BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

Pokja AMPL Kota Balikpapan

BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

4.1. VISI DAN MISI SANITASI KOTA 4.1.1 Visi Visi Sanitasi Kota Balikpapan dapat dirumuskan sebagai berikut : Bersama Mewujudkan Sanitasi Sehat Kota Balikpapan 2015 

(masih dalam pembasan)

4.1.2. Misi 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sektor sanitasi 2. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi sehat 3. Mengembangkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin 4. Meningkatkan peran aktif seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dalam pembangunan sanitasi (Sanitasi urusan bersama) 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum pada sektor sanitasi. 6. Menggelorakan semangat Balikpapan Sehat: Kubangun Sanitasi, Kujaga Sanitasi, dan Kubela Sanitasi.

4.2. STRATEGI PENANGANAN SANITASI Strategi penanganan sanitasi yang sedang dan akan dijalankan hingga berakhirnya masa RPJM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut : 4.2.1. Strategi Penanganan Limbah Cair 1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site untuk perbaikan kesehatan masyarakat Kota Balikpapan. a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on site) melalui sistem komunal. b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off site).

Buku Putih Kota Balikpapan

IV - 1

Pokja AMPL Kota Balikpapan 2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman. a. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman/domestik b. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman/domestik. 3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. a. Menyusun peraturan daerah yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman/domestik. b. Menyebarluaskan

informasi

peraturan

terkait

pengelolaan

air

limbah

permukiman/domestik c. Menerapkan peraturan yang telah dibuat. 4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman/domestik. a. Mendorong pembentukan dan penguatan institusi pengelola air limbah permukiman b. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan air limbah permukiman. c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. d. Mengembangkan

sumberdaya

manusia

dalam

pengelolaan

air

limbah

permukiman/domestik. 5. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman/domestik. Strategi yang diterapkan adalah pembiayaan bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Balikpapan. 4.2.2. Strategi Penanganan Limbah Padat (Persampahan) 1. Penanganan persampahan kota Balikpapan melalui pengelolaan sampah terpadu : a. Pengaturan pengelolaan sampah dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas. b. Teknik operasional sampah dilakukan secara terpadu melalui pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir sampah. c. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan kawasan. d. Perlakuan hukum untuk menunjang keberhasilan dalam pengelolaan sampah. 2. Penanganan sistem pembuangan akhir sampah yang tidak mencemari lingkungan sekitarnya dengan upaya efisiensi lahan dan pemanfaatan sisa sampah agar lebih berguna dengan metode yang tepat guna:


IV - 2

Pokja AMPL Kota Balikpapan a. Pengolahan sampah yang dapat mereduksi timbulan sampah sebesar 30% serta pemanfaatan sisa sampah untuk memperbaiki struktur serta kinerja tanah pada lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang kurang subur serta kegiatan penghijauan. b. Penetapan lokasi dan kebutuhan lahan pembuangan akhir sampah sesuai dengan kriteria dan dilakukan proteksi terhadap lechate (air sampah) dan gas dengan metode yang tepat. c. Pembuatan Buffer Zone kawasan TPA selebar. d. Penetapan kawasan 10 km dari TPA sebagai Kawasan Rawan Pencemaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA). e. Pembatasan budidaya dan atau permukiman ( yang sudah ada ) di kawasan Garis Sempadan TPA untuk menghindari dampak pencemaran sampah. f.

Pembatasan untuk pengembangan kawasan budidaya dan atau permukiman baru pada kawasan Rawan Pencemaran TPA.

4.2.3.

Stategi Penanganan Drainase Lingkungan 1.

Pengaturan Sistem Tata Air Kota Balikpapan a. Mengembangkan Das Sebagai Daerah Tangkapan Air Hujan Dan Rawa-Rawa Serta Pesisir Laut 

Konservasi kawasan sungai di perbukitan (hulu sungai) dari masing-masing DAS Sungai melalui pengamanan sekitar DAS di Areal A



Penataan / Penanganan kawasan dataran sungai (hilir sungai) dari masingmasing DAS Sungai dan memeksimalkan fungsi rawa terhadap ekologi daratan, melalui normalisasi penampang sungai dan penyediaan fasilitas drainase di Areal B, untuk mengatasi banjir dan mengatasi ekologi rawa-rawa daratan



Penataan / Penanganan terhadap Kawasan Pesisir sungai (Outlet Sungai) melalui konservasi kawasan pesisir dan penyediaan fasilitas bangunan pesisir pantai di Areal kawasan C, untuk pengendalian pasang surut dan ekologi pantai

b. Meningkatkan Kondisi Hutan Lindung Sebagai Daerah Resapan Air 

Konservasi hutan lindung dengan meningkatkan fungsi hutan lindung



Pencegahan penebangan / perambahan hutan lindung



Mengendalikan ekplorasi tambang dikawasan hutan lindung



Penataan potensi sistem Tata Air



Penataan kawasan hunian sebagai daerah resapan dengan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)


IV - 3

Pokja AMPL Kota Balikpapan 2.

Pengaturan Sistem Drainase Kota Balikpapan a.

Pengendalian Terhadap Bahaya Banjir 

Penataan/Penanganan Sistem Drainase berdasarkan fungsi dari nomenklatur



Mengendalikan sedimentasi yang cukup tinggi dengan membuat Check Dam di beberapa wilayah aliran sungai



Penataan / Penanganan Sistem Drainase



Pengembangan daerah kawasan pemukiman, meliputi membuat

sistem

resapan di kawasan Areal B 

Mengendalikan sistem aliran buangan air hujan / banjir Kawasan

b. Pengaturan Sistem Drainase Di Perumahan Dan Permukiman 

Penataan / Penanganan Sistem Drainase di areal perumahan dan pemukiman



Pengembangan sistem penghijauan kota daerah kawasan pemukiman, juga meliputi membuat sistem Resapan di kawasan Areal B (Daerah Perumahan)



Mengendalikan sistem limbah air buangan (limbah Rumah tangga) dengan air hujan/ banjir Kawasan



Mengendalikan pengembangan pemukiman dan perumahan yang cukup tinggi di beberapa wilayah aliran hulu sungai dan bantaran sungai

c. Pengembangan Daerah Aliran Sungai Sebagai Daerah Tangkapan Air Hujan 

Konservasi kawasan perbukitan sungai (Hulu Sungai) dari Masing-Masing DAS Sungai melalui pengamanan sekitar DAS di Areal A



Penataan/Penanganan kawasan dataran sungai (Hilir Sungai) dari Masing Masing DAS Sungai melalui normalisasi penampang sungai dan penyedian fasilitas drainase di Areal B. Untuk mengatasi Banjir



Penataan/Penanganan terhadap Kawasan Pesisir sungai (Outlet Sungai) melalui konservasi kawasan pesisir dan penyediaan fasilitas bangunan pesisir pantai di Areal C. Untuk pengendalian pasang surut

4.2.4

Strategi Penanganan Air Bersih 1. Melindungi Sumber Air Baku Terhadap Aspek Kuantitas, Kualitas Dan Kontinuitas a. Konservasi kawasan perbukitan dan hutan lindung, berfungsi untuk menyangga dan resapan air hujan di masing-masing DAS Sungai sebagai potensi air baku keperluan air bersih b. Penataan / Penanganan daerah kawasan resapan air di kawasan Hilir Sungai melalui penghijauan dan pembuatan sumur resapan dikawasan hunian dan


IV - 4

Pokja AMPL Kota Balikpapan permukiman, berfungsi pula untuk mengendalian banjir dan penurunan muka air tanah. c. Penataan / Pengaturan / perlindungan sumber-sumber air baku permukaan dan sumber air baku tanah dalam melalui penataan wilayah tata air kawasan terhadap pencemaran lingkungan d. Memperluas kawasan perkotaan yang limbah domestiknya dikelola dan diolah secara terpusat e. memperbaiki mutu air baku dari sumber-sumber air yang ada f.

mengembangkan sumber air baku baru baik sumber permukaan maupun dalam tanah

g. Menjalin kerjasama antardaerah dalam memenuhi kebutuhan air baku 2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Air Bersih a. Meningkatkan sistem pengolahan air bersih (IPA) di masing-masing kawasan yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air bersih b.

Meningkatkan penggunaan sistim pengolahan air yang efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya

c. Memperbaiki dan mengembangkan sistim pendistribusian air yang menunjang kuantitas, kualitas dan kontinuitas SPAM d. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan pinggiran kota dalam memperoleh pelayanan air bersih e. Meningkatkan keterpaduan pengembangan SPAM dengan infrastruktur perkotaan lainnya f.

Mendorong peran serta swasta dalam pengembangan SPAM

3. Menurunkan tingkat kehilangan air untuk efisiensi sumber daya dan peningkatan pelayanan a.

Meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam proses pengolahan air

b. Pengendalian pasokan air dengan pemasangan meter induk dan pengatur tekanan / aliran pada zona distribusi tertentu c. Meningkatkan manajemen pengelolaan infrastruktur distribusi air d. Penggantian jaringan pipa distribusi yang rawan kebocoran e. Meningkatkan keandalan pembacaan meter air pelanggan f.

Pengembangan sistem informasi penyediaan air minum perkotaan


IV - 5

Pokja AMPL Kota Balikpapan 4.3.

RENCANA PENINGKATAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR Rencana peningkatan pengelolaan limbah cair yang sedang dan akan dilaksanakan kota Balikpapan hingga berakhirnya Renstra SKPD terkait pengelolaan limbah cair dapat dilihat dari analisa kebutuhan yang ada tercantum dalam RIPJM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut.

4.3.1 Analisis Permasalahan Analisis diperlukan untuk mencari akar permasalahan berdasarkan kondisi yang ada saat ini dari berbagai aspek teknis maupun non teknis, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan. Analisis permasalahan dapat dilakukan dengan gap analisis yaitu suatu metoda yang membandingkan antara kebutuhan dan pengelolaan yang tersedia. Pertumbuhan kebutuhan penanganan air limbah sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dari gap analisis di bawah terlihat jika dalam lima tahun ke depan tidak ada peningkatan prasaranan penanganan air limbah maka akan terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan penanganan. Gap analisis dibawah ini mengasumsikan jumlah penduduk, produksi air limbah 0,003 m3/jiwa/tahun dan penanganan air limbah 80% per tahun.

