PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SOLOK Jl. Lintas Sumatera Km 20 Telp. (0755) 31566,Email:
[email protected]
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011 - 2015
AROSUKA 2013
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana “Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umum” 2011-2015 dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati untuk lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang-saran positif dari berbagai pihak. Penulisan Renstra ini tidak terlepas dari partisipasi serta dorongan moril dari segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum mulai dari pejabat Eselon III, IV maupun staf. Akhirnya, mudah-mudahan Renstra ini dapat menjadi pedoman dan arahan dalam melaksanakan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun kedepan 2011-2015, Amin.
Arosuka,
Februari 2014 Kepala
Ir. FATHOL BARI, MSc (Eng) NIP. 19640515 1999003 1 010
i
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................
i
Daftar Isi
...................................................................................................
ii
Bab I
Pendahuluan..............................................................................
1
Bab II
Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum..........................
6
Bab III
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi…...................
35
Bab IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.................
40
Bab
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
V
Sasaran dan Pendanaan Indikatif……………………………... Bab
VI
42
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD………………….................. 44
Bab
VII
Penutup.....................................................................................
ii
3
45
BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Rencana Strategis ( Renstra SKPD ) adalah dokumen Rencana Strategis dengan waktu lima tahun yang disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Fungsi Renstra SKPD adalah pedoman oleh SKPD dalam pelaksanaan program / kegiatan selama lima tahun dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2011 s/d 2015 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok yang terbentuk berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2010 adalah salah satu Dinas yang memiliki peran yang sangat penting bagi percepatan dan perwujudan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai Dinas yang membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ke PU-an, perlu kiranya menyikapi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memenuhi maksud tersebut maka Dinas PU Kabupaten Solok mencoba merumuskan, dan menyusun perencanaan strategis ( Renstra ) 5 (lima) tahun kedepan (2011 s/d 2015) untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 ( lima ) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahunan. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja ( Renja ) SKPD.
4
Adapun hubungan keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar.1 Hubungan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dari bagan alir di atas dapat diuraikan bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra SKPD sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD sebagai dokumen yang memuat prioritas
program dan
kegiatan. RKPD
menjadi
acuan dalam
pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD, maka setiap SKPD akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi SKPD. Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS SKPD yang berisi uraian program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).
5
I.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) mengacu kepada : 1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.
Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional 3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014
9.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 20062025 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 20112015. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Pekerjaan Umum.
6
I.3. Maksud dan Tujuan Melihat paradigma, kondisi dan fenomena yang terjadi saat ini, maka perumusan dan penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk memberikan metoda dan arahan yang jelas bagi Dinas PU dalam melaksanakan aktifitasnya selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga hasil akhir yang diinginkan sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam format kebijakan Pemerintahan Kabupaten Solok maupun dalam melayani usulan yang berasal dari bawah (masyarakat) akan dapat diukur prioritasnya dengan patron yang ada. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 adalah : 1.
Memberikan arahan dan pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok.
2.
Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
3.
Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hasil perumusan ini dapat menjadi landasan yang konsisten bagi Dinas PU
dalam menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang handal yang berwawasan lingkungan dalam rangka menuju pemerintah yang baik tahun 2011 – 2015.
I.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra ini terbagi kedalam beberapa bab yang berisikan materi- materi yang terdiri dari : Bab I
Pendahuluan Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
Bab II
Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas, Sumber Daya
SKPD,
Kinerja
Pelayanan serta
pengembangan pelayanan Dinas PU kedepan.
7
tantangan
dan peluang
Bab III
Isu - isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan kebijakan kementerian/Lembaga/Provinsi, telaahan RTRW dan kajian lingkunan hidup strategis serta penentuan isuisu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.
Bab IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 20112015.
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.
Bab VI
Indikator Kinerja Dinas PU yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII
Penutup
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010, tentang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan umum mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya. 2) Pemberian Perizinan dan Pelayanan Umum dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan Bupati. 3) Pembinaan terhadap unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya. Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum memiliki susunan organisasi sebagai berikut : 1.
Sekretariat Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Penyusunan program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran
b.
Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga,
penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan
masyarakat. c.
Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan
9
Sekretariat terdiri dari beberapa subbagian antara lain : a.
Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja 2) menginventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
dengan
serta menyiapkan
bahan untuk pemecahan masalah; 3) menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4) menyiapkan data statistik Dinas; 5) menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Dinas; 6) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas; 7) mengumpulkan,
menghimpun,
mengoordinasikan
dan
membuat
laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 8) melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; 9) melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas; 10) menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas; 11) membuat
laporan kegiatan sebagai
bahan
pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan; dan 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
10
b.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 1) menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis
yang berhubungan dengan keuangan
sebagai pedoman kerja 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah 3) menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas. 4) melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas 5) meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara 6) menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan 7) melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang 8) menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas 9) melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset 10) menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan 11) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya c.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 1) menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja 2) menginventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan
dengan
ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
11
3) menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian berpedoman kepada
rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4) menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; 5) mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; 6) melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; 7) menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 8) mengelola
administrasi
kepegawaian,
menyusun
Daftar
Urut
Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; 9) melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas; 10) menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; 11) menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; 12) menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward)
dan
pemberian hukuman disiplin (punish) 13) menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur 14) menjaga
dan
memelihara
kebersihan,
ketertiban,
keindahan,
kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; 15) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
12
2.
Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a.
penyusunan perencanaan di bidang kebinamargaan;
b.
perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan dan jambatan;
c.
pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
d.
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan; dan
e.
pemberian rekomendasi teknis prasarana jalan dan jembatan;
Bidang Bina Marga terdiri dari : a.
Seksi Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan; Seksi Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : 1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan prasarana jalan dan jembatan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2)
menginventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan
dengan
pembangunan prasarana jalan dan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3)
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
4)
melaksanakan survey lapangan terhadap rencana jalan dan jembatan;
5)
melaksanakan penyusunan Spesifikasi teknis
6)
membuat Detail Enginering Design /perencanaan teknis konstruksi kegiatan Pembangunan /Peningkatan Jalan dan Jembatan
7)
memantau pekerjaan rekanan, memberi petunjuk dan pembinaan dilapangan;
8)
melaksanakan
kegiatan
pembangunan
/peningkatan
jalan
dan
jembatan; 9)
memproses pemberian rekomendasi teknis izin terhadap pemanfaatan jalan utilitas
13
10) membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk rencana jalan dan
jembatan; 11) melaksanakan pemutakhiran Database jalan dan jembatan; 12) membuat
laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya. b.
