BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan

BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN 4.1. VISI DAN MISI SANITASI 4.1.1 VISI Visi sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan sebagai berikut : “Tercapainya Lingkungan Bersih dan Sehat Melalui Pembangunan Sanitasi yang Partisipatif di Kab. Pesisir Selatan 2015” 4.1.2 MISI 1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemerataan pembangunan sarana air bersih, air limbah, drainase dan persampahan yang berwawasan lingkungan. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan, kesetaraan gender dan kebersamaan dalam pembangunan sarana air bersih, air limbah, drainase dan persampahan. Meningkatkan peran aktif pemerintah dalam pengelolaan sarana sanitasi. Menumbuhkembangkan peran sektor swasta dalam pengelolaan air limbah dan persampahan. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sektor sanitasi dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

4.2. STRATEGI PENANGANAN SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN Sesuai dengan misi diatas, maka strategi yang perlu dilakukan untuk penanganan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas akses air bersih di Kabupaten pesisir Selatan; 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengolahan air limbah skala komunitas; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan melalui rencana induk sistem persampahan; 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase pemukiman di Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Meningkatkan kapasitas sistem organisasi dan masyarakat dalam Prilaku Hidup Bersih dan Sehat; 6. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan sanitasi dengan perencanaan penataan ruang.

Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

IV - 1

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Arah Kebijakan Pembangunan Arah kebijakan pembangunan sanitasi yang telah disusun berdasarkan urusan pemerintahan, adalah sebagai berikut :

oleh Pemerintah Daerah

1) Urusan Kesehatan 1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesehatan. 2. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 3. Meningkatkan kinerja dari sistem surveilance, respon cepat dan penanggulangan terhadap penyakit menular antara lain flu burung, DBD,TBC, HIV/AIDS, hepatitis, dan diare. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat. 5. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di kawasan pemukiman, utamanya pada pemukiman kumuh. 6. Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan posyandu. 7. Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. 8. Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) serta meningkatkan mutu dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan. 9. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Kesehatan. 2) Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum termasuk dalam kaitannya dengan tata air antara lain diarahkan untuk: 1. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan air limbah. 2. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan persampahan. 3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta (dunia usaha) dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 4. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pekerjaan Umum. 3) Urusan Perumahan Penyelenggaraan urusan Perumahan antara lain diarahkan untuk: 1. Menciptakan kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah daerah. 2. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat. 3. Memperbaiki kondisi lingkungan permukiman di kawasan padat/kumuh. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pembangunan Kampung Terpadu. 5. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perumahan. 4) Urusan Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah daerah. 2. Menterjemahkan arahan tata ruang ke dalam Rencana Jangka Panjang, Menengah, Tahunan dan Perencanaan Sektor. 5) Urusan Perhubungan Informasi dan Komunikasi Penyelengggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain diarahkan untuk: 1. Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

IV - 2

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3. 4.

Menerapkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah daerah Mengembangkan kapasitas dan kinerja jaringan sistem informasi sampai ke tingkat Kecamatan

6) Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah daerah. 2. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 3. Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah dan lingkungan hidup. 4. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 5. Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, Green School, dan Adiwiyata. 6. Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna). 7. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup. 8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Lingkungan Hidup. 9. Mengembangkan taman-taman kota. Progam-program strategis sanitasi yang berlangsung, dan akan dilaksanakan pada tahun 2011 dapat terlihat pada tabel 4.1 berikut ini : TABEL 4.1 PROGRAM STRATEGI SANITASI YANG SEDANG BERLANGSUNG TAHUN 2011 KABUPATEN PESISIR SELATAN NO PERENCANAAN PEMBANGUNAN LOKASI I BAPPEDA Penunjang Program Pembangunan Air Minum, Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) 1 Penunjang Program Paket P2KP Tahun 2011 Kab. Pesisir Selatan Koordinasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kabupaten Pesisir 2 Kab. Pesisir Selatan Selatan II DINAS PEKERJAAN UMUM Program pembangunan infrastruktur perdesaaan / Nagari 1 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan 3 Penunjang Pembangunan Sarana Air Bersih DAK 4 Pendamping PAMSIMAS 5 Replikasi PAMSIMAS 6 Pembangunan Jalan Desa I 7 Penunjang PAMSIMAS dan Sanimas Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

Kab. Pesisir Selatan

IV - 3

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 8 Pembangunan Sanitasi DAK 9 Penunjang Pembangunan Sanitasi DAK 10 Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih DAK

