RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011

RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

Bab IV

4.1. VISI DAN MISI SANITASI KOTA 4.1.1 VISI Visi pembangunan sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat di Kabupaten Sukoharjo adalah: “TERWUJUDNYA SUKOHARJO SEHAT SEJAHTERA DAN BERKUALITAS PADA TAHUN 2015 MELALUI PEMBANGUNAN AMPL” Visi tersebut mengandung makna antara lain : Sehat sejahtera: menunjukkan pembangunan AMPL akan mampu mencapai kondisi masyarakat yang sehat yang menjadi salah satu syarat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya terkandung upaya untuk mencapai kondisi tersebut dengan kemampuan sendiri dari sisi pengelolaan baik fisik maupun non fisik. Dengan tetap mengutamakan kualitas hasil pembangunan yang dicapai. Berkualitas: pencapaian kondisi sumber daya manusia yang memiliki kapasitas berbagai hal. Kondisi ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu menghadapi kompetisi di masa mendatang di berbagai bidang kehidupan.

4.1.2 MISI Misi yang dicanangkan dalam melaksanakan pembangunan AMPL adalah: a.

Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan sanitasi yang memadai.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. c.

Menggalakkan penghijauan, terasiring peresapan secara menyeluruh yang diatur dengan perda untuk kelestarian ekosistem.

d. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan serta memberikan fasilitas demi terwujudnya hidup yang lebih berkualitas

POKJA AMPL Kabupaten Sukoharjo

IV - 121


4.2. Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten Sesuai aspek-aspek pendukung yang terkait dengan penanganan sanitasi, antara lain bidang kesehatan, perumahan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup, maka strategi yang dilaksanakan diarahkan kepada : 1. Normalisai saluran drainase lingkungan  Perbaikan saluran yang sudah ada dan pembuatan saluran baru dengan konstruksi pasangan batu bata/batu kali/buis beton  Perbaikan/peningkatan drainase lingkungan 2. Pembuatan jamban keluarga / MCK komunal  Pemasyarakatan

jamban

keluarga

sehingga

setiap

unit

rumah

mempunyai sendiri fasilitas kamar mandi dan jamban (WC) yang layak dan sehat.  Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas MCK umum di lokasi-lokasi yang membutuhkan.  Penyediaan sarana sanitasi lingkungan berupa MCK umum dan memperbaiki, menata kembali MCK-MCK yang ada dengan jumlah sesuai kebutuhan. 3. Pembuatan sistem pembuangan / pengolah limbah cair 4. Pembuatan/pembangunan IPLT 5. Normalisasi sungai 6. Penyadaran / penyuluhan hidup bersih dan sehat 7. Membuat sistem pembuangan / pengolah sampah dan pengelolaan sampah yang lebih baik (sanitary landfill/controlled landfill) 8. Pengadaan sarpas air bersih Peningkatan jaringan pipa PDAM dan atau pembuatan sumur artetis yang digunakan secara bersama atau pembangunan hidran umum yang digunakan bersama-sama dengan jumlah dan letak sesuai kebutuhan 9. Perbaikan gorong-gorong 10.Program kali bersih 11.Pembuatan / pemfungsian kembali IPAL yang ada 12.Peningkatan sanitasi lingkungan


IV - 122


4.3. Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Pengelolaan Air Limbah untuk menjaga kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah : 1. Mengawasi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan air

limbah

dan

kesehatan

menyebar

lingkungan

luaskan

kepada

informasi

masyarakat

tentang melalui

pentingnya penyuluhan-

penyuluhan, 2. Disusunnya Rencana Kualitas Lingkungan Daerah, 3. Meningkatkan kualitas aparatur lingkungan hidup, 4. Tersedianya saluran air buangan rumah tangga.

Program Pemerintah dalam Pengelolaan Air limbah yaitu: 1. Pembinaan Sistem Pengelolaan Air Limbah, 2. Pengembangan Perencanaan Pengelolaan Air Limbah, 3. Program Perluasan Cakupan Pelayanan Air Limbah, 4. Program

Peningkatan

Sistem

Pengolahan

Lumpur

Tinja

dengan

pembuatan/pembangunan IPLT, 5. Program Pengembangan Pembangunan Prasaran Sarana Air Limbah Yang Bertumpu pada partisipasi Masyarakat, 6. Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Swasta, 7. Program Pembangunan kapasitas Pendanaan, 8. Program Promosi Pengelolaan Air Limbah dan 9. Program Pengembangan Inovasi Teknologi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan air limbah, maka perlu didukung oleh pembiayaan pengelolaan yang bersumber dari APBN maupun APBD serta peran swasta. Permasalahan dan upaya penanganan pengolahan air limbah dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008-2012 disampaikan pada tabel terlampir. Rencana program pengelolaan air limbah yang sedang dan akan dilaksanakan

oleh

Kabupaten

Sukoharjo

mengacu

kepada

analisis

permasalahan dalam RPIJM Dinas PU Bidang Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo 2010-2014 untuk bidang air limbah.