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : 1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan jalan dan
jembatan sebagai
pedoman dan landasan kerja; 2)
menginventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan
dengan
pemeliharaan jalan dan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3)
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4)
mengoordinasikan program kerja pemeliharaan jalan dan jembatan ke Propinsi dan Pusat;
5)
membuat Detail Enginering Design /perencanaan teknis konstruksi kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
6)
melaksanakan penelitian dan pengkajian tentang penempatan utilitas jalan dan jembatan;
7)
melakukan pemeliharaan, terhadap jalan dan jembatan sesuai kebutuhan;
8)
melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pemanfaatan jalan kepada masyarakat;
9)
membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk rencana pemeliharaan jalan dan jembatan;
10) membuat
laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
14
3.
Bidang Cipta Karya Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a.
penyusunan perencanaan bidang pemukiman dan perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan;
b.
perumusan kebijakan teknis bidang pemukiman dan perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan;
c.
pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitas pemukiman dan perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan;
d.
penyelenggaraan bidang pemukiman dan perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan;
e.
pengendalian dan evaluasi program kegiatan bidang pemukiman dan perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan.
Bidang Cipta Karya terdiri dari : a.
Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan; Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas : 1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2)
menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3)
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4)
melaksanakan pembangunan dan menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang keciptakaryaan;
5)
menyusun
konsep
perencanaan,
pembangunan,
pembinaan,
pengawasan, pengendalian dan penyuluhan Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan;
15
6)
melaksanakan
koordinasi
dalam
pengaturan
dan
pemberian
rekomendasi perizinan pembangunan baik dengan bidang tata ruang dan pengembangan kawasan maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; 7)
melakukan pemantauan evaluasi perkembangan sarana di bidang teknik prasarana lingkungan yang meliputi Kampung Improvement Program (KIP)/perbaikan kampung, perbaikan lingkungan pasar dan trotoar;
8)
melaksanakan pembangunan prasarana lingkungan;
9)
melaksanakan penyuluhan prasarana lingkungan;
10) melakukan pembangunan dan rehab berat saluran primer dan skunder; 11) melaksanakan normalisasi drainase 12) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya. b.
Seksi Perumahan dan Pemukiman Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas : 1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman sebagai pedoman dan landasan kerja;
2)
menginventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan
dengan
perumahan dan pemukiman serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3)
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perumahan dan Pemukiman berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4)
membuat
konsep
perencanaan
perumahan
dan
pemukiman,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan perumahan dan pemukiman; 5)
memberikan rekomendasi teknis perizinan terhadap site plan rencana pembangunan perumahan;
16
6)
melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program perumahan dan pemukiman;
7)
melaksanakan pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman serta penyuluhan perumahan dan pemukiman;
8)
pembuatan Database perumahan dan prasarana pemukiman berupa drainase dan jalan akses perumahan;
9)
membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya. 4.
Bidang Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a.
penyusunan perencanaan bidang sumber daya air;
b.
perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
c.
pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi bidang sumber daya air;
d.
penyelenggaraan bidang sumber daya air; dan
e.
pengendalian dan Evaluasi bidang Sumber Daya Air.
Bidang Sumber Daya Air terdiri dari : a.
Seksi Irigasi; Seksi Irigasi mempunyai tugas : 1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan irigasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
2)
menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan irigasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3)
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi irigasi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4)
menganalisis
hasil
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
dan
pemeliharaan irigasi untuk mengetahui tingkat pelayanan pembagian air secara tepat guna; 5)
menyusun rancangan usulan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna air irigasi;
17
6)
melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pemeliharaaan irigasi kepada masyarakat agar jaringan yang dibangun dapat terpelihara dengan baik;
7)
melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan pengairan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
8)
memproses pemberian rekomendasi teknis izin di bidang pengairan;
9)
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan pengairan agar tercapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan;
10) melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
dalam pembangunan irigasi; 11) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya. b.
Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas : 1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengairan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2)
menginventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan
dengan
Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3)
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4)
menganalisis
hasil
pelaksanaan kegiatan penatagunaan
dan
pengelolaan sumber daya air untuk mengetahui tingkat penatagunaan dan pengelolaan sumber daya air secara tepat guna; 5)
menyusun rencana kegiatan operasi jaringan Irigasi, pengelolaan sungai, embung, danau dan sumber air lainnya;
18
6)
menyusun rencana kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sungai, embung, danau dan sumber air lainnya;
7)
menyusun rencana kegiatan survey, design pembangunan dan pemeliharaan sungai, embung dan sumber air lainnya;
8)
membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk kegiatan operasional irigasi, sungai, danau, embung dan sumber air lainnya;
9)
menyiapkan bahan dalam operasional irigasi, sungai, danau, embung dan sumber air lainnya;
10) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan
pemanfaatan pengairan agar tercapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan; 11) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya. 5.
Bidang Pengembangan Kawasan Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi : a.
penyusunan perencanaan bidang pengembangan kawasan;
b.
perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan;
c.
pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pengembangan kawasan;
d.
penyelenggaraan bidang pengembangan kawasan;
e.
pengendalian dan evaluasi bidang pengembangan kawasan.
Bidang Pengembangan Kawasan terdiri dari : a.
Seksi Pengembangan Kawasan Perkotaan 1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengembangan Kawasan Perkotaan
sebagai
pedoman dan landasan kerja; 2)
menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan keciptakaryaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
19
3)
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengembangan Kawasan Perkotaan
berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4)
menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan perkotaan terhadap dampak lingkungan;
5)
menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan perkotaan dan
menyesuaikan
dengan
petunjuk-petunjuk/standard
yang
dikeluarkan Pemerintah; 6)
melaksanakan monitoring terhadap aplikasi perencanaan dilapangan dan melakukan evaluasi;
7)
membuat program dan perencanaan yang berhubungan dengan pengembangan kawasan perkotaan
berupa pertamanan, air bersih,
Sanitasi dan drainase di Kawasan perkotaan; 8)
melakukan monitoring terhadap kegiatan pembangunan taman, air bersih, sanitasi dan drainase dikawasan perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku;
9)
melakukan pendataan ulang akan pelayanan air bersih, sanitasi, drainase perkotaan di kawasan perkotaan;
10) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pelaksana Pengawasan; 11) membuat
laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya. b.