2 3 4

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyedian Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pemeliharaan Rutin Drainase dan Trotoar Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Perencanaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota painan (Gunung Bungkuk) Perencanaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah tapan Pembuatan UKL/UPL TPA Kota Painan (Gunung Bungkuk) Pembuatan UKL/UPL TPA Tapan

1 2 3 4

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan Rehabilitasi saluran TPA Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan TPA Rehabilitasi TPA

1 2 3

1

III DINAS KESEHATAN KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2 Usaha kesehatan institusi dan peran serta masyarakat

1 2 3 4

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pendamping PAMSIMAS Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

IV 1 2 3 4

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Pengujian Air Sungai se Kabupaten Pesisir Selatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK) Pengujian Kualitas Air Limbah Penunjang Operasional Laboratorium Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 5 (LSLHD)






Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan

Kab. Pesisir Selatan Painan

Painan

Painan


Kab. Pesisir Selatan IV - 4


V DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1 Perencanaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawan Dalam Rangka 2 Pengendalian Banjir 3 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali VI DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1 Operasional Radio Daerah 2 Pemeliharaan Gedung Warung Informasi Masyarakat Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan 3 Informasi 4 Pengumpulan Informasi BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARGA BERENCANA Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan / Nagari Penyelenggaraan Program PKK Kabupaten, kecamatan dan 1 Nagari (TP-PKK)

Tersebar Kab. Pesisir Selatan

Kec. IV Jurai

Kec. IV Jurai Kab.Pesisir Selatan Kec. IV Jurai Painan

VII


Sumber : APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011

Progam-program strategis penanganan sanitasi yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan pada tahun 2011 – 2015 : Program-program yang sudah dan akan dilaksanakan tahun 2011 dapat terlihat pada tabel 4.2 berikut ini :


IV - 5



IV - 6

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan TABEL 4.2 MATRIK PROGRAM STRATEGI PENANGANAN SANITASI YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN TAHUN 2011-2015 NO

PROGRAM

INDIKATOR

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 1 1 a b 2 a b c 3 a b 4 a b c 2 1 a b c d e

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Kegiatan Penyehatan Lingkungan Pembangunan & Perbaikan sarana air minum berkualitas Advokasi penyediaan air minum berkualitas Kegiatan Penyehatan Lingkungan Pengawasan kualitas air minum perpipaan (PDAM). Penyediaan water test kita untuk setiap puskesmas. Inspeksi Sanitasi Sarana Air Minum Kegiatan Penyehatan Lingkungan Advokasi dan kampanye STOP BABS (buang air besar sembarangan) Pembangunan Jamban Komunal Kegiatan Penyehatan Lingkungan Advokasi pelaksanaan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) Pelatihan Fasilitator STBM Monev STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Kampanye Pembagian Kelambu Massal daerah endemis malaria Pengobatan (MBS, MFS, MSE, TMC, dll) Penyemprotan rumah pd desa dengan malaria tinggi Pengadaan insektisida

1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas - Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun - Jumlah desa yang di advokasi Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga kualitas air minum yang memenuhi syarat 2. Persentase - Jumlah titik sampel yang diawasi kualitas air minum. - Jumlah puskesmas yang memiliki water test kit - Persentase sarana air minum yang dilakukan inspeksi sanitasi 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat - jumlah desa yang mendeklarasi STOP BABS - Jumlah Jamban komunal yang dibangun 4. Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis (STBM) -Masyarakat Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat -(STBM) Jumlah Puskesmas yang melakukan pelatihan fasilitator STBM - Jumlah desa yang dilakukan Monev Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Kab : Jml Puskesmas yg melaksanakan Kampanye Pembagian Kelambu Massal daerah endemis malaria tinggi yang diobati Jml kasus terkonfirmasi laboratorium Jumlah rumah yang disemprot Jumlah insektisida yang dibeli

Pengadaan alat semprot (spraycan) dan perlengkapan alat penyemprot Jumlah alat semprot yg dibeli

f Pelatihan Petugas Penyemprot g Pelatihan tenaga mikroskopist malaria h Pelatihan medis dan paramedis dalam tatalaksana kasus malaria

j Pelatihan pengelola malaria dalam manajemen program malaria k Pengembangan model intervensi lintas sektor (seperti Larvaciding, biological control/penebaran jentik, source reduction, dll)


Jumlah petugas penyemprot yang dilatih jumlah mikroskopist dilatih Jumlah tenaga dokter yg dilatih Jumlah tenaga Paramedis yg dilatih Jumlah tenaga Bidan yg dilatih Jumlah tenaga pengelola malaria yg dilatih Kab : Jumlah Puskesmas yang melakukan intervensi vector control