Grafik 4.1. GAP Analisis Produksi dan Penanganan Air Limbah

Jumlah (m3/tahun)

25,000 20,000 15,000 10,000

Produksi Air Limbah Pengelolaan Air Limbah

5,000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tahun

Uraian

Tabel 4.1 Gap Analisis Penanganan Air Limbah Kota Balikpapan Tahun Satuan 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Penduduk

jiwa

Produksi Air Limbah/jiwa

m3/jiwa/tahun

Produksi Air Limbah

m3/tahun

Pengelolaan Air Limbah

m3/tahun

2013

583,770 603,551 624,003 645,147 667,008 689,610 0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

17,513

18,107

18,720

19,354

20,010

20,688

14,010

14,485

14,976

15,484

16,008

16,551

Sumber : Hasil Analisa 2009


IV - 6

Pokja AMPL Kota Balikpapan 4.3.2 Alternatif Pemecahan Permasalahan Permasalahan dan kondisi yang berkembang dalam pengelolaan lumpur tinja di Indonesia, memerlukan suatu kebijakan dan strategi yang spesifik untuk dapat memelihara, mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan lumpur tinja. Kantor Menteri Negara Pekerjaan Umum dalam rangka pengelolaan lumpur tinja 2001/2005 menetapkan suatu kebijakan dalam pengelolaan lumpur tinja di wilayah perkotaan dan perdesaan, yang memerlukan keterlibatan semua stakeholder. Kebijakan bidang lumpur tinja diperkotaan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pengolahan lumpur tinja diprioritaskan pada kawasan yang sangat padat diperkotaan dan kawasan pesisir Kota Balikpapan. 2. Bantuan Pemerintah Pusat diberikan untuk pemantapan kelembagaan melalui pembinaan teknis di bidang manajemen pengolahan lumpur tinja dan bantuan peralatan berikut fasilitas pendukungnya kepada daerah yang betul-betul membutuhkan dan belum memiliki kemampuan sumber daya maupun manajemennya. 3. Pembangunan prasarana dan sarana lumpur tinja diusahakan dengan sistem terpusat dan semaksimal mungkin menggunakan prinsip pemulihan biaya, dengan prioritas pelayanan pada kawasan hunian dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan dengan permukaan air tanah yang tinggi, kawasan pesisir dengan hunian atas air. 4. Penanganan lumpur tinja di kawasan permukimam pada dasarnya adalah tanggung jawab masyarakat sendiri, sedangkan fasilitas penunjangnya dapat dibantu atau disediakan oleh Pemerintah Daerah tanpa atau dengan bantuan Pemerintah Pusat, ataupun kerja sama dengan pihak swasta. 5. Konsep dasar yang dapat digunakan dalam menangani lumpur tinja di kawasan perumahan dan permukiman adalah bagaimana mengelola lumpur tinja secara terintegrasi, sehingga tepat guna (efektif), berdaya guna (efisien) dan terjangkau serta dapat dioperasikan secara berkelanjutan, dengan bertumpu kepada kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Berdasarkan kepada kondisi yang berkembang dan kebijakan pengelolaan lumpur tinja, terdapat 4 (empat) pendekatan strategis dalam pengelolaan lumpur tinja terkait dengan fungsionalisasi IPLT, antara lain: 1. Strategi Teknis Strategi teknis ini menekankan pilihan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi. Strategi teknis dapat dirinci sebagai berikut:


IV - 7

Pokja AMPL Kota Balikpapan a. Implementasi proyek Communal System (pengelolaan lumpur tinja sistem komunal) di daerah yang baru dikembangkan dan di daerah yang tak dapat memakai sanitasi setempat, didasarkan pada pendekatan bertahap (stepwise approach). Proyek dibatasi dalam ukuran yang harus sanggup membiayai sendiri, paling sedikit untuk operasi dan pemeliharaannya. b. Pemantapan teknis operasi dan pemeliharaan yang tepat pada IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) sehingga fasilitas IPLT dapat berfungsi secara efisien. c. Pengembangan sistem sanitasi setempat yang tepat guna d. Penyediaan subsidi dan bantuan teknis bagi masyarakat kurang mampu untuk membangun dan merenovasi fasilitas pembuangan tinja individu dan komunal hendaknya dilanjutkan termasuk pengembangan proyek kredit seperti sistem dana berputar. e. Pembangunan kakus umum/komunal bagi mereka yang tak mampu membangu asalkan masyarakat atau pengguna dapat menggunakan dan melakukan pemeliharaannya dengan patut. f.

Program pendidikan dan penyebaran informasi dapat dilakukan dan diarahkan kepada pengguna untuk menjamin kesinambungan manfaat, operasi dan pemeliharan fasilitas. Dalam hal ini, setiap kota harus memiliki alat penyedot tinja (Vacuum Truck) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPTL) untuk melayani masyarakat yang menggunakan sistem setempat

g. Komponen program untuk strategi teknis terdiri dari : - Daerah dengan kapadatan tinggi (> 300 orang/ha) dan daerah pengembangan baru harus dilayani dengan system terpusat , yang dibiayai developer dengan pengembalian oleh pengguna. - Daerah kepadatan sedang (>100 – 300 orang/ha) harus dilayani dengan interceptor dan fasilitas pengolahan lumpur tinja ukuran kecil atau komunal. - Daerah kepadatan rendah (50 - 100 orang/ha) dengan lingkungan berkualitas tinggi harus dilayani dengan interceptor berkaitan dengan program Prokasih (Program Kali Bersih). - Daerah kepadatan sedang dengan kecepatan perkolasi tinggi (>3 cm / menit) atau muka air tanah tiggi (<1,5 m) harus dilayani dengan shallow sewer dan tangki septic komunal. - Daerah kepadatan rendah dengan kecepatan perkolasi rendah rendah (<3 cm /menit) dan muka air tanah rendah (>1,5 m) harus menggunakan tangki septic dengan desain khusus.


IV - 8

Pokja AMPL Kota Balikpapan - Seleksi pemilihan metoda pengolahan Lumpur tinja hendaknya dilakukan mulai dari teknologi yang paling sederhana (operasi dan pemeliharaan), biaya yang rendah (investasi dan operasi), teknologi yang tepat (diterima masyarakat, berguna dan efektif dalam pengolahannya.) 2. Strategi Institusi/Kelembagaan Strategi institusi ini menekankan pada peningkatan kemampuan institusi yang ada, diuraikan dibawah ini: a. Pemerintah Kota harus membentuk dan mengkoordinasikan unit pelaksanaan yang bertanggung jawab atas penanganan lumpur tinja. b. Pada umumnya, direkomendasikan untuk meningkatkan kemampuan unit pelaksana yang ada dan mengatur kembali unti-unit tersebut untuk melakukan tugas mereka yang baru. Namun demikian pendirian organisasi baru hanya diperbolehkan ketika sangat diperlukan, dan sangat tergantung dari klasifikasi kota, karakteristik masyarakat, potensi masyarakat, serta peraturan yang berlaku. c. Untuk mengelola lumpur tinja setempat termasuk pengangkutan dan pengolahan akhir di IPLT dapat diserahan kepada Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Kebersihan. d. Tanggung jawab pemerintah pusat yaitu memberi petunjuk, pemantauan dan strategi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan pmerintah daerah dalam persiapan proyek dan pelaksanaan proyek pilot, dan penyediaan investasi awal untuk pemerintah daerah dalam pembangunan prasarana sanitasi. e. Program pelatihan bagi staf pemerintah daerah dan penyuluhan sanitasi yang bersifat nasional harus dimulai sebagai bagian dari strategi. f. Tanggung jawab pemerintah daerah diantaranya adalah membuat rencana kegiatan (Action Plan) di daerah masing-masing dengan penekanan pada pelaksanaan sanitasi setempat, membangun fasilitas kakus komunal, melaksanakan proyek Communal System dengan bantuan dana dari pemerintah pusat jika memungkinkan dan penyedotan lumpur tinja serta mengawasi dan mengendalikan bantuan teknik bagi fasilitas sanitasi setempat. g. Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) harus memberikan kontribusinya dalam memperluas wawasan pemerintah daerah dalam menyiapkan rencana pengelolaan lumpur tinja domestik. h. Proyek sanitasi setempat yang ada harus diperluas dan dikembangkan menjadi suatu program yang berkesinambungan. Setahap demi setahap pemerintah daerah mengambil peran yang dibantu oleh konsultan. i.

Promosi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan operasi serta pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal harus diteruskan. Organisasi non Pemerintah


IV - 9

Pokja AMPL Kota Balikpapan (NGO) dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) harus dilibatkan untuk mempromosikan partisipasi masyarakat secara aktif. j.

Penerbitan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang : - Izin Mendirikan Bangunan yang mengatur bahwa setiap bangunan harus memiliki tangki septik yang sesuai dan/atau IPLT yang memenuhi standar efluen. - mengendalikan proses pengumpulan dan pembuangan lumpur tinja.

3. Strategi Pendanaan Strategi pendanaan/keuangan untuk menunjang investasi dari masyarakat dan sektor swasta, dan untuk mempromosikan mekanisme pengembalian biaya dan peningkatan pendapatan; a. Investasi swasta dan masyarakat dalam, pembuangan tinja harus ditunjang dan dipromosikan dengan upaya sebagai berikut:  Kegiatan promosi.  Spesifikasi dan peraturan bangunan.  Pedoman teknis untuk konstruksi dan operasi serta pemeliharaan fasilitas sanitasi.  Fasilitas pendanaan (sistem kredit) dan bantuan bagi konstruksi fasilitas pembuangan tinja secara individual atau komunal. b. Mekanisme pengembalian biaya dan pengumpulan pendapatan perlu dirinci lebih lanjut. c. Bantuan teknis dan bantuan keuangan bagi fasilitas individual atau komunal dengan sanitasi setempat harus diperpanjang dan dana dialokasikan untuk sistem kredit berbeda tergantung kondisi setempat. d. Biaya bersama satu kelompok untuk sistem individual, harus juga diperkenalkan bagi fasilitas komunal yang digunakan oleh sejumlah kecil rumah tangga. 4. Strategi Promosi Strategi Promosi yang ekstensif secara nasional dan regional. Untuk mendidik dan menambah kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik, harus dilaksanakan strategi promosi. Promosi ini lebih baih dilaksanakan melalui program “Pemasaran Sosial” yang diharapkan untuk menunjang keinginan masyarakat untuk menggunakan fasilitas pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang baik dan sehat. 5. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pembangunan prasarana dan sarana air Iimbah harus nemperhatikan dampak sampingan yang mungkin timbul akibat penyebaran wabah melalui pencemaran dan bidang resapan dan konstruksinya harus benar-benar diperhatikan agar tidak mencemari air tanah.


IV - 10

Pokja AMPL Kota Balikpapan 4.3.3

Rekomendasi Berikut ini adalah rekomendasi yang diberikan dalam bentuk matrik tentang Kebijakan,

Strategi dan Rencana Tindak dalam Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah: Tabel 4.2 Matrik Kebijakan, Strategi Dan Rencana Tindak No 1

Kebijakan Peningkatan akses pelayanan air limbah baik melalui sistem on site maupun sistem off site diperkotaan

2

Peningkatan Pembiayaan pembangunan PS Air Limbah Permukiman

Strategi a. Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem air limbah untuk mencapai standard pelayanan minimal di perkotaan b. Pengembangan pelayanan sistem air limbah terpusat di perkotaan secara bertahap berdasarkan tanggap kebutuhan (demand responsive c. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola oleh BUMD dan dinas d. Prioritas pembangunan pada masyarakat daerah miskin dan rawan penyakit terkait air e. Mendorong kerjasama antar kota dalam upaya melindungi badan air dari pencemaran air limbah permukiman

a. b.

c. d. 3

Meningkatkan peran a. serta Masyarakat dalam penyelenggaraan b. Pengembangan sistem Pengelolaan air limbah c.

