, begitu pak. Itu yang diminta oleh Pak Dirjen. Cukup kita berikan dulu penjelasan. Pak Hidayat silahkan. F-PKS (DR. H. M. HIDAYAT NURWAHID, M.A.): Terima kasih pimpinan. Rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan dari Kementerian Agama yang semuanya saya hormati. Assalamu‟alailkum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sesungguhnya kita sudah memulai dengan tradisi yang baik ketika Pak Sekjen menyampaikan laporannya dan di sini yang beliau sampaikan adalah datadata tahun 2014. Kemudian beliau menyampaikan program tahun 2015 dan memang aneh kalau tahun 2013 kemudian baru akan dievaluasi di tahu 2015 datadatanya karena itu pasti sudah dievaluasi tahun 2014. Jadi menurut saya ini sebuah, prinsipnya adalah Sekjen adalah tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Dirjen. Sekjen sudah melakukan sesuatu yang correct yaitu dalam rangka evaluasi tahun 2014 ya disampaikanlah data-data 2014. Untuk tahun 2015 beliau sampaikan juga tentang data-data atau program tahun 2015, itukan tadi sudah dibacakan begitu. Jadi menurut saya itu tidak sughuatnya terlalu terang benderang. Kedua, juga saya minta dalam konteks Rapat Dengar Pendapat semacam ini yang dibacakan oleh rekan-rekan dari kementerian itu adlaah yang dibagikan. Sebab sangat berbeda pak, ini adalah ringkasan tapi sangat berbeda untuk membaca flowchart semacam itu dengan apa yang tertulis di sini, menyulitkan untuk melakukan pengawasan. Menurut saya apa pun yang akan dibacakan adalah apa yang dibagikan. Wajar saja bila mungkin mendengar tapi kalau jelas datanya adalah tahun 2013 yang pasti sudah dibahas tahun 2014 yang lalu, padahal kita akan mengevaluasi tahun 2014 dan datanya belum ada. Saya kira tidak apa-apa untuk kemudian kita dengar dari Dirjen yang lain yang memang sudah siap. Terima kasih pak. 16
KETUA RAPAT: Oke teman-teman, tampaknya begini kita berikan kesempatan apakah Pak Dirjen ini punya data 2014 yang kemarin diajukan anggaran. Kalau ada kita persilahkan lanjut tapi jika tidak ada tampaknya teman-teman ingin dipending dulu ganti kepada Dirjen yang punya data tahun 2014. Pak Dirjen sekali lagi apakah bisa data-data yang digunakan dalam pengajuan dan pelaksana anggaran tahun 2014. Jika punya data akan lanjutkan, jika tidak kita akan pindah ke Dirjen yang lain. Teman-teman tampaknya seperti itukan. Silahkan Pak Dirjen. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat. Apa yang disampaikan Prof. Hamka tadi persis seperti itu adanya sesungguhnya. Jadi pada saat 2014 pelaksana anggaran itu menggunakan data tahun 2013. Untuk tahun 2014 sesungguhnya bukannya datanya tidak ada tetapi kami belum menyajikan karena masih dalam proses finalisasi secara tuntas tetapi untuk perencanaan tahun 2015 tentu kita menggunakan data tahun 2014 juga. Jadi tidak mungkin kita. KETUA RAPAT: Saya kira begini pak, yang teman-teman kita tampilkan adalah bapak menampilkan evaluasi terhadap data 2014 yang kemarin diajukan dalam anggaran tahun 2014, begitu kan. Pak Ketua mau menambahkan, silahkan. KETUA KOMISI VIII (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.HUM., M.A./ F-PAN): Jadi Pak Dirjen begini. Pak Dirjen itu sangat futuristic data punya tahun 2015 proyeksi sudah jelas, saya mau bikin ini bikin itu dan sebagainya 47 trilyun pak bapak siapkan untuk anggaran itu. Yang akan kami bahas di sini dan dipaksa untuk kami setujui misalnya, tapi 2014 bapak tidak punya datanya. Sama artinya banyak pekerjaan-pekerjaan Departemen Agama yang tertinggal di belakang, termasuk tunjangan profesi guru saja sampai hari inikan belum tuntas ternyata. Jadi banyak yang ditinggalkan yang dibelakang-belakang, nanti besok nyusul lagi pak. Ini saya kira untuk kebaikan ke depan ini saya minta dilengkapi saja 2-3 hari kita kan masih ada waktu. Kami siaplah sampai jam 4 subuh pun kami siap untuk mengerjakan ini. Inikan bukan urusan kita pribadi-pribadi. Tadinya saya pikir ini hanya kesalahan miss persepsi data saja tapi bapak sudah mengakui ini data 2013, berarti valid bahwa tidak bisa dilanjutkan. Usul saya pimpinan, ditawarkan kepada kawan-kawan yang lain bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini supaya kita bersikap adil juga kepada Kementerian Agama yang sudah datang untuk melaporkan kepada kita. Demikian pak. Terima kasih. 17
KETUA RAPAT: Sekali lagi saya ingin mendapat penegasan dari teman-teman, yang digunakan adalah data 2013 bukan data yang digunakan dalam pengajuan dan pelaksana anggaran tahun 2014. Bagaimana teman-teman apakah mau dilanjutkan. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, S.P., M.M.): Interupsi pimpinan. Dengan statement yang sederhana barusan itu sudah jelas pak bahwa ini tidak bisa dilanjutkan untuk Dijen Pendis ini, apalagi dengan alokasi dan estimasi anggaran yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu lebih bijaksana kita teruskan ke Dirjen lain dulu pak yang sudah siap. Terima kasih. KETUA RAPAT: Bagaimana teman-teman tampaknya setuju seperti itu. Setuju ya? Bu Ledia tadi ada yang mau ditambahkan. Silahkan. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si., M.Psi.,T.): Ini ada hal yang membingungkan karena yang ditampilkan dengan yang diberikan itu tidak sama. Kalau ditinjau di halaman 12, 13, 14, kalau tidak ada datanya kok bisa menyebutkan bahwa adapun sasaran pembangunan pendidikan islam yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Kalau cuma target saya bisa paham tetapi ditulis capaian 2014, berarti itukan data. Jadi sebenar bagaimana gitukan, data yang belum ada itu data apa. Kemudian kenapa ini bisa mengatakan bahwa ini capaian 2014. Artinya ada sejumlah hal yang memang belum tuntas dan ini juga jadi problem memang sebagaimana tadi, ke depan kita akan menetapkan hal-hal yang lebih penting. Saya pikir dilengkapi di 2014 karena sebagian di sini sudah ada capaian dan seterusnya. Capaian kan berarti sesuatu yang terdata dan sudah terselesaikan tapi apa yang belum terpenuhi harus terpenuhi dulu agar nanti pengambilan kebijakan untuk 2015 nya menjadi lebih bijak. Terima kasih pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Ledia. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Interuspi sedikit pimpinan. Kalau saya melihat mungkin persepsi kita dengan Dirjen ini agak berbeda, tadi yang ditampilkan itu adalah data sekolah. Sementara apa yang dipaparkan yang kita lihat ini adlah capaian-capaian 2014 dengan target kerja program kegiatan mereka dalam rangka 2015. Saya tidak percaya kalau data mereka untuk 2015 tidak 18
ada, apa yang dipakai indicator untuk menentukan APBN pokok 2015 kalau tidak punya data. Ini mungkin yang perlu kita perjelas. Apakah tadi data itu yang ditampilkan itu data sekolah atau data yang sifatnya dipakai dalam rangka untuk menyusun database untuk program kegiatan dari setiap item kegiatan di Kementerian Agama. Karena ini APBN pokok, APBN murni 2015 sudah ada dan sudah diketok tinggal masuk 2015. Kalau tidak ada data sebenarnya dipakai dalam ini itu blunder betul. Ini yang perlu diperjelas pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Dirjen sebelum dijelaskan sekali lagi pak, apa yang disampaikan Pak Hamka itu bisa jadi benar begitu. Karena itulah maka yang kami minta adalah bapak menyajikan data yang dipakai untuk pengajuan dan pelaksanaan anggaran tahun 2014. Jika itu bisa kita lanjut jika itu tidak bisa maka tidak lanjut. Mohon maaf Pak Dirjen, Dirjen Pendis kan dianggap unggulan ya pendidikan, karena itu jika ada masalah data tentu kami sangat menyesalkan. Sekali lagi silahkan dijelaskan sebentar. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si): Sebentar pak, interupsi. Mohon maaf, inikan ada 3 hal yang penting. Pertama kan APBN 2014 evaluasi. Baru setelah itu kita ngomong program 2015, setelah itu kita bicara isu-isu yang strategis. Saya kira saya menghormati Ketua Dewan Siri kita Pak Syamsu karena beliau partai pemerintah wajar kalau menyampiakan begitu tetapi mohon maaf kita semuanya sudah menangkap dari beliau, yang menjelaskan beliau sendiri. Bahwa untuk tahun 2014 sampai sekarang kan masih dalam proses finalisasi. Pak Ketua mau ditanyakan apa lagi wong sudah dijelaskan seperti itu, kan beliau sudah menyampaikan bahwa ini masih finalisasi. Menurut saya tidak apa-apalah kita beri kesempatan 2-3 hari untuk memperbaiki, sehingga nanti betul-betul clear. Problem yang kedua yang sudah disampaikan Ibu Ketua, harapan kita dokumennya inikan sama antara yang disampaikan dengan yang di sini. Mohon maaf yang ini tadikan baru kita terima pagi ini saya juga belum sempat membaca, baru kita terima pagi ini. Jadi menurut saya clear-lah beliau sendiri sudah menyampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi teman-teman bisa puas dengan penjelasan. KETUA KOMISI VIII (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.HUM., M.A./ F-PAN): Sebentar pak. Jadi begini Pak Dirjen, Pak Sekjen yang saya hormati. Jadi kemarin itu kami juga ada rapat juga antara Kapoksi-kapoksi bicara soal bagaimana kita merumuskan program untuk membantu pemerintah supaya ini cepat 19
tuntas, karena memang pemerintah sekarang ini kita alokasi waktu kita untuk rapat di sini hanya sampai tanggal 18 Februari setelah itu reses. Tapi kami tidak mau juga misalnya karena kita mepet waktu lalu kita sembarang membuat data dan sembarang mengesahkan seperti itu pak. Kita mau bantu pemerintah tetapi jangan dimanfaatkan juga misalnya keterbatasan waktu yang ada hanya untuk sekedar taro data seenaknya begitu saja. Ini bukan hanya di Kementerian Agama tapi Kementerian Sosial juga begitu. Kita mau disuruh untuk menambahkan anggaran 20 trilyun untuk bantuan sosial kompensasi BBM dan sebagainya tapi datanya tidak ada. Bagaimana ini kan itu menjadi problem. Jadi kami berat juga jadi anggota DPR, karena itu minta nanti kalau atas kebijakan kawan-kawan di Kementerian Agama kita akan tetap bantu kita kasih waktu diperbaiki lagi datanya nanti kita diskusi lagi pak, kalau perlu kita lama-lama juga tidak apa-apa kita siapkan waktu. Demikian pak. KETUA RAPAT: Bagaimana teman-teman tampaknya kita sudah semakin ini tapi saya kira kita harus adilah memberi ksempatan kepada beliau untuk menjelaskan. Sekali lagi apakah data yang dipakai ini data yang bapak ajukan dalam anggaran dan pelaksana anggaran tahun 2014. Jika itu tidak berarti kita akan pindah kepada Dirjen yang lain. Silahkan pak. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih Pak Pimpinan. Apapun keputusannya tentu kami mengikuti. Jadi data 2013 itu digunakan untuk perencanaan tahun 2014, itu clear pak seperti yang disampaikan Prof. Hamka juga tadi. Data tahun pelaksanaan atau usulan pelaksanaan anggaran tahun 2015 itu tentu berbasis pada data tahun 2014, itu juga clear. Kami punya data itu pak, yang kami tampilkan tadi itu di sini sesungguhnya kan bukan termasuk yang dimintakan oleh anggota dewan yang terhormat ini untuk kami presentasikan. Diawal saya sampaikan bahwa saya menyampaikan data statistic ini sekedar karena pertemuan ini adalah pertemuan perdana kita, supaya kita terinformasi secara komprehensid tentang apa yang kami lakukan dan bukan yang sesungguhnya dimintakan di surat itu. Jadi sekedar tambahan saja. Oleh karena itu bahan presentasi yang saya sampaikan lewat power poin ini dengan apa yang bapak-ibu terima untuk data-data itu memang tidak ada kaerna itu hanya sekedar tambahan saja. Data penyerapan anggaran tahun 2014 dan 2015 itu juga akan kami presentasikan setelah data-data tadi. Jadi sifatnya data-data itu sebenarnya kami sekedar memberi informasi saja bukan yang sesungguhnya bapak minta. Saya tegaskan bahwa perencanaan tahun 2015 tentu berbasis pada data dan 2014. Dan pelaksana anggaran 2014 berbasis pada data tahun 2013. Kami tidak mungkin bekerja tanpa data dong pak, bagaimana caranya kami mengusulkan penganggaran, pembangunan madrasah, sertifikasi guru dan sebagainya kalau tidak punya data, kami punya datanya. Tidak mungkin kami bekerja tanpa data itu karena itu something impossible saya kira. KETUA RAPAT: Silahkan pak. 20
F-GERINDRA (H. ANDA, S.E., M.M.): Bapak pimpinan. Sekali lagi karena dia tadi sudah mengakui bahwa data ini tahun 2013, kan saya tanya tahun 2014 itu kan punya anggaran. Pada saat dia perencanaan actualnya seperti apa tahun 2014. Jadi sekarang yang harus dilaporkan aktualnya tahun 2014, bukan lari ke belakang lagi tahun 2013 yang sekarang kita ceritakan. Jadi pada saat penyusunan anggaran memang benar punya data tapi datanya kalau tidak update buat apa, kan begitu balik lagi. Seperti tadi yang ditayangkan bapak tadi sudah mengakui data tahun 2014 belum selesai. Kenapa anggarannya sudah dilaporkan. Kalau berarti anggarannya sudah dilaporkan kan sudah selesai. Kita kan kerja ada anggaran, berarti kan anggarannya sudah terpakai, berartikan kerjanya sudah selesai. Sekarang anggarannya sudah selesai tapi dia bilang belum selesai datanya. Mohon ke Pak Itjen ini ditelaah kembali begitu balik lagi. Jadi tetap kami tidak bisa menerima, kam ipingin tahu hasil data tahun 2014 seperti apa. Apa tetap yang disuguhkan sama tadi, kalau perlu nanti kita juga ambil sampel ke daerah. Karena sekali lagi tahun 2013 belum tentu sama dengan tahun 2014. Tahun 2014 ini uangnya kana da anggaran kan sudah dipakai. Sekarang yang disuguhkan dilaporkan ke kami harusnya berdasrkan uang yang dipakai berarti lapornya tahun 2014 bukan tahun 2013 by datanya lagi. Sudah terbaru karena bapak sudah menggunakan anggaran tahun 2014. Jadi sekali lagi mohon ini dipending saja, nanti kita lanjutkan kepada yang lain kita kasihan. Ini bahan evaluasi juga buat Pak Itjen begitu, sekali lagi sebelum ke kami ya jelas dulu semuanya. Kami tidak mau dibohong-bohongin lagi, kami tidak mau dibodoh-bodohin lagi. Kami mau melaksanakan fungsi kami sebagai pengawasan, kami sebagai evaluasi nanti ke daerah. Ini belum secara detil nanti kita tanyakan yang lainnya karena kita melihat data apa yang disuguhkan sama beliau tadi sudah mengakui bahwa itu data tahun 2013 berarti tahun 2014 tidak kerja. Data punya memang benar, data mah ada. Kalau tidak diperbaharui buat apa. Sekarang pertanyaan anggaran tahun 2014 kemana? Jadi sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan kita pending saja biar dia memperbaharui memperbaiki, nanti kita sekali lagi juga lanjutkan kepada yang lain barangkali. Terima kasih.
KETUA RAPAT: Saya ingin dudukan permasalahannya dulu. Oh Pak Iqbal silahkan.
F-PKS (Drs. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Assalamu‟alakum Warahmatullahi Wabarakatuh.
21
Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati; Kementerian Agama yang saya hormati. Permasalahannya akan semakin rumit ketika kita bertanya apakah anggaran yang sudah ditetapkan untuk 2015 ini yang juga akan kita lihat nanti itu berbasiskan data 2014, jadi semakin panjang. Oleh karena itu sebagai bentuk kecintaan dan perhatian kami kepada Dirjen Pendidikan Islam ini kita semuanya harus jelas, sehingga perencanaan-perencanaan ke depan itu semakin mantap. Sehubungan dengan itu saya punya usul, pandangan indah menarik hati makin mantap menyejukan sukma, kalau hidangan sudah tersaji bolehlah kita bersantap bersama. Karena hidangannya yang 2014 belum ini jadi kita pending terlebih dahulu dan kita kepengen panjang sebenarnya dengan pendidikan islam ini karena apa, karena pagu anggarannya cukup besar. Dan ini apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk insha Allah memberikan kontribusi yang efektif bagi peningkatan pendidikan islam. Terima kasih pimpinan. Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI: Ijin pimpinan. Saya rasa saya sependapat bahwa kalau memang diperlukan data tahun 2014, mungkin untuk yang Dirjen Pendis kita pending dalam waktu 2-3 hari. Kemudian sekarang mungkin bisa dilanjutkan dengan yang lain yang tentu sudah siap dengan banyak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih pak. Luar biasa ini ada kesepakatan ada kesadaran sendiri dari mitra kita Kementerian Agama oleh Sekjennya. Tapi teman-teman tampaknya laporan atau evaluasi dari Dirjen Pendis itu kita pending ya dan untuk selanjutnya kita persilahkan Dirjen yang lain untuk menyampaikannya dengan catatan bahwa kita akan atur nanti pak khusus, karena sekali lagi kita tahu bahwa di Kemenag itu pilarnya adalah Haji kemudian pendidikan islam. Itu nanti kita akan atur waktu yang lebih lengkap pak untuk membedah evaluasi dan program pendidikan islam. Kami persilahkan Pak Sekjen untuk Dirjen yang lainnya. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
22
Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII; Para Anggota Komisi VIII; serta Kawan-kawan Kementerian Agama. Saya akan menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran tahun 2014 dan nanti rencana tahun 2015. Naskah yang sudah sampai ke tangan bapak-ibu Anggota Komisi VIII dan Pimpinan tidak akan saya baca semuanya karena di situ banyak perulangan dan mungkin penjelasan yang bisa ditinggalkan. Saya akan mulai dengan membaca peta anggaran tahun 2014, kami Ditjen Bimas Islam itu mengelola 513 satker yang tersebar di seluruh Indonesia. Satu di pusat dan 512 di daerah tetapi mungkin perlu saya jelaskan walaupun ini tersebar di seluruh Indonesia ini masih ada banyak kabupaten/kota yang belum terjamah oleh Kementerian Agama secara langsung dalam bentuk Satker. Jadi kalau dilihat 512 ini terdiri dari 33 provinsi dan sejumlah kabupaten/kota. Ini tentu belum semuanya karena dari 508 kabupaten/kota itu baru sekitar 400 lebih yang mendekati, 450 yang mempunyai kantor Kementerian Agama. Anggarannya 7 persen di pusat dan 93 persen di daerah. Lalu bahwa anggaran kami itu pada awalnya 3,87 trilyun lebih lalu pemotongan, lalu setelah itu pada pagu akhir ada tambahan PNBP menjadi 3 trilyun 89 miliyar. Lalu yang berikutnya perlu saya bacakan bahwa dalam realisasinya, yang ditengah itu yang biru, 80,6 persen itu di pusat dan 98,3 persen di daerah. Jadi semuanya rata-rata 97,16 persen untuk pelaksanaan anggaran. Ini saya ingin menunjukan saja bahwa dalam pelaksanaannya ada yang lebih dari 100 persen, Kalimantan Selatan 105,7 persen, Sulawesi Tengah 118,6 persen, Sulawesi Selatan 101 persen, Maluku 108 persen, Bali 116 persen, lalu Gorontalo 113 persen, Sulawesi Barat 110 persen lebih. Ini terjadi karena adanya tunjangan kinerja yang ternyata lebih banyak daripada yang direncanakan sebelumnya. Realisasi itu ada yang tidak bisa dilaksanakan misalnya bantuan wakaf, biaya sertifikasi tanah wakaf. Ini karena sebagian itu mengalami pemotongan yang disitu disebut exercise. Lalu bantuan wakaf produktif itu sama sekali tidak dilaksanakan. Ini yang sebagian di exercise, ini menjadi tidak terlaksana pengadaan kitab suci tunanetra, itu sama sekali tidak dilaksanakan. Lalu masjid dan Islamic Center Kabul sebenarnya akan kami laksanakan tetapi sampai hari terakhir itu ternyata dokumen yang diperlukan tidak dapat dilengkapi yaitu ada perbedaan apakah itu dengan Keppres atau dengan PP dan itu tidak bisa dilaksanakan. Lalu kebijakannya tahun 2015 ini akan dilaksanakan bukan oleh Kementerian Agama tapi oleh Kementerian Keuangan langsung. Capaian yang bisa kami sebutkan adalah terlaksananya pencatatan nikah sebanyak 2.290.150 peristiwa pada 5.382 Kantor Urusan Agama. Jadi jumlah Kantor Urusan Agama itu banyak sekali di sini dan inipun belum semuanya. Sebelum semua usulan KUA yang kami ajukan itu diterima. Sekarang untuk tahun 2015 ini jumlah KUA nya 5.530 dan itu masih tersisa 431 lagi yang belum disetujui. Kemudian berikutnya terbitnya regulasi bidang pelayanan nikah di KUA baik PP, PMA, Peraturan Dirjen, maupun Surat Edaran Dirjen. Berikutnya terbentuknya Satgas peningkatan layanan nikah dan pengendalian gratifikasi KUA di berbagai daerah, seperti di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Pelaksanaan pakta integritas KUA dan zona integritas layanan pernikahan serta transparansi biaya nikah melalui berbagai informasi, serta media pengaduan masyarakat. Berikutnya, terselenggaranya pemilihan KUA teladan nasional sebagai stimulus kepada aparat KUA untuk mneingkatkan kinerja Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan 23
kepada masyarakat. Terselenggaranya pemilihan keluarga sakinah teladan, lalu terselenggaranya musabakoh tilawatil quran ke 25 di Batam. Terbitnya PP 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Terlaksananya seleksi calon Anggota Baznas masa bakti 20152020, walaupun sampai sekarang ini belum di SK kan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan sekarang sedang kami susun rancang PP tentang JPH, Badan Penyelenggara JPH. Terlaksananya kegiatan penyelenggaran agama islam melalui media massa baik cetak maupun eletronik. Kemudian Tersalurkannya bantuan rumah ibadah, ini ada kendala besar karena dengan di review oleh BPKP itu bantuan sosial tidak dapat lagi diberikan kecuali yang sudah diberikan dan memang itu tidak bisa pindah yaitu bantuan untuk Masjid Istiqlal. Selain Masjid istiqlal itu hanya masdji-masjid yang terkena bencana yang kita bantu, di Manado, Sinabung dan Malang, lainnya tidak bisa kita laksanakan dan ini juga mungkin ke depan kita harus mencari cara bagaimana kita membantu rumah ibadah yang sebenarnya sangat butuh. Tersalurkannya bantuan untuk pembangunan dan rehabilitas rumah ibadah yang tadi saya katakana pasca bencana. Tersalurkannya bantuan operasional untuk lembaga mitra BAZNAS dan BWI. Silaturahim nasional antara Menteri Agama dengan tokoh ormas islam dalam penanggulangan pengaruh gerakan Islamic State of Iraq Syria dengan mendatangkan berbagai pihak terkait, seperti Kepala BNPT, Kapolri dan seterusnya. Terlaksana sarasehan tentang pencegahan radikalisme bebas agama antara Menag, tokoh ormas islam tingkat provinsi dan seterusnya. Tersedianya layanan informasi dan data keagamaan berbasis IT melalui system informasi manajemen Bimas Islam. Lalu seterusnya ada system informasi manajemen nikah, lalu masjid, penerangan agama islam, zakat, wakaf, pustaka di Istiqlal Bimas islam. Berikutnya kendala yang menyebabkan beberapa anggaran tahun 2015 tidak terlaksana adalah terbitnya Inpres Nomor 4 tahun 2014 tentang penghematan anggaran. Lalu hasil review BPKP tentang anggaran belanja bantuan sosial dan keterlambatan terbitnya SE 66 PP 2014 tenang batas maksimal pencairan BNPB NR tanggal 12 Desember. Jadi tanggal 12 Desember baru keluar maka lalu uang transport dan honor penghulu itu baru dibayarkan tanggal 15-16 Desember, itupun tidak semuanya bisa terlaksana. Demikian untuk laporan pelaksanaan anggaran tahun 2014. Lalu program kerja tahun 2015 kami rancang sebagai berikut, untuk pusat itu 8 persen tidak beda jauh dari yang tadi, tidak sama dengan yang tadi. 8 persen sejumlah 307 milyar 808 juta sekian. Dan daerah 512 Satker 3 trilyun 334 miliar 640 juta lebih atau 92 persen. Di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk wakaf itu 14 persen, zakat 10,3 persen, Penais 17,6 persen, kurais, 28 persen, dan secretariat 30,1 persen. Ini kebanyakan gaji. Dari segi jenis belanja itu belanja pegawai 55,8 persen, belanja barang 32,2 persen, belanja modal 10,3 persen, dan bantuan sosial ini masih tetap ada 1,7 persen. Bantuan sosial yang mesti dibayarkan itu adalah terutama untuk Istiqlal dan PWI, Baznas, MUI. MUI tahun lalu tidak bisa cair karena terlambat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Ini dari rincian anggaran belanja, fungsi agama. Fungsi agama itu ada ada pengelolaan pembinaan pemberdayaan wakaf, pengelolaan pembinaan pemberdayaan zakat, pengelolaan pembinaan penerangan agama islam, pengelolaan urusan agama islam, dan pembinaan syariah. Ini yang di tingkat pusat dan daerah. Mungkin angka-angkanya tidak perlu saya bacakan. 24
Berikutnya, sekarang ini kondisi KUA perlu kami laporkan yakni bahwa dari 5.382 KUA itu 4.093 saja KUA yang kondisinya baik. Rusak ringan 776 dan rusak berat 269. Kemudian masih banyak yang sewa, ada yang sewa di Kepala Desa, ada yang sewa di ruko, ada macam-macam, jadi masih belum semuanya bisa. Kita usulkan untuk pembangunan baru tapi masih belum bisa semuanya terpenuhi. Ini di situ ada pembangunan yang kita usulkan itu 20, lalu rehab 50, pengadaan lahan 30, pembangunan 14 dan rehab 12. Jadi masih jauh dari yang dibutuhkan. Mengenai isu-isu actual ada beberapa isu yang perlu kita tangani. Pertama adalah praktek gratifikasi, berkenaan dengan pelayanan pernikahan. Walaupun kita sudah memberikan transport dan honorarium tapi masih ada saja gratifikasi, tadi ada yang mengatakan bahwa katanya kalau di tempat Pak Iman itu semacam wajib itu memberi kepada penghulu, katanya itu, karena dianggap sebagai kyai juga. Tetapi persoalan lain yang penting adalah bahwa petugas kelurahan itu minta uang seringkali, petugas dari kelurahan. Maka kami sedang membuat draf MoU antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk membuat zona integritas dan bebas gratifikasi untuk di wilayah masing-masing. Jadi bukan hanya di KUA tapi juga di kelurahan dan kecamatan, RT-RW juga. Jadi semua yang di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama itu harus bebas gratifikasi. Ini sebetulnya kemarin sudah mau ditandatangani ketika kabinet yang lalu tetapi lalu gagal ditandatangani dan sekarang kita rumuskan lagi untuk ditandatangani kementerian yang baru. Lalu pelayanan jasa nikah siri yang kedua, ini persoalan yang bahkan diiklankandi Jakarta di internet juga. Ini sudah kita tangani tetapi hasilnya belum begitu memuaskan, bahkan sampai kemarin saya masih mendapatkan kiriman dari KPPI adanya layanan nikah siri. Lalu sosialisasi sadar halal, haram. Ini masyarakat masih belum begitu sadar tentang perlunya makanan halal, lalu banyak produk yang belum mendapatkan sertifikat halal. Ini mungkin kata dari MUI tidak perlu di situ ya karena sertifikasi halal itu tidak hanya dari MUI saya kira. MUI hanya menentukan saja, sertifikatnya datangnya bukan dari MUI. Lalu implementasi pelaksanaan pembinaan syariah, infras struktur KUA tadi yang sudah saya bacakan, dan pemberdayaan rumah ibadah yang saat ini sumbangan untuk masjid-masjid agak sulit dilakukan. Kemudian isu penerangan agama islam itu masalah radikalisme agama, penguatan moderasi islam atau islam moderat, penguatan kerukunan umat beragama, dan pemberdayaan ormas islam. Lalu penguatan peran penyuluh agama dan penguatan data base keagamaan. Ada satu lagi yang tidak tertulis di sini kami sadari, lahirnya atau munculnya aliran-aliran keagamaan yang menyimpang, seperti Kafatar, aliran Puda yang di Bekasi dan mungkin akan ada aliran-aliran lainnya. Lalu isu-isu actual zakat, itu kesadaran berzakat masyarakat ke lembaga resmi pemerintah itu masih kurang. Lalu sinkronisasi antara Badan Amil Zakat dan Lembaga amil Zakat, pembentukan Baznas daerah, penguatan kelembagaan zakat ini menjadi isu actual ya. Tentang wakaf, mungkin yang saya bacakan pertama itu lemahnya pengamanan tanah wakaf. Jadi dari tanah wakaf yang ada itu baru 67 persen yang tersertifikasi. Jadi masih ada 33 persen yang belum bersertifikat tapi kita sudah melakukan langkah-langkah termasuk diantaranya yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator PMK sudah mengundang BPN dan kami, lalu kita mendaftar mana masjid, mana tempat-tempat ibadah yang tanahnya yang belum tersertifikasi akan segera disertifikat. Saya kira begitu ketua dan anggota Komisi VIII yang terhormat. Terima kasih. 25
Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Teman-teman ini adalah Dirjen Bimas Islam, ada masalah-masalah actual tadi kita dengar. Termasuk ini menarik ada juga legalisasi tentang nikah siri, saya juga baru dengar itu pak ya. Ternyata sudah mulai didopsi dicatat itu. Selanjutnya kami persilahkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. DIRJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI: Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati; serta Seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Sesuai dengan undangan yang kami terima pada agenda yang akan menjadi focus pembicaraan, saya akan mengikuti sesuai dengan sistematika yang ada di situ yakni pemaparan menyangkut 3 masalah pokok. Pertama, evaluasi pelaksanaan APBN program PHU tahun 2014. Kedua, program kerja tahun 2015. Ketiga, isu-isu actual. Untuk itu secara berurutan akan saya sampaikan mulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya mulai dari yang pertama Bapak Pimpinan yakni evaluasi pelaksanaan APBN yang mendukung program PHU tahun 2014. Saya langsung saja ke distribusi anggaran yang ada di halaman enam, halaman empat dan lima. Ini adalah dokumen yang mencerminkan focus program dan indicator kinerja di DJPHU mulai dari kegiatan utama. Lalu yang menjadi focus perhatian kita di tahun 2014 dan indicator yang dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program 2014. Saya mulai dari halaman 6 bapak pimpinan, yakni pagu anggaran yang menopang program PHU yang tersumber dari APBN. Ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan 2013 tentang Kebijakan Belanja dan Alokasi anggaran kementerian dan lembaga tahun 2014. Pagu anggarannya adalah Rp. 764.668.136.000, yang ini dibagi menjadi dua. Pertama ini bersumber dari rupiah murni dan SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional). Kalau kita lihat dari segi distribusi anggaran maka di situ akan terlihat 53 persen atau sekitar 408,31 milyar ini adalah diperuntukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dirjen PHU. Kemudian 19 persen atau sekitar 141 milyar ini untuk keperluan belanja pegawai. Kemudian operasional perkantoran 2 persen atau 15,19 milyar. Kemudian 26 persen ini diperuntukan bagi prioritas program nasional, yakni revitalisasi asrama haji yang ada di pemberangkatan haji yakni di embarkasiembarkasi haji yang ada di seluruh tanah air. Karena memang sudah dalam waktu yang cukup lama asrama ini memang perlahan-lahan sudah mengalami kerusakan di sana-sini, sehingga diperlukan revitalisasi dan ini kita lakukan secara bertahap.