IV - 7

2011

2012

2013

2014

2015

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Tersedianya media promosi Meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg hidup sehat Terlaksananya kegiatan penyuluhan di daerah KLB Meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola program di puskesmas Meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas Didapatkan data ttg PHBS dimasyarakat. 2 Kegiatan Usaha Kesehatan Institusi & Peran Serta Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan ttg kesehatan & hidup sehat Meningkatnya pengetahuan kader posyandu Terbentuknya kader kesehatan di sekolah Meningkatnya keterampilan & pengetahuan pamong SBH Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan & Pondok pesantren Meningkatnya pengetahuan petugas UKBM Meningkatnya kerjasama kemitraan UKBM Tersedianya pemberian PMT posyandu Tersedianya pemberian Transport kader posyandu Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola program di puskesmas

DINAS PU KABUPATEN PESISIR SELATAN 1 PROGRAM SPAM DI IBU KOTA KECAMATAN (IKK) 1. Pembangunan SPAM - Fasilitasi pengembangan PS air minum perkotaan/IKK - Pembangunan Sarana Prasrana Air Minum DAK - Pembuatan DED SPAM Barung- Barung Balantai - Pemb. SPAM Inderapura - Pemb. SPAM Salido Ketek - Pemb. SPAM Asam Kumbang

Tersedianya SPAM IKK Tersedianya SPAM IKK (DAK) Tersedianya Perencanaan SPAM Barung-barung Balantai Tersedianya SPAM Inderapura Tersedianya SPAM Salido Ketek Tersedianya SPAM Asam Kumbang

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) TERFASILITASI 1. PDAM Yang memperoleh Pembinaan - Bantuan Program Penyehatan PDAM

Tersedianya Pelayanan PDAM


IV - 8

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3 PROGRAM LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 1. Evaluasi - Pemb. Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tersedianya Pengawasan Pelaksanaan SPAM BerbasisMasyarakat (PAMSIMAS-PNPM) 13 DESA 4 PROGRAM SPAM DI KAWASAN MBR 1. SPAM Di Kawasan RSH/ Rusunawa - Pembangunan SPAM Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tersedianya Pembangunan SPAM Di Kawasan RSH 2. SPAM Di Kawasan Kumuh/Nelayan - DED Pemb. SPAM Carocok Painan TA. 2011 Tersedianya Pembangunan SPAM Di Kawasan Kumuh - DED Pemb. SPAM Mandeh TA. 2011 5 PROGRAM SPAM PERDESAAN 1. SPAM Di Desa Rawan Air/Pesisir/Terpencil - Pembuatan DED SPAM Bungo pasang - Pembuatan DED SPAM Lumpo - Pembuatan DED SPAM Salido - Pembuatan DED SPAM Sako - Pembuatan DED SPAM Tapan - Pembuatan DED SPAM Lunang

Tersedianya Perencanaan SPAM Bungo pasang Tersedianya Perencanaan SPAM Lumpo Tersedianya Perencanaan SPAM Salido Tersedianya Perencanaan SPAM Sako Tersedianya Perencanaan SPAM Tapan Tersedianya Perencanaan SPAM Lunang

6 PROGRAM PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1. SPAM Di Kawasan Pelabuhan Perikanan - DED Pemb. SPAM Carocok Tarusan Tersedianya Perencanaan Pemb. SPAM Carocok Tarusan - DED Pemb. SPAM Sutera Tersedianya Perencanaan Pemb. SPAM Sutera 7 PROGRAM FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP 1. Pendampingan Penguatan kapasitas Pemda bidang PLP - Bantek kelembagaan 3R

Tersedianya bantek Kelembagaan 3R

8 PROGRAM INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH 1. Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota - Pembangunan sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) - Pembangunan Infrastruktur sanitasi DAK

Tersedianya Pembangunan sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tersedianya Pembangunan Infrastruktur sanitasi DAK


IV - 9

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 9 PROGRAM INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL 1. Rehabilitasi/Peningkatan/pembangunan PS Air Limbah setempat dan komunal Tersedianya Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah Setempat dan - Pembangunan Sanimas Komunal 10 PROGRAM INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN 1. Rehabilitasi/Peningkatan/pembangunan PS Drainase Perkotaan - Pembangunan Drainase Salido - Sago Tersedianya Pembangunan Drainase Salido - Sago - Pembangunan drainase Kota Painan Tersedianya Pembangunan drainase Kota Painan - Pembangunan sarana dan Prasarana Permukiman DAK Tersedianya Pembangunan sarana dan Prasarana Permukiman DAK Tersedianya Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar Painan - Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar Painan (APBD) (APBD) 11 PROGRAM INFRASTRUKTUR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH 1. Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan TPA Sampah - Pembangunan TPA Kecamatan Lunang Silaut Tersedianya Pembangunan TPA Kecamatan Lunang Silaut - Pembangunan TPA Kota Painan Tersedianya Pembangunan TPA Kota Painan - Pembangunan TPA Kecamatan Tersedianya Pembangunan TPA Kecamatan 12 PROGRAM INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/ 3R 1. Peningkatan/Pembangunan TPST/3R - Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R