4

Penguatan kelembagaan

a.

Mendorong peningkatan alternative sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan Mendorong peningkatan prioritas pendanaan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta Penyelenggaraan PS air limbah berbasis masyarakat (Community Based Development) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah Meningkatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kegiatan dan antar wilayah dalam


Rencana Tindak  Meningkatkan kapasitas pengolahan melaui pembangunan IPAL paket  Meningkatkan pelayanan Air limbah melalui sistem terpusat (sewerage)  Melakukan pembinaan teknis dalam peningkatan peran pemerintah propinsi, kota dalam pegembangan prasarana dan sarana air limbah  Memprioritaskan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan  Melakukan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi PS Air Limbah (IPAL &IPLT)  Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam peningkatan kerja PS air limbah  Menyelenggarakan pembinaan & bimbingan teknis dalam peningkatan PS air limbah untuk daerah tertentu :daerah endemik, daerah bencana, daerah terpencil pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan  Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam bidang pegelolaan air limbah  Mendorong peningkatan pembiayaan pengelolaan air limbah  Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama Pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan air limbah

 Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye dalam pendidikan lingkungan dan kepedulian lingkungan  Mendorong pembangunan PS Air Limbah berbasis masyarakat  Menyelenggrakan deseminasi dan sosialisasi norma, standard, pedoman dan manual bidang air limbah  Memberikan Bantuan teknis pembangunan air limbah berbasis masyarakat  Memberikan Bantuan teknis penyelenggaraan kelembagaan PS air limbah  Fasilitasi dan memberikan bantuan teknis

IV - 11

Pokja AMPL Kota Balikpapan No

Kebijakan

Strategi pembangunan air limbah b. Fasilitasi peningkatan manajemen pembangunan air limbah di daerah c. Fasilitasi peningkatan pengelolaan air limbah melalui pelatihan dan pendidikan SDM yang kompeten

5

Pengembangan Perangkat Peraturan dan Perundangundangan

a.

b.

c.

Revisi peraturan perundangundangan yang melakukan pengaturan terhadap BUMD yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan air limabh Peningkatan forum nasional pengelolaan air limbah dalam mendorong pelaksanaan pengaturan yang lebih baik Meningkatkan tersedianya NSPM dalam pengembangan sistem pembuangan air limbah

Rencana Tindak dalam pembentukan badan pengelola air limbah  Meningkatkan koordinasi dengan sector lain  Mendorong peningkatan kemauan politik pemerintah dalam penanganan air limbah  Melaksanakan peningkatan pengawasan kualitas air limbah pemukiman  Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM (sumber daya manusia)  Melakukan pengembangan perangkat hukum antara lain : PP, Permen, standard, pedoman dan manual (SPM) dalam penyelenggaraan sistem air limbah pemukiman  Fasilitasi (Bantuan Teknis) penyusunan Perda dalam penyelenggraan sistem Air Limbah Permukiman

4.3.4 Sistem Prasarana yang Diusulkan a. Usulan Dan Prioritas Program Dari hasil analisis masalah keciptakaryaan yang dilakukan, usulan dan prioritas program untuk dipakai dalam pencapaian RPIJM Bidang PU/Cipta Karya

khususnya air limbah

adalah : 1. Program Pengembangan & Optimalisasi IPAL 2. Pengembangan Jaringan Pipa Air Limbah 3. Pembangunan Sanitasi Komunal 4. Pengembangan IPLT 5. Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan b. Usulan dan Prioritas Proyek Usulan dan prioritas proyek lima tahun ke depan (2009-2013) pengelolaan air limbah disesuaikan dengan program yang telah diusulkan berikut rencana pendanaan disajikan dalam tabel berikut. Usulan pembiayaan proyek disajikan dalam lampiran.


IV - 12


Tabel 4.3 Usulan Dan Prioritas Program Pengelolaan Air Limbah Kota Balikpapan Tahun 2010-2014 NO

KEGIATAN

Volume

Harga Satuan

1

2

3

4

1

Pembuatan IPAL di Manggar & Baru Tengah

2

unit

2

Pengembangan Jaringan Pipa Air Limbah

7.000

M

3

Pembangunan Sanitasi Komunal

50

4

Pengadaan Armada Pengangkut Limbah Tinja

5

Biaya

Waktu (tahun ke-)

(Rp)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber Dana

5

6

7

8

9

10

11

12

2.000.000.000

4.000.000.000

APBD-KOTA

35.000

245.000.000

APBD-KOTA

unit

5.000.000

250.000.000

APBD-KOTA

5

unit

450.000.000

2.250.000.000

APBD-KOTA

Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan

5

paket

50.000.000

250.000.000

APBD-KOTA

6

Kajian Pengembangan IPAL dan Lembaga Pengelola

1

paket

400.000.000

APBD-KOTA

7

Pembebasan lahan untuk rencana pengembangan pengolahan IPAL

2.5

ha

6.250.000.000

APBD-KOTA

8

Perangkat Hukum Untuk Mengikat Masyarakat untuk menjadi pelanggan IPAL

1

paket

200.000.000

APBD-KOTA

9

Sosialisasi dan kampanye pengelolaan limbah

1

paket

500.000.000

APBD-KOTA & Propinsi


IV - 13


Volume

Waktu (tahun ke-)

Sumber Dana

KEGIATAN

10

Penyusunan Master Plan/Out Line Plan Pengembangan IPAL

1

paket

850.000.000

APBN

11

Penyusunan DED Pengembangan IPAL

1

paket

1.750.000.000

APBN

12

Sosialisasi dan kampanye pentingnya pengelolaan limbah

1

paket

250.000.000

APBD-KOTA

13

Penyusunan AMDAL Pengembangan IPAL

3

lokasi

1.250.000.000

APBD Propinsi

14

Pembangunan IPAL Kel. Sepinggan (Eks SLB)

3

unit

10.000.000.000

APBD Kota Propinsi APBN

15

Pengawasan Pembangunan IPAL Kel. Sepinggan (Eks SLB)

1

paket

1.000.000.000

APBN

16

Pemasangan Pipa Induk & Pipa Sekunder (Eks SLB)

1

paket

10.000.000.000

APBD Propinsi APBN

17

Pemasangan sambungan Rumah Thp I

15.000.000.000


18

Sosialisasi dan kampanye pentingnya pengelolaan limbah

1

paket

250.000.000

APBD-KOTA

19

Pengadaan Armada Pengangkut Limbah Tinja

5

unit

2.250.000.000

APBD-KOTA

13.266


Harga Satuan

Biaya

NO

(Rp)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

IV - 14


NO

KEGIATAN

Volume

20


21

Pemasangan sambungan Rumah Thp II

22

Pembangunan IPAL Kel. Sepinggan (Perusda) (Bendali II)

1

23

Pengawasan Pembangunan IPAL

24

Harga Satuan

Biaya (Rp)

Waktu (tahun ke-) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber Dana

500.000.000


5.000.000.000

APBD-KOTA

unit

10.000.000.000


1

unit

1.000.000.000

APBD Propinsi

Pemasangan Pipa Induk dan Pipa Sekunder kel. Sepinggan (Perusda) Bendali II

1

paket

5.000.000.000

APBD Propinsi APBN

25


7000

M

500.000.000

APBD-KOTA

26


50

unit

250.000.000

APBD-KOTA

27

Pembangunan IPAL (Bendali Kampung Timur) (36.765 SR ; Rad. 4 Km)

3

unit

10.000.000.000


28

Pengawasan Pembangunan IPAL (Bendali Kampung Timur) (36.765 SR ; Rad. 4 Km)

1

paket

1.000.000.000

APBD Propinsi

2

paket

13.266


IV - 15


NO

KEGIATAN

29

Pemasangan Pipa Induk dan Pipa Sekunder kel. Sepinggan (Perusda) 36.765 SR ; Rad. 4 Km

30

Pemasangan sambungan rumah thp III Kel. Sepinggan (36.765 SR ; Rad. 4 Km)

31


32 33

Volume

2

Harga Satuan

paket

36.765

Biaya (Rp)

Waktu (tahun ke-) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber Dana

10.000.000.000

APBD Propinsi APBN

25.000.000.000


7000

m

500.000.000

APBD-KOTA


50

unit

250.000.000

APBD-KOTA


5

paket

250.000.000

APBD-KOTA

Sumber : Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2009


IV - 16


RENCANA PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH (LIMBAH PADAT) Rencana peningkatan pengelolaan Sampah (limbah padat) yang sedang dan akan dilaksanakan kota Balikpapan hingga berakhirnya Renstra SKPD terkait pengelolaan sampah dapat dilihat dari analisa kebutuhan yang ada tercantum dalam RIPJM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut.

4.4.1 Analisis Permasalahan Analisis diperlukan untuk mencari akar permasalahan berdasarkan kondisi yang ada saat ini dari berbagai aspek teknis maupun non teknis, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan. Analisis permasalahan dapat dilakukan dengan gap analisis yaitu suatu metoda yang membandingkan antara kebutuhan dan pengelolaan yang tersedia sehingga dapat direncanakan kapasitas penyediaan pengelolaan persampahan lima tahun ke depan. Dari gap analisis di bawah terlihat gap timbulan sampah dan kapasitas pengolahan yang tersedia tiap tahun cukup besar sehingga perlu segera merencanakan program pengembangan pengelolaan sampah 5 (lima) tahun ke depan. Gap analisis di bawah mengasumsikan pertumbuhan kebutuhan sampah sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk (0,90%). Timbulan sampah awal 2,75 lt/orang/hari dan meningkat 2,83% setiap tahunnya. Grafik 4.2. Gap Analisis Timbunan dan Kapasitas Pengelolaan Sampah

Jumlah (Ton/hari)

1000 800 Timbulan Sampah

600

Kapasitas Pengelolaan Sampah

400 200 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tahun


IV - 17

Pokja AMPL Kota Balikpapan Tabel 4.4 Gap Analisis Pengelolaan Persampahan Kota Balikpapan Tahun 2008-2013 Uraian

