RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI DENGAN DIRJEN BIMAS KRISTEN, DIRJEN BIMAS KATHOLIK, DIRJEN BIMAS HINDU DAN DIRJEN BIMAS BUDHA Masa Persidangan
: II
Tahun Sidang
: 2014-2015
Jenis Rapat
: Rapat Dengar Pendapat
Rapat Dengan
: Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, Dirjen Bimas Hindu dan Dirjen Bimas Budha
Sifat Rapat
: Terbuka
Hari/tanggal
: Selasa, 3 Februari 2015
Waktu
: 13.00 WIB s/d Selesai
Ketua Rapat
: Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M.
Sekretaris Rapat
: Yanto Supriyanto, SH
Tempat
: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara
: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN tahun 2014; 2. Paparan Program Kerja Tahun 2015; 3. Isu-Isu Aktual. : 37 Anggota 7 izin
Hadir
1
KETUA RAPAT (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M./ F-PG): Karena tamu sudah hadir sejak pukul 13.00 WIB, sambil berjalan. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swasti Atu. Yang kami hormati Saudara Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katholik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, Direktur Jenderal Bimas Budha Kementerian Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, Rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI yang saya hormati, Hadirin yang berbahagia. Mengawali Rapat Dengar Pendapa pada kesempatan siang ini, terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, paparan program kerja tahun 2015 dan isu-isu aktual.Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Untuk kelancaran dan kesuksesan kita semua sebagai umat beragama marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, bagi yang Bergama Islam kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. (BERDOA) Selesai. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Sesuai dengan laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada rapat kali ini telah dihadiri oleh sejumlah anggota mewakili hampir semua Fraksi, sehingga bisa dinyatakan memenuhi kuorum dan bisa dilanjutkan.Oleh karenanya, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)
1. 2. 3. 4. 5.
Adapun agenda rapat pada siang ini: Pengantar Ketua Rapat; Penjelasan dari masing-masing Ibu dan Bapak para Pejabat Eselon I yang hadir. Nanti bisa diatur waktunya barangkali 10 menit maksimal, tetapi kalau bisa kurang juga lebih bagus; Tanya jawab; Kesimpulan; Penutup.
2
Apakah agenda acara tersebut bisa kita sepakati? (RAPAT : SETUJU) Saudara para Dirjen Kementerian Agama RI yang kami hormati, Para Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati. Dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusional Anggota DPR RI sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.Dan Peraturan Tata Tertib menegaskan bahwa tugas Komisi di bidang anggaran adalah mengadakan pembahasan laporan keuangan Negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya. Dalam Dengar Pendapa pada siang hari ini, kami ingin mendapat penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan APBN 2014 dan program kerja tahun 2015 yang meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Berapa serapan anggaran tahun 2014 dan bagaimana capaian baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta tentu saja meskipun DPR RI ini tidak masuk ke Satuan 3 dalam pembahasannya, tetapi dalam pertanggungjawaban keuangan berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR RI tentu kewajiban Bapak-Bapak dari eksekutif untuk melampirkan laporan terkait dengan alokasi di mana objek dan segalanya. Yang kedua, apa saja program-program prioritas tahun 2015 termasuk target capaian, target penerimaan manfaat dan lokasi pelaksanaannya. Hal ini penting mengingat bahwa program-program yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Agama harus saling bersinergi dan berkontribusi optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah konkrit dan strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi dan mengenai kebutuhan masyarakat sebagai respon Negara dan Pemerintah terkait dengan pendidikan agama dan bidang keagamaan, serta perlindungan umat Bergama. Jadi Bapak dan Ibu, secara terbuka sampaikan kepada kami tentu kami akan mendengar dan memperhatikan. Saudara para Dirjen yang kami hormati, Demikian pengantar dari saya selaku Pimpinan Sidang, selanjutnya kami persilakan dimulai dari paparan Ibu Dirjen Kristen dulu atau kemudian lanjut Katholik, kemudian Hindu dan Budha.Waktunya masing-masing 10 menit tetapi bisa lebih efektif lagi dan lebih efisien lagi. Silakan. DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, 3
Serta para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Kuasa atas bimbingan, berkat dan anugrah-Nya, maka pada hari ini Selasa tanggal 3 Februari 2015 kita dapat berkumpul bersama-sama di gedung Komisi VIII DPR RI ini untuk memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI dalam rangka pembahasan evaluasi pelaksanan APBN tahun 2014, program kerja Ditjen Bimas Kristen tahun 2015, serta isu-isu aktual. Setelah akhir pemaparan ini kami berharap Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dan jajarannya berkiranya berkenan dapat memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja program kerja Ditjen Bimas Kristen dalam rangka memberikan pelayanan dan bimbingan bagi masyarakat Kristen di Indonesia. Selanjutnya perkenankan kami akan menyampaikan beberapa hal secara ringkas dari laporan yang sudah kami sampaikan. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan program tahun 2014.Adapun tujuan strategis program Ditjen Bimas Kristen yang pertama adalah meningkatan kualitas penghayatan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama Kristen. Yang kedua, meningkatan kualitas layanan keagamaan terhadap umat Kristen.Yang ketiga, meningkatkan kehidupan yang harmonis bagi umat Kristen.Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan pendidikan Kristen.Dan yang kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya kami akan langsung pada realisasi program tahun 2104. Pagu anggaran pusat dan daerah untuk APBN tahun 2014 sebesar Rp1.192.000.000.000, lebih dan itu terbagi untuk pagu anggaran pusat Ditjen Bimas Kristen tahun 2014 sebesar Rp107.000.000.000,- lebih. Dan yang kedua, pagu anggaran daerah 33 provinsi plus 7 sekolah tinggi agama Kristen Negeri sebesar Rp1.084.000.000.000,- lebih. Pagu anggaran sebesar Rp1.192.000.000.000, tersebut digunakan untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan umum sebesar Rp62.000.000.000,- lebih atau 5,23% dari total pagu angagran, serta untuk fungsi agama sebesar Rp133.000.000.000,- lebih atau 11,17% dari total pagu anggaran dan untuk fungsi pendidikan sebesar 83,6% atau sejumlah Rp99.630.237.000,-. Untuk realisasi anggaran 2014, yang pertama untuk pelayanan umum dari pagu Rp62.000.000.000,- terealisasinya 56 sekian miliar atau 90,67%. Untuk fungsii agama dari pagu anggaran Rp133.000.000.000,- lebih realisasinya Rp112.000.000.000,- lebih atau 97,32%. Untuk fungsi pendidikan pagu Rp996.000.000.000,- lebih realisasi Rp969.000.000.000,- lebih atau 97,32%. Jadii rata-rata realisasi anggaran tahun 2014 dari pagu Rp1.192.000.000.000,- realisasi Rp1.139.000.000.000,- lebih atau 95,56%. Capaian realisasi anggaran pusat dari Januari sampai 31 Desember tersebut sebesar Rp97.000.000.000,- atau 90,76%. Sedangkan untuk Satuan Kerja Daerah realisasinya sebesar Rp1.041.000.000.000,- lebih atau sebesar 96,04%. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pusat dan daerah sampai dengan 3 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.136.298.774.249,- atau sama dengan 95,56%. Beberapa kendala yang ingin kami sampaikan kepada kita sekalian adalah antara lain terbatasnya SDM karyawan dan karyawati Ditjen Bimas Kristen Pusat dan Daerah, karena sudah hampir selama 3 tahun tidak ada penerimaan pegawai. Dan juga perlu ditingkatkannya SDM pegawai berkaitan dengan banyaknya aturan-aturan, perkembangan-perkembangan di bidang laporan keuangan.Yang kedua, kondisi hambatan lainnya adalah keterbatasan anggaran dan juga
4
keterbatasan struktur organisasi, karena banyak struktur Bimas Kristen yang belum sampai ke Kabupaten/Kota. Lalu hambatan eksternal pembukaan blokir yang baru dilaksanakan Februari 2014, adanya review dari BPKP terhadap Bansos dan kemudian Bansos itu baru kemudian dapat dicairkan atau direalisasikan di bulan Desember 2014.Hambatan yang ketiga adalah revisi kegiatan, sehingga kita dapat memproses terlebih dahulu anggaran itu sampai selesainya revisi.Lalu adanya tunjangan profesi guru terhutang yang masih harus melakukan konfirmasi dengan DJA Kementerian Keuangan sehingga prosesnya baru dilaksanakan diakhir bulan Desember. Dan juga dana optimalisasi untuk sosialisasi kurikulum 2013 baru mendapatkan persetujuan dari Bapenas di tanggal 20 Oktober 2014.Beberapa hambaran internal dan eksternal ini yang mengakibatkan sedikit terkendala untuk pencapaian secara maksimal kegiatan-kegiatan di tahun 2014. Kami lanjut kepada program 2015, program 2015 sasaran pembangunannya adalah terwujudnya pemerataan akses pendidikan agama dan keagamaan Kristen yang berkualitas.Yang kedua, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen tingkat dasar dan menengah.Yang ketiga, meningkatnya kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Kristen di semua jenjang.Itu sasaran strategis untuk bidang pendidikan. Sementara untuk bidang agama atau fungsi agama adalah meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Kristen, meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Kristen, terwujudnya kualitas kehidupan sosial keagamaan Kristen, rukun dan damai, serta meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama. Pagu anggaran Ditjen Bimas Krsiten tahun 2015 sebesar Rp1.692.425.820.000,-. Lalu dari pagu anggaran tersebut dibagi untuk pelayanan umum sebesar Rp116.971.000.000,- atau 6,9%. Untuk fungsi agama 7,4% atau Rp125.000.000.000,- lebih dan untuk fungsi pendidikan sebesar 85,7% atau Rp1.450.000.000.000,- lebih. Dan secara rinci pagu anggaran tersebut berdasarkan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk dukungan manajemen ada sebesar 6,91% dan untuk pembinaan dan pengelolaan urusan agama sebesar 7,41%. Untuk pembinaan dan pengelolaan pendidikan Kristen 10,51% dan peningkatan akses, mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama sebesar 6,14%. Dan penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen sebesar 69,03%. KETUA RAPAT: Ibu Dirjen, mohon maaf barangkali bisa dipercepat untuk point yang lain, isu aktual atau lainnya, karena kami sudah terima bahannya. Silakan Ibu. DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Saya kira saya tidak membacakan yang rincian dari kegiatan-kegiatan RKP, karena sudah kita miliki bersama bahan ini.Tetapi beberapa isu aktual saja langsung ke belakang yang menjadi prioritas kita, karena memang kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah penegerian Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Seklah Tinggi Agama Kristen dalam proses dibeberapa provinsi. Yang kedua, 5
transformasi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen menjadi Institut Agama Kristen untuk 3 Provinsi, Manado, Tarutung dan Ambon.Lalu program peningkatan kualifikasi dosen, karena sekarang dosen harus S2 dan S3.Lalu direncanakan ada pelaksanaan kurikulum 2013, karena kami masih tahap sosialisasi. Lalu selanjutnya kita mendorong juga agar semua program studi pada perguruan tinggi dapat diakreditasi oleh BAN PT. Dan yang terakhir adalah mohon perhatian dari Pimpinan dan Anggota karena akanada hajat nasional yang, yaitu Pesparawi Nasional di Ambon tahun ini di Bulan Oktober yang event nasional yang diharapkan bisa juga membawa manfaat bagi peningkatan iman umat Kristen dan juga kerukunan antar umat beragama. Demikian Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Dirjen Bimas Kristen. Jadi mohon kepada Bapak Dirjen yang lainnya juga memanfaatkan waktu secara efisien dan efektif.Jadi terkait dengan pertama evaluasi APBN 2014, program 2015, kemudian isu-isu aktual. Kalau Hapsem kan sebetulnya nanti Pak Irjen secara umum sudah menyampaikan. Baik, kami persilakan Bapak Dirjen Bimas Katholik. DIRJEN BIMAS KATHOLIK (EUSABIUS B): Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan Komisi VIII DPR RI yang saya hormati, Para Anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan untuk saya boleh memaparkan beberapa pokok pikiran sebagai evaluasi dan program, serta isu aktual pada Ditjen Bimas Katholik Kementerian Agama RI. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014. Secara keseluruhan setelah mengalami proses perubahan anggaran Ditjen Bimas Katholik Kementerian Agama RI untuk tahun 2014 sebesar Rp704.525.080.000,-. Jumlah anggaran ini untuk membiayai seluruh kegiatan, seluruh program sesuai dengan fungsi Ditjen Bimas Katholik ada 3 fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi agama dan fungsi pendidikan. Fungsi pelayanan umum mendapat porsi sebesar Rp94.043.190.000,dan fungsi agama Rp69.427.244.000,- dan fungsi pendidikan Rp541.054.646.000,-. Dan dari jumlah yang ada dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2014 fungsi pelayanan umum dalam realisasinya mencapai 89,92% atau Rp84.563.929.695,- fungsi agama menyerap 92,51% atau Rp64.224.641.405,- sedangkan fungsi pendidikan menyerap 96,82% atau Rp523.868.666.596,sehingga secara keseluruhan realisasi anggaran Ditjen Bimas Katholik pada tahun 2014 adalah 95,48% dari jumlah Rp704.520.000.000,- lebih atau yang direalisasi sebesar Rp672.657.238.096,-. Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan itu ada dalam laporan tertulis sebagai rincian dari 3 fungsi dibuat dalam 4 kegiatan, yaitu pengelolaan, pembinaan, pendidikan Katholik, pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katholik, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katholik. Sedangkan realisasi
6
berdasarkan belanja itu ada dalam tabel yang sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat. Kemudian dalam realisasi selanjutnya dibuat juga capaian target dan realisasi untuk prioritas yang dibuat pada tahun 2014. Dari fungsi pendidikan khusus program pengelolaan, pembinaan pendidikan agama Katholik yang mendapat porsi anggaran Rp83.472.000.000,- lebih itu untuk membiayai 6 prioritas yang ada di dalam pengelolaan, pembinaan, pendidikan. Sedangkan prioritas untuk pengelolaan pembinaan urusan agama itu ada 5 prioritas dengan anggaran seluruhnya Rp65.490.507.000,- lebih dengan penyerapan sebesar Rp61.481.467.000,- lebih. Dari gambaran yang ada dapat dilihat bahwa ternyata memang realisasinya tidak penuh atau tidak mencapai 100%, karena ada beberapa kendala sebagaimana digambarkan dalam laporan kami. Pertama, saya kira gambaran atau laporan yang sudah disampaikan oleh Dirjen Bimas Kristen tadi itu ada kaitannya dengan review BPKP yang kemudian membuat kami dalam menata dalam proses selanjutnya harus membutuhkan waktu. Karena dalam review itu antara lain khususnya pelaksanaan program Bimas Katholik pada bantuan sosial ditemukan bahwa atau direkomendasikan beberapa rekomedasi bahwa anggaran Bantuan Sosial tidak tepat sasaran sehingga perlu direvisi untuk disesuaikan dengan kegiatan yang sesungguhnya dan proses revisi itu kemudian membutuhkan waktu sehingga beberapa bantuan akhirnya tidak sempat direvisi, itu yang pertama. Yang kedua, review itu juga ada kaitannya dengan tunjangan profesi guru agama Katholik yang terhutang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, karena prosesnya panjang akhirnya kemudian juga pembayaran tidak maksimal. Dan ada beberapa hal yang lain yang merupakan kendala kenapa realisasi tidak mencapai 100%. Yang ketiga, program kerja Ditjen Bimas Katholik tahun 2105 secara umum struktur anggaran program Bimas Katholik untuk tahun 2015 sesudah mendapat beberapa perubahan ditetapkan anggaran sebesar Rp877.880.570.000,-. Jumlah ini dialokasikan untuk Bimas Katholik pusat dan daerah untuk anggaran pada Bias Katholik Pusat dialokasikan sebesar Rp167.937.216.000,- lebih atau sebesar 15,02% sedangkan untuk daerah itu Rp526.162.784.000,- lebih atau sebesar 84,98%. Kegiatan prioritas untuk tahun 2015 itu dibuat ada dua program prioritas, yaitu prioritas nasional dan proritas bidang. Prioritas nasional sebesar Rp643.802.558.000,- untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas yang berhubungan dengan kualitas pendidikan dan pendidikan keagamaan. Sedangkan prioritas bidang itu adalah anggaran pada fungsi agama dan pelayanan umum sebesar Rp234.086.012.000,-untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas yang berhubungan dengan fungsi agama dan pelayanan umum pada Ditjen Bimas Katholik. Kegiatan prirotas secara rinci itu sudah kami buat dalam laporan tertulis kami. Pada kesempatan ini juga perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun 2015, ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu pembayaran inpassing guru non PNS tahun 2015 itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama tahun 2104 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi guru bukan PNS pada Kementerian Agama terhitung pada 1 Januari 2015. Guru yang sudah diinpassing seharusnya menerima tunjangan inpassing. Kebutuhan inpassing guru non PNS itu 273 orang guru yang tersebar di 17 provinsi sebesar Rp8.964.189.600,-. Dan ini belum dialokasikan dalam Dipa tahun 2015. Demikian pula gaji dan tunjangan profesi guru untuk tahun 2015 yang berjumlah Rp28.574.559.000,- juga belum dialokasikan dalam program tahun 2105. Dan pembayaran TPG guru terhutang Rp52 miliar lebih yang harus dibayarkan pada tahun 2015 ini juga masih belum teralokasi dalam tahun 2015. 7
Isu-isu aktual yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, itu ada isu yang ada hal-hal yang berhubungan dengan penguatan teknologi informasi bagi Ditjen Bimas Katholik untuk mendukung reformasi birokrasi dalam penyukseskan program-program pemerintahan yang ada.Dan yang kedua yang tadi sudah saya sampaikan itu ada kaitannya dengan tunjangan profesi guru yang kami programkan untuk tahun ini bisa mendapat penyelesaian secara tuntas. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada tahun 2015 ini juga belum terprogram secara keseluruhan seperti Kristen SDM, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan sipil itu sering juga perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Agama, khususnya yang Katholik karena yang Katholik itu yang melakukan pernikahan itu adalah Pastor, dan karena itu kami berterima kasih kepada Anggota Dewan karena di beberapa wilayah ada Pastor yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah setempat untuk boleh juga melakukan pencatatan sipil, sehingga ini memudahkan pelayanan bagi umat yang membutuhkan. Ini beberapa isu yang sempat saya sampaika. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Dirjen Bimas Katholik. Selanjutnya Bapak Dirjen Bimas Hindu. DIRJEN BIMAS HINDU: Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swasti atu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini Selasa 3 Februari 2015 dalam rangka pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN 2104, paparan program kerja 2015 dan isu-isu aktual pada bimbingan masyarakat Hindu sesuai dengan undangan dari DPR RI. Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan kami untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Ditjen Bimas Hindu. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan penjelasan mengenai laporan pelaksanaan anggaran tahun 2014 dan program kerja tahun 2015, serta isu-isu aktual. Pertama, Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama mendapatkan alokasi dana sebesar Rp589.360.000.652,-. Dana tersebut dialokasikan berdasarkan fungsi agama, yaitu Rp91.580.450.000,- atau sebesar 15,54%. Berdasarkan fungsi pendidikan, yaitu Rp491.498.242.000,- atau 83,40%. Jadi fungsi pendidikan itu adalah fungsi yang paling banyak menyerap anggaran.Selanjutnya fungsi pelayanan umum, yaitu Rp6.281.960.000,atau 1,07%. Jadi itu yang berdasarkan fungsi agama, pendidikan dan pelayanan umum. Selanjutnya berdasarkan alokasi anggaran jenis belanja, belanja pegawai sebesar Rp345.541.312.000,- atau sebanyak 58,63%. Belanja barang sebesar Rp117.060.451.000,- atau 19,86%. Sedangkan belanja modal Rp23.010.374.000,- atau 3,90%. Selanjutnya belanja Bantuan Sosial sebesar Rp103.748.515.000,- atau sebesar 17,60%.