Tersedianya Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R

13 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Pengeringan dan pengurangan Banjir di daerah rawa (lokasi) Pembersihan dan Pengerukan Sungai (paket) 14 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (km) Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (km)


Tersedianya Pengeringan dan pengurangan Banjir di daerah rawa (lokasi) terlaksananya Pembersihan dan Pengerukan Sungai (paket)

Tersedianya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (km) Tersedianya Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (km)

IV - 10

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura Terlaksananya Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan Kit dan Accesoris Laboratorium Air Tersedianya Kit dan Accesoris Laboratorium Air Pengujian Air Sungai se Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya Pengujian Air Sungai se Kab. Pesisir Selatan Pengujian Kualitas Air Limbah Terlaksananya Pengujian Kualitas Air Limbah Penyusunan Laporan Periodik Volume Sampah Tersedianya Laporan Periodik Volume Sampah 2 PROGRAM PENINGKATAN DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tersedianya Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan & Pengembangan Jaringan Kominfo Pengadaan alat studio kominfo Perencanaan kebijakan kominfo

Tersedianya Pembinaan & Pengembangan Jaringan Kominfo Tersedianya alat studio kominfo Tersedianya perencanaan kebijakan kominfo (kali/tahun)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN a Kegiatan Penunjang Program Pamsimas b Kegiatan Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Tersedianya Kegiatan Penunjang Program Pamsimas Tersedianya Kegiatan Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

DINAS PENDIDIKAN 1 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Sosialisasi tentang budaya hidup sehat dan bersih kepada siswa melalui Meningkatkan Sosialisasi tentang budaya hidup sehat dan bersih kepada siswa melalui Kepala SMP, SMA, SMK dan UPTD Pendidikan Kepala SMA, SMK dan UPTD Pendidikan Kecamatan Kecamatan Meningkatkan pengadaan Lomba/Penilaian UKS antar SD/MI, SMP/MTs Lomba/Penilaian UKS antar SD/MI, SMP/MTs tingkat Kabupaten Pesisir tingkat Kabupaten Pesisir Selatandan pemenangnya sebagai utusan Selatandan kabupaten untuk mengikuti Lomba UKS tingkat Provinsi. 2 PROGRAM KESISWAAN Kegiatan Sekolah Adiwiyata


Meningkatkan setiap sekolah disarankan memiliki Program Sekolah Adiwiyata

IV - 11

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Monev terhadap pelaksanaan Program Green School dan Program Sekolah Adiwiyata.

Meningkatkan Monev terhadap pelaksanaan Program Green School dan Program Sekolah Adiwiyata.

PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH 1. UNIT AIR BAKU: a. Peningkatan Kapasitas

Meningkatnya Kapasitas Air Baku

2. UNIT PRODUKSI: a. Kapasitas Terpasang*) b. Kapasitas Produksi*)

Meningkatnya Kapasitas Terpasang Air Baku Meningkatnya Kapasitas Produksi Air Baku

c. Kapasitas belum termanfaatkan d. Pemanfaatan Kapasitas

Termanfaatkannya Kapasitas yang Belum Terpasang Air Baku

e. Peningkatan Kapasitas Terpasang

Menin gkatnya Kapasitas Terpasang Air Baku

3. UNIT DISTRIBUSI & PELAYANAN: a. Total Sambungan Rumah*) b. Penambahan SR tahunan

Meningkatnya Total Sambungan Rumah Distribusi/Pelayanan

c. Cakupan Pelayanan

Meningkatnya Cakuan Pelayanan

4. KEHILANGAN AIR a. Rencana pemanfaatan NRW tahunan

Meningkatnya Rencana Pemanfaatan NRW Tahunan

5. PROGRAM NON-FISIK a. Bantuan Teknis Peny. PDAM b. Bantuan Program Peny. PDAM c. Bantuan Manajemen PDAM d. Penyesuaian Tarif

Meningkatnya Pemanfaatan Kapasitas Air Baku

Meningkatnya Penambahan SR Tahunan Distribusi Pelayanan

Meningkatnya Bantunan Teknis Peny. PDAM Meningkatnya Bantuan Program Peny. PDAM Meningkatnya Manajemen PDAM Terlaksanannya Penyesuaian Tarif