Satuan

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

2013

583,770

603,551

624,003

645,147

667,008

689,610

Jumlah Penduduk

Orang

Timbulan Sampah

lt/org/hari

2.75

3.44

4.3

5.37

6.71

8.39

Total Timbulan Sampah

ton/hari

406.3

507.8

634.8

793.5

919.9

931.4

Kapasitas Pengelolaan Sampah

ton/hari

250

250

250

250

250

250

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2008

4.4.2 Alternatif Pemecahan Permasalahan Analisis kebutuhan pengelolaan sampah ideal disajikan dalam tabel berikut ini. Dalam analisis tersebut proyeksi kebutuhan sampah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,90%. Pengelolaan sampah hasil reduce, reuse, recycle, dan composting dari tahun 2008 diasumsikan 10% meningkat tiap tahun sebesar 2,5% hingga tahun 2013 mencapai 20%. Namun demikian pemenuhan kebutuhan ideal penanganan sampah di bawah ini sulit tercapai karena terbatasnya anggaran pembiayaan yang ada. Tabel 4.5 Analisis Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Uraian Jumlah Penduduk Timbulan Sampah Total Timbulan Sampah Pengolahan Sampah (3R) Reduce (10% s/d 20%) Reuse (10% s/d 20%) Recycle (10%s/d 20%) Composting (10% s/d 20%) Sisa Timbulan Sampah Pengumpulan Gerobak Sampah (1 m3) TPS Bak TPS (4m3) Container (5 m3) Transfer Depo (12m3) Pengangkutan Pick Up (2m3) Dump Truck (8m3) Armroll (5m3) TPA Lahan Kebutuhan SDM

2009 603,551 2.75 1,660

2010 624,003 2.75 1,716

Tahun 2011 645,147 2.75 1,774

2012 667,008 2.75 1,834

2013 689,610 2.75 1,896

m3/hari m3/hari m3/hari m3/hari

166 166 166 166 996

215 215 215 215 858

266 266 266 266 710

321 321 321 321 550

379 379 379 379 379

Unit

166

143

118

92

63

Unit Unit Unit

162 129 54

139 112 46

115 92 38

89 72 30

62 49 21

Unit Unit Unit

50 12 20

43 11 17

35 9 14

28 7 11

19 5 8

25.1 82

25.1 71

25.1 59

25.1 45

25.1 31

Satuan Orang lt/org/hari m3/hari

(ha) orang

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2008


IV - 18

Pokja AMPL Kota Balikpapan 4.4.3 Rekomendasi Perlu penambahan personal mulai pengumpul, pengangkut sampah, serta penambahan TPS, agar pelayanan dapat optimal dan membangkitkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pelatihan ketrampilan dalam pemanfaatan ulang sampah, merupakan keharusan dalam jangka panjang. Sarana angkutan sampah perlu ditambah baik untuk angkutan rumah ke rumah, ke TPS ataupun ke TPA, berupa gerobak “pick up”, “dump truck”, “arm roll truck”. Dalam pengelolaan TPA diperlukan instalasi air lindi dan pengolahannya, dan alat berat baik untuk meratakan maupun pemadatan. Pelatihan keterampilan dan penyediaan tempat pemisahan sampah ditiap keluarga merupakan hal yang harus dipikirkan dalam membentuk masyarakat peduli sampah. 4.4.4 Sistem Prasarana yang Diusulkan 1. Usulan Dan Prioritas Program Secara garis besar dapat diusulkan kegiatan yang menyangkut : a. Perluasan pengembangan TPA b. Penambahan alat kebersihan c. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan (pembangunan TPS, penambahan truk angkutan sampah dan penambahan alat berat TPA) d. Peningkatan pelayanan e. Pengelolaan TPA f.

Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah kawasan

Keenam usulan tersebut dapat dirinci menjadi aktifitas yang mendukung tercapainya orientasi bersih lingkungan serta fokus dalam pemanfaatan sampah sehingga memiliki nilai ekonomis dalam satu program. 2. Usulan dan Prioritas Proyek Pengelolaan Persampahan Usulan dan prioritas proyek pengelolaan persampahan Kota Balikpapan disajikan dalam tabel berikut. Usulan rencana pembiayaan lima tahun ke depan (2009-2013) disajikan dalam lampiran.


IV - 19


Tabel 4.6 Usulan Dan Prioritas Program Dan Sumber Pembiayaan Pengelolaan Persampahan Kota Balikpapan Tahun 2009-2013 Biaya NO

KEGIATAN

1

Volume

2

3

Waktu (tahun ke-)

Harga Satuan 4

(Rp)

2009

2010

2011

2012

2013

5

6

7

8

9

10

Sumber Dana 11

1.700.000.000

5.950.000.000

APBDKOTA

paket

25.000.000

125.000.000

APBDKOTA

27

lokasi

5.000.000

135.000.000

APBDKOTA

Penambahan Truk pengangkut sampah

5

unit

450.000.000

2.250.000.000

APBDKOTA

5

Penambahan alat berat TPA

2

unit

1.500.000.000

3.000.000.000

APBDKOTA

6

Pengelolaan TPA

5

paket

150.000.000

750.000.000

APBDKOTA

1

Perluasan pengembangan TPA Tahap II

4

ha

2

Penambahan alat kebersihan

5

3

Pembangunan TPS

4

Total


12.210.000.005

IV - 20


RENCANA PENINGKATAN PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN Rencana peningkatan pengelolaan drainase yang sedang dan akan dilaksanakan kota Balikpapan hingga berakhirnya Renstra SKPD terkait pengelolaan drainase dapat dilihat dari analisa kebutuhan yang ada tercantum dalam RIPJM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut.

4.5.1 Analisis Kebutuhan Analisis diperlukan untuk mencari akar permasalahan berdasarkan kondisi yang ada saat ini dari berbagai aspek teknis maupun non teknis, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan. Analisis permasalahan dapat dilakukan dengan gap analisis yaitu suatu metoda yang membandingkan antara kebutuhan dan pengelolaan yang tersedia sehingga dapat direncanakan kapasitas penyediaan pengelolaan drainase lima tahun ke depan. Dari gap analisis di bawah terlihat gap genangan dan kapasitas drainase yang tersedia tiap tahun cukup besar sehingga perlu segera merencanakan program pengembangan drainase lima tahun ke depan. Gap analisisi dibawah mengasumsikan pertumbuhan genangan 5% pertahun. Grafik 4.3. GAP Analisis Kapasitas Layanan Drainase 80.000 70.000 60.000

Beban Genangan

m3/jam

50.000 40.000

Kapasitas Layanan

30.000 20.000 10.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

Uraian Beban Genangan Kapasitas Layanan Tersedia

Satuan m3/jam m3/tahun


2009 35.475 18.951

2010 37.249 19.898

Tahun 2011 2012 40.973 47.119 21.888 25.171

2013 56.543 30.205

2014 70.679 37.757

IV - 21

Pokja AMPL Kota Balikpapan 4.5.2 Rekomendasi Rekomendasi didasarkan pada komponen – komponen yang menjadi variabel dalam konsep penataan sistem drainase. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan di dalam penataan sistem drainase antara lain pola aliran, normalisasi sungai-sungai dan saluran-saluran drainase, mengembalikan fungsi bantaran sungai, menerapkan garis sempadan sungai dan saluran, meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan situ, pemeliharaan sarana drainase, penanggulangan erosi lahan, dan penanggulangan banjir. 1. Pola Aliran Pola aliran harus dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah, baik dalam aneka ragam fasilitas yang direncanakan oleh tata ruang tersebut, maupun pentahapan pelaksanaan tata ruang tersebut. Proporsi pembagian daerah alirannya lebih ditentukan oleh kondisi topografi daerahnya, sedangkan penentuan arah alirannya ditentukan oleh lereng lahan yang dibuat drainasenya. Pola aliran dan jenis pengalirnya didesain sedemikian rupa sehingga mendukung prinsip desain saluran yang memerlukan pemeliharaan seminimum mungkin. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan pola aliran adalah :  Badan penerima air eksisting Jaringan sungai yang ada dalam suatu wilayah perencanaan, merupakan titik akhir dari aliran air yang ada.  Sistem drainase yang ada Dalam perencanaan pola aliran, sedapat mungkin tidak merusak pola alami/buatan yang sudah ada sehingga pekerjaan yang dilaksanakan akan menjadi lebih ekonomis dan memungkinkan untuk menjangkau seluruh saluran di daerah tersebut.  Topografi daerah aliran Pola aliran yang mengikuti kemiringan lahan akan mempermudah pengaliran air dan selain itu pekerjaan akan menjadi lebih ekonomis dan mudah dalam pengoperasiannya.  Jalur jalan yang ada Jalur jalan yang ada sering dipergunakan dalam penentuan pola aliran sehingga pola aliran drainase akan dibuat mengikuti jalur jalan yang ada.  Batas administratif daerah aliran Batas administratif diperlukan untuk menentukan kapasitas dari air yang melimpas kedalam saluran dan menjadi beban bagi Instansi yang berwenang pada daerah administratif tersebut.


IV - 22

Pokja AMPL Kota Balikpapan Pembenahan pola aliran untuk suatu daerah yang sudah lama berkembang terutama untuk daerah yang terletak di zona aliran pantai adalah sebagai berikut:  Jika daerahnya cukup tinggi di atas elevasi air pasang, maka penataan drainasenya bisa menggunakan kanal-kanal yang bisa dialirkan ke sungai terdekat.  Untuk daerah elevasinya lebih rendah dari air pasang maka harus dibuat polder yang dilengkapi dengan danau penampungan dan instalasi pompa. Untuk menekan besarnya kapasitas pompa yang dibutuhkan, sistem polder ini bisa dikombinasikan dengn pemakaian pintu-pintu klep. 2. Sudetan Salah satu cara dalam hal pembenahan pola aliran adalah dibuatnya saluran sudetan dari satu sungai yang mempunyai kapasitas aliran terbatas menuju sungai lain yang masih mampu menampung debit banjir tambahan dari daerah aliran sungai (DAS) lain. Mengingat aspek teknis mengenai saluran sudetan ini sangat luas maka dalam hal ini perlu dilakukan studi khusus. Konsep dasar perencanaan saluran sudetan adalah : 

Sungai asal benar-benar mempunyai kapasitas aliran yang sangat terbatas dan rawan terhadap luapan banjir.



Sungai asal melewati daerah pusat-pusat kegiatan yang padat sehingga untuk usaha pelebaran sungai harus menyelesaikan terlebih dahulu masalah pembebasan tanah.



Elevasi sungai tujuan harus lebih rendah dari elevasi sungai asal agar air dapat disalurkan secara gravitasi.



Sungai tujuan harus mempunyai kapasitas lebih dan tidak melalui daerah yang mengharuskan dilakukannya pengamanan tinggi.