IV - 123


1. Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak dalam Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak dalam Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Tabel 57. Matriks Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak No. 1.

Kebijakan

Strategi

Peningkatan akses pelayanan air limbah baik melalui sistem on site maupun sistem off site diperkotaan dan Pedesaan

a. Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem air limbah untuk mencapai standard pelayanan minimal di perkotaan b. Pengembangan pelayanan sistem air limbah terpusat di perkotaan secara bertahap berdasarkan tanggap kebutuhan (demand responsive)

Rencana Tindak 1) Meningkatkan kapasitas pengolahan melaui pembangunan IPAL paket 2) Meningkatkan pelayanan Air limbah melalui sistem terpusat (sewerage) 3) Melakukan pembinaan teknis dalam peningkatan peran pemerintah propinsi, kota/kab dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah

4) Memprioritaskan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di d. Prioritas pembangunan perkotaan pada masyarakat 5) Melakukan optimalisasi, daerah miskin dan rehabilitasi dan rawan penyakit terkait ekstensifikasi Prasarana air dan Sarana Air Limbah e. Mendorong kerjasama (IPAL &IPLT) antar kota/kabupaten 6) Menyelenggarakan dalam upaya pembinaan dan bimbingan melindungi badan air teknis dalam peningkatan dari pencemaran air Prasarana dan Sarana air limbah permukiman limbah untuk daerah tertentu :daerah endemi, daerah bencana, daerah terpencil dan kawasan perbatasan. c. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola oleh BUMD dan dinas

7) Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam bidang pengelolaan air limbah.


IV - 124

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 No. 2.

Kebijakan Peningkatan Pembiayaan pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Permukiman

Strategi a. Mendorong peningkatan alternative sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan b. Mendorong peningkatan prioritas pendanaan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah

Rencana Tindak 1) Mendorong peningkatan pembiayaan pengelolaan air limbah 2) Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama Pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan air limbah

c. Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta d. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah berbasis masyarakat (Community Based Development) 3.

Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan sistem Pengelolaan air limbah

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat.

1) Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye dalam pendidikan lingkungan dan kepedulian lingkungan

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah

2) Mendorong pembangunan Prasana dan Sarana Air Limbah berbasis masyarakat

c. Meningkatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah

4.

Penguatan kelembagaan

a. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kegiatan dan antar wilayah dalam pembangunan air limbah


3) Menyelenggrakan deseminasi dan sosialisasi norma, standard, pedoman dan manual bidang air limbah 4) Memberikan Bantuan teknis pembangunan air limbah berbasis masyarakat 1) Memberikan Bantuan teknis penyelenggaraan kelembagaan Prasana dan Sarana air limbah. 2) Fasilitasi dan memberikan bantuan teknis dalam pembentukan badan

IV - 125

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 No.

Kebijakan

Strategi b. Fasilitasi peningkatan manajemen pembangunan air limbah di daerah. c. Fasilitasi peningkatan pengelolaan air limbah melalui pelatihan dan pendidikan SDM yang kompeten.

Rencana Tindak pengelola air limbah. 3) Meningkatkan koordinasi dengan sector lain. 4) Mendorong peningkatan kemauan politik pemerintah dalam penanganan air limbah. 5) Melaksanakan peningkatan pengawasan kualitas air limbah pemukiman. 6) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM (sumber daya manusia).

5.

Pengembangan Perangkat Peraturan dan Perundangundangan.

a. Revisi peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan terhadap BUMD yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan air limah. b. Peningkatan forum nasional pengelolaan air limbah dalam mendorong pelaksanaan pengaturan yang lebih baik.

1) Melakukan pengembangan perangkat hukum antara lain : PP, Permen, standard pedoman dan manual (SPM) dalam penyelenggaraan sistem air limbah pemukiman. 2) Fasilitasi (Bantuan Teknis) penyusunan Perda dalam penyelenggraan sistem Air Limbah Permukiman.

c. Meningkatkan tersedianya NSPM dalam pengembangan sistem pembuangan air limbah.

2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kebutuhan pengembangan sistem prasarana dan sarana air limbah yang diusulkan untuk pengelolaan air limbah di Kabupaten Sukoharjo disajikan dalam tabel berikut ini.


IV - 126


Tabel 58. Sistem Prasarana dan Sarana Air Limbah yang Diusulkan No.

Aspek Pengelolaan Air Limbah

Kondisi Saat Ini TA 2010

1

2

3

A.

Rekomendasi Teknis 4

Manfaat 5

Kondisi Akhir RPIJM TA. 2014 6

Kelembagaan

1.

Bentuk Institusi Kinerja

Kelembagaan Peningkatan Peningkatan rendah perangkat kinerja kelembagaan pengelolaan

Kinerja kelembagaan meningkat

2.

SDM Kualitas dan

Kuantitas Pelatihan SDM rendah dan Rotasi SDM

Kualitas dan kuantitas SDM meningkat

B.

Peningkatan kinerja pengelolaan

Teknis Operasional

1.