1. UNIT AIR BAKU a. Peningkatan kapasitas eksisting

Meningkatnya Kapasitas Eksisting Air Baku

b. Pembangunan baru intake

Meningkatnya Pembagunan Intake Baru

c. Pembangunan pipa transmisi

Meningkatnya Pembagunan Pipa Transmisi

d. Studi air baku/ studi DED

Meningkatnya Studi Air Baku


IV - 12

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Total Kapasitas Total Jaringan transmisi 2. UNIT PRODUKSI (potensi kapasitas yang bisa dimanfaatkan) a. Kap. belum termanfaatkan (idle) eksisting b. Peningkatan kapasitas Lokasi

Mengefektifkan Kapasitas yang Belum terpasang Meningkatkan Kapasitas

- Up rating IPA Lokasi IPA - Pembangunan IPA baru

Meningkatkan Pembangunan IPA baru

Renc. Lokasi IPA c. Insentif Pemerintah Pusat (diberikan kpd pemda/PDAM yg memiliki program pencapaian target MDGs dan memiliki komitmen dalam IKK belum memiliki sistem

Meningkatkan Insentif Pemerintah Pusat

Lokasi Total Peningkatan Kapasitas Terpasang 3. UNIT DISTRIBUSI DAN PELAYANAN (dinyatakan dalam jumlah rumah baru yang yang belum direncanakan untuk dipasang) a. sambungan Pemanfaatan kapasitas termanfaatkan (Jumlah SR baru)

Mengoptimalkan Pemanfaatan Kapasitas yang belum termanfaatkan

b. Penurunan kehilangan air (Jumlah SR baru)

Menurunkan Kehilangan air

c. Pembangunan baru (jumlah SR baru)

Meningkatka pembangunan baru

d. Insentif: IKK belum punya sist (SR Baru)

Meningkatkan Insentif IKK yang belum memiliki saluran baru

e. Insentif: JDU untuk MBR (jumlah SR baru)

Meningkatkan Insentif JDU untuk MBR jumlah saluran baru

TOTAL SR baru (tahunan) 4. Penurunan Kehilangan Air a. Penggantian Meter Induk

Menurunkan Kehilangan air

b. Penggantian Meter Pelanggan

Penggantian Meter Pelanggan

c. Penggantian Pipa

Penggantian Pipa

d. Penyempurnaan Billing System

Penyempurnaan Billing System


Penggantian Meter Induk

IV - 13

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 4.3. RENCANA PENINGKATAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR a. Program Pengelolaan Limbah cair yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan. Program pengelolaan Limbah cair yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 antara lain program Sanitasi DAK dan MCK seperti terlihat pada tabel berikut :  Program PAMSIMAS di 9 Kampung di 4 kecamatan tahun 2008, tahun 2009 di 14 kampung di 6 kecamatan, tahun 2010 13 kampung di 7 kecamatan, tahun 2011 di 9 kampung di 5 kecamatan  Program kegiatan WSLIC tahun 2002 - 2007 di 81 kampung.  Pelayanan Air Bersih Pedesaan Tahun 2007 di 4 nagari di 3 kecamatan, tahun 2008 di 5 nagai di 3 kecamatan, dan tahun 2009 di 2 nagari di 2 kecamatan.  Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup Program Pembagunan Infrastruktur Sanitasi (DAK) dan MCK yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 4.3. TABEL 4.3 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAK DAN MCK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA TAHUN 2006-2010 NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN 2006 Pemb. MCK Darwis dan Sekitarnya 2009 Pembangunan Jamban Painan Selatan Kawasan Pasar Batang Kapas Kawasan Pasar Sago Kawasan Muaro Painan Kawasan Pantai Sago Kawasan Evakuasi Rawang Kawasan Bukit Langkisau Kawasan Carocok Tarusan Kawasan Nelayan Sago 2010 MCK Kampung Pandan MCK Kampung Akad MCK Mesjid Nur Tauhid Sapan MCK Mesjid Darul Amal Sie. Bungin MCK Nagari Sago Salido MCK Kampung Luhung Nagari Pasar baru MCK Kampung Sako Nagari Batu Hampar MCK Kampung Taratak Nagari Sei. Lundang


LOKASI

UNIT

TAHUN

IV Jurai

1

2006

IV Jurai Batang Kapas IV Jurai IV Jurai IV Jurai IV Jurai IV Jurai IV Jurai IV Jurai