26
Bapak Pimpinan dan Anggota yang saya hormati. Di situ terlihat bahwa untuk kegiatan revitalisasi asrama haji yang ditopang oleh dana dari SBSN, bagian dari APBN ini anggarannya berjumlah 200 milyar rupiah. Kemudian selanjutnya adalah kronologi bagaimana anggaran yang tadi saya katakana berjumlah Rp. 764.668.136.000 itu kemudian pada akhirnya realisasinya berkurang sebagai akibat dari adanya policy di awal tahun yakni adanya pemangkasan sebesar 110 milyar pada bulan Juni 2014. Namun kemudian pada November 2014 ada tambahan anggaran yang diperuntukan bagi tunjangan kinerja atau remunerasi sebesar 41 milyar. Jadi total anggaran untuk PHU yang berasal dari sumber APBN itu seperti ada di halaman 8 yang itu sekaligus kamipakai untuk menjelaskan kepada bapak-bapak sekalian tentang kronologi pertumbuhan dari penyerapan anggaran di PHU, yakni 2014 itu sebesar 696 pada akhirnya 127 juta. Dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 566.249.000.000, disbanding tahun sebelumnya yang hanya 476. Jadi inilah pertumbuhan anggaran PHU dan sekaligus di situ kami jelaskan mengenai penyerapan globalnya 2014 sebesar 96,24 persen meningkat disbanding dengan penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya 2013 sebesar 84,40 persen. Bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Selanjutnya saya jelaskan mengenai realisasi anggaran tapi ini perlu saya sampaikan klarifikasi bahwa realisasi ini kami sampaikan memang dalam bentuk angka kunatitiatif untuk menghindarkan dari penuturan yang besar, karena penuturan yang detil dan secara kualitatif itu dituangkan di dalam laporan penyelenggaraan haji dan termasuk evaluasi haji yang pada bulan November dulu sudah saya laksanakan dan termasuk dihadiri oleh Pimpinan Komisi VIII. Secara kuantitatif anggaran program PHU 2014, kalau dilihat dari perlokasi, perlokasi maksudnya adalah dari Satker yang ada dalam lingkup PHU yang jumlahnya 508 terdiri dari; 1. DJPHU pusat satu Satker. 2. Arab Saudi dua Satker. 3. Kanwl provinsi di seluruh Indonesia 33 Satker. 4. Kemenag kabupaten/kota 472 Satker. Ini adalah satker-satker yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan kegiatan perhajian karena kabupaten dan kota itulah berawal pendaftaran jamaah haji kita, lalu ke provinsi dan kemudian pada akhirnya di pusat. Alokasi anggaran 2014 untuk satker-satker tersebut distribusinya adalah untuk pusat Rp. 194.722.000.000. Kemudian Arab Saudi itu Rp. 3.809.000.000. Kemudian Kanwil dan provinsi seluruh Indonesia Rp. 317.504.000.000. Kemudian Kemenag kabupaten dan kota Rp. 180.089.000.000. Total keseluruhan adalah Rp. 696.000.000.000. Realisasi dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk 508 satker itu adalah yang pertama untuk pusat 87 persen, untuk Arab Saudi 26,73 persen, Kanwil provinsi 97 persen, Kemenag kabupaten/kota 104 persen. Penjelasannya kenapa lebih dari 100 persen itu adalah karena untuk pagu minus, khususnya adalah untuk belanja pegawai. Kemudian di bawahnya itu perlu saya jelaskan bahwa dari anggaran sebesar 696 milyar itu dilihat dari segi sumbernya ada yang rupiah murni Rp. 27
496.126.000.000. Lalu yang dari SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional) itu 200 milyar rupiah. Realisasi dari anggaran dari dua sumber ini yang pertama 95,54 persen. Kedua adalah 97,97 persen. Rata-rata 96 persen. Bapak-ibu sekalian. Pada halaman 10 akan terlihat realisasi dari satker yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Berikut prosentase penyerapan anggarannya mulai dari DJPHU pusat yang saya rasa tidak perlu saya baca lagi tapi di situ diuraikan mulai dari Aceh yang pagunya 9 milyar, realisasinya 10 milyar. Ini penjelasannya ada lebih dari 100 persen adalah karena ada pagu minus khususnya untuk belanja pegawai. Ke bawah Bali dan seterusnya sampai dengan yang terakhir Sumatera Utara serta Arab Saudi itu semua terjelaskan prosentase penyerapan anggaran pada masing-masing satker. Kemudian selanjutnya pada halaman berikutnya, itu kalau kita lihat realisasi belanja dilihat dari segi jenis belanjanya. Jadi bukan dari kegiatannya tapi karena belanja itu kita bagi menurut jenis belanjanya, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan modal. Belanja pegawai ini adalah untuk gaji, belanja barang itu adalah untuk perjalanan dinas, kemudian untuk pembelian barang habis pakai. Belanja modal itu seperti perabotan, mesin, mobilitas, dan seterusnya. Maka akan terlihat distribusi anggarannya seperti yang ada di dalam halaman 11 itu. Alokasi di pusat untuk belanja pegawai itu alokasinya Rp. 22.555.000.000. Kemudian belanja barang Rp. 175.000.000.000. Belanja modal Rp. 560.000.000. Realisasinya rata-rata adalah 86,63 persen. Sedangkan di daerah juga kita bedakan menjadi belanja pegawai, barang, dan modal. Realiasinya sebagaimana yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian pada halaman 12 sedikit kami menyentuh pada aspek realisasi menurut kegiatan-kegiatan utama. Kalau yang lebih detil ada di dalam realisasi RKAKL yang ada di laporan yang lebih besar. Ini adalah yang merupakan realisasi untuk kegiatan-kegiatan utama, khususnya yang mencerminkan 4 Direktorat, yakni Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah. Kemudian kedua Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri. Ketiga, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri. Keempat Direktorat Pengelolaan Dana Haji. Maka kemudian bisa terlihat di situ untuk satker pusat jenis kegiatannya pelayanan haji alokasi anggaran ini dalam ribuan, jadi 14 milyar realisasi 11 milyar atau 82 persen. Pembinaan haji dan umrah 122 milyar, ini yang terbesar karena di situ ada alokasi anggaran untuk pembiayaan petugas haji, baik petugas yang ada di kloter menyertai jamaah untuk dua jenis petugas yakni TPHI dan TPIHI dan juga petugas yang disebut PPIH yang bertugas di Arab Saudi. Sehingga jumlahnya cukup besar di situ. Kemudian pengelolaan dana haji 77 persen, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yakni administrasi 72 persen, pelayanan atase haji di Jeddah itu 84 persen. Kemudian yang nomor enam, pelayanan misi haji Indonesia di Arab Saudi yang nol persen pak. Perlu saya jelaskan bahwa ini memang anggarannya tidak terserap. Tidak terserap adalah karena sesungguhnya ortaker ini sudah ada, yang disebut sebagai misi haji Indonesia tetapi tidak bisa diisi dengan personil, sehingga tidak ada kegiatannya. Kegiatannya sudah di take over oleh atase haji yang ada di Jeddah. Apalagi di Arab Saudi ada policy baru yakni muncul himbauan dari Pemerintah Saudi untuk tidak boleh membuka kantor-kantor yang illegal, sehingga ini kemudian tidak kita realisasi anggarannya. Kemudian daerah itu menyangkut pelayanan haji, itu alokasi anggaran Rp. 224.877.000.000 yang peruntukannya ini khususnya adalah ada di Kanwil yang 28
melayani embarkasi haji di 12 provinsi. Di samping yang juga didistribusikan ke Kakanmenag kabupaten/kota khususnya dalam hubungannya dengan pelayanan dokumen-dokumen ibadah haji menyangkut paspor dan kemudian dan pengurusannya dan seterusnya. Kemudian Pembinaan Haji dan Umrah ini khususnya adalah diperuntukan bagi kegiatan bimbingan haji yang dilakukan di KUA kabupaten sebanyak 10 kali, 7 kali di KUA dan 3 kali ada di kabupaten. Kemudian pengelolaan dana haji ini 3 milyar, dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis ini adminisitrasi perkantoran sebesar 188 milyar. Kemudian pada berikutnya saya ingin menjelaskan tentang grafik dari penyerapan anggaran. Grafik dari rencana dan realisasi anggaran yang kita rencanakan seperti itu tapi kemudian realisasinya memang agak sedikit mengalami pelambatan, tapi pada bulan Juli lalu mengalami peningkatan yang cukup drastic karena pada saat itulah kita melaksanakan kegaiatan mobilisasi petugas ke Arab Saudi sehingga itu naik secara tajam. Ini sekaligus juga nanti akan menjadi alasan mengapa kegiatan-kegiatan seperti pembangunan asrama haji itu pada akhir Desember yang merupakan batas akhir dari pelaksanaan anggaran pada tahun yang bersangkutan itu masih belum selesai 100 persen, karena memang hambatan utamanya adalah pertama ketika bulan Februari itu pembukaan blokir. Sehingga khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengadaan barang dan jasa dalam skala yang besar seperti pembangunan itu, apalagi pada tahun 2014 itu ada pengulangan tender. Kalau terjadi tender yang harus diulang akibat tidak adanya penawaran dari calon-calon penyedia layanan, penyedia yang ikut tender maka harus dilakukan dan terulang. Itu implikasinya akan memperpanjang proses pelaksanaan anggaran khususnya pengadaan barang dan jasa. Itulah yang terkait dengan halaman berikutnya realisasi anggaran pembangunan pada pembangunan sejumlah asrama haji. KETUA RAPAT: Pak Dirjen bisa lebih dekat ke mic pak supaya teman-teman kami juga lebih mendengarkannya. DIRJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih Pak Pimpinan. Itulah sebabnya pada halaman 14 itu realisasi dari anggaran yang khususnya berkenaan dengan pembangunan asrama haji, itu pada umumnya tidak bisa 100 persen. Jadi ada dua yang harus diulang tendernya sehingga itu memperpanjang proses untuk melakukan realisasi 100 persen. Bapak Pimpinan yang saya hormati. Selanjutnya poin kedua dari agenda yang harus saya sajikan adalah untuk anggaran 2015. Pada halaman 17 saya menjelaskan tentang kegiatan utama, sekali lagi kegiatan utama karena kegiatan yang lebih rinci dan detil itu ada di dalam RKAKL yang di situ menjelaskan tolak ukur kegiatan yang lebih detil untuk masingmasing direktorat. Sehingga di situ saya sampaikan 5 hal itu adalah yang merupakan kegiatan-kegiatan yang strategis, kegiatan-kegiatan yang utama. 29
Pertama, pembinaan bidang haji dan umrah. Kedua, pelayanan haji dalam negeri. Ketiga, pelayanan haji luar neger. Keempat, pengelolaan dana haji. Kelima, dukungan manajemen. Fokus program masing-masing direktorat ini yang pertama untuk bidang pembinaan haji dan umrah itu ada 3 persoalan yang kita anggap krusial untuk ditangani di 2015, di samping tentu persoalan lainnya yang lebih detil yang ada di dalam RKAKL. Pertama adalah sertifikasi pembimbing haji dan KBIH tahap ketiga. Jadi kita sudah mulai merintis untuk menciptakan pembimbing yang professional, pembimbing yang mengetahui medan dan juga soal-soal manasik, soal-soal yang berkaitan dengan masalah-masalah incidental, masalah-masalah wakiah di sana. Maka kita lakukan sertifikasi pembimbing haji dan KBIH tahap ketiga. Kemudian yang kedua adalah rekruitmen petugas yang professional karena dalam setiap evaluasi kita ini selalu mengemuka. Kebutuhan terhadap tugas yang professional karena memang medan yang kita hadapi ada hal yang berkaitan dengan soal perlindungan jamaah, ada hal yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan manasik, ada hal yang berkaitan dengan pelayanan jamaah. Mengingat jamaah kita itu ada yang heterogen, ada yang di satu sisi lulusan S3 di sisi lain ada yang tidak tamat SD. Ini realitas empirik yang harus direspon dengan menciptakan petugas yang professional. Kemudian yang ketiga, penanganan penyelenggaraan haji khusus dan umrah. Umrah menjadi isu tersendiri yang nanti akan saya sampaikan di belakang. Kedua, adalah layanan haji dalam negeri. Ini menyangkut empat persoalan pokok, revitalisasi asrama haji tahap ketiga. Jadi nanti akhir dari ini saya sampaikan ilustrasi, ada 10 asrama yang akan direvitalisasi sekaligus menyongsong policy pemerintah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih sederhana dan tidak di hotel. Ini karena bersamaan dengan tahun anggaran 2014 itu kita memperoleh persetujuan untuk membuat asrama haji sebagai UPT tersendiri. Sehingga harus direspon dengan itu. Kemudian pelayanan dokumen haji, kemudian penataan kuota secara konsekuen, pelayanan jamaah sebelum pemberangkatan. Pelayanan haji luar negeri menyangkut tiga masalah utama yakni pelaksanaan IHAJ yang ini merupakan keharusan yang bisa ditawar-tawar policy dari pemerintah Saudi. Kedua, pelayanan akomodasi catering dan transportasi yang harus sensntiasa ditingkatkan terusmenerus dari waktu ke waktu, penanganan perlindungan jamaah haji dari berbagai kemungkinan yang merugikan jamaah, pengelolaan dana haji, peningkatan transparansi laporan keuangan. Kedua, optimalisasi nilai manfaat dengan prinsip syariah. Ketiga, pelaksanaan undang-undang pengelolaan keuangan haji yang sekarang ini dalam tahapan kami menyiapkan sejumlah peraturan sebagai konsekuensi dari amar beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang BKH. Kemudian penertiban aset haji, dukungan manajemen dan teknis lainnya, optimaslisasi integrasi system informasi haji dengan kesehatan khususnya. Lalu lanjutan reorganisasi DJPHU pasa Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji nanti ketika persoalan pengelolaan keuangan haji sudah terpisah dari Kementerian Agama dan berada di Badan yang namanya Badan Khusus Pengelolaan Keuangan Haji. Sebagai tambahan penjelasan, anggaran yang kita peroleh pada tahun 2015 ini untuk mendukung kegiatan haji dari APBN itu adalah sebesar Rp. 1.075.163.460.000 dengan catatan ini belum dilakukan proses pemotongan (self blocking) ini masih utuh. Dari halaman 18 akan bisa kita lihat pertumbuhan dari 30
anggaran dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian distribusi anggaran yang ada di 2015 peruntukannya antara lain seperti yang ada dalam gambar itu. Pertama 36 persen itu peruntukannya adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi. 17 persen untuk belanja pegawai, 3 persen untuk operasional kantor, kemudian 44 persen untuk revitalisasi asrama haji, yang nanti di belakang lebih jelas saya sampaikan. Kalau dilihat dari Satker yang tadi jumlahnya mencapai 508 mulai dari pusat sampai ke provinsi dan sampai ke kabupaten/kota, maka distribusi anggaran 2015 itu seperti yang tergambar pada halaman 20. Mulai dari pusat DJPHU atas, lalu MHI misi haji yang kemudian saya akan mengusulkan untuk tidak direalisasi anggarannya karena situasi di Saudi yang tidak mengijinkan dan seterusnya. Kemudian daerah kanwil, 33 kanwil, kakanmenag kabupaten/kota 472 dengan distribusi anggaran sebagaimana yang ada di situ. Jadi pendek kata memang anggaran PHU itu cukup besar yang harus dilaksanakan oleh kantor wilayah yang 33 dan 472 kantor Kemenag kabupaten/kota. Kemudian kalau dilihat jenis belanja seperti sistematika yang di depan tadi, itu untuk belanja pegawai pusat sebesar Rp. 21 milyar, daerah Rp. 195.250.000.000. Kemudian belanja baerang di pusat Rp. 217.443.807.000. Di daerah Rp. 175.246.664.000. Kemudian belanja modal di pusat Rp. 4 milyar sekian, di daerah Rp. 490.000.000. Kemudian di total Rp. 496.000.000. Jadi total keseluruhan dari anggaran kita sebelum dipotong ini adalah Rp.1.075.000.000.000. Dengan ancerancer keharusan untuk memotong kisarannya sekitar 47 milyar yang nanti akan dilakukan simulasi berikutnya karena pemotongan itu baru kita peroleh 2-3 hari yang lalu. Bapak Pimpinan yang saya hormati. Sebagai ilustrasi halaman 23 itulah pembiayaan SBSN 2015 yang akan dipakai untuk revitalisasi asrama haji yang ada di seluruh Indonesia mulai Sumatera Barat, Jakarta, Kalimatan Selatan, Nusa Tenggara Barat, seterusnya sampai dengan Daerah Istimewa Jogjakarta. Kemudian yang terakhir sesuai dengan agenda yang ada dalam rapat ini maka saya sampaikan isu-isu actual. Pertama, tentu saja isu-isu actual ini didasarkan kepada grand isu. Isu besar yang menyangkut persoalan perhajian. Tentu tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu turunan yang mungkin tingkat urgensinya tidak begitu besar tetapi perlu juga kita cermati bersama, yang saya sampaikan ini adalah isu-isu yang strategis yang mungkin sedang diamati, sedang dibaca oleh public kita. Pertama adalah meningkatnya terus daftar tunggu jamaah haji yang berdampak makin meningkatnya akumulasi dana haji. Sehingga menurut perkiraan tahun 2014 itu diberitakan mencapai 73 trilyun. Untuk itu maka tepatlah jika kemudian ada policy yakni terbitnya Undang-Undang 34 tahun 2014 yang kemudian ingin supaya pengelolaan dana haji itu dilakukan secara spesifik oleh sebuah badan, yang badan itu di samping melakukan pengelolaan juga memiliki tanggung jawab untuk menginvestasikan. Tidak hanya terbatas pada investasi pada perbankan dan sukuk tapi juga memiliki keleluasaan. Sehingga dikandung maksud itu akan bisa lebih memberikan bantuan yang seluas-luasnya bagi jamaah haji kita. Karena itu maka untuk merespon ini tentu kami sembari menyiapkan pelaksanaan haji pada 2015, ini juga teman-teman menyiapkan aturan-aturan turunannya. Sehingga mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang menjadi amar yang ada di dalam undang-undang itu untuk menyelesaikan dalam kurun waktu satu tahun. 31
Kemudian yang kedua, isu yang tidak kalah pentingnya adalah umrah. Umrah yang kemudian sebagai implikasi dari antrean yang mencapai 20 tahun maka data yang saya peroleh tahun 2015 bulan Januari itu jumlah jamaah umrah begitu dibuka itu sudah mencapai angka 135 ribu kurang. Jadi betul-betul booming ini tetapi ada implikasi yang suhunya kita sama-sama mengikuti kurang menggembirakan yakni adanya insiden-insiden disejumlah daerah. Adanya pesawat bisnis air yang harus tertunda keberangkatannya dari Thailand, kemudian di Jeddah, di Madinah, yang kemudian pada umumnya adalah ketidaktepatan di dalam pemulangan jamaah dan seterusnya. Perlu saya sampaikan bahwa diantara yang memberangkatkan itu adalah travel-travel yang di dalam listing kami itu tidak ada ijin. Sehingga kami sudah punya prosedur tetap bagaimana menangani yang seperti ini termsuk menangani yang sudah punya ijin tetapi melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan umrah dalam rangka untuk melindungi jamaah kita. Kemudian yang terakhir adalah dalam rangka untuk memberikan jalan keluar atas lamanya antrean jamaah, diperlukan gagasan untuk membatasi kesempatan berhaji bagi yang sudah menunaikan ibadah haji. Sesungguhnya inipun sudah direalisasi meskipun dalam spectrum yang tidak maksimal karena pada penulasan tahun yang lalu tahapan pertama kita berikan kepada mereka yang belum berhaji. Tahapan kedua dan seterusnya baru diberi kesempatan yang sudah berhaji. Ke depan perlu digagas yang lebih jelas lagi mengenai pembatasan untuk mereka yang sudah berhaji untuk naik haji. Bapak Pimpinan yang saya hormati. Inilah yang dapat saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Terima kasih. Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Saudara Dirjen PHU. Kawan-kawan kita sepakati waktu kita, tadi kita sepakat bahwa akan berakhir setengah satu dan masih ada dua agenda lagi menyelesaikan presesntasi Kemenag. Kemudian tanya jawab dan kesimpulan. Kita berikan saja dulu kesempatan kepada dua badan lagi, pertama adalah Badan Litbang Diklat dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Kemudian kita skors, tanya jawab. Begitu pak ya, kita lanjutkan. Kami persilahkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat, untuk kemudian nanti dilanjutkan dengan Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Kami persilakan. KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih pimpinan. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
32
Yang terhormat Anggota Komisi VIII. Insha Allah akan sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena ini dari Litbang. Kalau masalah anggaran mohon jangan dilihat bangnya tapi lihat Litnya dan Diklat tentunya, Pendidikan dan Latihan yang kami lakukan insha allah. Pertama karena paling tidak popular kami tetap harus taaruf secara singkat di sini ada, seperti paparan singkat kami dan ada di meja bapak-ibu. Ada 2 versi, versi paparan singkat saya dan versi yang lebih detil kedua-duanya ada di meja. Dari institusi kami Litbang dan Diklat adalah melaksanakan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Latihan dibidang keagamaan. Ini sesuai fungsinya, tidak akan kami bacakan. Sesuai dengan PMA Nomor 10 tahun 2010 dan juga PMA Nomor 21 tahun 2014. Barangkali yang perlu kami kami kenalkan secara singkat struktur Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Kita terdiri dari 1 eselon I, kemudian di unit pusat didampingi 6 eselon II, kemudian ada juga di Jakarta yakni eselon IIB yakni LPMA. Alhamdulillah ketujuh-tujuhnya kami full tim datang semua pada pagi hari ini perlu kami kenalkan. Kemudian kita mempunyai Balai Litbang Agama 3 yakni di Jakarta, Semarang, dan Makasar serta UPT yang lain adalah Diklat Keagamaan ada 13 se-Indonesia, sehingga di daerah ada 16. Kemudian data pegawai kami, data pegawai kami ini memang masih perlu pengembangan SDM. Misalnya kita lihat di sini yang paling kecil adalah yang S3 yakni di WI dan peneliti. WI misalnya itu masih 4 sekian persen, sementara peneliti masih 6 sekian persen. Padahal dimana-mana diharapkan yang namanya Litbang dan Diklat itu harus paling tidak kalau tidak one step a head two step ahead semestinya. Maka ini ke depan menjadi harapan kami untuk bagaimana SDM kita menjadi lebih baik. Kemudian perkenankan kami langsung ke evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014. Pada tahun 2014 kami menerima Rp. 303.419.000.000 sekian. Kemudian Alhamdulillah yang bisa terealisasi sebanyak 94,24 persen, Alhamdulillah ini juga lebih baik dibanding tahun 2013. Jadi kalau 2013 itu terserap hanya 85 persen, sementara tahun 2014 94,24 persen. Kemudian capaian realisasi fisik tahun 2014 tidak akan kami bacakan tapi bisa dilihat di layar di sana. Jadi kita sudah menghasilkan sekian laporan penelitian dan juga sekian dokumen kegiatan yang Alhamdulillah intinya 99,97 persen sudah terlaksana. Kami barangkali perlu memaparkan capaian pelaksanaan rencana aksi nasional program Litbang dan Diklat 2014. Dimana di sini ada catatan bahwa dalam rangka pelaksanaan ini yakni ada kegiatan terlaksananya pengembangan wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat lokal, terlaksananya Diklat penggerak kerukunan umat beragama, misalnya kita menangani masalah-masalah actual seperti masalah syiah, masalah ahmadiyah, dan juga masalah gereja yasmin. Alhamdulillah masalah-masalah ini Kementerian Agama mendapatkan peringkat keempat dari 34 kementerian dalam evaluasi pelaksanaan dan aksi penangan gangguan keamanan dalam negeri. Sementara kami Badan Litbang dan Diklat memang duduk di Kumham sebagai coordinator best kasus keagamaan tingkat nasional. Kemudian kita langsung ke 2015 rencana kerja kami. Anggaran 2015 yakni pagu yang kita sudah menerima RAKL sekarang meningkat dari tahun 2014 menjadi Rp. 406.372.280.000. Kemudian itu sudah kami pilah anggaran untuk pegawai barang dan modal. Kemudian kalau dilihat dari sisi fungsi itu kita lihat ada fungsi pelayanan umum termasuk gaji, Diklat administrasi serta operasional maintenance itu yang masih besar memang pelayanan umum sehingga mencapai 62,09 persen. 33
Kemudian fungsi pendidikan dan fungsi agama. Kalau dipilah satker pusat dan daerah, pusat memperoleh 35,98 persen, sementara satker daerah 64,02 persen. Secara rinciannya dari sisi anggaran Badan Litbang dan Diklat kita lihat di sini, pertama BDK, Badan Litbang dan Diklat yang ini di isi dari BDK nya yang ada 16 itu. Kalau di pusat ada total Rp. 167.796.524.000 sekian ini di unit eselon I, tadi sudah kita terangkan di depan. Sementara di daerah yang terbesar daerah adalah kami sekaligus mohon dukungannya, yakni BDK yang sedang akan merenovasi akan membangun yakni BDK di Provinsi Aceh yang baru, ini dianggarkan 25 M sekian. Kami juga sudah bersurat melalui Menteri Agama ke Presiden, jadi mohon dukungannya yakni terjadi moratorium bangunan itu. Mudah-mudahan Aceh ini bisa terlaksana. Kemudian kalau dilihat dari kegiatannya volumenya serta pagunya itu yang harus kami laksanakan nanti sekian dokumen. Kalau di penelitian pengembangan sekian laporan itu sudah rinciannya, sementara kalau di Diklat yakni ada sekian angkatan serta sekian dokumen itu sudah secara rinci semuanya. Kemudian isu-isu actual yang penting yang sudah kami respon dan perlu kami sampaikan juga bahwa hasil-hasil Litbang kami dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal sudah kami serahkan ke Komisi VIII melalui sekretariat. Kami juga meskipun belum untuk semua anggota tapi paling tidak bisa dibaca referensi di Sekretariat Komisi VIII. Itu sudah kami kirim tanggal 23 Januari termasuk beberapa tafsir tematik musafaloh quran. Kemudian isu-isu actual yang terus berkembang dan kemudian sudah kami respon tahun 2014 sampai sekarang diantara ini kalau bidang kehidupan keagamaan tidak akan kami bacakan semua. Misalnya kajian tentang pencantuman agama di KTP, tentang pernikahan beda agama, tentang masalah agama minoritas, ini juga tentunya sudah ada hasil penelitiannya secara tertulis. Penyiapan RUU Perlindungan Umat Beragama yang kami juga sudah mengundang Ketua Komisi VIII, kita sudah undang juga meskipun masih berupa FPD dan seminar besar waktu itu masih kami tindaklanjuti terus menerus yang insha Allah seperti disampaikan Pak Menteri paling lambat April di Komisi VIII sudah bisa share bersama-sama untuk RUU Perlindungan Umat Beragama ini. Kemudian penelitian kasus-kasus actual seperti yang paling mutakhir di Aceh, kemudian masalah aliran sesat di Bekasi, Misa Bugis di Parung, masalah imigran syiah di Riau dan lain-lain. Kemudian masalah pendidikan agama dan keagamaan yang sudah kita respon diantaranya karena terlalu banyak satker di Kementerian Agama, maka ada survey penggabungan satker MI Kementerian Agama sekabupaten/kota. Kemudian penelitian radikalisme di perguruan tinggi, penleitian paham keagamaan di perguruan tinggi, penelitian dan kajian kurikulum 2013, juga halaqoh ulama nasional tentang Damhaj. Dan insha Allah dalam waktu dekat ini kami targetkan minggu ketiga juga akan ada halaqoh ulama yang akan membahas istitoah masalah haji karena ini perlu redevinisi ulang soal istilah hubungannya dengan masalah kesehatan khususnya. Jadi masalah-masalah isu actual yang kami respon demikian juga masalah lecture dan khasanah keagamaan itu tidak akan kami bacakan, lengkapnya sudah ada ditayangan. Mungkin perlu kami sebut satu-dua diantaranya misalnya inventarisasi karya ulama nusantara, penulisan sejarah kesultanan nusantara, penyusunan ensiklopedi pemuka agama jadi semua agama. Demikian juga penyusunan ensiklopedi seni budaya keagamaan. Sementara syeh musabaqoh tilawatil quran barangkali yang monumental diantaranya adalah penyusunan dan penerbitan musaf alquran braile. Demikian juga penerbitan jurnal judul buku tafsir 34
tematik, ini juga sangat menarik karena banyak Negara lain mau menerjamahkan kami tidak mengijinkan, mereka aka menerjamhkan ini dalam bahasa asing kecuali kalau kami pihak Indonesia yang menerjemahkannya. Dan yang paling terakhir dari lajenah juga telah melakukan penelitian musaf alquran raksasa di Sidoarjo yang sedang rame. Itu juga sudah dilakukan penelitian. Barangkali demikian. Terima kasih. Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Saudara Kepala Badan Litbang dan Diklat. Sebelum diskusi saya berharap ya bahwa roadmap kehidupan keagamaan Indonesia itu sebetulnya lair dari Litbang begitu pak ya, sehingga menjadi arah kita semua. Masih ada satu lagi yang harus kita berikan waktunya adalah kepada Inspektur Jenderal Kemenerian Agama R.I. Kami persilahkan pak. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak-ibu Pimpinan. Bapak-ibu Anggota Dewan yang saya hormat. Rekan kami para pejabat Eselon I dan II yang saya hormati. Isi paparan kami sesuai dengan apa yang diminta oleh anggota dewan yakni pendahuluan, tugas Inspektorat Jenderal, kemudian evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014, program kerja tahun 2015 dan isu-isu actual. Jadi untuk memudahkan yang kita sampaikan adalah yang dalam bentuk slide, jadi lembar ke 18 pak setelah lampiran. Setelah lampiran lembarnya adalah lembar yang ke 18. Kemudian lanjut ke slide tugas inspektorat jenderal, tugas dan fungsi. Tentunya kita mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 yang antara lain adalah melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agama, yang break down dari tugas tersebut antara lain penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal. Kemudian pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Agama itu jenisnya ada audit, ada review, ada evaluasi, ada pemantauan, ada kegiatan dan pengawasan lainnya. Dan juga tugas-tugas yang kategori pengawasan yang ditugaskan oleh menteri. Kemudian program kegiatan dan indicator kinerja utama. Program kita adalah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Agama. Kegiatannya adalah kegiatan fungsional inspektorat wilayah satu ada wiliayah kerjanya yang ada di dalam laporan lengkap. Jadi kami mempunyai inspektur itu jumlahnya 5 yaitu inspektur wilayah 1-4, ada pengawas fungsional Inspektorat Investigasi dan dukungan manajemen itu adalah dilaksanakan oleh Sesitjen. Indicator kinerja utama di tahun 2015 pertama, adalah prosentase penurunan pengaduan masyarakat. Benar dan dapat ditindaklanjuti itu sebesar 25 persen. Jadi target kita semakin kita banyak melakukan pencegahan korupsi maka pengaduan masyarakat itu asumsinya menurun begitu pak. Prosentase penurunan kegiatan, penurunan kerugian keuangan Negara sebanyak 25 persen dengan dana 35
mendorong tindaklanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal oleh BPKP, BPK maupun dari Itjen. Kemudian juga prosentase penurunan hukuman disiplin semakin pegawai itu sadar atas aturan hukum yang berlaku, maka semakin sedikit yang melanggar disiplin. Opin WTP tanpa DPP, perlu kami sampaikan saat sekarang opini Kementerian Agama WTP tapi masih ada DPP nya. inilah yang tahun 2015 ini kita berusaha untuk menghilangkan DPP (Dengan Paragraf Penjelasan) nya karena ada beberapa PR yang belum ditindaklanjuti secara kelembagaan. Kemudian prosentase skors hasil audit kinerja, ini di atas75 dari 75 persen sampling satker yang kita tetapkan. Jadi nilanya harus 75 berdampak kepada nanti peningkatan remunerasi yang diterima oleh Kementerian Agama. Kemudian nilai akuntabilitas kinerja yang sekarang dapat cc kita mengharapkan dapat B pak tahun 2015 dan prosentase unit kerja dinilai mampu menerapkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi sebesar 25 persen, itu merupakan salah satu program dari reformasi birokrasi. Jadi kebijakan pengawasan tahun 2015 di slide berikutnya adalah 11 program prioritas pengawasan di tahun 2015 diarahkan pada penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian kepada pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, layanan keagamaan, perencanaan kinerja anggaran dan juga untuk melakukan evaluasi secara periodik per-enam bulanan terhadap pelaksanaan zona integritas wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi yang bersih dan melayani di 118 satker sebagai piloting. Saat sekarang masih belum sama sekali audit kinerja itu, karena ini baru mulai sesuai dengan Peraturan Menpan yang baru Nomor 52 tahun 2014. Jadi kita responnya cepat 118 satker menjadikan respon kita untuk kita jadikan piloting untuk reformasi birokrasi merespon dari peraturan Menpan yang paling baru di tahun 2014. Evaluasi pelaksanaan 2014, anggaran kami Rp. 156.932.790.000, namun setelah pagu APBNP yaitu menjadi Rp. 136.713.451.000. Kemudian realisasi yang bisa dicapai di Itjen adalah sekitar 90,52 persen tapi realisasi 90 nanti ini ada penjelasan dari BKN dan Menpan untuk tahun-tahun berikutnya tidak didasarkan atas besarnya serapan tapi adalah capaian kinerja, jadi nanti ke depan seperti itu. Jangkauan pengawasan tahun 2014 kita melakukan audit kinerja di 192 lokasi atau satker. Audit tujuan tertentu di 385 yakni audit investigasi atau audit kasus 79. Kemudian audit tunggakan pembayaran TPG tahun 2013 adalah 105. Kemudian audit KUHI Arab Saudi ada dua, audit review laporan keuangan 37 dan review RKAKL pusat, provinsi, perguruan tinggi agama negeri dan balai 121, verifikasi tenaga honorer K2 41, pemantauan evaluasi 3943 yakni penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 67, pelaksanaan pengujian tes haji petugas tes haji 53 dan perumahan haji Saudi Arabia adalah satu, pelaksanaan embarkasi haji di Arab Saudi satu, dan embarkasi haji 14, kinerja KUA 160, kehadiran PNS 93, blog grand Ditjen Pendidikan Islam 355, kurikulum 2013 pada 4 provinsi yaitu 130, bantuan operasional sekolah 2013 ada 54 lokus, bantuan siswa miskin (BSM) ada 255 lokus, tes seleksi CPNS 2014 ada 60 lokus, dan verifikasi madrasah calon penerima bantuan sarpras itu ada 2700. Jadi untuk tahun 2015 ini kami membantu Ditjen Pendis ada 2700 sekolah, itu yang layak atau tidak layak untuk menerima bantuan. Jadi database berasal dari kami nanti kita serahkan kepada Dirjen Pendis. Kemudian slide berikutnya adalah program pengawasan lainnya yaitu program tadi kita sudah sampaikan dan kita peningkatan pengawasan prefentif. Kita mengedepankan pencegahan pak yaitu pengawasan berbasis agama yaitu pendekatan agama (PPA). Jadi menyadarkan bahwa melakukan penyimpangan apalagi yang bersangkut dengan penggunaan dana yang tidak sah itu adalah 36
berdosa. Melakukan pendampingan dan konsultasi pengelolaan keuangan, membuat usulan perubahan tariff biaya nikah, dan mendorong penerbitan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang mengubah peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama yang dulunya hanya 30 ribu, kita membantu untuk mengusulkan menjadi 600 ribu apabila di luar kantor dan di luar jam kerja. Rencana kerja tahun 2015 adalah mengusulkan perubahan struktur organisasi. Inspektur Wilayah 4 menjadi Inspektur Pencegahan. Jadi sekarang wilayah 4 yang akan membawahi beberapa wilayah itu kita ubah menjadi Inspektur Pencegahan sebagai bentuk respon kita terhadap usaha kita untuk mencegah korupsi di Kementerian Agama. Kemudian mencanangkan zona integritas, peningkatan pengawasan berdasarkan PPA dan melakukan laporan pendampingan dan konsultasi pengelolaan keuangan. Kita dapat WTP itu karena kita rajin untuk mendampingi satker-satker agar tidak salah dalam membuat laporan keuangan. Alokasi anggaran tahun 2015 adalah 0,27 persen terhadap anggaran Kementerian Agama. Jadi 0,27 artinya tidak ada setengah persen yakni jumlahnya adalah Rp. 149.566.667.000. Rencana kerja tahun 2015 adalah sosialisasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain yaitu sosialisasi tentang peningkatan kinerja sosialisasi, kepatuhan terhadap aturan yakni LKPN dan gratifikasi. Tetap melakukan LK agar kita dapat WTP, melakukan audi kinerja yang 118 itu, audit investigasi apabila kasus-kasus tertentu ada indikasi penyimpangan yang berindikasi pelanggaran disiplin dan melakukan pemantauan evaluasi, evaluasi kegiatan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi. Kemudian hal-hal yang menjadi isu actual nanti kita sampaikan tapi hasil rekapitulasi jangkauan audit kinerja. Kita melaksanakan audit kinerja dengan capaian total realisasi pelaksana audit kinerja di 191 satker. Jadi kalau dibandingkan satker kita totalnya 4484 memang kecil pak, tenaga kita hanya 388 orang auditor dan baru masuk ini sekitar 60 auditor pak. Tapi kita percaya bahwa nantinya kita ubah menjadi system elektronik office temasuk e-audite menjadi elektronik audit. Kemudian hasil temuan audit inspektorat jenderal baik di pusat, di pusat adalah 10 eselon 1 dan di daerah-daerah ini total kejadiannya adalah 39.390, nilai temuanya adalah 204.343.149.979. Kemudian yang sudah ditindaklanjuti adalah 165.619.430.000 dan 285 dan 97 rupiah. Jadi sisa atau saldo kejadiannya adalah 3950 kisarannya adalah Rp. 38.700.000.000. Antara lain yang ini ada di Direktorat Jenderal PHU karena ini terjadi di tahun 2001. Kemarin dengan Pak Dirjen PHU telah pergi ke BPK untuk kiranya menyelesaikan ini mana yang sudah incrah. Misalnya sidang terhadap catering anak itu sebenarnya sudah incrah pak, di sana kita sudah kalah untuk tuntutan kita demi hukum mestinya tidak dibebani kita dicantumkan bahwa ini masih saldo, seharusnya sudah hilang ini. Jadi BPK sendiri sudah menyampaikan bahwa silahkan didukung bukti-bukti bahwa incrah telah terjadi, dokumen-dokumennya nanti anggota akan memutuskan lain. Jadi tidak dimasukan di dalam saldo ini. Makanya kita cukup berani untuk menyampaikan bahwa ambisi kita bahwa tahun 2015 ini kita bisa WTP, insha Allah pak ini usaha kita. Hasil temuan BPKP lebih besar pak saldonya adalah 99 miliyar. Ini yang perlu kita klarifikasi ya termasuk yang haji itu. Kemudian temuan BPK yang di halaman berikutnya sampai dengan tahun 2014 ini ada yang sesuai dengan rekapitulasi dan hasil, ini kecil-kecil pak nanti kita sampaikan, temuan BPK ya. Ini dipaparan kita yang tidak dalam bentuk power point saya kira cukup bisa dibaca walaupun sama37
sama kecilny, yaitu di tahun 2014 ini kisarannya ada 421 milyar. Ini selalu kita klarifikasi dan kita sudah komitmen untuk menindaklanjuti semuanya. Kisaran terakhirnya sekitar 38 milyar itu pak sesuai dengan hasil evaluasi ulang dari Itjen pak. Semua laporan kita sampaikan kepada BPK. Mengenai penjelasan apa fungsi Itjen kok masih terjadi korupsi sampai menterinya itu kena, itu sekedar penjelasan pak saya telah melakukan audit tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan judulnya adalah kajian system penyelenggaraan ibadah haji menemukan 48 titik temuan berindikasi korupsi, itu tahun 2010 pak. Saya pada waktu itu sebagai pimpinan Kabebank mengundang Pak Surya Dharma Ali dan seluruh jajaran eslon 1. Ini loh pak temuannya ada 48 titik temuan mari kita tindaklanjuti. Berangsur dipenuhi tapi ada beberapa sisa yang belum bisa ditindaklanjuti karena suatu hal. Kemudian setelah saya gabung dengan Kementerian Agama saya juga ikut melakukan pemantauan haji di tahun 2012, karena saya masuk di Kementerian Agama tahun 2012 bulan Agustus, bulan September saya ikut memantau. Ada temuan yang sangat krusial kita sampaikan kepada Bapak Menteri, pak mari kita ubah ini. Sehingga tahun 2013 tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Ternyata 2013 satupun tidak ada yang ditindaklanjuti, ini semua yang hadir banyak yang dari haji. Tidak ada satupun dari rekomendasi dari Itjen itu tahun 2012, itu yang ditindaklanjuti oleh Pak Menteri. Menjelang Pak Menteri itu ditersangka kan oleh KPK, saya bergegas ke ruangannya Pak Menteri nanti saya salah kalau tidak menyampaikan. Saya stafnya Pak Menteri jadi tidak punya upaya paksa karena ikutin saya kan tidak bisa. Saya stafnya Pak Menteri pak jadi bisanya hanya mengingatkan Pak ini segera ditindaklanjtui ini ada indikasi KPK ini menemukan sesuatu. Loh apa salah saya, kemudian kita jelaskan bersama-sama dengan Dirjen PHU, Pak Anggito pada saat itu, itu pak dari tahun 2010 itu sudah kita mencegah-mencegah bukan menindak. Termasuk juga KUA pak sejak tahun 2007 kita itu kajian system di KUA itu, studi integritas sector public di haji dan juga di KUA. Di instansi lain juga banyak pak termasuk bea cukai, termasuk anggaran itu semua kita kaji pak tidak hanya di Kementerian Agama. Khusus Kementerian Agama juga kita undang Pak Menteri, Pak ini ada tuduhan, karena sesuai dengan Undang-Undang KPK yaitu Pasal 12 B, yang diterima KUA ini adalah gratifikasi. Itu juga masih timbul perdebatan di ruang ini. Pak Menteri tidak setuju itu dituduh gratifikasi, inikan pemberian di luar kantor atas keikhlasan dari masyarakat kok disebut gratifikasi bagaimana. Kita jelaskan pak, ini adalah merupakan rumusan undang-undang pak, kalau ini tidak boleh disebut gratifikasi harus diubah atau di amandemen, yang punya kewenangan mengamandemen adalah Anggota Dewan Yang Terhormat, saya sampaikan begitu Pak. Jadi begitu, dan waktu saya di KPK setiap tahun mengundang inspektur atau Inwas itu seluruh Indonesia Pak, di Balai Kartini setiap tahun sejak tahun 2007, hei Para Irjen, kamu itu kalau tau ada indikasi penyimpangan kalau saya minta data mbok yao dikasih, kalau enggak mau melaporkan gitu lo Pak, demikian juga saya setelah saya menganjurkan bertahun-tahun sampai 2011 saya berakhir kok, enggak ada laporan dari Irjen dari seluruh Indonesia ini, enggak penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK, akhirnya saya di tunjuk sebagai Irjen melalui open promotion itu Pak, lah saya masa juga harus menelan ludah saya sendiri, saya dari Irjen di minta data masa saya menolak. Jadi paradigma nya sudah baru Pak sekarang, apabila terjadi suatu penyimpangan yang sudah diingatkan berkali-kali tidak bisa kita ingatkan, maka 38
kalau kita diminta datanya oleh penegak hukum kita enggak bisa menolak Pak, diminta oleh KPK mana hasil pemantauan mu diaji kita kasih Pak, mana hasil pemantauan mu di Bansos, karena yang menjadi penyakitnya di Kementerian itu ya Bansos apa itu pada waktu itu Pak, kita terjun langsung bukan katanya staf saya terjun sendiri ke Daerah-daerah, bantuan-bantuan itu banyak penyimpangan di Bansos itu Pak, kita ingatkan setiap tahun Bansos itu mengulang Pak setiap tahun. KETUA RAPAT: Pak Irjen bisa di jelaskan nanti di tanya jawab pendalaman (tidak jelas) pajak itu, IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih Pak, telah diingatkan karena waktunya sudah habis, karena saya tadi kan istilahnya yang di ingatkan ada Irjen kok enggak berbuat apa-apa kan begitu Pak, jadi demikian, terima kasih atas atensinya. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Irjen, dan seterusnya saya sampaikan terima kasih untuk informasi yang terkait dengan BPK, dengan KPK, dan satu hal lagi pertanyaan husus nih, apakah Irjen menjangkau tidak pengawasan distribusi Bansos-bansos itu, karena agar terkenal Pak, di Kemenag itu bahwa Distribusinya hanya kepada satu jam atau tentu, gitu Pak ya, mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan tentang hal itu. Yang kedua Pak, agak konsepsional, tadi Bapak menyampaikan ada konsep pengawasan PPA (Pengawasan (tidak jelas) Agama) mohon Pak Dirjen, Pak Inspektorat menyampaikan (tidak jelas) Pak, apakah Agama (tidak jelas) tidak Pak, dalam mencegah orang dari kemungkaran, ya Pak ya, nah itu nanti Bapak menjelaskannya. Saudara-saudara, kemudian juga tadi ada katanya begini laporannya wajar tanpa pengecualian tapi laporan kepada Kami agak kurang wajar katanya Pak, kenapa? Karena agak terlambat, sampai kepada kami, sehingga Tim Ahli kami dan teman-teman kami kurang punya waktu yang cukup untuk pendalaman, mungkin (tidak jelas) dengan WTA, WTP tapi mungkin Pak Sekjen nanti. Bapak/Ibu kita masih ada satu sesi lagi, satu adalah tanya dan jawab, saya kira harus bersatu, sesi itu, maka saya usulkan kita break dulu Pak ya, kita skor dulu untuk isoma, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya, sesi jawab dan kesimpulan. Jam berapa kita akan mulai lagi, cukup berapa waktu untuk isoma, 30 menit cukup? Jam 2, jam 2 ya, setengah dua tapi praktek nya jam 2, mau pilih setengah dua praktek jam 2, atau pilih jam 2 tepat? Setengah dua, oke setengah dua Pak, setengah dua ya kita akan melanjutkan sesi kita, sesi tanya, sesi jawab dan sesi pengambilan dengan demikian saya skor, sampai waktu jam 1.30, terima kasih. (RAPAT DI SKOR PUKUL 13.30 WIB) 39
KETUA RAPAT (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T/F-PKS):
Baiklah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, skor saya cabut. (SKOR DI CABUT) Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah, Kita di meja Pimpinan, ada 19 Anggota yang akan menyampaikan pertanyaan, saya ingin menyampaikan, mengingatkan bahwa kita punya keterbatasan di dalam tatib 3 menit, tapi tentu tanpa mengurangi subtansinya. Bapak-Ibu sekalian, Kita akan memulai dengan yang ada terlebih dahulu sesuai dengan urutan yang ada. sebagian dari Pimpinan dan Anggota sedang menerima tamu dari Aliansi Anti Syi’ah gitu ya, tadi dari Kementerian juga ada yang kesana ya kalau saya tidak salah. Ya baiklah, kesempatan pertama saya akan berikan kepada Pak Maman Imanul Haq, setelah itu bersiap Pak Mustaqim. Pak Maman di persilahkan. F-PKB (MAMAN IMANUL HAQ): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan, Para pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia, Saya Maman Imanul Haq, Dari Dapil Jabar IX, Subang, Sumedang, Majalengka dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Yang pertama, seperti yang kita lakukan di rapat tanggal 27 Januari 2015, ada poin 3 F, yaitu tentang melibatkan partisipasi, publik sebesar-besarnya terutama masalah kerukunan, saya ini ke Pak Sekjen itu, menghadirkan kembali institusi Departemen Agama sebagai refresentativ Pemerintah, dalam bahasa Agama allazi at‟amahum minjuh wa amanahum min houf rasa aman itu sudah mulai hilang, ketika antar beda agama, beda keyakinan saling ancam dan sebagainya. Nah sementara ada FKUB yang menurut saya itu adalah tup down ada enggak partisipasi yang lebih semacam terobosan melibatkan banyak elemen masyarakat untuk buton up soal kerukunan beragama, sehingga negara betul-betul hadir sesuai dengan amanat Nawacita nomor pertama menghadirkan kembali negara untuk memberikan rasa aman. Yang kedua, ini backlik bank atau pendidikan Islam, musuh kita sebenarnya di Islam Indonesia ini, Islam yang ramah ini, adalah kelompok transnasional dan transaksional bagaimana ada orang bisa di beli untuk lalu menjelek-jelekkan Pancasila, Undang-undang Dasar 45 dan lain sebagainya, apakah pendidikan tentang antisipasi tentang Terorisme, tentang kelompok-kelompok radikal dan sebagainya itu, sudah bisa menjadi masuk-masuk di Perguruan Tinggi nya di 40
Madrasahnya dan lain-lain sebagainya, sehingga ini menjadi penting bagi saya karena kita selalu terlambat mengambil peran itu sehingga muncul tiba-tiba kelompok kecil yang menyebar kebencian. Yang terakhir Bu Ketua, ini kaitanya dengan Pak Irjen Pak Yasin, saya masih sering kalau ke Daerah mendengar begitu pergeseran antar pejabat di Kementerian Agama itu pasti ada grafitikasi, tentu juga ancaman, atau KKN yang lain dan sebagainya. Pertanyaannya sederhana saja, ada enggak mekanisme supaya kesadaran orang melaporkan praktek-praktek penyelewengan ini bisa di sosialisasikan dengan baik dan bagaimana sebenarnya mekanisme yang paling sederhana, lapor kemana, ataupun siapa, tapi betul-betul si pelapor itu bisa terlindungi, seperti itu mungkin terima kasih Pimpinan. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman telah menggunakan waktu dengan sangat bijak selanjutnya Pak Ahmad Mustaqim, dipersilahkan, bersiap-siap ya nanti yang lain. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP. MM): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Pimpinan Komisi dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang terhormat, Kepada Bapak Sekjen, Bapak Irjen dan seluruh rombongan dari Depag. Perkenalkan, saya Achmad Mustaqim dari Dapil Jawa Tengah VIII, meliputi Cilacap dan Banyumas, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pertama, pada saat saya terkait dengan Bimas Islam, begitu kata pengantar berkaitan evaluasi 2014 itu tersaji bahwa distribusi ke Daerah itu 93%, kemudian saya cukup tertarik sedemikian besarnya alokasi ke daerah sebagai wujud dari otonomi yang sudah bisa di ikuti, kemudian saya coba telusur lebih jauh, bahwa ternyata dari untuk daerah itu, saya melihat di laporan Bapak itu ternyata komposisi nya itu adalah 67% itu ternyata habis untuk belanja pegawai, apakah di dalam belanja pegawai itu termasuk juga para honor-honor yang ada di daerah itu satu. Yang kedua saya melihat bahwa Bansos itu ternyata porsinya hanya 5,8% padahal kita tahu ternyata banyak sekali hal yang terkait dengan bidang keagamaan yang sumbernya itu dari bansos itu, nah apakah ini terkait dengan ada temuan BPKB, sehingga ada sebuah revisi atau mungkin moratorium atau dan sebagainya. Nah sementara justru belanja barang itu hanya 24%, kemudian saya coba telusuri lebih jauh lagi jauh lagi ternyata saya cukup kaget karena kalau dilihat dari RKP 2014 dan ini justru yang sangat banyak sekali terjadi di daerah, ada bahkan penyerapan itu Cuma 41% ada penyerapan yang Cuma 58% sementara penyerapan yang rendah itu justru yang dilapangan banyak sekali yang dibutuhkan saya ambil contoh di Dapil saya Pak, Kabupaten Cilacap saat ini ada 5 contoh, ada 5 KUA yang 41
sebetulnya enggak punya aset sama sekali orang bukan punya Depag, saya ambil satu Kecamatan Di Cilacap yang jumlah penduduknya terbesar karena kurang lebih sekitar 120.000 yaitu Kecamatan Majena, itu bahkan KUA nya nempel di Masjid Besar, jadi sungguh saya mengenaskan sekali begitu saya melihat ini penyerapanya justru sangat rendah sementara kebutuhan dilapangan sangat besar, itu baru dalam skup satu Kabupaten. Yang kedua, terkait dengan saya lari kepada 2015, karena di dalam 2015 ada sebuah kenaikan permohonan kalau saya lihat jumlah kenaikannya itu, dalam Rupiah 553.000.000.000 setara dengan 17,9 dari realisasi 2014, nah kalau dilihat dari Item nya ada berkaitan dengan renovasi pembangunan ternyata pembangunan aja secara nasional baik dari sumber rupiah maupun sumber surat berharga syari’ah itu hanya kurang lebih 35 titik, sementara rehat kurang lebih sekitar 37 titik, saya tidak abis pikir Pak untuk kebutuhan yang sebesar itu kenapa sangat kecil sekali di titik yang sungguh duit nya itu dibutuhkan sekali di lapangan, sehingga saya mohon untuk dilakukan lebih dalam lagi apakah betul ini kebutuhan hanya segini sementara dilapangan kebutuhan justru sangat besar sekali, dan saya mohon maaf reses pertama saya yang lalu saya melibatkan Kandepag saya libatkan oleh saya mungkin sudah ada laporan, dua-dua nya saya panggil untuk ikut dan ternyata hal yang paling mendasar itu mereka masih di wilayah sarana prasarana di tingkat lapangan, sehingga menurut saya ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar, kalau dilihat bahwa kenaikannya dan porsi kenaikannya juga lebih banyak ada di pos nya juga pos belanja pegawai lagi, maka menurut saya kayanya perlu harus dilakukan pendalaman lebih lanjut, bahkan kalau perlu mungkin perlu di naikan anggaran untuk hal yang seperti itu menurut saya menjadi perlu, karena kalau dilihat dari Kementerian Agama yang kenaikannya sampai 56 Triliyun dan itu kalau disetujui, saya merasa itu perlu ada pos penambahan yang sifatnya itu untuk sarana prasarana di tingkat Kecamatan, saya ambil sampel tadi 120.000 penduduk dengan sarana yang mohon maaf masih pinjem tempatnya Masjid. Kemudian yang terhadap terkait dengan Haji, mohon maaf kalau 2014 kalau Haji karena sudah kita semua sudah punya penilaian yang positiv maka saya tidak akan memperpanjang lebar, tapi saya akan menyoroti justru dari RKP nya, saya lihat disitu untuk posting modal itu kenaikannya sampai 139%, nah oleh karena itu saya masih sangat sumir karena belum tau data lebih jauh kenaikan 139% untuk posting modal itu kemana nih kan gitu, kalau naiknya mungkin 50% atau kisaran itu mungkin masih kelihatan ada sebuah progress positiv tapi ini menurut saya sebuah lonjakan yang sangat pantastik, oleh karena itu saya mohon data lebih rigit terkait dengan RKB 2015 yang terkait dengan kenaikan permohonan tambahan modal dana sampai 139%, itu dulu, terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustaqim, selanjutnya Pak Khoirul Muna, bersiap-siap Prof. Dr. Hamka.