8
Dari alokasi anggaran tersebut realisasi anggarannya mencapai belanja pegawai pagunya Rp366.142.665.000,- realisasinya Rp332.083.395.000,- atau 90%. Belanja barang atau perjalanan Rp110.581.172.000,- realisasinya Rp104.108.962.000,- atau 94,15%. Belanja modal Rp17.627.683.000,- realisasinya mencapai Rp10.502.510.000,- atau 59,57%. Sedangkan belanja Bantuan Sosial Rp90.810.115.000,- realisasinya Rp62.835.082.000,- atau realisasinya dalam presentase 69,19%. Jadi realisasi seluruh anggaran dari pagu Rp585.161.635.000,- realisasinya Rp509.529.949.000,- atau keseluruhannya adalah mencapai 87,08%. Adapun hambatan-hambatan seperti yang dari rekan-rekan kami menyampaikan adalah sebagai berikut.Yang pertama, masih adanya catatan atau blokir anggaran dan kebijakan penghematan anggaran setiap awal menghambat pencapaian kinerja. Yang kedua, adanya hasil review BPKP mengenai pengelolaan bantuan dan surat edaran Kementerian Keuangan untuk menunda pencairan bantuan. Yang ketiga, penghematan yang sering terjadi pada fungsi agama menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembinaan dan pencapaian target sesuai Renstra.Jadi ini ada ketidak konsistenan dalam pelaksanaan anggaran. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan paparan program kerja Bimas Hindu Kementerian Agama tahun 2105.Jadi prioritas dari program Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama bidang dukungan manajemen tahun 2015, yaitu evaluasi perencanaan dan kegiatan. Yang kedua, monitoring dan evaluasi perencanaan.Yang ketiga, penyusunan perencanaan dan anggaran.Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia.Yang kelima, penyusunan LK dan BMN.Yang keenam, pengembangan pelayanan administrasi berbasis IT.Yang ketujuh, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan di bidang prioritas agama meliputi, biaya operasional lembaga keagamaan.Yang kedua, tunjangan kinerja penyuluh.Yang ketiga, kualitas rumah ibadah.Yang keempat, kitab suci.Yang kelima, desa binaan, kerumunan intern umat beragama.Yang keenam, pemberdayaan ekonomi lemah. Sedangkan di bidang pendidikan, yaitu meliputi pengembangan lembaga pendidikan dan keagamaan.Ini sudah ada PMA-nya Nomor 56 tentang pendidikan agama dan keagamaan Agama Hindu.Yang kedua, tunjangan profesi guru non PNS.Yang ketiga, tunjangan fungsional guru non PNS.Yang keempat, penelitian yang bermutu.Yang kelima, sertifikasi dosen.Yang keenam, sarana dan prasarana pendidikan.Yang ketujuh, misi.Yang kedelapan, BOPTN.Yang kesembilan, beasiswa mahasiswa miskin.Yang kesepuluh, tunjangan fungsional dosen non PNS.Yang kesebelas, tunjangan profesi dosen non PNS. Jumlah kegiatan yang diprioritaskan itu dibiayai dari Dipa seluruhnya bersjumlah Rp731.068.210.000,-. Jadi ini dialokasikan berdasarkan fungsi agama, pendidikan dan pelayanan umum yang meliputi pendidikan agama Rp96.118.750.000,-. Fungsi pendidikan Rp578.819.590.000,atau 79,17% ini yang paling tinggi. Kemudian pelayanan umum Rp56.129.870.000,- atau presentasenya 7,68%. Kemudian berdasarkan jenis belanja, ada belanja pegawai Rp447.797.136.000,- atau 61,25%. Belanja barang Rp255.487.000.967,- atau 34,95%. Sedangkan belanja modal Rp16.300.138.000,- atau 2,23%. Sedangkan belanja bantuan sosial Rp11.482.999.000,- atau 1,57%. KETUA RAPAT: Baik, Pak Dirjen mohon dipercepat.
9
DIRJEN BIMAS HINDU: Ada penghematan dari perjalanan dinas sebanyak 60%. Jadi kami adalah pelayanan umat, kalau ini memang banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena penghematan perjalanan dinas. Selanjutnya kami sampaikan isu-isu aktual, yang menjadi isu aktual adalah masi kurangnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama antara lain ditandai perilaku umat beragama yang belum sesuai dengan ajaran agama dan degradasi moral. Belum optimalnya pelayanan kehidupan beragama dan belum kuatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan ditandai dengan belum efektif, efisien dan akuntabel tata kelola pelayanan kehidupan beragama dan lembaga sosial keagamaan.Masih perlu meningkatkan harmonisasi sosial dan kerukunan intern umat Hindu dalam rangka keberlangsungan NKRI.Masih perlu peningkatan akses pendidikan agama dasar dan menengah yang berkualitas, maka dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Masih perlu peningkatan kualitas pendidikan keagamaan agar lebih kompetitif, maju dan adaptif terhadap perkembangan jaman dengan tetap menjaga identitas dan karakter yang khas sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Masih perlunya melakukan peningkatan akses pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat kurang mampu serta meningkatkan kualitas relevansi daya saing pendidikan tinggi dan meningkatkan tata kelola kelembagaan pendidikan agama Hindu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Saudara Pimpinan. Selanjutnya kami kembalikan pada Bapak Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Bapak Dirjen Bimas Hindu. Selanjutnya yang terakhir Bapak Dirjen Bimas Budha.
DIRJEN BIMAS BUDHA: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Pada Dirjen Eselon II dan hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah saya selaku Dirjen Bimas Budhaakan menyampaikan paparan tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014, program kerja tahun 2015 dan isu-isu aktual di Ditjen Bimas Budha. Saya akancepat, dimulai dari evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2014. Bahwa Ditjen Bimas Budha pagu awal mendapat anggaran sebesar Rp277.649.824.000,- dan terakhir sampai APBNP kami mendapatkan Rp282.140.712.000,- dan kami anggaran paling kecil dari 10 unit eselon I, karena memang kami juga umatnya dipandang paling sedikit, tidak masalah tetapi kami berusaha untuk yang melaksanakan yang terbaik. 10
Anggaran itu terbagi menjadi 4 bagian, yang pertama adalah Ditjen Bimas Budha Pusat, yaitu Rp83 miliar sekian dan kami memiliki 2 Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri, yang pertama adalah STABN Sriwijaya Tanggerang-Banten anggarannya Rp17 miliar sekian. Dan yang kedua STABEN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah memiliki Rp8.700.000.000,- dan 33 daerah itu terbagi di Kanwil itu para pembimas, yaitu Rp16 miliar sekian. Anggaran tersebut dibagi menjadi berdasarkan jenis belanja ada jenis belanja pegawai, yaitu Rp86 miliar sekian yaitu 30,71% dan belanja barang Rp77 miliar sekian atau prosentase 27,32%. Belanja modal Rp12 miliar sekian atau prosentase 4,32% dan bantuan sosial Rp106 miliar sekian atau prosentase 37,64%. Ibu dan Bapak sekalian, Adapun realisasi anggaran Ditjen Bimas Budha tahun 2014, yaitu paling minimal juga yaitu 9,54%. Dan itu terbagi ada belanja pegawai pagunya Rp86 miliar sekian realiasasi Rp69 miliar sekian dan prosentase 80,61%. Belanja barang Rp77 miliar sekian realiasasi Rp58 miliar sekian dan prosentase 76,40%. Adapun belanja sosial Rp12 miliar sekian, realisasi Rp9,4 miliar dan prosentase 77,53%. Sedangkan belanja bantuan sosial Rp106 miliar, realisasi Rp29,7 miliar dan prosentase 28,03%. Mengapa belanja bantuan sosial paling rendah akan disampaikan pada saat hambatan.Dan kami paparkan di sini serapan anggaran per Satuan Kerja baik pusat 33 provinsi dan 2 STABEN di slide berikut. Mengapa Ditjen Bimas Budha serapannya seperti itu, yaitu akan kami sampaikan tentang indentifikasi permasalahan. Yang pertama adalah kendala internal, yang pertama adalah jumlah SDM pada Ditjen Bimas Budha Pusat dan Daerah kurang memadai. Pegawai Ditjen Bimas Budha Pusat saat ini berjumlah 58 orang dari Dirjen sampai staf.Kami memiliki Dirjen, Sekretaris dan satu Direktorat.Direktorat kami masih ada Direktorat Urusan dan Pendidikan, sedangkan samping kanan saya sudah memiliki Direktur Urusan dan Direktur Pendidikan.Dan kami mekar dari Ditjen Bimas Hindu dan Budha itu tahun 2006 dan mohon kiranya kalau nanti kami dalam waktu dekat mengusulkan minimal punya adik satu lagi, yaitu Direktorat Urusan dan Direktorat Pendidikan mohon kiranya Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI berkenan untuk merekomendasikan. Yang kedua, Pembimas Budha Provinsi saat ini baru rata-rata memiliki satu staf, bahkan ada yang tidak memiliki staf.Boro-boro pejabat, karena kami kalau pejabat itu Tabib itu baru memiliki pejabat eselon IV sedangkan pembimas itu hanya pada umumnya banyak pejabat eselon III dibawahnya itu tidak punya staf.Sedangkan yang mengerjakan untuk laporan keuangannya masih kita negosiasi dengan bagian TU di Sekretariat Kanwil.Yang ketiga, Satker penyelenggara Bimas Budha yang sudah ada struktur organisasinya belum ada penyelenggaranya.Ada beberapa juga misalnya Dirut yang lebong ada di Liwa dan Papua ada beberapa yang belum.Nah, inilah beberapa kendala. Yang kedua, dengan SDM yang kurang memadai mengakibatkan berbagai hal diantaranya, pelaksanaan anggaran kurang maksimal dan evaluasi program dan monitoring kurang maksimal. Kendala eksternal ini tadi sudah disampaikan oleh keempat Dirjen, diantaranya ada review BPKP, ada surat dari Menteri Keuangan dan terakhir tentang bantuan sosial. Kami pada saat di akhir-akhir bulan Desember kami menerjunkan ke lapangan anak buah kami untuk klarifikasi, verifikasi bantuan tetapi begitu pulang intinya tidak bisa dicairkan.Jadi daripada nanti kami punya masalah lebih baik kami tidak mencairkan, karena dengan kendala-kendala peraturan yang tadi para Dirjen sampaikan, itu adalah kendala eksternal. 11
Rencana tindak lanjut, yang pertama adalah mempercepat pelaksana anggaran setelah mendapat kepastian dan kejelasan dari instansi terkait itu.yang kedua, menyusun jadwal dan menyiapkan dokumen pencairan. Yang ketiga, dari segi perencanaan diharapkan untuk tahun anggaran berikutnya lebih baik sehingga tidak terjadi perubahan. Dan kaitannya dengan bantuan sosial kami sudah sampaikan kepada umat, bahwa yang kemarin sudah dapat, sudah diverifikasi bantuan akan diprioritaskan, tetapi MAK-nya bukan MAK57 lagi tetapi MAK52, yaiu bantuan yang sifatnya swakelola. Sekarang kami sampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2105 Ditjen Bimas Budha mendapatkan anggaran tambah banyak Rp328.769.960.000,- terbagi menjadi dipendidikan Rp219 miliar atau 67%, urusan Rp65 miliar atau 20%, dan pelayanan umum Rp43 miliar atau 13%. Postur anggaran itu untuk pendidikan, yaitu Rp219 miliar tadi. Dan saya sampaikan bahwa ada beberapa program-program itu ada yang sifatnya RKP, yaitu prioritas nasional dan prioritas Kementerian/Lembaga. Untuk yang RKP itu terbagi menjadi pendidikan dan non pendidikan diantaranya untuk beasiswa siswa miskin, dosen PNS penerima tunjangan profesi, belanja pegawai, tunjangan profesi guru PNS, operasional dan pemeliharaan, penelitian yang bermutu, pengabdian berbasis program kepada masyarakat bermutu, beasiswa masyarkat miskin, dosen non PNS penerima tunjangan profesi, itu yang RKP di tingkat pendidikan. Sedangkan untuk non pendidikan adalah penyuluh non PNS penerima tunjangan, pengadaan kitab suci, belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan dan guru pendidikan agama non PNS. Sedangkan yang terakhir akan saya sampaikan tentang isu-isu aktual yang ada di Ditjen Bimas Budha. Isu-isu aktual diantaranya tentang rohaniwan asing, jadi sekarang itu marak Pak, ada orang biasa rambutnya diplontos, pakai baju rohaniwan, pakai baju biksu jalan-jalan terutama di daerah Pecinan Pak. Dan ini tidak hanya di Jakarta, di Medan, di Bangka, di Belitung, Pekanbaru itu yang komunitasnya seperti itu. Nah, ini yang sering marak Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pembantu pegawai pencatat perkawinan itu.Kemudian adalah pemuda Budhis, pemuda Budhis kepengin adanya internet.Dan satu hal tentang kerukunan intern, kami seperti halnya Kristen Pak, banyak majelis, banyak mashab yang itulah terjadi gesekan.Dan itu ada beberapa hal isu-isu aktual yang bisa saya sampaikan. Demikian secara singkat laporan, evaluasi, perencanaan anggaran dan isu aktual Ditjen Bimas Budha. Sekian, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Dirjen Bimas Budha. Demikian paparan yang disampaikan oleh keempat pejabat eselon I, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik,Dirjen Bimas Hindu,Dirjen Bimas Budha. Kini gilirannya dari Anggota untuk merespon apa yang disampaikan paparan dari keempat pejabat tersebut. Di meja kami ada 6, mudah-mudahan cukup tetapi apabila bertambah kita atur waktunya, sehingga kita bisa akhiri pada pukul 15.30 WIB.Jadi 30 menit untuk respon anggota kemudian nanti jawaban sekaligus kesimpulan Rapar Dengar Pendapat ini.Yang pertama Bapak Dr. Jalaludin Rakhmat.