Perencanaan Masterplan Ketersediaan tidak up to dokumen date perencanaan (master plan, FS, DED)

Revisi Master Perencanaan Mater Plan dan Plan, terintegrasi Dokumen Penyusunan Perencanaan FS & DED Terintegrasi

2.

Cakupan pelayanan air limbah

Air limbah tertangani ________%

Peningkatan cakupan layanan hingga _______%

Peningkatan jumlah penduduk terlayani

Air limbah tertangani ______%

3.

Sanitasi Sistem On Site: Pencemaran tanah akibat kondisi septic tank yang buruk

Sosialisasi dan pengaturan standarisasi septic tank

Peningkatan kesehatan dan kenyamanan lingkungan

Konstruksi septic tank memenuhi standar sehingga pencemaran air tanah berkurang

 Kondisi Jamban & Septic Tank Keluarga

 Kondisi PS Sanitasi PS Sanitasi Berbasis Berbasis Masyarakat masyarakat terbatas

4.

Pengembang Peningkatan an Sanimas kesehatan dan Biogas lingkungan & penyediaan energy alternatif

Kebutuhan Sanimas terpenuhi

 Kondisi Sarana Truk Tinja

Belum Usulan adanya pengadaan Sarana Truk Truk Tinja Tinja

Peningkatan layanan

Jumlah cukup dan optimal

Sanitasi Sistem Off Site:

IPLT belum tersedia

Peningkatan layanan

Cakupan pelayanaan IPAL Mencapai _____%


Pembuatan IPLT

IV - 127

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 C.

Pembiayaan:

1.

Sumber-sumber pembiayaan

Sumber pembiayaan terbatas

Peningkatan Peningkatan Pembiayaan peran pembiayaan pengelolaan air masyarakat limbah tercukupi dan Swasta

2.

Tarif Retribusi

Belum ada Tarif restribusi

Peningkatan Peningkatan tarif pembiayaan restribusi pengelolaan

D.

Peraturan/ Perundangan:

Belum ada Perda Pengelolaan Air Limbah

Membuat Perda Pengelolaan Air Limbah

E.

Peran serta Masyarakat

Kesadaran masyarakat kurang

Kampanye, sosialisasi, dan pelatihan

Regulasi tersedia

Pembiayaan pengelolaan air limbah tercukupi Perangkat regulasi tersedia

Peningkatan Masyarakat kesadaran terlibat dalam masyarakat kegiatan pengelolaan air limbah Sumber: RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo, 2010-2014

Gambar 17. Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Sukoharjo


IV - 128


3. Usulan Dan Prioritas Program. Dari hasil analisis masalah keciptakaryaan yang dilakukan, usulan dan prioritas program untuk dipakai dalam pencapaian RPIJM khususnya air limbah adalah sebagai berikut ini. a. Pembinaan Teknik Air Limbah; b. Kampanye

dan

Edukasi

Peningkatan

Kepedulian

Penyehatan

Lingkungan Permukiman ( PLP ); c. Fasilitasi Pembangunan Kelembagaan Bidang Penyehatan

Lingkungan

Permukiman ( PLP ); d. Pelatihan SANIMAS; e. SOSIALISASI NSPM; f. Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah dengan Sistem Off-Site dan On-Site; g. Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah dengan Sistem On-Site; h. Pengadaan Barang SANIMAS; Usulan tahapan prioritas pelaksanaan kegiatan penanganan air limbah

serta

rencana pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD

Kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya per tahun

mengacu

kepada

RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo, 2010-2014.

4.3.1. Sistem Terpusat ( Off Site ). Pengolehan limbah terpusat di Kabupaten Sukoharjo belum ada. Karena sampai saat ini baru direncanakan. Perencanaan tersebut telah di akomudir dalam RTRW, yang sampai saat ini RTRW masih dalam proses.

4.3.2. Sistem Sanimas Untuk meningkatkan cakupan akses jamban dan merubah perilaku masyarakat, melalui Dinas Pekerjaan Umum juga telah direalisasikan percontohan sarana sanitasi komunal melalui program SLBM (Santasi Langsung Berbasis Masyarakat ). Sarana yang terbangun pada tahun 2010 sejumlah 3 lokasi yaitu di Desa Tawang – Kecamatan Weru, Desa Kwarasan – Kecamatan Grogol, dan Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura. Sedangkan tahun 2011 yaitu di Desa Singopuran – Kecamatan Kartasura, Desa Banaran – Kecsamatan Grogol, Desa Palur Kecamatan Mojolaban, Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban, Kelurahan Dukuh – Kecamatan Sukoharjo dan Kelurahan Sukoharjo – Kecamatan Sukoharjo

di Kecamatan Kartasura,

Grogol, Weru dan Mojolaban.