3. Normalisasi Sungai - sungai dan Saluran Drainase Kapasitas pengaliran sungai mengalami penurunan akibat sedimentasi, endapan sampah dan berbagai bangunan yang berada di bantaran sungai serta akibat kegiatan manusia lainnya. Begitu juga yang dialami oleh saluran-saluran yang ada, sehingga daerah yang seharusnya masih tergolong aman banjir menjadi daerah yang rawan banjir. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diadakan normalisasi sungai-sungai dan saluran-saluran drainase. Normalisasi yang perlu dilakukan bergantung pada kondisi masing-masing sungai/jalur drainase. 4. Mengembalikan Fungsi Bantaran Sungai Keberadaan bantaran bagi sungai adalah sangat penting dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sungai itu sendiri, karena bantaran berfungsi sebagai lahan cadangan sungai untuk menampung debit banjir yang besar. Pada sebagian sungai kondisi dan batas bantaran ini tidak jelas, sebaliknya ada yang mempunyai bantaran yang jelas


IV - 23

Pokja AMPL Kota Balikpapan dengan batas berupa tanggul alam dan bertanda bebas aliran air yang jelas pula. Tentu saja tidak seluruh sungai mempunyai bantaran karena lahan bantaran tersebut terbentuk secara alamiah dari sungai yang bersangkutan. Untuk mengembalikan fungsi bantaran ini perlu dirintis dengan mengadakan pendataan/inventarisasi bantaran dengan batas-batasnya, diberi tanda dan memberikan penjelasan kepada masyarakat akan batas dan manfaat bantaran sungai tersebut. Selain itu untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan yang pesat di masa mendatang, pemerintah hendaknya konsisten terhadap pemanfaatan daerah bantaran sungai ini, sehingga bantaran tetap berfungsi seperti yang dikehendaki. 5. Menetapkan Garis Sempadan Sungai dan Saluran. Pemikiran untuk mengadakan perluasan masa mendatang dari sistem drainase yang dibangun dengan bertahap ini, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mengadakan cadangan lahan dan melakukan pengaturan lahan sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan lindung. Hal ini akan mengarah diperkuatnya segi legalitas yang menyangkut pada pengadaan lahan, seperti misalnya perundangan garis sempadan sungai atau saluran, yang ditentukan menurut besarnya saluran atau sungai tersebut. Jika daerah aliran sungai tersebut memiliki kapasitas besar, maka lahan sempadan yang harus dicadangkan di tepi kanan dan kiri juga lebih besar daripada sungai kecil. Dengan demikian akan dapat dijamin adanya kemungkinan perluasan sistem saluran drainase di kemudian hari bilamana debit bertambah seiring dengan pertambahan kawasan terbangun perkotaan. Besarnya penetapan garis sempadan sungai dapat dilihat pada tabel berikut . Tabel 4.7 Garis Sempadan Sungai No.

Jenis

Lebar Sempadan (m)

A

PASANG SURUT

1.

Situ / Danau

50

2.

Sungai besar pasang surut

100

Keterangan

Dari batas muka air tertinggi.

3.

Sungai kecil pasang surut

50

B 1

NON PASANG SURUT Sungai Bertanggul Di luar kawasan perkotaan Di dalam kawasan perkotaan

5 3

2

Dari tepi sungai atau pasang tertinggi dan berfungsi sebagai jalur hijau. Dari tepi sungai atau pasang tertinggi dan berfungsi sebagai jalur hijau. Dari sisi luar kaki tanggul Dari sisi luar kaki tanggul

Sungai Tidak Bertanggul Di luar kawasan perkotaan


IV - 24


a. Sungai besar

Lebar Sempadan (m) 100

b. Sungai kecil

50

Di dalam kawasan perkotaan a. Sungai dgn kedalaman < 3 m

10

Dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

No.

Jenis

Keterangan Dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah tangkapan yang bersangkutan, serta dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah tangkapan yang bersangkutan, serta dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

b.

Sungai dgn kedalaman 3 – 20 m

15


c.

Sungai dgn kedalaman > 20 m

30


Drainase Utama Di luar kawasan perkotaan Di dalam kawasan perkotaan

10 10

Dihitung dari tepi sungai rencana Dihitung dari tepi sungai rencana

Drainase Sekunder Di luar kawasan perkotaan Di dalam kawasan perkotaan

5 5


Drainase Tersier Di luar kawasan perkotaan Di dalam kawasan perkotaan

3 3


5

6

7

Sumber : Masterplan Drainase Kota Balikpapan

6. Pembuatan Tandon Air Pembangunan tandon-tandon air buatan pada beberapa lokasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan retensi air hujan. Dengan adanya tandon – tandon air, maka debit air yang mengalir ke badan penerima air akhir (sungai) dapat dikurangi sebesar kapasitas embung atau tandon air tersebut. 7. Pemeliharaan Sarana Drainase Sarana drainase yang terbangun akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan jika disertai dengan upaya pemeliharaan yang baik pula. Ada beberapa unsur yang diperlukan untuk menunjang suksesnya pemeliharaan ini, antara lain : 

Tersedia badan/lembaga yang khusus menangani masalah tersebut


IV - 25

Pokja AMPL Kota Balikpapan 

Adanya peraturan yang mendukung



Penyediaan dana yang memadai



Melibatkan peran serta masyarakat

Secara konsepsi kegiatan pemeliharaan ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe, dimana pengelompokkan ini dilakukan menurut maksud dan sasaran kegiatan pemeliharaan. Tipe pemeliharaan tersebut adalah : 

Pemeliharaan rutin : pemeliharaan dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk menjaga kondisi prasarana drainase agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sasaran pemeliharaan rutin adalah kerusakan – kerusakan kecil, pembersihan sampah dan kegiatan pemeliharaan lain yang tidak memerlukan biaya besar.



Pemeliharaan Berkala : pemeliharaan dilakukan secara berkala dalam periode waktu (3 bulan, 6 bulan) tertentu dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi prasarana drainase agar kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Sasaran pemeliharaan berkala adalah kerusakan – kerusakan yang cukup berat, dimana bila kerusakan tersebut tidak segera ditangani akan berkembang menjadi semakin besar atau membahayakan dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kegiatan pemeliharaan berkala memerlukan penanganan teknis yang detail dan biaya yang lebih besar.



Pemeliharaan Darurat : pemeliharaan darurat dilakukan untuk mengatasi kondisi – kondisi darurat yang terjadi, yang memerlukan penanganan dengan segera. Sebagai contoh adalah tanggul yang jebol pada saat musim hujan yang segera memerlukan penanganan yang bersifat darurat.

8. Penanggulangan Erosi Lahan Banyak upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah erosi lahan ini di antaranya dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu upaya penanggulangn secara fisik dan upaya penanggulangan secara non-fisik. 

Upaya Penanggulangan Secara Fisik Kegiatan ini dapat dimulai dengan mengadakan inventarisasi jenis kerusakan lahan yang terjadi, dan mengadakan data tentang jenis tanah yang ada pada kawasan perbukitan serta menetapkan standar “Watershed management” yang akan ditetapkan sesuai dengan keadaan setiap lahan menurut kategori yang homogen. Metodologi yang dapat diterapkan misalnya pembuatan “terassering” atau pengendalian dengan check dam, pada kawasan yang berlereng cukup terjal. Metoda penanaman rumput, perlu sampai ke penanaman pohon biasanya sering digunakan untuk mengatasi erosi lahan, namun waktu yang diperlukan akan cukup lama, sehingga diperlukan


IV - 26

Pokja AMPL Kota Balikpapan bangunan penangkap erosi untuk daerah-daerah kritis sebelum program jangka panjang/penanaman pohon mulai berfungsi. 

Upaya Penanggulangan Secara Non Fisik Upaya ini memerlukan waktu yang relatif lama, karena melibatkan penduduk yang berdiam di sekitar lahan erosif. Upaya ini meliputi penyebarluasan informasi pembangunan yang berwawasan lingkungan, antara lain menyangkut persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian izin bagi pembangunan kawasan baik industri, pemukiman maupun wisata.

9. Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung agar dapat dipertahankan baik dari segi keberadaan maupun fungsinya, perlu diterapkan strategi berikut : 

Identifikasi dan pengukuhan status lindung seluruh kawasan lindung berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 dan penetapan batas kawasan untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan.



Pencegahan kegiatan budidaya di atas kawasan lindung, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung.



Pemantauan dan pengendalian kegiatan budidaya yang telah berlangsung di atas kawasan lindung agar tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi lindung.



Penertiban terhadap kegiatan budidaya yang telah berlangsung di atas kawasan lindung dan terbukti telah menimbulkan gangguan fungsi lindung.



Melakukan rehabiitasi terhadap kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan untuk mengembalikan fungsinya.

10. Pembuatan Sumur Resapan Permasalahan lingkungan yang sering terjadi adalah terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, pada beberapa tempat terjadi pula penurunan permukaan air tanah. Hal ini disebabkan adanya penurunan kemampuan tanah untuk meresapkan air sebagai akibat adanya perubahan lingkungan yang merupakan dampak dari proses pembangunan. Salah satu strategi atau cara pengendalian air yang baik untuk mengatasi banjir atau kekeringan adalah dengan cara meningkatkan kemampuan tanah meresapkan air hujan, yaitu dengan pembuatan sumur resapan terutama pada kawasan pemukiman. Pembuatan sumur resapan ini merupakan upaya untuk memperbesar resapan air hujan ke dalam tanah dan memperkecil aliran permukaan (run off) sebagai penyebab banjir. Dengan demikian, semakin banyak air yang mengalir ke dalam tanah berarti akan banyak tersimpan


IV - 27

Pokja AMPL Kota Balikpapan air tanah di bawah permukaan bumi. Air tersebut dapat dimanfaatkan kembali melalui sumursumur atau mata air yang dapat dieksplorasi setiap saat. Dengan adanya sumur resapan maka jumlah aliran permukaan akan menurun sehingga terkumpulnya air permukaan yang berlebihan di suatu tempat dapat dihindari. Dengan demikian, bahaya banjir dapat dikurangi pula. Di sisi lain, menurunnya aliran permukaan juga akan menurunkan tingkat erosi tanah. Dari uraian diatas, tampak bahwa sumur resapan memiliki beberapa fungsi yang positif bagi lingkungan. Adapun fungsi dari sumur resapan, antara lain : 

Pengendali banjir



Konservasi tanah



Menekan laju erosi



Dapat dimanfaatkan sebagai penambah estetika lingkungan apabila sumur resapan tersebut dipadukan dengan pertamanan atau hutan kota

Melihat banyaknya manfaat dari sumur resapan bagi kelestarian lingkungan hidup maka pembuatan sumur resapan perlu diterapkaan dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Upaya tersebut akan berfungsi apabila seluruh masyarakat sadar dan mau menerapkannya, karena peran sumur resapan tidak akan berarti apabila hanya beberapa penduduk saja yang menerapkannya. 11. Penataan Limbah Rumah Tangga Pada prinsipnya, sistem pembuangan air limbah rumah tangga harus dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan. Namun dalam kenyataannya, limbah rumah tangga selalu dibuang kedalam sistem pembuangan air hujan, sehingga terjadi polusi/pencemaran pada air sungai. Untuk mengatasi masalah tersebut diatas, maka idealnya pada setiap rumah tangga atau kawasan pemukiman harus memiliki sistem penanganan air limbah sebelum air tersebut masuk kedalam saluran drainase. Dengan demikian, air limbah yang masuk kedalam saluran drainase sudah relatif bersih. Dari segi debit, volume air limbah tersebut relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan volume limpasan air hujan. Namun mengingat pengaruh pencemaran air limbah terhadap kualitas air sungai sangat besar, maka perlu dilakukan upaya pengolahan terhadap air limbah sebelum air tersebut masuk kedalam saluran drainase.