12
F-PDIP (Dr. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc.): Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, Yang terhormat Bapak Dirjen Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, Dirjen Bimas Hindu dan Dirjen Bimas Budha. Ada yang menarik dari anggaran ini, saya ingin bicarakannya secara spesifik, misalnya yang paling istimewa dari laporan anggaran dari Dirjen Bimas Budha ialah laporannya itu begitu spesifik sehingga ada jumlah misalnya pada halaman 20 kendaraan bermotor 28 unit, perangkat pengolah ada dan komunikasi 89 unit. Untuk sebuah Ditjen laporan ini saya kira sangat kaya atau terlalu kaya dengan mencantumkan secara spesifik. Kemudian yang menarik juga dari Bapak Dirjen Bimas Budha ialah perhatiannya untuk menciptakan suasana harmonis dalam memperkokoh kerukunan umat beragama.Saya lihat pada Bapak Dirjen Kristen dan dari Katholik sepertinya saya lolos tidak memperhatikan tidak ada program untuk menciptakan suasana dalam memperkokoh kerukunan umat beragama.Saya lihat yang tampak itu dengan jelas dari Bapak Dirjen Bimas Budha dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dengan satu tambahan kecil yang sangat penting betapa pun spesifiknya anggaran Bapak sampai Bapak mencantumkan jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, tetapi saya tidak menemukan anggaran khusus diberikan kepada kerukunan umat beragama. Jadi secara spesifik berapa anggaran, tentu saja hal yang sama tidak saya dapatkan pada seluruh Dirjen yang hadir di sini dalam laporannya. Saya tidak menemukan ada anggaran khusus untuk membina kerukunan umat beragama termasuk saya kira dalam Bimas Kristen ada juga anggaran untuk kehidupan harmonis internal dalam agama Kristen, ada disitu disebutkan programnya tetapi saya tidak melihat di mana diletakkan anggarannya.Boleh jadi itu terletak pada pelayanan masyarakat atau pada bagian-bagian lainnya, tetapi kalau itu menjadi perhatian kita bersama terutama terakhir situasi Negara kita akhir-akhir ini saya fikir Bapak-Bapak Dirjen sepatutnya memperhatikan masalah kerukunan umat beragama ini, karena bukan saya mewakili partai Pemerintah PDI Perjuangan, saya belum menyebutkan saya Jalaludin Rakhmat dari Dapil Jawa Barat II dari Fraksi PDI Perjuangan. Yang salah satu diantara Nawacitanya Jokowi adalah menghadirkan Negara dalam melindungi warga Negara disekitarnya. Tentu sebagai seorang Islam saya merasa bahagia sekali karena di sini tidak ada laporan atau menjadi isu-isu aktual tentang gereja-gereja yang ditutup atau rumah ibadah yang tidak boleh dijalankan.Saya tidak tahu apakah laporan itu berusaha untuk membahagiakan kami orang Islam yang sebagian diantara kami menutup rumah-rumah ibadah dan menimbulkan konflik sosial diantara pemeluk berbagai agama.Sekali lagi permohonan saya kiranya Bapak-Bapak dan Ibu bisa memperhatikan, memberikan perhatian yang lebih terpusat kepada kerukunan umat Beragama. Lebih baik lagi kalau upaya-upaya dialog diantara umat beragama itu diberikan biaya secaar khusus. Terima kasih Pimpinan.
13
KETUA RAPAT: Jadi pertanyaan Bapak Dr. Jalaludin Rakhmat ini terkait dengan fungsi ya, tadi ada 3 fungsi kan fungsi agama, pendidikan dan fungsi pelayanan. Ini masuk di mana. Selanjutnya Pak Maman Imanulhaaq, dan bersiap-siap Ibu Endang Srikarti. F-PKB (H. MAMAN IMANULHAQ): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan, para Anggota Komisi VIII DPR RI, Ibu dan Bapak Dirjen Bimbingan Agama. Saya Maman Imanulhaaq dari Dapil Jabar IX Subang, Sumedang, Majalengka dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Yang pertama, saya rasa pada Dirjen ini harus nonton film Rescumer Hirani bagaimana agama harusnya kembali menjadi ruh bagi transformasi dan perdamaian.Saya menangkap Bapak dan Ibu ini melihat agama begitu statis, tidak produktif dan hanya dari angka ke angka.Ini yang membuat saya agak kecewa ketika memang konstilasi kekerasan atas nama agama, penutupan gereja, dan lain sebagainya tidak menjadi prioritas. Oleh sebab itu, kita diingatkan ada Raker dengan Menag Selasa tangal 27 Januari 2015.Ada point 3F di mana kita hasil rapat itu adalah meningkatkan pembinaan keagamaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Di beberapa point itu yang ada adalah keluhan kurang anggaran, kurang direktoriat dan lain sebagainya tetapi tidak ada sebenarnya agak mirip substansinya dengan Bapak Jalal sebenarnya. Ada tidak terobosan yang lebih signifikan, lebih hidup, sehingga persoalan-persoalan keagamaan ini bisa betul-betul menghadirkan kembali Negara. Saya tidak pernah melihat ada Dirjen Bimas Kristen berkomentar tentang persoalan Yasmin, saya tidak dengar misalnya apa namanya teman-teman dari Budha ketika ada pembulian di facebook soal gambar-gambar yang memang itu sengaja dimasukkan teman-teman Budha melakukan kekerasan terhadap Muslim, padahal itu tidak pernah terjadi, tidak bunyi sama sekali. Pertanyaan sederhana sekali menurut saya, bagaimana para Dirjen ini memperihatkan anggaran pada konteks mengantisipasi berbagai persoalan keagamaan di Indonesia. Saya diskusi hampir 3 jam dengan Jokowi soal kekerasan atas nama agama ini dan saya katakan selama Departemen Agama dan Bapak-Bapak ini menjadi ujung tombak tidak mampu kembali menghadirkan Negara dalam kehidupan beragama, lalu memperlihatkan inilah wakil Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, saya rasa kita akan mengalami kesulitan-kesulitan di mana orang memaksakan kehendak, di mana Negara tidak ada dan betul-betul kita merasa prihatin. Nah, menurut saya optimalisasi partisipasi publik terhadap apa yang dikatakan Bapak Jalal dialog, di pesantren saya di Majalengka ada pengajian tiap bulan forum satuan yang dari Romo, dari Pendeta, saya bisa ceramah dengan Romo Sindu di Jogya dan sebagainya. Tetapi ini kenapa tidak ditangkap oleh teman-teman dari Bimbingan dari semua agama ini. Yang terakhir, saya rasa kita perlu juga ini masukan di mana letakannya teman-teman yang punya agama keluhur seperti Keharingan dan lain sebagainya, sehingga ada interaksi yang menarik 14
bahwa Indonesia ini adalah Negara yang kaya, kaya akan keyakinan, agama, tetapi akan bermuara pada keyakinan bahwa keniscayaan Tauhid, siapa pun yang meyakini Tuhan satu maka dia akan meyakini bahwa kita bisa hidup harmonis, bersatu, siapa pun yang yakin bahwa Tuhan itu tunggal, maka kita wajib menunggl sebagai Bangsa Indonesia yang kuat. Qur’an menyebutkanRobbil’alaminTuhan Semesta Alam. Nah, ini yang menjadi angggaran bisa kita lihat sebenarnya terlalu besar, kalau hanya copy paste anggaran yang lama tanpa terobosan yang menarik, tanpa ada out the boxyang diharapkan dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (Hj. LEDIA H. AMALIAH, S.Si, M.Psi.T.): Wa’alaikum salam. Menyampaikan saja bahwa Pimpinan itu kolektif kolegial, jadi kalau sedang keperluan sebentar nanti digantikan boleh. Selanjutnya Ibu Endang Srikarti, saya mengingatkan tadikan kita bersepakat sampai pukul 15.30 WIB sehingga mohon digunakan seefektif mungkin waktunya. Ibu Endang dipersilakan bersiap Bapak Fauzan Harun. F-GOLKAR (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan kawan-kawan Komisi VIII DPR RI yang saya banggakan. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Dirjen dan Bapak-Bapak Dirjen dari Kristen, Katholik, Hindu dan Budha, keluhuran hati kita harus bisa membangun cinta kasih itu slogan saya.Saya tidak banyak bertanya hanya satu detik saja, dikenakan pajak tidak sih Ibu dan Bapak kalau menyampaikan aspirasi ke berbagai aspirasi begitu. Yang kedua, saya apresiasi sekali dengan Katholik tadi data-datanya sangat lengkap sekali, berapa data daerah seluruh Indonesia, gereja-gereja di Indonesia dan umatnya juga terdata. Yang lainnya kalau boleh saya minta data-datanya supaya saya bisa juga, karena kita kan juga partner supaya saya juga bisa mengakulasi untuk mengawasi, untuk membantu pengawasan, untuk membantu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Itu saja saya rasa Pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya.
15
KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu. Alhamdulillah betul Ibu 1,5 detik. Selanjutnya Bapak Fauzan Harun dari PPP, bersiap-siap Ibu Trimurni. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, S.H, M.Kom.I.): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pimpinan, rekan-rekan Komisi VIII DPR RI, Yang kami hormari Dirjen Bimas Kristen,Dirjen Bimas Katholik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Budha. Perkenalkan nama saya H. Achmad Fauzan Harun dari Dapil DKI I Jakarta Timur, dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang ingin saya tanyakan tidak banyak Ibu, ada 4 masing-masing satu. Yang pertama, Ibu Dirjen Kristen memang setiap tahun kendala dari pelaksanaan anggaran itu adanya blokir.Kemudian adanya review, ada pemotongan anggaran, adanya tunjangan kinerja.Nah, semua itu tidak bisa dihindari.Oleh karena itu, upaya Komisi VIII DPR RI ini bagaimana supaya di Kementerian Agama ini tidak ada blokir.Karena saya memang pernah merasakan jadi pejabat di Kementerian Agama ketika mau melakukan apa susah karena ada blokir Pak. Nah, ini nanti dari Komisi VIII DPR RI mungkin bicara dengan Kementerian Keuangan apakah tidak ada dana sehingga diblokir. Kemudian upaya apa dari Kementerian Agama agar tidak ada blokir dan harus punya consensus kendala-kendala yang ada ini supaya dari tahun ke tahun supaya jangan selalu menghantui kita. Kemudian dari Bimas Katholik, jawaban Bapak Menteri yang kemarin kita RDP dengan Bapak Menteri bahwa tunjangan profesi guru itu sudah selesai tidak ada lagi kita punya hutang.Nah, ini apakah benar di tingkat Bapak-Bapak Dirjen, karena di dalam laporan Bapak ini masih saja menyampaikan tunjangan-tunjangan Tukin belum dimasukkan dalam program taun 2015 ini.Kemudian masih terhutang tunjangan profesi guru atau tunjangan lain-lain. Berikutnya kepada Dirjen Hindu, alokasi anggaran tahun 2014 coba Bapak lihat tahun 2014 di situ tertera biaya kan dibagi 3 bagian, biaya pelayanan umum, fungsi agama dan fungsi pendidikan. Nah, pada fungsi pelayanan umum itu hanya 1,07% itu pada tahun anggaran 2014. Sedangkan tahun anggaran 2015 7,68% mohon dijelaskan. Kemudian kepada Bimas Budha dulu anak buah saya ini di Kanwil sekarang sudah jadi Dirjen.Bapak Dirjen, kita tahu memang keterbatasan SDM yang ada di Dirjen Bimas Budha upaya apa saja yang dilakukan selain memang kita konsultasi RDP denan Komisi VIII DPR RI, karena memang kenyataan umat yang ada di bawah Bimas Budha itu masih relatif sedikit ya, sehingga pejabat-pejabat yang mustinya di Kanwil yang tadi disebutkan jangankan Kasubag atau Kepala Seksi, staf saja tidak ada. Nah, ini perlu terus diupayakan agar ada, sedangkan yang lain strukturnya sudah ada. Barangkali itu saja, kemudian bagaimana dengan anggaran yang ada ini serapannya tidak maksimal.Kalau nanti ada anggaran lagi tidak bisa ditambah Pak, dengan anggaran yang ada saja tidak bisa melakukan.Nah, ini juga harus ada langkah-langkah yang konkrit. Sekian dan terima kasih. 16
KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Fauzan. Tadi memang sudah disampaikan Bapak Dirjen Bimas Budha memerlukan anak buah, karena ketika beliau jadi anak buah Bapak terus tidak lama Bapak jadi Anggota Dewan. Mungkin beliau juga punya rencana yang sama. Selanjutnya Ibu Trimurni, bersiap Ibu Itet. F-NASDEM (Hj. TRIMURNI, S.H.): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII DPR RI, Yang saya hormati Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Budha. Nama saya Trimurni dari Dapil Banten I dan dari Fraksi Nasdem. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Dirjen Bimas Kristen, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Kristen sehubungan dengan hasil rapat bersama dengan Pusat Penilaian Pendidikan atau Puspendik dan Badan Standar Nasional Pendidikan, maka mulai tahun 2015 Sekolah Menengah Teologi Kristen mengikuti ujian nasional dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 April 2015 bersamaan dengan pelaksanaan ujian nasional SMA yang sederajat. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya strategis Ibu dengan persoalan hambatan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama.Dan sudah lama menjadi perdebatan antara yang pro dan kontra.Hambatan resmi yang dialami pasangan itu telah menimbulkan kecenderungan pemaksaaan pelaksanaan pernikahan di luar negeri atau bagi yang mampu, atau terjadi pasangan di luar nikah resmi.Hampir semua agama resmi di Indonesia menolak pernikahan bagi pasangan beda agama. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Wa’alaikum Salam. Terima kasih Ibu Tri. Selanjutnya Ibu Itet dan siap-siap Pak Haji. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.): Terima kasih Pimpinan. 17
Pak Deding, Ibu Lidia, Bapak Sodiq yang saya hormati, Rekan-rekan Komisi VIII DPR RI dan para Dirjen yang saya hormati. Selamat siang, Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Om swasti atu. Baiklah ini mengenai agama ini rasanya urusan surga dan neraka ini.Rasa-rasanya begitu tetapi ternyata ya saya tidak terlalu memahami organisasi-organisasi keagamaan, walaupun di gereja sendiri saya ke gereja Katholik saya juga tidak paham itu, karena sepertinya tertutup.Kita tidak ada informasi ini mungkin perlu introspektif.Pertanyaan-pertanyaan saya, saya mungkin umum ada yang menyangkut masing-masing agama ini.Saya menggarisbawahi juga pendapat Prof. Jalal mengenai kerukunan umat Bergama ini dan juga menggarisbawahi Pak Maman ini.Khusunya untuk Katholik bagaimana sikap Bapak, ketika harus berinteraksi dengan aliran kepercayaan, karena banyak sekali saya dengar.Nah, inikan juga belum ditampung oleh Kementerian Agama, bahwa aliran kepercayaan itu ada di undang-undang itu saya baca, cuma saya lupa itu ya, tetapi tidak ada di sini juga yang mewakili begitu.Saya bertanya khususnya untuk umat Katholik ini sikapnya bagaimana, menolak, menerima atau merasa terganggu dan lain sebagainya.Itu satu. Yang kedua, mengenai pengangkatan Dirjen Bimas. Saya berusaha cari tahu tentang organisasi ini, apakah itu ditunjuk oleh organisasi keagamaan, misalnya oleh kalau di Katholik itu KWI atau itu independen atau ditunjuk oleh menterinya sendiri, dari mana pengangkatan itu, karena rasanya putus hubungan gitu tidak pernah kedengaran gaungnya tentang Bimas-Bimas ini terutama khususnya di Katholik itu. KETUA RAPAT: Masih ada lagi Ibu? F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.): Pak, ini saya mumpung saya itu jauh artinya tidak saya paham…. KETUA RAPAT: Kalau yang tadi nanti sebetulnya ke Menteri Agama, tapi tidak apa-apa. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.): Ya, tapi ini pertanyaan, artinya apakah bisa berkonsultasi mengenai kebutuhan umat ini, misalnya di sini kalau kata Ibu Endang sudah lengkap, justru rasanya belum lengkap di umat Katholik, misalnya ada rincian data di sini, ada jumlah gereja, lokasinya di mana, siapa tahu kita ingin berkunjung Pak Deding. Tapi tidak ada di sini rinciannya di mana, gereja itu ada di mana, alamatnya atau
18
bagaimana, saya kira itu perlu untuk Komisi VIII DPR RI, sehingga kalau kunjungan tidak ke pesantren terus Pak. Ke tempat-tempat inilah yang selama ini rasanya mereka jauh. Nah, kemudian sebagai contoh saya ketika kampanye tentu saya kemana-mana sampai ke pelosok.Itu kondisi gereja-gereja dan itu sangat mengenaskan, kitab suci saja tidak ada, tidak ada kitab suci mereka minta, saya juga tidak tahu kemana.Itu hal-hal yang menurut saya perlu kita pikirkan. Dan untuk kerukunan umat beragama saya mengkritisi untuk Katholik sendiri, rasanya kita perlu introspektif terbuka, karena selesai gereja tutup saja semua kemana, tidak itu keterbukaan siapa saja boleh datang, sehingga pengenalan satu sama lain mungkin dari situ. Kita tidak menganggu umat yang lain, hal-hal itulah yang sebetulnya kita harus jaga. Saya kira dari saya sekian. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Itet. Silakan Bapak Samsu, siap-siap Bapak Anda. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, On swasti atu. Selamat sore. Baik, nama saya Samsu Niang Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II dari Fraksi Partai PDI Perjuangan. Baik, langsung saja saya teringat waktu saya sekolah tahun 70-an itu di man kerukunan Beragama itu sangat bagus sekali.Kita Maulid panitianya orang Kristen, orang Kristen Natalan panitianya orang Islam. Begitu indahnya beragama pada tahun 70-an dan 80-an. Akhir tahun 80-an terakhir itu terjadi rasanya ada skat disitu, ada sectarian, saya tidak tahu apakah yang mana sectarian apakah Islam, apakah Kristen, apakah Budha, yang jelas kami rasanya seperti itu. Oleh karena itu, barangkali khusus saya menyoroti pendidikannya saja, mungkin hal-hal yang seperti ini perlu kita daur ulang kembali dalam rangka untuk mencari formulasi baru dalam rangka untuk bagaimana yang tercipta yang seperti itu, kerukunan beragama yang begitu indah itu, hal itu yang ingin saya sampaikan. Yang terjadi sekarang Bapak dan Ibu sekalia, di Sulawesi Selatan misalnya di Poso, Kristen dengan Islam seakan-akan tidak bersaudara lagi.Ketemu berkelahi lagi, karena persoalan ada sektarian di situ.Oleh karena itu, saya kira ini harus mencarikan formulasi dalam rangka untuk bagaimana kita orang Indonesia bersatu, Indonesia Raya, tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya sectarian itu.Ada kurikulum khususnya di pendidikan itu, ada kurikulum yang betul-betul cair di sini.Itu yang ingin saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, ini aspirasi dari Daerah Pemilihan saya itu di Toraja Utara ada gereja, ada sekolah mingguan juga, karena ini baru pemekaran itu sangat memprihatinkan. Memprihatinkan itu