IV - 129


4.3.3. Sistem On Site Secara umum pengelolaan sanitasi di Kabupaten Sukoharjo untuk penanganan limbah cair kegiatan rumah tangga dilakukan secara on site dengan pembuatan tangki septik di tiap-tiap rumah tangga. Hal ini banyak dilakukan pada kawasan-kawasan permukiman dan perumahan penduduk. Kelemahan dari kondisi ini adalah seringkali masyarakat tidak mengetahui standar teknis yang telah ditentukan. Salah satu syarat yang kurang diperhatikan oleh masyarakat saat membangun sumur peresapan dari tangki septik adalah letak dan jarak sumur peresapan dengan sumur gali karena sempitnya persil tanah yang dipunyai, disamping ketidaktahuan posisi sumur peresap tetangga sekitarnya. Sampai dengan akhir tahun 2005 diperkirakan jumlah volume air limbah rumah tangga/ domestik mencapai ± 20.066.918 l/hari.

4.4. Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah (Limbah Padat) Rencana program pengelolaan sampah yang sedang dan akan dilaksanakan, mengacu kepada RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo, 2010-2014 untuk bidang persampahan, yaitu :

4.4.1 Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Sukoharjo mengacu

kepada

peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) yaitu: Kebijakan 1: Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Strategi: a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan 3R. b. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R. c. Mendorong koordinasi lintas sektor (perindustrian dan perdagangan). Kebijakan 2: Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan. Strategi: a. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan di sekolah.


IV - 130

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 b. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum. c. Membina masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan persampahan. d. Mendorong peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat. e. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta. Kebijakan

3:

Peningkatan

cakupan

pelayanan

dan

kualitas

sistem

pengelolaan. Strategi: a. Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan Kota/Kabupaten. b. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. c. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan. d. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan. e. Mengembangkan TPA ke arah Sanitary Landfill (SLF)/ Controlled Landfill (CLF). f. Meningkatkan TPA regional. g. Melaksanakan Litbang dan aplikasi teknologi penanganan sampah tepat guna dan berwawasan lingkungan. Kebijakan 4 : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan. Strategi: a. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola. b. Meningkatkan kinerja institusi pengelola. c. Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator. d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder. e. Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan. f. Mendorong pengelolaan kolektif atas prasarana dan sarana regional. g. Meningkatkan

kelengkapan

produk

hukum/NPSM

pengelolaan

persampahan. h. Mendorong implementasi/penerapan hukum bidang persampahan.

Kebijakan 5: Pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Strategi: a. Menyamakan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan dan kebutuhan anggaran. b. Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan.


IV - 131

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Sasaran utama yang hendak dicapai yaitu: a. Perluasan Pembangunan TPA. b. Persampahan terpadu dengan pendekatan 3R

4.4.2 Kebutuhan Pengembangan Pengelolaan Persampahan. Kebutuhan pengembangan sistem prasarana dan sarana persampahan yang diusulkan adalah sebagai berikut ini. Tabel 59. Sistem Prasarana dan Sarana Persampahan yang Diusulkan No.

Aspek Pengelolaan Persampahan

A. 1.

Kelembagaan: Bentuk Institusi

2.

SDM

B. 1.

Teknis Operasional: Perencanaan Ketersediaan dokumen perencanaan (master plan, FS, DED) Cakupan pelayanan Persampahan

2.

3.

Kondisi Saat Ini TA. 2009

c.

Pengumpulan 1) Gerobak Sampah 2) Becak Sampah 3) dll Pemindahan (Penampungan Sementara) 1) Transfer Depo 2) Container 3) TPS


Kondisi Akhir RPIJM TA. 2014

Teknis

Manfaat

Kinerja institusi rendah

Peningkatan perangkat kelembagaan


Kinerja institusi meningkat

Kualitas dan kuantitas SDM rendah

Pelatihan, Rotasi dan penambahan SDM


Kualitas dan kuantitas SDM meningkat

Masterplan tidak up to date

Revisi Master Plan, Penyusunan FS & DED

Perencanaan terintegrasi

Perencanaan terintegrasi tersedia

Persampahan tertangani _______ %

Peningkatan cakupan layanan hingga ____%


__________% penduduk terlayani

Penambahan Jumlah

Peningkatan layanan

Kurang memadai

Penambahan Jumlah

Peningkatan layanan

Prasarana dan Sarana Pewadahan memadai Prasarana dan Sarana Pengumpulan Memadai

Kurang memadai

Penambahan Jumlah

Peningkatan layanan

Prasarana dan Sarana a. Pewadahan Kurang 1) Tong Sampah memadai 2) Dll b.

Alternatif 2 (Moderat)

Prasarana dan Sarana Pemindahan memadai

IV - 132

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Pengangkutan Kurang 1) Dump Truck memadai 2) Arm Roll Truck 3) Compactor Truck 4) dll e. Sistem Belum Pengolahan & memasyarakat 3R secara luas 1) Pengomposan 2) Daur Ulang 3) Incenerator 4) dll f. Tempat 1) Infrastruktur Pemrosesan akses jalan Akhir (TPA) rusak 2) Peralatan tua dan rusak 3) Pagar bumi pada TPA belum keseluruhan 4) Belum memiliki timbangan Pembiayaan: Sumber-sumber Sumber pembiayaan pembiayaan terbatas d.