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Inderapura Lengayang

1 1 1 1 1 1 1

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

1

2010

Batang Kapas IV Jurai Bayang Tarusan Tarusan

IV - 14

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Pesisir Selatan

Melalui Dana DAK Pembangunan Infrastruktur Sanitasi, melalui Pemerintah Daerah juga membangun MCK di 9 lokasi dimana 1 unit pembangunan pada tahun 2006 dan 8 unit pembangunan pada tahun 2010, selain itu melalui dana DAK Pembangunan Infrastruktur Sanitasi dengan membangun 8 unit sarana sanitasi, dan 1 unit pembangunan jamban pada tahun 2009. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.3 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi DAK MCK di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2009. Layanan Pengelolaan Air Limbah domestik saat ini baru dilayani oleh pihak pemerintah penyedia jasa sedot tinja yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan layanannya sendiri meliputi area kecamatan yang terjangkau. Berdasarkan hasil wawancara ada sekitar 1 jasa penyedot tinja di Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahannya kurang prasana angkutan untuk menjangkau seluruh kecamatan dan biaya yang mahal untuk menjangkau seluruh wilayah kecamatan. prasarana IPLT pengelolaan Limbah hanya baru terdapat di kecamatan IV Jurai di Bukit Penyabungan Kecamatan IV Jurai. Pembangunan layanan limbah cair sistem terpusat belum ada di Kabupaten Pesisir Selatan. b. Rencana Pengelolaan Limbah cair yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan Rencana peningkatan pengelolaan limbah cair di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari analisis kebutuhan yang ada yang tercantum dalam Laporan Akhir Penyusunan Data Air Minum dan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011: 1. Analisis Permasalahan a. Analisa Kebutuhan Jamban, MCK, truk Tinja Analisa kebutuhan jamban, MCK, truk Tinja dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. TABEL 4.4 ANALISA KEBUTUHAN JAMBAN, MCK DAN TRUK TINJA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 SAMPAI TAHUN 2015 Tahun No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah Penduduk (jiwa)

429.246

431.049

432.859

434.677

436.503

438.336

2

Target Pengguna Jamban (jiwa)

226.942

238.068

247.378

262.588

287.000

307.711

3

Tingkat Layanan

0,529

0,552

0,571

0,604

0,657

0,702

4

Pengguna Jamban Individual (jiwa) 70 %

158.859

166.648

173.165

183.812

200.900

215.398

5

Fasilitas Jamban Individual (KK)

6

Pengguna Jamban Komunal 30 %

68.083

71.420

74.213

78.776

86.100

92.313

7

Fasilitas Jamban Komunal

8

Sedimen Tinja (lt/org/tahun)

9

Sedimen Tinja (lt/org/hari)

10

Kebutuhan investasi Truk Tinja lt/hr

47.002.437 47.199.866 47.398.061 128.774

129.315

129.858

47.597.132 47.797.079 47.997.792 130.403

130.951

Perhitungan tersebut dengan asumsi : Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

IV - 15

131.501

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan      

Laju pertumbuhan penduduk dihitung rata-rata sebesar 0,42 % per tahun Rata-rata jumlah jiwa per KK adalah 4 orang Besar sedimen tinja 30 % per tahun per orang Kapasitas truk tinja 3 m3 dengan rotasi 3 kali per hari Asumsi pemakai jamban keluarga 70% Asumsi pemakai MCK 30 %