Kondisi tersebut diatas dapat

berjalan apabila : 

Ada peraturan yang mengharuskan adanya sistem pengolahan air limbah rumah tangga



Adanya fasilitasi/penyuluhan dari pemerintah mengenai sistem pengolahan air limbah



Adanya kesadaran masyarakat mengenai arti kebersihan lingkungan hidup


IV - 28

Pokja AMPL Kota Balikpapan 12. Penataan Sistem Penyaluran Air Hujan a. Umum Penyaluran system air hujan merupakan faktor dominan bagi penataan system drainase di Wilayah Studi. Faktor – faktor yang perlu diperhatikan dalam penataan system drainase Wilayah Studi adalah mengenai sistem penyaluran air hujan yang ada, daerah pelayanan, topografi, geologi, dasar perencanaan dan Rencana Tata Guna Lahan di masa yang akan datang. Sistem yang direncanakan adalah sistem yang terpisah dari saluran pengumpul air buangan kota. Dalam perencanaan sistem penyaluran air hujan digunakan beberapa parameter, dalam menentukan arah jalur saluran drainase terdapat batasan – batasan sebagai berikut : 

Arah pengaliran mengikuti garis ketinggian yang ada sehingga diharapkan terjadi aliran secara gravitasi.



Pemanfaatan sungai atau anak sungai sebagai badan air penerima dari out fall yang direncanakan.



Menghindari banyak perlintasan saluran pada jalan, sehingga mengurangi penggunaan gorong – gorong.



Untuk saluran dengan dimensi lebar yang cukup besar seperti saluran induk, diusahakan tidak terletak di sisi jalan karena akan memperbanyak jembatan persil rumah.

b. Rencana Jaringan Sistem Penyaluran Air Hujan Rencana sistem jaringan drainase yang dikembangkan harus didasarkan pada keadaan topografi, letak badan air penerima, serta RDTRK. Berdasarkan faktor tersebut di atas akan ditentukan sistem jaringan drainase mulai dari saluran induk, sekunder dan seterusnya. Dengan diketahui luas daerah pelayanan, terutama yang menjadi luas tangkapan suatu jalur sungai yang artinya luas daerah dimana aliran permukaan akan ditampung oleh jalur sungai, maka akan dapat ditentukan debit pengaliran air hujan. Sehingga dapat mentukan pembagian blok – blok pelayanan mana yang akan ditampung oleh suatu sungai. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan meluapnya badan air penerima yang disebabkan besar debit pengaliran air hujan yang diterima melebihi daya tampung. c. Pembagian Daerah Pelayanan Yang dimaksud daerah pelayanan adalah luas Wilayah Studi yang direncanakan akan diperhitungkan dalam sistem penyaluran air hujan. Dengan diketahui daerah perencanaan maka dapat ditentukan besar debit pengaliran. Daerah pelayanan ini akan dibagi menjadi beberapa blok pelayanan, dimana setiap blok pelayanan akan dilayani oleh sebuah saluran. Dasar dari pembagian blok pelayanan ini terutama pada keadaan letak dari badan air penerimanya dan setiap blok ditentukan koefisen pengalirannya.


IV - 29

Pokja AMPL Kota Balikpapan Pembagian Blok daerah pengaliran ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : Luas daerah dari blok pengaliran akan dibatasi, dengan pertimbangan agar air hujan



dapat tertampung pada saluran dengan dimensi tertentu yang tidak terlalu besar. Dimensi saluran drainase kota yang terlalu besar akan terlalu sulit untuk direalisir karena terkait dengan masalah lahan yang tersedia, Topografi daerah untuk menentukan arah aliran, dimana secara prinsip arah aliran



harus mengikuti arah kemiringan lahan yang ada, Jarak pengaliran dibatasi tidak terlalu jauh karena semakin jauh jarak pengaliran



akan memperlama waktu pengaliran, sehingga untuk kapasitas saluran yang sama akan memperbesar nilai to (waktu konsentrasi) dan td (waktu pengaliran), dan artinya menambah waktu pengeringan. 4.5.3 Sistem Prasarana yang Diusulkan Sistem drainse yang diusulkan berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi eksisting, indikasi – indikasi permasalahan, serta aspek – aspek lain yang terakit secara langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan system jaringan drainase adalah sebagai berikut : 

Jaringan system drainase harus terintegrasi dalam suatu pola pelayanan yang dimulai dari saluran kuarter sebagai penerima dari suatu blok permukiman ke saluran tersier untuk kemudian diteruskan ke saluran sekunder , saluran primer dan terakhir diterima oleh badan penerima air utama yaitu sungai.



Rumusan kebutuhan kapasitas saluran drainase harus didasarkan pada perhitungan debit dari suatu sistem pembagian blok pelayanan dari suatu sistem yang menginduk ke suatu sungai tertentu.



Setiap sistem jaringan harus dibuatkan suatu skema jaringan, yang memuat Nama Sub DAS, Luas Sub DAS, Hujan Rencana di Sub DAS, Kemiringan Alur Sungai, Panjang Alur Sungai.

1. Usulan dan Prioritas Program Berdasarkan tinjauan terhadap sistem drainase (makro dan mikro) yang ada di wilayah studi, indikasi permasalahan dalam semua aspek yang terkait dengan pengelolaan sistem, konsep penataan sistem drainase, dan rumusan kebutuhan prasarana drainase seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan Program Balikpapan Tanpa Genangan untuk komponen drainase yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : a. Pembinaan Pengelolaan Sistem Drainase Pembinaan pengelolaan sistem drainase dengan target peningkatan NSPM sistem drainase dan pengembangan perangkat pengaturan, serta peningkatan peran, fungsi dan kinerja lembaga/institusi dan SDM pengelola sistem drainase di kabupaten/kota.


IV - 30

Pokja AMPL Kota Balikpapan Pola pengelolaan dilaksanakan oleh Seksi yang mengelola bidang drainase pada Dinas terkait dan bekerjasama dengan perguruan tinggi, Diklat PU, para praktisi dan lembaga swasta. Penanganan program dilakukan melalui kegiatan – kegiatan : 

Lokakarya untuk menyiapkan materi peraturan di bidang KDB, Kawasan Lindung, Garis Sempadan Sungai dan Peil Banjir Kawasan.



Pelatihan Penyusunan Program Pengelolaan Drainase



Pelatihan Perencanaan Sistem Drainase

b. Pengembangan Program dan Perencanaan Pembangunan Sistem Drainase Pengembangan program dan perencanaan pembangunan sistem drainase dengan target tersusunnya dokumen Master Plan Sistem Drainase dan dokumen – dokumen derivatnya seperti : dokumen studi kelayakan, dan dokumen perencanaan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam implementasi program di bidang drainase di setiap kabupaten/kota. Pola pengelolaan dilaksanakan oleh Seksi yang mengelola bidang drainase pada Dinas terkait dan bekerjasama dengan perguruan tinggi, para praktisi dan lembaga swasta. Penanganan program dilakukan melalui kegiatan – kegiatan : 

Penyusunan Master Plan Drainase Kota Balikpapan secara keseluruhan.



Penyusunan Sofware Komputer untuk Mendukung Penyusunan Program Pengelolaan Drainase



Studi Kelayakan Pembangunan Drainase Kota Balikpapan secara keseluruhan.



Studi Kelayakan Pembangunan Tandon Air/Embung



Studi Kelayakan Pembangunan Sudetan



Studi Kelayakan Pembangunan Polder



Perencanaan Sistem Drainase Kota Balikpapan secara keseluruhan.

c. Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana Drainase Pemeliharaan dan pembangunan Prasarana sistem drainase dengan target antara lain: 

Peningkatan cakupan pelayanan sistem drainase dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan.



Pengembangan jaringan drainase, sistem polder/kolam penampung/retensi serta prasarana pendukung/pelengkapnya untuk meningkatkan pelayanan sarana drainase dan melindungi kawasan permukiman dan kawasan strategis dari resiko genangan.



Menjaga, mengembalikan dan meningkatkan fungsi prasarana dan drainase yang ada, serta untuk menciptakan sistem jaringan drainase wilayah yang terpadu dengan kapasitas yang cukup.


IV - 31

Pokja AMPL Kota Balikpapan Pola pengelolaan dilaksanakan oleh Seksi yang mengelola bidang drainase pada Dinas terkait dan bekerjasama dengan lembaga swasta. Penanganan program dilakukan melalui kegiatan – kegiatan : 

Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Tertutup



Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Terbuka



Rehabilitasi Saluran Drainase Tertutup



Rehabilitasi Saluran Drainase Terbuka



Pembangunan Baru Saluran Drainase Perkotaan



Pembangunan Baru Saluran Drainase Wilayah Kabupaten/Kota



Pembuatan Sistem Polder



Pembangunan Sudetan prioritas kebutuhan.

d. Pengembangan Drainase Skala Kawasan Berbasis Masyarakat Pembangunan drainase skala kawasan berbasis masyarakat dengan target peningkatan kesehatan lingkungan dan menjaga kualitas air tanah melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga serta memelihara parasarana drainase dan pembuatan sumur peresapan. Pola pengelolaan dilaksanakan oleh Seksi yang mengelola bidang drainase pada Dinas terkait dan bekerjasama dengan lembaga swasta dan masyarakat. Penanganan program dilakukan melalui kegiatan – kegiatan : 

Penyuluhan Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Drainase untuk Mendukung Terciptanya Kesehatan Lingkungan



Sosialiasi dan Fasilitasi Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) dan Prasarana Peningkatan Inflitrasi.

e. Pengelolaan Sistem Drainase Terpadu Mendukung Konservasi Sumber Daya Air. Pengelolaan sistem drainase terpadu mendukung konservasi sumber daya air dengan target pengembangan sistem drainase skala kawasan secara terpadu untuk mendukung keseimbangan tata air. Pola pengelolaan dilaksanakan oleh Seksi yang mengelola bidang drainase pada Dinas terkait dan bekerjasama dengan lembaga swasta. Penanganan program dilakukan melalui kegiatan – kegiatan : 

Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)



Fasilitasi dan Pembuatan Green Drainage untuk Mengatasi Erosi Lahan.