C. 1.

2.

Tarif Retribusi

Belum ada Tarif restribusi

D.

Penambahan Jumlah

Peningkatan layanan

Prasarana dan Sarana Pengangkut an memadai

Kampanye, sosialisasi, dan pelatihan

Peningkatan kesadaran masyarakat

Sistem Pengolahan 3R berjalan

Perbaikan dan peningkatan prasarana dan sarana TPA

Peningkatan layanan

Kapasitas TPA meningkat

Peningkatan peran masyarakat dan swasta Peningkatan tarif restribusi

Peningkatan pembiayaan

Pembiayaan pengelolaan sampah tercukupi Pembiayaan pengelolaan sampah tercukupi Perangkat regulasi tersedia

Peningkatan pembiayaan pengelolaan

Peraturan/Perundang Belum ada Membuat Regulasi an: Perda tentang Perda tersedia Persampahan Pengelolaan Persampahan E. Peran serta Kesadaran Kampanye, Peningkatan Masyarakat: masyarakat sosialisasi, kesadaran kurang “Sukoharjo masyarakat Bebas Sampah” dan pelatihan 3R Sumber: RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo, 2010-2014

Masyarakat terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah

4.4.3 Usulan Dan Prioritas Program Dari hasil analisis masalah keciptakaryaan yang dilakukan, usulan dan prioritas program untuk dipakai dalam pencapaian RPIJM khususnya Persampahan adalah sebagai berkut ini. a. Pembinaan Teknik Persampahan. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dan Drainase (BANTUAN TEKNIS).


IV - 133

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 b. Peningkatan/Pembangunan TPA, Prasarana Pengumpulan Sampah dan Persampahan Terpadu 3R. 1) Peningkatan/Pembangunan TPA Regional dan Sanitary Landfill  Masterplan Persampahan dan DED TPA Sukoharjo  Pembangunan TPA Sampah Sukoharjo  Pengadaan Alat Berat Sukoharjo 2) Pembangunan Persampahan Terpadu 3R  Perencanaan Teknis dan DED 3R  Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dan Drainase (BANTUAN TEKNIS) Usulan tahapan prioritas pelaksanaan kegiatan penanganan sampah serta rencana pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya per tahun mengacu kepada RPIJM BIdang PU/Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo, 2010-2014.

4.4.4 Rencana usulan dan prioritas program pengelolaan persampahan. Usulan dan prioritas program pengelolaan persampahan, yaitu sebagai berikut: a. Dibangunnya TPA dengan system sanitary landfill atau controlled landfill; b. Didorong untuk upaya pengurangan sampah dengan penerapan konsep 3 R (Re-duce, re-use dan re-cycling); c. Pengadaan sarana prasarana persampahan; d. Penyuluhan-penyuluhan

kepada

masyarakat

tentang

pengelolaan

persampahan; e. Diadakan bimbingan teknis pengomposan untuk mengurangi volume sampah ke TPA dan dapat digunakan sebagai pupuk oleh petani.

4.4.5 Pembiayaan Pengelolaan Dana pengelolaan persampahan di Kabupaten Sukoharjo bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Permasalahan dan rencana pengelolaan persampahan dan Rencana Program Investasi

Jangka

Menengah

(RPIJM)

Bidang

Cipta

Karya

Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2008-2012 disampaikan pada tabel terlampir.


IV - 134


4.5. Rencana Peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan (kondisi eksisting) dan melihat permasalahan-permasalahan

saluran

drainase

yang

ada

serta

menganalisis jumlah dan kebutuhan saluran drainase dengan tujuan untuk mengurangi daerah genangan, meneruskan air hujan, memperkecil resiko kesehatan lingkungan serta memperkecil kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan, maka periu didukung oleh pembiayaan pengelolaan yang bersumber dari APBN, APBD, swasta dan swadaya masyarakat. Usulan

program

pengembangan

pembangunan

bidang

drainase

Kabupaten Sukoharjo dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya 2008-2012 disampaikan pada tabel terlampir. Rencana program pengelolaan drainase lingkungan yang sedang dan akan

dilaksanakan,

mengacu

kepada

RPIJM

Bidang

PU/Cipta

Karya

Kabupaten Sukoharjo, 2010-2014, yaitu :

4.5.1 Arah Kebijakan Penanganan Drainase Penanganan drainase perlu memperhatikan fungsi drainase perkotaan sebagai prasarana kota yang dilandaskan pada konsep drainase yang berwawasan lingkungan. Berlainan dengan paradigma lama yang prinsipnya mengalirkan limp asan air hujan ke badan air penerima secepatnya, tetapi prinsipnya agar air hujan yang jatuh ditahan dulu agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah melalui bangunan resapan buatan/alamiah seperti kolam tandon, waduk lapangan, sumur-sumur resapan, penataan lansekap dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan memotong puncak banjir yang terjadi sehingga dimensi saluran lebih ekonomis, dapat juga membantu menambah sumbersumber air baku. Penanganan drainase juga harus memakai pendekatan sistem, tidak secara parsial, parameter-parameter teknis ditentukan faktor alam setempat. Sasaran kebijakan pengembangan drainase di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut ini: a. Terlaksananya

pengembangan

sistem drainse

yang

terdesentralisasi,

efisien, efektif dan terpadu. b. Terciptanya pola pembangunan drainase yang berkelanjutan melalui kewajiban konservasi air dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. c. Terwujudnya upaya pengentasan kemiskinan perkotaan yang efektif dan ekonomis melalui mnimalisasi resiko biaya sosial dan ekonomi serta biaya kesehatan akoibat genangan dan bencana banjir.