b. Analisa kebutuhan IPLT Ketersediaan IPLT yang presentatif di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pengelolaan lumpur tinja masyarakat yang berasal dari septic tank, pengelolaan IPLT saat ini di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Bukit Penyambungan Lumpo upaya peningkatan layanan pada masyarakat maka harus di tunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana IPLT Bukit Penyambungan Lumpo Kec. IV Jurai seperti pengadaan/penambahan truk tinja sebanyak 3 unit untuk mencapai seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Alternatif lain jika dilihat dari jauhnya wilayah jangkauan maka biaya operasional yang di timbulkan sangat besar apabila pelayanan di kelola oleh 1 IPLT saja untuk menjangkau seluruh kecamatan akan sulit dilakukan maka untuk mengantisipasi diperlukan pembangunan sarana IPLT Baru di Lengayang dan Basa IV Balai dirasa sangat perlu dalam merencanakan bangunan pengolah limbah tinja, terdapat dasar-dasar perencanaan yang harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan kuantitas buangan tinja yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang dilayani, dan jumlah fasilitas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun lokasi pembangunannya diarahkan ke wilayah utara - tengah - dan selatan, dimana panjang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dari utara - selatan ± 240 km, tetapi masih dalam tahap perencanaan. Sebagai alternatif pengolahan lumpur tinja terdiri dari inhoff tank, kolam stabilisasi (yang terdiri dari kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam pematangan) dan sludge drying bed. Berdasarkan perhitungan, jumlah dan dimensi dari masing-masing unit antara lain : 1. Inhoff tank sebanyak 1 unit terdiri dari 4 kompartemen, dengan panjang 6,5 meter, lebar 2,5 meter, kedalaman 5,65 meter 2. Kolam anaerobik dengan jumlah kolam 2 unit, panjang 8 meter, lebar 4 meter, kedalaman total 3,5 meter 3. Kolam fakultatif sebanyak 2 unit, panjang 19 meter, lebar kolam 9,5 meter, kedalaman total 2 meter 4. Kolam pematangan sebanyak 2 kolam, panjang 18 meter, lebar 9 meter dan kedalaman total 1,5 meter 5. Sludge Drying Bed sebanyak 3 bak masing-masing terdiri dari 10 bed, panjang bed 10 meter, lebar bed 4 meter dan kedalaman total 1,325 meter 6. Total Biaya diperkirakan sebesar Rp. 3,5 milliar. Pengaturan pembuangan lumpur sisa olahan limbah akan mengarah pada pelaksanaan teknis di lapangan. Hal ini akan diimplikasi pada mekanisme usaha dan mekanisme kerjasama partisipasi bisnis dengan menumbuhkan para pelaku usaha jasa kuras WC. Pada era otonomi daerah perlu ada rancangan tata cara yang memungkinkan pengelolaan IPLT atau fasilitas pelayanan publik lainnya, oleh pihak ketiga yang berminat dengan sistem bagi hasil atau kontrak karya selama waktu tertentu. Dengan demikian fasilitas pelayanan publik dapat dijalankan secara profesional dan berpeluang memberikan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

IV - 16

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan kontribusi ekonomi bagi pemerintah daerah. Rencana pembangunan IPAL terpusat perlu dikaji lagi dan disosialisasikan pada masyarakat luas secara proporsional dan transparan. Penentuan pembangunan instalasi pelayanan publik harus mulai melibatkan publik sejak tahap perencanaan sampai dengan pengoperasian dan pemantauannya. Meningkatkan sistem kontrol dan penegakan hukum bagi para pelanggar atau pencemar, tidak terlepas penegakan atas pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh pengelola fasilitas publik seperti IPLT, IPAL atau TPA. Lokasi pembangunan IPAL di rencanakan dapat melayani seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. c. Sasaran Penyediaan sarana dan prasarana Air Limbah Target pengelolaan air limbah diarahkan melalui upaya-upaya insentif baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kondisi sanitasi lingkungan yang baik, dalam hal ini perlu dilanjutkan terus dengan memperhatikan kegiatan penyuluhan secara insentif serta menggunakan cara yang sesuai dengan kondisi setempat. 1). Target Nasional Target/sasaran pambangunan masalah air limbah diarahkan untuk dapat dilaksanakan melalui beberapa cara : yaitu dengan pengelolaan pembuangan limbah sistem setempat (on site sanitation disposal system); a). Sistem Individual Sistem pembuangan setempat, yang dilakukan masyarakat dengan jamban/kakus tipe cubluk atau dengan tangki septic perlu didukung dengan usaha penyuluhan dan perbaikan serta pemeliharaan kondisi dari fasilitas tersebut. Fasilitas pengurasan tangki septic dan pengadaan tempat pembuangan lumpur tinja harus disediakan untuk melayani masyarakat pemakai. b). Sistem Komunal Sistem pembuangan limbah setempat secara komunal yang sudah dikenal berupa fasilitas MCK disamping memberikan manfaat yang nyata juga menimbulkan dampak negatif yang umumnya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan. Program penyediaan fasilitas MCK perlu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat dan didukung oleh program penyuluhan kesehatan yang intensif. Fasilitas MCK terutama diarahkan untuk daerah daerah dengan tingkat ekonomi rendah. 2). Kebijaksanaan dan Strategi Penanganan Air Limbah Domestik a) Peningkatan pembangunan, pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan. b) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi yang terjangkau oleh masyarakat luas sampai kepada yang berpenghasilan rendah. c) Pengembangan rekayasa teknis untuk mendapatkan teknologi tepat guna yang sederhana. d) Penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan Iingkungan dan berkelanjutan. e) Penetapan dan penerapan pemberlakuan harus memenuhi baku mutu lingkungan di kawasan perumahan dan pemukiman. f) Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat. g) Pengembangan system pendanaan. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