19
gerejanya juga tidak bagus, anak-anak mau sekolah mingguan di situ juga tidak memenuhi syarat.Jadi saya kira ini perlu perhatian khusus nanti ini. Kemudian juga di Kabupaten Sopeng itu tolong dicatat Ibu, ada sekolah yang namanya SD Kristen Aukomene, itu juga sangat memprihatinkan sekali.Perpustakaannya tidak ada, dan lain sebagainya, fasilitas untuk itu sedangkan padahal di situ komunitas Kristen cukup banyak. Jadi oleh karenanya itu, mungkin ini fokus dalam rangka untuk pengembangan ini, supaya anak-anak kita ke depan ini tidak ada lagi kita prinsipnya 4 pilar ini yang harus ditanamkan di sekolah. 4 pilir ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, yang menjadi pedoman utama dalam pengembangan sekolah di sekolah-sekolah khususnya di sekolah Kristen, sekolah Islam dan lain sebagainya. Karena ini hilang Pak, saya masih ingat dulu waktu saya sebelum belajar itu langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini tidak ada lagi yang seperti itu, tidak ada lagi perekat, hilang yang seperti itu. Di pesantren saya juga katakan begitu, sebelum memulai pelajaran harus menyanyikan lagi Indonesia Raya sebagai perakat kita ini yang tidak ada hilang, akhirnya sedikit gesekan langsung berkelahi.Kenapa? Karena saya Kristen, saya Islam, saya Budha, dan saya Hindu, mestinya Indonesia Raya menjadi perekat di sini Pak. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Samsu. Silakan Bapak Anda, setelah itu bersiap-siap Ibu Ruskati. F-GERINDRA (H. ANDA, S.E., M.M.): Terima kasih. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, Yang terhormat dari masing-masing Direktur Jenderal Bimas Kristen, Bimas Katholik, Bimas Hindu dan Bimas Budha. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Menyimak, melihat, dari laporan yang diberikan kelihatannya ada yang memang mudah untuk mengevaluasi tetapi ada yang sulit untuk mengevaluasi, misalnya di Ditjen Bimas Hindu ini kita mengalokasikan anggaran tahun 2014 itu Rp585 miliar terealisasi hanya Rp509 miliar atau 87%. Kalau kita lihat, kita mau evaluasi atau kita mau melakukan pengawasan Rp509 miliar ini serapan anggaran kalau dilihat berdasarkan lokasi atau provinsi ini tidak bisa baca, sehingga teman-teman kita dari masing-masing Dapil, contoh kita dari Banten, berarti saat nanti kita Reses kita akan melakukan atau melaksanakan fungsi pengawasan atau kita mengunjungi menanyakan di daerah Banten, kita sudah punya pagu anggaran, serapanya benar tidak, alokasinya kemana saja, bukti-buktinya bisa mendukung tidak. Nah, ini bahan kami sebagai evaluasi atau pengawasan.Nah, ini tidak diberikan laporannya, maka kepada Pimpinan tahun 2015 ini anggaran beliau meningkat menjadi Rp731 miliar sekian. Kalau 20
belum bisa memaparkan yang jelas atau pengalokasian anggaran berdasarkan lokasi atau provinsi, sebaiknya nanti di dalam perubahan jangan dulu diterima, karena ini sekali tolong bantu kami untuk melakukan tugas, fungsi Dewan sebagai pengawas atau sebagai evaluasai dari anggaran ini jelas. Kalau melihat di Bimas Budha, alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp282 miliar sekian terealisasi hanya Rp168 miliar.Jadi hampir masih sisa 40% sekian itu yang belum terealisasi dan hebatnya pada tahun 2015 justru anggaran ini ditambah menjadi Rp328 miliar.Yang kemarin saja belum sukses, entah permasalahannya di mana.Jadi kalau kita melihat berdasarkan laporan yang ada di sini memang mereka secara terperinci sudah buat kita mengawasinya. Mereka memberikan laporan serapan angaran per provinsi, bahkan pada tahun 2015 ini mereka juga berdasarkan lokasi sudah memaparkan minimal kayak saya H. Anda dari Dapil Banten I Lebak, Pandeglang. Dapil Banten kita bisa lihat ada alokasi anggaran untuk Banten dan untuk sekolahan yang di Tanggerang ini sekian miliar.Banten saya ulangi dapat alokasi anggaran Rp13 miliar, sekolahannya Sriwijaya ini Rp10 miliar sekian.Nah, ini adalah salah satu sample yang buat kita memudahkan untuk melaksanakan pengawasan dan fungsi. Tadi sekali lagi pada saat kami Reses nanti di lapangan kami akan menanyakan alokasi anggaran ini kemana saja, untuk apa saja, akan memudahkan. Akan tetapi pertanyaan saya kenapa pada tahun 2014 ini banyak anggaran di Bimas Budha ini yang tidak terserap. Kepada Direktur Jenderal masing-masing tadi saya belum melihat, baru dua saja yang dilihat.Tolong kepada Bapak Pimpinan sekali lagi, kalau tidak memberikan data yang jelas tentang alokasi penggunaan anggaran berdasarkan lokasi atau provinsi lebih baik perubahan anggaran kalau ada penambahan ya ditunda dulu sebelum jelas dan clear.Dan ini sekali lagi kepada Bapak Pimpinan sekali lagi kepada Bapak Pimpinan, kami mohon sebagai bekal kami untuk melaksanakan pengawasan nanti dilapangan saat kami Reses. Sekian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Saya pikir apa yang disampaikan Bapak Anda ini menjadi catatan bukan saja Bapak Anda tetapi catatan Pimpinan dan semua Anggota, karena kita memang pada periode 2014-2019 ini. Komisi VIII DPR RI ini memiliki paradigma baru, mainset baru bahwa sebetulnya meskipun dari sisi anggaran meskipun kita tidak masuk pada Satuan 3, tetapi dalam konteks pertanggungjawaban terkait dengan tugas pengawasan kita tentu Bapak-Bapak dan Ibu para pejabat eselon I bisa menindaklanjuti apa yang disampaikan sebagai kesepakatan kami dengan Menteri untuk segera menyampaikan, menyertakan laporan itu, sehingga kita bisa melihat di mana, berapa yang terserap, kenapa dan sebagainya. Tentu ini membantu juga peningkatan kinerja dari Bapak dan Ibu sekalian. Ibu Ruskati dan bersiap-siap Bapak Abdu Fikri. F-GERINDRA (Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Om swasti atu. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VIII DPR RI, 21
Yang saya hormati Ibu Dirjen Bimas Kristen, Bapak Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Katholik dan Dirjen Bimas Budha beserta jajarannya. Saya hanya melihat daripada laporan Bapak Dirjen Bimas Katholik yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam pemaparannya ada kendala pelaksanaan anggara untuk tahun 2014. Terdapat beberapa permasalahan dan kendala sesuai dengan review BPKP terkait anggaran belanja, bantuan sosial di Kementerian Agama melalui surat Menteri Keuangan Nomor S220/MK02?2014 Tanggal 10 April 2014. Saya baca anggaran belanja bantuan sosial pada Kementerian/Lembaga pada tahun 2014, belanja bantuan sosial pada Kementerian Agama untuk sementara ditangguhkan sampai review BPKP selesai dan menyampaikan hasil.Hal ini sampai Kementerian Agama tidak tepat sasaran, tidak transparan dan tidak akuntable. Surat Menteri Keuangan Nomor S577 tanggal 4 September 2014 hasil review BPKP terhadap belanja bantuan sosial tahun 2014, merekomendasikan untuk anggaran Bansos yang tidak tepat sasaran agar segera menunda merevisi menyesuaikan atau membatalkan kegiatan tersebut. Jadi ini saya tanggapi dengan adanya masalah ini penangguhan daripada anggaran seberapa besar kerugian atau rawan penyelewenangan yang ada di Dirjen Katholik ini. Yang kami tanyakan apakah seberapa besar kerugian Negara akibat penyelewengan dan apa bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku. Kalau memang ada sanksi bagaimana yang diberikan kepada sanksi-sanksi, sanksi apa yang diberikan kepada pelaku yang dimaksud. Kemudian dalam isu aktual yang dipaparkan juga bahwa khususnya pada nomor 8 disebutkan bahwa Surat Edaran Menpan Nomor 11/2014 tanggal 17 November 2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan, rapat di luar kantor, terimplikasi terhadap rendahnya serapan anggaran di triwulan I tahun 2015 . Apakah rendahnya serapan anggaran tersebut akan berpengaruh kepada kualitas kerja dalam arti produktifitas kerja pegawai bisa menurun, sebab tujuan surat edaran Menpan tersebut tidak untuk mengurangi kinerja dan menurunkan kinerja dan menurunkan produktifitas, melainkan pengurangan pemborosan pegawai. Itu saya yang saya sampaikan kepada Dirjen Katholik. Demikian, terima kasih. KETUA RAPAT: Selanjutnya Pak Fikri dan siap-siap Bapak Bisri Romly. F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI, M.M.): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Saya Fikri dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah IX Kabupaten Tegal, Koa Tegal dan Kabupaten Brebes. Saya satu saja sebetulnya karena masih ada tadi masih ada ganjalan, jadi ini kita ketika kunjungan di Dapil juga masih keluhan tentang tadi tunjangan profesi yang ini saya tidak tahu yang saya baca ini sih Katholik. Mungkin kalau ada yang lain juga, kalau hasil review BPKP menurut saya harus ada sosialisasi supaya yang bersangkutan tidak menunggu. Jadi takut kalau ini sudah PHP (Pemberi Harapan Palsu).
22
Kemudian yang kedua, bila belum ada alokasi anggaran saya kira saya usul nanti di kesimpulan Komisi VIII DPR RI merekomendasikan untuk memenuhi.Jadi saya usul ini untuk kesimpulan nanti, kalau bisa dipenuhi, namanya hutang.Jadi kalau yang belum ada alokasi anggaran, jadi karena kalau kurang ini diusulkan untuk supaya Kementerian Keuangan dan seterusnya memperhatikan. Ini kita yang berhubungan langsung ya dengan masyarakat. Kasihan ini kita datang ke Maluku Utara juga masih ada keluhan, kalau di Jawa hampir semua, tapi kalau di luar Jawa ini kalau tidak salah Katholik ini yang belum. Jadi satu review BPKP, kalau memang sudah setuju dari Bimas terkait, maka berarti harus ada sosialisasi. Yang kedua, kalau belum ada alokasi anggaran usul rekomendasi Komisi VIII DPR RI kalau bisa dipenuhi APBNP 2015. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Catatan penting dan tolong dicatat, memang hampir di semua daerah begitu dan hasil dari evaluasi kunker juga.Terima kasih Bapak Fikri, selanjutnya Bapak Bisri Romly dan bersiap-siap Bapak Kuswiyanto. F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII DPR RI dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Bapak Direktur Jenderal Kristen, Direktur Jenderal Katholik,Direktur Jenderal Hindu,dan Direktur Jenderal Budha, beserta jajarannya yang kami hormati. Saya Bisri Romly dari Fraksi PKB, Daerah Pemilihan Jateng X Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Yang pertama yang kami baca ini dii Bimas Hindu ya, ini di halaman tabel 8 itu ada dampak penghematan perjalanan dinas menjadi koordinasi dengan mitra kerja lembaga agama dan keagamaan dalam peningkatan kerukunan internal umat tidak dapat dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya ini tidak dimasukkan ketika ada penghematan perjalanan dinas. Kemudian untuk tahun 2015 ini masuk kemana, mestinya kan bisa untuk pelayanan umum. Jadi ini halhal penting kayak gini tetapi ada anggarannya tetapi masuk kemana. Kemudian saya empat ini saya baca yang menyangkut anggaran yang ke NKRI hanya satu, tetapi tadi saya baca hilang ini di mana ini.Oleh karena itu, saya usul kepada Komisi VIII DPR RI dan teman-teman untuk bisa menganggarkan hal-hal yang ke NKRI. Yang terakhir, kami sangat menghargai dengan keempat agama ini, karena memang di daerah kami basic-nya beda. Basic kami itu basic kristur, jadi ketika Daerah Pemilihan kami ada gereja, ya anda beribadah tidak nyaman, maka kami siap untuk mengamankan hal-hal yang berkaitan dengan 23
ibadah. Tapi dalam arti bukan harus bikin gereja yang mewah bukan, yang sudah ada kemudian anda beribadah nyaman, maka kami garda depan untuk bisa mengamankan. Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Bisri. Pak Kuswiyanto dan terakhir Bapak Hasbi Asyidiki. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Rapat, Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati, Bapak Direktur Jenderal Kristen, Direktur Jenderal Katholik,Direktur Jenderal Hindu,dan Direktur Jenderal Budha, beserta jajarannya yang kami hormati. Saya Kuswiyanto Dapil Jatim IX Bojonegoro, Tuban dan PAN. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.Yang pertama,saya sepakat bahwa program pembangunan agama sesuai dengan Sila pertama dasar negara kita. Ini adalah sesuatu yang mendasar dan saya yakin kalau ini kita semua memiliki komitmen bersama termasuk tentu saya sepakat bagaimana mewujudkan harmonis antar umat Bergama dan tentu ini juga mendapatkan porsi pendanaan yang cukup, saya yakin pembangunan ini akan menjadi sesuatu yang optimal. Yang kedua, saya memberikan apresiasi terhadap seluruh yang disusun saya mencermati dan membaca satu per satu, terhadap visi, misi dan programnya saya kira cukup bagus. Yang ketiga, kita ingin mendapatkan gambaran yang umum tentang peta pembangunan agama dari masing-masing di Indonesia, karena setahu kita akan ada beberapa daerah yang masih rawan konflik antar umat beragama, tetapi ada juga adaAlhamdulillah yang sudah harmonis, Tetapi tentu karena ini bidangnya anda, kan anda tahu persis mana daerah yang waran. Yang berikutnya, mengulangi beberapa yang sudah ditanyakan. Kalau kita melihat data, data tentang jumlah umat beragama di Indonesia kan berbeda antara yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dengan yang dikeluarkan oleh kependudukan di dalam Kementerian Dalam Negeri. Karena anda yang mengurus kita ingin tahu dan data yang terbaru berkaitan dengan jumlah penganut umat Bergama dari masing-masing. Termasuk tentu jumlah tempat ibadah, sehingga kita akan tahu petanya yang ada di Indonesia ini. Yang berikutnya saya ingin penjelasan tentang pelaksanaan kurikulum 2013, kan ada yang sudah dilaksanakan, ada yang belum dari beberapa direktorat yang tadi dijelaskan dan ada penjelasan di sini, dan ada juga yang masih mau persiapan untuk dilaksanakan, padahal sekarang inikan lagi dihentikan. Jadi menurut saya yang masih persiapan untuk melaksanakan dan masih menggunakan kurikulum KTSP menurut saya kira-kira ya harus dikoordinasikan, apa kurikulum 2013 ke depan masih mau dilaksanakan. Jangan-jangan nanti akan melaksanakan kurikulum yang baru dan kita juga tidak tahu jangan-jangan nanti revisinya ke depan itu siginifikan. Jadi menurut saya, kalau kira-kira sekarang 24
masih persiapan menurut saya ditinggal saja, lebih baik untuk menunggu atau melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Yang berikutnya soal Bansos, Bansos ini ada yang pelaksanaannya bagus, ada yang tidak, ada yang serapannya sangat kecil. Kita ingin tahu mekanismenya kira-kira seperti apa Bansos itu. Bansos itukan saya kira kan masing-masing Dapil punya. Kemudian secara spesifik saya ingin tanya lagi bantuan siswa miskin, bantuan siswa miskin inikan sudah ter-cover di dalam kalau sekarang kan Kartu Indonesia Pintar atau dulukan program BOS dan lain-lain. Apa ini tidak ada double anggaran kalau dianggarkan. Inikan ada di beberapa Dirjen itu ada, menurut saya apa tidak lebih baik ini dialokasikan untuk yang lain daripada ada double anggaran. Sudahlah untuk bantuan siswa miskin ini diserahkan semuanya kepada Kementerian Pendidikan berupa BOS atau Kartu Indonesia Pintar. Kemudian ada tanggungan tunggakan, ada inpassing, ada tunjangan profesi, ada TPG, dan lain-lain.Kita ingin jumlah dari masing-masing ini kekurangannya berapa. Berarti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin, kira-kira kan masih belum clear antara yang disampaikan oleh Bapak Menteri dengan anda. Kita ingin jumlah keseluruhan sesungguhnya berapa yang tunggakan kita semua. KETUA RAPAT: Pak Kuswanto ini sangat konsen, karena beliau ini guru ini.Tapi sudah cukup Pak? F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.): Saya ingin penjelasan dari Kristen itu ingin meningkatkan SMTK, STKA swasta menjadi negeri itu penjelasannya bagaimana dan kira-kira tahapannya sampai sekarang itu sampai di mana. Termasuk yang Budha yang kekurangan SDM tadi, ini perjuangannya termasuk dengan Menteri apa sudah dikomunikasikan. Saya kira kalau dengan Bapak Menteri sudah selesai kira-kira kan dari Komisi VIII DPR RI tinggal mendorong saja. Saya kira itu saja. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Kuswanto. Ini terakhir Pak Hasbi tetapi kita sudah lebih dari 15.30 WIB, jadi kita perpanjang 15 menit dulu sampai 15.45 WIB. Silakan Bapak Hasbi. F-PDIP (MOCHAMMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swasti atu.