Seksi Pengembangan Kawasan Nagari Seksi Pengembangan Kawasan Nagari mempunyai tugas : 1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Pengembangan
Kawasan Nagari
sebagai
pedoman dan landasan kerja; 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
perencanaan keciptakaryaan pemecahan masalah;
20
serta menyiapkan bahan petunjuk
3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengembangan Kawasan Nagari berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4) menganalisa
hasil perencanaan pengembangan kawasan nagari
terhadap dampak lingkungan ; 5) menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan nagari
dan
menyesuaikan dengan petunjuk-petunjuk/standard yang dikeluarkan Pemerintah; 6) memeriksa usulan perencanaan pengembangan kawasan nagari yang
disampaikan
masing-masing
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah; 7) melaksanakan monitoring terhadap aplikasi perencanaan dilapangan
dan melakukan evaluasi; 8) membuat program dan perencanaan yang berhubungan dengan
pengembangan kawasan nagari berupa air bersih, Sanitasi dan drainase di Kawasan Nagari; 9) melakukan Monitoring terhadap kegiatan Air bersih, Sanitasi dan
drainase sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10) melakukan pendataan ulang pelayanan air bersih, sanitasi, drainase
perkotaan di kawasan nagari 11) membuat
laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya. 6.
Bidang Tata Ruang Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : a.
penyusunan perencanaan bidang tata ruang;
b.
perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang;
c.
pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi bidang tata ruang;
d.
penyelenggaraan bidang tata ruang; dan
e.
pengendalian dan evaluasi bidang tata ruang.
21
Bidang Tata Ruang terdiri dari : a.
Seksi Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas : 1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata ruang sebagai pedoman dan landasan kerja;
2)
menginventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan
dengan
perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3)
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4)
melaksanakan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data fisik untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan Daerah secara mikro;
5)
menyusun rencana teknis perkembangan pemanfaatan ruang ibukota kabupaten dan kecamatan dalam bentuk kawasan khusus dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), master plan kawasan khusus dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kecamatan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
6)
membuat usulan perencanaan dan pengembangan kota sebagai bahan untuk menyusun program-program pembangunan berikutnya;
7)
memberi rekomendasi peruntukan lahan terhadap Surat
Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan dikeluarkan; 8)
melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan dan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun non pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9)
membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya
22
b.
Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU ) mempunyai tugas : 1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata bangunan sebagai pedoman dan landasan kerja; 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan LPJU serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3) menyusun rencana,program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi LPJU berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum; 4) melaksanakan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk penempatan pemasangan penerangan jalan; 5) melaksanakan program pemasangan baru, pengawasan dan pengendalian penerangan jalan; 6) melakukan pemantauan dan evaluasi penempatan tiang dan lampu dalam rangka penerangan jalan; 7) membuat rancangan penempatan dan pemanfaatan lampu jalan; 8) melaksanakan survey kelapangan dalam pemasangan jaringan baru lampu jalan; 9) memproses rekomendasi teknis penerbitan izin pemasangan jaringan baru lampu jalan; 10) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap perencanaan dan pemasangan jaringan lampu jalan; 11) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Selain jabatan struktural seperti hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Solok juga dilengkapi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD). Secara organisasi UPTD tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPTD tersebut terdiri dari : 1) UPT Pengendalian Mutu yang merupakan unsur pembantu pelaksana teknis Dinas dibidang Pengendalian Mutu. 2) UPT Pengelola Peralatan dan Perbekalan, merupakan unsur pembantu pelaksanaan teknis Dinas di Bidang Peralatan dan Perbekalan. 3) UPTD I, II, III, dan IV, merupakan unsur Pembantu pelaksana Dinas di Wilayah Kerjanya.
23
2.2 Sumber Daya Dinas PU 2.2.1. Sumber Daya Manusia Untuk Tahun 2013, jumlah pegawai ( SDM ) Dinas Pekerjaan Umum adalah sebanyak 202 orang, yang terdiri dari 170 orang PNS, 1 orang Pegawai Tidak Tetap dan 31 orang Pegawai Sukarela. Dari 170 orang PNS yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum memiliki pangkat dan golongan yang bervariasi seperti terlihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas PU Menurut Golongan NO
GOLONGAN
JUMLAH ORANG
(%)
1
IV
4
2,35
2
III
90
52,94
3
II
64
37,65
4
I
12
7.06
Jumlah
170
100
Selanjutnya kondisi PNS di Kantor Dinas PU Kab. Solok tahun 2013 berdasarkan tingkat pendidikan seperti terlihat pada tabel 2.2.
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai PU Menurut Tingkat Pendidikan NO
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH ORANG
(%)
1
SD
8
4,71
2
SLTP
11
6,47
3
SLTA
97
57,06
4
SARJANA MUDA (DIII)
12
7,06
5
SARJANA (S1)
36
21,18
6
PASCA SARJANA
6
3,53
Jumlah
170
100
21
Disamping pendidikan formal, jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) dan fungsional seperti terlihat pada tabel 2.3. dan 2.4. Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas PU Menurut Diklat Penjenjangan Yang Pernah Diikuti.