IV - 135

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 d. Terciptanya

peningkatan

koordinasi

antara

Kabupaten/Kota

dalam

penanganan sistem drainase.

4.5.2 Sistem Prasarana yang Diusulkan Kebutuhan pengembangan sistem prasarana dan sarana Drainase yang diusulkan adalah sebagai berikut ini. Tabel 60. Sistem Prasarana dan Sarana Drainase yang Diusulkan

No.

Aspek Pengelolaan Drainase


Rekomendasi Alternatif 2 (Moderat) Teknis

A. 1.

Kelembagaan: Kapasitas Institusi

2.

SDM

B.

Teknis Operasional: Perencanaan Ketersediaan dokumen perencanaan (master plan, FS, DED) Cakupan pelayanan Drainase

1.

2.

Kurangnya fasilitas fisik


Manfaat

Peningkatan perangkat kelembagaan Pelatihan dan Rotasi SDM

Peningkatan kinerja pengelolaan Peningkatan kinerja pengelolaan

Fasilitas fisik terpenuhi

Dokumen perencanaan terbatas

Penyusunan Master Plan, Penyusunan FS & DED

Perencanaan terintegrasi

Dokumen perencenaan up to date dan tersedia lengkap

Kecepatan peresapan rendah & Genangan tertangani _______% Sedimentasi dan sampah

Peningkatan cakupan layanan hingga ______%


Genangan tertangani _______ %

Pengerukan saluran & Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Mempertahan kan kondisi

Kondisi PS Drainase terpelihara (sedimentasi & sampah berkurang)

Kuantitas & kualitas SDM rendah

Kuantitas & kualitas SDM meningkat

3.

Operasi dan Pemeliharaan Rutin

4.

Rehabilitasi

Kerusakan fisik

Perbaikan fisik

Mengembalikan Kondisi dan kondisi fungsi drainase terpenuhi

5.

Peningkatan/ Pembangunan

Permasalahan genangan

Pembangunan saluran, sumur resapan biopori & SPAH

Meningkatkan penanganan masalah genangan

Genangan tertangani ________%

C.

Pembiayaan

1.

Sumber-sumber Pembiayaan


Peningkatan keterlibatan masyarakat dan swasta


Sumber pembiayaan terpenuhi

2.

Alokasi APBD

Alokasi anggaran rendah



Sumber alternatif pembiayaan tersedia


IV - 136

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 D.


1.

Kelayakan Peraturan Daerah

Tidak sesuai kondisi terkini

Revisi Peraturan Daerah

2.

Penerapan Sanksi

Sanksi pelanggaran lemah

Penegakan peraturan/ hukum

E.

Peran Serta Masyarakat

1.

Partisipasi aktif masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat kurang

2.

Keterlibatan swasta

Keterlibatan swasta rendah

Perangkat regulasi tersedia

Perangkat regulasi tersedia dan mengikuti kondisi

Kampanye dan penyuluhan

Peningkatan peran masyarakat

Masyarakat berperan dalam penyelenggar aan pengelolaan drainase

Menyiapkan rencana pengembangan kemitraan


Swasta berperan dalam penyelenggara an pengelolaan drainase

Sumber: RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo, 2010-2014

4.5.3

Usulan Dan Prioritas Program

Usulan dan prioritas program pengelolaan Drainase adalah sebagai berikut ini. a.

Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Drainase;

b. Peningkatan kesadaran masyarakat; c.

Peningkatan keterlibatan masyarakat dan swasta;

d. Pengembangan system jaringan drainase berbasis konservasi lingkungan Usulan tahapan prioritas pelaksanaan kegiatan penanganan drainase serta rencana pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya per tahun mengacu kepada Program Bidang Cipta Karya Sub Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014.


IV - 137


4.6. Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2009–2014, maka kebutuhan program air bersih adalah sebagai berikut:

4.6.1 Sasaran Pembangunan Penyediaan Air Minum Sasaran RPIJMD Kabupaten Sukoharjo adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih khususnya diprioritaskan pada daerah sulit air bersih.