42
F-NASDEM (Drs. K. H. CHOIRUL MUNA): Terima kasih, Pimpinan serta Ketua, Yang terhormat juga rekan-rekan Komisi VIII, Bapak Irjen, Bapak Sekjen serta jajarannya yang kami hormati. Menindak lanjuti hal yang ada, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Khoirul Muna dari Dapil VI Jawa Tengah, Magelang, Tumanggung, Wonosobo, Purworejo. Saya hanya sedikit ingin meneruskan apa yang dikatakan Pak Mustaqim, bahwa penyerapan dana untuk masalah wakaf produktif di tahun 2014, ini hanya ada dua titik saja, tidak ada, sasaran 20 lokasi, itu hanya 0% masih, sama sekali belum ada suatu penyerapan disini di mohon untuk 20 lokasi lagi untuk diserapan dengan satuan 500 juta, oleh karena nya saya hanya ingin menyarankan saja, bagaimana ini betul-betul ter alokasi kemudian bisa diaplikasikan. Kemudian yang selanjutnya, saya kadang-kadang enggak habis pikir persoalan-persoalan dengan masalah-masalah yang ada penghulu disana, satu sampel seperti saya kemarin bersama dengan salah satu dari Dapil saya, yang ada di Kabupaten Magelang, itu dari 21 KUA itu penghulunya hanya 8, jadi dengan komunitas yang sekian banyak penduduknya itu 1000.000 lebih, ini bagaimana bisa untuk menikahkan seorang kalau dari 21 KUA saja hanya 8 orang, penghulu yang ada di KUA, ini hanya satu sampel belum yang lain-lainnya. Nah persoalan-persoalan yang ada ini seperti apalagi nama nya kalau kita bicara waktu kita kunjungan kerja yang ada di Maluku Utara, di Maluku Utara lebih memprihatinkan lagi karena disana itu setiap penghulu itu kalau namanya mau menikahkan seseorang kadang-kadang dari masyarakat nya sendiri datang ke KUA tidak mau, dia harus menuju ke Pulau lain, yang jarak jangkau nya itu sampai 4-5 jam, satu penghulu itu kadang-kadang itu belum sampai Morotai dari Ternate saja sampai di oh iya sampai di Sofifi aja udah memakan 50.000 itu setiap satu perjalanan hanya baru dekat kalau nama nya sampai di Morotai itu sampai 400.000 itu satu perjalanan, nah oleh karenanya perlu untuk nanti di perhitungan persoalanpersoalan masalah-masalah yang semacam ini. Kemudian seperti apa yang dikatakan, saya belum ngerti tolak ukur apa, yang bisa untuk membuat satu embrio pembangunan untuk KUA, KUA ini luar biasa memang, rata-rata masih banyak yang memakai tanah-tanah, tanah Desa dan kemudian tanah-tanah ataupun di Ruko, masa mau apa itu membuat satu aturan, yang aturan itu seseorang kalau nama nya mau nikah itu wajib di KUA pada saat jam bekerja tetapi sarana dan prasarana sangat tidak mendukung, oleh karena nya mohon untuk diperhatikan persoalan-persoalan itu. Kemudian mohon maaf sekarang ini masalah bantuan Masjid ini luar biasa sulit nya, gitu lo, padahal banyak Masjid-masjid yang memang perlu untuk kita bangun bersama gitu lo, oleh karenanya dari hal itu saya mohon perhatian masalahmasalah yang berhungan dengan pembangunan masjid yang ada. Kemudian sedikit saya mau matur dengan Dari Dirjen Haji, hubungan dengan KPIH, saya melihat di Kabupaten Semarang kemudian di Kabupaten Magelang, Purworejo, di Tumanggung, mayoritas pimpinan KPIH ini tidak bisa untuk menyertai jama’ah nya naik Haji, ini nanti kacau balau untuk 2015 karena pimpinannya itu tidak 43
bisa berangkat, karena rata-rata itu biasanya jama’ah nya ini di daftarkan dulu, kemudian yang paling akhir adalah pimpinan nya padahal kuota nya sudah di diatas dari itu, harus pemberangkatan 2016, nah persoalan-persoalan ini yang sangat krusial, oleh karena nya mohon di perhitungkan, saya kemarin itung-itung untuk SOC itu saja, tiap satu pemberangkatan haji itu rata-rata kursi yang kosong, atau yang mengundurkan diri, ataupun yang meninggal, itu rata-rata 1000, nah apakah tidak mungkin kalau misalkan pimpinan KPIH-KPIH itu bisa nanti untuk di ikut sertakan disana, supaya nanti Jama’ah nya tidak seperti apa itu, apa seperti angsa yang tidak ada, jadi kebingungan kaya Ayam tidak ada induknya ya akhirnya nanti jadi tidak karuan persoalan-persoalan yang ada ini, kemudian, KETUA RAPAT: Masih banyak Pak Muna? F-NASDEM (Drs. K. H. CHOIRUL MUNA): Satu, satu saja, masalah-masalah yang berhubungan dengan Indonesia bagian Timur mohon untuk kira-kira untuk lebih efesiensi, apakah tidak perlu untuk mempertimbangkan kalau misalkan seperti di Ternate itu hanya karena Runway nya, disana itu Embarkasi nya sudah ada kemudian Asrama Haji nya sudah ada apakah tidak perlu disana itu di manfaatkan yang lebih bagus di tambahkan runway nya nanti Indonesia bagian Timur bisa mulai bisa diberangkatkan dari Ternate. Terima kasih. Itu saja. Wallahumafik Illahutoriq, Wasalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih Pak Choirul Muna, selanjutnya Prof. Dr. Hamka Haq bersiap Bu Endang Srikarti. F-PDIP (PROF. DR. HAMKA HAQ, MA): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ibu Pimpinan sidang, saya lihat enggak ada Bapak-bapak nya ini, Para Rekan-rekan Komisi VIII, Bapak dari Dirjen, Irjen, Kadit, Litbang, Kemenag yang saya hormati bersama para Jajarannya. Perkenalkan saya, Nama Hamka Haq, lengkapnya Prof. DR. H. Hamka Haqema, pernah Guru Besar di Universitas Islam Negeri Makasar, di bidang teologi dan Usul Fiqih, dan jadi Anggota DPR dari Dapil Jatim II Fraksi PDI Perjuangan. Merdeka! 44
Yang saya ingin sampaikan pertama kepada Bapak Sekjen ya ini demi kelancaran pemerintahan sekarang, sekedar saya meneruskan ada laporan-laporan dari daerah Pak, ada beberapa kebijakan pengangkatan Kanwil dan ya di Kandepag ya yang tidak kordinasi dengan Gubernur, dan atau Bupati, meskipun sebenarnya kita tau bahwa urusan Agama bukan urusan otonomi Daerah, tapi demi kelancaran pemerintahan seharusnya pergantian Kanwil atau Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kota, itu sebaiknya di kordinasikan juga lah, Gubernur atau Bupati ya, harus diperhitungkan itu karena kalau tidak ini akan menimbulkan gejolak-gejolak terusterang saja satu yang paling mencuat sekarang adalah Maluku, ya Gubernur nya langsung melapor ke PDI Perjuangan, karena memang Gubernur dan juga mantan Gubernur itu bagian dari PDI Perjuangan disana katanya kami tidak persoalkan orang-orang siapa tapi pengangkatan kordinasi sehingga itu lah salah satu contoh Pak, ini demi untuk kedepan di kordinasikan lah, supaya lebih enak pelaksanaan tugas-tugas Kemenag di Daerah. Nah kemudian kegiatan lintas Agama, sebaiknya Kemenag ini memprakarsai atau menggalakkanlah kegiatan-kegiatan bersama hari-hari besar Agama, misalnya ini yang sudah saya tradisikan dulu dengan Bapak JK (Jusuf Kala) waktu itu belum Menteri belum apa, masih muhtasar Majelis Ulama Sulawesi Selatan dan saya Sekretaris nya waktu itu Sulawesi Selatan, sudah tradisikan itu kalau misalnya dekat-dekat natal dengan Idul Fitri itu kita adakan Eikumene gabung dengan halalbihalal itu sudah 3 kali dan itu sudah saya coba terapkan di PDI Perjuangan, jadi bukan karena saya PDI Perjuangan baru saya usulkan itu, tapi justru saya lakukan itu dulu baru saya terapkan PDI Perjuangan. Itu sudah tradisi Pak, untuk di Makasar dengan Bapak JK, dan dengan itu kita bentuk forum antara umat beragama. Terusterang dari pengalaman Pak JK ini lah, Pak JK memberi rekomendasi supaya Menteri Agama membentuk forum komunikasi atau forum kerjasama umat beragama tapi forum kami tetap ada karena ada karena kami dirikan dengan Pak JK di Makasar itu antara kain jadi demi menjaga kerukunan, karena terusterang ideologi di negeri Pancasila harus di tegakkan dan salah satu Kementerian yang harus bertemu (tidak jelas) secara ideologis adalah Kementerian Agama dan Menteri Dedikbud karena ini menyangkut pendidikan moral. Kemudian, Dimas Islam saya ada bertanya-tanya realisasi anggaran lebih 100% itu berarti dana nya dari mana itu ya? Lebih dari 100% dana dari mana? tentu ada dana talangan darimana ini ya? Dan ada yang sama sekali 0%, apakah yang 0% itu dana nya di limpahkan kesana atau bagaimana. Juga ini soal nikah siri, bagaimana Dimas Islam ini menekan supaya nikah siri ini tidak terjadi, karena nikah siri ini melanggar Undang-undang nomor 1 tahun 1974 harus diberi penyuluhan bahwa nikah seperti ini melanggar Undang-undang dan jika perlu juga melanggar syari’ah. Karena tidak sesuai dengan ati‟ullah Wa Atiarasull walilamri minkum dan masih ada penyuluh agama yang tidak nasionalis karena mempertentangkan itu Pancasila, Alqur’an, Hadist dan sebagainya penyuluhpenyuluh agama seperti ini harus menjadi perhatian dan kalau perlu Dimas Islam memperbanyak penyuluh agama yang Pancasilais. KETUA RAPAT: Masih banyak?
45
F-PDIP (PROF. DR. HAMKA HAQ, MA): Masih ada Pak, masih ada Bu. Kemudian Dirjen Haji ini kan saran saya supaya menasik haji itu di revisi, ini hanya pikiran akadamik saya tapi perlu di terapkan dalam pelaksanaan misalnya syarat-syarat haji Pak, sudah harus dihapus itu merdeka, tidak ada lagi budak di Indonesia sejak dulu itu kan itu pemikiran merdeka itu, waktu itu syarat haji abad ke 2 Hijriah, fikih yang muncul abad ke 2 Hijriah karena 2 Hijriah itu masih perbudakan ini harus di hapus. Kemudian nah ini masalah besar kalau bisa urusan haji melakukan muzakarah bersama dengan Litbang untuk meyakinkan masyarakat bahwa arbai’n itu tidak ada dasarnya. Tidak perlu lagi 8 hari di Madinah cukup 4 hari saja supaya biaya haji bisa di tekan karena memang tidak ada dasarnya, Alqur’an tidak ada arbain nya, Hadist juga tidak ada, ini hanya kalau pemerintah Belanda, waktu dulu orang berhaji dengan kapal laut, dengan kapal laut supaya jama’ah haji tidak jenuh di Mekah, maka di tampung lah di Madinah dengan alasan arbai’n tidak ada dasarnya Pak, coba buka fikih mana yang itu arbain, hadist mana, ayat mana, ya kan itu hanya siasah sar’iyah taktik untuk melaksanakan agama waktu itu (tidak jelas) Belanda, yang berlanjut sampai sekarang. Kemudian kalau bisa kemarin saya berpikir ini, kebetulan ya Pak ya, ada induk koperasi Pesantren karena saya juga pernah menjadi pengurus koperasi pesantren Indonesia, kalau bisa ini di berdayakan melalui Dirjen Haji, bagaimana memperdayakan nya? itu alat-alat haji kalau bisa di produk di Pesantren-pesantren melalui Koperasi Pesantren apakah itu apa nya Pakaian Ihram nya apakah tas nya, apa gelang nya supaya pesantren punya produk-produk bisa di berdayakan oleh (tidak jelas) kita menggunakan dana abadi umat itu Pak, supaya ada sinergi lah antara pendidikan islam pesantren yang selama ini dana nya masih sangat menyedihkan jangan kita serahkan kepada konglomerat-konglomerat yang sudah kaya raya itu ya, perusahaan-perusahaan nya, lebih baik kita gunakan ini untuk perdayakan umat. Nah kemudian terakhir soal Litbang, ini radikalisme dalam pendidikan terlahir Perguruan Tinggi Agama dan sebagainya ini sebaiknya ada penelitian mengenai pengaruh buku-buku, buku-buku Ikhwanul Muslimin yang pada konteks (tidak jelas) buku itu bagus di Mesir, karena waktu itu menentang penjajahan Inggris atau Perancis dan juga menentang biolisme Raja-raja Mesir di tulis oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimin tapi kemudian di terjemahkan di jaman sekarang masuk ke Indonesia, nah ini salah konteks di telaah oleh Mahasiswa menjadi lah oleh Mahasiswa menjadi Mujahid-mujahid untuk menentang pemerintah menentang dan sebagainya padahal bukan tempat nya nah itu antara lain dimana juga sudah ada Lembaga-lembaga pendidikan yang terpengaruh haram menghormati bendera karena ada buku-buku islam yang mereka pelajari yang bersumber dari Yahudi yang isi nya mengharamkan hormat kepada bendera semua ini tanggung jawab kita, maksud saya, saya kemukakan ini adalah menjadi kan Kementerian Agama sebagai benteng untuk pelaksanaan Ideologi Pancasila saya kira demikian terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Prof. 46
Selanjutnya Bapak/Ibu saya menyampaikan ada yang sudah disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota yang lain mohon tidak di ulang supaya nanti kemudian kita bisa mendapatkan jawaban yang lengkap dari Kementerian Agama. Ibu Endang bersiap Pak Samsu, pada Bu Endang silahkan. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.HUM.): Terima kasih. Pimpinan dan Kawan-kawan Komisi VIII yang saya banggakan. Ibu pimpinan saya dapat berapa menit supaya saya juga disiplin supaya tidak melanggar dengan aturan. KETUA RAPAT: Asholahnya semua sama hanya 3 menit. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH. M.HUM): Baik kalau begitu harus disiplinkan dan harus tegas ya Bu ya, Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya banggakan Kementerian Agama dan Jajarannya, Perkenalannya nanti di akhir aja, karena nanti di hitung sama Pimpinan. Bapak Dirjen dan Irjen, saya hanya ingin mendukung saja, dukungan dari saya, saya tidak hanya saya ucapkan tetapi ada bagian-bagian tertentu yang pertimbangan saya dukung, saya percaya penuh dengan Kementerian Agama itu semuanya profesional semua nya, semoga konsisten dan komitmen itu yang saya pribadi sebagai Anggota Dewan sangat percaya penuh ya, dengan kemitraan antara Anggota Dewan Komisi VIII dengan Kementerian Agama tentunya pastinya ada kemistri yang sejalan karena kita saling sinergi. Bapak-Bapak karena enggak ada Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang saya muliakan, ada sedikit yang ingin info saja kebetulan saya lihat di internet 3 jam yang lalu dan densus 88 itu ratusan Warga Negara Indonesia itu masuk ISIS itu sangat menakutkan sekali dan beberapa hari yang lalu dari 150 orang wanita yang mau dikawinin orang ISIS dia tidak mau terus di penggal, tapi beberapa hari yang lalu saya baca itu ada 8 orang wanita salahsatunya orang Indonesia menakutkan sekali, nah itu ada yang barusan saya baca lagi di Blitar di daerah Blitar Kecamatan nya mana itu Lina orang, nah Lina itu orang Ponorogo ternyata hari ini terus sama Pak Harsan itu orang Blitar orang Surabaya, itu menakutkan sekali itu masuk ISIS, nah sudah terjadi dengan kotoran-kotoran seperti ini saya mohon kan sekali ini jadi perhatian kita semuanya, tentunya dengan Kementerian Agama yang mempunyai ligitimasi penuh ya kita harus bersama-sama saya percaya saya tidak bisa sendiri sinergi kita bersama-sama sebagai bangsa. Terus yang selanjutnya adalah mengenai catatan nikah, yang berbeda Agama tentunya bagaimana memberikan fasilitas supaya juga terligitimasi keapsahan di dalam negara, ini saya mendapatkan kepuasan batin atas jawaban 47
pertanyaan saya kemarin dengan perbedaan agama apakah juga di fasilitasi ya mengenai kepercayaan tersebut ya, perlengkapan dan fasilitas-fasilitas mengenai kepercayaan tersebut. Pak Menteri waktu itu menjawab loh ini kalau kepercayaan nanti di budaya, loh kepercayaan kok di budaya ya? Jadi saya sampai rumah berpikir lagi nah pada saat itu saya klarifikasi lagi kalau Konghucu tapi tidak di jawab tetapi hari ini saya mendapatkan jawaban yang baik, saya terimakasih dan apresiasi bahwa Konghucu pun ada anggaran disana, dengan peribadatan-pribadatan yang lainnya juga dapat fasilitas tetapi saya belum bisa menerima dengan pribadatan lain ya, suatu kepercayaan kepada Tuhan yaitu kan kewenangan Kemenag sebetulnya bukan, bukan kebudayaan mohon untuk di penggali lagi gitu. Bu Lidya sudah ya, cukup, baiklah kalau begitu demikian Bapak-bapak Ibu saya malu hati sebetulnya mau masih banyak yang saya mau tanyakan, tadi yang mengenai akte nikah, juga yang perbedaan Agama ya, karena belum juga terakomodasi baik gitu mohon untuk kita bersama-sama untuk memikirkan. Demikian Pimpinan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf kalau ada kehilafan. Dan saya memperkenalkan diri bagi yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Kementerian Agama ini tidak di hitung, nama saya Endang Srikarti Handayani dari Fraksi Golkar dan Dapil saya Boyolali, Klaten, Solo dan Sukoharjo itu Dapil Jawa Tengah V. Ini baru mau disampaikan bila ada waktu saya harapkan mampir ke 1322 demikian. Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikumsalaam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang selanjutnya Pak Samsu Niang bersiap Pak Kuswiyanto. Pak Samsu di persilahkan. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati Ibu Ketua, Yang saya hormati Bapak/Ibu Anggota DPR yang tergabung dalam Komisi VIII, Yang saya hormati Pak Sekjen, Dirjen dan Irjen seluruh jajarannya yang saya muliakan. Baik ada saya pertama saya harus berikan apresiasi kepada Sekertaris Jendral yang mencoba mengangkat tenaga honorer sekitar 16368. Yang mau saya tau disini apakah yang sudah termasuk K II dan juga banyak tenaga honorer yang disekolah-sekolah swasta Guru Agama yang di swasta itu juga sudah lama mengabdi apakah ini termasuk yang tidak masuk data base, nah oleh nya itu banyak teman-teman yang sudah bekerja hampir berpuluh-puluh tahun ini juga tidak, tidak di akomodir untuk diangkat sebagai PNS ini barangkali penting ini sebagai masukan supaya orang-orang yang sudah lama bekerja untuk mengabdi 48
kepada bangsa dan negara terus tidak di akomodir untuk masuk data base, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait wakaf yang produktif seperti dikatakan saya melihat ini memang Direktur Wakaf ini, harus proaktiv melihat tanah-tanah wakaf dilapangan karena saya melihat kalau ini di fungsikan karena saya melihat Undangundang 13 2014 tentang Undang-undang orang miskin itu bisa sinergi dengan Menteri-menteri yang lain, terutama dalam rangka misalnya ada tanah wakaf di isi pertenakan apa dan lain sebagainya ini, semua ini harus membangun sinergi dengan Kementerian-kementerian dalam rangka untuk meningkatkan produktif tanah wakaf yang mau tadi itu tidak di pungsikan. Jadi ini padahal mestinya hal-hal seperti ini untuk memperdayakan orang miskin dan bagaimana juga tanah wakaf ini berproduksi misalnya di jadikan perternakan, Sapi, Kuda dan lain sebagainya ini semua hal yang penting dalam rangka usul, makanya harus kreativ ini terutama Direktur Wakaf dalam rangka untuk mengembangkan, supaya jangan nol untuk pengembangan ini, itu yang kedua. Kemudian yang untuk rumah ibadah kalau saya tidak salah dengar tadi untuk bantuan Masjid dan lain sebagainya itu, di hentikan mungkin ada aturan-aturan yang tidak sesuai, nah oleh karena nya itu barangkali untuk 2015 ini perlu di carikan formulasi dalam rangka untuk pengembangan bantuan-bantuan seperti ini, nah bagaimana pun juga rumah-rumah ibadah ini bukan hanya Masjid, Gereja apa dan lain sebagainya itu membutuhkan suatu bantuan sosial yang sifatnya dalam rangka untuk pengembangan masyarakat kita di generasi-generasi kita dalam rangka untuk mengembangkan kerukunan beragama inilah tempat yang paling efektiv dalam rangka untuk jadikan kerukunan beragama. Kemudian yang Litbang, saya kira ini kalau saya lihat data-data Litbang ini saya lihat, saya sangat sedih juga melihat kondisi bagaimana bisa mencoba untuk mengakumulasi anggaran begitu triliyunan sementara personil-personil nya itu sangat sedikit sekali, yang sedikit yang sedikit sekali yang saya anggap profesional, ini peneliti S3 hanya hanya 11 orang, Media suara 17 orang, dan selanjutnya bagaimana bisa memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran yang cerdas, yang kreativ, yang inovativ kalau ini Litbang anggaranya sedikit, ya wajar lah kalau Kementerian Agama selama ini, banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan terkait Haji, Pendidikan dan lain sebagainya karena Litbang tidak di pungsikan dengan baik, kalau Litbang ini di pungsikan dengan baik, dengan orang yang profesional, dan anggaran nya memadai, saya kira kebijakan-kebijakan yang diambil berbasis akademik dan lain sebainya saya kira Kementerian Agama tidak akan melakukan hal yang tidak seperti yang sekarang ini. Yang terakhir saya juga apresiasi kepada Inspektur Jendral yang mencoba melakukan perbaikan di Kementerian Agama ini, dan saya kira temuan-temuan nya itu memang harus di respon dan harus di dukung mudah-mudahan kedepan ini lebih kreasi dan lebih kreatif untuk menemukan hal-hal yang sifatnya dapat menjerat kedalam hal-hal yang sifat nya tidak kita inginkan nah bagaimanapun juga Kementerian Agama ini simbolik bangsa kita bagaimana kalau Kementerian Agama yang banyak korupsi kan tidak bagus itu kedengarnya jadi oleh karena nya ini tugas penting ini Inspektorat Jendral, Inspektorat Jendral ini dalam rangka untuk melakukan peran disini dalam rangka untuk kegiatannya. Terima kasih. Barangkali, nama saya Samsu Niang daerah pemilihan Sulawesi Selatan II dari Partai PDI Perjuangan. 49
Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsu Niang, selanjutnya Pak Kuswiyanto bersiap-siap Pak Muslich. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Anggota Komisi VIII, Pak Sekjen, seluruh pejabat yang hadir, Dan seluruh rombongan yang saya hormati. Mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Yang pertama, sesuai yang ditulis oleh Pak Sekjen, tentu kita memberikan apresiasi, apresiasi yang pertama bahwa Depag berada diperingkat 10 besar pelaksanaan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, tentu ini kan sesuatu yang mengembirakan. Yang kedua pencanangan 5 nilai budaya, dan harapannya itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dilaksanakan dengan benar, karena kita kalau ke Daerah masih banyak mendengarkan tidak seindah yang dituliskan dengan 5 nilai budaya itu, jadi banyak sekali itu kalau di urai satu persatu mungkin memakan waktu tersendiri. Yang ketiga saya mau klarifikasi pagu terhadap anggaran Depag berdasarkan Dokumen saya, yang ditulis yang diutus oleh Komisi VIII tanggal 16 Juni tahun 2014 itu 51.568.452.512.000 kemarin yang disampaikan oleh Pak Menteri tanggal 27 kalau enggak salah, itu ada 51.904.945.518.000 selisihnya 336.497.000.000 yang kemarin sudah dijelaskan bahwa ini untuk operasional pegawai, saya sudah menangkap penjelasan itu, saya yang tidak belum bisa memahami di dalam realisasi nya, yang dijelaskan oleh Pak Menteri itu hanya empat puluh lima triliyun empat ratus empat puluh enam sekian, atau sekitar 87%. Belanja Pegawai itu ternyata tidak terealisasi semua hanya sekitar 73,14% pertanyaan yang besarnya adalah kalau kemarin ada penambahan 336 milyar dan itu untuk operasional pegawai, sementara pagu yang tersedia saja tidak bisa habis, ini bagaimana penjelasannya? Tentu ini harus didasarkan kepada bukti-bukti karena ini menyangkut uang yang tidak sedikit menyangkut uang yang milyaran, saya berharap Pak Inspektorat juga membantu kami untuk bisa memahami ini karena saya tidak paham, karena ini harus clear, yang menyangkut persoalan uang, kalau tidak clear kan repot tentu kalau tidak clear kita ingin mendapatkan data-data sandingannya yang lebih detil lagi, memang kita tidak sampai satuan ketika kita membahas karena agak di khawatirkan ada interest-interest, tetapi di dalam pungsi pengawasan, tentu ini karena harus transfaran harus lengkap sesuai yang ditulis oleh Bapak Sekjen. Kemudian kan disitu juga sudah ada, data tentang simpeg, ya mohon maaf Simpeg ini tentu semuanya sudah terukur karena Eselon I berapa, Eselon II berapa, 50
dan lain-lain semua nya sudah terukur, mestinya mohon maaf di dalam perencanaan anggaran soal kepegawaian itu menurut saya tidak terlalu susah karena tidak terlalu susah mesti nya kalau toh terjadi hal-hal tertentu itu kan yang tidak terserap mestinya tidak banyak. Jadi yang sudah jelas saja serapannya ini hanya 73% oleh karena itu di dalam perencanaan anggaran untuk 2015 ini, ini betul-betul jelas terukur untuk halhal yang sudah mendekati kepastian, karena kalau kepegawaian itu menurut saya sudah betul-betul mendekati kepastian. Mohon maaf yang lain-lain isu tentang Pak Sekjen ini saya masih banyak tapi saya mau milih yang penting-penting aja. Kemudian yang Dimas, apa ini, Dimas Islam, saya yang angka-angka dulu yang saya tanyakan, di Dimas Islam, mohon maaf di Dimas Islam ini tolong nanti di cek karena sekali lagi ini menyangkut dokumen yang sangat penting pada halaman 4, Bapak menulis presentase pada halaman 4 itu, antara presentase yang ada diatas, untuk daerah, untuk realisasi anggaran daerah, yang di kolong-kolong atas dengan bawah itu beda, nanti di cek, semuanya beda presentase nya kalau presentase nya saja berbeda dan ini tidak sedikit, misalnya tentang Sekretariat yang diatas itu, adalah 101 7% disitu di bawahnya adalah 102, dan masing-masing bedabeda, tentu yang pertanyaan nya adalah yang benar itu yang diatas apa yang dibawah? Atau penjelasannya salah tulis, kan gitu, lah kalau salah tulis kan payah Pak saya kira begitu, sama itu dihalaman 5 juga begitu, antara yang diatas dengan yang dibawah itu berbeda, tolong itu di betulkan yang benar yang diatas apa yang dibawah. Kemudian pada halaman ke 6 itu poin 1 sampai 34 itu kan ditulis Pusat kemudian daerah-daerah itu Provinsi-provinsi jumlah yang dibawah saya cocok kan dengan yang diatas jumlah itu miss nya adalah al-kasih untuk Provinsi, tetapi disitu dimasukan nomor 1 nya adalah pusat, mestinya kan pusat nya sendiri, Provinsi nya sendiri tetapi tidak ada penjelasan disitu, kolom nya langsung menyatu dari 1, 1,2,3,4,5,6 dan seterusnya presentase nya juga sama dengan Provinsi nya, tapi pusatnya masuk di kolong itu, ini menurut saya kan membuat laporan yang menurut saya tidak teliti karena tidak teliti tentu berakibat kita ini bertanya yang palit ini yang mana, validitas data nya, karena ini tentu sangat penting kalau menyangkut masalah kinerja keuangan, lebih-lebih Pak Inspektorat adalah mantan ini, kalau ini tidak teliti kita agak, agak susah. Masih ada waktu Bu? Dikit lagi ya, dikit lagi. KETUA RAPAT: Sebenarnya sudah lewat Pak, enggak apa-apa Pak, tapi ya di persingkat. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Wes ngerti oke, kemudian tentang KUA, KUA yang belum dibangun saya enggak buka lagi dimana itu, itu yang belum dibangun kan 200 sekian, betul ya, sekarang yang akan dibangun 2015 hanya 20, enggak bukan, ada rehap-rehap saya anu saja, yang baru, kalau rehap saya ini, yang membangun baru itu 20, oke anggap aja 20 dan 14 kira-kira kalau Pak Jokowi itu 5 tahun itu tidak selesai selama 5 tahun kalau kita menyelesaikan itu, pertanyaannya itu mau diselesaikan sampai kapan, jangan-jangan nanti sampai Pak Jokowi 10 tahun itu belum selesai, mengapa sekarang ini tidak membikin peta masalah, karena kita turun mohon maaf kita 51
kemarin kunker ke Ternate, kemudian sampai juga ini, itu, ini, itu kemudian kita melihat KUA di Dapil saya, Tuban, Bojo Negoro, banyak juga KUA-KUA yang ngenes, ini kan kasian menurut saya langsung dibikin Peta mana yang baru, mana yang rusak nya diperkirakan sangat berat untuk tahun ini, sehingga betul-betul kita berkomitmen KUA ini kalau perlu selesai sampai tahun 2015 paling lambat 2016. Karena disini kan juga banyak yang jadi anggota Banggar, sehingga ini betul-betul jelas, sehingga kinerja Departemen Agama ini harapan kita menjadi suatu yang luar biasa. Kemudian di Diklat, yang saya pertanyakan gini Pak Irjen, dari seluruh Dirjen ini cara menyajikannya ini kok beda-beda, kenapa apa enggak ada standar? Saya ini bingung Pak, enggak ada pola yang sama gitu loh, padahal ini sama-sama ada di dalam Kementerian Agama, yang di Balai Diklat Litbang justru itu semuanya 100%, 100% segala macam, volume segala macam lah, tapi capaian lebih lanjut nya kita juga tidak mendapatkan penjelasan itu, Pak Inspektorat mohon dengan hormat lagi sangat biar Dewan ini agak gampang memahami nya bagaimana kalau di seragamkan saja, di Departemen Agama ini, sehingga kira-kira kita membaca resume 1, 2 lembar itu sudah bisa memahami fostur anggaran secara keseluruhan, ini beda-beda antara satu dengan yang lain gitu. Saya enggak tau kenapa jadi mohon dengan hormat lagi sangat barangkali ini disamakan bagaimana nyusun program nya, kolom-kolom nya, segala macam sehingga kira-kira ketika kita memasukan kedalam komputer sreet, kalau kita ini, kita sudah bisa menganalisis hanya butuh 15-30 menit, tapi kalau ini butuh njlimet satu persatu saya tadi malam sampai jam satu nyari ini enggak menemukan pola-pola ini, ini mohon dengan hormat lagi sangat barangkali bisa membanu kita dalam rangka untuk sama-sama mengemban tugas negara ini, saya mesti nya masih banyak satu persatu tentang poin-poin tapi mohon maaf karena waktu nya sudah habis terima kasih. KETUA RAPAT: Ya terima kasih Pak Kuswiyanto saya yakin lebih banyak lagi, kalau di jadikan desertasi mungkin jadi itu Pak, tapi itu konsekuensinya nanti harus di jawab oleh Kementerian Agama. Selanjutnya Pak Muslich, bersiap Ibu Maria. F-PPP (K.H. MUSLICH Z. A): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami muliakan, Bapak Dirjen, Sekjen dari Kementerian Agama yang kami hormati, Pertanyaan pertama kepada Sekjen Kementerian Agama, yang pertama dalam laporan yang bapak sampaikan disini, tertulis bahwa salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah program pembinaan kerukunan umat beragama dengan pagu anggaran, yang diusulkan pada tahun 2015 ini sebesar 134 milyar 103 juta sekian. Pertanyaan nya adalah anggaran tersebut rincian kegiatan akan direalisasikan untuk kegiatan apa saja, karena kalau melihat pada kinerja tahun 2014 program kerukunan hidup umat beragama kegiatannya yang ditulis hanya penyiapan bahwa penyusunan RUU tentang perlindungan umat beragama itu pun tidak tercantum berapa besaran anggaran yang telah dikeluarkan kiranya kami perlu 52
mendapat penjelasan sebab kerukunan umat beragama adalah salah satu hal pokok dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara di Indonesia yang kita cintai bersama ini. Yang kedua pertanyaan nya kedua progress dari RUU tentang perlindungan umat beragama sudah sejauh mana, pertanyaan kepada Inspektorat Jendral Kementerian Agama, royalisasi pengawasan tahun 2014 pada Inspektorat Jendral Kementerian Agama khusus nya untuk audit kinerja baru mencapai 52,03% capaian ini saya rasa sangat jauh dari target dan menunjukkan bahwa tingkat profesional kerja pegawai kementerian Agama masih rendah. Pertanyaanya langkah apa yang akan dilakukan agar capaian hasil audit Kementerian Agama maupun audit yang lain bisa meningkat di tahun 2015, ini penting dilakukan sejalan dengan keinginan Bapak Menteri Agama yang ingin mereformasi Kemenag akan semakin profesionalis dan transparan. Yang kedua selain audit kinerja Irjen, telah melakukan audit dengan tujuan khusus salah satu nya audit tunggakan profesi Guru, dari kegiatan yang telah di lakukan hal apa saja yang telah ditemukan sebab kemarin kita itu kurang bisa Pak, jadi banyak sekali keluhan dari pegawai itu Guru-guru luar negeri Pak, namanya apa itu, Guru yang belum diangkat kan Luar Negeri itu Pak Yasin, itu ada 10 tahun ada yang 20 tahun belum diangkat, jadi kalau saya katakan malah bukan Guru dalam negeri tapi Guru-guru luar negeri ini, ini perlu bagaimana syukur itu diangkat lah. Apalagi saya mendengar bahwa katanya Guru-guru yang Negeri disekolahan swasta itu mau di tarik Pak, mohon jangan sampai itu Pak, karena kalau ditarik mashaallah nanti akan terjadi hal yang tidak kita inginkan Pak. itu pernah dengar katanya Guruguru yang negeri di Swasta itu mau di tarik padahal yang menopang yang tanggung jawab jalannya sekolahan itu baik Sanawiyah, Aliyah, atau mungkin dari MI Pak, ini dari Guru-guru yang Negeri itu, malah syukur-syukur tiap MI, Sanawiyah itu ada yang diangkat 2 atau apa lah. Masa jadi pahlawan yang tidak tanpa jasa sampai 20 tahun kan kasian juga ini. Pertanyaan kepada Dirjen Dimas Islam, kegiatan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf tahun 2014 yang terealisasi hanya 24% dari target 2500 lokasi yang telah terealisasi hanya 598 lokasi, dan tahun 2015 kegiatan ini masih juga tercantumkan target 2500 lokasi, apakah target tersebut masih rasional untuk di capai? Faktor apa saja yang menyebabkan rendah nya pencapaian target dari kegiatan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf tahun 2015. Yang kedua rencana kerja tahun 2015 yang disampaikan dalam laporan ini masih bersifat umum, dan yang tertulis hanya peta anggaran saja padahal kita sebagai Anggota DPR untuk melakukan fungsi kontrol dan pengawasan perlu tau yang apa detil rencana kegiatan yang dimaksud, jadi tolong kami dibagikan detil rencana kegiatan dari Dirjen Dimas Islam, sesuai Provinsi kami atau bahkan keseluruhan Provinsi. Pertanyaan kepada Kepala Badan Litbang, dan Diklat. Satu sejauh ini dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat husus nya dibidang penelitian apakah telah melibatkan keikutsertaan masyarakat atau swasta khusus kalau kalangan akademisi dilingkungan pendidikan tinggi Agama Islam WIN, atau IAIN atau sebagainya. Yang terakhir Iswiswatwal satu bahaya radikalisme yang mengatas namakan agama belakangan ini telah menjadi suatu ancaman yang nyata, hal ini diperkuat dari data BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yand diperkirakan lebih dari 350 Warga Negara Indonesia berada di Suriah dan Irak untuk bergabung 53
dengan Kelompok Militan Negara Islam ISIS, fakta ini semakin tak terbantahkan manakala ada sebuah tayangan video yang sungguh internet dimana seseorang dengan bahasa Indonesia yang terang-terangan menantang TNI, Polri, Banser Ansor, menurut saya persoalan ini harus menjadi perhatian serius dari Kementerian Agama khusus nya Bapak-bapak bagaimana caranya menangkal masuknya fahamfaham radikalisme di masyarakat kita. Pertanyaan langkah-langkah seperti apa setelah tercapai yang telah bapak canangkan untuk mengatasi radikalisme ini? Terima kasih, hadanallah wa‟iyakum wajamin, Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Endang Maria bersiap Ibu eh maaf Pak Haji Nanda dan saya mengingatkan saja, kita masih punya 7 orang lagi akan mengajukan pertanyaan, oleh karenanya mohon memanfaatkan dengan bijak Bu Maria silahkan. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.SG., S.)H.: Terima kasih Pimpinan, Langsung saja nama Endang Maria Astuti, dari Dapil Jateng IV, Wonogiri, Karanganyar, Seragen, ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan baik pertama dari Litbang dulu. Mestinya mohon maaf ini Bapak mengenai masalah Litbang saya berpikir bahwa mestinya Litbang ini mampu memberikan hasil penelitian nya mampu dijadikan rujukan oleh Kemenag untuk membuat program inovasi kedepan, itu mestinya jadi sudah Kemenag mestinya berdasarkan rujukan itu minimal 5 tahun Grean Design nya itu hasil kajian dari Litbang, oleh karena itu mestinya juga anggaran yang diberikan itu tidak sampai tersisa 50 sekian itu tadi saya liat di Sekretariat Jendral, jadi harapannya anggaran yang ada mampu dimaksimalkan syukur kalau memang ini sisi manfaat nya luar biasa syukur nanti bisa ditambah karena apa? Karena sangat strategis sekali ini urusannya adalah masalah urusan kemaslahatan umat, jadi betul-betul harus mampu berperan dengan maksimal. Kemudian kalau tadi disampaikan mengenai persoalan Dimas Islam kalau tidak salah, bahwa Bansos saat ini hanya diperuntukan kepada tempat-tempat yang terkena dampak dari bencana, nah apakah hanya tempat-tempat yang berdampak dari bencana saja yang memerlukan? Jadi kalau kita melihat di beberapa daerah mestinya bansos itu tidak langsung di kepres hanya diperuntukan bagi daerahdaerah yang berdampak bencana, karena yang tidak berdampak pada bencana itu juga sungguh sangat memprihatinkan dan itu memerlukan tangan juga dari Kemenag, saya kira masyarakat ini sudah sangat luar biasa untuk membangun tempat peribadatannya mereka kesadarannya sudah tumbuh oleh karenanya perlu juga uluran tangan dari pemerintah kalaupun itu adalah yang dikhawatirkan karena ada sesuatu nantinya saya pikir ini ada, ada regulasi khusus untuk penanggulangan agar supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan termasuk 54
diantaranya adalah Bansos mengenai sekolah-sekolah khusus nya ini yang nanti berkaitan dengan sekolah-sekolah yang berbunyi Islam, mulai dari MI sampai dengan Perguruan Tinggi, saya kira memang perlu regulasi sehingga clear semuanya, tetapi mereka betul-betul masih mendapatkan perhatian dari Kemenag, ini harapan saya jangan sampai kemudian karena persoalan kemarin KPK seperti itu kemudian langsung saja diputus di tengah jalan kemudian akhirnya bagaimana dan umumnya rata-rata sekolah itu yang sekolah di yayasan di Yayasan Muslim di Pondok Pesantren itu adalah orang-orang yang rata-rata yang sangat memerlukan, karena memang sekolah di luar itu biaya nya lebih mahal jadi harapannya ini perlu solusi, jadi solusi nya itu bukan dari yang lain-lain syukur ini adalah dipikirkan dari Kemenag harapan saya seperti itu. KETUA RAPAT: Masih banyak Bu Endang? F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.SG.. S.H.): Oh iya sebentar, terima kasih, satu aja, tinggal satu. Mengenai anggaran kenapa sih di Satker, Satker pusat justru serapannya rendah sementara di daerah tinggi, lah apa yang menyebabkan seperti itu, itu aja terima kasih, sebetulnya masih banyak Bu Lidia tapi mungkin barangkali ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya percaya bahwa Bapak/Ibu punya banyak pertanyaan karena yang dihadapi mitranya juga ada banyak eselon I nya ya, tapi kita juga tetap perlu melihat waktu sebab kalau semua nanya tidak ada jawabannya nanti akan sayang gitu. Pak Haji Nanda dipersilahkan bersiap-siap Pak Fauzan. F-GERINDRA (H. NANDA, S.E., M.M.): Terima kasih, Yang terhormat Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Yang terhormat Bapak Dirjen, Direktur Jendral Bimas Islam, Irjen Diklat seluruh staf yang hadir yang tidak disebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa hormat pribadi. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang pertama buat Pak Sekjen, penyerapan anggaran dari 484 Milyar hanya terserap 250 milyar atau 51%, ini sangat kecil pencapaiannya atau mungkin salah waktu saat pengajuan alokasi anggarannya, untuk di daerah ini sangat besar sekali 55
akan tetapi saya mohon per Kanwil atau per Kementerian Agama Kabupaten dan Kota dilaporkan berapa jumlah nya masing-masing sehingga ini bahan ebaluasi kami dan bahan pengawasan kami dan juga karena nanti dari Direktur Jendral yang lain barangkali mereka juga dimasing-masing alokasi anggaran ya ke Provinsi dan Kabupaten Kota nanti di kita akan evaluasi anggaran nya ini tumpang tindih atau tidak di dalam pelaksanaannya. Yang kedua untuk Bimas Islam Bapak Sekjen ini perlu perhatian tadi sekali lagi masalah KUA nanti kita akan bedah mengenai alokasi perubahan anggaran karena saya sangat prihatin sekali tadi bahwa KUA ini kan sangat penting sekali di daerah, jadi dari yang 269 yang Sewa 244 kurang lebih 500 KUA, ya jumlahnya yang berat 269 yang sewa 244, ya kita anggap dengan alokasi pembangunan yang dialokasikan sangat minim, minim sekali nah tentunya kita berharap ya kasian lah pada mereka dan ini kecuali tidak ada anggaran, kalau saya tanya ke Pak Sekjen anggaran yang tidak terpakai dari 484 milyar hanya terserap 250 coba kalau diberikan kepada KUA, kan sangat bermanfaat gitu, nah ini sekali lagi ya ketepatan pada saat pembuatan anggaran gitu, kan kalau enggak terpakai balik lagi ke Negara uangnya coba kalau di alokasikan ke sana mungkin kan terserap, ya sekali lagi ini jadi perhatian catatan Pak Sekjen untuk ke depan. Terus yang ketiga masalah penyerapan anggaran di PHU, di PHU ini saya kurang paham APBNP nya itu 696 milyar, penyerapannya 669 disana tercatat penghematan 110, tunjangan kerja 41 ini tunjangan kerja dimasukan alokasinya kemana? Apakah sudah di dalam 669 atau belum? Begitu juga tentang penghematan jadi ada laporannya penghematan 110 tunjangan kerja 41 tetapi penyerapanya tetap aja hanya 669 ya. Yang terakhir untuk Pak Irjen, sekali lagi ada istilah kebocoran apapun yang terjadi di Internal, biasanya orang lain tidak pernah tau yang tau adalah orang dalam, nah jadi sangat disayangkan kalau Bapak bilang tadi sudah memberikan peringatan terus menerus ke Bapak Menteri kenapa enggak lapor ke Bapak Presiden? Atau lapor kepada yang lain, atau Bergening sehingga sekali lagi tujuan Bapak untuk melindungi tujuan Bapak untuk mencegah terjadi nya korupsi disitu ya itu tidak akan terjadi, tapi ini saya melihat seolah-olah di jongkrokin gitu, jadi apa ya, udah tau gitu terjadi melanggar ya ngomong hanya basa basi aja, yang akhir nya disodorkan kepada yang lain, sehingga terjadi lah temuan, enggak mungkin orang lain tau kalau enggak ada yang memberi tau, itu aja istilahnya, nah kalau tujuannya membantu melindungi ya seharus nya tidak terjadi seperti itu apalagi bapak misalkan Agama Islam tau maling disitu diam doang, tau disitu misalkan terjadi pelanggaran Bapak hanya basa basi saja padahal dalam hati Bapak biar loe besok masuk penjara, kan begitu jahatnya suudzon namanya bukan suudzon ini kan sudah terbukti tertangkap sekarang ulah siapa? Enggak mungkin lah KPK tau sendiri pasti ada yang ngebocorin itu sudah hukum alam, nah siapa didalam yang ngebocorin itu, yang ngerti dan yang paham, dan ini tolong sekali lagi moral buat apa kita kaya, buat apa kita punya rumah megah besok lusa akan mati kok, qulunafsindaikotulmaut mati, enggak ada yang dibawa, Irjen itu tadi untuk mengingatkan ya kan pencegahan, bukan artinya ya sekali lagi itu terjadi. Yang kedua tadi Bimas pendidikan ya tadi, itu kan sudah tau dia menyodorkan data seperti itu, apakah Bapak sudah memberikan peringatan? Bapak juga sini ada evaluasi itu tahun 2014 data-data kenapa satu sisi apa enggak ada kordinasi? Sekali lagi, apakah disitu tidak ada penyimpangan? Justru penyimpangan yang di daerah masalah KUA yang kecil menurut kasat mata kita itu tidak pantas 56
kalau menurut Bapak memang itu melanggar tapi nilai nya wajar apa tidak wajar dengan jasa yang dia perjuangkan? Kewajaran itu yang kita nilai, kita lihat rumah dia seperti apa? Apa kekayaan yang dia miliki? Dibandingin dengan Bapak sekarang, Bapak sebelum masuk kerja Irjen berapa kekayaannya sekarang berapa kan bisa dilihat gitu tapi saya bilang tadi, korupsi ini kewajaran yang tidak wajar gitu kan, kalau memang mereka jauh disana lokasi nya jauh kita ngerti sendiri Pak, satu Desa itu naik Gunung turun Gunung, kadangkala 3 jam 4 jam, KUA nya jauh biaya tidak mencukupi, kalau masyarakat ngasih kenapa itu? Ya saya bilang kalau wajar mah enggak apa-apa, ya sekali lagi saya minta ke Pak Irjen ini ya wajar tidak wajar ya jangan memang grafitasi tapi kalau enggak wajar ya boleh tapi kalau wajar ya enggak apa-apa oleh kacamata kita jangan menimbulkan polemik gitu seolah-olah Bapak ini bersih, ya seolah-olah Bapak ini suci, seolah-olah Bapak ini Malaikat, tapi saya lihat kesimpulanya Pak Surya Darma Ali masuk Penjara ini juga salah satu kesalahan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah tadi ya Pak Haji Nanda sudah memperkenalkan diri kan ya, Fraksi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Banten I. Terima kasih Pak Nanda tadi mengingatkan qullunafsin da‟iqatulmaut. Harusnya kita mestinya jangan berhenti sampai situ Pak, sampai akhirnya famanzuhjia aninaar wadhuhilaljannah faqotfaz (tidak jelas) jadi selanjutnya Pak Fauzan Harun, tadinya saya pikir Pak Fauzan karena sudah tau isi perutnya Kementerian Agama mestinya enggak panjang-panjang Pak ya, bersiap-siap Pak Purnama Sidiq. F-PPP (AHMAD FAUZAN HARUN, S.H., M.Kom.): Terima kasih Pimpinan, Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII, Rekan-rekan Komisi VIII, Yang kami hormati Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Bapak Dirjen, ada dua Dirjen Haji dan Dirjen Bimas Islam dan Badan Litbang. Enggak usah kita perkenalkan sudah tau Bu, di Kementerian Agama, KETUA RAPAT: Pak Maaf Tatib nya bukan karena udah kenal belum kenal Pak,
57