NO
DIKLAT + PIM
JUMLAH
JUMLAH YG
ESELON
TELAH DIKLAT
(%)
1
Tingkat IV
25
25
100
2
Tingkat III
6
3
50
3
Tingkat II
1
1
100
4
Tingkat I
-
-
32
29
Jumlah
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Dinas PU Menurut Diklat Fungsional Yang Pernah Diikuti. NO
JUMLAH
DIKLAT FUNGSIONAL
(%)
ORANG
1
Bendaharawan
9
5,1
2
Perencanaan Umum
4
2,3
3
Diklat Teknis ke-PU-an
81
45,7
4
Diklat Manajemen Proyek
8
4,5
5
Pengendalian Mutu/Labor
9
5,1
6
Peralatan Berat
5
2,8
7
Pengawasan/Supervisi
23
13,0
8
Kepegawaian & Kinerja
8
4,5
9
Pengukuran
4
2,3
151
85,3
Total
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas PU juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada table 2.5 berikut:
22
Tabel 2.5. Daftar Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua SPESIFIKASI BARANG NO Nama/Jenis Barang
Merk / Type
Asal / Cara Perolehan Barang
Tahun Beli/ Perolehan
Keadaan Barang Satuan
B
RR
RB
1
Toyota Kijang
Kijang
1996
Unit
1
-
-
2
Toyota Kijang
Kijang
1992
Unit
1
-
-
3
Toyota Land Causer
L.Caner
1990
Unit
1
-
-
4
Toyota Kijang Pick Up
Kijang
1990
Unit
1
-
-
5
Isuzu Panter
Panter
2006
Unit
1
-
-
6
Isuzu Panter
Panter
2006
Unit
1
-
-
7
Honda CB. 100
Honda
1977
Unit
1
-
-
8
Honda CB. 100
Honda
1980
Unit
-
1
-
9
Honda CG. 100
Honda
1980
Unit
-
1
-
10
Honda GL. Max
Honda
1988
Unit
1
-
-
11
Honda Gl. Max
Honda
1988
Unit
1
-
-
12
Honda Win. 100
Honda
1988
Unit
-
1
-
13
Honda Win. 100
Honda
1988
Unit
-
1
-
14
Honda Win. 100
Honda
1988
Unit
-
1
-
15
Honda CG. 100
Honda
1989
Unit
-
1
-
16
Z Suzuki A 100
Honda
1989
Unit
-
1
-
17
Honda Win 100 cc
Honda
1989
Unit
1
-
-
18
Honda Win. 100
Honda
1990
Unit
1
-
-
19
Honda Win. 100
Honda
1990
Unit
-
1
-
20
Honda Win. 100
Honda
1990
Unit
1
-
-
21
Honda Win. 100
Honda
1992
Unit
1
-
-
22
Honda Gl. Pro
Honda
1993
Unit
1
-
-
23
Honda Win. 100
Honda
1993
Unit
1
-
-
24
Honda Gl. Pro
Honda
1993
Unit
1
-
-
25
Honda Gl. Pro
Honda
1993
Unit
-
1
-
26
Honda Gl. Pro
Honda
1993
Unit
-
1
-
27
Honda Gl. Pro
Honda
1993
Unit
-
1
-
28
Honda Gl. Pro
Honda
1993
Unit
-
-
1
29
Honda Win. 100
Honda
1993
Unit
-
1
-
30
Honda Win. 100
Honda
1993
Unit
-
1
-
31
Honda Gl. Pro
Honda
1993
Unit
-
1
-
32
Honda Win. 100
Honda
1994
Unit
1
-
-
33
Honda Win. 100
Honda
1994
Unit
1
-
-
34
Honda Astrea Star
Honda
1994
Unit
1
-
-
35
Honda Win. 100
Honda
1994
Unit
1
-
-
23
SPESIFIKASI BARANG NO Nama/Jenis Barang
Merk / Type
Asal / Cara Perolehan Barang
Tahun Beli/ Perolehan
Keadaan Barang Satuan B
RR
RB
36
Honda Win. 100
Honda
1994
Unit
1
-
-
37
Honda Win. 100
Honda
1994
Unit
1
-
-
38
Honda Win. 100
Honda
1994
Unit
-
1
-
39
Honda Win. 100
Honda
1994
Unit
-
1
-
40
Honda Win. 100
Honda
1995
Unit
1
-
-
41
Honda Win. 100
Honda
1995
Unit
1
-
-
42
Honda Win. 100
Honda
1995
Unit
1
-
-
43
Honda GL. Pro
Honda
1995
Unit
1
-
-
44
Honda Win. 100
Honda
1995
Unit
1
-
-
45
Honda Win. 100
Honda
1995
Unit
1
-
-
46
Honda Gl. Max
Honda
1995
Unit
-
-
1
47
Honda Win. 100
Honda
1995
Unit
-
1
-
48
Honda GL. Pro
Honda
1997
Unit
1
-
-
49
Honda Gl. Pro
Honda
1997
Unit
1
-
-
50
Honda Gl. Pro
Honda
1997
Unit
1
-
-
51
Honda Win. 100
Honda
1997
Unit
1
-
-
52
Honda Win. 100
Honda
1997
Unit
-
1
-
53
Honda Gl. Pro
Honda
1997
Unit
-
1
-
54
Honda Win. 100
Honda
1998
Unit
1
-
-
55
Honda Win. 100
Honda
2000
Unit
1
-
-
56
Honda Win. 100
Honda
2000
Unit
1
-
-
57
Honda Mega Pro
Honda
2006
Unit
1
-
-
52
Honda Mega Pro
Honda
2006
Unit
1
-
-
53
Mega Pro 1600 cc
Honda
APBD
2007
Unit
1
-
-
54
Revo Recing
Honda
APBD
2007
Unit
1
-
-
55
Honda Mega Pro
Honda
APBD
2008
Unit
1
-
-
56
Honda Mega Pro
Honda
APBD
2008
Unit
1
-
-
Honda
APBD
2008
Unit
1
-
-
57
Honda Supra x/ Recing
24
Tabel 2.6 Daftar Alat-Alat Berat Dinas PU SPESIFIKASI BARANG NO Nama/Jenis Barang
Merk / Type
Asal / Cara Peroleh an Barang
Tahun Beli/ Perole han
Satuan
Keadaan Barang B
RR
RB
1
Dump Truk
Izusu
APBN
-
Unit
-
1
-
2
Dump Truk
Izusu
APBN
-
Unit
-
-
1
3
Truk
Toyota
APBD
-
Unit
1
-
-
4
Truk Tinja
Mitsubishi
APBD
2004
Unit
1
-
-
5
Dump Truk
Mitsubishi
APBD
2006
Unit
1
-
-
6
Truck Maitenen
Hino FC/142KA
1989
Unit
1
-
-
7
Dump Truck
Isuzu NPR
1989
Unit
1
-
-
8
Dump Truck
Hino FC. 141 KA
1989
Unit
1
-
-
9
Dump Truck
Hino FC. 141 KA
1989
Unit
1
-
-
10
Cargo Truck
Mitsubisi
2008
Unit
1
-
-
11
Motor Greder
Mitsubisi HG. 3 H
1980
12
Motor Greder
Komatsu GD. 31
1982
Unit
-
1
-
13
Motor Greder
Komatsu GD. 31
1982
Unit
-
1
-
14
Whell Loader
Kabel Co Kl.300
1982
Unit
-
1
-
15
Tire Roller
Sakai Ts 150
1982
Unit
-
1
-
16
Vib Roller 4T
Sakai SW 40
1982
Unit
1
-
-
17
Vib Roller 4T
Sakai SW 40
1982
Unit
1
-
-
18
Vib Roller 4T Tandem
Borafa MG. 7
1982
Unit
1
-
-
19
Stampel
Tokuder ST. 80
1982
Unit
-
-
1
20
Air Comnforesor
Atlas Copresor
1989
Unit
1
-
-
21
Air Comnforesor
Atlas Copresor
1982
Unit
-
-
1
22
Mesin Gilas 6 Ton
Barata MV. GP.
-
Unit
1
-
-
23
Mesin Gilas GT
Barata MV. GP.