4.6.2 Analisis Kondisi Pelayanan Tingkat kehilangan air secara nasional ditolelir sampai dengan 20 % setelah dikurangi air hilang dalam proses produksi (KADPP) sebesar 1,5 % disetiap instalasi produksi. Tahun 2010 PDAM Sukoharjo kehilangan air mencapai 27,9%, maka perlu peningkatan pelayanan kebutuhan air minum kepada pelanggan, dengan melakukan operasional rutin baik secara digilir maupun tidak. Kondisi sisa tekanan air pada konsumen di ujung pipa saat ini masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan. Perubahan musim juga berpengaruh pada keadaan Meknikal elektrikal seperti Genset, pompa, panel, dll yang dapat

mengakibatkan

pelayanan

terhenti

karena

aktivitas

perbaikan

maupun jika terjadi kerusakan. Perkembangan permukiman yang tumbuh pesat di Kabupaten Sukoharjo menuntut akan kebutuhan air bersih semakin bertambah, dengan demikian keberadaan PDAM sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun karena berbagai kendala dan permasalahan maka perusahaan belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

4.6.3 Analisis Kebutuhan Air Analisis kebutuhan air minum dapat disertai dengan analisis kesenjangan yaitu suatu metoda yang membandingkan antara kebutuhan analisis dan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Pertumbuhan kebutuhan penanganan air

minum

sejalan

dengan

pertumbuhan

penduduk.

Dari

analisis

kesenjangan di bawah terlihat jika dalam lima tahun kedepan tidak ada peningkatan investasi prasarana pengelolaan air minum maka akan terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas tersedia. Perhitungan analisis kesenjangan pengelolaan air minum berbasis fungsi kawasan Kabupaten Sukoharjo disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini.


IV - 138

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Tabel 61. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Sukoharjo No. A 1.

B 1.

Uraian Pelayanan Penduduk Jml Penduduk

Satuan

Jiwa

Eksisting Tahun 2010

854.014

Domestik Sambungan SR Rumah  Tingkat (%) Pelayanan  Penduduk Jiwa Terlayani  Pemakaian Lt/or/hr Air  Kebutuhan Lt/dt Air

2.

Hidran Umum  Tingkat (%) Pelayanan  Penduduk Jiwa Terlayani  Pemakaian Lt/or/hr Air  Kebutuhan Lt/dt Air

3.

Total Kebutuhan Domestik

Proyeksi ( Tahun ) 2011

2012

2013

2014

2015

860.848

867.773

874.675

881.672

888.725

627

927

5.106

6.477

7.680

18.675

21.574

22.174

22.774

23.374

Lt/dt

Lt/dt C.

Non Domestik (10%)

Lt/dt

D.

Kebutuhan Rata-Rata

Lt/dt

E.

Kebutuhan Maksimum (1,15)

Lt/dt Lt/dt

F.

Kebutuhan Puncak (1,5)

Lt/dt

G.

Ketersediaan Air Minum Eksisting

Lt/dt

Kesenjangan

Lt/dt

H.


IV - 139


I.

Target Investasi Air Minum Alternatif 1 (Pesimis)  Target Cakupan % Pelayanan  Target Penyediaan Lt/dt Air Minum Alternatif 2 (Moderat)  Target Cakupan % Pelayanan  Target Penyediaan Lt/dt Air Minum Alternatif 3 (Optimis)  Target Cakupan % Pelayanan  Target Penyediaan Lt/dt Air Minum

61 %

64.8% (557.828 jiwa)

68.6% (595.265 jiwa)

72.4% (633.265 jiwa)

76.2% (671.834 jiwa)

80,50% (715.424 jiwa)

50 lt/detik

321,30

371,30

671,30

671,30

671,30


IV - 140


4.6.4 Analisis Kebutuhan Program Program dan kebijakan yang dilakukan saat ini adalah baru sebatas untuk mempertahankan hidup atau kelangsungan operasional perusahaan dengan mengesampingkan tingkat keuntungan atau profit lebih dulu. Strategi dan Program untuk tetap bisa melakukan kegiatan operaional adalah : a. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya operasional dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan segala potensi yang ada. b. Mencari bantuan dana kepada Pemerintah baik melalui APBD Provinsi atau APBD Kabupaten serta kebijakan untuk sarana perkuatan system.

4.6.5 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Air Minum Kebutuhan pengembangan sistem prasarana dan sarana Air Minum yang diusulkan adalah sebagai berikut ini. Tabel 62. Sistem Prasarana dan Sarana Air Minum yang Diusulkan

No.

Aspek Pengelolaan Air Minum


Rekomendasi Alternatif 2 (Moderat) Teknis


Manfaat

A.

Kelembagaan :

1.

Kinerja Institusi

Kinerja instiusi kurang

Peningkatan perangkat kelembagaan


Kinerja institisi meningkat

2.

SDM

Terbatasnya jumlah SDM untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS.

Pelatihan dan Rotasi SDM


Kuantitas & kualitas SDM meningkat

B.

Teknis Operasional:

1.

Cakupan pelayanan Air Minum

Cakupan Pelayanan Air Minum masih rendah baru 61 %

Peningkatan cakupan layanan hingga 80,50%


Cakupan Pelayanan Air Minum Mencapai 80,50%

2.