25
Yang kami hormati Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi VIII DPR RI, Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Kristen, Direktur Jenderal Katholik,Direktur Jenderal Hindu,dan Direktur Jenderal Budha, beserta jajarannya yang kami hormati. Karena Bapak Deding sudah memberikan waktu yang sangat sedikit sekali, karena memang sudah kesoreaan, tapi ini kewajiban juga kita bersama.Pertama, saya membaca di halaman 45 di Dirjen Hindu. Alokasi anggaran tahun 2014 berdasarkan fungsinya, untuk agama dialokasikan Rp91 miliar lebih sekian atau 15%, pendidikan Rp491 miliar lebih, dan pelayanan umum hanya Rp6 miliar lebih. Berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai Rp345.541.312 atau 58%, belanja barang Rp117 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp103 miliar. Realisasi anggaran di tahun 2014 belanja pegawai 90%, belanja barang 94%, belanja modal 59%, belanja bantuan sosial 69%. Pertanyaan saya , pada realisasi anggaran tahun 2014 saya cermati di setiap pos anggaran belanja pegawai dan belanja barang melebihi 90%, sementara bantuan sosial hanya 69%. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini dan kendala apa yang saja yang Bapak temui, sehingga di tahun 2015 kita bersama-sama dapat mencarikan solusinya terutama dalam bantuan sosial, tentu output dan target tidak tercapai. Berbasis apakah Bapak mengajukan program bantuan sosial ini. Yang kedua, pada tahun 2015 berdasarkan fungsinya alokasi anggaran pendidikan tetap dengan anggaran tertinggi yaitu Rp578,8 miliar. Hal yang sama juga terjadi tahun 2014 sebanyak Rp491 miliar lebih. Apa yang membedakan program tahun 2014 dengan tahun 2015. Itu untuk Hindu. Yang kedua, untuk Dirjen katholik di halaman 9 saya membaca salah satu program yang disebut-sebut Presiden Jokowi adalah revolusi mental, maka penting sekali meningkatkan mutu pendidikan di segala bidang terutama pendidikan agama. Dari Bapak Dirjen halman 9, saya ingin menyoroti kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi tahun 2015 dan hutang 2014. Satu, pembayaran inpassing non PNS, TA 215 sebanyak Rp8.574.595.000,-. Kedua, gaji dan tunjangan guru serta profesi guru yang belum teralokasi dalam Dipa tahun 2015 sebesra Rp28,5 miliar. Tunjangan profesi guru yang belum dibayar tahun 2015 Rp52,1 miliar menjadi hutang di tahun 2015. Maka saya mengusulkan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan pada pendidikan dan agama, terutama tentu berhubungan dengan gaji guru untuk dapat dicarikan solusinya. KETUA RAPAT: Ya, Pak Ali masih banyak apa sudah cukup dulu yang lain kita simpan dulu ya Pak. F-PDIP (MOCHAMMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA): Karena masih ada untuk Dirjen Bimas Kristen, kalau diizinkan, kalau tidak. Satu saja untuk Dirjen Bimas Kristen, rencana kerja pemerintahan Ditjen Bimas Kristen tahun 2015 lebih diutamakan pada bidang pendidikan dan merupakan skala prioritas pada RAPBN tahun 2014. Mendapat alokasi Rp301,8 miliar dan adapun kegiatan RKP Ditjen Bimas Kristen. Bantuan siswa miskin dan bidik misi, dua Bintik kurikulum, Intek kurikulum tahun 2015 bagi guru dan pegawai, tunjangan guru, tunjangan profesi dosen, peningkatan kompetensi guru. Pertanyaan dari semua Dirjen yang pada Kementerian Agama saya melihat tidak berbeda dalam rencana kerja dan visi, misi kedepannya. Tapi kita juga bisa melihat bahwa untuk bidang pendidikan ini juga menjadi titipan anggaran dari pendidikan dan program Kementerian Sosial, terutama dalam hal bidik misi dan Kartu Indonesia Pintar. Setiap program yang 26
dipaparkan Bapak-Bapak Dirjen menggambarkan bahwa anggaran pendidikan adalah yang tertinggi dan juga terlihat bahwa adanya beasiswa. Apa kriteria penerimaan bea siswa dari Ditjen Bapak-Bapak, apakah pengelolaan bantuan siswa Kartu Indonesia Pintar juga termasuk dalam anggaran BapakBapak di Kementerian Agama sementara di Kementerian Sosial telah jelas SOP-nya. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Jadi seluruh Anggota sudah menyampaikan.Dari meja Pimpinan Ibu Ledia, kemudian nanti Bapak Sodiq. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (Hj. LEDIA H. AMALIAH, S.Si, M.Psi.T./ F-PKS): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Bapak dan Ibu Eselon I dari Kementerian Agama beserta seluruh jajaran. Ada beberapa hal yang berupa pertanyaan, tapi juga berupa usulan. Yang sifatnya umum pertama, saya tidak mendengar dari seorang pun Bapak dan Ibu yang menyampaikan tentang sebetulnya desain perguruan tinggi agama seperti apa. Inikan desain perguruan tinggi agama dibawah tanggungjawab akan seperti apa, mengapa? Karena saya orang yang percaya jika ada orang beragama, menginternalisasi nilai-nilai agamanya dengan baik, kemudian dia memilikii frame berpikir dengan baik, maka dia akan bisa memberikan masukan-masukan juga bisa mengarahkan umat-umatnya untuk bisa menjalankan agama dengan baik. Artinya, sebelum bicara soal kerukunan yang internal dulu harus lebih kuat kan gitu ya, tapi saya belum tahu ini bagaimana ceritanya didesainnya seperti apa. Kemudian juga karena berkaitan dengan itu, saya juga berpikir tentang penyuluh yang waktu, saya ingat di tempat ini juga kita juga pernah ribut untuk pengambil kesimpulan tentang penyuluh itukan tidak selesai-selesai.Penyuluh yang hanya mendapatkan Rp300 ribu, padahal beban kerja mereka berat. Mereka bukan pemuka agama, tetapi mereka adalah orang yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan agama dalam konteks untuk intenalisasi nilai kan gitu, tapi ini tidak terangkat ini, apakah berarti bermakna. Saya berharap sudah selesai urusan penyuluh agama ini. Kemudian juga yang ini saran secara umum, saya menyarankan kalau tadi Bapak Dirjen Bimas Katholik menyampaikan bahwa ada daerah yang memberikan kesepahaman bahwa yang menikahkan boleh mencatatkan, saya pikir ini sebuah preseden baik, ketika kemudian tadi disampaikan ada perbedaan jumlah pemeluk yang dicatat oleh Kementerian Agama dengan yang di Kementerian Dalam Negeri. Jangan-jangan yang begini-begininya tidak dicatat gitukan.Jadi saran saya Bapak dan Ibu komunikasikan dengan Kantor Kementerian Agama setempat agar membangun komunikasi dengan Kepala Daerah, karena di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kewenangannya ada di dalam 27
Kepala Daerah. Jika kemudian itu dibenarkan oleh Kepala Daerahnya ada kesepakatan atau MoU itu akan mempermudah kerja Bapak dan Ibu dalam pencatatan. Kemudian juga saran saya tentang perubahan akun di Bansos itu dari 57 ke 52, inikan bukan perkara mudah.Tetapi jika kemudian kita sudah punya polanya, kita perbaiki pola-polanya, tadikan kaitannya dengan swakelola dan seterusnya inikan mainset yang berubah.Artinya, ketika yang sebelumnya bukan swakelola, kemudian harus swakelola dan seterusnya itu juga perlu disampaikan pada penerima Bansosnya, bahwa ada pertanggungjawaban publik yang lebih clear pada mereka. Jadi selama ini mungkin orang lebih banyak di mana-mana Bansos itu memang sudah kewajiban Pemerintah ngasih sama kita, jadi tidak usah bikin laporan, padahal laporan itu yang bikin gara-gara. Bukan karena kita tidak ingin menolong, tapi jangan sampai kemudian yang menolong jadi tidak bisa ditolong gitu kan, susah kalau kayak begitu kan. Jadi saya pikir ini juga perlu dilakukan sosialisasi massif bagi penerima Bantuan Sosial. Yang berikutnya untuk Bapak Dirjen Bimas Hindu, saya mendapatkan laporan dari Papua Barat jumlah guru agama Hindu-nya yang sangat terbatas kalau saya tidak salah waktu itu dilaporkan 3 ya setahun yang lalu.Saya tidak tahu satu provinsi 3, terus siapa yang diajarin, siapa yang mengajar, tidak terbayang sama saya, apakah jangan-jangan jumlah pemeluknya 3 juga, tapi tidak ternyata, sudah ditanya lagi apa cuma bertiga Pak? “tidak”, katanya. Mungkin ini juga perlu dipikirkan untuk daerah-daerah, ratio antara guru dengan pemeluknya, ini juga perlu apalagi tambahan lagi dengan pegawainya juga itu juga perlu dipikirkan. Kemudian untuk Ibu Dirjen Bimas Kristen, saya tergelitik dengan tadi ada catatan khusus. Oktober 2015 akan ada pesparawi nasional, anggarannya itu sebetulnya berapa dan di mana, kenapa saya tanya? Karena setiap kali kita bertemu dengan kepala daerah sejumlah kepala daerah itu mengatakan “kami menganggarkan untuk pesparawi”, terus pertanyaan saya “Memang tidak dianggarin di Pusat?”, inikan karena tidak pernah dijelaskan kita juga tidak tahu sebenarnya dimana anggaran itu. Apakah tidak cukup sampai kemudian Pemerintah Daerah harus ikut misalnya, itu jadi hal yang perlu kejelasan buat kami. Terakhir Bapak Dirjen Bimas Katholik, pertanyaannya Maluku ini nasibnya bagiamana, katanya mereka udah lapor, fotonya Bapak sudah sampai ke saya soalnya. Tapi saya ingin tahu sebenarnya hasil dari pertemuannya bagaimana, apalagi tadi disampaikan akan sangat sulit untuk dibayarkan di tahun 2015 tentang inpassing, sementara mereka berharap-harap luar biasa. Ini saya jadi tadi merasa Bapak ini senang lagu dangdut kelihatannya gali lubang tutup lubang, ini hutang tahun 2008 bukan hanya Bapak kelihatannya di Kementerian Agama, karena tahun 2008-2013 kata Bapak Menteri sudah selesai, tapi ini ada hutang lagi ini 2014 sampai allahualamsampai 2000 berapa. Karena data, sekali lagi babnya data, kemudian nanti harus diakreditasi lagi oleh BPKP, akhirnya hutang lagi. Saya khawatir, saya memahami bahwa kita punya kewajiban membayarkan gaji pada pekerja sebelum keringatnya kering, loh ini sudah tidak ada keringatnya lagi gitu kan, tapi kita tidak bayar-bayar juga. Jangan sampai kemudian kita berdosa karena itu ya kan. Kalau tadi Ibu Itet menyampaikan ini antara surga dan negara.Jadi mohon dibantu dijelaskan bagaimana caranya supaya tidak lagi ada hutang setiap tahun, supaya Bapak dan Ibu tenang tidak diteleponin sama saya, tidak enak kan diteleponin sama saya ditanyain “Pak, hutang sudah dibayar apa belum?”, kan tidak enak kayak dept colector, kami juga tidak enak nanyanya. Bukan untuk kami tetapi untuk masyarakat, tanggungjawab inilah yang menurut saya jadi satu hal yang penting.Mari sama-sama kita pikirkan bagaimana caranya supaya ini bisa terbayar setiap tahunnya, jadi tidak menghutang. Terima kasih. 28
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Ledia. Sebetulmnya Bapak Sodik, tetapi dari Anggota Prof. Hamka Haq ini, jadi kita beri kesempatan dulu Bapak Hamka, silakan. F-PDIP (Prof. Dr. H. HAMKA HAQ, M.A.): Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om swasti atu. Pertama, nama saya adalah Prof. Dr. H. Hamka Haq, M.A. guru besar di bidang hukum Islam dan Teologi dari partai PDI Perjuangan asal Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Jawa Timur II Pasuruan, Probolinggo. Perlu saya perkenalkan bahwa saya sampai sekarang menjadi salah seorang pendiri dan koordinator forum antar umat beragama di Sulawesi Selatan yang saya dirikan dengan Bapak JK sebelum beliau menjadi menteri, mendahului FKUB sekarang dan dari situ cikal bakalnya Bapak Jusuf Kalla merekomendasikan. Kegiatan kami waktu itu tahun 2003 mengadakan pertemuan tokoh agama se-Indonesia disupport oleh Presiden Megawati dan Menkokesranya waktu itu Bapak Jusuf Kalla, saya Ketua Panitia. Pengalaman saya selama menjadi koordinator itu adalah pernah 3 kali 3 tahun berturut-turut melakukan acara bersama, karena waktu itu Idul Fitri bersamaan dengan Natal, waktunya beda hari. Maka kami di Marugal Makasar, Gedung Manunggal sekarang Gedung Prajurit Jenderal Jusuf itu mengadakan upacara ceremonial hikmah Natal dan halal bihalal bersama.Suatu acara yang sangat jarang diadakan di Indonesia, itu 3 kali berturut-turut. Dan karena itu, bahkan PDI Perjuangan pun belum pernah melaksanakannya, nanti saya hadir di Jakarta sebagai pengurus PDI Perjuangan baru berhasil mengadakan acara serupa seperti itu. Betapa indahnya rasa kedamaian itu. Dan notulensi seluruh makalah-makalah waktu itu tahun 2003 kami sudah jadikan buku seperti ini “Pluralisme Rahmat Untuk Satu Indonesia “. Hari ini bisa dibagi kebetulan ada saya bawa 40 atau 60. Yang kedua dan terakhir, saya ini berkunjung ke masyarakat Hindu di Tengger di PasuruanProbolinggo pegunungan yang tidak pernah dijamah, hampir jarang dijamah oleh Pemerintah setempat.Kalau ada Bapak Hasan ini mungkin juga menjadi kritikan tersendiri bagi beliau.Saya kesana sangat menyedihkan umat Hindu itu, meskipun saya tahu bahwa rumah ibadah Hindu memang alamiah, tetapi ini lebih alamiah lagi karena sudah tidak bisa dibedakan mana dinding, mana apa ya, itu perlu perhatian. Dan yang mereka pesankan kepada saya, bagaimana kami ini umat Hindu bisa kawin dilayani oleh Pemerintah. Maka usul mereka ialah apa boleh, ini usulnya ini diteruskan ke barangkali Dirjen Bimas Hindu ini bisa meneruskan ke Menteri Agama, “apa boleh kami ini kawin dengan mengadakan petugas khusus Hindu setiap KUA yang ada di kecamatan dan ada penduduk Hindu29
nya”. Nah, saya kira ini perlu diperjuangkan, karena memang KUA kan namanya kantor urusan agama bukan kantor urusan Islam, jadi semua agama harus ada di situ. Kalau memang penduduk Kristen ada di kecamatan itu mestinya ada satu staf yang melayani umat Kristen di kecamatan itu.Kalau hanya umat Islam saja kenapa ini tidak dirubah saja Kantor Urusan Islam. Jadi sangat bijaksana dulu Pemerintah sejak dulu sampai sekarang saya kira KUA itu dibentuk saja sama Soekarno, sangat bijaksana Soekarnomemberi nomenklatur seperti itu, bahwa semua agama harus diayomi sampai ke desa-desa, sampai ke masyarakat lapisan bawah sekali pun. Jadi ini saya hanya mewakili konsituen saya yang ada di Pasuruan-Probolinggo itu. Dan apa yang saya kemukakan ini bukan hanya suara mereka, tapi suara semua umat beragama non Muslim di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya kira demikian. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Prof dan terima kasih juga bukunya untuk nanti diterima . Silakan terakhir Bapak Sodik. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc./F-GERINDRA): Salam sejahtera buat Bapak dan Ibu semua. Om swasti atu, Name budaya. Bapak dan Ibu mungkin mohon maf saya terlambat, karena ada tugas juga Wakil Pimpinan di forum lain, karena itu barangkali mohon maaf jika ada kurang detail. Saya ingin global saja tetapi bagi kami penting Pak, ini untuk semua Pak. Pertama, pertanyaan saya menurut Bapak dan Ibu sebetulnya bagaimana kondisi keumatan masing-masing. Satu adalah tentang kualitas pemahaman keagamaannya, apakah dari tahun ke tahun khususnya tahun ini di semua pemuluk agama bagaimana keadaannya, karena ibarat Indonesia itu tegak dengan keberagaman budaya, termasuk juga dengan keberagaman agama. Jika penduduknya berkualitas kepada agamanya, maka Insya Allah kita akan aman. Kemudian saya juga ingin mendapatkan informasi bagaimana perkembangan partisipasi masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, terhadap agama kita masing-masing.Kalau Islam saya tahu ya Pak, bagaimana kualitas kontribusi partisipasinya apakah tetap, menurun. Yang ketiga, mohon pandangannya, pendapatnya dari Bapak dan Ibu, termasuk juga mungkin dari umat Ibu dan Bapak, bagaimana persepsi pendapat masing-masing terhadap situsi kerukunan keberagaman di Indonesia dalam era sekarang ini, apakah mereka merasakan sama saja atau menurun atau meningkat. Sekali lagi Pak, itu evaluasi umum saja. Saya mohon maaf tidak membaca detail ini, tapi saya kira kami merasa memerlukan 3 informasi fundamental tadi. Sekian dan terima kasih.