Pembangunan Tandon Air / Embung

2. Usulan dan Prioritas Proyek Penyediaan Drainase Pelaksanaan proyek atau pembangunan adalah kegiatan yang akan dilakukan setelah adanya rekomendasi/program penanganan. Namun, mengingat seluruh program penanganan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan karena adanya beberapa kendala, seperti ketersediaan dana, ketersediaan lahan, dan berbagai faktor lainnya, maka program penanganan tersebut akan dibagi-bagi dalam beberapa tahapan pelaksanaan. Prioritas Proyek pengelolaan drainase berikut :


IV - 32


Tabel 4.8 Usulan Dan Prioritas Program Dan Sumber Pembiayaan Pengelolaan Drainase Kota Balikpapan Tahun 2009-2013 Biaya NO

KEGIATAN

1

I

II

Volume

2

Waktu (tahun ke-)

Harga Satuan

3

4

Keterangan (Rp)

2009

2010

2011

2012

2013

5

6

7

8

9

10

11

PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA

1

Sungai Klandasan

2.400

M

62.500.000

150.000.000.000

APBD KOTA

2

Sungai Ampal

3.400

M

73.530.000

250.002.000.000

APBD KOTA

PEMBANGUNAN BENDALI

1

DAS Ampal

1

unit

15.000.000.000

15.000.000.000

APBD PROVINSI

2

DAS Somber

1

unit

10.000.000.000

10.000.000.000

APBD PROVINSI

3

DAS Sepinggan

1

unit

7.500.000.000

7.500.000.000

APBD PROVINSI

Total


432.502.000.000

IV - 33


RENCANA PENINGKATAN PENGELOLAAN AIR BERSIH Rencana peningkatan pengelolaan air bersih yang sedang dan akan dilaksanakan kota Balikpapan hingga berakhirnya Renstra SKPD terkait pengelolaan air bersih dapat dilihat dari analisa kebutuhan yang ada tercantum dalam RIPJM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut.

4.6.1 Analisis Kebutuhan Prasarana Air Minum Analisis kebutuhan prasarana air minum digunakan untuk memprediksi kebutuhan air minum lima tahun ke depan serta untuk mengetahui kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pelayanaan. Gap analisis di bawah ini mengasumsikan pertumbuhan penduduk 0,90%, dengan debit ketersediaan adalah debit produksi PDAM sebesar 816 lt/det. Dari gap analisis berikut terlihat bahwa kebutuhan air minum yang meningkat tiap tahun hingga tahun 2013 masih bisa dipenuhi oleh ketersediaan air minum dari PDAM meskipun tiap tahun kapasitas ketersediaan menurun. Namun demikian hal tersebut perlu diantisipasi agar kapasitas ketersediaan tetap terjaga untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan yang terjadi setelah tahun 2013. Grafik 4.4 GAP Analisis Kebutuhan Penyediaan Air Minum


IV - 34


Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Proyeksi Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2008-2013 No

Uraian

Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Jumlah penduduk

jiwa

589.024

594.325

599.674

605.071

610.516

616.011

2.

Tingkat pelayanan

%

68

69

70

72

73

74

3.

Penduduk yang terlayani

jiwa

400.536

410.084

419.772

435.651

445.677

455.848

4.

Kebutuhan air domestik %

65,62

66,792

67,9

69,912

70,956

72,15

jiwa

386.518

396.962

407.179

423.017

433.198

444.452

3.Pemakaian air

lt/org/hr

150

150

150

150

150

150

4.Kebutuhan air

lt/det

671

689

707

734

752

772

%

2,38

2,208

2,1

2,088

2,044

1,85

jiwa

14.019

13.123

12.593

12.634

12.479

11.396

3.Pemakaian air

lt/org/hr

30

30

30

30

30

30

4.Kebutuhan air

lt/det

5

5

4

4

4

4

lt/det

676

694

711

739

756

776

%

15

15

15

15

15

15

b. Jumlah kebutuhan

lt/det

101

104

107

111

113

116

7.

Total kebutuhan air (D+ND)

lt/det

777

798

818

850

870

892

8.

Kehilangan Air %

30,0

29,5

29,0

28,5

28,0

27,5

a. Sambungan rumah (SR) 1.Tingkat pelayanan 2.Penduduk yang terlayani

b. Hidran umum (HU) 1.Tingkat pelayanan 2.Penduduk yang terlayani

5.

Total kebutuhan air domestik (D) =(SR+HU)

6.

Kebutuhan air non domestik (ND) a. % dari kebutuhan domestik

a. Kehilangan air


IV - 35


No

9.

Uraian

Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

b. Debit Kehilangan air

l/det

179,37

181,73

183,89

188,44

190,28

192,37

c. Total kebutuhan air + kehilangan

l/det

957

980

1.002

1.038

1.060

1.084

%

2,5

2,5

2,5

2,5

2,0

2,0

b. Kebutuhan air IPA

l/det

23

24

24

25

21

21

c. Total kebutuhan air + IPA

l/det

980

1.003

1.026

1.063

1.081

1.106

%

10

10

10

10

10

10

Kebutuhan hari maksimum

l/det

89

91

93

97

98

101

Total Kebutuhan air baku

l/det

1.069

1.095

1.120

1.160

1.179

1.206

Ketersediaan Air Baku

lt/det

1140

1140

1140

1140

1140

1140

Kebutuhan air IPA a. Faktor kebutuhan Air IPA

10.

Kebutuhan hari maksimum Faktor hari maksimum

Sumber : Hasil Analisa 2008


IV - 36

Pokja AMPL Kota Balikpapan 4.6.2 Analisis Kondisi Pelayanan Secara umum permasalahan yang ada di Kota Balikpapan yang senantiasa membutuhkan sumber daya yang cukup besar sehingga menyebabkan tingginya biaya operasional. Adapun permasalahan tersebut antara lain :  Terbatasnya sumber air baku  Tersebarnya kawasan permukiman  Kawasan permukiman yang berada di tempat tinggi dan jauh dari jaringan  Angka kehilangan air yang cukup tinggi mencapai 30%  Sistem produksi kurang maksimal  Biaya listrik yang tinggi  Tarif yang masih rendah Perkembangan permukiman yang tumbuh pesat di Kota Balikpapan menuntut akan kebutuhan air bersih semakin bertambah, dengan demikian keberadaan PDAM sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun karena berbagai kendala dan permasalahan maka perusahaan belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. 4.6.3 Analisis Kebutuhan Program Program dan kebijakan yang dilakukan saat ini adalah baru sebatas untuk mempertahankan ketersediaan sistim pelayanan air bersih yang sudah terbangun atau kelangsungan operasional sistim yang ada dengan mengesampingkan tingkat keuntungan atau profit lebih dulu. Strategi dan Program untuk tetap bisa melakukan kegiatan operasional adalah :  Mempertahankan sistim pelayanan yang sudah ada dan meningkatkan kemampuannya  Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya operasional dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan segala potensi yang ada  Mencari bantuan dana kepada Pemerintah baik melalui APBD Provinsi atau APBD Daerah serta kebijakan untuk sarana perkuatan sistem 4.6.4 Rekomendasi Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut ini. 1.

Penataan / Pengaturan / perlindungan sumber-sumber air baku permukaan dan sumber air baku tanah dalam melalui penataan wilayah tata air kawasan terhadap pencemaran lingkungan.

2.

Membangun sistim air bersih untuk lokasi permukiman yang belum dilayani PDAM dengan sistim yang memenuhi syarat teknis dan berbiaya operasi rendah


IV - 37

Pokja AMPL Kota Balikpapan 3.

Memperbaiki sistem distribusi yang mempertimbangkan pengendalian tekanan dan penggunaan sumber daya listrik serta dapat menurunkan kehilangan air

4.

Melaksanakan program pengendalian kehilangan air untuk menurunkan angka kehilangan air

5.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan baik dalam hal pelayanan air bersih dengan mempertimbangkan pembentukan zona air minum maupun pelayanan pengaduan dan pembayaran rekening

6.

Penataan sistem manajemen Pengelolaan air bersih

7.

Menyesuaikan tarif dasar air terutama dengan inflasi setiap tahunnya sehingga bisa menutupi biaya operasional untuk kelangsungan dan peningkatan operasional pelayanan

4.6.5 Sistem Prasarana yang Diusulkan Program penyediaan air minum non perpipaan adalah dengan rincian sebagai berikut: 

Pembinaan terhadap sistim air bersih yang sudah ada



Pembuatan sistim baru pada kawasan permukiman yang masih belum terjangkau jaringan air bersih PDAM



Membantu pemasangan jaringan pipa transmisi dan distribusi untuk kawasan yang sudah dapat terlayani jaringan pipa distribusi PDAM

1. Usulan dan Prioritas Program Program penyediaan air minum adalah dengan rincian sebagai berikut: 

Penyediaan dan pengendalian mutu air baku



Perlindungan daerah tangkapan air dan pembuatan sumur resapan



Optimalisasi IPA dan efisiensi sumber daya



Pembenahan jaringan transmisi dan distribusi



Pengendalian kehilangan air



Perluasan cakupan pelayanan dan pembentukan zona air minum



Kerjasama dalam penyediaan air baku dan air bersih

2. Usulan dan Prioritas Proyek Penyediaan Pengelolaan Air Minum Rincian usulan dan prioritas kegiatan/proyek investasi jangka menengah untuk lima tahun ke depan (2009-2013) berikut rencana pembiayaan disajikan dalam tabel berikut.


IV - 38


Tabel 4.10 Usulan Dan Prioritas Proyek Air Minum, Komponen Pengelolaan Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2009-2013 Waktu (tahun ke-) NO