Sumber Air

Kapasitas terbatas dan penurunan debit

Peningkatan kapasitas sumber air

Kapasitas meningkat

Sumber air mencukupi

3.

Unit Transmisi

Jaringan terbatas dan permasalahan kebocoran saat ini 27,9%

Pemeliharaan dan pembenahan jaringan

Cakupan pelayanan meningkat

Kebocoran berkurang, unit transmisi mendukung cakupan layanan 80,50%


IV - 141

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 4.

Unit Distribusi

Jaringan terbatas dan permasalahan kebocoran

Pemeliharaa n dan pembenahan jaringan


Kebocoran berkurang, unit distribusi mendukung cakupan layanan 80,50%

5.

Unit Pelayanan

Kapasitas dan Pemeliharaa permasalahan n dan kebocoran penambahan unit pelayanan


Unit pelayanan mendukung cakupan layanan 80,50%

Sumber-sumber Pembiayaan




Sumber pembiayaan terpenuhi

Tarif Retribusi

Tarif restribusi rendah

Peningkatan tarif restribusi

Peningkatan pembiayaan pengelolaan

Sumber pembiayaan mencukupi

Perangkat regulasi tersedia

Perangkat regulasi tersedia dan mengikuti kondisi

C. 1.

2.

Pembiayaan

D.


1.

Kelayakan peraturan Daerah

Belum memiliki Perda air Minum

Membuat Peraturan Daerah

2.

Penerapan Sanksi

Sanksi pelanggaran lemah

Penegakan peraturan/ hukum

E.

Peran Serta Masyarakat Partisipasi aktif masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat kurang

Kampanye dan penyuluhan


Masyarakat berperan dalam penyelenggaraa n pengelolaan drainase

Keterlibatan swasta

Keterlibatan swasta rendah

Menyiapkan rencana pengembangan kemitraan


Swasta berperan dalam penyelenggaraa n pengelolaan Air Minum.

4.6.6 Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut ini. a. Mengembangkan

alternatif

sumber-sumber

air

bersih

melalui

penampungan air hujan dan sumur dalam; b. Menambah dioptimalkan

utilitas

instalasi

produksi

dan

jaringan

untuk

dapat

meningkatkan

kualitas

air

bersih

dan

untuk

mengembangkan pelayanan;


IV - 142

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 c. Membenahi sistem distribusi dari sistem distribusi pemompaan menuju grafitasi sehingga biaya operaional bisa ditekan; d. PDAM Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan baik dalam hal pelayanan air bersih;

4.6.7 Sistem Prasarana Yang Diusulkan a. Sistem Non Perpipaan Di

Kabupaten

Sukoharjo

sebagian

masyarakat

atau

penduduk

mengkonsumsi air bersih dengan menggunakan air non perpipaan atau air yang bersumber dari, air tanah, air permukaan. Untuk meningkatkan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat program pelayanan sistem non perpipaan terjaga perlu diperluas pada daerah-aerah terutama yang rawan air, dan daerah miskin.

b. Sistem Perpipaan Sistem

perpipaan

merupakan

salah

satu

prasarana

yang

dapat

memudahkan masyarakat untuk memperoleh air bersih. Oleh karena itu guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu diusulkan prasarana air bersih dengan menggunakan sistem perpipaan . Rencana

program

investasi

jangka

menengah

(RPIJM)

Kabupaten

Sukoharjo tahun 2010-2014 untuk pengembangan sistem penyediaan air minum disampaikan pada tabel terlampir.

4.7. Rencana Peningkatan Kampanye PHBS. Rencana strategis pembangunan kesehatan Kabupaten Sukoharjo 2006-2010 bertujuan menguraikan langkah terpilih untuk mencapai tujuantujuan Program Pembangunan Daerah sub sektor kesehatan. Langkah terpilih tersebut diformulasikan sebagai Strategi Program Intervensi untuk menjadi acuan dalam penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, rencana pembangunan tahunan daerah sub sektor kesehatan yang akan disusun, mencerminkan prioritas pembangunan kesehatan daerah yang sejalan dengan visi “Terwujudnya Sukoharjo Sehat, didukung lingkungan dan perilaku sehat dengan pelayanan berkualitas dan peran serta masyarakat”


IV - 143

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Kegiatan pokok berdasarkan fungsi, sub fungsi dan program pada Sub Fungsi Pelayanan Kesehatan Perorangan antara lain berupa: 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); b. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan terutama generasi muda; c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

2. Program Lingkungan Sehat a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar; b. Pengawasan kualitas lingkungan; serta c. Pengendalian dampak resiko lingkungan. Renstra Dinas Kesehatan 2006-2010 mencakup pentahapan program berdasarkan kegiatan kampanye PHBS, sebagai berikut: Tabel 63. Rensta Dinkes Kabupaten Sukoharjo Tujuan Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat

Program Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan  Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);  Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan terutama generasi muda; serta

Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Program Lingkungan Sehat

 Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.  Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar;  Pengawasan kualitas lingkungan; serta  Pengendalian dampak resiko lingkungan.


IV - 144

RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

Recommend Documents