30
KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Sodik. Kita sudah melebihi waktu yang kita sepakati, saya ingin menawarkan kepada teman-teman Anggota apa kita akan skors dulu untuk Sholat untuk agama Islam atau kita tuntaskan sampai. Tuntaskan kita beri tambahan waktu maksimal 16.30 WIB sampai kesimpulan. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu dari pejabat Eselon I untuk mengatur waktunya. Barangkali dari 4 ini masing-masing 5 menit sehingga 20 menit da nada 10 menit kesimpulan dan kita mengakhiri. Silakan kepada Dirjen Bimas Kristen. DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati. Kami melihat ada nuansa baru dari Rapat Dengar Pendapat ini, dan ada lebih responsive begitu.Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami.Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa karena tadi waktu yang diberikan sangat pendek sekali, sehingga kami tidak bisa menguraikan lebih rinci lagi.Namun, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian sebetulnya sudah masuk dalam program kami kegiatan tahun 2014 maupun 2015.Pertama, tentang kerukunan itu sudah ada dalam wilayah urusan agama.Kegiatankegiatannya untuk internal eksternal itu juga ada di kegiatan kami hanya tidak kami lampirkan kegiatankegiatannya.Dan di Kementerian Agama ada satu unit Eselon I, yaitu Pusat Kerukunan Umat Beragama di bawah Sekjen itu juga yang terus melakukan koordinasi dengan kami di direktorat Bimas masing-masing. Yang kedua, tentang tadi dikatakan apakah soal pendidikan. Lewat pendidikan itu akan dilahirkan SDM-SDM yang bisa membawa keimanan lebih baik lagi, kerukunan lebih baik lagi. Pendidikan kami juga banyak Bapak dan Ibu sekalian, ada hampir 400 Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia, 7 diantaranya negeri tadi saya sudah sampaikan ada anggaran dari negara untuk itu, lalu ada SDTK, SMPTK, SMTK, tadi Ibu sampaikan tentang SMTK yang ada di Banten. Nah, sekolahsekolah keagamaan ini Bapak dan Ibu sekalian, ini yang ditanggung oleh Kementerian Agama, sementara sekolah-sekolah dasar berciri khas itu adalah wilayahnya Kemendikbud, sehingga tidak tumpang tindih ketika kita memberi bantuan siswa miskin atau KIP itu, karena kami memberikannya kepada sekolah formal keagamaan. Sementara SD Kristen yang Oekomene itu saya tidak ingat di mana, itu adalah wilayahnya Kemendikbud bukan wilayahnya Kemenag, sehingga tidak tumpang tindih Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, tadi disampaikan apakah negara datang kepada masyarakat untuk mewujudkan peran Pemerintah terhadap umat beragama. Bapak dan Ibu, kami sekali lagi ingin sampaikan beberapa catatan tadi dari Bapak Maman tentang Yasmin, Yasmin ittu bukan hanya masalah ibadah tetapi itu lebih kepada perizinan dan itu kami terus menerus dengan Bapak Menteri juga melakukan rapat koordinasi dengan walikota dan ombudsman baru-baru ini, karena memang itu soal izin, jadi bukan pada wilayah Kementerian Agama tetapi pada kewenangan Pemda dan juga kesepakatan dari warga sekitar menurut Peraturan Bersama 2 menteri itu. Jadi kalau memang kami 31
dirasakan belum bisa menjalankan itu, kita akan tingkatkan ke depan tetapi secara kegiatan-kegiatan terinci itu sudah ada. Selanjutnya mengenai tadi permintaan Ibu Ledia, tentang Pesparawi. Jadi kegiatan Pesparawi ini adalah kegiatan nasional yang dilaksanakan 3 tahun sekali dan tahun ini akan dilaksanakan di Maluku. Mirip dengan MTQ, karena MTQ pernah berhasil di Maluku jadi Pak Gubernur juga ingin Pesparawi ini juga berhasil di Maluku. Nah, oleh karena itu…. KETUA RAPAT: Mohon dijelaskan Ibu, Pesparawi itu apa. DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Pesparawi itu Pesta Paduan Suara Gerejawi, tiap-tiap provinsi akan mengirimkan kontingen. Satu kontingen bisa saja 40 orang, ada banyak sekali kriteria perlombaan, sampai 12 kriteria.Jadi kalau 12 dia ikut semua kali 40 orang bisa 480 orang dia kirim.Oleh karena itu, baru saja kemarin kami rapat dengan Bapak Sekjen dan Kanwil Maluku. Pak Wagub itu ingin meminta dana tambahan, karena setelah direncanakan anggarannya itu menjadi Rp150 miliar, sementara Bimas Kristen hanya membantu Rp16 miliar dan mereka ingin meminta tambahan. Itu di luar transport peserta masingmasing dari provinsi, itu hanya sarana prasarana di sana plus seluruh kegiatan-kegiatan dan akomodasi konsumsi. Oleh karena itu, kami juga sedang akan merevisi kembali kegiatan-kegiatan kami untuk menolong mereka kembali di sana, karena ini adalah event nasional. Mungkin ada para gubernur menyiapkan anggaran juga di sana untuk transportasi, transportasi dari lokasi yang bersangkutan kepada tujuan penyelenggaraan Pesparawi, tetapi kalau akomodasi konsumsi itu disiapkan oleh panitia daerah. Nah, itu yang perlu kita tambahkan danakepada mereka supaya tamu yang datang-datang itu gratis makan dan gratis tinggal, tetapi yang lainnya itu akan menjadi tanggungan masing-masing.
WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc./F-GERINDRA): Pak Ketua, mohon izin Bapak Ketua. Ibu, bisa dijelaskan bagaimana respon masyarakat terhadap acara tersebut. DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Mereka sangat respon sekali Pak, sangat baik dan bahkan kesulitannya kota Maluku kan tidak besar, jadi sangat sulit untuk tempat penginapan, sehingga menjadi pemikiran mereka juga tidak cukup hotel dan akan dimanfaatkan rumah-rumah dari penduduk dan gereja-gereja atau lembaga-lembaga keagamaan yang bisa menampung dan diperkirakan sekitar 12 ribu peserta akan datang ke sana di luar dari umat yang akan datang kesana selain peserta. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mohon kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI bolehlah menolong kami untuk….
32
KETUA RAPAT: Bukan menolong memang nanti kewajiban kita kalau memang rasional kita akan mendorong. Tidak usah minta pertolongan, kepada Tuhan kita meminta pertolongan, kalau ke kita bermitra. Yang penting itu tadi, jadi Bapak dan Ibu itu secara transparan dan akuntabel itu menyertakan, seperti tadi sekolah-sekolah Kristen itu dimana saja, lokasinya dan sebagainya, sehingga kita bisa mudah turun membantu dalam konteks tugas pengawasan. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc./F-GERINDRA): Ibu, meminta tolong kepada Tuhan, kalau meminta persetujuan anggaran kepada DPR RI. DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Maaf Pak, jadi mohon juga menjadi pertimbangan untuk Pimpinan dan Anggota DPR RI. F-PKB (H. MAMAN IMANULHAQ): Sedikit Pimpinan. Soal sekolah teologi itu Ibu Dirjen, saya minta agak sedikit lebih ketat pengawasannya, karena Sekolah Teologi Kristen itu di mata saya beberapa yang saya temukan itu asal-asalan.Bagaimana mungkin kita menemukan seorang pemuka agama dari hasil sekolah teologi yang asal-asalan seperti itu. Ini soal penting meneruskan Ibu Ledia tadi, soal sumber daya manusia yang akan mengantarkan agama sebagai spirit perubahan dalam berbangsa dan bernegara ini. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.): Interupsi sedikit Bapak Ketua. Terkait dengan itu Ibu Bimas Kristen, jadi saya belum mendengar tadi ini dari Dapil Sulawesi Selatan itu Toraja Utara, itu ada sekolah mingguan di situ di Gereja Bentuman Dingin di situ memang sangat membutuhkan bantuan bagi daerah di situ, karena baru pemekaran. Jadi ini perhatian Ibu, tolong dicatat baik-baik supaya ini diperhatikan, karena ini terkait dengan daerah pemekaran.Nanti kalau memang sebentar nanti Ibu saya kasih datanya ini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi katagorinya barangkali bisa dijelaskan apa masuk di Kemendikbud atau masih dalam pembinaan Kemenag begitu. DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Terima kasih Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.
33
Yang pertama tadi saya sampaikan untuk merespon Bapak Maman ya, bahwa mulai tahun 2015 kami akan mengedarkan, sudah mengedarkan edaran kepada seluruh umat dan organisasi keagamaan tidak membuka lagi institusi baru maupun program studi baru, yaitu dalam rangka memperketat dan meningkatkan kualitas. Yang kedua kepada Bapak Samsu Niang, untuk gereja kami wilayah-wilayah jadi ada pembimas di Sulawesi Selatan dan juga di kabupaten-kabupaten, di Toraja juga ada, ini ada orang Toraja Direktur Pendidikan kami Pak. Jadi beliau ini memang menguasai wilayah sana. KETUA RAPAT: Bisa ditindaklanjuti secara adat juga nanti Pak. DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Jadi karena sekarang bantuan untuk lembaga keagamaan atau rumah ibadah itu menggunakan akun 52. Untuk daerah kami berikan kepada daerah semua, kami tidak ada lagi ada di pusat, karena harus kita monitor bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana penggunaannya sehingga itu akan didaerahkan semua ke Kanwil-Kanwil yang ada pembimasnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, soal penegerian sekolah dasar teologi Kristen, SMTK. Bapak dan Ibu, di Indonesia ini sudah cukup banyak SMTK ada 140 unit di seluruh Indonesia dan sebagaimana dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan pola penyelenggaraan yang sama, maka diperlukan satu pola dari sekolah menengah negeri. Oleh karena itu, ada gereja-gereja yang mau menyerahkan SD, SMP, SMA-nya itu untuk dinegerikan sebagai pola untuk penyelenggaraan sekolah swasta. Lalu tadi ada pertanyaan mengenai ujian SMTK, jadi ujian SMTK itu sekarang mulai tahun 2015 kami sudah bekerjasama dengan Puspendik dan Badan Standar Nasional Pendidikan.Nah, sekarang sedang tahap penyusunan soal didampingi oleh mereka. Ke depan ini ujian kami itu keluar soalnya dari Kemendikbud juga bersama, untuk mata-mata pelajaran normative. Sementara untuk mata pelajaran adaptif itu disusun oleh sekolah-sekolah menengah teologi Kristen itu sendiri, jadi sudah mulai tahun ini, itu upaya-upaya kami. Terakhir dari Bapak Prof. Hamka, kami semua di Dirjen Bimas-Bimas sesuai dengan visi dari Kementerian Agama kita berupaya untuk meningkatkan iman, dari umat beragama meningkatkan kualitas kerukunan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat secara akuntabel. Nah, untuk itu kegiatan-kegiatan kami memang tidak terlalu kelihatan dalam laporan ini, tetapi suatu saat nanti Bapak dan Ibu memerlukan kami memiliki website juga, jadi e-data disitu, ada emonev, kalau e-monev ada seluruh data penerima bantuan, kalau e-data ada seluruh data misalnya gereja umat Kristen berapa di provinsi dan sebagainya juga. Jadi mudah-mudahan nanti ini menjadi pelengkap dari percakapan kita. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Dirjen. Selanjutnya Ibu Dirjen Katholik. 34
DIRJEN BIMAS KATOLIK: Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang saya hormati. Untuk tidak panjang saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen Kristen. Hal-hal umum sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen Bimas Kristen secara khusus mengenai kerukunan ini. Saya juga menyampaikan juga bahwa banyak hal yang kita laksanakan dalam kaitannya dengan kegiatankegiatan kerukunan, baik secara internal maupun antar umat beragama. Dan secara khusus untuk Bimas Katholik itu pada kegiatan fungsi non pendidikan tahun 2015, bahkan di sana kita ada programkan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama dan kerukunan beragama sebanyak 301 lokasi. Saya kira itu jumlah yang tentu cukup banyak juga disebutkan di sana. Yang kedua, ada beberapa hal khusus yang tadi ditanyakan khusus yang berkaitan dengan Bimas Katholik tentang TPG tadi ada beberapa Anggota Dewan yang terhormat juga bertanya tentang TPG secara khusus dan terakhir Ibu Ledia tadi tentang TPG yang ada di Maluku. Dan terakhir juga Ibu dari Kalimantan Barat juga masih ada beberapa kabupaten yang bertanya tentang itu. Memang kemarin dijelaskan secara keseluruhan oleh Bapak Menteri bahwa itu sudah terhitung mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2013 dan dibayarkan, tetapi sesudah itu dibayarkan kita menemukan bahwa ternyata ada 2 kriteria, ada guru yang untuk sementara berhenti dibayarkan, karena selama ini dibayarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan itu sudah ditindaklanjuti, sehingga kami juga harus membuat klarifikasi yang lebih teliti, karena yang bertanya itu adalah mereka yang berhenti itu yang tidak punya hak lagi untuk menerima. Ini perlu kami buat data yang lebih teliti, sehingga kemudian kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat lebih tepat. Lalu sesudah dihitung ternyata juga memang ada yang terlewatkan yang tidak sempat terbayar, yang tadi dalam data sudah disebutkan baik itu untuk jumlah yang inpassing yang jumlahnya Rp8 miliaran, untuk TPG 2015 masih ada kekurangan, tadi sudah saya sebutkan dalam jumlahnya. Dan tahun 2014 yang terbawa on going tahun 2014 yang tadi disampaikan jumlahnya cukup banyak itu Rp52 miliar lebih. Sehingga saya menyampaikan terima kasih kepada Anggota Dewan yang terhormat yang tadi sudah secara langsung mereson. Memang dalam kaitan dengan Maluku kemarin kami sudah berkomitmen untuk tahun ini apa pun yang terjadi harus dibayar, karena itu adalah hak mereka dan juga kewajiban pemerintah untuk memperhatikan apa yang menjadi hak dari pelayanan atau pekerjaan para guru di daeerah-daerah pedalaman. Kita sudah buat komitmen untuk tahun ini kita cari solusi yang terbaik untuk dibayarkan, baik yang 2014 atau yang kekurangan pada tabun 2015 yang terbawa ke 2015 ini. Sedangkan khusus tadi ada beberapa hal yang berhubungan dengan yang Katholik bagaimana, ada kaitannya dengan aliran kepercayaan.Perlu saya menyampaikan bahwa aliran kepercayaan itu sampai dengan saat ini tidak didaftar di Kementerian agama sebagai satu agama dan itu terdaftar di Kemendikbud sebagai satu budaya. Dan bagaimana umat Katholik dan gereja Katholik berelasi dengan kelompok-kelompok seperti itu, saya mau menyampaikan bahwa gereja Katholik sangat menghormati dan menghargai budaya-budaya dari masyarakat setempat dan dalam kaitan itu tentu apa yang menjadi budaya dari orang-orang yang melaksanakan aliran-aliran itu tentu juga akan mendapatkan perhatian dari gereja Katholik. 35