KEGIATAN

1

I

Volume

2

Harga Satuan

3

4

Biaya 5

Sumber Dana 2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

AIR BAKU

1

Pembebasan lahan untuk Pipa Trasnmisi , di Waduk IPA Tritip

4.000

M

35.000

140.000.000

APBN

2

Pemasangan Pipa Transmisi Dia. 300mm PE, di Waduk IPA Tritip

5.000

M

814.800

4.074.000.000

APBN

3

Pembebasan lahan untuk Waduk , di Waduk IPA Tritip

250

Ha

150.000.000

37.500.000.000

APBN

4

Pembuatan Sumur Bor Kap. 20-30 L/det, di Gn Sari

1

Unit

1.000.000.000

1.000.000.000

APBD-KOTA

5

Pembuatan Sumur Bor Kap. 20-30 L/det, di IPA Tritip

1

Unit

1.600.000.000

1.600.000.000

APBD-PROV

6

Pembuatan Sumur Bor Kap. 20-30 L/det, Kampung Baru

2

Unit

1.600.000.000

3.200.000.000

APBD-PROV

7

Pembuatan WadukTritip

1

Ls

17.980.000.000

17.980.000.000

APBN


IV - 39


Waktu (tahun ke-) NO

KEGIATAN

1

Volume

2

Harga Satuan

3

4

5

8

Pembuatan Rumah Pompa Lengkap, di Waduk Manggar

1

Ls

5.750.000.000

5.750.000.000

9

Katodik Protection, di Waduk Manggar

1

Ls

750.000.000

750.000.000

Sub Total II

Biaya

Sumber Dana 2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

APBN

APBN-KOTA

71.994.000.000

UNIT PRODUKSI

1

Pembuatan IPA Kap. 150 L/det, di IPA Tritip

1

Ls

24.000.000.000

24.000.000.000

APBN, APBDPROV

2

Rerating IPA existing ( Tahap . II ), di IPA Batu Ampar

1

Ls

6.250.000.000

6.250.000.000

APBD-KOTA

3

Pembebasan lahan untuk Reservoir Martadinata

1

Lokasi

120.000.000

120.000.000

APBD-KOTA

4

Pembebasan lahan untuk Reservoir Gn. Tembak

1

Lokasi

45.000.000

45.000.000

APBD-KOTA

5

Pembuatan Reservoir 500 m3, di Martadinata

1

Unit

940.000.000

940.000.000

APBN


IV - 40



KEGIATAN

1

Volume

2

Harga Satuan

3

4

Biaya 5

Sumber Dana 2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

6

Pembuatan Reservoir 100 m3 , di Gn Tembak

1

Unit

280.000.000

280.000.000

APBD-KOTA

7

Pembuatan Reservoir 300m3, di IPA Tritip

1

Unit

650.000.000

650.000.000

APBD-PROV

8

Pembuatan Reservoir 1.000m3, di Batakan

1

Unit

1.425.000.000

1.425.000.000

9

Alat monitoring Kualitas air IPA Kp. Damai

1

Ls

450.000.000

450.000.000

APBD-KOTA

10

Pengadaan dan Pemasangan Pompa Distribusi 300 L/det, di IPA Kp. Damai

1

Unit

1.700.000.000

1.700.000.000

APBD-KOTA

11

Pengadaan genset 800 KVA lengkap, di IPA Batu Ampar

1

Unit

1.850.000.000

1.850.000.000

APBD-KOTA

12

Pengadaan genset 800 KVA lengkap, di IPA Gn Sari

1

Unit

1.850.000.000

1.850.000.000

APBD-PROV

13

Pengadaan genset 500 KVA lengkap, IPA Tritip

1

Unit

1.650.000.000

1.650.000.000

APBN, APBDKOTA

Sub Total


APBN

41.210.000.000

IV - 41



KEGIATAN

1

III

Volume

2

Harga Satuan

3

4

Biaya 5

Sumber Dana 2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

UNIT DISTRIBUSI

1

Pemasangan pipa distribusi PE Dia. 150mm , di Kariangau

3.853

M

581.000

2.238.616.240

APBD-PROV

2

Pemasangan pipa distribusi PE Dia. 300mm , di MT Haryono

2.819

M

876.855

2.471.486.000

APBD-PROV

3

Pemasangan pipa distribusi PE. 150mm, Jl. AMD / Gn Bakaran

1.247

M

417.643

520.972.000

APBD-PROV

4

Pemasangan pipa distribusi PVC 150 mm, Jl. Marbo - Siaga

2.300

M

239.727

551.372.707

APBN

5

Pemasangan pipa distribusi PE. 200mm, di Poliklinik - Simpang Gn Sari

1.200

M

814.800

977.760.000

APBD-PROV

6

Pemasangan pipa distribusi PE. 200mm , di Jl. Mulawarman

3.200

M

442.000

1.414.400.000

APBD-KOTA

7

Penggantian pipa distribusi DCIP Dia. 300mm, di Jl. A Yani

530

M

4.009.434

2.125.000.000

APBN


IV - 42



KEGIATAN

1

Volume

2

Harga Satuan

3

4

Biaya 5

Sumber Dana 2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

8

Pemasangan pipa distribusi PVC. 150MM, di Reservoir KM 2,5 - Kp. Timur Mesjid

1.100

M

581.000

639.100.000

APBD-KOTA

9

Pemasangan pipa distribusi PVC. 150MM, di Toko Utama - Hotel Sagita

2.600

M

239.727

623.290.886

APBD-PROV

10

Pemasangan pipa distribusi PVC. 150MM, di Auto 200o Jl. Markoni - Jl. Siaga

2.100

M

239.727

503.427.254

APBD-KOTA

11

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 150mm , di Jl. Syarifuddin Yoes

1.872

M

239.727

448.872.521

APBD-KOTA

12

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 150mm, Jl. Syarifuddin Yoes

1.415

M

239.727

339.216.476

APBD-KOTA

13

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 200mm, Jl. S. Parman 3 - jl Sutoyo

1.139

M

387.524

441.448.129

APBD-KOTA

14

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 150mm, Jl. Beller

1.205

M

239.727

288.861.764

APBD-KOTA

15

Penggantian pipa Distribusi dari Asbes Ke PVC Dia. 200 mm, Jl Sudirman - Tanjung Pura

5.200

M

500.000

2.600.000.000

APBD-PROV


IV - 43



KEGIATAN

1

Volume

2

16

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 150mm, Jl Blora - Jl Sudirman ( Bank Danamon )

17

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 150 mm, Jl. S. Parman ( Jl. Banjar - Simpang Empat )

18

Harga Satuan

3

4

Biaya 5

Sumber Dana 2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

1.800

M

239.727

431.509.075

APBD-KOTA

925

M

239.727

221.747.719

APBD-KOTA

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 150mm , Jl. Pandansari - Jl. Sepaku

1.425

M

239.727

341.611.351

APBD-KOTA

19

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 150 - 100 - 75 - 50 mm, Jl. TPA Manggar

4.750

M

133.395

633.625.444

APBN

20

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 150mm , Jl. Belakang Terminal

450

M

239.727

107.877.269

APBD-KOTA

21

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 150mm, JL. MT Haryono - Lap Tenis Baru

1.600

M

239.727

383.563.622

APBD-KOTA

22

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 100 - 75 - 50 mm, Jl. Sidodadi atas

1.000

M

86.295

86.294.875

APBD-KOTA

23

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 100 - 75 - 50 mm, Spinggan

2.100

M

82.996

174.291.800

APBD-KOTA


IV - 44



KEGIATAN

1

Volume

2

Harga Satuan

3

4

Biaya 5

Sumber Dana 2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

24

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 100 - 75 - 50 mm , Jl. Mulawarman

3.200

M

91.365

292.367.942

APBD-KOTA

25

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 100 - 75 - 50 mm , Batakan

3.000

M

79.057

237.171.862

APBD-KOTA

26

Pemasangan pipa Distribusi PVC Dia. 100 - 75 - 50 mm , Manggar

2.000

M

80.846

161.692.965

APBD-KOTA

27

Pemasangan pipa Distribusi PE Dia. 100 75 - 50 mm, Jl. 21 Januari ( Rumah Atas Air )

2.000

M

309.684

619.367.000

APBN

28

Pemasangan pipa Distribusi DCIP Dia. 400 mm, Jl. A, Yani

3.200

M

3.250.000

10.400.000.000

APBN

29

Pemasangan pipa Distribusi DCIP Dia. 500 mm , Jl. Sudirman - Blora

1.350

M

4.250.000

5.737.500.000

APBN

30

Pemasangan pipa Distribusi HDPE Dia. 300 mm, Jl. Mulawarman

1.000

M

1.250.000

1.250.000.000

APBN

31

Pengadaan Pompa Boster ( Cadangan ), Jl. Telaga Sari

150.000.000

150.000.000


1

Unit

APBD-PROV

IV - 45



KEGIATAN

1

Volume

2

3

Harga Satuan 4

5

Sumber Dana 2009

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

32

Penggantian Valve Dia.300, 250, 200,150,100 mm, tersebar

50

Titik

15.000.000

750.000.000

APBD-KOTA

33

Pembuatan Titik Tekan, tersebar

50

Titik

1.500.000

75.000.000

APBD-KOTA

34

Pembuatan Zona Air Minum, tersebar

2

Lokasi

1.000.000.000

2.000.000.000

APBD-KOTA

Sub Total IV

Biaya

40.237.444.902

SARANA KERJA

1

Pengadaan alat Exavator mini ( Baby Roller )

1

Unit

300.000.000

300.000.000

APBD-PROV

2

Forclif Kapasitas Kapasitas 1 Ton

1

Unit

300.000.000

300.000.000

APBD-PROV

3

Pompa Lumpur Kapasitas 10 l/det Lengkap Mesin

1

Unit

150.000.000

150.000.000

APBD-PROV

Sub Total Total


750.000.000 154.191.444.902

IV - 46

Pokja AMPL Kota Balikpapan 4.7. RENCANA PENINGKATAN KAMPANYE PHBS

Kegiatan kampanye PHBS akan dilakukan disetiap wilayah di Kota Balikpapan dengan rencana aktivitas sebagai berikut: Tabel. 4.11 Rencana Kampanye PHBS Bentuk Kampanye PHBS Pertemuan rutin kader PHBS.

Wilayah Prioritas Seluruh Kelurahan

Memberikan pemahaman materi PHBS

Pelaksana PKK, Sanitarian Puskesmas

dalam konteks Sanitasi (limbah, air bersih, sampah, drainase) Pembekalan PHBS bagi kader-kader

Seluruh Kelurahan

PKK, Sanitarian Puskesmas

Kampanye PHBS melalui paguyuban-

Seluruh Kelurahan

PKK, Sanitarian

paguyuban, dan grup kesenian (melalui

Puskesmas, LPM,

lagu-lagu daerah atau bentuk lainnya).

Sekolah-sekolah

Studi banding PHBS

Tim

Gabungan Pokja AMPL

(Pokja AMPL) Pelatihan kader utk pelaksanaan

Seluruh Kelurahan

survey PHBS

PKK, Sanitarian Puskesmas, LPM, Sekolah-sekolah

Lomba PHBS tingkat RT/Posyandu,

Seluruh Kelurahan

PKK, Sanitarian

antar sekolah (kebersihan lingkungan

Puskesmas, LPM,

dan prilaku)

Sekolah-sekolah

Mendorong lahirnya perda untuk

Kawasan

umum Pokja AMPL

kawasan dilarang merokok

perkotaan

Poster-poster, buku panduan PHBS

Seluruh Kelurahan

Pokja AMPL, PKK, Sanitarian Puskesmas, Sekolahsekolah

Kerja bakti Lomba RT bersih (oleh Puskemasmas) Pertemuan rutin (setiap Jumat minggu Buku Putih Kota Balikpapan

Kel. Baru Ilir

Puskesmas, LPM

IV - 47


Bentuk Kampanye PHBS pertama) Kampanye PHBS (Pengaturan

Wilayah Prioritas

Pelaksana

Kel. Baru Ulu

pembuangan sampah di laut) terhadap Kapal-kapal Pelindo dan Mamuju Pengkaderan PHBS rumah tangga (air

Kel. Margasari

LPM dan Puskesmas

bersih dan jamban)


IV - 48

BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

Recommend Documents