F-PPP (AHMAD FAUZAN HARUN, S.H., M.Kom.): Oh begitu, nama saya H. Ahmad Fauzan Harun Dapil DKI I Jakarta Timur, dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Badan, dari pembicaraan beberapa anggota Dewan, memang sudah disinggung semua tapi perlu ditegaskan ada beberapa hal yang menjadi PR Kementerian Agama yang pertama yang sering disinggung oleh Masyarakat saya kepingin jawaban dari pejabat berkompeten sehingga nanti ketika masyarakat menanya saya bisa ada rujukanya. Pertama Dirjen Haji, Dirjen Haji itu mempunyai dana 73 Triliyun, masyarakat menanyakan terutama dari Dapil apakah enggak bisa Kementerian Agama itu membangun Gedung di Arab Saudi sehingga Jama’ah yang dari Indonesia itu bisa dikumpulkan jadi satu, itu pertanyaan dari mereka. KETUA RAPAT: Pak Fauzan klarifikasi dulu 73 Triliyun dana setoran awal, bukan anggaran ya, berarti ya. Ya oke. F-PPP (AHMAD FAUZAN HARUN, S.H., M.Kom.): Ya dana haji setoran awal ya, ya Pak ya, nanti jawaban dari Bapak Dirjen untuk rujukan saya menjawab kepada Dapil saya. Yang kedua untuk Bapak Sekjen, yang sering berkembang Kementerian Agama sudah moratorium pegawai, kemudian diadakan kaloka I sudah selesai, kemudian K II banyak masyarakat yang menanyakan bagaimana nasib nya K II dan kapan dibuka lagi untuk penerimaan pegawai baru sedangkan setiap tahun pejabat dan karyawan karyawati Kementerian Agama banyak yang meninggal banyak yang pensiun sehingga kalau tidak di dukung atau tidak segera diadakan penerimaan maka nanti pejabat dan karyawan karyawati Kementerian Agama makin sedikit, ini juga akan merugikan bagi bangsa kita. Kemudian yang ketiga ditujukan Bapak Dirjen Bimas Islam, yang menjadi persoalan yang tadi sudah disampaikan juga Pak, bahwa Gedung KUA yang pelayanan terdepan untuk melayani umat tapi Kementerian Agama kurang konsen untuk betul-betul membangun, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kus itu agak kenceng kalau ngomong, dari yang ada kurang 400 lagi disini ya, baru tahun ini 20 saja yang dibangun perlu diketahui Bapak, informasi saja kepada Bapak-bapak yang baru, saya ketika menjadi Ka Kanwil Agama DKI, itu KUA itu enggak ada yang bangunan dari APBN Pak, semua bantuan dari Gubernur jadi sifatnya hanya pinjam, jadi DKI yang 44 itu semua pinjam gedung nya Pak dari Gubernur DKI yang dulu tapi, sekarang masih oleh karena itu bagaimana apakah ada program terobosan darimanakah dana nya sehingga KUA ini bisa cepat terselesaikan, apakah DPR bisa menyetujui dana yang ada di dana umat itu, untuk umat juga kalau KUA itu, itu yang keempat. KETUA RAPAT: Masih ada lagi Pak? 58
F-PPP (AHMAD FAUZAN HARUN, S.H., M.Kom.): Masih, untuk Haji juga, untuk Haji saya mengucapkan apresiasi tentang laporan keuangan haji ini memperoleh WTP Pak ya. Kemudian kepada Kepala Badan Litbang, Inshaallah ilmu ini berbagi untuk Anggota Komisi VIII yang melaksanakannya apakah sudah ada pengkajian tentang kawin siri? Ijtihad para ulama bagaimana seperti apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Hamka perlu di pertegas, kalau sudah ada ijtihad para ulama memboleh kan ini, diam-diam ini para Kiayai pada kawin siri Pak, di Komisi VIII ini, enggak tau kalau dari Pejabat Kementerian Agama. KETUA RAPAT: Sudah Pak, masih ada lagi? F-PPP (AHMAD FAUZAN HARUN, SH. M.KOM): Terakhir satu lagi untuk Pak Irjen, Pak Irjen satu lagi Pak. kalau dalam paparan Pak Irjen kesanggupannya untuk membuat laporan keuangan Kementerian Agama, memperoleh WTP tanpa DPP, sampai tahun berapakah ini bisa WTP, terima kasih. Wabillahitaufik Walhidayah wallahulwafik illaqomitoriq, Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya Pak M. Nur Purnamasidi dan bersiap Pak Bisri. F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI): Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Purnamasidi, dari Dapil Jatim IV Kabupaten Jember dan Lumajang. Yang ingin saya sampaikan ini aspirasi dari masyarakat ketika kami melaksanakan kunker di Nusantara Barat dan ketika saya ke Dapil. Yang pertama menyangkut kesejahteraan guru, dimana-mana ini hampir seluruh Guru Agama ini sedikit protes ke saya, khususnya sebagai Anggota VIII, kenapa? Kenapa merasa diperlakukan tidak adil oleh negara dan kesejahteraanya dibawah Guru-guru umum, padahal konstitusi mengatakan bahwa pendidikan nasional 20% tidak membedakan umum dan agama. Nah dari kemarin waktu dengan Pak Menteri, maupun dengan sekarang saya belum, belum melihat dan mendengar sebenarnya rencana strategi apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Agama menyangkut memperjuangkan hal tersebut, karena menurut saya ini sudah kejadian yang lama dan saya yakin sudah di sampaikan dan Bapakbapak sudah mendengarkan semua nya, tapi sampai hari ini saya belum dapat 59
kebijakan umum yang strategis menyangkut langkah-langkah bagaimana kemudian memperjuangkan kesejahteraan Guru-guru Agama ini sehingga perasaan ketidakadilan itu menjadi hilang. Ini yang pertama. KETUA RAPAT: Pak Nur mohon maaf nanti pertanyaan ini kita simpan untuk ketemu dengan Dirjen (tidak jelas) pak Ya, karena Dirjen nya kan tadi sudah diagendakan berikutnya. Selanjutnya silahkan. F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI): Yang kedua, menyangkut Dirjen PHU ini Pak, dulu waktu RDPU baik dari Apoa Pori dan kemarin saya di Jawa Timur sekarang kan lagi musim Umroh, akibat dari panjangnya antrian Haji lalu masyarakat nya lari ke Umroh, nah ada banyak keluhan yang tersampaikan ke saya, akan sulit nya mengurus ijin sebagai penyelenggara Umroh, sehingga kemarin itu saya sempat tanya sekarang ini yang tidak punya ijin tapi punya jama’ah ahirnya membuat semacam kumpulan bersama itu kemudian akhirnya mereka bisa melaksanakan itu, nah ada kasak-kusuk ini Pak, saya perlu kasak-kusuk salah satu nya membuat tidak enak di dengar, karena ijin nya terlalu mahal padahal tadi saya, saya iseng-iseng saya suruh staf untuk syaratsyarat ijin umroh itu apa saja itu, ternyata tidak ada biaya itu tidak ada Cuma pengakuan dari Ampuri-ampuri waktu RDPU dengan kami sebelum pemerintah mengijinkan Menteri untuk kordinasi dengan Komisi VIII dan ketika kemarin saya ketemu dengan beberapa penyelenggara Umroh dan Haji itu, saya tanya njenengan punya ijin? Mahal Pur, angkanya sampai 800.000.000 Pak ini pengakuan dari para pemilik yang (tidak jelas) mengurus ijin akhirnya mereka memilih untuk tidak mengurus ijin karena mahal, ini, ini menurut saya perlu kita klarifikasi ini disini Dirjen PHU, karena klarifikasi itu nanti akan saya sampaikan kepada temen-temen saya. Yang ketiga saya kira kita perlu mengapresiasi tadi keinginan dari Inspektorat Jendral menyangkut pengawasan pergeseran pengawasan dari hanya serapan menjadi kinerja, menurut saya ini penting, jangan sampai asal, asal dilaksanakan, asal, asal terserah tapi tujuan nya enggak capai, nah menurut saya kita perlu ada kesepakatan Komisi VIII, mungkin bertahap mungkin untuk 2015 bidang-bidang mana saja kita kemudian pengawasan (tidak jelas) kinerja, sehingga nanti berdampak pada peningkatan anggaran di inspektorat, karena kemarin misalnya ini 0,27% kemarin Kemensos untuk anggaran hampir 28 Triliyun hanya 0,37% untuk Inspektorat karena apa? Karena mungkin juga karena orientasi nya tadi Kesatker nya hanya penyerapan, mungkin kalau kinerja kan dibutuhkan langkah-langkah untuk kemudian perifkasi sampai (tidak jelas) menurut saya nanti bisa menjadi sesuatu yang harus kita dukung agar program-program yang bagus-bagus itu mencapai tujuan tidak hanya sebatas diberikan dilaksanakan, tapi tidak mencapai tujuannya saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
60
KETUA RAPAT: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur, selanjut nya Pak Bisri bersiap Syafe’i. F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLI, M.M.): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan dan Wakil Pimpinan Anggota Komisi VIII, Bapak Irjen yang hadir dan jajarannya yang kami hormati, Saya Bisri Romli dari Parati Kebangkitan Bangsa Dapil Pemilihan X Pekalongan, Batang, Pemalang. Yang pertama Bimas Islam, saya baca dihalaman 8 ada anggaran yang untuk sertifikasi wakaf, dari itu hanya terserap hanya 24% kemudian untuk wakaf produktif 0 enggak ada, enggak terserap sama sekali, ini satu mungkin indikator tidak terserapnya tidak bisa karena perencanaanya kurang matang atau kalau yang wakaf produktif itu karena tidak ada publikasi Pak, disini anggaran 2015 turun bantuan wakaf produktif Cuma 20 dan satuannya dari 1 Milyar menjadi 500, saya pikir kalau Anggota Dewan aja ngerti Pak, ini saya aja bisa menghabiskan 20 habis Pak, ini artinya Pondok Pesantren bawahannya ada Koperasi kita kasih untuk bangun ya toh, ini kan menjadi wakaf produktif, atau sekolahan bawahnya pinggir jalan raya, buka toko ini kan jadi wakaf produktif, kenapa sampai tidak tersalurkan? Oleh karena itu barangkali mungkin publikasi nya aja, kalau ini 20 bisa di tambah Pak, ini Anggota Dewan mesti minta satu-satu rujukan Pak, saya pikir mohon bisa diakomodir ini Pak, bisa di renstra nya di ulang, yang anggota Dewan menunjukkan mungkin bisa dua (tidak jelas) satu, seperti saya daerah pemilihanya 4 Kota dan Kabupaten kita minta 4 aja bisa habis ini termasuk sertifikasi wakaf. Memang setiap daerah orang yang punya biasanya dimintai sumbangan untuk bayar sertifikasi wakaf, ini karena tidak habisnya anggaran tidak serapnya tidak ada publikasi yang jelas dari Kemenag daerah masing-masing. Yang kedua sejalan dengan rentetan kami Pak, termasuk daerah pemilihan kami Pak, di desa kami itu Kecamatan Buaran Pak, itu KUA nya masih nyewa SD Negeri Pak, kalau kemarin hanya 20 dan 15, 35 mumpung ini saya pikir 52 di ganti aja Pak 200 KUA yang baru, barangkali itu yang kami usulkan. Kemudian untuk Dirjen Haji, kalau enggak salah ini evaluasi Haji tahun 2014 Menteri Agama pernah mengatakan bahwa 2014 itu ada penghematan dari pemondokan di Madinah mestinya 600 kurang 600 di Mekah 6000 masih kurang sehingga ada dana sisa penghematan 2,7 M, kalau ini murni dari jama’ah, ya Dirjen Haji harus mengembalikan pada Jama’ah by name, by address dan ini adalah pandangan syar’i sepakat barangkali itu aja. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 61
Pak Bisri selanjutnya Pak Syafe’i bersiap Pak Iqbal Ramzi. F-GERINDRA (H. R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum.): Terima kasih, Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat, Bapak Sekjen, Irjen dan Bapak-bapak Dirjen serta jajaran yang kami hormati. Sebagai Kementerian yang mengawal moralitas bangsa ini saya ingin memberikan expectasi yang tinggi kepada Kemenag, karena itu saya mengulangi usulan saya beberapa waktu yang lalu, di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dari pasal 5 sampai pasal 10 tegas bahwa pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal itu dilakukan oleh, dilakukan dibawah kementerian, saya kira tidak ada Menteri yang lebih cocok, kecuali Menteri Agama karena itu tolong di masukan Kementerian Agama ini bisa untuk melahirkan satu Dirjen baru tentang jaminan produk halal, karena hari ini sudah makin sembrawut Pak, di lapangan itu satu. Kemudian yang kedua, juga untuk mengawal moralitas, saya berharap Kementerian Agama bunyi soal jilbab, karena jilbab ini di jamin di pasal 29 UUD 45 kemudian Undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang kebebasan beragama, Undang-undang nomor 40, 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, saya ingin Kementerian Agama bunyi soal jilbab. Apalagi yang mendesah hari ini di instansi Kepolisian bagi muslimah-muslimah kita yang ada di Kepolisian. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira yang sangat rentan hari ini dengan apa yang terjadi ditengah masyarakat kita adalah anak-anak, saya enggak membaca Program Kementerian Agama untuk membangun karakteristik anak, terutama yang beragama Islam mungkin Litbang sudah bisa memikirkan untuk memprogram film-film anakanak, cerita-cerita, tokoh islam untuk anak, lagu-lagu untuk anak-anak agar terbentuk karakter-karakter yang baik sejak kanak-kanak, jadi kita tidak hanya berhitung angka-angka tapi root map arah pencapaian visi misi Depag itu, saya ingin Litbang melahirkan program khusus bagaimana membina karakter keberagamaan anak-anak Indonesia. Kemudian Sumatera Utara tempat Dapil saya Sumut I 4 Kabupaten Penduduk nya kurang lebih hampir 5 juta, rumah tahfiz qur’an Departemen Agama saya kira belum ada ini, atau mungkin islamic center yang ada dekat UIN Medan itu punya Kemenag saya tidak tahu, tapi saya tidak melihat label nya, saya kira sudah saat nya ini di pikirkan juga, karena yang bergerak ini Cuma Ustad Yusuf Mansyur, saya kira. Saya mau tanya peluang nya untuk membangun rumah tahfiz qur’an kalau bisa diseluruh Indonesia, paling tidak di Sumut I tempat Dapil saya. Kemudian yang terakhir bila di izinkan Pimpinan saya mohon mendapat informasi tertulis dari Kemenag tentang: 1. Jumlah MI, MTs, dan MA Swasta per Provinsi. Ya boleh dengan Negeri sekalian per provinsi 2. Kemudian jumlah Guru Agama Negeri dan Swasta per Provinsi. 62
3. Yang enggak pernah disentuh tadi padahal pada pertemuan dengan Dirjen yang lain ada jumlah rumah ibadah nya, kita ini enggak ada ini, saya kepingin jumlah Masjid, Mushola per Provinsi tertulis. 4. Dan penyuluh agama, apakah kita ini tidak punya penyuluh agama kemarin semua Agama yang hadir disini Dirjen-dirjen nya menyampaikan Sumatera Utara penyuluhnya sekian, Aceh sekian, saya enggak mendengar ini dari Dirjen Bimas Islam. 5. Kemudian informasi tentang Asrama Haji, dan juga yang sekarang sedang dibangun saya minta ini melalui pimpinan agar disampaikan tertulis dan kami bisa mengevaluasi, mengawasi nya. 6. Kemudian tadi informasi dari sekian Provinsi paling tidak masih ada satu Kemenag yang belum Sulawesi Utara mungkin Pak ya. Karena sudah ada 33 ini Kanwil nya, Kaltara. 7. Kemudian Kabupaten Kota, berapa lagi yang belum terbangun saya kira harus disampaikan informasi nya itu di Kabupaten mana, Provinsi mana, dan juga KUA saya kira ini kan front terdepan ya, ini harus jelas, berapa yang harus ada, berapa yang belum ada dan itu ada dimana, biar kita tau nanti kalau nanti diusulkan oleh Kemenag kita tau, itu di Kecamatan mana, janganjangan hanya menumpuk disebuah Kabupaten Kota padahal kebutuhan yang lain juga mendesak. 8. Kemudian tentang Badan Pengelola Keuangan Haji mungkin nanti dibahas husus di Panja, karena kami ingin memang keuangan ini diurus sendiri oleh Badan ini bila boleh kita akan usulkan pembentukan khusus Bank Haji. Saya kira demikian. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. (tidak jelas) berkaitan dengan BPKH memang belum ada tapi dia harus dalam undang-undang sudah di tetapkan harus dibuat dalam paling tidak 1 tahun ini. Pak Iqbal Ramzi dan bersiap nanti terakhir dari Anggota Pak Hotibul Umam, Pak Iqbal silahkan. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, Bapak Irjen di Kementerian Agama yang saya hormati, Nama saya Muhammad Iqbal Romzi, A-92 dapil Sumatera Selatan II dari Fraksi Keadilan Sejahtera. Tahun 97 sampai 99 saya pernah menjadi penyuluh agama honor, dan sekarang tetap menjadi penyuluh agama simatupang, siang malam tunggu panggilan maksudnya. 63
Pak Sekjen, ada berapa tadi 16.386 orang tenaga honor di lingkungan Kementerian Agama yang telah diproses ke BKN untuk dibukukan menjadi PNS, tadi katanya sudah akan turun SK nya, kami ingin bertanya, dimana sajakah sebaran 16.368 ini karena kami ini orang Dapil Pak, kadang-kadang ingin tahu juga, “Oh, Sumatera Selatan ada”, begitu kan?. Untuk gaya-gayalah ceritanya. Gaya itu gerakan amal jariyah maksudnya. Yang kedua, apakah RPJM 2015 dan 2019 bidang agama dan Renstra Kementerian Agama 2016 sudah selesai atau tuntas disusun. Kalau itu, apakah program 2016 ini sudah sinergi dengan itu, ini penting agar tadi katanya berapa lagi jumlah kabupaten yang harus kita bangun, kita rehab. Tuntas tidak nanti di 2019. Kemudian yang ketiga Pak Sekjen. Saya membaca pencanangan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, keteladanan. Ini kapan dicanangkan? Kok saya baca itu pencanangan. Apakah menyangkut revolusi mental ini atau baru? Saya ingin mencoba untuk barangkali memberikan informasi agar Kementerian Agama yang ada di pusat bisa melihat ke bawah. Kadang-kadang mandeg yang namanya ini Kementerian Agama di bawah Kanwil Depag. Banyak hal-hal yang tidak bisa di akses termasuk juga mungkin bantuan sosial dan lain sebagainya. Karena itu forum pondok pesantren, ketuanya bilang kepada saya. Pak, apa yang bisa di akses untuk 2015 ini? Ada 624 pesantren di Sumsel ini. Saya tanya, nanti mungkin ada program-program untuk itu, tunggu saya, .... anda berbuat, berjihad dan berdoa. Bapak, contoh umpamanya Pemerintah Sumatera Selatan memberikan kendaraan bermotor kepada P3N agar dia bisa ... Ini bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dikomunikasikan tapi kalau Kakan Depag nya pasif, tidak mau berinteraksi, bergaul, ya sulit. Ini perlu dipacu semangat agar berinovasi. Kalau memang tidak ada, wah, bagaimana caranya? Ini membangun komunikasi yang baik. Kemudian yang keempat, penataan organisasi. Alih status pada PTAN, ketiga IAIN kemudian UIN ada 10 STAIN menjadi. Saya bertanya, bagaimana dengan nasib perguruan tinggi agama ini? Apa perhatian kita dengannya padahal mereka sudah berbuat dengan segala kemampuan yang ada buat mereka. Kemudian terkait dengan penelitian. Kalau di tempat saya penelitian itu, Litbang itu sulit berkembang Pak ceritanya. Mudah-mudahan ini terus berkembang baik dari programnya maupun dari dananya ceritanya. Saya pernah melihat adalah tafsir al quran yang itu sudah selalu direvisi kemudian bagus, dikemas dengan rapih dan ternyata di cetak oleh percetakan tertentu. Kira-kira, ini hak ciptanya pulang kemana Pak. Jangan sampai kerbau punya minyak, sapi punya nama, kira-kira begitu, ini harus dilindungi kekayaankekayaan intelektual ini harus terus dilindungi kitanya. Antara Mastur dengan Mastuur itu beda. Yang kedua kepada Litbang. Ada orang bertanya dengan ... punyakah kita sekarang ini data, data penduduk Indonesia berdasarkan, berbasiskan agama. Ada peningkatan atau ada pengurangan, ini menjadi penting agar bagaimana kita menyusun Renstra terkait dengan upaya-upaya meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama ini. 64
Kemudian tentang Baitul Quran. Ada 5 event disitu Pak. Ini dikelola oleh Kementerian Agama Pusat ya Pak, yang di TMII betul? Ini bisa bersinergi. Bisa dikelola dengan pariwisata agar kalau Indonesia menjadi laboratorium kerukunan umat beragama, jika perlu ada laboratorium alquran pula. Tempatnya sudah ada, tinggal ditingkatkan saja. Berikutnya terkait dengan PHU Pak. Sudah banyak di daerah ditemukan birobiro perjalanan umrah yang tidak bertanggunjawab. Cuma dibawa saja, mungkin ke Jakarta, keliling-keliling, maaf, akhirnya kita ini, tidak jadi berangkat. Saya bertanya, berapa jumlah biro perjalanan haji dan umrah ini yang sudah disertifikasi, yang sudah ada izin. Berapa yang tidak punya izin dan apa tindakan yang tegas terhadap mereka yang tidak punya izin ini. Apapun alasannya, mereka telah merugikan umat karena apa? Hanya keuntungan yang mereka cari, tapi pelayanan Masya Allah, mengecewakan masyarakat. Terakhir, terkait dengan pengadaan kitab suci bagi tuna netra yang sebelumnya dianggarkan tapi tidak terlaksana. Sekarang 2015 dianggarkan lagi, disitu ada satu paket. Nah, satu paket itu berapa. Kalau kita ingin bikin lempengan dari itu, itu agak ini. Sekarang ada elektronik sifatnya, yang mungkin hanya sekitar Rp1.700.000,- harganya. Saya ingin tanya satu paket itu apa dan berapa jumlahnya tuna netra di kalangan pemeluk ini yang membutuhkan itu. Ini juga saya harap sampai 2019 perencanaannya. Kemudian terakhir, di Pak Sekjen. Itu penutupnya supaya dapat dipahami dan mohon persetujuan. Kemudian dari Pak Irjen. Lain bahasanya, masih jauh dari memadai anggaran jika dibandingkan dengan beban kerja. Nah, kira-kira apa sih kok kalimat ini muncul. Menurut saya sudah bagus Irjen itukan dari sisi anggaran dan serapannya. Ongkos murah, kualitas prima. Itu kira-kira ini. Kenapa pula harus ditambah lagi. Apa alasannya? Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Oleh karena itu kita perlu saling mengingatkan diantara kita karena Kementerian Agama ini merupakan garda yang paling terdepan yang bertanggungjawab untuk membangun semangat keagamaan negeri ini. Oleh karena itu saya berpantun, tidak masuk dalam hitungan. Kemarin selasa sekarang rabu, tentulah besok hari kamis Kerjakan yang bisa, semangat menggebu, Satukan langkah penuh optimis. Yang kedua, ini termasuk lima poin budaya kerja tadi ini. Sekarang rabu besok pun kamis Bersambung jumat, sabtu pun menanti Tak perlu ragu, jangan pesimis Sempurnakan hidup untuk berbakti.
65
Ini pesan dari Pimpinan dan kita semua. Tujuh hari dalam sepekan, mulai ahad sampai ke sabtu Sungguh mengerti Komisi VIII, apa gerangan yang bisa dibantu. Ini terakhir Pak. Mohon diperhatikan ini. Anak muda terkadang usil, mengunyah-ngunyah sabut kelapa Kalau ternyata sudah berhasil, Janganlah lupa bertegur sapa. Saya rasa demikian. Wallahul hadi ila sabil rasyad, Curug hujan, hujannya bersih, Cukup sekian, terima kasih. Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Antara pantun sama pertanyaannya sama waktunya. Selanjutnya terakhir dari Anggota, Pak Khotibul Umam Wiranu, dipersilakan. F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Saudara Pimpinan Rapat. Pimpinan Komisi VIII, anggota Komisi VIII dan Bapak-bapak dari Kementerian Agama, Pak Sekjen dan Pak Dirjen serta segenap jajaran Departemen Agama yang saya hormati, juga Saudara saya Pak Chairul Fuad, tadi saya lihat duduknya dimana. Yang saya hormati, Sama-sama Banyumasan. Saya sudah hampir mendengar seluruh pertanyaan teman-teman dan yang sudah mau saya tanyakan sudah ditanyakan kecuali satu yang saya ingin pertegas soal serapan anggaran. Memang di dalam serapan anggaran 2014 itukan 87%. Kalau asumsinya Rp45 triliun yang diserap, kemudian 87% nya kurang lebih masih ada sisa Rp5 triliun, mungkin ya, saya tidak mengerti angka-angka persisnya. Sebenarnya angka Rp5 triliun ini agak mengherankan kalau laporan dari temanteman Depag tadi ada kurang lebih 513 kantor KUA yang masih dalam posisi yang bisa disebut tidak ada begitu. Nah itu, ini soal manajemen keuangan negara yang 66
mungkin harus diperbaiki sehinga tidak perlu lagi kalau kemarin diserap untuk ini, kita perlu menganggarkan. Saya hitung sama Pak yang ahli anggaran dari teman kita ini dari Partai Matahari, oh ya saya belum mengenalkan, terakhir saja. Itu hanya membutuhkan Rp218 miliar kalau asumsi 513 KUA begitu. Jadi tidak sampai Rp1 triliun sehingga tidak perlu teman-teman bertanya kenapa hanya 34 KUA yang hendak mau dibangun, kan begitu. Ini sebenarnya problem manajemen keuangan negara yang hampir jamak di seluruh departemen begitu. Ini termasuk bagus, serapannya 87% tetapi menurut saja mubazir saja. Memang sekarang ada undang-undang baru, saya memang baru di Komisi VIII. Undang-undang yang namanya Adpem, Administrasi Pemerintah. Di dalam Undang-Undang Adpem yang baru 2014, itu eksekutif itu diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi. Saya kira ke depan, jangan takut-takutlah sama KPK ya. Ada diskresi kepada pejabat negara khususnya eksektuf untuk mengambil langkahlangkah yang memang dibutuhkan untuk segera diputuskan meskipun mungkin secara birokrasi keuangan itu masih belum benar mungkin ya. Inikan saya bisa memahami, Rp5 triliun itukan karena mungkin pengajuannya terlambat dan seterusnya-dan seterusnya lah secara administrasi keuangan negaranya tapi setelah ada Undang-Undang Adpem saya kira tidak perlu lagi ada sisa anggaran. Bapak bisa baca Undang-Undang yang terbaru itu atau juga ini pertanyaan yang kedua. Ini di dalam Undang-Undang 17/2014 soal MD3, MPR, DPR, DPD, DPRD. Inikan kita anggota DPR punya kewajiban memperjuangkan konstituen, itu jelas memang, sampai sumpah janjinya pun begitu. Nah, pertanyaannya ini kepada ketua juga ini, kepada pimpinan, kepada teman-teman. Apa sih yang kita bawa Komisi VIII, Anggota-Anggota Komisi VIII ke daerah pemilihan? Saya tidak menuntut itu tapi urutannya begini. Di Undang-Undang Desa, ada kan dulu itu desa itu sangat tidak adil diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ada 74.045 desa. Desa yang ada Anggota DPRD nya dapat bantuan, ada DPRD tingkat I dapat bantuan provinsi, ada DPR pusat, dapat bantuan dari pusat, entah berbagai macam program sehingga tidak adil. Karena itu sekarang desa menjadi adil karena 74.000 sekian desa itu, semua mendapat bantuan secara adil sesuai dengan indeksnya, jumlah penduduk, kesulitan geografis dan seterusnya. Nah, madrasah-madrasah kita yang kita punyai itukan tidak adil juga perlakuannya. Ada yang begitu mudah karena memang pengurusnya ada pejabat, ada Anggota DPR, ada orang Jakarta atau dan seterusnya. Ada tidak teman-teman Depag melakukan identifikasi atau database yang valid sehingga tidak ada duplikasi di dalam memberikan bantuan kepada madrasah-madrasah mulai diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah dan seterusnya sehingga tidak perlu lagi Anggota DPR merengek-rengek minta bantuan. Meskipun itu sebenarnya hak Anggota DPR untuk mengajukan satu permintaan kepada eksekutif bahwa hak kita mana begitu? Tentu sesuai dengan undang-undang, bukan dalam pengertian meminta, tapi itu hak. Itu pertanyaan kedua sekaligus memberikan pertanyaan tentang data base tentang madrasah yang saya sering dikeluhkan karena satu kabupaten, saya Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Dapil saya. Banyak yang kejadian bantuannya banyak, maksud saya berkali-kali tapi ada madrasah atau institusi pendidikan lain yang tidak pernah sama sekali, itu yang kedua yang saya kira menjaid penutup pertanyaan saya karena sudah semua pertanyaan ditanyakan teman-teman sebelumnya. Dan akhir kata, nama saya, perkenalan saja Pak Dirjen dan seluruh jajarannya. Nama saya Khatibul Umam, Wiranu itu nama mbah saya. Bukan berarti 67
Wira Nu bukan, itu memang nama asli. Bahwa kebetulan saya lahir dari komunitas orang NU, iya tapi Wiranu itu nama mbah saya. Ini periode ketiga di DPR jadi saya berharap memanfaatkan waktu sebagai DPR yang ketiga ini tidak untuk membentakbentak Anggota mitra kerja saya. Dulu waktu masih awal-awal saya bentak-bentak, sekarang baik-baik sajalah tapi pengertian kata sastrawan kita dari Sumatera Barat itu lho. Kalau sama-sama pengertian saya kira tidak ada soal begitu. Kita kan komunikasi yang tidak nyambung. KPK sama Kepolisian bentrok setelah Pak Yasin meninggalkan KPK begitu kan? Dulu kan Pak Yasin jembatannya begitu. Ada santri disana yang bisa wise begitu. Itu saja Pimpinan. Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah Pak Khatibul Umam tadi menyampaikan pengertianpengertian itu banyak muncul Pak ya. Bapak/ibu sekalian. Dari Anggota sudah, kita akan mendengarkan dari Pak Ketua. Dipersilakan. KETUA KOMISI VIII (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.HUM., M.A./ F-PAN): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan, Anggota Komisi VIII DPR RI dan para pejabat Eselon I Kementerian Agama. Sebetulnya sudah sangat lengkap dan saya kira untuk menjawab pertanyaanpertanyaan saja itu bisa butuh waktu yang cukup lama. Asal ... ujung-ujungnya nanti dijawab di akhir saja itu ... itu baru berbahaya. Bapak-bapak yang saya hormati. Saya ada beberapa pertanyaan saya kira yang sangat fundamental yang sangat saya kira perlu kita pikirkan bersama, bukan hanya oleh Kementerian Agama tapi juga oleh Komisi VIII. Ketika saya kunjungan kerja dan reses beberapa waktu lalu khususnya ke Dapil saya itu, ternyata banyak keluhan dari masyarakat mengapa sih pendidikan agama itu selalu termarginalkan dibandingkan dengan pendidikan umum dari sisi penganggaran, jadi bukan dari sisi pelayanannya tetapi penganggaran. Saya dulu ingat ya waktu saya di madrasah aliyah negeri dulu. Memang tulen dari Kementerian Agama, sekolahnya juga disitu. Jadi saya tahu persis dulu ada namanya madrasah aliyah pendidikan khusus. Ini Pak Sekjen walaupun Pak Dirjen 68
Pendis tidak ada tapi Pak Sekjen ini kan mungkin soal kebijakan umum ya. Itu dulu ternyata yang digagas oleh menteri Pak Tarmizi Taher kalau tidak salah saya, Munawir Sazali, itu saya kira output-nya luar biasa Pak. Saya tahu persis ada beberapa sekarang yang sudah sampai belajar di universitas-universitas besar di Eropa, Amerika. Itu adalah alumni MAPK dan saya kira itu banyak juga jadi tokohtokoh juga sekarang yang alumni-alumni yang seangkatan dengan saya. Yang alumni MAPK itu. Saya kira ini perlu juga dipikirkan kembali oleh Kementerian Agama untuk membicarakan soal ini. Kenapa? Kita ingin ada alumni-alumni madrasah kita yang memang bisa berdaya saing luas. Disamping pemahaman agamanya yang bagus tetapi penguasaan ilmu umumnya juga luar biasa bagus. Justru kan letak kelebihan Kementerian Agama itukan disitu. Kalau misalnya hanya tahu belajar agama saja ya kita pindah ke pesantren saja semua, disana kita baca kitab. Itulah yang menyebabkan orang mengapa mau masuk ke madrasah. Saya sekarang anak saya mau masuk SD ini, saya lagi berpikir apakah saya berani menempatkan di madrasah ibtidaiyah negeri walaupun di dekat rumah saya itu ada madrasah ibtidiyah negeri. Kenapa? Memikirkan kualitasnya. Mestinya masyarakat itu walaupun berlomba-lomba untuk masuk kesana itu, bukan berarti kualitas pendidikannya karena melihat dari sisi penganggarannya itu sebetulnya sangat jauh dibandingkan dengan perguruan tinggi ataupun pendidikan umum. Saya meminta bagaimana nanti daripada tadi kita berdebat sana sini, itu lebih bagus kita fokus untuk membuat sisi keadilan pendidikan agama. Kenapa? Karena rakyat Indonesia ini berketuhanan. Semua agama ada dan semua agama itu punya sekolah. Saya tidak berbicara bahwa ini misalnya hanya untuk pesantren dan sekolah-sekolah agama yang ada di Islam, tidak, semua. Itu pasti akan berbeda. Karena itu adalah suatu bahan pemikiran karena saya mengerti betul politik anggaran itu kan bukan hanya diletakkan disini, bukan hanya begitu datang disini. Sudah dibagi dulu kuenya disana baru kita berdebatkan, kan begitu. Nanti paling kami coret-coret kalau yang tidak jelas, kalau kata Pak Romzi tadi coret yang tidak jelas. Paling itu yang kita bisa lakukan tapi kuenya itukan dari sana. Ada Rp2.100 triliun misalnya, anggaran yang akan dibagi di seluruh kementerian/lembaga. Itu yang kita perdebatkan disini. Nah, sekarang bagaimana proporsi kita itu adil termasuk di perguruan tinggi. Coba bayangkan perguruan tinggi itu satu universitas negeri saja itu bisa membiayai seluruh perguruan tinggi agama Islam di Indonesia ini. Oh, sangat tidak adil Pak, padahal kalau dari segi output, kadang-kadang saya tanya, saya tantang kawan-kawan, siapa sih pengamat politik yang terkenal di Indonesia ini? Dari perguruan tinggi agama islam atau dari perguruan tinggi umum? Masih lebih banyak kayaknya dari pendidikan agama. Siapa sih yang kita kenal rektor universitas islam misalnya di Jakarta, contoh. Tapi tahu tidak Saudara siapa rektor Universitas Airlangga, atau IPB atau apa, tapi mohon maaf ini, bukan berarti saya memperbandingkan itu, dari segi berkontribusi di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Coba, dan saya merasa selalu bangga kok saya pernah belajar di UIN, IAIN tetapi karena kita tidak pernah membuat grand design yang besar sehingga ketimpang anggaran ini selalu saja terjadi. Yang ujung-ujungnya adalah ini mungkin saja memang karena pelaporannya, pelaporan kita tidak pernah serius Pak sehingga Anggota DPR yang melihat laporan itu saja malas, untuk apa sih ini dibuat tambah-tambah anggaran begini kalau laporannya tidak jelas. Ini kan penting untuk evaluasi kita Pak. Ini dalam bahasa agamanya Pak Sekjen ini lebih tahu daripada saya, namanya Muhasabah. Jadi dalam konteks ini mungkin bisa. Saya kira saya sangat sepakat sekali ditambahkan. 69
Kemudian yang kedua, concern saya adalah tentang bantuan-bantuan pendidikan madrasah pesantren yang ada. Saya ini dari kampung saya itu Pak, hampir semuanya NU Pak. Satu-satunya yang Muhammadiyah disitu mungkin saya. Benar Pak tapi begitu keluar dari situ jadi ketua umum pula, anehnya disitu. Kalau di kampung saya bisa dicek itu, kyai saya namanya Muchtar Muda Nasution, terkenal. Tetapi, coba Pak, mereka mengadu ke saya walaupun saya Muhammadiyah tapi kalau ceramah saya tetap di pesantren itu, diundang. Mereka mengadu ke saya, selama pesantren itu berdiri, belum pernah mereka kadang-kadang mereka mendapatkan apa yang disebut dengan bantuan pesantren itu, tidak pernah Pak. Bapak tahu tidak itu betapa pentingnya pesantren-pesantren disana untuk membina ummat. Yang saya bilang ini madrasah dan pesantren. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena itu mungkin ada pertanyaan disini, kita harus membuat kriteria dulu misalnya, pesantren mana yang boleh mendapatkan bantuan itu. Jangan karena tadi kata Pak Khatibul Umam karena ada orang di Jakarta baru bisa dapat. Lalu kalau orang tidak ada di Jakarta tidak kita kenal dan tidak kita tahu bahkan jangan-jangan tidak didaftarkan pula nama-nama pesantren yang ada di Kementerian Agama itu, karena itu sisi keadilan ini penting. Lalu ada memang aspek, disini ada 13 provinsi Pak, saya mau kasih tahu. Bahwa Komisi VIII DPR RI mewakili 13 provinsi. Jadi tidak sampai 33. 13 provinsi ini memang diwajibkan untuk memperjuangkan aspirasinya dan kami setiap waktu juga ditelepon. Saya sebenarnya juga tidak paham ini, ada tidak bantuan masjid Pak katanya. Sudah banyak itu yang tanya ke saya. Ada tidak bantuan pesantren. Bagaimana cara buat proposalnya? Saya kan tidak paham Pak karena tidak pernah saya minta-minta proposal selama ini ke Kementerian Agama urusan itu dan saya tidak tahu prosedurnya. Yang tahu saya adalah mereka tidak pernah dapat. Konon kabarnya menurut anggota-anggota lama yang tidak disini lagi, pindah ke tempat lain, katanya dulu juga sangat memalukan juga Pak, khususnya Bimas Islam itu kadang-kadang sudah dijanjikan akan dibantu untuk bantuan masjid. Lalu mereka kita minta untuk bikin proposal Pak, eh tahu-tahu begitu sudah masuk ke Kementerian Agama, bantuan itu tidak cair-cair. Yang malu siapa? Anggota DPR nya, jangan-jangan sudah bantuan masjid pula ditelan Anggota DPR ini. Mohon maaf Pak, kalau bantuan-bantuan masjid tidak Pak, pesantren tidak sedangkan yang bisa besar-besar kita tidak berani, ada Pak Yasin, bayangin, yang konsisten untuk urusan begini. Apalagi bantuan masjid, pesantren. Karena itu ini perlu Pak saya kira, perlu penegasan. Kalau memang betul-betul sisi keadilannya, ini persoalan keadilan juga tidak jelas ya ngapain kita perpanjang bantuan-bantuan seperti itu. Untuk apa? Mereka kita tidak bantu bisa mandiri, buktinya sampai sekarang masih hidup itu pesantrennya Pak. Kita butuh mereka, pendidikan itu dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dan ditunjang oleh dunia usaha, itu prinsip dalam pendidikan kita. Karena itu saya minta ke depan ini Pak kita harus lebih jeli lagi untuk membaca peta itu. Kalau memang tidak, bisa-bisa kita sepakati hal-hal semacam itu, saya kira tidak perlu. Bagus kita pindahkan anggarannya ke tempat yang lain saja, kan Departemen Agama masih banyak urusan yang lain diluar itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini masalah termasuk bantuan pesantren, madrasah dan masjid, ini saya kira kan ada. Berarti Pendis dan Bimas Islam. Lalu yang ketiga yang terakhir ini. Saya kira memang harus ada Pak sinkronisasi karena Departemen Agama ini adalah suatu Kementerian/lembaga yang tidak otonom. Bukan otonom dia, jadi urusannya tidak ada dengan bupati, gubernur. Karena itu memang 70
pengawasannya ini memang harus betul-betul dari pusat harus jelas sampai ke bawah itu karena saya banyak menemukan. Satu waktu Pak saya kunjungan kerja baru-baru ini yang terakhir reses pertama saya. Begitu saya keluar dari Kandepag itu, itu Kandepag nya langsung memeluk saya Pak. Tidak tahu saya kenapa, lalu saya tanya kenapa Pak. Dia bilang mohon maaf Pak, mudah-mudahan jangan sampai misalnya kami dipolitisasi lagilah dengan urusan-urusan Kementerian Agama seperti ini. Saya sangat terharu Pak Shaleh. Karena ternyata, itu karena dia langsung dari pusat, itu memang kita tidak berhubungan dengan bupati, kita langsung dengan dia saja. Disitu banyak penyimpangan yang mungkin tidak terlihat. Yang dilihat oleh kita kan yang kelihatan dengan kasat mata saja tapi kan perilakuperilaku aparat dibawah inikan tidak jelas Pak. Karena ini otoritasnya ada pada menteri dan Pak Sekjen utamanya, ini tentu harus memang betul-betul berkerja sama kita. Jadi kalau nanti kawan-kawan Komisi VIII itu turun ke daerah menemukan hal-hal yang memang tidak seperti sepatutnya dilakukan, itu mesti karena ada di pusat komandonya memang harus turun. Ini saya kira penting sekali karena memang ini Kementerian Agama ini harus kita muliakan. Namanya agama, iya kan? Agama itukan harus mulia diatas segalanya, mestinya jadi panutan dari semua Kementerian/lembaga yang ada. Ini kabarnya kan bukan seperti itu, malah mohon maaf ini Pak, saya mantan orang Departemen Agama karena malu juga Pak. Saya jujur saja, Menteri Agama ditahan, saya Pak menangis Pak. Menangis saya Pak, bukan ada urusan dengan ini. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Pimpinan. Kita sepakat jam berapa ini? KETUA KOMISI VIII (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.HUM., M.A./ F-PAN): 4 lewat 8 menit. 1 menit lagi Pak Prof. Jadi karena itu, usulan saya ini tadi ada tiga hal besar tadi itu Pak dan itu kebijakan umum bukan kebijakan spesifik. Nanti spesifik biar sudah disampaikan oleh kawan-kawan semua. Jadi saya minta tolong sekali, ini karena kerjasama kita ke depan, selagi kita masih bisa melakukan hal terbaik Pak. Besok lusa kan kita tidak disini lagi, bapak juga belum tentu jadi pejabat disitu lagi. Apa yang bisa kita lakukan mohon sama-sama dan lagi kami mau kawankawan ini saya kira Komisi VIII ini prinsipnya ingin membantu, apa yang bisa kami lakukan untuk perbaikan Kementerian Agama ini. Saya kira itu ibu Pimpinan. Pak Prof. Hamka saya sudah selesai. Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Deding terakhir. 71
F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Ini saja langsung saja to the point ini. Pertama soal penerapan kurikulum 2013. Walaupun ... mohon dicatat saja, ada Sekretaris Dirjen, jadi jawabannya bisa nanti. Ini tentang penerapan kurikulum 2013 ini karena ada pelajaran agama fiqih, aqidah SKI yang menggunakan 2013 sedangkan umum itu menggunakan 2016, jadi ada perbedaan assessment penilaian, ini juga membingungkan, ini terjadi di lapangan. Oleh karenanya bagaimana sebetulnya kebijakan makronya, policy di Kementerian Agama. Yang kedua, ini terkait dengan pembayaran guru DPK umum di madrasah di lingkungan Kementerian Agama yang belum terbayarkan padahal ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan menteri dan sebagainya, ini kebijakannya seperti apa. Tentu ini tolong ditelusuri lebih lanjut lagi, tentu kita ingin memperoleh peta. Sebenarnya kebijakan pendidkan islam ini seperti apa tentang posisi madrasah kemudian kurikulumnya, ketersediaan sumber daya manusia, tenaga pendidik dan sebagainya. Jadi ini tolong barangkali bisa dijelaskan. Yang terakhir kepada Pak Sekjen. Ini menyangkut halaman 8 ini tentang terlaksananya assessment, sistem dalam rangka pengingkatan kualitas manajamen pegawai sebagai bahan promosi jabatan, rotasi dan sebagainya tapi saya pernah di Komisi VIII, 2009 Pak, .... waktu itu. Ada Kalitbang ya, kemudian saya ke Komisi III dengan Pak Yasin, Pimpinan KPK jadi dua, sekarang kembali lagi kesini. Saya masih melihat adakah perubahan yang signifikan karena saya merasakan faktor politis, maaf ya, faktor politisnya saya sebut faktor politis lah, itu lebih kental ketimbang... rotasinya begitu. Jadi banyak keluhan-keluhan bahkan saya agak miris, ini berbau duit, uang. Jadi kalau mau menjadi Kepala Kanwil harus setor sekian, Kepala Kandepag harus sekian, saya tidak tahu untuk jadi dirjen dan lain sebagainya begitu, saya tidak tahu. Jadi itulah, mohon barangkali kita sudah berkomitmen dengan Pak Menteri Agama, tentu diikuti oleh jajaran dibawahnya, kita harus mengubah mindset dan menjadikan Kementerian Agama sebagai Kementerian teladan karena agama, kita harus betul-betul fungsional. Agama jadi sumber nilai etik moral, spiritual dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, itu saja Pak ketua. Terima kasih Bu Ketua. KETUA RAPAT: Terima kasih bapak/ibu sekalian. Ini sudah pukul 16.10 WIB. Nanti masih ada beberapa catatan yang menurut saya penting karena misalnya di Bimas Islam serapannya terkait dengan biaya nikah melalui PNBP juga masih 0% dan ini belum ada pengembalian, itu juga menjadi laproan dan temuan karena saya khawatir ketika PNBP ini tidak diurus cepat untuk dikembalikan ke KUA, rehab KUA kemudian juga transport bagi yang pencatat nikah itu menyebabkan potensi gratifikasi berikutnya. Kemudian untuk PHU, siskohat kita inikan mau diintegrasikan dengan E-Hajj tapi integrasi didalam saja masih berantakan Pak. Jadi jangan keluar dulu, selesaikan dulu di dalam dengan imigrasi, sehingga kemudian kita punya satu pintu yang menjadi lebih baik, itu nanti perlu dijelaskan. 72
Pak Irjen, saya Cuma ingin tanya. Apakah Obrik nya inspektorat jenderal dengan BPKP, dengan BPK itu beda karena kalau dilihat di laporan disajikan itu memang ngeri juga hasil audit BPKP sampai dengan tahun 2014 itu misalnya di Balitbag itu masih ada 522 kejadian yang belum ditindaklanjuti yang saldonya Rp56 miliar misalnya. Kemudian kepada Pak Balitbang. Saya pikir berdasarkan bapak/ibu tadi, ada hal yang belum dituntaskan oleh Balitbang ketika kemudian melakukan penelitiannya tidak Indef, tidak terlalu dalam menukik sehingga kemudian itu bisa dijadikan acuan. Contohnya, tadi Pak Syafe’i mengatakan penting untuk pembangunan karakter. Mengapa tidak kemudian kita pikirkan bahwa membangun karakter kita dengan sistematika berpikir dari makosidul syar‟i. Jadi kenapa tidak misalnya dicoba dari bagaimana kita membuat hidden curriculum yang dimasukkan dalam pendidikan berkarakter itu yang dimulai dari cara berpikir hifzun nas, hifzun naslh, hifzun maal dan seterusnya begitu. Kenapa itu tidak dilakukan, itukan akan membuat cara berpikirnya lebih sistematis orang-orangnya, jadi tidak cuma sekedar berlaku budi pekerti yang baik tetapi tidak punya dasar yang kuat berdasarkan agama misalnya. Terus terakhir, kalau tadi Pak Maman menyampaikan soal radikalisme, ada yang lebih ngeri Pak. Saya tidak tahu Pak Sekjen sudah mencermati atau belum karena Humas dan itu adanya. Di facebook Pak dalam satu tahun terakhir ini ada laman yang dia mempromosikan dengan cara menjelek-jelekkan semua agama karena akhirnya kita ketahui bahwa facebook ini digerakkan oleh sejumlah orang yang anti agama. Saya pikir lebih ngeri daripada radikalisme karena semua dijelekkan sehingga akhirnya kemudian menimbulkan konflik. Kalau yang baca update-nya pada hari itu mungkin dia berpikir “Oh ya, yang kristen ternyata begini. Besoknya yang islam begini”. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, itu justru mendorong orang untuk anti agama karena memberikan gambaran bahwa semua agama ternyata punya masalah. Jadi ini saya pikir jadi PR besar bagi kita, jadi kajian di Kementerian Agama. Bapak/ibu sekalian. Saya ingin menawarkan kepada bapak/ibu kita break skors 15 menit sampai pukul 16.30 WIB agar pembahasan kita yang seharusnya bisa membawa kebaikan bagi umat juga tetap diridhai karena kita tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai umat beragama. Kita skors dulu 15 menit. Nanti akan dilanjutkan lagi pukul 16.30 WIB. (RAPAT DISKORS) Dengan mengucap bismillaahirrahmaanirrahiim, skors saya cabut. (SKORS DICABUT) Teman-teman wartawan ini bisa diberhentikan dulu. Ini rapatnya harus segera dimulai. Baiklah.