Sedangkan tentang pengangkatan Dirjen Ibu, saya kira itu tidak bisa saya jelaskan. Dirjen Katholik itu sama dengan Dirjen yang lain sebagai pejabat pemerintah dan oleh karena itu penganggakatan tentu juga itu jabatan karir yang tentu mekanisme penganggakatannya sama dengan Dirjen-Dirjen yang lain. KETUA RAPAT: Diatur dengan Undang-Undang Kepegawaia, PNS karena beliau-beliau ini. DIRJEN BIMAS KATOLIK: Lalu tentang data gereja terima kasih Ibu, memang dalam data kita kami hanya menyebutkan, kami merasa cukup untuk jumlah dan provinsi yang ada tetapi jika dibutuhkan detail kami juga punya website itu dengan data-data semua ada lengkap dan jika dibutuhkan bisa didapat. Fasilitasi gereja untuk berbagai kegiatan, saya kira program itu jelas memberikan bantuan kitab suci dan semua rumah ibadah itu semua ada program untuk pelayanan masyarakat.Dan yang berikut, ada satu hal yang tadi ada kaitannya dengan bantuan sosial yang tadi ditanyakan. Saya sampaikan bahwa tidak ada penyelewengan anggaran di sana, tidak ada penyelewengan keuangan di sana, yang terjadi di sana adalah kebijakan temporal yang dibuat pada pertengahan tahun yang akhirnya membuat penghambatan lama dalam pencairan anggaran itu, karena kebijakan temporal dan salah sasaran tadi itu, karena keputusan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2000 sekian tentang bantuan sosial yang harusnya diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat yang mengalami bencana sosial, kemudian ini tidak kena pada kriteria gereja-gereja atau lembaga keagamaan yang mendapat bantuan. Sehingga kemudian program seperti itu harus direvisi agar gereja-gereja dan lembaga-lembaga keagamaan juga bisa mendapatkan bantuan. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.): Interupsi sedikit Pimpinan. Saya menanyakan mekanisme pembagian misalnya kitab-kitab suci itu, karena di desa-desa itu sangat tidak sampai, itu saja. DIRJEN BIMAS KATOLIK: Ya Ibu, memang kita tidak sama karena bantuan itu diberikan sesuai proposal yang disampaikan ke Kementerian dalam hal ini ke Ditjen Bimas Katholik, sehingga kita membantu sesuai dengan permintaan dan tentu juga sesuai dengan jumlah yang tersedia. Saya kira itu yang dari Katholik. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.): Interupsi sedikit Ketua. Tadi TPG (Tunjangan Profesi Guru) sekarang inpassingnya apa juga dibayarkan atau tidak, karena ini beda TPG dengan inpassing. 36
KETUA RAPAT: Ya, silakan. DIRJEN BIMAS KATOLIK: Ya, terima kasih. Itu yang tadi saya sampaikan TPG dan Inpassing memang berbeda, dan yang Inpassing juga belum ada anggaran yang tadi kita alokasikan untuk kalau boleh dalam tahun 2015 ini sebanyak Rp8 miliar lebih untuk juga bisa dibayarkan. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.): Jadi Inpassing Rp8 miliar lebih, untuk TPG berapa? DIRJEN BIMAS KATOLIK: Untuk TPG yang terhutang tahun 2014 itu ada Rp52 milir lebih. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.): Untuk persoalan ini Bapak sudah mengeluarkan SK tidak ada uangnya kan tidak lucu itu. KETUA RAPAT: Ini aspirasi teman-teman ketika kita Kunker kan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dirjen Bimas Hindu, kemudian nanti Budha itu waktunya masing-masing 5 menit. DIRJEN BIMAS HINDU: Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati. Pertama, kami di Dirjen Hindu setiap tahun melakukan atau semua di Dirjen-Dirjen itu sama programnya selalu meningkatkan pelayanan keagamaan, selalu meningkatkan kerukunan, meningkatkan pendidikan dan pelayanan umum. Tetapi memang kegiatan-kegiatan itu tidak terlalu tampak dalam anggaran ini, dalam laporan anggaran ini. Tapi mengenai khususnya kerukunan intern, ini dalam prioritas bidang agama tahun 2015 kami sudah cantumkan desa binaan dan kerukunan intern diantaranya adalah pembinaan-pembinaan umat beragama, pertemuan lembaga-lembaga keagamaan dan tahun ini di Bali kami ikut ambil bagian menyelenggarakan interped dialog yang itu melibatkan 30 negara. Jadi itu yang kami lakukan. 37
Kemudian menyangkut tentang pelayanan umum kenapa tahun 2014 itu 1,07% sekarang meningkat menjadi 7,68%. Itu antara lain, karena tahun 2014 anggaran belanja pegawai itu ditempatkan pendidikan, sedangkan tahun 2015 itu belanja pegawai ditempatkan di bagian umum, sehingga dia membengkak terutama ini membayar dosen-desen, guru-guru agama, tunjangan guru agama itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang berapa persen perimbangan dana pusat dan daerah. Jadi kami mohon maaf tadi lupa kami menyampaikan laporan ini, karena kemarin agak tergesa-gesa diminta, sehingga belum sempat memasukkan ini ke laporan yang ada, nanti akan kami lengkapi. Jadi posisi anggarannya pusat itu dari 100 dari Rp185 miliar sekian, di pusat itu Rp116 miliar lebih, kemudian di daerah yang pembimas-pembimas Hindu di Kanwil-kanwil Rp368 miliar lebih, sedangkan perguruan tinggi kami mempunyai 3 perguruan tinggi, yaitu Institute Hindu Dharma Negeri Denpasar, Sekolah Tinggi Agama Hindu Gede Puja Mataram dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampak Penyang. Jadi itu anggarannya Rp80 miliar lebih.Jadi rata-rata realisasinya itu adalah yang di daerah itu di atas 90, sedangkan di pendidikan itu 80 karena yang di IHD Denpasar pembelian tanah yang sebanyak 5-7 miliar itu tidka terealisasi karena tanahnya itu bermasalah secara hukum, sehingga tidak jadi dibeli, karena tidak jadi dibeli akhirnya berpengaruh kepada realisasi anggaran. Kemudian mengenai dampak dari penghematan, yaitu perjalanan dinas sebanyak Rp56 miliar lebih itu sudah kami kembalikan lagi untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Tetapi untuk diketahui bahwa akibat dari penghematan ini koordinasi dengan mitra kerja dalam peningkatan kerukunan intern umat tidak dapat dilaksanakan, jadi itu antra lain akibat dari penghematan itu. Selanjutnya…. KETUA RAPAT: Tadi yang sampai 40% tidak terealisasi di Dirjen Budha ya, kalau di Hindu sudah cukup atau masih ada. DIRJEN BIMAS HINDU: Kalau tentang guru agama memang di daerah-daerah itu kami memang sedikit jumlah guru agama sangat minim.Tetapi kami sudah rasionalisasinya berapa sebenarnya guru agama.Di Lombok misalnya perguruan tinggi kami melakukan penelitian tentang bagaimana berapa jumlah guru agama harusnya untuk siswa. Dan kami sudah sampaikan kepada gubernur, kepada DPR RI, tetapi tetap saja karena dengan otonomi daerah yang mengangkat guru agama itu adalah Pemda, jadi tidak merupakan kewenangan daripada Dirjen Bimas Hindu atau Departemen Agama. Sehingga kami sejak 4 tahun ini guru agama itu tidak ada pengangkatan di daerah, karena ini kewenangan daripada Pemda, kecuali yang di Kalimantan Tengah ada pengangkatan. Sementara dalam 10 tahun ke depan guru-guru agama banyak yang pensiun, jadi kalau ini tidak ada pengangkatan guru di Pemda-Pemda itu kami nanti akan paceklik guru, kekurangan guru sama sekali. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc./F-GERINDRA): Bapak Dirjen, dari sisi perencanaan Ditjen Bimas Hindu itu sudah terpetakan ya rasionalisasi kebutuhan, misalkan tadi pertanyaan Ibu Ledia di Papua ini umat Hindu berapa, gurunya mestinya berapa, ini sudah ya, tapi memang terbentur kepada kendala kebijakan otonomi daerah itu, itu kira-kira. 38
DIRJEN BIMAS HINDU: Ya, saya kira itu mungkin. Apakah ini harus kondisi umat seperti yang ditanyakan, dari intern kami di Hindu memang tingkat pemahaman umat terhadap ajaran-ajaran itu lemah sekali.Kami mengakui itu sangat lemah, sebenarnya statis begitu dia. Jadi kita katakan lemah tetapi kami sudah tingkatkan melalui, karena ada penyuluh yang kami angkat untuk melakukan pembinaan.Memang seperti yang disampaikan Ibu tadi, mereka di berikan satu bulan Rp300 ribu untuk pembinaan itu, jadi sangat sedikit sekali untuk mendukung mereka, karena tugas mereka berat seperti yang Ibu katakan.Jadi inilah yang terjadi yang kami alami bahwa ada pemahaman yang sangat lemah. Kemudian partisipasi masyarakat juga misalnya dalam organisasi wanita Hindu Dharma, itu pastisipasi mereka beroganisasi ini sangat sedikit sekali.Sekarang ada sudah ada misalnya di 30 provinsi sudah ada organisasi ini, organisasi tingkat nasional. Tetapi boleh dikatakan partisipasi masyarakat untuk ikut di sini sangat kecil sekali, sehingga kita ingin memberdayakan wanita itu dari danayang ada juga sangat terbatas, sehingga mereka melakukan swadaya kegiatan-kegiatannya. KETUA RAPAT: Bapak Dirjen menarik ini. Hindu inikan termasuk Hindu Bali dan Hindu lainnya. Nah, kalau tadi pertanyaan Bapak Sodik tadi tentang kualitas pemahaman keagamaan, yang tadi kata Bapak lemah, yang di Bali ini bagaimana pengaruh dampak wisata dan sebagainya. DIRJEN BIMAS HINDU: Yang di Bali sama Pak, kita menghadapi tingkat pemahaman yang secara umum, baik umt Hindu di luar Bali atau di Bali itu sangat rendah pemahamannya. Inilah yang salah satu kami…. KETUA RAPAT: Tantangan kita Pak. Sudah cukup atau masih ada? DIRJEN BIMAS HINDU: Saya kira itu, kalau yang Tengger lagi sedikit ya.Ini kalau perkawinan Hindu di luar Bali itu dilakukan oleh catatan sipil.Jadi selama ini dilakukan oleh catatan sipil dan Pembimas Hindu hanya mengupacarai mereka.Jadi kitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Dirjen Bimas Hindu. 39
Selanjutnya terakhir Bapak Dirjen Bimas Budha ada waktu 5 menit. DIRJEN BIMAS BUDHA: Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat. Saya akan menyampaikan beberapa hal pertanyaan khususnya ada 4 pertanyaan dari Anggota Dewan. Yang pertama dari Bapak Jalaludin Rahmat, yaitu berkenaan tentang anggaran kerukunan, anggaran kerukunan itu ada 2 Pak. Yang pertama di Setjen itu khususnya di Eselon II, yaitu Pusat Kerukunan Umat Beragama itu tentang kerukunan antar dan kerukunan antar umat dengan Pemerintah.Sedangkan anggaran kita itu adalah anggaran kerukunan intern, dan itu masuk di dalam program pendidikan maupun fungsi pendidikan dan urusan.Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan tadi tentang pengadaan kendaraan bermotor.Tadi Ibu menyampaikan tentang penyuluh agama, di semua agama ada penyuluh agama PNS dan agama non PNS. Sedangkan tahun ini kami menganggarkan untuk pembelian sepeda motor bagi penyuluh agama Budha PNS Pak, kasihan mereka bekerja 24 jam kebetulan ada kegiatan kami tanya “siapa yang tahun ini belum kendaraan bermotor?”. Nah, saya interuksikan setiap pembimas anggarkan, itu seperti itu Pak. Begitu juga laptop dan lain sebagainya, karena itu perlu pembinaan ke daerah-daerah yang puncak gunung maupun tepi sungai, seperti itu. Yang ketiga, kaitannya dengan Bapak Maman bagaimana sih misalnya kasus Rohigya, bagaimana kasus misalnya Thailan Selatan. Pak, kami tahun 2013 awal kami dengan Bapak Menteri SDA, pada saat itu saya masih jadi sekretaris dengan Dirjen, dengan mantan duta besar ke sana, kita pernah kunjungan kesana Pak. Datang ke salah satu universitas Islam, diterima dari tokoh-tokoh umat Islam di sana dan kami dialog, dan kami membawa Biku dari Indonesia dan itu terjadi. Dan itu oleh Pemerintahan sana ada kerjasama kunjungan ke Kementerian di sini Pak. Dan itu satu. Yang kedua, akhir tahun kemarin itu Walubi dengan MUI itu kunjungan ke Nyanmar untuk bagaimana mendiskusikan dengan kasus Rohigya itu.Dan rasanya sudah terjadi ini dan memang Walubi Majelis Budha kami yang sering membuat statement dan sebagainya. Sedangkan kami dijajaran Pemerintah biasanya hanya mendorong saja, itu seperti itu Pak. Yang pertanyaan ketiga dari Bapak Fauzan, yaitu berkenaan dengan kekuarangan pegawai.Jadi kami setiap tahun yaitu mengusulkan kepada Setjen, yaitu usulan pegawai.Di mulai dengan analisis beban kerja, setelah analisis beban kerja kita usulkan menjadi analisis kebutuhan pegawai.Tetapi 5 tahun ke depan ada moratorium tidak ada pengangkatan pegawai. Sekarang di jaman sekarang ini juga ada moratorium tidak ada penerimaan pegawai.Kami ini Pak, banyak karyawan-karyawan kami yang usianya kelahiran tahun 1964, 1965, 1967, pada suatu saat kami pensiun saya khawatir di kawasan Ditjen Bimas Budha akan kekurangan pegawai, kekurangan pejabat, itu salah satu hal. Yang kedua, sekarang adanya ASN, kemudian ada surat dari Menpan. Kami misalnya mencoba ada PTT, tahun kemarin ada 15 tetapi sekarang tidak boleh lagi ada PTT.Kami memaksa sekarang di kantor kami hanya ada 7 dari 15. Tidak tahu nanti kalau misalnya salah ya saya tidak tahu kembali ke negara, tetapi beban itu.Itu yang usulan kami seperti itu. Kaitannya dengan guru, yaitu guru agama apapun dengan otonomi daerah bahwa tadi disampaikan para Dirjen benar. Jadi kita tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengusulkan 40
pengangkatan guru agama apapun, sekarang mempunyai kewenangan di Bapak Bupati dan Walikota setempat. Saya mengarahkan kepada Majelis silakan usulkan kepada Bapak Walikota atau Bupati, dengan cara data itu ditandatangani oleh Kepala Sekolah setempat jangan ditandatangani oleh anda, karena nanti kepercayaannya berkurang. Itu yang sering kalau saya kunjungan ke daerah. Dan yang terakhir Pak Anda tentang serapan anggaran kita yang memang fantastis Pak, hanya 60 ini karena diantaranya ada bantuan sosial. Yang tadi saya sampaikan di akhir-akhir tahun kita sudah subverifikasi tetapi terbentur tidak bisa dicairkan, lebih baik tidak dicairkan daripada saya ganti baju Pak. Begitu juga misalnya belanja modal, misalnya kaitannya dengan staben itu Pak, ada anggaran untuk pembangunan gedung, tetapi pensertifikatan tanah sampai akhir itu belum selesai, kalau dipaksa nanti repot. Begitu juga Raden Wijaya pada saat itu yang di Wonogiri ada pengadaan, tetapi sampai kontrak-kontrak sampai ini tidak selesai, jadi mundur, itu salah satu contoh.Nah, inilah yang nanti kita pelajari. Langkah ke depan adalah kita memprioritaskan bantuan-bantuan yang tadi kita survey tahun 2015 akan kita bantu lebih awal, maksudnya diprioritaskan. Yang kedua, administrasi yang tadi kekurangan-kekurangan saya sudah wanti-wanti tolong tahun 2015 jangan terulang lagi yang seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. F-GERINDRA (H. ANDA, S.E., M.M.): Bapak Pimpinan. Barangkali karena tingkatnya ini adalah tingkat kementerian, seharusnya yang namanya program pada awal tahun 2014 sudah clear dan jelas.kalau masih angan-angan jangan dianggarkan, kalau melesetnya hanya 1%-2% masih wajar, karena ini permasalahannya sampai 40% tidak terserap. Jadi kalau Bapak dianggap saya bilang tadi bukan tingkatannya tingkatan yang mungkin sekali lagi karena ini sudah tingkat pusat harusnya sudah jelas. Kalau belum jelas dan clear jangan dianggarkan, sekarang tahu-tahu ini anggarannya naik lagi tinggi dan Bapak sudah membuat program alokasi anggaran sebesar Rp328 miliar itu di dalam rencana anggaran atau rencana pemakaian berdasarkan alokasi sudah jelas sejumlah itu. Bagaimana kalau nanti akhir tahun 2015 inipun tidak terserap, mau tidak kalau Bapak saya katakan bodoh, pantas tidak Bapak kalau misalkan diangkat jadi Dirjen. Jadi saya harapkan sekali lagi karena kebetulan mungkin Pak Menterinya tidak ada kan gitu. Kalau saya mungkin bodoh ngerti, tapi kan kalau Bapak sudah pintar tidak pantas gitu, kalau 1%, 2%, 5% kita masih tutup matalah, tapi kalau ini 40% kurang pantas. Jadi sekali lagi, kita minta perhatian kepada Kementerian Agama ini pada saat membuat anggaran jangan asal entry saj dari masa lalu, bukan berdasarkan survey dilapangan, bukan berdasarkan hasil analisa atau apa namanya yang jelas dan clear untuk pengawasan anggarannya ini. Sekali lagi sementara ini kita tidak bisa diterima reason itu. Saya harapkan ke depan mungkin perhatian, karena Bapak sebagai petinggi di departemen tersebut tentunya bukan lagi orang seperti kami, mungkin Bapak Doktor lebih tinggi kajiannya atau mungkin minimal S2. Jadi kalau penyerapan anggaran sampai tersisa 40% dengan reason yang tadi berarti membuat anggaran ini asal-asalan saja. Terima kasih.