-
Unit
1
-
-
APBD
25
Asal / Cara Peroleh an Barang
SPESIFIKASI BARANG NO Nama/Jenis Barang
Merk / Type
Keadaan Barang
Tahun Beli/ Perole han
Satuan B
RR
RB
24
Mesin Gilas GT
Barata MV. GP.
-
Unit
1
-
-
25
Mesin Gilas GT
Barata MV. GP.
-
Unit
-
-
1
26
Mesin Gilas 2,5
Barata M
-
Unit
-
-
1
27
Mesin Gilas 2,5
Barata M
-
Unit
1
-
-
28
Exavator
APBD
2006
Unit
1
-
-
29
Vibro roller
APBD
2008
Unit
1
-
-
Tabel 2.7. Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor
No
Jenis Barang / Nama Barang
Merk / Model
Keadaan Barang Ukuran
Bahan
Kayu Kayu
Jumlah Barang
Baik
Kurang Baik
Rusak Berat
2 7 4 9 1 5 1 1 5 2 1 1 1 1 1
2 7 4 9 1 2 1 5 2 1 1 1 1 -
1 -
3 1
RUANGAN : SEKRETARIAT 1
Meja
Biro
2
Meja
1/2 Biro
3
Kursi Putar Pake Tangan
4
Kursi Hijau
5
Computer
6
Printer
7
Almari Besi
8
Filing Kabinet
9
Almari Arsip
10
Almari Arsip Panjang
11
Almari Arsip Pendek
12
Dispenser
13
Telpon Paralel
14
Meja Komputer
15
Mesin Tik
Besi
RUANGAN : Kepala Dinas 1
Meja
-
Biro
Kayu
1
1
2
Meja Rapat
3
Almari Panjang
-
Kayu Kayu
1 2 1
1 2 1
-
Besi
8
8
-
Besi Kayu
1 1
1 1
-
-
3
3
Telepon
Fanton i Yubi Angote k -
4
Almari Arsip
5
Kursi
6
Kursi Putar Tinggi
7
Meja Samping
8
Kursi
9
-
Faximile
Panasonik
-
1 1
1 1
10
26
Kayu
-
No
Merk / Model
Jenis Barang / Nama Barang
Keadaan Barang Jumlah Barang
Baik
Kayu/J epara -
1
1
2
2
1
1
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
7
7
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
Kayu
1
1
Futura Galaxy -
Busa Kayu
1 1 1
Kayu Besi
Ukuran
Bahan
Polyponik
-
-
-
Nasional
11
Televisi
12
Kursi Tamu
13
Kulkas
14
Jam Dinding
15
Lambang Negara
16
Gambar Presiden
-
17
Gambar Wakil Presiden
-
18
Piala
-
19
AC Ruangan
Toshiba
20
Camera digital
Toshiba
21
Computer
Samsung
22
Gambar Bupati
-
23
Gambar Wakil Bupati
-
24
Dinding rotan
-
25
Printer
26
Papan Struktur
-
-
27
Tempat Kain
-
-
Canon
Kurang Baik
Rusak Berat
-
-
1
-
-
-
1
-
1
1
-
2
2
-
-
1 2
1
-
-
-
-
1
1
-
1
1
-
-
-
31
31
-
-
-
31
31
-
-
-
1 1 1
1 1 1
-
-
-
16
16
-
-
-
3 7 4 2 1 4 1
3 7 4 2 1 4 -
4 2
-
5 4 3 31 13 2
4 4 3 31 10 2
1 3 -
-
RUANGAN : AJUDAN / ADC 1
Almari Arsip (Piala)
2
Kursi Putar Pake Tangan
3
Jam Dinding
4
Kursi Tamu
5
Meja
6
Alat Pengeras Suara
7
Telepon Paralel
8
Telepon
9
Piala
10
Meja Komputer
Philip
-
Sabiro 1/2 Biro -
RUANGAN : PENGEMBANGAN KAWASAN 1
Computer
2
Printer
3
Meja
4
Meja
5
Kursi Putar Pake Tangan
6
Kursi hijau
7
Kursi Kayu
8
Almari Arsip
9
Kursi Putar Tinggi
10
Meja Gambar
11
Telepon Paralel
-
Biro 1/2 Biro -
-
RUANGAN :BINA MARGA 1
Computer
-
2
Printer
3
Meja
Biro
4
Meja
1/2 Biro
5
Almari Arsip
6
Meja Competer
27
No
Jenis Barang / Nama Barang
7
Kursi Putar Pake Tangan
8
Kursi Putar
9
Kursi Hijau
10
Kursi Kayu
11
Laptop
12
Kursi Putar Tinggi
Merk / Model
Keadaan Barang Ukuran
Bahan
-
Jumlah Barang
Baik
Kurang Baik
Rusak Berat
8 14 6 1 2
8 14 6 2
-
1 -
2 2 2 1 1 1 19 4 5 14 1 14 2 1 7
2 3 2 1 1 1 24 5 7 16 8 7 1 5
1 1 2
-
18
23
34
28
1 2
1
RUANGAN : BIDANG CIPTA KARYA 1
Computer
2
Printer
3
Laptop
4
Printer A3
5
Mesin Tik Besar
6
Mesin Tik Kecil
7
Meja
1/2 Biro
8
Meja
Biro
9
Kursi Putar Pake Tangan
10
Kursi Hijau
11
Kursi Putar Tinggi
12
Kursi Kayu
13
Almari Kayu
14
Jam Dinding
15
Almari Arsip
Epson T1100
RUANGAN : BIDANG SUMBER DAYA AIR 1
Meja Setengah Biro
2
Kursi Rapat
3
Brankas
4
Kursi Putar Kepala
5
Mesin Tik "17
6
Lemari Arsip Kaca 2 Pintu
7
Lemari Kayu Kaca 2 Pintu
8
Jam Dinding
9
Almari Besi
10
Filing Kabinet
Mustang
11
Filing Kabinet
Datascrip
12
Filing Kabinet
President
13
Dataplon
15
Lemari Drawing Book CPU Intel Core Duo 2,66 GHZ Camera Digital
16
Meja Rapat
17
Meja Setengah Biro
18
20
Meja Biro Meja Kerja Biro + Lemari Kecil Lemari Besi
21
Kursi Putar Kepala
22
Lemari Besi
23
Papan Struktur Besar Papan Whiteboard Menengah
14
19
24
Kayu Stalesti l Besi
Futura Lion
Busa
2
1
Royal
Kayu Kayu Robin Lion
Besi Besi Besi Besi
Galaxy
Mustang
28
1
3 1 1 3 2 1 1 2
1
1
2
1 1 4 2
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 6 2 1 1 2
4 2
No
Merk / Model
Jenis Barang / Nama Barang
Keadaan Barang Ukuran
Bahan
Jumlah Barang
Baik
25
Meja Komputer
1
1
26
Fantoni
3
3
Donati
2
2
Top
1
1
1
1
1
1
1
1
32
Kursi Putar Menengah Kursi Putar Tanpa Tangan Jam Dinding CPU Pentium IV 2,40 GHZ Monitor "17 CPU Pentium IV 3,00 GHZ Monitor "17
1
33
Meja Komputer
1
34
Printer Laserjet
2
2
35
Speaker Komputer
1
1
36
Printer Deskjet
1
1
37
Printer Deskjet
Factor HP Laserjet Altec Lansing Canon HP 258 HP Deksjet
1 1
1
1
6 1 10 2
6 10 2
1
1
1
1
Fantoni
1
1
Uchiwa
2
2
3 1
1 1
1
1
1 1
1 1
2
27 28 29 30 31
Kurang Baik
Rusak Berat