73
Bapak/ibu sekalian. Kita akan meneruskan sesi ini dengan menerima jawaban, mendengarkan jawaban dari para Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya menawarkan kita akan mengakhiri pukul 18.30 WIB sudah termasuk dengan kesimpulan sehingga bapak/ibu juga bisa menyampaikan jawaban yang sistematis karena saya pikir ada beberapa pengulangan dan kemudian yang beririsan bisa segera. Jawaban untuk pendidikan islam saya pikir ditunda sampai kemudian nanti ada pertemuan dengan Dirjen Pendidikan Islam sebagaimana kesepakatan kita. Dipersilakan dari Pak Sekjen. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih Pimpinan. Para Anggota Komisi VIII, Bapak/ibu sekalian, Hadirin, hadirat yang berbahagia. Prinsipnya ada pertanyaan ada jawaban cuma apakah bisa dijawab semua, itulah persoalannya ini tapi yang jelas bahwa untuk sekretariat ini luar biasa banyaknya pertanyaan tapi saya mencoba untuk menjawab secara ringkas, hal-hal yang terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan ini. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Terhadap pertanyaan Pak Maman, saya rasa pertanyaan yang sangat baik dan konseptual saya rasa pertanyaan ini tetapi saya ingin memberikan gambaran bahwa sesungguhnya kita sudah memiliki forum-forum yang sangat baik terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama ini dan juga bahkan bisa dilihat bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Di tahun 2013 misalnya kita pernah melakukan ada banyak sekali kegiatan forum dialog antar umat beragama yang dihadiri oleh hampir semua tokoh-tokoh agama di masing-masing daerah dan juga dihadiri oleh para penganut agama yang bersangkutan dan ini tentu memberikan gambaran bahwa sesungguhnya partisipasi masyarakat terhadap program ini sangat baik. Terkait juga dengan pertanyaan mengenai kerukunan ini, bahwa FKUB itu adalah forum masyarakat yang tugasnya menerima aspirasi masyarakat dengan menyalurkan pada pejabat yang berwenang. Misalnya kalau di tingkat kabupaten maka kemudian kepada bupati dan walikota dan kalau kemudian di tingkat pemprov adalah kepada gubernur atau mungkin juga langsung ke Menteri Agama dan juga kita melihat bahwa melalui FKUB ini maka sesungguhnya juga pemahaman dan saling menerima dan memberi diantara tokoh agama juga luar biasa, terbukti misalnya kalau kita lihat satu contoh yang sangat konkrit misalnya bagaimana peran FKUB di Kabupaten Kediri misalnya yang saya tahu. Bagaimana mereka bisa mempertemukan forum antar umat beragama dan intern umat beragama itu sedemikian baik bahkan misalnya juga terhadap kelompok-kelompok yang selama ini dianggap tidak sependapat atau sepaham dengan kelompok yang lain misalnya 74
LDII dan seterusnya yang saya rasa juga sangat baik dikelola oleh forum kerukunan antar umat beragama. Kemudian juga pertanyaan yang terkait dengan anggaran kerukunan umat beragama termasuk juga kegiatan kerukunan umat beragama. Tentu ada beberapa hal yang bisa dijelaskan disini. Misalnya kaitannya dengan penyusunan undangundang PUB (Perlindungan Umat Beragama) yang sekarang diinisiasi oleh pemerintah. Kemudian juga dialog juga lintas agama, nasional dan regional. Kemudian juga ada worshop-workshop tingkat nasional. Misalnya adalah forum manajemen FKUB, wawasan multikultural, penganganan pasca konfilik, lalu juga ada dialog bilateral dan multilateral. Misalnya dengan forum kerukunan umat beragama di Bosnia Herzegovina, Slowakia, Polandia, kemudian juga forum ASEM di Rusia dan seterusnya. Kemudian juga yang menarik dari anggaran di PKUB ini, Pusat Kerukunan Umat Beragama itu kemudian juga untuk pembangunan kantor-kantor sekretariat bersama FKUB provinsi dan kabupaten/kota. Selain juga misalnya dialog lintas agama, tokoh-tokoh wanita dan pemuda dan seterusnya dan sebagainya termasuk juga pembiayaan operasional untuk FKUB masing-masing Rp50 juta untuk 40 PKUB. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian yang kaitannya dengan kepada Pak Hamka, saya rasa saya terima kasih terhadap pandangan-pandangannya mengenai koordinasi dengan pemerintah provinsi dan saya terus terang saja pernah bicara panjang dengan misalnya gubernur Sultra terkait dengan pelantikan-pelantikan jabatan Kanwil di Sultra dan seterusnya dan salah satu diantara yang diinginkan memang adalah bagaimana supaya dalam pengangkatan jabatan-jabatan di provinsi terutama itu kemudian ada koordinasi dengan gubernur dan sebagainya. Saya terima kasih untuk ini dan saya rasa ini adalah saran yang sangat baik dan kita akan tindaklanjuti masa-masa yang akan datang. Dan satu hal saya rasa yang juga sangat penting sebagaimana tadi juga ada pertanyaan yang terkait dengan assessment. Kita sudah canangkan bahwa dalam 3 bulan ini mulai Januari sampai Maret ini kita memang sedang melakukan perumusan instrumen untuk open promotion atau open recruitment jabatan-jabatan ini. Kita akan lakukan uji-uji coba dan seterusnya karena memang untuk jabatan di Kementerian Agama ini adalah jabatan yang sangat khusus. Misalnya untuk mengangkat pejabatpejabat agama hindu tentu haruslah mereka-mereka yang memahami tentang agama hindu. Jadi karena tidak mungkin beragama islam kemudian menjadi pejabat di hindu dan seterusnya termasuk juga kesulitan kita ketika Perpres mengenai Kong Hu Cu menjadi dirjen ini, kita juga sedang mengalami kesulitan yang luar biasa sebab tentu untuk menjadi Dirjen Kong Hu Cu haruslah yang beragama Kong Hu Cu dan sampai hari ini belum ada satu pun pejabat yang memiliki persyaratan untuk menjadi Dirjen. Jadi kan tidak mungkin Pak Prof. Mahasin yang beragama islam kemudian jadi Dirjen Hindu. Agak susah sumpahnya itu. Jadi apakah beliau siap disumpah dengan agama Kong Hu Cu, ini masalahnya juga. Jadi kita sedang lakukan proses ini dan sebagaimana yang sudah kita bicarakan dengan Pak Irjen dan juga dengan Pak Menteri bahwa nanti pada bulan April kita akan launching program open promotion ini. Jadi setiap pejabat yang 75
menduduki jabatan dalam Eselon IV, III dan I tentu harus mengikuti pola lelang jabatan sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lintas agama saya rasa juga sangat banyak kita lakukan baik di tingkat provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bahkan juga antar tokoh-tokoh wanita di Denpasar sekian bulan yang lalu kita lakukan kegiatan tokoh lintas agama wanita, jadi tidak yang laki-laki saja tapi juga yang wanita. Kemudian yang lain saya rasa juga atas pertanyaan Bu Endang ini, saya berterima kasih atas atensi beliau tentang ISIS ini tapi ISIS ini sekarang sudah dilawan dengan Sumuk bu, jadi ISIS lawannya Sumuk. Sumuk itu solidaritas untuk menentang kekerasan, jadi kira-kira begitu. Kementerian Agama saya rasa memiliki perhatian yang cukup besar dan kita sudah pernah melakukan berbagai macam diskusi, workshop untuk mencari respon yang paling positif terkait dengan persoalan ISIS ini dan kemudian juga kita memiliki kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang kemarin dijelaskan Pak Menteri untuk melakukan semacam pendidikan dan pelatihan untuk pesantren-pesantren kita terkait dengan kewarganegaraan dan sesungguhnya inti yang paling mendasar itu adalah membentengi supaya pesantren-pesantren kita tidak tergoda untuk “terjerumus” ke dalam gerakan-gerakan ISIS semacam ini dan ini saya rasa sudah kita lakukan beberapa forumnya. Jadi secara konseptual dan praktis saya rasa kita sudah memasuki arena yang sangat penting ini. Kita sependapat dengan bapak/ibu sekalian bahwa ISIS ini sesuatu yang perlu ditanggapi dengan sangat serius. Kemudian. Bapak/ibu sekalian. Mengenai tenaga honorer ini pertanyaan Pak Samsu Niang, saya rasa ini saya jawab agak singkat saja bahwa untuk K2 ini sudah seluruhnya kita selesaikan verifikasinya dan sekarang sudah dalam proses penandatanganan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dari kita, dari Kementerian Agama, Sekjen dan sedang menunggu proses untuk memperoleh nomor induk pegawai. Ini yang saya rasa menjadi sangat penting cuma problemnya adalah bahwa untuk K2 ini yang sejumlah 16.000 lebih sedikit itu, 16.396 orang itu bahwa mereka adalah berasal dari madrasah dan mereka yang berkerja selama ini di Kementerian Agama. Jadi di instansi-instansi pemerintah. Jadi memang untuk yang di madrasah bapak/ibu sekalian ini belum termasuk yang berkategori seperti ini. Saya tidak tahu persis apakah ke depan lalu yang mereka-mereka yang berada di tempat-tempat seperti itu lalu bisa di tingkatkan statusnya menjadi CPNS tapi yang jelas bahwa beberapa tahun yang lalu, memang 3 tahun terakhir ada moratorium dan ini juga tahun depan masih ada moratorium lagi tetapi sejauh yang saya dengar dari Sestama di Menpan bahwa tahun depan tetap akan dibuka untuk pendidik dan kesehatan. Jadi kesehatan dan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik akan tetap dibuka. Jadi artinya peluang bagi para guru untuk bisa menjadi CPNS tentu masih sangat besar.
76
Bapak/ibu sekalian. Dan untuk formasi umum tahun 2015 kita diberi jatah 2.096. Dari jatah 2.096 ini ternyata hanya terisi 1.100 orang. Salah satu diantara kendala yang menyebabkan kenapa tidak bisa terisi seluruhnya ini dari 2.096 dan hanya terisi 1.100 jadi hanya 50% kira-kira yang lolos ini adalah karena tes kompetensi dasar yang dilakukan oleh BKN melalui Pansel ini memang luar biasa berat penguasaan mengenai undang-undang, mengenai wawasan kebangsaan, nasionalisme dan seterusnya luar biasa dan kebanyakan mereka jatuh disini karena masing-masing sesi ada nilainya dan tidak menggunakan nilai komulatif kelulusan karena masingmasing harus lulus maka inilah yang membuat kebanyakan mereka jatuh disini dan itulah yang menyebabkan kenapa hanya terisi 1.100 ini. Dan ada kebijakan yang baru saya rasa dari Kemenpan bahwa untuk tahun 2014 tidak dilakukan tes kompentensi bidang (TKB) karena disinyalir bahwa TKB yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi itu, kementerian/lembaga itu dinyatakan syarat dengan KKN maka kemudian Menpan atau BKN kemudian lalu memutuskan bahwa tahun 2014 tidak ada lagi tes kompetensi bidang kecuali dosen. Jadi untuk yang lain-lain tidak ada tes kompetensi bidang. Jadi cukup dengan nilai tes yang diselenggarakan melalui CAT itu, Computer Accessted Test, itu yang kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan kelulusan. Ini yang terjadi bapak/ibu sekalian. Jadi oleh karena itu maka melalui proses yang sangat-sangat transparan ini, kita hampirhampir tidak memiliki peluang untuk bahkan tidak ada peluang untuk melakukan KKN mengenai CPNS ini. Saya rasa dengan sistem CAT ini saya rasa ternyata memang luar biasa. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Kuswiyanto yang saya rasa yang perlu juga saya respon terkait dengan anggaran Pak ini. Jadi kenapa ada selisih. Jadi pagu APBN Perubahan 2014 kita memperoleh Rp51.568.452.512.000,Kemudian pagu revisi APBN 2014 menjadi Rp51.904 triliun lebih sehingga kemudian terdapat selisih Rp336.497.006.000,-. Nah, selisih ini ternyata berasal dari BLU pendidikan dan PNBP pendidikan sejumlah Rp264.796.000.648,- dan kemudian PNBP nikah rujuk. Nah ini karena PNBP nikah-rujuk inikan masuk belakangan sejumlah Rp71.727.358.000,- Jadi selisih ini, selisih Rp336 miliar ini adalah berasal dari dua hal ini Pak. Jadi ada perhitungan ulang mengenai BLU Pendidikan dan PNPB pendidikan dan kemudian tambahan dana dari PNBP nikah rujuk yang memang kemudian masuk di tengah-tengah tahun dan kemudian baru diselesaikan revisinya itu pada akhir-akhir tahun 2014, pada bulan desember ini. Itu kira-kira yang terkait dengan Pak Kuswiyanto mengenai anggaran. Kemudian juga tadi saya sampaikan bahwa anggaran kita hanya terserap 87% lebih sedikit. Dan salah satu penyumbang besar terhadap rendahnya serapan ini adalah mengenai belanja pegawai yang hanya 53% itu tetapi meskipun kita hanya 87 lebih ini tapi kita masih bisa masuk 8 besar, 10 Kementerian/lembaga dengan anggaran besar. Tahun lalu kita bisa masuk 3 besar dengan 91,44% dan sekarang kita menurun menjadi 87,37% kalau tidak salah itu dan itu salah satu diantara penyumbangan terbesarnya adalah Bansos. Jadi Bansos ini yang kemudian memberikan sumbangan terbesar kenapa anggaran kita tidak bisa terserap. Satu contoh saja misalnya. Bantuan rehab 77
madrasah. Itu datanya sudah fix karena data itu direkrut dari yang dilakukan oleh, disediakan datanya oleh Direktur Madrasah dan kemudian diverifikasi oleh Pak Irjen. Data itu sudah sangat fix tetapi persoalannya adalah pada akhir tahun kemudian kita dapatkan hasil verifikasi, audit yang dilakukan oleh BPKP dan menyatakan bahwa akun 57 Bansos tidak bisa digunakan untuk bantuan rehab ruang kelas baru termasuk juga yang di Pak Mahasin di bimbingan masyarakat islam itu membantu masjid dan sebagainya dan ini yang kemudian menjadi penyumbang terbesar kenapa anggaran kita hanya terserap 87% itu dan ini yang saya ingat betul karena 21 hari sebelum tanggal 24 Desember itu, Kementerian Keuangan baru memberikan panduan mengenai perubahan-perubahan akun ini, itu 21 hari. Saya ingat betul karena kita hitung-hitungan waktu. Memungkinkan tidak kita lakukan revisi dalam waktu 21 hari itu. Itu kurang 21 hari itu baru kemudian Kementerian Keuangan, DJA memberikan panduan kepada kita, ini seharusnya masuk ke akun 52, pengadaan barang dan jasa. Yang ini tidak boleh masuk ke 57, yang ini masih tetap 57. Itu 21 hari Pak. Nah, karena 21 hari itulah maka kemudian kita putuskan sudahlah tahun ini bantuan-bantuan sosial tidak kita salurkan karena itu pasti berpotensi masalah dan itu tentu akan membuat tidak nyaman. Itulah sebabnya misalnya dalam pertemuan kemarin misalnya di Dirjen Bimas Budha itu hanya terserah 50 berapa persen, 51% atau 52% karena anggaran di Bimas Budha itu kebanyakan adalah untuk Bansos, jadi akhirnya lalu tidak bisa disalurkan. Lalu kalau misalnya sudah ada yang kirim rekening, sudah ada yang diverifikasi lalu kok belum dapat bantuan itu karena ini masalahnya Pak tetapi sekali lagi bahwa pendataan tahun 2014 yang sudah sangat fix itu kita jadikan sebagai dasar untuk memberikan bantuan di tahun 2015 yang insha Allah nanti pada bulan April kita harapkan pencairan-pencairan sudah bisa dilakukan. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Angka Rp5 miliar tadi yang plus minusnya yang tadi kemudian menjadi sisa anggaran yang kemudian kembali ke kas negara, tentu tidak dengan mudah bisa kita ubah peruntukannya. Jadi karena apa? Karena tentu ada mekanismemekanisme, ada aturan revisi dan sebagainya sehingga tidak dengan mudah misalnya kenapa angka Rp5 miliar tidak kita gunakan untuk bangun KUA, 513 KUA misalnya, tentu tidak bisa semudah itu karena tentu ada aturan revisi, ada akun, ada macam-macam yang saya rasa kita harus patuh dan taat terhadap peraturanperaturan yang terkait dengan penganggaran dan seterusnya ini. Jadi saya rasa memang tidak semudah seperti itu. Kemudian mengenai dari Pak Syafi’i saya rasa yang terkait dengan jumlah madrasah dan sebagainya saya rasa nanti pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang terkait dengan K2. Ini sudah kita ada datanya Pak ini. Ketepatan di Sumatera Selatan itu yang sudah diusulkan NIP nya itu 113 orang. Jadi saya rasa Pak Iqbal ya, Pak Ahli Pantun, saya rasa ini di Sumatera Selatan sudah ada 113 Pak yang diajukan. Ada 117 jumlahnya tapi yang diusulkan sudah 113 berarti ada 4 lagi yang tentu masih memerlukan verifikasi. Ini sudah ada sebarannya di seluruh Indonesia, setiap provinsi dan kalau misalnya bapak ingin fotokopi, nanti tinggal difotokopikan saja. Saya rasa mungkin.
78
Bapak/ibu sekalian. Kemudian. KETUA RAPAT: Pak Sekjen. Saya hanya ingin mengingatkan bapak perlu berbagi dengan yang lain. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI: Iya, terima kasih-terima kasih Bu. Ini PUB dan sebagainya, KUA juga. PUB biar pertanyaan Pak Muslich saya rasa ini untuk ini, pembangunan kehidupan umat beragama saya rasa sudah. Saya rasa mungkin sudah juga ini. Terakhir sebaran anggaran kecil, sudah saya rasa. Kemudian terkait dengan RPJM, apakah sudah selesai? Sudah Pak, RPJM sudah selesai. Ini Pak Kabiro Perencanaan sudah mengerjakan bersama-sama dengan Bappenas dan seluruh program yang kita lakukan tentu mengacu kepada RPJM yang sudah ini. Kemudian tentang 5 nilai budaya kerja. Ini memang kita angkat ke permukaan pada waktu Pak Lukman Hakim Syaifuddin menjadi menteri tahap pertama dulu dan kemudian kita launching besar-besaran pada awal Kabinet Indonesia Kerja dan kemudian ini juga sudah kita latih seluruh Kakanwil dan pejabat Eselon II di tingkat pusat dan kita berharap dan sudah kita minta bahwa program di tahun 2015 menyertakan seluruh Kakan Kemenag dan juga pejabat-pejabat Eselon III dan IV di daerah-daerah dan di pusat untuk bisa melaksanakan pelatihan mengenai 5 nilai budaya kerja kita. Saya rasa mungkin begitu bu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sekjen. Selanjutnya bapak-bapak Eselon I lainnya. Saya memberikan toleransi waktu 10 sampai 15 menit, lebih disukai waktunya lebih singkat tapi dengan jawaban yang lebih jelas. Pada Pak Dirjen Bimas Islam untuk dipersilakan. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih. Saya jawab yang paling banyak dipertanyakan tadi tentang KUA. KUA itu ada 760 lebih yang harus dibangun, 513 yang harus dibangun. Itu memang tahun ini 79
hanya 46 tetapi nanti tahun depan Insya Allah 181, tahun berikutnya 254, lalu tahun berikutnya 91 lalu disebut dalam RPJMN bahwa itu akan selesai tahun 2019. Problemnya sekarang adalah, kenapa sekarang tidak bisa banyak karena sekarang lahannya belum ada. Jadi mulai tahun ini kita akan membeli lahan, demikian pula tahun berikutnya dan lahan itu menurut ketentuan harus sudah bersertifikat atas nama Kementerian Agama. Kalau yang tadi yang di daerah Majenang tadi, padahal itu dulu pernah ada Dirjen disitu tapi tidak terbangun karena dirjennya Dirjen Haji mungkin karena itu. Jadi insya Allah nanti. Ini untuk yang sekarang ada tetapi memang persoalannya adalah daerah-daerah pemekaran baru itu tidak bisa deteksi sekarang. Sekarang ini ada selain tadi 531 KUA, ada lagi 30 kabupaten/kota yang juga belum punya kantor disamping juga kantor wilayah di Kalimantan Utara yang juga belum dibuka lagi dan membangun itu untuk tahun ini harus minta izin presiden. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Interaktif saja. KETUA RAPAT: Melalui Pimpinan Pak Nanda. Ya, silakan. Akan direspon? Ya silakan Pak Nanda. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Kita interaktif saja. Sekali lagi program ini harus dapat persetujuan dari kita. Kita pun bisa sekali lagi kan mendukung asalkan jelas tadi. Masalah anggaran nanti perubahan ini, memang harus melalui perubahan. Sekarang adalah kesempatan. Jadi kalau kita tadi memang ini dianggap kita adalah merupakan yang sangat mensupport dan mendukung , kenapa? Karena KUA ini adanya di tingkat kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sekali lagi, uang yang dialokasikan juga tidak besar karena kita lihat evaluasi tahun 2014 inikan sangat besar sisanya sementara tadi di asumsi kita kalau 1 KUA dikasih anggaran Rp250 juta, kita bisa membangun, menyelesaikan 513 KUA, cukup kita menggunakan anggaran Rp128 miliar. Ini tidak sangat besar dan ini sekali lagi akan mensupport teman-teman kita yang nanti tugasnya di kecamatan-kecamatan. Jadi sekali lagi, kenapa? Karena dengan tadi ini kita ini di daerah, uang Rp250 juta bisa beli lahanlah, mungkin di daerah tertentu. Contoh, kita di Banten, di daerah. Itu masih terjangkau. Apalagi di daerah-daerah yang jauh sana terkecuali DKI. Yang jelas sekali lagi, bapak jangan, tinggal minta persetujuan kita. Bukan bapak yang memutuskan. Sekali lagi bapak punya gagasan bagaimana terobosan itu bisa terselesaikan, kita tinggal nanti pikir yang lain lagi. Nah, kami yang menyetujui. Tadi kalau ini bisa membantu, sekali lagi, panjang tangan itu di tingkat kecamatan yang punya lahan. Jadi sekali lagi uang ini tidak besar, kita di dalam perubahan ini nanti kita mungkin koordinasi semuanya, kenapa kita tidak harus selesaikan pada tahun ini, tidak harus tunggu nanti, itu saja. Sekali lagi bapak jangan pesimis, bapak justru harus optimis dan minta dukungan kita karena ini tidak melanggar undang-undang dan ini tidak melanggar konstitusi. Justru ini adalah untuk perbaikan kinerja bapak terutama yang menjadi motor di daerah. 80
Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya, terima kasih Pak Nanda. Ini bab nya adalah beliau menjelaskan tentang roadmap nanti sampai tahun berapa tapi kayaknya kalau dengan pemekaran yang dilakukan di Komisi II akan banyak, tidak akan tercapai sih sebenarnya 2019. Pak Khatibul dipersilakan. F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum): Pertanyaan dari Pak Nanda saya pertegas saja. Bapak mau mengalokasikan lebih dari 34 apa tidak di dalam APBN perubahan itu, kalau tidak ya memang temanteman mempertanyakan. Kalau iya, mari kita lihat nanti di dalam RKA-K/L itu mana yang bisa kita pindahkan atau di istilahnya itu pengalihan anggaran karena ini dianggap ad darurah itu, ad darurah kan tubihul machdurat kan istilahnya H. Nanda itu. Jadi ini kalau dalam bahasa Aparatur Sipil Negara di Undang-Undang yang baru itu, diskresi. Buat kita memang itu sangat penting karena menyangkut pelayanan umat, itu pertanyaan itu saja yang perlu dijawab. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Khatib. Lagi? Pak Maman. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Saya beberapa hari ke belakang membedah RPJMN yang ternyata banyak menyafikan semangat Nawa Cita. Pada kaitan ini saya agak sedikit masuk mungkin termasuk penyediaan lahan. Bukankah ada lahan-lahan wakaf yang sebenarnya bisa dipakai. Lalu ini pertanyaan ini saja dan sebenarnya misalnya partai politik pun bisa minta tanah wakaf apalagi ini KUA. Nah, seperti itu, itu tolong dijelaskan. Saya diskusi sama Menteri Agraria juga, ini memang soal pertanahan dan lain sebagainya itu, akhirnya banyak tanah-tanah yang tidak terpakai hanya karena persoalan prosedural, birokrasi dan lain sebagainya. Artinya saya setuju, masa 513 KUA harus menunggu 2019 kalau memang sesuatu ini bisa dipakai, bisa diini. Demikian Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Maman. Pak Prof. Mahasin, silakan menjawab langkah-langkahnya mungkin terus kemudian apakah akan diusulkan tambahan di APBN. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Kami sudah mengusulkan 181 tapi yang disetujui oleh Bappenas hanya 46. Itu yang sebenarnya siap dibangun itu 181, kita sudah usulkan tapi itu oleh 81
Bappenas diundur sampai 2016. Kalau yang berikutnya memang belum ada lahannya yang sisanya itu belum ada lahan, itu. Jadi kalau semangat sama Pak, saya juga kami tidak tega melihat KUA yang begitu tetapi apa boleh dikata, kita sudah siap begitu tapi tidak bisa. Kalau memang setuju ditambah 181 ya kita setuju, tentu kita setuju, kita sudah usulkan. Kemudian kalau membangun tanah wakaf tidak boleh. Jadi tanah wakaf tidak boleh dibangun diatasnya bangunan negara, tidak boleh. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Melalui Pimpinan. KETUA RAPAT: Pak Raden Syafi’i dulu terus setelah itu Pak Deding. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Pak Dirjen. Saya kira hari ini kita membangun optimisme untuk bagaimana kinerja Kemenag itu lebih baik. Yang sudah ada saja hari ini, itukan masih memprihatinkan. Di tempat saya, di Sumut I, Kemenag itu rata-rata dipinggir kuburan Pak. Jadi Ka KUA nya itu tidak bangga dia jadi Ka KUA itu. Kalau ketemu, tolong urus dong biar saya bisa, ini kantor saya dekat kuburan seperti itu, apalagi menunggu waktu 5 tahun. Jadi saya kira walaupun Bappenas bilang begitu, kalau memang anggaran kita memang lihat mampu untuk bisa menyanggupi keinginan bapak minimal yang 181, saya kira kami siap mendukung bapak untuk itu. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Tapi mungkin itu Muhasabah yang tadi disampaikan Pak Nanda. “Kullun nafsin zaa‟ikatul maut” itu supaya fikrul maut lebih kuat. Pak Deding, silakan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Begini, jadi ini supaya lain dengan semangat KUA inikan sudah ada reformasi ya menyangkut pungutan itu Pak ya, gratifikasi dan sebagainya sudah di on the track kan oleh Pak Irjen. Jadi katakanlah karena di lapangan ini ada perasaan masih ini punishment Pak. Ini saya terbuka saja bahkan beberapa teman-teman Kepala KUA ini mengatakan ini susah ini setelah Pak Yasin jadi Irjen ini katanya dibawah ini. Ada yang tamu kita suguhi dan lain sebagainya juga takut ini bagaimana karena ini bisa dianggap gratifikasi. Kan ini sebetulnya berlebihan kalau menurut saya tapi semangat dan komitmen Pak Irjen untuk membenahi Kementerian Agama dengan fungsilisasi dari KUA sebagai pejabat istilahnya Menteri Agama Kecamatan begitu, kalau bahasa sunda Menteri Agama Kahirinakeun begitu ke bawah begitu Pak tapi 82
ini tetap dia Menteri Agama, dia harus levelnya setara dengan camat itu Pak, kita ingin seperti itu karena posisi peran agama di Indonesia ini sangat penting dan mendasar. Oleh karenanya tentu kawan-kawan, kita semua ini semangatnya adalah bagaimana momentum 5 tahun ke depan ini, pemerintahan Jokowi ini ya kita bisa tuntas kebutuhan KUA ini yang selama ini terus terang saja di Aceh, di Maluku Utara yang jauh-jauh itu, itu sampai seperti apa itu? Tidak ada artinya, sangat memprihatinkan sekali, menyedihkan. Oleh karenanya kita dorong termasuk kalau memang sudah tersedia lahannya begitu, lahannya ini saya konfirmasi saja. Ini dibeli Pak ya? Dibeli oleh Kementerian Agama, menjadi aset Kementerian Agama kan? Apakah juga kalau memang kesulitan lahan ini karena wakaf ini tidak mungkin, barangkali kita bisa berkerja sama dengan pemerintah daerah barangkali, kan bisa dengan bupati, saya pikir bupati, gubernur begitu sehingga ini bisa mempercepat dan kemudian anggarannya tentu bisa di switch untuk pembelian tanah, pengadaan tanah ini untuk pembangunan dan kita akan dorong. Intinya kita mendukung, tentu saja ada rasionalisasi Pak. Mudah-mudahan maksud saya dalam 5 tahun ini, kebutuhan jangka menengah ini bisa diselesaikan, setidaknya kita memberikan legacy kepada pemerintahan yang akan datang ataupun siapapun yang jadi menteri yang akan datang karena para pejabatnya kan masih tetap. Baik, terima kasih. KETUA RAPAT: Prof. Mahasin mungkin dibantu ditambah dengan pengembalian PNBP pencatatan nikah itu buat apa saja supaya bapak/ibu Anggota bisa membayangkan. Adakah dari situ yang kemudian ini catatan misalnya untuk rehab, oh berarti rehab itu sudah ada disitu, sudah tidak usah dipikirkan, misalnya. Itu tolong dijelaskan saja supaya clear semuanya. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih. Sebetulnya tentang istilahnya bukan pengembalian PNBP tetapi distribusi karena kembalinya ke daerah bisa lebih banyak, bisa 2-3 kali lipat, ada yang kembalinya itu cuma sedikit, jadi distribusinya tidak... Tadi sebetulnya yang sudah dicairkan itu dari 173 yang boleh dicarikan, miliar, itu sudah 113 yang dicairkan, miliar. Jadi tinggal 60 lagi yang belum dicairkan. Maaf ini Pak Nanda, kebetulan yang banyak belum cair itu Banten Pak. Jadi Banten itu baru satu kabupaten yang dicairkan itu. Persoalannya nanti sekretaris akan kesana kenapa kok di Banten justru apa lupa kalau punya Pak Nanda atau bagaimana tidak tahu saya, padahal dekat dengan kita tapi kebanyakan karena ketidaksiapan kantor kabupaten untuk mencairkan itu karena dokumennya tidak cukup tapi kalau yang lain-lainnya lancar. Ada yang mundur dua, tiga hari itu wajar dan itu kalau peruntukannya untuk 4 hal. Satu adalah untuk transpor, kedua untuk honorarium, jasa profesi penghulu lalu yang ketiga untuk kursus calon pengantin, yang keempat untuk penguatan pengelola PNBP itu di KUA. Jadi hanya itu yang bisa, jadi untuk membangun tidak boleh. 83
Kemudian yang lain yang saya kira penting adalah tentang penghulu. Penghulu tadi saya lupa siapa. Penghulu, Pak Choirul Muna. Penghulu banyak yang kurang, memang iya, betul bahwa sekarang ini kebutuhan penghulu adalah 16.590 kalau kita melihat satu KUA itu, Kepala KUA juga penghulu ditambah dua penghulu yang lain tetapi ternyata kenyataannya baru ada 8.839. Jadi kekurangannya 7.751 penghulu seluruh Indonesia. Problem yang lain adalah bahwa di kota besar seperti Jakarta ini ada satu KUA yang penghulunya itu sampai 10 tapi di kampungnya sekretaris ini di 14 kecamatan di Kota Makassar itu penghulunya hanya 7 atau hanya 6, padahal itu kota Pak. Itu yang di desa tadi masih lumayan, ini di Makassar ada begitu. Jadi ada banyak cara untuk tapi masih belum bisa diselesaikan. Kami sedang akan mengurung bagaimana supaya moratorium pegawai itu tidak berlaku untuk penghulu tapi kita masih belum bisa memenuhi ini karena penghulu juga bisa perlu pelatihan nanti, diklat. Diklatnya tidak cukup dana jadi kita juga susah. Jadi kita ini tapi itu mungkin perlu terobosan yang kalau di dukung oleh Komisi VIII itu bisa kita lakukan saya kira. Jadi ada itu 7.751 penghulu yang kekurangan. Maka lalu dimulai tahun ini kami buka lagi P3N, pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah, itu yang kita buka lagi untuk daerah-daerah yang kategorinya itu D1 dan D2 yaitu daerah yang sulit dijangkau, itu kita boleh mengangkat P3N walaupun kenyataan kadang-kadang di Jawa juga kita temukan tetapi sebenarnya tidak boleh lagi ada P3N mulai 2011, tidak boleh ada 2011 tetapi kita buka lagi sekarang untuk yang terutama di luar Jawa dan kalau di Jawa itu daerah kepulauan seperti Pulau Seribu dan lainnya yang sulit dijangkau. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Bapak, ini saya pernah. Maaf, Pimpinan.
KETUA RAPAT: Iya, silakan. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): 4 hari yang lalu pada saat hari Sabtu kemarin, saya kebetulan disuruh ularular di tempat pengantenan. Ini peristiwa betul, di Kendal. Memberi nasihat, di tempat pengantenan. Acaranya itu pagi, undangan pagi, 500 orang. Ternyata itu dapat jadwal untuk dinikahkan setengah tiga sore. Akhirnya sore itu mulai jam 3 baru sampai. Lah, makanan basi semua. Ini peristiwa terjadi betul sehingga itu yang ada disini ini tinggal 25 orang. Terima kasih. Ini salah satu cerita masalah di KUA. KETUA RAPAT: Artinya karena jumlah orangnya sangat begitu ya. Pak Muna, maksudnya karena jumlah yang menikahkannya sangat sedikit atau karena jauh jaraknya. 84
F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Artinya di Jawa pun sangat membutuhkan tambahan penghulu kayak begitu lho. KETUA RAPAT: Baik, silakan Pak Muchsin dilanjutkan. Ini, mas, kalau bisa lebih sistematis. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik, kemudian mengenai penyuluh agama yang anti NKRI, tadi dari Pak Prof. Hamka. Bisa jadi Pak, kami kan memang mengawasi 91.000 penyuluh agama memang tidak mudah tapi kalau ada laporan nanti tentu kita tertibkan, kita tindak lanjuti. Sekarang ini penyuluh agama 91.000, hanya 4.000 yang PNS dan yang 5.000 lebih itu adalah yang non PNS, honornya hanya Rp300.000, itupun mulai tahun ini, tahun yang lalu itu hanya Rp150.000,- per bulan. Ini perlu perhatian tetapi memang kita belum bisa. Kemudian mengenai wakaf produktif. Sebenarnya bukan, itu tidak terlaksana karena ada catatan dari BPKP untuk tidak dicairkan. Sebenarnya kalau yang mau banyak tapi karena ada larangan dari BPKP untuk tidak mencairkan itu lalu kita tidak cairkan, jadi ini masalahnya karena itu dianggap bantuan sosial. Kalau, F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Ibu Ketua, ini soal penyuluh Pak ya. Penting ini, soa penyuluh inikan ada penyuluh PNS yang diangkat oleh Kementerian Agama kemudian ada penyuluh honorer itu Pak ya, tingkatannya ada madya, muda, macam-macam itu Pak, itu yang Rp300.000,- Pak ya, honornya? Itu tidak ditingkatkan Pak, sekarang Rp300.000,dengan cuaca ekonomi seperti ini bagaimana itu? Itu satu. Kedua tadi ada saya bisikin dari ibu ketua sidang ini, ini data ini penyuluh ini apa Rp300.000,- orang atau tadi 180 sekian, mana yang. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: 91.000, semua, total, jumlah orang ini. Lalu 4.000 yang PNS, kira-kira begitu. Lebih sedikit. Lalu Rp300.000,- itu HR nya, itu sudah meningkat 100% dari tahun lalu yang hanya Rp150.000,- sekarang Rp300.000,-. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Untuk dinaikkan begitu? Belum. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Kita mengusulkannya lebih banyak tapi segitu yang disetujui. Mengenai angka-angka dari Pak Kuswiyanto mungkin kami membuat tabelnya tidak begitu jelas. Sebetulnya yang bapak baca itu yang total padahal yang 85
dibawahnya itu sebenarnya bukan yang total tapi yang daerah. Sebenarnya angkanya sudah benar tetapi karena tidak kelihatan diatasnya bahwa yang bapak baca tadi itu yang total Pak. Jadi totalnya 101, misalnya di halaman 4, totalnya 101 itu yang total tapi yang dibawah yang merah itu, itu dari yang tengah, dari daerah yang 102, tidak ada kesalahan hanya kami membuat bloknya terlalu. Mestinya warnanya dibuatnya beda supaya tidak membingungkan. Lalu yang tadi mungkin ada dua lagi yang perlu saya perjelas yaitu tentang JPH. Kami di Kementerian Agama sedang membicarakan BP JPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Badan, namanya bukan ditjen tetapi badan tetapi memang belum selesai baru kita bicarakan. Sudah diajukan ke Menpan dan mudah-mudahan tidak lama lagi akan jadi itu. Jadi setingkat Eselon I di Kementerian Agama dengan 3 pusat dan beberapa balai besar ya istilahnya. Tentang nikah siri. Ini memang problem. Nikah siri itu kita melihat ada tiga, kita buat tiga kategori nikah siri itu. Kategori nikah siri itu yang orang hanya memenuhi agama saja atau yang kedua itu yang karena tradisi seperti di Yogya pinggiran, di Gunung Kidul itu nikah itu cukup tetangga mengetahui lalu sudah selesai. Ada yang ke kyai, tapi ada yang ketiga itu yang sebetulnya nikah itu tidak bisa dijalankan dengan jahr, dengan jahri tidak bisa karena istri kedua, ketiga dan seterusnya padahal pegawai negeri misalnya begitu ya jadi itu lalu terpaksa nikah siri. Nah yang ketiga ini yang sulit diselesaikan. Kalau yang kategori nikah pada kyai atau nikah dengan saksi komunitas, itu kita selesaikan dengan itsbat dan itu mudah sebenarnya, kita selesaikan, kita punya program dengan Mahkamah Agung. Pra peradilan agama dengan Pengadilan Agama, dengan Kementerian Dalam Negeri kita melakukan itsbat di tempat yang sama, jadi selesai. Jadi peradilan agama mengitsbatkan lalu KUA mencatat, catatan sipil apa kerjanyanya? Akta kelahiran dibuat catatan sipil. Jadi itu sudah selesai kalau yang kategori nikah siri yang pertama dan kedua tapi yang ketiga ini susah sekali karena memang orangnya tidak mau di, tidak dijaharkan, jadi tidak diketahui umum lalu memang sulit sekali. Jadi itu, itu sebetulnya yang. KETUA RAPAT: Pak, mau menjelaskan ya. Jadi itu ada bironya, dimuat ada websitenya, penawarannya paket nikah siri super hemat (rahasia terjaga). Wali hakim, ustadz yang mengerti hukum islam dan sudah menjalankan rukun islam yang kelima atau haji dan seterusnya ada beberapa syarat dan itu ditawarkan. Ada pin BB nya, ada nomor telepon dan seterusnya. Ini kayaknya benar-benar harus dicermati karena akhirnya kemudian ini menjadi sebuah bisnis baru yang bisa jadi karena tadi, KUA nya tidak dikasih-kasih, tidak diturun-turunin itu distribusi PNBP nya tidak selesaiselesai akhirnya terpaksa minta ongkos yang lebih besar, jadinya akhirnya begini Pak. Mungkin itu yang perlu ditindaklanjuti. ... : Pimpinan. Tolong jangan disebarluaskan.