41
KETUA RAPAT: Saya pikir ini bukan untuk Dirjen masukkan jadi catatan, tentu karena kecintaan kami kepada Kementerian Agama beserta jajarannya untuk lebih baik lagi ke depan. Jadi seperti saya katakan di awal bahwa kita Komisi VIII DPR RI periode ini sudah melakukan perubahan mainset begitu ya. DIRJEN BIMAS BUDHA: Boleh sedikit Pak. Baik, terima kasih atas masukkannya, kami hanya menyampaikan bahwa pada saat menyusun anggaran itu ada data, ada proposal, ada Juklak dan Juknis.Pada saat itu juga ada yang namanya pengali intern, ada dari Irjen, ada dari Biro Perencanaan, ada DJA. Tetapi karena itu, kami sudah membuat dengan data yang ada, dengan proposal dan lain sebagainya, tetapi karena berjalannya waktu yang tadi disampaikan oleh misalnya ada review BPKP, ada surat dari Menteri Keuangan dan lain sebagainya itulah yang membuat kami, yaitu sangat berhati-hati untuk mencairkan hal itu. Dan nanti ke depan 2015 saya tetap dalam artian berhati-hati dan lebih bagaimana progresnya bahwa nanti serapannya akan lebih tinggi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya rasa bukan berdiri sendiri, kita juga memahami ada unit-unit lain, ada Satker lain, ada Biro Perencanaan, Irjen dan lain sebagainya, tetapi ini catatan bagi kita semua Pak. Baik, sebelum kesimpulan Ketua ini kalau biasanya ada key note speak begitu di awal, kalau ini diakhir begitu, jadi tausiyah saja. KETUA KOMISI VIII DPR RI (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A./F-PAN): Terima kasih Bapak Pimpinan. Kawan-kawan Anggota Komisi VIII DPR RI dan Bapak-Bapak Dirjen yang saya hormati. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf tadi ada mendampingi Pimpinan DPR RI dari Komisi VIII DPR RI yang ada kaitannya dengan kerja-kerja Komisi VIII DPR RI, maka agak terlambat sedikit. Tetapi saya memahami dari apa yang sudah disampaikan dari diskusi selama saya duduk di sini, ini sebetulnya niat baik antara Bapak-Bapak Dirjen dengan Komisi VIII DPR RI, saya kira sudah berjalan dengan baik. Hanya saja kalau saya menyarankan inikan program-program yang ada inikan program rutin.Kami di Komisi VIII DPR RI ini sebetulnya sangat bosan sekali, setiap waktu kami diminta untuk memahami saja yang Bapak kerjakan. Ini nanti kesimpulan ujung-ujungnya kan Komisi VIII DPR RI memahami, pastikan ujungnya ke arah itu. Oleh karena itu, mestinya harus ada istilah mengapresiasi dan memuji, kan ini
42
belum pernah keluar kalimat memuji, kenapa? karena memang hanya bisa dipahami program-program seperti itu dan memahami anggaran dan lain sebagainya. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak-Bapak semua adalah bagaimana ke depan kita bekerjasama untuk membangun program-program yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Jadi kalau bisa ada program-program yang terobosan-terobosan baru yang bisa membanggakan kita semua. Kalau bagi saya Kementerian Agama inikan pada intinya, tolak ukurnya, keberhasilannya itu adalah bagaimana dia bisa membangun toleransi, militant dalam beragama, toleran dengan sesama, itu penting Pak, itu kuncinya Pak. Jadi Bapak itu harus menanamkan militansi beragama di pemeluk masing-masing itu sangat penting, tetapi jangan lupa toleran antar sesama untuk apa? Karena kita sesama anak bangsa. Inovasi-inovasi terkait dengan kalimat yang saya sebut tadi itulah yang saya kira perlu kita ciptakan di masa yang akan datang. Saya mengapresiasi Bapak sudah bekerja keras untuk merealisasikan beberapa program yang sudah direncanakan pada tahun yang lalu.Karean itu, ke depan itu saya lihat memang dan saya mengharapkan ada inovasi-inovasi itu dan kita Insya Allah siap untuk membantu kalau ada Doktor Jalal di sini itu betul-betul memang konsen untuk mengurusi yang seperti ini. Ada beberapalah diantaranya ini, nanti kita bisa berdiskusi dengan beliau dan cakupannya bukan hanya nasional tetapi internasional, kalau urusan kerukunan umat beragama.Dan kita punya orang-orang di sini ada Prof. Dr. Hamka yang ahli hukum Islam tetapi sangat betul-betul menghargai pluralisme dank e-Bhinekaan yang ada. Nah, inilah modal-modal kita di Komisi VIII DPR RI ini. Jadi kami merasa bangga andaikata misalnya ada program lain ke depan itu untuk bisa. Dan saya harap nanti pada saat kita bicara soal anggaran ke depan, inikan sudah dipahami dulu ya kan, Komisi VIII DPR RI memahami Dirjen Bimas Kristen anggaran sekian, Komisi VIII DPR RI memahami Dirjen Bimas Katholik, sampai disitu sudah dipahami semua pak, tetapi belum disetujui. Nah, karena itu nanti kita diskusikan lebih serius supaya ini mungkin kalau perlu anggarannya ditingkatkan Pak. Jadi ini kita terbuka saja ditingkatkan, tetapi kalau memang hanya sampai pemahaman saja kami lihat, ya bagaimana kami berjuang untuk meningkatkan anggarannya, karena tentu kita juga melihat terobosan-terobosan baru, kalau sama dengan yang lalu programnya mestinya tidak ditambah anggarannya, karena programnya kan sama untuk apa ditambah. Tapi kalau ada inovasi-inovasi baru ada alasan dari Bapak Dirjen ini untuk menambah anggaran baru yang bisa diperjuangkan.Itu maksud saya, jadi semangatnya tetap saja membangun. Jokowi itu nanti kalau berhasil inikan revoluasi mental Pak, kan di mana-mana itu, gara-gara revolusi mental jadi Presiden. Itu di mana revolusi mental di mulai? Dari agama. Makanya saya bilang militan dalam beragama itu kalau orang militan beragamaInsya Allah jadi orang baik, militan itu taat maksud saja, tetapi jangan lupa harus toleran antar sesama. Jadi saya kira revolusi mental jokowi itu hanya bisa diwujudkan di tangan Bapak-Bapak ini dan enaknya itu satu payung Pak. Jadi Bapak-bapak itu tidak usah susah-susah sekali untuk diskusi disana, diskusi antar ruang saja sebenarnya bisa. Ada masalah misalnya antara Kristen dan Katholik misalnya, kan bisa didiskusikan di situ tidak mesti harus keluar. Begitu juga dengan Budha, Hindu dan Islam dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi tantangan kita ke depan, saya berharap sekali ada program-program baru, program-program yang betul-betul membanggakan kita semua dalam rangka menjaga NKRI kita. Saya kira itu Pimpinan, mohon maaf walaupun agak sedikit terlambat ini semacam pandangan saya saja. Terima kasih. 43
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Memang kalau Ketuanya dosen guru besar begini Pak, tetapi pencerahan penting ini, kita berikan underline terutama bagaimana membangun sebuah kerukuna beragama yang bukan semu, teapi betul-betul nyata dilapangan. Terima kasih. Kita akan memasuki pada babak akhir, yaitu kesimpulan. Jadi Bapak dan Ibu sudah menerima itu, nanti mohon tanggapannya. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katholik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, danDirektur Jenderal Bimas Budha Kementerian Agama Republik Indonesia tentang evaluasi pelaksanaan kinerja APBN tahun 2014, paparan program tahun anggaran tahun 2015 dan isu aktual dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimas Kristen mengenai: a. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp1.139.298.074.249,- atau sebesar 95,56% dari total pagu anggaran Rp1.192.210.223.000,b. Pagu alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp1.692.425.820.000,2. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimas Katholik mengenai: a. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp672.650.238.096,- atau sebesar 95,48% dari total pagu anggaran Rp704.525.080.000,-. b. Pagu alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp694.100.000.000,3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimas Hindu mengenai: a. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp509.529.949.000,- atau sebesar 87,08% dari total pagu anggaran Rp585.161.635.000.b. Pagu alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp731.068.210.000,-. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Bimas Hindu untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun 2015. 4. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimas Budha mengenai: a. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp168.003.898.372,- atau sebesar 59,55% dari total pagu anggaran Rp282.140.712.000,-. b. Pagu alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp328.799.960.000,- selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Bimas Budha untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun 2015.
44
5. Terkait realisasi anggaran tahun 2014, Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Budha untuk menyampaikan rincian pelaksaanaan APBN 2015. 6. Terkait dengan rencana perubahan anggaran tahun 2015 Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katholik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Budha, Komisi VIII DPR RI mendesak agar menyampaikan sebelum pembahasan APBNP tahun 2015. Jadi ada kalender siklus anggarannya nantikan sebelum diketok itu harus sudah masuk sebelum pembahasan di Komisi VIII DPR RI. 7. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katholik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, danDirektur Jenderal Bimas Budha Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan kinerja tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh menindaklanjuti pandangan dan pendapat Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut: a. Meningkatkan program-program strategis dan membuat terobosan-terobosan yang baru dan kreatif, inovatif terkiat dengan upaya mewujudkan kerukunan umat Bergama di Indonesia. b. Menyampaikan data jumlah dan kondisi rumah ibadah serta permasalahan yang dihadapi pada rapat pembahasan APBNP 2015. c. Meningkatkan perhatian pada perbaikan sarana dan prasarana lembaga pendidikan keagamaan. d. Melakukan perbaikan pelaksanaan program bantuan sosial sesuai dengan rekomendasi BPK RI. e. Memprioritaskan penyelesaian pembayaran inpassing dan tunjangan profesi guru agama terhutang dengan dilengkapi data valid by name by address sebagai bahan pertimbangan dan dukungan Komisi VIII DPR RI. F-GERINDRA (H. ANDA, S.E., M.M.): Bapak Ketua, untuk point 4 penambahan anggaran di Dirjen Bimas Budha itu anggaran tahun 2014 inikan hanya terserap 59, sekarang anggarannya jadi naik 328. Saya secara pribadi menyarankan agar anggaran ini jangan ditambah, mendingan dialokasikan kepada yang lain. Terkecuali mereka bisa menunjukkan bahwa data yang masuk perencanaan anggaran itu sudah diverifikasi, clear dan jelas.Intinya di sini minta jadi ditunda untuk anggaran sebesar 328 ini. Terus yang point 5 atau point 6, ini point 5 rincian pelaksanaan APBN 2014 itu penyerapan berdasarkan provinsi atau lokasi.Jadi jangan salah, penyerapannya nanti kita minta per provinsi atau per lokasi. Terus yang 6 juga sama, untuk menyampaikan rencana penyerapan anggarannya itu berdasarkan provinsi atau lokasi. Jadi biar kita jelas dulu semuanya, jadi jangan mengerti, paham untuk apa kata Ketua.
45
KETUA RAPAT: Jadi yang 5 kita sepakati dulu ya itu, “rincian pelaksanaan APBN 2014 berdasarkan provinsi dan lokasi penerima program”, kira-kira begitu ya Pak. F-GERINDRA (H. ANDA, S.E., M.M.): Serapan anggaran berdasarkan lokasi atau per provinsi. KETUA RAPAT: Ya, sudah dicantumkan itu Pak. Kemudian point 6 juga dicantumkan seperti itu, tegas, eksplisit disebutkan provinsi dan lokasinya. Nah, yang keempat rasanya Bapak Anda, sebetulnya kita itu baru memahami jadi belum keputusan. Jadi apa kita setuju atau tidak ya, nanti pada perubahan, karena perubahan ini bisa menambah dan bisa mengurangi. Kalau catatan tadi nanti dari teman-teman Komisi VIII DPR RI perlu ditunda dulu ya bisa, tapi juga kita bisa saja memahami sekaligus juga menyetujui kalau dianggap oleh kita ini rasional dan rinciannya jelas, sehingga tidak akan menimbulkan loss potensialnya itu tinggi seperti tadi tidak terserap sebesar 40% kira-kira begitu. Ini catatan bagi kita semua dan penjelasan saya dan Pimpinan yang lain bisa dipahami. Jadi Bapak Anda bisa dipahami, catatan Bapak masuk dalam pertimbangan keputusan Bapak nanti termasuk juga teman-teman. Silakan Ibu Itet. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.): Satu menit, tadi saya pikir sudah memutuskan kalau memang itu dengan catatan penambahan yang begitu besar, tetapi dengan catatan inovatif. Itu saja, terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Bapak Samsu Niang. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.): Pada point 7a, meningkatkan program-program strategis yang terkait dengan upaya mewujudkan kerukunan umat beragama…. KETUA RAPAT: Tambah itu Pak, “dan membuat terobosan program inovatif”.
46
F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.): Ya, selanjutnya seperti itu. Saya hanya ada point yang saya mau masukkan di sini “beragama di Indonesia”, barangkali perlu ditambah “dan luar negeri”. Tadi saya tertarik sekali program inovatif dari Budha ada Majelis Ulama Indonesia dengan Walubi melakukan ke Nyanmar kalau saya tidak salah, itu bagus sekali dan inovatif sekali. Dan saya kira ini saling apa yang tadi dikatakan Bapak Ketua itu cocok sekali bagi Komisi VIII DPR RI dalam rangka untuk itu. KETUA RAPAT: Saran bagus dari Bapak Samsu, yaitu nanti dalam konteks nanti kegiatannya. Kegiatan mewujudkan kerukunan umat beragama salah satunya bagaimana mengajak para majelis agama ini untuk bersama-sama, misalkan studi banding ke luar negeri, kira-kira begitu. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.): Begitu juga Kristen, begitu juga Budha, begitu juga Hindu, ini kerukunan beragama itu jangan hanya dilihat dari konteks Indonesia tetapi di luar negeri juga harus kita lihat. Ini inovatif sekali dan saya suka program ini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pergaulan internasional gitu Pak, atau cukup ini catatan saja kegiatan, jadi bisa dipahami oleh Ibu dan Bapak sekalian, karena sebetulnya ini juga bisa dilaksanakan. Kalau disebut di sini internasional karena kita yang butuh inikan kerukunan umat beragama di Indonesia, tapi salah satu kegiatan dalam rangka mendorong, memotovasi dan lain sebagainya adalah kegiatan tadi ke luar negeri. DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Pimpinan. Untuk koresi di point 7a itu Pimpinan, supaya tidak punya pemahaman yang anbigu begitu.Kementerian Agama memiliki 10 atau 11 program, jadi kalau yang 7a itu jangan program tapi kegiatan. Meningkatkan kegiatan-kegiatan strategis, karena kalau program itu acuannya pada unit eselon I. Lalu yang kedua, tadi ada koreksi mengenai nomor 5 tambahan terinci dari provinsi dan kabupaten. Itukan wilayahnya Kanwil, karena kami kan instansi vertikal sehingga itu menjadi laporan daerah kepada Gubernur.
47
KETUA RAPAT: Bukan, maksudnya ini laporannya untuk menyampaikan rincian penyerapan berdasarkan provinsi dan lokasi. Maksudnya data, misalkan program pendidikan Kristen, misalnya lokasinya di mana gitu, misalkan di Bandung, Makasar, bukan berdasarkan itu maksudnya. Nama sekolahnya jelas jangan fiktif, kan bisa saja fiktif sekolah itu. DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Mungkin kata berdasarkan provinsi itu menjadi rancu ya, mungkin untuk menyampaikan…. KETUA RAPAT: Sesuai dengan lokasi ya, lokasi kan nanti menyebut provinsi dan kabupaten dan termasuk kecamatan, desa dan lain sebagainya. DIRJEN BIMAS KATOLIK: Baik, terima kasih. Point 2b itu alokasi anggaran tahun 2015 untuk Bimas Katholik sebesar Rp694 miliar lebih, seharusnya Rp877.888.570.000,KETUA RAPAT: Koreksi itu angkanya. DIRJEN BIMAS KATOLIK: Rp877.888.570.000,-. KETUA RAPAT: Jadi naik ya, katagori dapat dipahami begitu.Ada lagi Pak Dirjen? DIRJEN BIMAS BUDHA: Hanya koreksi saja Pak, di point 4 itu prosentase 59,54% bukan 59,55%. KETUA RAPAT: 59,54% ya, baik point 4 ya. Dari Bapak Dirjen Bimas Hindu tidak ada, cukup.
48
DIRJEN BIMAS KRISTEN (ODITHA HUTABARAT): Pimpinan. yang nomor 7a “beruapa mewujudkan kerukunan”, kan kerukunan sudah ada sebetulnya. Kami usul menjadi “meningkatkan intensitas dan kualitas”. KETUA RAPAT: Ya, boleh lebih langsung. “meningkatkan intensitas dan kualitas kerukunan umat Beragama di Indonesia”.Bagus ini, terima kasih.“Meningkatkan intensitas dan kualitas kerukunan umat Beragama di Indonesia”, dan jangan lupa Pak Samsu diajak kalau ke luar negeri gitu. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc.): Bapak Ketua, kalau mau lebih sempurna sebetulnya bukan intensitas, intensitas itu bukan fregensi pertemuan tapi ruang lingkup dan kualitas. KETUA RAPAT: Oke, baik ya. Jadi kita bisa akhiri dengan persetujuan seizin Bapak dan Ibu sekalian Anggota Komisi VIII DPR RI, Ibu dan Bapak Dirjen pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan membaca hamdallah, maka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Om santi santi om. (RAPAT DITUTUP)
49