RUANGAN : BIDANG TATA RUANG 1
Meja Setengah Biro
2
Mesin Tik Besar "17
3
Kursi Rapat
4
Royal Futura
9
Kursi Kayu Lemari Arsip Sorong 2 Pintu CPU Pentium IV 3,00 GHZ Kursi Putar Menengah Kursi Putar Tanpa Tangan Meja Setengah Biro
10
Meja Biro
11
Mesin Tik "13
12
Monitor "17
Olympi a Samsung
13
Jam Dinding
Robin
5 6 7 8
1
-
-
2
-
-
2
-
-
2
2 1 1 4
2 1 1 -
-
-
1
1
1
1
7
7
1 1 4
1 1 5
RUANGAN : Lepas Lantai. I 1
Almari
-
2
Tangga
-
3
Almari besi
4
Lemari Arsip Besi
5
Lemari Pajang Kaca
6
Kursi Biasa Papan Pengumuman Besar Lemari Besi Photo Bangunan Berbingkai
7 8 9
Tinggi President
Almuni um Besi Besi Kayu Kayu
Unifal
Besi
RUANGAN :Bendahara Sekretariat 1
Lemari Kayu 3 Pintu
2
Lemari Kayu 2 Pintu
3
Kursi Rapat
Kayu Kayu Futura 29
No
Jenis Barang / Nama Barang
4
Lemari Besi
5
7
Lemari Arsip Kaca 2 Pintu Kursi Putar Tanpa Tangan Kursi Putar Menengah
8
Kursi Tinggi Pake Tangan
9
Meja 1/2 Biro
10
Kaca Hias
11
Jam Dinding
12
Mesin Tik "17
13
UPS Kecil
14
UPS Besar
6
Merk / Model
Keadaan Barang Ukuran
Bahan
Jumlah Barang
Baik
1 1
1
Uchiwa
1
1
Kyowa Lux Glasic
1
1
-
1
1
Kayu
4 1 1
4 1 1
Besi
1
1
ICA
1
1
ICA
1
1
Kayu
1
1
Kayu
1 3
1 3
Besi
2
2
1
1
1
1
3
3
Mustang
Kayu
Royal
Kurang Baik
Rusak Berat
1
RUANGAN : RUANG TAMU LANTAI DUA
2
Sofa Tamu Jati Ukir Coklat + Meja Televisi "21
3
Lemari Arsip Kaca 2 Pintu
1
4
Lemari Besi
5
Teralis Televisi
6 7 8
Receiver
Polytron
Musta ng Goldsa t
Besi
Papan Data Whiteboard Besar Sofa Tamu + Meja
1 Set
1 Set
RUANGAN : Kassubag Keuangan & Monev 10
10
2
2
6
9
Almari Besi
1
1
5
Filing Kabinet
2
2
6
Lemari Kaca 2 Pintu
3
3
7
CPU Intel Core 2 Duo
2
2
8
Printer Laserjet
2
3
9
Meja Computer
3
3
10
Kursi Putar Kepala
Big Star
1
1
11
UPS
ICA
1
1
12
Meja 1/2 biro
13
Kursi Putar Tanpa Tangan
14
Kursi Coklat
1
Meja Setengah Biro
2
Kursi Putar Pake Tangan
3
Kursi Rapat
4
1/2 Biro
Futura
Biasa
Besi
HP Laserjet P1102
Uchiwa
1/2 biro
Kayu
7
6
Tinggi
Busa
1
1
-
Kayu
6
6
30
-
-
No
Jenis Barang / Nama Barang
Merk / Model
Keadaan Barang Ukuran
Bahan
Jumlah Barang
Baik
15
Meja Setengah Biro
2
2
16
Meja Setengah Biro
1
1
17
Meja Biro
1
1
18
LCD Monitor "17
Samsung
2
2
19
Printer Laserjet
HP Laserjet 1020
1
20
Speaker Komputer
Sonic Gear
1
1
21
Kursi Putar Menengah
Fantoni
1
1
22
Lemari Arsip Kayu Rendah 3 Pintu
1
1
23
Kursi Rapat
Futura
1
24
Kursi Putar Tanpa Tangan
Uchiwa
1
1
Kayu
8
8
Besi
55
55
Besi
2
2
Kurang Baik
1
1
RUANGAN : OPERATION ROOM 1
Meja rapat
2
Kursi rapat
3
Kursi
4
Meja Pimpong
Tourna ment
Besi
1
1
5
AC
National
Besi
1
1
6
AC
Teco
Besi
1
1
7
Lambang negara garuda
1
1
8
Tempat tidur lipat
Busa
1
1
9
Speaker
Besi
4
4
10
Lemari kayu kaca 2 pintu
Kayu
1
1
11
Rak arsip kaca sorong 2 pintu
Kayu
1
1
12
Speaker
2
2
13
Rak arsip kayu sorong 3 pintu
1
1
14
Lemari besi
Asahi
1
15
Kursi rapat
Futura
70
16
Lemari kayu kaca 2 pintu
1
17
Lemari kayu 3 pintu
1
18
Vacum cleaner besar
19
Meja setengah biro
20
Monitor "14
21
Papan whiteboard besar
Futura
Jamo
CBAcoustic
1 70 1 1
1
Elextrolex
1 Samsung Syn Master
1 1
1 1
31
4
1 1
Rusak Berat
2.3 Kinerja Pelayanan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor : 8 Tahun 2010, dimana Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Solok dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat mempunyai peran yang cukup besar dalam penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur yang merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan memperlancar kegiatan sektor transportasi sebagai tulang punggung pendistibusian barang dan orang. Maka kinerja Dinas PU diukur berdasarkan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan setiap tahunnya. Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Khusus (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 2.8 dan tabel 2.9 berikut. Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian kinerja. Rentang capaian kinerja 85 % s/d > 100 % adalah kategori sangat baik, rentang 70 % s/d <85 % termasuk kategori baik, rentang 55 % s/d <70 % adalah berkategori sedang dan < 55 % adalah kurang baik. Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum termasuk kategori sangat baik karena realisasi dari program atau kegiatan pada umumnya tercapai dan terlaksana dengan baik atau sesuai dengan target yang ditetapkan.. Berdasarkan target capaian kinerja RPJMD Kabupaten Solok 2010-2015, sebagaimana tercantum pada hasil review RPJMD Kabupaten Solok 2010-2015 bahwa pada akhir periode RPJMD tahun 2015 bagi program yang belum tuntas harus dituntaskan pencapaian targetnya sampai akhir periode RPJMD tahun 2015.