86
F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Pimpinan. Itu kita melakukan tracking terhadap akun facebook itu, itu sudah over limit, sudah lama. Kan ini baru muncul, terus-terusan malah yang mengindap keinginan menikah dengan di usia muda disiapkan, ternyata kita tracking akun itu sudah lama tidak berjalan tapi terus di-publish untuk menggoyang. Menurut saya tapi untuk sekedar kewaspadaan memang seperti itu tapi yang saya pahami, nikah siri itu nikah yang tidak dicatat, itu saja, begitu. Jadi kalaupun sembunyi-sembunyi kalau dicatat bukan nikah siri. Jadi silakan saja Kang Aim jangan takut. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Kami sudah mengundang Kepolisian, terus apalagi? Kejaksaan untuk menangani masalah ini sebenarnya itu. Kami sudah mengundang itu dan sudah meneliti yang dekat patung, jl. Saharjo dan disitu sudah ketahuan tempatnya dan seterusnya, betul-betul terjadi. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Sebentar Pak. KETUA RAPAT: Pak Fauzan, silakan. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Ketika saya jadi Kakanwil Pak, itu dihadapkan dengan problema seperti itu, jadi ada anggota DPR yang sudah menikah, DPR RI, masih, sekarang sudah menjadi Anggot DPD. Datang ke Pak Mafhtuh waktu itu jadi Menteri Agamanya, lalu bagaimana ini bisa selesai? Kita adakan konsultasi. Kalau nikah itu harus dapat persetujuan isteri yang pertama. Ternyata isteri yang pertama tidak mau memberikan izin padahal sudah punya anak. Sampai sekarang itu, jadi terkatungkatung dan saya kira mungkin kawan-kawan saya ini di ruangan ini banyak yang nikah siri juga. Terima kasih. KETUA RAPAT: Case closed berkaitan dengan nikah siri. Pak Deding, mau nikah siri juga, bukan kan? F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Bukan nikah siri, ini berlangsung. Saya bukan ini tapi kalau ini juga boleh. Soal bagaimana sebetulnya policy, mungkin ini sesuatu yang tidak terjangkau atau bagaimana tapi kita TST lah sebetulnya. Ini yang di Puncak-Puncak itu Pak, Cisarua 87
itu. Itu sebetulnya terjadi pernikahan itu, sah menurut agama begitu. Bagaimana sebetulnya pemantauan dari Kementerian Agama khususnya Ditjen Bimas Islam ini terkait dengan ini. Apakah itu juga harus diresmikan atau kita biarkan apa adanya seperti itu lalu bagaimana sebetulnya pembinaan karena kan soal pernikahan ini bukan sekedar, maaf ya, melampiaskan kebutuhan seksual saja tapi lebih bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah kan begitu katanya, ini al quran lho Pak. Kalau kita membiarkan berarti kita sendiri juga mereduksi makna dari sebuah motif dan tujuan sebuah pernikahan, begitu. Sebaiknya memang ini menurut saya menjadi perhatian juga dari kita bagaimana soal seperti ini. Apakah harus diresmikan begitu karena ini juga posisinya ke wanitanya Pak, kasihan juga begitu. Tidak jelas begitu anaknya yang mana itu, tapi anaknya cakep-cakep begitu, mungkin karena itu, kombinasi, blasteran. KETUA RAPAT: Ini jadi catatan Pak ya. Nanti mungkin harus diselesaikan ketika tidak bisa sekedar itsbat karena ada perbedaan kewarganegaraan. Yang berikutnya jika tidak memiliki dokumen resmi, anaknya nanti akan sangat sulit mendapatkan akta, dia tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak warga negara Indonesia, itu juga tolong dicermati betul. Masih ada lagi? DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Ada dua lagi yang belum terjawab. Yang satu adalah tentang bantuan masjid. Sekarang karena bantuan itu tidak boleh lagi akun 57, bantuan sosial maka kita pindahkan ke bantuan atau ke belanja barang dan jasa yaitu akun 52 dan kita sebar ke daerah. Jadi tahun ini ada 330 titik di 33 provinsi. Nanti apa penyebarannya disitu. Jadi masing-masing 50 juta. Kemudian yang kenapa serapan di daerah lebih banyak dari yang di pusat dan kenapa itu lebih banyak ke belanja pegawai karena jumlah pegawai kita memang banyak. Kita mau menaikkan tadi dari Rp150.000,- ke Rp300.000,- tadi sudah membludak katanya. Kemudian kenapa ada lebih dari 100%, itu karena hak pegawai itu harus dibayarkan maka itu lalu ditambah. Jadi kalau misalnya orang pagunya Rp1 miliar lalu sudah Rp1 miliar sudah habis lalu dia harus membayar pegawai maka itu tetap dibayar pegawainya jadi maka lebih dari 100% dan itu uangnya disediakan oleh negara walaupun tidak cukup anggaran di Kementerian Agama tetapi tetap terbayarkan oleh negara karena itu hak pribadi dari pegawai. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Sebentar, Pak Fikri, Pak Umam, setelah itu Pak Deding. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Ada yang mau diklarifikasi tadi.
88
Bapak Pimpinan, ibu Pimpinan. KETUA RAPAT: Sebentar Pak, Pak Nanda sebentar. Ini dulu, Pak Fikri. Tadi saya mengira suara Pak Khatibul Umam, ternyata Pak Nanda Pak ya. Baiklah Pak Fikri sebentar. F-PKS (DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, MM): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya ingin betapa masalah nikah ini penting diperhatikan. Tidak, maksud saya ini pesan terakhir karena saya pernah ada bab nya itu pengawasan terhadap orang asing. Kemudian ternyata berimbas ke illegal logging, kemudian berimbas ke pemilikan tanah dan ujungnya menurut mereka tapi ini tanpa penelitian, saya kira yang berwenang adalah Kementerian Agama bahwa ini karena ada illegal wedding. Jadi ini kasusnya di Jeporo, ini mungkin Pak Jamil tahu. Jepara itu hancur karena buyer-nya sekarang itu jadi orang Jeporo. Buyer itukan dulu orang asing, pembelinya itu, meubel ini. Mungkin tanya lebih jauhnya ke Pak Jokowi karena beliau bidangnya meubel tetapi kenapa hancur Jeporo itu, kenapa ada. Orang asing yang dulu jadi orang asing yang akhirnya belinya itu mahal, sekarang jadi murah. Mereka juga tidak boleh memiliki tanah, sekarang memiliki tanah. Kenapa? Karena isterinya orang Jepara tetapi dengan cara pernikahan yang tadi disebutnya illegal wedding. Jadi hancurnya ekonomi disana disebut oleh mereka itu tapi tanpa penelitian dikatakan karena illegal wedding ini dan bahkan itu tadi, tidak berhentinya illegal logging di tempat lain yang dibawa ke Jeporo itu, itu juga karena itu dan hancur, murah dan seterusnya bahkan mereka memiliki tanah dengan nama orang lain tetapi menjadi isterinya. Jangan-jangan mereka juga ada isterinya di tempat lain itu karena mereka orang asing. Mereka juga betul-betul orang asing, bentuknya juga bukan orang sini, bule betul tetapi mereka punya isteri disini. Jadi ini perhatian, maksudnya warning bahwa ini perlu pencermatan dan perlu penelusuran lebih jauh. Kan itu hanya fenomena dan kemudian menurut asumsi atau prediksi mereka bahwa ini gara-gara itu, jadi hancurnya Jeporo itu karena itu. Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Ya, terima kasih Pak. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Sedikit saja. Ini bisa koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan waktu di Komisi III ini memang ada bidang dari Ditjen, itu untuk pengawasan orang asing. Jadi tepat sekali karena melalui kawin ini paling mungkin karena orang tidak bisa melarang orang mau kawin, sederhana tapi sebetulnya motifnya bisa ekonomi. 89
KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Deding. Pak Nanda bisa fokus ya nanti ya? F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Pertama tadi mengenai pencapaian satu contoh Sulawesi Barat itu 110%, jadi berarti kan kekurangan anggaran. Apakah mata anggaran ini tadinya sudah dialokasikan ke daerah jadi ditambah lagi dari pusat. Kira-kira tadi pertanyaannya menyalahi aturan atau tidak? Yang kedua, di dalam realisasi kerja tahun 2014 itu saya melihat keterangan disini itu ada pelunasan tunggakan kitab suci tahun 2013 yang sepengetahuan saya yang namanya belanja harusnya pemerintah tidak punya hutang. Jadi kalau memang anggarannya 10 ya belanjakan 10. Disini ada keterangan pelunasan tunggakan kitab suci tahun 2013 tetapi disini pengadaan kitab suci buku keagamaan itu nol, nol, nol. Jadi harusnya targetnya satu paket tetapi nol tetapi ada keterangan pelunasan tunggakan kitab suci tahun 2015, maksudnya apa ini? Apakah memang dalam proses pelaksanaan waktu pembelian kita punya hutang begitu? Jadi karena disininya nol, nol kok punya hutang? Terima kasih, mohon penjelasan. KETUA RAPAT: Silakan. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Tentang pelunasan tadi memang pelunasannya belum selesai pada tahun 2013, anggaran 2013 sudah ada lalu di, itu lewat tahun istilahnya dan itu sebetulnya yang paling berhak menjawab Pak Jamil waktu itu karena Dirjennya Pak Jamil seperti itu, tapi yang saya sedang begitu. Jadi waktu itu maka lalu pengadaan kitab suci 2014 tidak ada lagi karena yang 2013 tadi belum selesai. Kemudian mengenai anggaran tadi yang lebih dari 100% tadi, itu ditambah oleh negara Pak, jadi tidak dimasukkan dalam anggaran Kementerian Agama sebetulnya itu. Mengambilnya darimana? Kementerian Keuangan yang tahu Pak. Jadi karena kita, karena gaji, karena tunjangan kinerja, jadi itu dibayarkan walaupun dana kita tidak cukup tetap dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Artinya kalau dari segi keuangan kan ini kurang relevan Pak. Jadi sekali lagi ini jadi bahan temuan. Kenapa tidak misalkan tetap saja 100% begitu kan, jangan sampia 110% kalau pengalokasian anggarannya tidak jelas begitu. Kalau pengalokasian anggarannya tadi darimana sumbernya, wah berarti kan kita tanda tanya begitu. Ini menyangkut masalah uang ini sekali lagi dan ini nilai dari evaluasi keuangan itu harus sama, sepeser pun kan tadi balik lagi akan jadi temuan. Tadi yang termasuk keterangan pelunasan... kalau memang itu jangan diceritakan, 90
jangan ditulis disini. Ditulis saja tidak ada kegiatan, nol. Jangan ada pelunasan tunggakan 2015, sekarang pertanyaannya uangnya ditaruh di siapa? Kalau itu anggaran tahun 2013, berarti kan dibayakan tahun 2014. Pertanyaannya uang itu ditaruh di siapa? Secara kontraktor menyalahi aturan tidak? Mungkin nanti Pak Itjen bisa menjelaskan, kan balik lagi. Kalau uang itu disimpannya disiapa? Kalau di kas negara kan harus kembali ke negara. Kepada siapa? Ini juga sekali lagi karena kebetulan kita sedikit mengerti dan ini lebih baik harusnya ini dihilangkan saja jangan ada keterangan begini. Itu rahasia masing-masing sajalah kan begitu. Jadi sekali lagi, mohon penjelasan. Kira-kira menurut Itjen ini diperbolehkan kan tidak tadi, sampai 110%. Terus namanya darimana? Itukan rahasia masing-masing tidak boleh begitu di dalam pengalokasian anggaran. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Nanda, nanti yang terakhir itu sekalian pada sesinya Pak Irjen, tolong dicatat ya Pak ya penjelasan karena banyak juga pertanyaan berkaitan dengan lebih dari 100%. Meskipun tukin juga dijelaskan bahwa ada bagian dari BA-BUN yang kemudian ada disitu. Bapak/ibu. KEPALA BIRO KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA RI: Mohon. KETUA RAPAT: Tunggu yang mana. KEPALA BIRO KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA RI: Di sebelah sini. Terkait Pak Dirjen bisa, mohon izin untuk memberikan penjelasan. KETUA RAPAT: Bapak darimana? KEPALA BIRO KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA RI: Sama, dari Kementerian Agama. Biro Keuangan. KETUA RAPAT: Diizinkan dulu sebentar baru kemudian. Diizinkan tidak Pak.
91
DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Ya, saya sebenarnya sedang mau minta. Nanti yang tadi tentang hutang 2013 kalau boleh yang menjawab Pak Jamil karena beliau Dirjen pada waktu itu. Lalu yang ini yang pagu minus yang lebih dari 100%, kepala biro keuangan kalau boleh, monggo. KETUA RAPAT: Sebentar Pak. Jadi Pak Jamil, karena Pak Jamil ini sanggup menanggung beban, tadi kan katanya Bimas Islam berat, pindah ke PHU berat juga. Dipersilakan untuk menjawab hutang-hutang pada saat itu Pak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI (JAMIL): Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan Pak Nanda seputar kenapa anggaran tahun 2014 itu diperuntukkan untuk membayar anggaran tahun 2013. Jadi begini Pak, pada tahun 2013 itu Bimas Islam ada pengadaan al quran, jumlahnya itu mencapai 1,4 juta al quran. Itu sudah diproses melalui proses tender sesuai dengan Perpres yang ada dan kemudian sudah ada pemenangnya dan kemudian memperoleh harga yang paling murah dan dengan kualitas yang bapak bisa cek al quran yang diedarkan pada 2013 dan 2014 itu Pak. Yakni harganya itu Rp19.700,- dibanding dengan yang sebelumnya itu Rp31.500,- per biji. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu sampai batas waktu deadline tanggal 30 Desember itu tidak mampu menyelesaikan. Sesuai dengan peraturannya maka di cut, tidak bisa dilanjutkan dan yang bersangkutan mengalami di denda atas nama peraturan. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 yang memberikan kemungkinan untuk bisa dilanjutkan dengan memberikan anggaran tahun sesudahnya manakala tahun sesudahnya itu memang ada alokasi untuk anggaran pada akun yang sama yakni pengadaan al quran. Karena dari segi regulasi dimungkinkan maka kemudian ditempuh cara untuk dilanjutkan penyelesaiannya dalam batas waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Pertimbangannya adalah karena memperoleh harga yang murah dan kualitas yang lebih bagus dibanding dengan yang sebelumnya. Ini Bu Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Jamil. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Nilai realisasi anggarannya kan nol disini, tidak ada. Jadi kalau bapak menggunakan anggaran tahun 2014, misalkan punya anggaran itiu Rp22,5 miliar. Pada saat realisasi disini kan tetap saja nol, tidak ada. Disini tidak dicantumkan nilai realisasinya berapa, begitu. Kalau memang ada, karena indikasi saya, sekarang uang ini tetap dikeluarkan, dimana disimpannya? Jadi saya rasa kalau memang dia 92
diskualifikasi atau wan prestasi ya diputus kontrak, ya sudah disitu yang dibayarkan. Kerugian, kerugian dia. Kalaupun mau ada pengadaan baru lagi. Yang kalau bapak mau menggunakan anggaran 2014, harusnya kan disini ada pengeluaran Pak, disini kan nol lucunya. Disini Rp22,5 miliar. Pengeluaran realisasinya disini tidak ada, nol. Nah sekarang bayar hutangnya pakai anggaran yang mana duitnya? Ini bapak baca disini. Realisasi anggaran 22, sekarang alokasi Rp22,5 miliar, realisasinya nol. Disini ada keterangan. Pelunasan tunggakan kitab suci 2014. Nah, pembayaran pakai anggaran mana? Mata anggaran 2013 atau 2014? Kalau pakai mata anggaran 2014, seharusnya ada pengeluaran. Kalau pakai tahun 2013 berarti kan uang ini disimpan disiapa? Karena bukan ditempat bapak saja. Banyak di tempat daerah lain juga yang proyek pekerjaannya berjalan pada tahun harusnya Desember selesai, dia tidak selesai tapi uang itu karena takut hilang, ditarik saja sehingga itu jadi temuan. Harusnya saat itu kontrak diputus, dihitung berapa? Itu yang dibayarkan, sisa uang kembali ke negara tetapi banyak yang namanya pemimpin kegiatan ditarik saja 100% uangnya, ditransferlah kepada pengusahanya padahal pekerjaannya LSM melaporkan, ini belum selesai, akhirnya jadi temuan. Sekarang saya tanya ke bapak, kalau bapak tadi menggunakan anggaran 2014, disini nol kok, tidak ada. Terima kasih. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Ini penting, saya ingin menegaskan pertanyaan Pak Nanda ini sangat penting karena terkait dengan tertib keuangan negara kita sehingga tidak menimbulkan moral hazard. Jadi kalau memang dia wan prestasi kemudian diputus, uangnya sisanya berapa, dibayarkan kemudian sisanya dikembalikan ke negara. Kemudian kalau memang ada kebutuhan lagi, pengadaan itukan bisa pada tahun yang berikutnya dilakukan tender lagi, begitu. Soal ini barangkali harus dijelaskan menyangkut dasar hukumnya, payung hukumnya seperti apa. Silakan Pak. KETUA RAPAT: Iya, Pak Kepala Biro Keuangan. Sebelumnya masih menjadi Biro Keuangan? Diwaktu masa Pak Jamil? Lain cerita. KEPALA BIRO KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA RI: Bukan dalam kaitan dengan pengadaan al quran. Yang pagu minus tadi yang realisasinya melebihi 100%. KETUA RAPAT: Itu coba dijelaskan sebentar supaya nanti kemudian yang bagian berkaitan dengan pembayaran hutang kita akan tanya pada Pak Irjen, kekuatan dasar hukumnya seperti apa.
93
KEPALA BIRO KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik, terima kasih ibu Pimpinan. Terkait dengan pertanyaan Pak Nanda tadi yang dari belanja pegawai yang melebihi pagunya yaitu data 100%, jadi dari jenis belanja yang ada yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan belanja sosial, tiga jenis belanja ini tidak mungkin membelanjakan lebih dari pagunya tapi khusus untuk belanja pegawai, jika itu lebih daripada 100% dapat diperbolehkan. Cuma nanti, kami harus merevisi DIPA RKA/KL nya agar nanti sama antara pagunya dengan realisasinya, jumlahnya. Jadi nanti soal ... dan itu sama harus dituntaskan karena nanti menyangkut dengan laporan keuangannya. Jadi antara pagu Kementerian Agama dengan keseluruhan realisasinya harus balance. Jadi khusus untuk belanja pegawai itu berapapun itu akan dibayarkan tapi nanti DIPA nya itu harus diperbaiki, direvisi dengan Dirjen Anggaran. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya, terima kasih. Pak Deding silakan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Tambahannya itu apa? Tentang apa Pak, kan pegawai, kan fix itu kalau pegawai ya. Ini sehingga lebih dari 100% karena ada tambahan untuk apa? KEPALA BIRO KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA RI: Biasanya terkait dengan kenaikan jabatan, kemudian ada tambahan tunjangan keluarga dan lain-lain, semua sehingga dari total itu harus dibayarkan tetap, diusulkan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya, sudah ya Pak Nanda ya, kita langsung masuk pada yang tadi supaya nanti. Pak Kus ya. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Tadi kan saya juga bertanya tentang itu. Inikan repotnya kita tidak punya DIPA nya sehingga kan kita tidak bisa melihat lebih jauh, kan begitu. Jadi yang melebihi dari 100% itu memang betul-betul untuk kebutuhan pegawai atau kebutuhan yang lain kan kita tidak tahu itu karena yang masuk pada daerah itu kan macam-macam tidak hanya untuk itu saja. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk kebutuhan pegawai itu mestinya di dalam perencanaan anggaran kan sudah pasti mendekati pasti, jelas. Kalau kelebihannya sampai 110 dan lain-lain, inikan berarti dalam perencanaannya inikan termasuk kurang Pak. Inikan kita tahunya hanya angka itu 94
sehingga rinciannya tidak tahu secara persis sehingga kita agak susah. Sesungguhnya betul-betul 110 itu apa memang betul-betul belanja pegawai atau bukan, kita kan juga tidak tahu karena rinciannya kan kita tidak tahu, hanya satu lembar. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya, terima kasih Pak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Bisa menambahkan sebentar bu? KETUA RAPAT: Iya Pak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Pengalaman saya Pak, khusus untuk gaji, itu diperbolehkan walaupun pagu gaji itu misalkan Rp100 juta tapi karena tambahan pegawai, kemudian lain-lain, itu diloloskan oleh KPPN, diperbolehkan sehinga pagu gaji yang Rp100 juta itu bisa lebih realisasinya Rp110 juta tapi resikonya nanti pada laporan keuangannya kita harus merevisi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Prof. Mahasin masih mau menambahkan? DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Mohon maaf, setelah kami lihat lagi, ternyata angka nol tadi itu keliru. Bahwa ternyata bukan nol, ternyata itu Rp9 miliar lebih. Jadi itu diambil dari yang dana yang Rp22,5 miliar. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Itu yang untuk al quran tadi? DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Untuk Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang pagu anggaran. Itu persennya begini. Karena tidak bisa direncanakan dengan pasti karena tunjangan kinerja Kementerian Agama ini yang pertama kali Pak. Jadi untuk tunjangan kinerja itu rencananya dulu tahun 2013 ternyata belum bisa lalu menjadi 2014, mau bulan Maret, mundur lagi-mundur 95
lagi lalu akhirnya baru bisa dibayarkan Juli sampai dengan Desember sementera kita tidak menganggarkan sebanyak itu. Jadi kita tidak berani menganggarkan banyak-banyak karena sebelumnya dianggarkan banyak ternyata tidak dipakai lalu kita ini sebetulnya karena ini tunjangan kinerja. Jadi tunjangan kinerja yang kemarin baru kita bayarkan bulan Desember. Jadi kita sudah tidak mungkin merevisi lagi lalu itu tapi oleh KPPN tetap dibayar, nanti kita revisi pada waktu pelaksanaannya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya, terima kasih. Tapi ini akhirnya jadi menambah pertanyaan berikutnya. Kenapa? Karena kan dialokasikan Rp22,5 miliar, dibayarkan Rp9 miliar tapi di halaman 3 ada laporan rincian anggaran pusat dan daerah yang disebutkan di Direktorat Urais disebutkan ada tambahan, tapi pagi akhirnya 583 dari pergeseran ditambah dengan PNBP. Kita kemudian jadi akhirnya melihat serapannya oh ternyata hanya 83,3% di halaman 4. Berarti yang menyebabkan itu adalah diantaranya, saya ingin konfirmasi ini, berarti bayar hutang itu. Artinya karena uang dianggarkan Rp22,5 miliar ternyata yang dibayarkan Cuma Rp9 miliar. Jadi yang menyebabkan serapan hanya 83% diantaranya karena hutang itu tadi, makanya jangan ngutang Pak. Selanjutnya kita cukup ya bapak/ibu. Kita meminta kepada Pak Irjen karena tadi ada banyak hal yang berkaitan sekaligus menjawab ya Pak kalau bisa berharap karena kita 20 menit lagi lah, 25 menit lagi adzan maghrib. Dipersilakan. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih Pimpinan. Pertama yang akan saya jawab adalah pertanyaan dari Ibu Ledia. Kenapa ini rekapitulasi dari temuan hasil audit Itjen kemudian BPKP dan BPK kok berbeda kemudian tindak lanjutnya sejauhmana. Jadi audit BPKP. Iya, saya di follow up dengan audit Itjen kemudian juga audit BPK. Kemudian di dalam melakukan auditing tindak lanjut ini, Itjen selalu mengawal. Jadi bisa disimpulkan bahwa data yang paling current disini atau update karena tindak lanjut itukan minggu per minggu. Kita mendatangi misalnya yang ada istilahnya itu temuan dan kejadian temuan itu di beberapa wilayah ini ada yang di UIN, ada yang di Kanwil, ada yang di Kemenag, kita mendatangi dan mendorong untuk segera diselesaikan termasuk yang kelebihan bayar itu misalnya pembangunan IAIN Surabaya. Dibayarnya penuh tapi ternyata kontrak itu belum sesuai dengan yang direncanakan, artinya kita bayar, hutangnya ada di pihak swasta sebenarnya. Ini yang menjadikan tanggung jawab untuk biaya yang bersangkutan, Satker yang bersangkutan untuk mengembalikan sehingga disini ada saldo. Selalu kita mendorong untuk segera mengembalikan dan hal-hal yang lain misalnya kelebihan bayar bagi dosen yang seharusnya misalnya izin belajar itu juga dibantu oleh dana APBN mereka bantu. Kemudian juga yang statusnya tugas belajar. Mereka masih menerima selayaknya dia sebagai dosen yang masih aktif belajar karena tunjangan tugas belajar dan tunjangan mereka sebagai dosen itu sudah berbeda. Lebih sedikit apabila sedang beliau ditugaskan belajar misalnya menempuh S2 atau S3, lebih sedikit, ini menjadi tunggakan-tunggakan dan kita selalu dorong. Ini updating ada di 96
hasil temuan Itjen yang terakhir ini Pak. Jadi Rp38 miliar yang terakhir ini bukan lagi 900 atau 99 miliar seperti yang ditemukan di BPKP atau di BPK dan kita selalu berkoordinasi dan melakukan rekonsiliasi dengan BPK. Jadi misalnya BPK menemukan hasil auditnya atas pembelian suatu tanah misalnya, ini diduga ada kerugian negara sebanyak Rp5 miliar, apa betul Rp5 miliar. Kita melakukan kaji ulang. Setelah kita kaji ulang, kita paparkan bersama dengan BPK oh ternyata tidak Rp5 miliar, kurang dari itu misalnya. Apakah ada niat jahat atau tidak? Niat jahat atau mens rea, kalau tidak, sifatnya administratif tidak ada niat jahat maka ada kewajiban yang bersangkutan untuk mengembalikan. Ini yang menjadi saldo temuan kita, begitu Pak. Jadi menjawab Ibu Ledia ini yang paling update, ini bisa kita pastikan bahwa milik Itjen ini, hasil temuan audit Itjen yang paling update. Ini kenapa kok berbeda-beda, tadi kan seperti itu. Demikian juga mengenai pertanyaan dari Pak Agus Wiyanto, kenapa kok paparan disini banyak berbeda. Mungkin kita berkoordinasi dengan Eselon I, dengan para Sekjen, dengan beberapa Eselon I yang ada, sejauh itu bisa di format yang sama, misalnya serapan dan realisasi mungkin bisa sama Pak tapi karena masingmasing unit atau Satker ini nature of touch-nya, tugasnya berbeda Pak pasti akan berbeda tabel-tabel yang dipaparkan disini. Tabel di Itjen pasti berbeda dengan tabel di Setjen itu Pak mengenai paparannya. Sejauh yang bisa kita usahakan untuk kita samakan nanti kita akan berkoordinasi Pak Setjen ya. Terus kemudian. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Maksud kita formatnya saja Pak. Formatnya, karena saya membayangkan ketika kita nanti dapat soft copy-nya, itukan tinggal analisisnya gampang kan, harapannya begitu untuk memudahkan saja. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Iya Pak, kita terima, mungkin dimasukkan dalam kesimpulan juga boleh nanti. Kemudian audit tunjangan profesi guru tadi disampaikan Pak Muschlih ini, dimana ini? Apa saja hal yang ditemukan. Jadi pertama, jumlah guru yang mendapatkan tunjangan profesi ini dikaitkan dengan total nilai yang harus kita bayarkan itu pertama Rp4,3 triliun. Apakah memenuhi syarat bahwa mereka itu betul-betul berhak menerima tunjangan profesi maka kita lakukan audit bersamasama dengan BPKP, akhirnya dari dugaan kita Rp4,3 triliun itu, kita temukan beberpaa guru-guru yang tidak memenuhi untuk kita bayarkan tunjangan profesinya. Misalnya untuk beban kerja gurunya tidak memenuhi syarat terus kemudian ada yang meninggal masih muncul namanya, seperti itu Pak. Jadi sudah ganti profesi muncul namanya. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak kita bayarkan, akhirnya kesimpulannya Rp1,9 triliun dari dugaan pertama Rp4,3 miliar. Ini audit tunjangan guru, triliun Pak, bukan miliar, maaf. Kemudian yang berkaitan dengan kesanggupan laporan WTP ini dari Pak Fauzan, ini kita selalu berkoordinasi. Di awal tahun pun sudah berkoordinasi dengan BPK, masalah tadi yang kita ceritakan bersama-sama dengan Dirjen PAU mengenai hal yang sudah dianggap inkracht itu mengenai Ana Catering, itu dari pihak BPK menyarankan kalau memang sudah inkracht lampirkan Pak, nanti tidak dibebani ke bapak. Misalnya saja yang tidak tertagih karena swasta yang namanya tiga utama 97
itu Pak kalau sudah ganti-ganti namanya Tiga Utama Makmur, Tiga Utama Tour and Travel dan lain-lain, serahkan saja kalau ini masuk ranah keuangan negara ada DJKN Pak, jadi tidak menjadikan beban dari Ditjen PHU. Dengan adanya bebanbeban yang sudah teralihkan atau tidak memang dalam rumusannya tidak mampu dibayarkan maka Pak Fauzan, ini tidak menutup kemungkinan kita bisa WTP di tahun 2015. Inikan usaha Pak, belum nanti muncul yang lain. BMN ini yang paling sulit Pak. Mengenai KUA yang tidak bisa dibangun itu, duitnya ada, SBSN ada, tidak bisa dibangun. Itu ternyata tanahnya tidak jelas, sertifikatnya juga tidak ada. Bukan milik Kementerian Agama, kadang-kadang begitu Pak. Jadi permasalahanpermasalahan yang riil yang tadi ada di lapangan itu seperti itu tapi insha Allah Pak, ini WTP nya bisa kita capai kalau yang namanya tunggakannya semua bisa kita dorong, semua Satker bisa berkerja sama untuk punya niat yang sama untuk menjadi WTP tanpa DPP. Kemudian tadi Pak M. Nur Purnamasidi, ini Irjen serapannya ini, ini berbasis. Iya, memang betul Pak nanti serapan itu nanti tidak berbasis pada serapannya nanti yang kita serap tapi kinerja yang kita capai. Nanti kita menyusun indikator kinerja semua Satker di Eselon I Pusat ini dan beberapa piloting di daerah, nanti saya kira akan lebih bagus. Jadi peraturan ASN yang digunakan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, itu menganjurkan seperti itu, bukan besarnya uang atau gedenya anggaran yang kita buang tapi capaian kinerjanya itu seperti apa. Kemudian ini Pak Deding yang di depan. Ini sebenarnya dulu juga begitu Pak. Jadi seakan-akan ini Pak Yasin ini menghadirkan punishment baru. Sebenarnya kita kan hanya mengingatkan. Jadi wa tawa shaubil haqq, wa tawa tsaubil shabr. Ini mari kita sah menurut hukum syariah yang anda terima itu, para KUA saya sampaikan begitu dan sah menurut hukum positif. Jadi take home pay dulu pernah saya hitung tapi dengan Pak Dirjen Bimas Islam yang dulu dengan Prof. Jamil itu. Take home pay dirjen sama Irjen itu kalah dengan KUA Pak dengan adanya mekanisme baru ini. Jadi bukan kalau ceperan kecil-kecil. Secara akumulatif dia juga lebih tinggi tapi kita juga tidak iri, malah Pak SDA dulu Pak Menteri menyinggung, lah kamu mau jadi KUA. Setelah kita hitung, banyak penerimaan mereka itu. Bukan kecil, kita ingin mentertibkan saja. Apa-apa yang disuguhkan pada saat even itu kejadian kan itu adat ketimuran, pastilah silakan diminum, seperti saya minum disini, makan snack disini kan sama Pak, jadi KPK juga mentolerir itu. Bahkan di event-event waktu hari besar pun, KPK itu parsel membolehkan tapi jumlahnya Rp500.000,- dan sebaiknya dari atas ke bawah Pak. Waktu kami Pimpinan ngumpulin parsel itu untuk outsourching, untuk petugas satpam atau security, dan pramusaji, begitu Pak. Jadi gratifikasi itu sebenarnya apabila berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Kalau antar tetanga saling memberi buah, saling memberi berkat waktu kondangan, itu juga tidak ada masalah. Jadi ada hal-hal tertentu yang menjadi pengecualian dan bahkan untuk yang masuk ke kotak pada waktu manten itu Pak, itu maksimal Rp1 juta Pak. Kalau seandainya kita menimbang 200, 500 juga tidak apa-apa itu, asalkan tidak lebih dari Rp1 juta dan itulah ketentuan yang tidak bisa diatur di PP karena Menpan pada saat itu kita dorong untuk membuat PP nya untuk anu, tidak, katanya itu ranah KPK, silakan saja dibuat keputusan Pimpinan seperti itu, akhirnya seperti itu. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga ini mohon hormat kepada Pak H. Nanda bahwa kita tidak bermaksud untuk misalnya KUA dulu juga bilang begitu. Jadi 98
bagaimana Pak Yasin untuk membedakan. Jadi seperti kullun nafsin dha‟ikatul maut, ini Pak Yasin apa-apaan, kan begitu. Lalu kemudian saya jawab, bukan, saya ini amar ma‟ruf nahi munkar, wa takul minkum wa „ummatun ya khuna ilal khair, wa ya‟murna bil ma‟ruf, ... nahi munkar, jadi mari yang tidak baik-baik ini kita luruskan bersama dengan cara persahabatan dan mencari formulasi, reformasi, regulasi Pak. Akhirnya keluar PP 48 ini, itu sah adanya. Jadi jalan ceritanya panjang dulu itu pernah dipanggil atau diundang oleh Fraksi PKS juga pernah ini. Kita samakan pendapat bahwa kita ini bukan untuk mensengsarakan KUA, tidak, kita atur daripada Kejaksaan masuk. Kejaksaan masuk itu di Kediri Pak. Jadi Pak Romli itu menangani salah satu KUA yang mengakumulasi dana. Jadi itu sudah penegak hukum yang masuk sementara KPK dari 2007 mengingatkan, mengingatkan karena itu menganggap ini adalah corruption by needs, jadi ... corruption, korupsi-korupsi kecil ini untuk menyembuhkannya adalah perbaikan sistem, regulatory system maupun sistem yang untuk SOP nya itu yaitu birocrative procedure yang kita perbaiki, begitu lho Pak. 2007 sampai 2012 KPK tidak ngapa-ngapain atas penerimaan KUA, yang bergerak malah Kejaksaan. Bergerak ke Kediri, mau ke Blitar, Tulungagung kemudian Probolinggo dan .... Saya datang kepada Jampidsus Pak, Pak Widyo Pramono yang sekarang masih Jampidsus. Pak, ini mohon maaf Pak, ini sedang kita carikan payung hukum maka kalau bisa yang sudah jadi perkara ya cukup Kediri saja kalau bapak setuju. Itu bukti saya bahwa saya berpihak pada pencegahan. Akhirnya Pak Widyo Pramono setuju Pak, oh iya, akhirnya Blitar, Probolinggo yang kasusnya sama dengan Kediri itu tidak Pak, tidak diteruskan. Kita mengedepankan perbaikan sistem apabila korupsinya kecil. Berkaitan dengan Pak SDA, data-data yang diperoleh oleh KPK itu lebih banyak data dari PHU. Saya tanya Pak Anggito, Pak Anggito, bapak dan jajarannya itu ditanya apa saja oleh KPK. Macam-macam, kita kooperatif Pak, data semua data yang diminta oleh KPK kita serahkan. Data apa saja Pak misalnya, data notulen rapat di Madinah pun juga ditagih oleh KPK itu, bukan Ko Itjen menyerahkan itu, ini lho KPK data ini, tidak. Jadi tugas Itjen dan tugas KPK berbeda Pak. Kalau KPK itu mencari dua alat bukti. Kalau tugasnya Itjen, memberikan rekomendasi, oh ini Pak Menteri jangan dilakukan. Ini harus diubah PMA nya. Ada tim yang mau ke Madinah kita cegah di Mekkah. Mau ke Madinah mau apa? Mau negosiasi. “Tolong diubah PMA nya dulu”. Lho, PMA nya baru diperbaiki tapi ada yang krusial itu Pasal 6 tentang penyediaan akomodasi, harus diubah. Bagaimana Pak konsep aturan perubahannya? Kita konsep bersama Pak. Isi pasalnya kita konsep, kita kirim ke Pak Anggito. Apa jawab Pak Anggito? Ini baru saja Pak Yasin, tidak mungkin ini diubah dan pagu di Madinah itu sewanya sudah ditetapkan oleh DPR. Tapi ini bahaya Pak, saya bilang begitu. Bahayanya apa? Karena kalau sewa layanan pasti akan dibelokkan dan akan menghasilkan bisa saja memperkaya orang lain. Jadi mohon maaf Pak, terus terang saya buka disini. Ada oknum legislatif yang memanfaatkan itu sistem kita. Kita tidak memperbaiki sistem, kita sebagai kementerian tidak bisa membentengi pencegahan maka apabila ada orang yang menerima berarti salah kita juga, itu lho Pak. Jadi memperkaya orang lain itu Pasal 31, Undang-Undang 31 tahun 1999, ini Pasal 2 dan Pasal 3 Pak, seseorang melanggar aturan dengan menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara dianggap korupsi. Itu saya jelaskan kepada Pak Menteri, lho apa ada yang menerima Pak Yasin? .... ada Pak. Saya tunjukkan, saya tidak mau 99
menyebut namanya. Berapa itu? Per kepala ada 40 real. Pak Menteri sendiri yang menghitung. Bukan saya menjorokkan atau menjelemprongkan Pak Menteri, Pak Menteri ini kita brief sebelum menjadi tersangka. Jadi untuk lesson learn bagi kita semuanya ini bahwa saya tidak menjorokkan Pak Menteri itu untuk menjadi tersangka. Malah kita brief, ini lho Pak sebab-sebab bapak jadi tersangka itu karena ini-ini-ini. Saya ... pertama juga dengan Pak Anggito setelah saya tanya Pak Anggito, apa data apa saja yang Pak Anggito berikan kepada KPK. Harus kita brief Pak Menteri dan ke atasan kita biar clear. Jadi KPK itu lebih canggih datanya tidak hanya sekedar datanya Itjen Pak dan dia pro yustisia boleh sadap boleh macam-macam. Kalau Itjen kecil Pak. Saya lebih banyak mengingatkan kepada Pak Menteri itu, diam saja Pak Menteri setelah kita jelaskan. “Oh begitu ya Pak Yasin”, iya. Coba bapak hitung sendiri. Ketemunya satu orang anggota legislatif itu menerima Rp5 miliar kisarannya, itu yang menghitungnya Pak Menteri sendiri. “Oh, jadi ketemunya Rp5 miliar Pak Yasin”, iya itu lho Pak yang menyebabkan kita ini menjadi tersangka digiring kesitu karena sistem kita belum bagus. Artinya apa? Perlu perbaikan sistem di dalam penyelenggaraan haji sehingga menyewa rumah yang jelek pun saya ingatkan kepada Pak Dirjen yang baru ini, kepada Bu Sri juga. Jangan sewa rumah ini, batalkan-batalkan. Karena 2012, 2013 itu sewa-sewa rumah yang jelek ada istilahnya disvaritas yang tinggi, ini menyebabkan uang mengalir juga Pak, sudah saya ingatkan kepada Pak Menteri. Pak Menteri kalau sewa hotel di Jeddah, jangan ada back up Pak. Yang back up itu ternyata ada yang 40 real Pak padahal kita bayarnya 100. Darimana Pak Yasin informasinya? Dari salah satu manajer namanya Kanan. Saya sampaikan ke Pak Menteri bahwa kita ini kelebihan bayar, kelebihan bayar yang tidak hati-hati dalam mengelola keuangan negara. Ini uang rakyat masuk ranah keuangan negara. Itu Pak, dengan hormat Pak H. Nanda yang saya sampaikan seperti itu, bukan saya menjorokkan. Jadi justru Pak Menteri kita brief untuk kita hati-hati tapi sistem kan berjalan lama dan bahkan tahun 2010 pada waktu saya kajian sistem, saya sebagai salah satu Pimpinan KPK, kalau mempermasalahkan direct and indirect cost dari BPIH, itu sudah bisa Pak tapi kita tidak lakukan. Kita depankan perbaikan sistem. Kalau kita mempermasalahkan dana setoran awal di BPS itu yang tidak karu-karuan itu Pak, ada yang ada juga di bawah rate komersial, itu jumlahnya miliar-miliaran, kira-kira sekarang Rp30 miliar lebih Pak. Kalau kita permasalahkan Pak, itu juga masalah sejak tahun 2010. Apa saya permasalahkan tahun itu? Kita undang Pak Menteri pada waktu bersama jajaran Eselon I. Mari Pak kita perbaiki. Ada 48 item ini yang belum ada regulasinya silakan Pak dibuat Pak segera. Itu Pak, dengan hormat ini Pak ya, bapak/ibu sekalian. Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Nanda masih ada? Saya mengingatkan masih ada dua dirjen lagi Pak ya. Silakan. 100
F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Yang pertama, justru yang kita belum paham dan tidak mengerti, mungkin bapak sudah mengingatkan. Katanya kemarin tender ini terbuka dan transparan. Saat waktu tender kan bapak tahu terbuka transparan atau tidak kan begitu balik lagi disana karena saat itu mungkin bapak kan sudah masuk. Apalagi bapak tadi tahu yang akan melanggar dan tidak konsekuensinya tadi ya kalau bapak sudah mengikuti pelaksanaan tender disitu, diawasi oleh BPK, diawasi oleh Itjen, apapun yang sudah terjadi harusnya tidak menjadi temuan hukum begitu, balik lagi ke yang kesatu. Yang kedua, pada saat tadi dipanggil oleh BPK, sebelum menghadap BPK harusnya bapak juga karena mantan BPK tahu dong apa yang akan ditanyakan, KPK ya? F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Bukan mantan di KPK bukan, mantan Pimpinan KPK. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Jadi sekali lagi, bapak tahu seharusnya mitra bapak ini dengan Pak Menteri ya barangkali harus mempersiapkan kira-kira bahan apa yang bisa menyelamatkan karena mungkin tadi, proses tendernya sudah terbuka, transparan dihadiri oleh bapak, dihadiri oleh BPK, pada saat dipanggil oleh KPK harusnya bisa untuk mempertanggungjawabkan, jangan sampai terjadi temuan-temuan tadi, itu sekali lagi. Harusnya kan itu yang bisa dilakukan, harusnya begitu. Tetapi sekali lagi, kalau mungkin dilepas, dia tidak paham, bapak paham, seharusnya sekali lagi, sebelum dipanggil harus sudah persiapan, seyogyanya. Saya rasa yang menjadi menteri kalau diceritakan gamblang juga, “Pak Menteri, ini akan masuk penjara kalau ada proses seperti ini”. Mungkin dia juga takut. Iya tidak tahu, sekali lagi mana yang salah mana yang benar karena kita satu pihak saja. Yang kedua, yang saya tanyakan disini hasil temuan audit BPK dan BPKP ini yang sebut saldo tahun 2014 temuan Itjen Rp38,7 miliar terus BPK saldonya Rp99 miliar, berartikan saldo BPK lebih besar. Sebenarnya duit yang ada yang mana yang benar? Yang hasil karya, artinya yang tersisa di Kementerian Agama ini, yang 38 apa yang 99? Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya Pak Nanda. Tadi sudah dijelaskan diawal bahwa ada tiga hasil temuan yang dilaporkan tapi kemudian yang ditindaklanjuti setelah pemeriksaan BPK dan BPKP itu ditindaklanjuti oleh inspektorat. Jadi dalam proses yang terakhir itulah yang tadi disebutkan oleh beliau, Rp38 miliar itu yang angka terakhirnya. Artinya yang kita harapkan adalah yang setelah perbaikan itu segera diselesaikan Rp38 miliar itu bukan angka yang besar, begitu ya tadi Pak Yasin juga sudah menjelaskan. Ada sebuah proses yang memang perlu terus diperbaiki dan itu harus disepakati bersama. 101
Bapak/ibu. Ini sudah masuk waktu maghrib, masih ada dua Eselon I yang belum menyelesaikan. Apakah kita akan langsung atau kemudian atau akan break shalat dulu? Break shalat maghrib 15 menit setelah itu 15 betul Pak ya, segera kembali kemudian. Shalat maghrib dulu. Baiklah, kita supaya bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, kita shalat dulu saja ya bapak/ibu. 15 menit kita skors, setelah itu langsung masuk kembali. Kita skors 15 menit. (RAPAT DISKORS) Baiklah bapak/ibu sekalian. Sambil menunggu yang lain menyelesaikan shalatnya, kita cabut skors kita. Nanti kita akan selesaikan, berharap mudahmudahan 19.30 WIB kita bisa selesai. Skors saya cabut. (SKORS DICABUT) Selanjutnya Pak Dirjen PHU dipersilakan. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ibu Pimpinan yang saya hormati, Para Anggota Dewan yang saya hormati, dan Teman-teman dari Kementerian Agama yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan respon, jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Dewan mulai dari Pak Achmad Mustaqim dan seterusnya dan tidak panjang jawaban saya karena pertanyaannya memang pertanyaan pendekpendek. Yang pertama adalah minta klarifikasi tentang kenaikan belanja modal pada anggaran 2015 yang mencapai kenaikan 139% untuk pembiayaan yang didanai dari sumber SBSN. Ini perlu saya jelaskan bahwa seperti tadi yang saya sampaikan pada pelaksana anggaran untuk 2014, untuk sektor anggaran yang didanai SBSN ini peruntukannya adalah untuk revitalisasi asrama haji khususnya asrama haji embarkasi. Memang sudah bertahun-tahun itu tidak mengalami revitalisasi sehingga bapak dan ibu sekalian bisa melihat sample saja yang didepan mata, Pondok Gede sudah banyak mengalami kerusakan, sudah tidak layak lagi khususnya kamarkamar yang ada dan tahapan pertama kemarin kita untuk revitalisasi sekarang sudah jadi SG1 yang cukup megah dengan spesifikasi gedung yang kedap suara dan lain sebagainya sehingga bisa dimanfaatkan bersama. Untuk tahapan berikutnya adalah untuk ruang-ruang yang itu nanti sangat berguna bagi jamaah haji khususnya untuk embarkasi Jakarta. Kalau tahun 2014, kita baru bisa merivatilasi 4 embarkasi yakni Balikpapan, kemudian Padang, Sumatera Utara dan yang satu lagi adalah Jakarta maka untuk 2015 ini memang mengalami kenaikan karena yang direvitalisasi terdiri dari 10 102
asrama yang ada pada 12 embarkasi. 10 itu adalah sebagaimana yang ada di dalam bagian akhir dari masalah saya mulai dari Jakarta dan seterusnya, Medan dan seterusnya yang ada disitu. Dari yang semula 4 menjadi 10, itulah yang merupakan reasoning kenapa naik untuk anggaran SBSN menjadi 139. Jadi yang mengalami kenaikan bukan anggaran pada sektor pelaksanaan Tusi tetapi pada sektor prioritas nasional yakni revitalisasi asrama haji. KETUA RAPAT: Pak Dirjen sebentar. Coba bantu kami untuk memahami mengapa yang dipilih adalah ini dan kemudian penentuan alokasinya karena ada yang besar, ada yang kecil kemudian juga itu tadi kriteria. Yang berikutnya, DKI kan sudah dapat 2014, 2015 dapat lagi, Sumatera Barat juga demikian. Problem apa yang menyebabkan kemudian mereka sepertinya, termasuk Kalimantan Timur berhak mendapatkan kembali sementara kan masih ada embarkasi lain. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi prioritas utama khususnya pada 12 embarkasi, pada embarkasi besar karena disitulah basis penerbangan awal dari jamaah kita. Selain itu memang ada asrama di embarkasi antara, di sejumlah provinsi, misalnya Kalimantan Tengah. Yang baru adalah Jambi, kemudian misalnya di Gorontalo dan lain sebagainya. Masing-masing ada asrama karena memang jamaah haji sebelum naik pesawat itu mesti harus menginap disitu. 12 itu prioritas utama. Yang kedua alasannya adalah kita sudah mendapatkan legalitas untuk mendirikan UPT, Asrama Haji tahun 2014. Ini perlu dibarengi dengan penyiapan infrastruktur yakni kesiapan asrama untuk bisa menjadi UPT yang benar-benar bisa membiayai sendiri dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan jamaah dan untuk kepentingan masyarakat. Mengapa 10 ini? Itu melalui proses pengajuan proposal bu Pimpinan. Jadi proposal diajukan oleh mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, tingkat kelaikan berapa yang diajukan itu berdasarkan proposal mereka, itu alasan mengapa ini dan program ini akan berkesinambungan terus karena ada juga laporan mengenai sejumlah asrama di tingkat provinsi yang bukan embarkasi haji yang sudah mengalami kerusakan. Misalnya seperti di Maluku itu sudah cukup parah. Kemudian Sulawesi Tenggara hanya karena persoalannya persyaratan kita merevitalisasi itu harus bermodalkan sertifikat tanah milik Kementerian Agama maka tidak semua yang memiliki asrama itu bisa direvitalisasi. Contohnya adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu tanah dan bangunan adalah milik Pemda dan sudah menjadi UPT Pemda, Pemerintah Provinsi sendiri. Jadi, ini ada orang Jawa Tengah bahkan boleh dikata tidak butuh untuk diberi bantuan atau kita tidak bisa membantu karena ini sumber pembiayaan dari Kementerian Agama. Termasuk juga yang seperti itu adalah Palembang. Yang masih bermasalah Ibu Pimpinan, karena statusnya tidak jelas adalah Banjarmasin sehingga Banjarmasin yang kita proyeksikan untuk dapat, tahun ini masih belum mendapatkan itu.