32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2.4.1. Bidang Bina Marga Tantangan bagi bidang bina marga antara lain penataan jaringan jalan Kabupaten Solok yang belum sesuai dengan Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pengelolaan sistem informasi jalan (leger) yang belum tersedia, belum adanya akses jalan yang cukup bagi nagari-nagari tertinggal dan sangat tertinggal, dan prioritas Kementrian PU mewujudkan jalan mantap daerah sebesar 60%. 2.4.2. Bidang Sumber Daya Air Irigasi adalah sarana yang sangat dipengaruhi oleh alam (cuaca). Kondisi saat ini tenaga operasional (Penjaga Pintu Air) sangat kurang sekali, sehingga mengakibatkan sarana yang ada sering rusak karena banjir dan untuk dimasa yang akan datang diharapkan penambahan tenaga operasional untuk menjaga sarana irigasi. 2.4.3. Bidang Cipta Karya Masih banyaknya rumah penduduk yang tidak layak huni, kondisi jalan lingkungan yang rusak, dan perlunya peningkatan prasarana pendukung aktifitas ekonomi (pasar). Untuk mengatasi hal ini secara bertahap selalu dialokasikan dana untuk perbaikan prasarana infrastruktur dengan dana APBD Kabupaten Solok serta berupaya untuk mendapatkan bantuan dari dana APBD Propinsi dan APBN. Karena keterbatasan dana yang ada maka program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur saat ini berdasarkan skala prioritas. 2.4.4. Bidang Pengembangan Kawasan Kondisi pelayanan pada bidang Pengembangan Kawasan saat ini yaitu pada penyediaan air bersih dengan system perpipaan 32% diharapkan pada tahun 2015 pelayanan telah mencapai 70%. Kondisi pada pelayanan sarana sanitasi saat ini mencapai 24,70% diharapkan pada tahun 2015 mencapai 65%. Tantangan yang dihadapi Bidang Pengembangan Kawasan antara lain, penduduk yang tinggal menyebar dan sulitnya mendapat sumber air bersih yang memadai dan dekat ke pemukiman masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat, serta terbatasnya keuangan daerah untuk pengembangan kawasan.
33
2.4.5. Bidang Tata Ruang Pesatnya laju pembangunan di era otonomi daerah saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah khususnya bidang tata ruang untuk melahirkan produk perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok. Produk Perencanaan yang ada saat ini kebanyakan hanya menjadi pelengkap pustaka dan hanya menjadi slogan semata. Hal ini dikarenakan produk perencanaan yang ada tidak membumi dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Solok, sehingga pelaksanaannya sangat sulit untuk direalisasikan. Hal ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk melahirkan produk perencanaan yang sesuai, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat. Yang menjadi tantangan di bidang Tata Ruang yaitu kurangnya ketersediaan tenaga ahli bidang penataan Ruang, Lingkungan, Arsitektur dan Kelistrikan, sehingga control terhadap produk perencanaan dan pengelolaan LPJU kurang maksimal. Peluang pelayanan yang dapat dilakukan dengan proses rekrutmen sumber daya manusia sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan, pelatihan dan pendidikan.
34
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pu Penyusunan Renstra 2011–2015 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Adapun permasalahan – permasalahan serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum antara lain : 1.
Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama didaerah tertinggal yang belum memadai
2.
Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi
3.
Masih rendahnya penataan pemukiman di pedesaan dan diperkotaan
4.
Masih lemahnya kualitas pembangunan infrastruktur
5.
Masih banyaknya rumah masyarakat yang tidak layak huni
6.
Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi di masyarakat
7.
Masih banyaknya bangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan
8.
Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang
9.
Keterbatasan kapasitas keuangan daerah
10. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan
35
3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu sampai 2015, adalah “ Terwujudnya pemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera ”, dari visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok berusaha mencapai visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasara umum yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, demokratis, akuntanilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Misi Kabupaten Solok dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan tersebut antara lain: 1.
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan taat hukum
2.
Meningkatkan kehidupan yang agamais, bermoral dan berbudaya
3.
Meningkatkan
kesejahteraan
rakyat
dengan
menciptakan
tatanan
perekonomian terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan. 4.
Menciptakan pendidikan berkualitas
5.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
6.
Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di segala bidang
7.
Mengembangkan pembangunan kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan
8.
Membangun Kepariwisataan Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok, Dinas Pekerjaan
Umum tak lepas dari hambatan-hambatan, antara lain terbatasnya dana dari anggaran yang ada, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada skala prioritas, masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dapat diandalkan pada masing-masing bidang, masih kurangnya rekanan yang profesional dibidang konstruksi, selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
36
3.3. Telaahan RPJMD Isu-isu strategis Kabupaten Solok yang merupakan poin penting bagi Dinas Pekerjaan Umum adalah : 1.
24 Nagari tergolong tertinggal dan 16 diantaranya sangat tertinggal
2.
Potensi alam yang berlimpah jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan merugikan kehidupan masyarakat dan ketahanan lingkungan, karena itu dibutuhkan pembangunan yang konsisten dan ramah lingkungan mulai dari penataan ruang sampai kepada pengembangan wilayah
3.
Sebagai daerah dengan sumber mata pencarian sector pertanian dibutuhkan perhatian dan keseriusan yang lebih besar agar mampu mengembangkan pertanian.