103
KETUA RAPAT: Maaf, mau mengklarifikasi. Banjarmasin tidak dapat? Kan di Kalimantan Selatan kan? Tapi disini ada Rp65 miliar Pak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Iya, pada akhirnya tidak boleh. Jadi itu memang diproyeksikan tapi kemudian ada sengketa menyangkut tanah yang ditempati oleh asrama maka akhirnya oleh Bappenas di cancel, tidak bisa dilaksanakan. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Melalui Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Romo. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Mau tanya saja Pak. Khusus untuk Sumut, itu revitalisasi asrama dilakukan di asrama yang sekarang, apa memang ada kemungkinan dibikin asrama yang baru dekat Bandara Kualanamu, ada informasinya seperti itu. Tidak enak juga saya tidak bisa jawab karena saya dari Dapil Sumut I. Terima kasih. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik Pak Raden. Jadi tadi pertanyaan Pak Raden sudah saya siapkan karena bapak minta supaya ada data secara tertulis untuk beberapa hal. Untuk asrama nanti saya akan siapkan tertulis tapi sebagai informasi awal bahwa asrama haji di Sumatera Utara itu memiliki prospek yang luar biasa karena sekarang laporannya cukup bagus tata kelolanya dan yang sekarang disentuh dengan anggaran yang kemarin pun kita kunjungi, kita lihat bangunannya cukup bagus. Itu bangunan baru, bukan yang lama Pak. Mudah-mudahan dengan yang tahapan-tahapan berikutnya bisa lebih bagus lagi karena itu termasuk embarkasi besar. Jadi tipologi embarkasi-embarkasi itu di dasarkan pada jumlah jamaah yang ada. Medan, Aceh lalu Makassar, Surabaya, ini termasuk embarkasi yang populasi jamaahnya cukup besar sehingga perlu diberi anggaran revitalisasi yang signifikan. Untuk yang tertulis nanti kami siapkan Pak. Kemudian yang kedua, yang berkenaan dengan penjelasan KBIH. Jadi Kementerian Agama mengakui bahwa KBIH ini bagian yang tak terpisahkan dari komponen yang membantu proses bimbingan terhadap jamaah. Itu memang tidak dipungkiri karena memang dalam kenyataannya banyak jamaah haji yang memiliki ketergantungan kepada KBIH karena mereka melakukan bimbingan itu intensitasnya lalu belum lagi dibarengi dengan empati dari jamaah kepada Pimpinan KBIH yang pada umumnya adalah tokoh-tokoh sentral masyarakat, para ajengan, para kyai sehingga ikatan emosionalnya itu tinggi tetapi ada persoalan yang berkenaan 104
manakala memberikan alokasi secara khusus yang berkenaan dengan KBIH ini Pak. Saya sampaikan disini, kita berkaca dari problem di PHU ini yang lagi menjadi masalah hukum. Satu diantaranya yang sekarang masih senantiasa dimintai keterangan kami ini Pak, itu adalah seputar pemanfaatan kuota Pak. Jadi pemanfaatan kuota yang pada dua tahun yang lalu hingga sekarang itu kita masih berada di 168.800, 13.600 diantaranya untuk PIHK lalu 155.200 itu untuk reguler. Yang reguler inilah yang kemudian dipantau proses penggunaan kuotanya Pak. Seperti apa kita menggunakan kuota ini, pedoman apa yang dipakai untuk melakukan pelunasan dari jamaah yang ada dan mulai 2014 itu kita pakai pedoman baru dari PMA (Peraturan Menteri Agama) melalui empat tahapan Pak. Empat tahapan itu tahapan pertama adalah diperuntukkan khususnya bagi mereka yang belum pernah haji. Jadi disisir di seluruh provinsi yang sudah dibagi kuotanya masing-masing itu yang belum berhaji diprioritaskan. Dalam pengalaman, tahapan pertama itu tidak habis, baru tahapan kedua itu diberi space, ruang yang penggabungan suami istri lalu usia lanjut, lalu yang sudah haji dan seterusnya. Nah, tahun lalu, PMA yang itu memberi kesempatan 4 tahapan, itu ternyata masih memberikan sisa kuota yang cukup signifikan. Disitu kemudian kami mengambil policy ini harus dihabiskan sebab kalau kita berhenti dengan empat tahapan maka ada konsekuensinya ada sisa kuota yang menurut pengalaman yang lalu menimbulkan masalah sehingga kemarin itu kita habiskan sampai the last minutes ketika KBSA akan menutup kesempatan untuk aplikasi visa maka seperti yang disampaikan Pak Menteri, pada saat akhir itu kita menyisakan 9 orang yang tersisa. Dua diantaranya itu adalah TPHD yang batal berangkat, 7 diantarany aad orang yang sebenarnya sudah di bank tapi KBSA sudah closed kesempatan aplikasi visa. Berdasarkan kesempatan itu maka tahun sekarang ini kalau BPIH bisa lebih awal maka kita akan bisa melakukan proses pelunasan sedini mungkin sehingga ini akan memudahkan banyak pihak. Ini yang berkaitan dengan persoalan KBIH tadi itu. Diakui bimbingannya tetapi di dalam distribusi dari kuota itu ada kuota yang untuk petugas. Nah petugas ini memang ada pedoman mulai dari rekrutmen, proses seleksi dari Peraturan Menteri Agama yang itu mengikat yaitu bahwa menteri mengatur petugas haji. Untuk petugas PPIH, itu adalah kriterianya dari Kementerian Agama dan instansi yang terkait. Jadi dengan demikian maka itu instansi yang memiliki relevansi dengan proses pelayanan haji di Arab Saudi maka yaitu orang kesehatan, orang perhubungan untuk juga membantu proses transportasi disana lalu dari TNI untuk perlindungan jamaah haji kita termasuk dari Kopasus karena itu sangat membantu. Nah, bukan berarti kita tidak peduli. Tahun lalu kita sudah menyampaikan himbauan kepada Pimpinan daerah untuk mengalokasikan satu diantara TPHD itu kiranya supaya dialokasikan ke KBIH. Jadi melalui ini, yang maksimal bisa dilakukan lalu yang kedua adalah juga kemungkinan-kemungkinan lain selama tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, yang tadi saya katakan itu kita belajar dari pengalaman tahun lalu. KETUA RAPAT: Pak Jami maaf, terkait dengan kuota. Tadi bapak menyampaikan bahwa jika ditetapkan BPIH lebih awal maka akan lebih memudahkan dalam urusan kuota. Yang lalu, kita menyelesaikan BPIH bersama DPR itu 3 Maret Pak tetapi Perpresnya kan baru keluar Juni atau Juli. Sekarang menurut bapak yang paling aman untuk penyelesaian kuota ini dari keluar Perpres, bukan soal pembahasan disini ya, 105
Perpres kan harusnya menghitungnya. Dari keluar Perpres sampai pemberangkatan awal hari pertama itu kira-kira berapa waktunya Pak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Begini Bu Pimpinan. Jadi rencana RPH kita, rencana pemberangkatan haji kita itu maju 10 hari dibanding dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu 1 September itu adalah kloter pertama maka rencana kita 21 Agustus itu adalah kloter pertama, itu berarti kita sekedar harus beranjak untuk bisa mempercepat proses BPIH itu karena BPIH ini dua tahapan yang harus dilalui yakni pengesahan oleh Komisi VIII yang kemudian ke presiden maka itulah gambarannya pekerjaan yang akan kita lalui sehingga saya mohon dengan hormat kiranya bisa memperoleh pembahasan itu sesegera mungkin karena disamping itu ada regulasi baru di Arab Saudi dimana semenjak tahun lalu sudah diterapkan sistem administrasi yang namanya Electronic Hajj (E-Hajj) dimana data-data jamaah itu sudah harus di upload pada electronic hajj yang ada disana itu menyangkut berapa jamaah yang akan berangkat dari satu negara. Yang kedua adalah akan tinggal di hotel dan perumahanan mana. Yang ketiga akan dilayani oleh provider katering mana lalu kemudian di Mekkah seperti apa. Ini semuanya akan bisa kita siapkan kalau kita memperoleh gambaran tentang jamaah kita itu siapa saja. Siapa saja itu ditentukan oleh pelunasan, itu yang merupakan mata rantai penting di dalam pemberangkatan awal haji, ibu Pimpinan. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Interupsi Ibu Pimpinan. KETUA RAPAT: Iya, silakan Pak Mustaqim. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Terima kasih Pak Dirjen, saya Mustaqim. Tadi, dua hal yang satu menyinggung tentang sisa kuota yang selalu terjadi dan menjadi titik pangkal permasalahan terakhir-terakhir. Itukan sesungguhnya berjalan tidak satu-dua tahun Pak. Oleh karena itu kalau dilihat dari runtut kejadian sekarang lagi ada permasalahan, itupun jadi bersifat mundur, ke 2011 juga jadi ikutikutan. Sementara di periode 2014 bapak sudah mengambil kebijakan itu bikin zero posisinya. Kemudian kalau kita berbicara tentang selama ini terkadang para Anggota Komisi VIII itu suka ikut masuk karena mungkin selalu bicaranya dari sisa kuota maka seperti kejadian itu masuk dalam kategori, masuk di zero kan itu masih bisa atau sesungguhnya itu sudah out of the rule, itu pertama itu Pak. Terus yang kedua mohon maaf ini ada tambahan karena tadi ada yang kurang. Menyangkut tentang aset haji karena saya berkunjung di beberapa tempat salah satunya di Bengkulu dan sekarang disana lagi bermasalah asrama haji. Mungkin info sudah masuk atau belum tapi itu asrama lagi bermasalah karena dulu awalnya adalah tanah disediakan oleh pihak provinsi kemudian bangunan dari 106
Kemenag tetapi sekarang statusnya malah justru ada di bawah pemprov. Oleh karena itu dan itu tidak cuma satu tempat ini yang tentang aset-aset yang terkait sama haji dan saya lihat itu ternyata kalau dilihat dari urutannya itu ternyata masa tunggunya bahkan sekarang sudah 7 sampai 8 tahun begitu kan sehingga saya pernah beberapa kali acara di asrama haji Bengkulu itu, saya melihat asetnya sungguh funtastik sekali sebetulnya begitu kan? Sudah bangunannya banyak, besar, hanya masalah di antara aset di atas tanah dan aset tanah itu sendiri tetapi karena sekarang ada di bawah pengelolaan Pemprov maka ini menjadi kesusahan tersendiri, itu yang dua hal itu Pak yang saya kepingin tahu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Mustaqim. Silakan dijawab. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih Pak Mustaqim. Yang pertama yang berkaitan dengan kuota. Jadi kalau Anggota Dewan itu adalah kuotanya masuk kategori kuota Wasdal, kuota pengawasan. Jadi kuota pengawasan itu karena dia memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan haji Pak, itu ada. Kemudian yang kaitannya dengan Bengkulu Pak. Jadi ini sekaligus juga menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Chairul Muna yang kaitannya dengan kemungkinan untuk merintis embarkasi pada wilayah-wilayah baru diluar yang 12 itu, itu memang ada persyaratan teknis Pak disamping juga jumlah jamaah. Persyaratan teknis yang paling krusial adalah mengenai runaway karena akan didarati oleh pesawat yang minimal itu adalah Airbus 330 atau mengunakan Boeing 777, itu minimal dia memiliki tingkat kepadatan dari landasan, ada ukurannya yang namanya PCN (Pavement Classification Number). Itu memang menjadi ukuran utama, ini bisa didarati pesawat sekelas 330 atau tidak. Setahu saya untuk wilayah-wilayah Timur, itu yang bisa adalah seperti Makassar malah kalau yang paling timur adalah di Biak. Biak itu karena itu adalah airport tinggalan masa kolonial dulu dan runway nya mencapai 4000 kalau tidak salah dan pesawat besar sudah bisa tapi untuk yang bapak sampaikan itu masih mungkin ya dipikirkan ulang, ini pertama. Yang kedua, soal jamaah dan lain sebagainya tapi pada prinsipnya adalah seperti itu ke depan kalau perkembangan dimungkinkan, bisa saja tidak menutup kemungkinan karena yang terakhir itu kita itu memberikan persetujuan kepada embarkasi Jambi sebagai embarkasi antara atas dasar pertimbangan bahwa wilayah Jambi itu begitu luas mulai dari Jambi sampai ke Kerinci ada di perbatasan Padang. Selama ini mereka itu sebagaian ke Padang, sebagian ke Batam. Dengan embarkasi antara mereka lalu bisa berangkat dari Asrama Haji di Jambi, CIQ nya ada disitu, guarantee-nya itu ada disitu, jamaah disitu menginap, langsung ke Batam langsung masuk pesawat, tidak lagi menginap di Batam, jadi ada proses efisiensi. Kalau tidak bisa menjadi embarkasi utama, maka minimal menjadi embarkasi antara seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Gorontalo dan lain sebagainya Pak dan ini sekaligus menjawab tadi Pak Choirul Muna. 107
F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Pak Deding, melalui ibu ketua. KETUA RAPAT: Iya, Pak Deding silakan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Ini menarik ini, Pak Dirjen ini seperti ganda fungsinya. Jadi Dirjen Perhubungan Udara juga, tertib banget begitu soal runaway dan lain sebagainya. Pertanyaannya begini, inikan semangatnya bagus Pak jadi tentu persyaratan ini akan berproses Pak ya. Ada kajian tidak dari Kementerian Agama khususnya Dirjen Haji dan tentu berkoordinasi dengan Kementerian lain, terkait Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Kemudian kerjasama dengan pemerintah provinsi begitu sehingga memang dimungkinkan yang tadi ada embarkasi antara kemudian embarkasi utama begitu, itu pertama. Jadi apakah ada kajian dan langkah-langkah persiapanlah ke arah itu. Tentu kalau memang ada keinginan kan persyaratan seperti apa kalau memang possible kan bisa dilakukan itiu, tentu dengan dukungan dari berbagai pihak, itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan kuota tadi maaf Pak, kuota petugas ya, inikan agak sensitif, riskan begitu tetapi tentu secara terbuka Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa untuk Anggota Dewan itu ada kuota diluar ini, diluar, kuota Wasdal ya. Pengawasan, itu diluar yang berapa? 168.000 itu Pak. Kemudian jumlahnya ini bagaimana itu? Apa memang sudah definitif per tugas pengawas itu atau ada berapa itu jumlah yang disediakan. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Pak Deding, Yang pertama yang berkaitan dengan embarkasi Pak. Jadi begini Pak, jadi saya tidak sendiri untuk menentukan. Tadi kan hanya jawaban sementara saja, kalau mau mengarah kesana kira-kira pertama yang harus dipikirkan seperti itu tapi kami tentu tidak sendiri. Dalam menentukan apakah layak dan tidaknya suatu provinsi untuk menjadi antara atau embarkasi penuh, itu kami berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Inter dept Pak ya. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Iya, inter dept. Perhubungan, ini kaitannya dengan fasilitas-fasilitas yang diperlukan Pak. Yang kedua, dengan kesehatan, kaitannya dengan KKP, kesehatan pelabuhan yang ini juga perlu untuk ambil bagian dalam proses itu Pak sehingga tidak sendiri, ini ada analisisnya. 108
Yang kedua yang kaitannya dengan kuota tadi. Kuota tentu akan kita switch, sesuaikan dengan jumlah alokasi yang ada karena jenis-jenis dari petugas itu Pak, dari kuota yang disediakan oleh Pemerintah Saudi berdasarkan MoU yang diteken oleh Menteri Agama, kunjungan beberapa waktu yang lalu, itu komponennya adalah kita, kuota kita, kuota jamaah itu 168.800 lalu kemudian kuota petugas 3.200. 3.200 itu anatominya adalah termasuk di distribusikan ke petugas yang ada di kloter Pak, menyertai kloter. Menyertai kloter itu ada 5, 5 kali jumlah kloter. Kalau tahun kemarin itu jumlah kloter kita 371, kemungkinan ini kalaupun naik turun karena ada rencana penggunaan pesawat-pesawat yang berbadan lebar, kemungkinan sekitar itulah kira-kira. Lalu disamping kuota untuk petugas kloter, ada yang non kloter. Non kloter ini adalah yang bertugas di Arab Saudi Pak, yang tadi saya katakan dari unsur-unsur. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Yang berangkatnya lebih awal Pak ya. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Berangkatnya ada yang yang lebih awal, ada yang di tengah Pak. Lalu kemudian juga untuk wasdal ini tadi karena semua yang berangkat ke Saudi pada saat musim haji itu semuanya harus beridentitas dengan Nakobah dan lain sebagainya jadi tidak bisa berangkat sendirian. Jadi itu, karena itu ada yang dari Dewan, ada yang dari unsur Itjen yang semuanya adalah menjalankan fungsi dalam pengawasan KPHI dan juga termasuk jalannya BPK Pak. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Saya pernah ke Saudi, maaf melalui bu ketua. Ada instansi lain termasuk BPK waktu itu saya ketemu dengan Pak Ali Masykur, barangkali itu juga kuotanya dari situ Pak ya. Kemudian maaf, barangkali sudah ditanyakan oleh teman-teman, ini terkait dengan petugas Pak. Petugas ini ada petugas kloter dan non kloter. Kalau TPHD itu masuk petugas itu atau bagaimana? Yang dari daerah itu. Kemudian kriterianya, persyaratannya kalau tidak salah kalau saya lihat itu, kalau TPHI itukan PNS Pak ya, tolong barangkali bisa jelaskan ya untuk kriteria kemudian persyaratan dan sebagainya. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik Pak. Kalau TPHD itu … dari pemerintah provinsi Pak. Jadi mereka yang memang atas nama aturan mereka memiliki … internal untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai TPHD Pak, yang menyertai kloter. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Seat-nya apa masuk di jamaah atau yang di 168 atau diluar itu masuk petugas juga? 109
DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Kalau TPHD jamaah Pak, masuk kategori kuota jamaah. Itu kalau yang TPIHI, itu yang dimungkinkan dari unsur masyarakat. TPIHI itu yang unsur masyarakat tapi karena ini era keterbukaan maka proses rekrutmennya itu dilakukan dengan cara seleksi tes Pak.
F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Non kloter bagaimana Pak non kloter. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Kalau non kloter itu fungsional kita sesuai dengan kebutuhan, pemetaan, tugas-tugas apa yang nanti akan di Saudi. Jadi misalnya sekarang ini peta tugas kita adalah transportasi kemudian pengawasan katering lalu kemudian perlindungan jamaah dan pelayanan umum Pak, berkisar pada empat bidang keahlian yang dibutuhkan. Kalau transportasi biasanya kita juga meminta dari teman-teman dari Perhubungan juga ambil bagian disitu karena transportasi ini memang agak pelik khususnya karena kita di Mekkah itu melayani transportasi shalawat yang membawa jamaah mondar mandir dari pemondokan ke Haram lalu kemudian yang juga krusial adalah perlindungan jamaah khususnya pada operasi Arafah dan Mina, ini biasanya. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Kepolisian ya. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Bagaimana Pak? F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Dari Kepolisian apa dari tentara? DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Bukan, kemarin dari Kopassus ada lalu kemudian dari unsur Kepolisian ada lalu juga dari Kavaleri ada juga yang. Itu kaitannya adalah pada saat klimaks di Arafah, Mina. Memang evaluasi kita sangat memerlukan mereka Pak. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Maaf Pak Dirjen melalui Bu ketua. Kalau non kloter selain disebutkan oleh bapak, sumber rekrutmennya apa dari organisasi Ormas Islam atau diluar itu ada juga atau tidak kalau itu, non kloter, selain TPIH begitu. 110
DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik Pak. Kalau untuk TPIH non kloter, itu inputnya dari pegawai negeri dan instansiinstansi terkait yang relevan Pak. Jadi itu, maaf itu regulasi yang ada secara eksplisit begitu. KETUA RAPAT: Masih ada lagi Pak? DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Masih. Kemudian yang kedua adalah yang kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hamka Haq tadi yang kaitannya dengan revisi manasik, nanti akan kami lihat Pak khususnya untuk persyaratan merdeka itu, itu perlu untuk kita lihat lebih lanjut karena ini memang aneh itu, sekarang sudah tidak ada istilah ini lalu kemudian karena memang terminologi persyaratan haji itu secara eksplisit di dalam fiqih-fiqih klasik itu ada kata-kata merdeka yang masih dicantumkan begitu Pak. Lalu yang kedua adalah soal arba’in Pak. Jadi begini Pak, ini memang timbul tenggelam persoalan ini. Begitu kita mengalami masalah seperti Markaziyah, muncul kemarin. Mbok kita itu tidak usah arba’in saja. Terus kemudian mengemuka tadi, tidak ada dasarnya tapi ada juga yang memegang hadisnya Anas bin Malik itu, “Barang siapa yang shalat di masjidku”, “Man shalla fi masjidi arba‟ina shalaatan la tafuza shalatan kutibatlahu faraatun minannar wa najatum minal adzab wa bara‟ah minan nifaq”. Jadi soal benar tidaknya hadis ini, soal ini kita kira Mursal atau ini hadis Ahad dan lain sebagainya, mungkin itu perlu ... sendiri Pak tapi itulah yang dipegangi jamaah Pak karena sejak dulu mereka membayar itu, angan-angannya shalat 40 kali di Madinah. Kalau tiba-tiba kita stop, saya yang kayak begini memang tidak termasuk punya nyali untuk mengambil resiko kayak termasuk persoalan. Iya ini Pak. Kemudian yang kaitannya dengan urutan dari pagu tadi Pak Anda tadi itu. Jadi ini kronologi pagu kita itu pagu awal kita Pak, adalah 764, ini berdasarkan kepada DIPA di awal tahun Pak. Lalu kemudian ada perintah untuk penghematan pada bulan Juni. Pada bulan Juni Rp110 miliar, Rp117.495. Maka kemudian yang tersisa tinggal Rp654.550.641.000.,- tapi kemudian pada pertengahan, pada akhir tahun yaitu pada November 2014 sebagia konsekuensi dari Kementerian Agama yang memperoleh nilai dari reformasi birokrasi untuk bisa diberi tunjangan kinerja maka kemudian ada tambahan kinerja sebesar Rp41.575.962.000,- sehingga total anggaran untuk alokasi bagi PHU itu semua adalah Rp596.126.603.000,-. Ini uruturutan mengapa bisa seperti itu Pak. Kemudian dana haji yang Rp73 triliun perkiraan itu apakah tidak bisa dipakai untuk membangun hotel. Jadi amanat undang-undang masih belum bisa Pak. Amanat Undang-Undang Nomor 13 itu masih tidak mungkin untuk ivestasi langsung. Yang mungkin itu apa? Untuk deposito berjangka dan di SBSN, dari situ saja karena itu maka Undang-Undang Nomor 34/2014 itu yang kemungkinan bisa diharapkan kesana karena ini lebih progresif. Di dalam Undang-Undang 34/2014, itu pengembangan dana haji bisa dilakukan melalui produk perbankan, emas, kemudian 111
surat berharga dan yang keempat ini investasi langsung. Inilah yang memberi ruang untuk bisa menginvestasikan kira-kria mirip dengan tabung haji Malaysia itulah yang punya hotel, punya kebun kelapa sawit dan punya macam-macam investasi, semakin mensejahterakan jamaah haji kita. Ini Pak Fauzan. Lalu kemudian Pak Nur Purnamasidi. Saya terima kasih. Kalau ada informasi mengenai adanya tarikan terhadap perizinan, saya minta dengan segala hormat untuk disampaikan kepada saya dan saya tidak akan segan-segan. Saya akan sampaikan ke Pak Itjen dan dalam waktu satu bulan, dua bulan, insya Allah akan saya tindak dengan tegas karena memang ini sudah menjadi tekad kita bersama untuk melakukan reform di haji dan khususnya bagian dari reform Kementerian Agama. Apa yang kita lakukan terhadap berbagai insiden yang terjadi yang kaitannya dengan umrah. Semakin marak orang umrah tapi semakin marak pula terjadi insiden. Bangkok dengan business air, lalu kemudian di Madinah dengan United Airlines, dan lain sebagainya ini. Ini implikasi logis dari jumlah dari PP itu, penyelenggara ibadah umrah yang mencapai 655 travel Pak makanya policy saya adalah kami moratorium, kami hentikan izin itu. Jadi betul kalau dikatkaan sekarang kok sulit. Bukan sulit, tidak bisa. Jadi izin baru tidak bisa untuk PPI Pak, sudah terlalu banyak. Karena terlalu banyak tidak ada dibuka lagi yang muncul adalah travel-travel yang diluar izin. Bapak/ibu sekalian bisa melihat travel mana yang tidak izin itiu dengan membuka website kami hajj.kemenag.co.id disitu bisa melihat kalau bapak mengetik ada mesin pencari, search engine, diketik dengan huruf kapital. Kalau disitu lalu muncul nama berarti itu berizin, kalau tidak ada berarti tidak berizin, itu caranya gampang. Nanti dalam waktu dekat kami akan menyampaikan pemberitahuan mana travel yang berizin mana yang tidak. Kalau tidak ada berarti tidak berizin. Penanganannya seperti apa tadi yang ditanyakan oleh Pak Nur dan juga Ustadz Romzi tadi itu terhadap pesoalan-persoalan umrah yang seringkali bermasalah itu. Sudah ada prosedur tetap Pak. Jadi kalau mereka yang berizin itu ada aturan regulasi kalau sampai ke tingkat dia gagal untuk memberangkatkan jamaah maka sanksinya adalah dicabut izinnya Pak. Jadi antara ditegur dan teguran itu kalau sudah tiga kali juga akan meningkat sanksinya. Ditegur tertulis sampai dengan pencabutan izin tetapi kalau itu adalah diluar izin dan kita tidak punya data, namanya diluar izin seperti kawin siri tadi itu, tidak ada data kita, tidak akan mendata. Kalau ada insiden maka kewajiban saya adalah melapor ke Bareskim, itu yang sudah kami lakukan terhadap sejumlah travel yang kemudian berdasarkan laporan masyarakat, laporan staf saya yang di Jeddah mereka ini menelantarkan jamaah berhari-hari disana, itu kami laporan ke Bareskrim. Kami sudah punya MoU dengan Bareskrim untuk menangani yang seperti ini. Ini prosedur tetap yang kita tempuh yang kaitannya dengan pelanggaran itu Pak. Kemudian yang terakhir yang berkenaan dengan Pak Hasan Bisri. Penghematan yang terjadi di tahun lalu sehubungan dengan penyewaan rumah dari yang pagu yang ada 675 lalu kita berhasil menego menjadi 580 itu ada efisiensi termasuk di Mekkah juga ada efisiensi. Efisiensi ini bukan dari direct cost, bukan dari uang yang diberikan jamaah untuk BPIH tapi ini dari uang indirect cost , dari akumulasi perolehan nilai manfaat yang ada pda tahun yang bersangkutan sehingga tidak bisa dikembalikan ke jamaah tapi kembali ke BPIH lagi untuk operasional haji pada tahun yang akan datang, jadi bukan kemudian dikembalikan kepada jamaah itu Pak karena dia itu adalah komponen indirect cost untuk menyewakan rumah di 112
Madinah bagi jamaah. Jadi rumah di Madinah, rumah di Mekkah sebagiannya itu dibayari dari situ, bukan dari BPIH dia. BPIH dia itu hanya untuk membayar komponen tiket pesawat, ... rumah yang di Mekkah lalu kemudian kembali ke mereka 1500 sebagai living cost kemudian CSR. Kok CSR dibayar kita? Iya. KETUA RAPAT: Biaya pelunasan itu ya yang dimaksudkan ya? BPIH nya, BPIH yang tidak dikembalikan karena itu konteksnya dalam. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Kemudian. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Sedikit Pimpinan. Mungkin saya kurang paham ini. Tadi informasi dari Pak Dirjen, itukan tidak dikembalikan ke jamaah tapi kemudian untuk membayar pemondokan untuk yang angkatan berikutnya, mungkin saya yang kurang pahami ini. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi bukan spesifik untuk membayar pemondokan Pak tapi kembali ke kas BPHI lagi Pak. Jadi kayak anggaran yang tidak dicairkan kalau anggaran APBN itu, begitu, ada disitu. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Kegunaannya? Maksud saya kegunaannya itu selanjutnya untuk apa? DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Untuk operasional yang akan datang Pak. Jadi itu tidak kemudian uang sudah dikeluarkan tapi kembali ke induknya lagi dan kemudian ketika nanti datang musim haji lagi akan dijadikan sebagai bagian dari komponen pembiayaan Pak. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Itu maksud saya Pimpinan. Maksud saya kalau memang posturnya seperti itu, sebenarnya kan kemudian kehilangan alasan kalau kemudian kita dapat pemondokan yang lebih mahal, tempat yang lebih jauh karena ternyata uang itu masih bisa digunakan untuk operasional haji tahun berikutnya. Kenapa itu tidak digunakan lebih dahulu sebagai panjar walaupun penetapan harga nanti menunggu penetapan apa yang akan kita putuskan di dalam rapat kerja kita atau dari Panja Haji itu. Saya kira itu maksud saya.
113
KETUA RAPAT: Terima kasih Romo Bisa dipahami bahwa sesungguhnya yang kita inginkan kita juga tidak ingin efisiensi-efisiensi tapi ternyata dapatnya berapa kilo begitu kan? Kalau kata orang Minang, “Ada hargo ada raso” kan begitu dan inikan mungkin ada wanprestasi juga. Artinya kemudian ketika bab nya bisnis tidak dijaga betul oleh kita, wanprestasi itu bisa terjadi seperti 2014 kemarin di Madinah. Itukan jadi PR. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana kemudian itu bisa menjadi lebih baik tapi nanti kita akan detailkan di pembahasan Panja BPIH saja Pak ya, begitu Pak ya. Ada lagi Pak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Ibu Pimpinan, saya rasa sudah cukup apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Bisa Ketua. KETUA RAPAT: Pak Muna, silakan. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Saya masih ada ganjalan persoalan-persoalan masalah maktab. Jadi maktab itu maktab yang ada di Armina, itu setelah dari Arafah, itu ada maktab yang mestinya itu di Mina Khodim, Mina Jadid atau Wadi Muasir kemudian masih ada yang satu sampai sepuluh itu masuk di Musdalifah padahal satu sampai sepuluh kemudian sebelas itu tidak usul. Jadi ini tidak wusul apakah kalau namanya orang yang menghukumi bahwa mabit di Mina ini wajib padahal dia itu masuk di Maktabnya itu di Musdalifah, ini bagaimana cara menghukumnya ini Pak Ustadz. KETUA RAPAT: Iya, silakan Pak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih Ibu Pimpinan dan Pak Kyai. Ini persoalan yang juga timbul tenggelam Pak Kyai. Kementerian Agama pada tahun 2012 melalui Badan Litbang sudah melakukan kajian tentang apa yang sering kita istilahkan dengan Mina Jadid. Di Saudi itu tidak dikenal istilah Mina Jadid. Mina ya Mina, adapun yang sering kita keluhkan itu adalah kawasan yang disebut Wadi Muasir. Wadi Muasir itu adalah ketika kita evakuasi dari Arafah menjelang Mina sebelum jembatan, sebelum ada bilboard besar itu “Mina start here”, itu 114
sebelumnya itu namanya Wadi Muasir. Disitu ada kemah dan kemah itu dipakai untuk penempatan sekitar 10 maktab, ada disitu. Maktab Indonesia Pak. Tahun lalu saya ketemu di Pimpinan Muasasah untuk minta supaya jadikan satu ke seberang jembatan, masuk wilayah Mina, ini jadi masalah ulama-ulama kita di tanah air. Lalu kemudian dari segi kepadatan tidak mungkin. Karena apa? Karena kemah yang ada di Mina itu sudah diukur tingkat kelayakannya untuk dihuni jamaah itu tidak lebih dari apa yang sekarang ini. Kalau lebih lagi maka akan berdempet-dempetan di kemah yang ada sekarang ini sehingga di tempatkan disitu itu sebuah keniscayaan karena kedaruratan. Lalu kemudian ulama Saudi mengatakan bahwa ini analognya adalah dengan orang shalat jamaah yang sudah tidak mampu untuk berada di dalam masjid karena sudah penuh sesak maka diluar masjid itupun sah shalatnya. Lalu kaidahnya adalah ”Addharuratu tubihhul mahdurat”, kira-kira kayak begitu. Itu lalu bukan berarti jamaah kita tinggal diam Pak Kyai. Kalau mereka itu tahu dan itu biasanya ada pembimbingnya bahwa mereka itu ditempatkan di Wadi Muashir yang itu istilahnya itu berkelamin ganda. Kalau malam itu masuk kategori Musdalifah kalau pagi dianggap Mina maka mereka kemudian tinggal disitu tapi kemudian setelah mereka lontar, balik ke Mekkah karena ternyata lebih dekat ke Mekkah daripada balik kesitu lagi. Ini problem bertahun-tahun yang terus terang sampai sekarang belum ada jalan keluarnya bu Pimpinan. Kita selalu negosiasi dengan Muasasah untuk selalu bagaimana dipadatkan saja disana, masih belum bisa karena dia ingin melakukan pelayanan yang terbaik dengan tidak memadatkan jamaah di Mina Qadim itu. Kita juga mengusulkan mbok itu billboardnya dipindah supaya jamaah yakin bahwa kita ada di. Apa kata orang? Lho itu berarti membohongi ummat. Wong Mina itu zaman Rasul ya itu, tidak bisa diperluas. Jadi Mina itu ketentuan Rasul yang tidak bisa diperluas tetapi jamaah itu semakin besar dari waktu ke waktu, kira-kira logikanya begitu Pak Kyai. Ya Wallahul’alam bisshawab. F-PPP (KH. MUSLICH ZA): Tambah sedikit Pak. KETUA RAPAT: Iya, silakan Pak Muslich. F-PPP (KH. MUSLICH ZA): Ini daripada nanti kita tidak bisa tidur Pak ini. Masih mengganjal ini terutama hubungannya dengan KBIH tadi Pak. Mungkin bisa jamaah itu 100-200 Pak sementara pembimbingnya itu tidak bisa berangkat. Permohonan saya, mohon prioritaslah. Kalau sampai pembimbingnya tidak bisa berangkat, ini jamaahnya kan jadi ibarat ayam kehilangan induknya apalagi urusan ibadah. Ini mohon, banyak di daerah kita terutama di Jawa Tengah Pak, mohon saya kenalkan dulu nama saya Muslich di Dapil VI Jateng yang menerusi Pak Lukman, saya itu, mohon maaf ini. Menerusi Pak Lukman saya itu. Ini rumah saya Tegalrejo Pak, jadi termasuk yang dulu. Ini mohon prirotas, jadi bukan karena itu dekat Pak Lukman, tidak tapi mohon dari Kementerian Agama ini, bagi pembimbing Pak, ini mohon diprioritaskan karena kalau sampai ini tidak berangkat, mohon maaf, ibarat ayam kehilangan induknya. 115
Padahal mohon maaf, kalau di ... kalau tidak ada bimbingannya ini yang sudah manasik yang beberapa bulan yang dia pulang manasik, kok tidak berangkat, bubar Pak ini nanti. Jadi mohon dari Kementerian Agama ini untuk bagian haji untuk diprioritaskan. Masa ada 200 jamaah, ada yang 300 kok pembimbingnya tidak berangkat Pak, inikan bahaya sekali ini. Jadi buyar ini nantinya, tidak laku besok. Oke, itu Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya, Pak Deding silakan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Pertimbangan penting saya pikir. Harapan ini bukan saja disampaikan oleh Pak Muslich, Kyai tapi oleh semua. Barangkali kalaupun nanti ada prioritas tentu ada kriteria Pak, jadi tidak semua KBIH tentu ada persyaratan misalkan yang jamaahnya diatas 50 atau yang lain sebagainya, pokoknya harus ada kriteria tentu nanti, tapi ini penting. Begitu Pak Kyai ya? F-PPP (KH. MUSLICH ZA): Paling tidak dua rombongan lah. Paling tidak dua rombongan kok tidak ada yang membimbing, berarti kan 80-an sekian, ini mohon diprioritaskan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Baik, nanti kita mempertimbangkan.