3.4. Telaahan Renstra atau Kebijakan Kementerian/Lembaga/Provinsi Dari Rencana Strategis Pembangunan Nasional sampai Tahun 2014, prioritas nasional pada wilayah Kabupaten Solok (koridor satu) adalah bagaimana mewujudkan pembangunan ekonomi yang ekslusif dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan ketertinggalan, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, sumber daya alam serta pembangunan industri. Pencapaian target
MDG’s
(Millenium
Development
Goal’s)
untuk
pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kemiskinan, social budaya serta pelestarian lingkungan. Kementerian Pekerjaan Umum lebih menitik beratkan arah pembangunan pada usaha untuk meningkatkan Infrastruktur guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk pengentasan daerah – daerah tertinggal dari kemiskinan dan ketertinggalan. Pada Bidang Sumber Daya Air, dari Kementerian Pekerjaan Umum telah dilakukan pembangunan embung dan penanganan sungai melalui dana APBN dan pemeliharaan irigasi bantuan luar negeri melalui kegiatan WISMP, sedangkan dari APBD Propinsi telah dilakukan operasi dan pemeliharaan irigasi baik irigasi kewenangan propinsi (areal 1000 s/d 3000 Ha) maupun irigasi yang kewenangan Kabupaten (areal 0 s/d 1000 Ha) melalui pelimpahan kewenangan.
37
3.5. Telahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundangundangan. Ruang Kab. Solok merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 737.800 Ha atau 7.378,00 Km2 yang terdiri atas 14 Kecamatan yang terdiri atas komponen yang meliputi : kawasan lindung dan kawasan budidaya. Ruang wilayah Kabupaten Solok dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaanya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya. Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan.
KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan,
rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan,
38
rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam kerangka itulah, Dinas Pekerjaan Umum , khususnya Bidang Tata Ruang, berusaha melahirkan produk-produk perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan perencanaan di Kabupaten Solok.
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis Penentuan
isu-isu
strategis
dilakukan
dengan
membahas
secara
komprehensif terhadap permasalahan permasalahan dinas dalam menjalankan tugas dan tupoksi pelayanan, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, telaahan terhadap RPJMD, telaahan terhadap kebijakan kementerian/lembaga dan propinsi serta telahaan terhadap RTRW kabupaten Solok. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : 1. Dalam rangka mencapaui target MDG’s dan percepatannya melalui dana APBN disediakannya banyak program yang berkaitan. 2. Kurang menggeliatnya aktivitas ekonomi di Kawasan Ibukota Kabupaten, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kawasan ini kurang maksimal. Secara fisik, hal ini dapat dilihat dari pasifnya usaha ekonomi kerakyatan di sepanjang Jalan Arteri Utama, yang hanya didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa skala kecil. 3. Meningkatkan penggunaan dana APBN dan APBD untuk melaksanakan program kerja. 4. Memanfaatkan Institusi untuk bebas dari daerah terisolir 5. Meningkatkan kemampuan aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis 6. Memanfaatkan institusi untuk meningkatkan kinerja rekanan / pemborong 7. Melakukan mitigasi untuk mengurangi terjadinya dampak bencana
39
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi Dalam rangka Pembangunan Organisasi kedepan nantinya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok mempunyai suatu Visi agar pembangunan yang dilaksanakan itu lebih terarah dan mempunyai sasaran yang jelas dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan maksud tersebut maka dirumuskan suatu Visi yaitu, “Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana yang handal dan berwawasan lingkungan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik tahun 2011-2015” Visi diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2015 sarana dan prasarana umum yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat di Kabupaten Solok yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas PU sudah memenuhi standar pelayanan minimal.
4.2. Misi Untuk mewujudkan Visi diatas perlu dijabarkan kedalam Misi Pembangunan 5 (lima) tahun kedepannya yaitu : 1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Strategis Daerah 2. Menyediakan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat 3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman 4. Mewujudkan penataan Kawasan Ibukota dan Ruang Terbuka Publik 5. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur daerah terisolir
4.3. Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum maka Renstra tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada table berikut :
40
4.4. Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi yang sama dalam kebijakan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu bagi aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi Dinas Pekerjaan Umum. Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.
Peningkatan kualitas pelayanan public, aparatur, dan pemerintah
2.
Percepatan pembangunan nagari (daerah) tertinggal
3.
Peningkatan sentra usaha perdagangan masyarakat
4.
Pembangunan Infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi
5.
Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian
6.
Memantapkan pembangunan lingkungan yang sehat dan kondusif
41
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Program Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan (2011-2015). Program - program tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Program Pemanfaatan Ruang
2.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3.
Program Pengembangan Perumahan
4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6.
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7.
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan / Nagari
8.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya
9.
Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 11. Program Lingkungan Sehat Perumahan 12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 13. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5.2. Kegiatan Penjabaran dari program – program yang berupa kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2011- 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Penataan kawasan ibu kota kabupaten
2.
Penataan kawasan ibukota kecamatan
3. Penyediaan alat berat dan Dump Truck 4.
Pembangunan sarana dan prasarana kawasan ibu kota kabupaten
5.
Penyediaan peralatan pengujian mutu
6.
Peningkatan kapasitas dan kuantitas serta kualitas pasar kecamatan/nagari
42
7.
Pembangunan jaringan irigasi dan Sumber Daya Air lainnya
8.
Penguatan peran serta GP3A dalam mensukseskan pembangunan pertanian
9.
Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten
10. Pembangunan
Infrastruktur sosial dan ekonomi didaerah terisolir dan
tertinggal 11. Pembangunan rumah tidak layak huni 12. Penyusunan RP4D 13. Pembangunan PSU Kawasan Perumahan 14. Pamsimas 15. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 16. Penyediaan Pengeloaan Air Limbah /Sanitasi 17. Pembangunan jalan lingkungan 18. Pembangunan trotoar Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :
43
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut : 1.
Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalah interpretasi.
2.
Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif ; yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3.
Relevan ; indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4.
Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses.
5.
Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6.
Efektif ; data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Indikator Kinerja SKPD yag mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah
Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : 1.
Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
2.
Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
3.
Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat
dilihat pada table berikut :
44
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pedoman bagi SKPD dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Dengan adanya Renstra akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Dengan telah ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum. Disadari bahwa pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Solok yaitu ““
Terwujudnya Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Handal Dalam Rangka Menuju Pemerintahan Yang Baik Tahun 2011 – 2015 “. .
Perwujudan
Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok pada akhirnya
diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi Kepala Daerah dan Visi Kabupaten Solok.
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK
Ir. FATHOL BARI, MSc (Eng) NIP. 19640515 1999003 1 010
45
45