serahkan
kepada
beliau-beliau
ini
untuk
bisa
F-PPP (KH. MUSLICH ZA): Jadi langsung Pak. Formil, tidak akan informil sama Mas Lukman, memaksa tidak, dosa saya. Jadi ini. KETUA RAPAT: Iya, terima kasih Pak Muslich. Begitu Pak ya, jadi nanti catatan saja bahwa itu nanti harus dipikirkan bagaimana regulasinya berkaitan dengan ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke Pak Kepala Badan Litbang. Pak, yang harus dicermati berkaitan dengan travel haji dan umrah adalah mereka berlomba-lomba menggunakan pesawat yang murah tapi kalau kita lihat di internet, pesawat tersebut hubungannya dengan Indonesia ada expired date-nya, itu kelihatannya harus dibantu jamaah untuk diberi penjelasan tentang itu, itu saja Pak ya. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Boleh sedikit, satu menit. 116
KETUA RAPAT: Iya, silakan. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi follow up dari adanya penyewaan terhadap pesawat yang tidak memiliki trayek reguler ke kita dan kemudian ada insiden di Bangkok itu adalah perusahaan yang bersangkutan itu adalah di suspend untuk masuk ke Indonesia. Jadi itu sekaligus membendung jenis-jenis pesawat charteran yang kalibernya seperti itu Bu Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak. Bapak/ibu. Tadi kita sepakat 19.30 WIB tapi kita belum mendengar penjelasan Kabalitbang. Kita lanjut sampai pukul 20.00 WIB ya? Cukup ya, insya allah. (RAPAT: SETUJU) Silakan Pak. KABALITBANG KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih Ibu Pimpinan. Yang terhormat semua Anggota Komisi VIII. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Insya Allah akan saya manfaatkan sesingkat-singkatnya untuk merespon beberapa pertanyaan dari bapak dan ibu, diantaranya Pak Samsul Lutfi, Pak Achmad Mustaqim, Bu Endang, Prof. Hamka, Kang Maman, Pak Fauzan dan Pak Iqbal Romzi diantaranya tapi yang major questions saja, major answers. Pertama, tadi ada kesan triliunan anggaran di Litbang dan Diklat, sebenarnya tidak. Seperti yang kita paparkan hanya Rp466 miliar untuk tahun 2015 ini dan tadi ada kesan juga di pertanyaan itu bahwa para tenaganya itu kurang profesional yakni S1 nya masih banyak tapi kalau dibanding sebetulnya, terima kasih atas kecermatan itu, itu berarti bahwa kami memang perlu pengembangan ke depan tapi kami perlu laporkan bahwa kalau dibanding S2 dengan S1 di fungsionalnya yakni peneliti dan WI, itu 60% lebih adalah yang S2 sementara yang S1 baru 30%, jadi lebih banyak yang S2 dan tentu kami juga memahami ini, kami kerja sama juga dengan lembaga-lembaga lain yang paling sering dengan UIN juga iya, para Prof. UIN dan bahkan kerja sama dengan luar negeri diantaranya kami laporkan apa adanya, pernah kita mengundang dari sebuah lembaga yang kredibel yakni dari 117
Singapura kerjasama NPU begitu dan mereka mengakui para peneliti kami meskipun tadi gelarnya belum dokter, diakui adalah very professional researcher, mereka mengakui setelah mengkaji bersama. Jadi kami paham begitu kurang tapi pada waktu sama kami juga mengembangkan expertise dari penelitian dan ke-WI anggaran itu, perlu kami laporkan dan kami ada outsourching itu tambahannya. Kemudian yang kedua soal radikalisme, ekstrimisme. Tentu tugas kami adalah memproduk modul dan juga model yang kemudian bisa direplikasi dan diterapkan dibeberapa Ditjen, itu yang tugas kami dan kami sudah melakukan berbagai bentuk, diantaranya misalnya halaqah ulama pesantren, kemudian ada workshop kader perdamaian di beberapa pesantren. Kemudian juga ada kegiatan namanya peace making, peace building, peace keeping, itu yang utama, itu dibeberapa tempat dan kita sudah jadi model. Dan tidak kalah penting juga diklat, kita melakukan diklat kerukunan umat beragama paling tidak 2014 ini ada 13 angkatan sementara pesertanya ada dari forum kerukunan umat beragama. Kemudian yang lain yang perlu kami respon diantaranya tadi masukan bahwa hasil Kelitbangan dijadikan rujukan, kita harapkan begitu ke depan. Insya Allah nanti kita upayakan bagaimana supaya ada inovasi-inovasi, ada Kelitbangan yang inovatif sehingga nanti bisa menjadi pegangan untuk program-program di Kementerian Agama tentu itu masukan yang bagus dan ke depan akan kita upayakan seperti itu. Pertanyaan dari Pak Fauzan yang tadi juga sudah direspon soal nikah siri barangkali perlu kami respon juga yang hasil penelitian kami meskipun kalau mencari yang ahli fatwa tentang nikah siri itu ternyata di Komisi VIII, tidak ada di Kementerian Agama kalau soal siri, ahli fatwanya tapi kami akan menyampaikan soal hasil lapangannya. Kalau yang ahlinya, fatwanya di Komisi VIII saya dengar. Ada, ada yang ahli, dicari ada yang ahli soal ini. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Ini maaf ini, apa gurau atau apa maksudnya. KABALITBANG KEMENTERIAN AGAMA RI: Kami sampaikan hasil penelitiannya seperti ini kenapa terjadi nikah siri dan catatan di lapangan misalnya juga besar, terbesar di NTB. Yang tidak tercatat ada 4.511. Di Bangkalan ada 1.156, di Indramayu, dekatnya Pak Fauzan itu ada 1.144. Kemudian di Tangerang ada tidak terlalu besar 300 dan seterusnya ada catatan kami lengkap. Nah, sebab-sebabnya kenapa tidak tercatat atau illegal logging tadi, itu diantaranya hasil penelitian di lapangan ada perjodohan orang tua, jadi paksanaan dari orang tua. Kemudian tidak tahu fungsi surat nikah, itu juga sebab utama. Kemudian poligami, ini di lapangan. Kemudian keteledoran aparat desa dan P3N serta nikah tanpa restu orang tua, ini beberapa sebabnya maka hasil penelitiannya, rekomendasinya adalah sebagai berikut diantaranya: perlu sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, kita saya kira sudah sepakat kita semua itu. Perketat administrasi di KUA kemudian untuk wilayah yang terlanjur banyak kasus nikah siri, Pemda sebaiknya berkerja sama dengan pengadilan agama untuk melaksanakan program itsbat nikah tadi, sudah disampaikan oleh Pak Dirjen BI (Bimas Islam). Itu beberapa hal tentang nikah siri, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi soal nikah siri karena sudah malam. 118
Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Iqbal yang sempat kami catat. Kalau soal data agama tentu kita bisa ke BPS. Yang terakhir BPS tahun 2010 misalnya itu islam 87,21%, kristen 6,96%, katolik 2,91%, hindu 1,69%, budha 0,72%, kong hucu 0,05% Pak, itu yang kalau merujuk ke 2010, BPS. Kemudian masih sama dari Pak Iqbal tadi diantaranya tentang al quran tadi Pak ya bahwa kalau al quran memang seandainya dicetak di pihak swasta tetap hak ciptanya pada Kementerian Agama karena sebelum dicetak pasti dilakukan tashih dulu Pak ya di lajnah, Pak Kepala Lajnah sudah ada disini, yakni harus di tashih dulu oleh Lajnah Pentashihan mushaf al quran termasuk tafsirnya meskipun tentu dicetak diluar nanti penulisnya tentu dapat tapi bukan untuk Kementerian Agama. Yang terakhir, yang kami sempat catat yakni yang keenam, mohon maaf soal pendidikan karakter. Kami juga sudah melahirkan beberapa model dan modul karena sudah melakukan penelitian di madrasah, pesantren dan juga pendidikan agama di sekolah, jadi sudah ada modelnya dan biasanya memang itu dari pelajaran PKN dan PAI tetapi kemudian didalamnya included ada pendidikan karakter. Selain itu di salah satu Puslitbang kami, Pak Kapusnya juga ada disini, ini Pak Chairul Fuad, pendidikan karakter juga bisa ditemukan di film dokumenter yang di produce oleh Pusat Lecture dan Khasanah. ... ini punya program yang namanya film dokumenter. Program ini bisa diarahkan kepada penguatan pendidikan karakter. Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Pak Mustaqim, setelah itu Pak Deding. Pak Mustaqim, silakan. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Terima kasih Pak Kepala Litbang. Jadi tadi yang belum tajam adalah begini. Saya membayangkan Litbang itu ibarat kita punya think tank lah Pak sementara kita yang di Dapil itu banyak menemukan hal-hal yang seharusnya itu bisa dijadikan sebuah basis penelitian oleh Litbang Departemen Agama sehingga produk akhirnya adalah bisa menghasilkan sebuah RUU misalnya yang itu adalah merupakan ide pemikiran dari Litbang dan ini belum pernah ada Pak. Jadi kalau sifatnya yang mohon maaf, parsiil, kasuistis, itu menurut saya mohon maaf, itu sih sudah di LIPI saja sudah cukup, bisa jadi begitu tetapi kalau ini sudah langsung menyentuh kepada masyarakat dan mayoritas kita hidup di agama yang resmi ada 6 agama dengan mayoritas 87 tadi adalah islam, maka sesungguhnya itu di lapangan banyak sekali Pak. Oleh karena itu saya mohon tidak Cuma sekedar seperti researcher biasa saja tetapi bisa disinkronisasikan bahkan di harmonisasikan sehingga bisa membuat sebuah alur pemikiran sampai pada RUU untuk usulan dari pihak Depag misalnya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Mustaqim. Pak Deding silakan. 119
F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Terima kasih. Sebenarnya saya sudah sependapat juga dengan Pak Mustaqim. Jadi kita memimpikan atau membayangkan dan berharap sebetulnya dan seharusnya kalau menurut saya ini, meniscayakan bahwa sebetulnya Litbang ini menjadi thing tanknya Kementerian Agama. Saya rasa kalau kita punya komitmen dan political will untuk menjadikan agama ini sebagai tadi landasan moral, etik, spiritual, basis, integrasi dari keragaman masyarakat kita, tentu Litbang ini sangat efektif untuk melakukan kajian, penelitian yang menjadi bahan kebijakan publik di perundangundangan atau di peraturan pelaksanaan dan sebagainya. Jadi tidak sekedar reaksioner begitu, mereaksi hal-hal yang sebetulnya arah kebijakannya sudah kelihatan kemudian diilmiahkan melalui penelitian, umpamanya karena menurut saya ada problem. Umpamanya soal bagaimana sebetulnya hubungan mayoritas, minoritas. Sepertinya juga tentu belum tentu benar bahwa terjadi diskriminasi dan perlu perlindungan terhadap minoritas. Apakah benar seperti itu? Menurut saya perlu dilakukan penelitian. Jangan-jangan karena minoritas juga menganggu mayoritas begitu. Tentu kita, negara ini harus hadir. Oleh karenanya saya berharap dan saya percaya Balitbang ini dipimpin oleh sekaliber Prof. ini, saya tahu begitu tentu tim nya dan kalau perlu kita doronglah peningkatan itu, anggaran itu untuk pertama dari sisi SDM nya tentu kita tingkatkan kalau perlu minimal S2. Syukur-syukur kalau di Litbang ini S3 dengan multi disiplin ilmu karena pekerjaan Kementerian Agama itu luar biasa kalau menurut saya tapi kalau Kementerian Agama ini fungsional, insya Allah 80% persoalan di Indonesia itu selesai karena hakekatnya umat beragama di Indonesia ini sangat positif sebagai bagian yang tak terpisahkan menjadi pilar utama bagaimana membangun bangsa secara keseluruhan dan itu sudah kita lihat, kita telusuri dari perspektif sejarah bagaimana peran agama yang ditunjukkan pemuka agama, pendeta dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya itu kalau menurut saya. Jadi kalau sekedar kita merespon nikah siri, kan sudah sangat jelas tadi kan hasilnya seperti itu, ya memang benar begitu. Jadi dalam rapat kerja dua kali atau rapat dengar pendapat sebenarnya sudah selesai, tidak perlu diteliti tetapi yang perlu diteliti bagaimana umpamanya bagaimana sebetulnya soal apa benar soal minoritas, mayoritas, kok kenapa gesekan ini atau memang karena kita selama ini berpura-pura tidak mengakui mayoritas dan kita sendiri juga terlalu mereaksi terhadap hal-hal yang menurut saya memang perlu ada kajian. Kedua soal radikalisme. Pertanyaan saya begini, kemarin ini periode kemarin saya di Komisi III. Ini soal radikalisme juga ditangani oleh BNPT Pak ya, bagaimana, saya pertanyaannya koordinasi dengan BNPT. Artinya begini, apakah penelitian bapak ini betul-betul digunakan menjadi rekomendasi dan dipakai oleh BNPT karena dari penjelasan BNPT pada saat itu bahwa untuk bidang pencegahan itu melibatkan Kementerian Agama dan bahkan pada saat itu disebut nama Pak Wakil Menteri Agama sebagai ketuanya, ketua Pokja. Apakah sekarang juga berjalan soal itu. Jadi kita berharap banyak, ke depan saya pikir fungsi dari Balitbang ini lebih berkembang lagi dan banyak penelitian-penelitian yang betul-betul berangkat dari kebutuhan dan tantangan pembangunan kehidupan beragama di Indonesia. Terima kasih. 120
F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Pimpinan. Mungkin sekalian. KETUA RAPAT: Iya Pak, setelah itu nanti Pak Iqbal. Iya, Pak Romo. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Tadi ada statement saya tentang jilbab. Kayaknya tidak ada yang berminat untuk menjawabnya tapi karena ini bahagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan islam, saya ingin mengingatkan lagi bahwa Kemenag harus bunyi. Selama ini, inikan kemudian ditengarai sebagai terserah mau pakai, mau tidak dan sebagainya. Bisa tidak diadakan penelitian. Apa dampak positif yang kemudian dipastikan akan muncul ketika berhijab itu menjadi sebuah kebutuhan yang tidak boleh dicegah oleh kekuatan apapun karena dia merupakan pengamalan dari ajaran agama. Sementara negara yang tidak punya konstitusi kebebasan beragama seperti Pasal 29 UUD 1945 saja, itu polisinya boleh berjilbab. Kenapa kita tidak ada? Saya kira kalau ada sebuah penelitian yang kemudian memiliki bobot yang baik untuk penggunaan jilbab ini, yang saya maksud bunyi tadi itu, saya kira ini akan menjadi pertimbangan yang kemudian bisa mempercepat proses dibenarkannya jilbab di negeri yang mayoritas islam ini untuk Kepolisian kita atau mungkin untuk tentara dan lain sebagainya, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi pelatihan itu antara lain diperuntukkan bagi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Apakah sudah melalui penelitian bahwa kalau menjelang natal dan tahun baru, itu ustadz-ustadz dipajang di gereja-gereja. Apa itu sudah melalui penelitian. Apakah ini tidak kemudian berdampak image negatif bahwa seolah-olah tanpa mereka disitu, agama lain itu susah mengamalkan agamanya. Saya kira ini perlu ada statement dari Kemenag lewat penelitian yang akurat. Itu justru mencitrakan seakan-akan kita ini tidak rukun. Bukan berarti kalau kemudian malah natal dan tahun baru ustadz-ustadz pada keluar dan jaga di gereja itu menunjukkan kerukunan karena sebaliknya waktu lebaran, pendeta tidak ada yang jaga masjid begitu lho. Inikan berarti kalau islam buat acara itu aman maka tidak perlu ada pendeta tapi kalau mereka bikin acara, ustadznya harus jaga, inikan perlu ada penelitian juga supaya ini tidak terus berlanjut dan ini di daerah saya misalnya, yang memotorinya itu FKUB karena FKUB sudah ikut paling tidak diklat di Kemenag ini. Sama itu seperti misalnya kita harus buat statement-lah, ini mereka-mereka yang koruptor, yang pedopil macam-macam itu kalau ke pengadilan itu mesti pakai peci itu lho, itu harus bunyi juga kita itu. Ini seakan-akan pelecehan saya kira, waktu bikin kejahatan suka-suka hatinya, waktu disidang pakai peci, pakai lobe begitu, kayaknya penjahat-penjahat itu mesti dikasih begitu supaya dapat keringanan hukum atau seakan-seakan dia menunjukkan tidak jahat benaran begitu, pakai topi haji itu Kyai Fikri, iya kan. Saya kira ini jangan adalah momen-momen yang kemudian memakai atribut-atribut keislaman yang tidak pas kemudian kita bunyi dan 121
bunyi itu pasti lebih didengar kalau melalui penelitian-penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. KETUA RAPAT: Terakhir Pak Iqbal tapi sebelum Pak Iqbal. Masih ada lagi? F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Titipan ini saya kira, sinetron-sinetron itu. Sinetron-sinetron itu untuk hal-hal yang memang jelas-jelas tidak sesuai dengan ajaran agama kita ini juga Litbang harus bunyilah apa dampaknya itu bagi pemahaman islam, anak-anak kita yang menonton sinetron-sinetron itu. Saya kira ini harus aktif. Kalau kemudian gara-gara itu beresiko, harus menambah personel, harus menambah anggaran, bapak sudah dengar, kami siap menopang. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya, Terima kasih Pak... Sebelum Pak Iqbal saya harus memperpanjang tapi kita perlu kesepatan, rasanya Pak Iqbal terakhir ya setelah itu nanti ditanggapi dan kita akan membuat draft kesimpulan. Sampai 20.30 WIB kalau misalnya ternyata lebih awal selesai, kita akan selesaikan lebih awal. Setuju? 20.39 WIB ya. Pak Iqbal? Setuju? 20.30 WIB ya. Pak Iqbal dipersilakan. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak/ibu yang saya hormati. Pertama, Pak Kabalitbang Diklat, data bapak agak berbeda dengan data saya tentang nikah siri. Jadi bukan di Komisi VIII yang ahlinya, justru di PNS. Berdasarkan terawangan saya yang banyak itu di PNS (Penggiat Nikah Siri). Itu sekedar canda saja Pak tanpa NIP. Saya bertanya tentang data penduduk berbasiskan agama itu, sebenarnya ada hal yang penting dibandingkan itu. Sekarang sadar atau tidak sadar, “kharakatul irtidat” itu berjalan dengan rapih, upaya pemurtatad umat baik secara maknawi maupun secara hakiki. Di kantong-kantong kemiskinan, di tempat-tempat yang lain, artinya kalau sudah masuk ke kebun kita kan wajib diusir itu, ini juga kayaknya penting dan saya termasuk sering dimintai pendapat dan itu ada kawan yang concern betul melakukannya. Artinya membentengi umat ini, tidak hanya menyalahkan mereka tapi juga ada pembentengan. Apalagi tadi tayangan sinetron kadang-kadang ada iltibas bainul haqqul bathil, itu tidak jelas akhirnya. Oleh karena itu saya agak mengkhawatirkan itu kharakatul irtidad ini. Entah bagaimana nanti kalau BPS sensus lagi, jangan sampai kita tercemapuk begini kan, jadi kita harus lakukan antisipasi. Tadi benar apa yang disampaikan Pak ... seperti itu sebenarnya. 122
Yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan terkait yang dengan bukan kerukunan, rukun, ada rukun damai, ada rukun. Program-program yang terkait dengan rukun iman dan rukun islam. Haji juga harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan transparan dan harus lebih baik lagi, jangan sampai menjadi pintu masuk yang melahirkan berbagai macam fitnah. Yang kedua terkait juga nanti dengan zakat, dengan wakaf dan lain sebagainya dan juga nanti dengan tadi maka saya agak bertanya tentang pengadaan kitab suci dan buku agama baik yang braille itu. Saya tanya ini paketnya berapa satu paket itu, berapa banyak. Jangan sampai ini kegiatan pengadaan kitab suci justru menjadi pintu masuk lagi yang isu itu sangat menarik di kalangan orangorang yang mungkin yang berhati, maaf, kotor ya. Ini harus kita jaga dan harus kita. Jadi rekomendasi saya, ini harus kita perhatikan. Cukuplah sudah pelajaranpelajaran lalu, kita berharap mudah-mudahan departemen agama ini, kita berharap mudah-mudahan Departemen Agama ini, dibawah Kementerian Ulul Hakim ini insya Allah ending dengan happy ending, harapan kita seperti itu. Inilah pantunnya. Wukuf di Arafah, intinya berhaji Bergetar kalbu mendulang hikmah Cukup sudah pelajaran berarti Agar tak jatuh di lubang yang sama. Al hajju Arafah, dan ada juga hadistnya itu, ceritanya kira-kira begitu. Itu harapan kita bersama, mudah-mudahan insya Allah untuk kebaikan tidak ada alasan kita untuk tidak memberikan dukungan yang penuh. Sekian. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih tausiyahnya Ustadz Iqbal. Memang itu tadi penting, fan man dzuziyah aninnar wad hilal jannah, faqad faz. Apakah badan diminta untuk menjelaskan supaya nanti setelah itu kita bisa mengambil kesimpulan. Pada Pak Kabalitbang dipersilakan. KABALITBANG KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih Bu Pimpinan. Pertama kami juga terima kasih atas harapan dan kami yakin itu adalah doa. Jadi untuk lebih yakin lagi ke depan dari beberapa harapan dan doa kami, sekali lagi terima kasih tapi perkenankan kami juga akan merespon bahwa beberapa hal sebenarnya juga kami sudah melangkah kesana, misalnya bukan hanya sekedar aksi kemudian kita melakukan penelitian, kasusistik, itu saja bukan. Kita juga sudah mulai hal-hal yang strategis. Misalnya lahirnya PPM tahun 2006 misalnya, demikian juga SKB 2008, demikian juga sekarang RUU PUB itu dapurnya di litbang. Kami 2006 juga 2008 jelas sekali, ada aktif sekali dari awal sampai akhir, sampai 11 kali pertemuan misalnya, PPM 2006 itu juga terus terang major rule-nya adalah di litbang, perlu kami sampaikan. 123
Demikian juga tentunya kami selalu merespon memang kasus-kasus aktual. Seperti sekarang permintaan soal redefinisi soal istito‟ah misalnya itu kami juga haji hubungannya dengan kesehatan, kami juga Insha Allah juga paling lama minggu ketiga mau melakukan halaqah ulama nasional seperti itu dan tentu kami berkerja sesuai dengan renstra yang sekarang sedang kita akhir 2015-2019 jadi tidak berdasarkan hal-hal yang sementara saja. Kemudian penelitian soal mayoritas-minoritas saya kira juga iya dan kami selalu aktif baik yang mainstream maupun yang minority, itu selalu kami selalu terlibat di dalamnya baik dalam pengembangan maupun dalam penelitian. Apakah juga masih tune in, sinergis dengan BNPT, iya kami selalu sharing hasil-hasil penelitian dan kemudian rekomendasi dan workshop bersama selalu kami lalukan baik yang mengundang BNPT maupun kami yang mengundang. Terima kasih juga tadi masukan jilbab, Insha Allah juga bisa ditindaklanjuti. Bapak, disini ada Pak Kapus nya, Pak Kapus I DR. Muharom, itu masalah kehidupan keagamaan Pak. Insha Allah bisa dilakukan kira-kira seperti itu. Masuk masalah sinetron tadi, sebenarnya litbang juga sudah ada MoU dengan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), itu bisa kita tindaklanjuti nanti. Tentu kami belum ada penelitian Pak tadi yang hubungannya dengan ustadz-ustadz di gereja belum ada penelitian seperti itu tapi untuk kami tidak merekomendasikan halhal yang bersifat sensitif seperti itu ya, belum ada rekomendasi yang sensitif seperti itu. Kalau dibutuhkan penelitian juga bisa tentang itu tentunya. Terus yang tadi soal irtidat, soal pemurtadan, kami juga melakukan, bukan melakukan murtad Pak, melakukan penelitian. Terakhir itu kasus di Sentul itu. Di Sentul itu yang car free day, itu hasil penelitiannya ada bisa di share bersama-sama kalau mau membaca itu Pak tentang yang dari Sentul terakhir itu. Terakhir demikian bu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baiklah bapak/ibu. Sudah cukup banyak tadi masukan. Saya ingin memberi informasi saja pada bapak/ibu terkait dengan jilbab Polri. Tanggal 2 Februari kemarin petang sudah dibincangkan dan sudah mulai dimodelnya jilbab untuk polwan itu seperti apa itu sudah mulai dipraktekkan. Baiklah bapak/ibu. Kita akan membacakan draft kesimpulan. Sudah dibagikan belum? Supaya diterima dulu. Saya akan membacakan keseluruhannya dulu, mungkin ini akan memakan waktu 2-3 menit karena cukup panjang tapi setelah itu di masukan dari Anggota dan nanti kita akan minta masukan dari pemerintah. Bismillahirrahmaanirrahiim. Draft kesimpulan Rapat Dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal serta Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, Rabu, 4 Februari 2015 dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal serta Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 124
tentang evaluasi pelaksanaan kinerja APBN tahun 2014, paparan program tahun anggaran 2014 dan isu-isu aktual dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal serta Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI mengenai evaluasi pelaksanaan dan kinerja APBN tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: a. Realisasi anggaran Sekjen Kementerian Agama RI Tahun 2014 sebesar Rp1.709.949.059.000,- atau 83,03% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp2.059.322.349.000,-. b. Realisasi anggaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Tahun yang tertinggal tahun 2014 sebesar, diperbaiki ya ini, sebesar Rp3.001.935.491.940,- atau 97,16% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp3.089.601.742.000,c. Realisasi anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI sebesar Rp669.924.332.505,- atau 96% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp696.126.603.000,d. Realisasi anggaran Itjen Kementerian Agama RI Tahun 2014 sebesar Rp123.746.869.392,- atau 90,52% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp136.713.451.000,- dan e. Realisasi anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2014 sebesar Rp285.929.349.923,- atau 94,24% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp303.419.014.000,-. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak agar meningkatkan penyerapan anggaran tahun 2015 disertai capaian kinerja yang terukur baik di pusat maupun di daerah. 2. Komisi VIII DPR RI dan Ditjen Pendidikan Islam dan Kementerian Agama RI bersepakat untuk menunda pembahasan evaluasi pelaksanaan dan kinerja APBN tahun 2014 agar terlebih dahulu melengkapi data rincian realisasi program tahun 2014 untuk dibahas pada rapat berikutnya. 3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal serta Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI mengenai anggaran tahun 2015 dengan rincian: a. Anggaran Setjen Kementerian Agama RI pada tahun 2015 sebesar Rp2.300.824.760.000,b. Anggaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar R3.642.450.125.000,-. c. Anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp1.075.163.460.000,d. Anggaran Itjen Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp149.566.667.000,- dan e. Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp466.372.280.000,125
Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak agar menyampaikan rincian program tahun 2015 berdasarkan data yang valid sebelum pembahasan APBNP 2015. Sebagai informasi, pembahasan APBN P di Komisi adalah pekan depan. Jadi sebelum pekan depan tolong dimasukkan. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI untuk meningkatkan kinerja tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan dan secara bersungguh-sungguh menindaklanjuti pandangan dan pendapat Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI hendaknya: 1. Meningkatkan koodinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Agama RI untuk melakukan langkah-langkah konkrit dan strategis dalam rangka menyusun program dan kegiatan terobosan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. 2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penggantian pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Agama yang ada di daerah. 3. Memastikan tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama RI yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan untuk diproses pengangatannya menjadi PNS. b. Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI hendaknya: 1. Melakukan langkah-langkah perbaikan program bantuan sosial sesuai dengan rekomendasi BPK RI dan pelaksanaanya dilakukan secara adil, transparan dan merata. 2. Meningkatkan kualitas SDM dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor urusan agama secara adil dan merata karena merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan terhadap umat. 3. Meningkatkan pembinaan kepada penyuluh-penyuluh agama untuk lebih berkontribusi terwujudnya kerukunan umat beragama dan keutuhan bangsa. 4. Menyelesaikan pembangunan gedung KUA yang direncanakan dalam waktu yang singkat. 5. Mempercepat pembentukan badan penyelenggara jaminan halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 6. Menyiapkan data tertulis yang terkait dengan kondisi rumah ibadah, KUA dan penyuluh agama. 7. Menyelesaikan distribusi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pencatatan nikah kepada KUA pada tahun berjalan. c. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI hendaknya: 1. Mempertimbangkan untuk mengalokasikan kuota khusus bagi pembimbing KBIH karena berperan penting dalam membimbing jamaah selama pelaksanaan haji. 126
2. Memastikan pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji dilakukan secara profesional, transparan dan bertanggungjawab sehingga berkontribusi optimal pada peningkatan, pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji. 3. Melakukan kajian tentang kemungkinan membangun sendiri pemondokan untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. 4. Meningkatkan pengawasan pada biro perjalanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk menghindari berbagai penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. 5. Menyiapkan data tertulis terkait kondisi asrama-asrama haji di seluruh Indonesia. d. Inspektur Jenderal Kementerian RI hendaknya: 1. Memastikan pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agama RI bersifat preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. 2. Mengintensifkan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama RI untuk mengkomunikasikan hasil pengawasan internal agar dijadikan pembelajaran dalam pelaksanaan program. 3. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama RI untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK, pemeriksaan BPKP dan pengawasan internal serta menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengawasan. e. Kepala badan litbang dan diklat Kementerian Agama RI hendaknya: 1. Melakukan perbaharuan data outlook kehidupan umat beragama di Indonesia secara berkala. 2. Mengintensiftkan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama RI agar hasil penelitian badan litbang diklat dijadikan rujukan dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan program. 3. Penelitian-penelitian di bidang litbang dan diklat harus berkontribusi terhadap upaya pencegahan radikalisme agama karena mengganggu kehidupan umat beragama di Indonesia dan peningkatan pembangunan karakter bangsa terutama generasi muda. Bapak/ibu anggota. Ada yang ingin memberikan masukan atau dianggap cukup? Pak Mustaqim, Pak Raden kemudian Pak Deding. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Yang pertama adalah ide terakhir karena menurut saya kalau litbangnya itu masih sama maka tidak perlu sampai ada peningkatan oleh karena itu kita menawarkan agar litbang punya terobosan-terobosan yang spesifik di bidang litbang. Seperti tadi mungkin saya usulannya mungkin seperti ini, melakukan, ini khusus yang litbang melakukan terobosan.
127
KETUA RAPAT: Jadi poin 4 dari litbang Pak ya. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Iya, “Melakukan terobosan-terobosan dalam bidang litbang dengan hasil kajian atau penelitian yang bersifat aplikatif dan bisa menjadi bahan penyesuaian sebuah RUU yang terkait dengan Kementerian Agama”. Kurang lebih begitu, tinggal nanti setting ininya. KETUA RAPAT: Melakukan terobosan dalam bidang Litbang. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): “Melakukan terobosan dalam bidang litbang sehingga hasil kajian atau hasil penelitiannya bisa bersifat aplikatif dan bisa menjadi bahan pengusulan sebuah RUU yang terkait di Kementerian Agama”. KETUA RAPAT: “Melakukan terobosan dalam bidang penelitian yang bersifat aplikatif sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan publik karena akhirnya bukan Cuma kebijakan publik, di lingkup Kementerian Agama”. Ada lagi Pak Raden Syafi’i. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Kayaknya kita tertarik sekali dengan Litbang ini. Saya mungkin hanya langsung mempointer saja di yang ketiga itu. “Penelitian di badan litbang dan diklat harus berkontribusi terhadap upaya:” a. Pencegahan radikalisme agama dan seterusnya, b. Pembentukan karakter keberagamaan bagi anak-anak. c. Kerukunan beragama terutama antara kelompok mayoritas dan minoritas, kemudian KETUA RAPAT: Sebentar Pak, biar sekalian diperbaiki. Ini poin 3 ini kita pecah, harus berkontribusi terhadap upaya: a. Pencegahan radikaliseme agama b. Peningkatan pembangunan karakter bangsa terutama generasi muda c. Kerukunan umat beragama di Indonesia
128
F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): “Terutama antara kelompok mayoritas dan minoritas” yang tadi dibahas oleh Pak Deding. Kemudian “Memberikan masukan terhadap penyiaran-penyiaran itu”, kalimatnya Pak Deding yang ahlinya. Maksud saya, ini masukan dari Mas Kus juga ini supaya tidak bebas sekali ini di sinetron-sinetron itu menampilkan adeganadegan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan ajaran agama. KETUA RAPAT: Ada lagi Pak Deding. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Ini terutama barangkali poin Pak Mustaqim, jadi karena ini umum, membuat terobosan kan tadi. KETUA RAPAT: Maksudnya urutannya kan Pak ya? F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Iya, urutannya. Kemudian yang keempat baru khusus penelitian untuk mencegah radikalisme agama kemudian membangun karakter bangsa terutama generasi muda kemudian menyangkut kerukunan kemudian juga soal tayangan. Ibu ketua, kalau tidak salah waktu apa disini apa di BPH nanti mungkin. Laporan keuangan penyelenggaraan haji tahun 2014 ini apa disini apa nanti dilaporkan di BPIH ya? Di Panja barangkali, yang disampaikan Pak Menteri Agama itu, katanya sudah selesai 4 februari ya? Itu barangkali ada penjelasan Pak dari bapak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Itu sudah selesai tapi masih unaudited sehingga masih diaudit oleh internal Pak Irjen. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Belum bisa diserahkan Pak ya? Baik. KETUA RAPAT: Pak Deding sudah? F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Ya, saya rasa itu. 129
KETUA RAPAT: Tadi Pak Kus apa Pak Nanda ya? Pak Nanda dulu? Pak Kus dulu? Dua-duanya? Oh iya. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Itu mengenai karena saya masih meragukan. Saya ingin mengevaluasi tentang pengadaan kitab suci dan buku agama ini. Jadi saya minta data kontrak tahun 2013 sampai 2014, kita sebagai bahan evaluasi saja, di Ditjen Bimas Islam. Jadi sebagai bahan evaluasi kita, kita uji petik sajalah. KETUA RAPAT: Iya, baik Pak. Selanjutnya Pak. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Dituangkannya terserah bapak Pimpinan, yang jelas di Ditjen Bimas Islam itu kan disitu ada pengadaan buku, membayar hutang, kita akan evaluasi, kita akan kaji karena kita tetap masih meragukan hal ini apalagi nilainya besar sekali Rp9 miliar. KETUA RAPAT: Jadi begini Pak. Inikan kaitannya dengan teknis ya, sangat teknis sehingga kita meminta tapi tidak kita akan masukkan kesimpulan tetapi kita meminta apa yang disampaikan karena ini jadi kewenangan eksekutif juga karena ini bagian dari pengawasan tidak akan kita masukkan ke kesimpulan karena ini adalah kesimpulan sifatnya umum tetapi ini menjadi catatan kepada Dirjen Bimas Islam untuk kemudian menyertakan itu bersama-sama dengan rincian RKA 2015 sebelum pembahasan APBNP, begitu Pak. Sepakat ya Pak Nanda ya? Pak Kus, silakan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Masih sama ke Dirjen Bimas Islam. Yang point 6, usul saya itu menjadi nomor 4. Data itu lebih dulu, penyiapan data itu lebih dulu. Kemudian yang tadinya nomor 4 itu menjadi nomor 5 tapi itu harus jelas, jangan direncanakan dalam waktu singkat, singkat itu bisa 5 tahun bisa 10 tahun. Jadi menurut saya dibatasi saja dalam waktu 2 tahun, maksimal 2016. Saya kira nanti menjadi komitmen bersama, kita juga akan meyakinkan kepada Banggar bagaimana kita berjuang yang tadi diusulkan kepada Kementerian Keuangan atau Bappenas yang 181 KUA itu kalau bisa dibangun tahun 2015. Jadi jangan tidak jelas hanya direncanakan dalam waktu singkat. Singkat itu kapan. Saya kira itu. Terima kasih.
130
KETUA RAPAT: Jadi kalau disitu ditulis menyelesaikan pembangunan gedung KUA yang direncanakan dalam waktu dua tahun (selambat-lambatnya tahun 2016). Tunggu Pak sebentar. Yang sudah terencana itu yang 181. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Yang sudah tersedia tanah itukan 181, berarti kira-kira nanti itu bisa diselesaikan 2015. Yang tanahnya belum ada sekarang kan mulai persiapan sehingga harapannya 2016 selesai. Saya kira tadikan sudah didiskusikan beberapa cara, antara lain acara yang dilakukan kan bisa sama dengan bupati/walikota. Kalau regulasinya belum cukup, saya kira akan kita bisa mengusulkan soal aturan yang berkaitan dengan itu semua. Kita inikan pembuat undang-undang. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Pak. Begitu ya? Ada lagi dari Anggota? Kalau tidak ada akan diserahkan kepada pemerintah. Pak Fikri. F-PKS (DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, MM): Ini mungkin atau biasanya bahasa saja ini. Nomor 1 sama nomor 3 itu kan diakhiri dengan selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak agar meningkatkan, ini tidak ada khitab-nya, tidak ada kepadanya ini. “Agar meningkatkan penyerapan”. Selanjutnya ini juga yang nomor 3 juga selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak. Ini siapa yang dimaksud. Sekjen atau lembaga-lembaga yang disebut pada huruf a, b, c, d, e atau Kementerian Agama. KETUA RAPAT: Ditulis saja pesertanya semua. Pesertanya disebut semua. Sudah itu Pak ya, sudah dituliskan. Sebab kalau disebutkan Kementerian Agama tidak semua dari elemen Kementerian Agama hadir disini. F-PKS (DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, MM): Iya, terima kasih. KETUA RAPAT: Nomor 3 juga tolong diperbaiki. Baik, dipersilakan pada pemerintah diwakili oleh Pak Sekjen, silakan. SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Terima kasih Pimpinan. 131
Bapak/ibu Anggota yang saya hormati. Ada beberapa koreksi kecil saya rasa itu. Yang pertama di halaman 3 itu untuk poin d, anggaran Itjen Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp149.566.567,-, Jadi bukan 667 tapi adalah 567,KETUA RAPAT: Jadi Rp149.566.567,SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Iya, 567, itu yang pertama. Yang kedua, yang semula tadi nomor 5 di poin b, Direktur Jenderal Bimas Islam, itu mungkin ada sesuatu yang perlu kita cermati sebab untuk pembentukan BP JPH itu bukan kewenangan Ditjen Bimas Islam tetapi itu adalah kewenangan antar Kementerian. Mengapa saya sebut antar Kementerian karena Kementerian Agama, Pak Menteri mengajukan ke Menpan lalu dibahas di Menpan bersama-sama dengan kita kemudian setelah itu dibawa ke Setkab dan dari Setkab kemudian dibawa ke Pak Presiden untuk ditanda tangani mengenai pembentukan badan ini. Oleh karena itu menurut saya kalau memang harus ada dan sebagai pertanggungjawaban mengenai Undang-Undang BP JPH ini maka menurut saya rumusannya kita ganti. Mempercepat perumusan peraturan-peraturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jadi perumusan peraturan yang kita bebankan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tetap. KETUA RAPAT: Pak Sekjen sebentar. Kewenangan untuk menyelesaikan atau merumuskan peraturan perundangundangan itu ada di Biro Hukum atau ada di Direktorat Jenderal. Domainnya domain siapa? Leading sector-nya siapa? SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Leading sector nya di Bimas Islam dan kemudian substansinya ada disini, kemudian legal drafting-nya dan sebagainya ada di Biro Hukum, jadi semacam itu. Itu saya rasa yang penting. Kemudian yang lain-lain saya rasa kita sependapat. Kemudian untuk yang, ada tambahan lagi. Untuk Direktur Jenderal Bimas Islam lagi yang di b juga di poin 1. Poin 1 bu itu, melakukan langkah-langkah perbaikan program bantuan. Jadi karena sudah tidak ada bansos lagi disitu karena akunnya sudah diubah menjadi akun 52 semuanya maka sosialnya dibuang. Melakukan langkah-langkah perbaikan program bantuan sesuai dengan rekomendasi BPKP RI dan pelaksanaannya dilakukan secara adil, transparan dan merata. Begitu Pak. Jadi sosialnya kita buang karena sudah kita ubah menjadi.
132
Kemudian yang b3, meningkatkan pembinaan kepada penyuluh-penyuluh agama untuk lebih berkontribusi bagi terwujudnya. Jadi ada tambahan “bagi”, ini menurut JS. Badudu. Kemudian untuk yang haji, c, pointers 3c, melakukan kajian tentang kemungkinan membangun sendiri pemondokan untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, saya rasa dihilangkan saja sesuai penjelasan dari Pak Dirjen PHU tadi bahwa Undang-Undang belum membolehkan. Ini bisa dilakukan nanti kalau UndangUndang PKH sudah berlaku secara efektif. Jadi untuk yang pointers 3 dihilangkan saja menurut saya. KETUA RAPAT: Diulang lagi, diulang lagi pelan-pelan. Di Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah poin 3. SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Poin 3c. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Oh, dihilangkan Pak. SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Iya, itu dihilangkan saja. “Melakukan kajian tentang kemungkinan membangun sendiri pemondokan untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi”. Ini tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Tapi Pak Sekjen, maaf, inikan sebetulnya lebih ke kajian saja. Kira-kira. SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Kalau saya lebih setuju ini Pak. Jadi mungkin justru kita perlu mempercepat terhadap terbitnya atau terhadap rumusan aturan-aturan yang terkait dengan Undang-Undang PKH (Pengelolaan Keuangan Haji), itu mungkin jauh lebih penting daripada ini. Jadi karena sekarang ini sedang kita rumuskan sekian banyak PP yang terkait dengan PKH, jadi mungkin bahasannya seperti tadi itu. Sama dengan yang di Direktorat Bimas Islam tadi itu. Jadi kira-kira begitu, hanya ganti saja dengan Undang-Undang PKH. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Jadi merumuskan, mempercepat perumusan peraturan tentang badan ya? Badan Pengelola Keuangan Haji.
133
SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Sesuai dengan Undang-Undang. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): 2014. SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Saya rasa itu Pak yang perlu ditambahkan. Terima kasih. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Jadi mempercepat perumusan peraturan-peraturan tentang Badan Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan amanah Undang-Undang 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Kajian di dalamnya juga pasti berkaitan dengan teknis ya nanti. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Nambah sekalian yang dibawahnya itu yang poin 4. KETUA RAPAT: Iya, poin berapa Pak? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): 4 itu, c. KETUA RAPAT: C4 ya. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Itu saya kira tadi sudah kita diskusikan, tidak cukup hanya pengawasan dengan begitu kan? Tetapi melakukan tindakan tegas bagi mereka yang melanggar bahkan akan mencabut izinnya dan kira-kira tidak akan memberi izin kembali karena kan biasanya setelah dicabut itukan nelunsungi dalam bentuk yang lainnya kemudian nama yang lain itukan yang sering terjadi kan begitu. Kemudian kadangkadang kan juga kerja sama dengan yang ada di dalam. Jadi menurut saya begitu jelas, harus jelas. Prof. Syam yang bisa merumuskan bahasanya.
134
KETUA RAPAT: Sudah ya. Tadi meningkatkan pengawasan dan penindakan pada biro perjalanan penyelenggara ibadah haji dan umrah untuk menghindari berbagai penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. Kalau apa tadi nelunsungi itu, itukan perbuatan melawan hukum ya? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Ini setelah dicabut, mohon maaf, biasanya kan dia membentuk lagi dengan nama yang lain bahkan kadang-kadang namanya lain padahal sebenarnya orangnya ya itu-itu saja. KETUA RAPAT: Saya rasa cukup ya dengan pengawasan dan penindakan ya Pak, karena reguler. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Kalau kemarin kan kita sebenarnya cukup apresiasi dengan Pak Menteri kemarin, itukan kemarin janjinya akan mau mengumumkan. Mohon maaf, kalau hanya di website, kira-kira yang bisa akses itu mohon maaf Pak, kan tidak semua orang. Lebih-lebih orang desa-desa yang dirayu-rayu itukan tidak mengerti apa itu namanya website dan lain-lain. Itu menurut saya diumumkan secara terbuka manamana yang betul-betul. Syukur kalau dimuat di beberapa media dan berkali-kali sehingga kan tidak ada potensi bagi orang-orang yang tidak mengerti itukan selalu hampir setiap tahun kan selalu terjadi bahkan mohon maaf, orang kaya-kaya pun kadang-kadang kan juga banyak yang seperti itu karena kadang-kadang orang yang banyak duitnya itu kan juga tidak .... buka-buka begitu-begitu. KETUA RAPAT: Iya, terima kasih Pak Kus. Bapak/ibu ada lagi? Sudah cukup? Dari pemerintah sudah cukup? Baiklah. Bapak/ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas segala masukannya. Karena itu sebelum saya tutup, saya ingin mempersilakan kepada Pak Sekjen yang akan mewakili pejabat Eselon I Kementerian Agama RI untuk menyampaikan kata akhir. Pada Pak Sekjen dipersilakan. SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Pimpinan, Anggota, dan Kita semua yang hadir disini. 135
Saya rasa ini adalah pertemuan yang luar biasa. Luar biasa dari sisi waktu juga luar biasa dalam sisi produktifitas, luar biasa. Oleh karena itu saya ingin membaca sebuah pantun. Kalau ada sumur di rumah Kenapa mandi di kolam renang Kalau kita bersapa dengan ramah Kita semua pasti senang. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Sekjen, Pak Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Ini ada jawab-jawaban lagi. KETUA RAPAT: Oh, baiklah. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Apa cantiknya seorang dara Kalau tak berhias bunga melati Apa menariknya kita bermitra Kalau tak mau saling mengerti. KETUA RAPAT: Sudahlah, alhamdulillah. Sudah Pak ya. Terima kasih kasih kepada Pak Sekjen, Pak Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Badan Litbang dan Diklat serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI yang telah menyampaikan penjelasan dan tanggapannya. Terima kasih juga kepada bapak/ibu yang telah hadir dengan segala masukan yang kontributif. Mudah-mudahan ini menjadi catatan pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Demikianlah acara ini saya tutup dengan membaca hamdallah. Alhamdulillahirrabil‟alamiin. Subhana kallahumma wa bihamdika asyhadu anla ila ha illa anta astaghfiruka wa‟atubuh ilaih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
(RAPAT DITUTUP) 136
137