IV - 17

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan h) Pemantapan kelembagaan. i) Peningkatan pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi yang telah dibangun. j) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dengan program/sektor lain. k) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penyediaan dan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi. 3). Strategi Teknis a) Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi. b) Menentukan spesifikasi teknis minimum prasarana dan sarana dasar sanitasi. c) Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. d) Memperbaiki kemampuan daya dukung lingkungan. e) Menentukan standar baku mutu lingkungan permukiman yang sehat f) Mendorong terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar sanitasi. g) Menyiapkan rencana pengelolaan secara terpadu sebelum pelaksanaan. 4). Strategi Finansial/Pendanaan a) Menciptakan iklim pendanaan yang memungkinkan dan menarik dunia usaha untuk ikut membiayai penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar. b) Menggali sumber dana masyarakat untuk ikut membiayai dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar sanitasi. c) Menyempurnakan mekanisme sistem bantuan keuangan untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar sanitasi. 5) Strategi Kelembagaan/Peraturan Perundang-undangan a) Meningkatkan fungsi kelembagaan yang sudah ada b) Mendorong terbentuknya lembaga pengelola sarana dan prasarana sanitasi. c) Mendorong pelaksanaan perundang-undangan. d) Mengembangkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. e) Melengkapi peraturan dan perundangan yang ada. f) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. g) Meningkatkan jumlah tenaga ahli sanitasi. 6) Strategi Pencapaian Sasaran Sub Program Air Limbah a). Mengembangkan teknologi sanitasi dasar tepat guna yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. b). Mengembangkan sistem pengelolaan air Iimbah terpusat terutama di kawasan potensial, serta mengembangkan sistem perpipaan air limbah sederhana bagi kawasan kumuh dan padat. c). Mengembangkan dan memantapkan kelembagaan pengelolaan air limbah melalui pembentukan unit pengelola air limbah, dinas atau perusahaan daerah serta mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. d). Mengembangkan percontohan sarana pengelolaan air limbah pedesaan serta memasyarakatkan pembuatan sarana sanitasi sederhana. e). Menentukan tolak ukur mutu lingkungan air di dalam kawasan perumahan dan pemukiman. f). Mengembangkan system pendanaan subsidi silang, system bantuan keuangan dan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

IV - 18

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan peran serta dunia usaha. g). Mempercepat terwujudnya peraturan dan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan air limbah. 7) Strategi Promosi a). Melaksanakan apresiasi maupun pelatihan untuk meningkatkan pengelola sarana dan prasarana sanitasi. b). Melaksanakan training untuk meningkatkan pengelola prasarana dan sarana air limbah. c). Melaksanakan pelatihan teknis. d). Melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam rangka mencapai hasil pengelolaan yang optimal. e). Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi. f). Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan Iingkungan permukiman. g). Meningkatkan kemandirian masyarakat akan kesehatan Iingkungan permukiman. h). Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengadaan prasarana dan sarana sanitasi. 8). Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pembangunan prasarana dan sarana air Iimbah harus memperhatikan dampak sampingan yang mungkin timbul akibat penyebaran wabah melalui pencemaran dan bidang resapan dan konstruksinya harus benar-benar diperhatikan agar tidak mencemari air tanah. 2. Sistem Sarana yang diusulkan Sistem sarana yang dbutuhkan dapat dilihat selengkapnya pada tabel 4.5 berikut. TABEL 4.5. SISTEM SARANA LIMBAH CAIR YANG DIUSULKAN KONDISI SAAT INI KONDISI AKHIR URAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2015

NO

A Kelembagaan Bentuk Institusi

Belum ada Institusi yang mandiri Dikelola Oleh UPTD mengelola limbah

Dasar Hukum

Sudah ada perda tentang pengelolaan limbah

SDM

Kekurangan Personil

Optimalisasi pelaksanaan Perda pengelolaan limbah khususnya limbah rumah tangga Rekruitment Tenaga Teknis

B Teknis Operasional 1

Perencanaan


IV - 19

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Ketersediaan dokumen (master plan, FS, DED) 2

Sanitasi Sistem on Site

A

Pembangunan/pengadaan Baru

MCK

Jamban Keluarga

Pamsimas

B

C

Belum Memiliki Master plan air Tersediannya master plan limbah

Terdapat MCK 9 Unit di Kec.Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai dan Batang Kapas, Tersedianya MCK pada Lengayang, dan Inderapura. seluruh Kecamatan Pembangunan Jamban 9 unit di Kec.IV Jurai dan Batang Kapas Cakupan Jamban Keluarga Jumlah keluarga yang memiliki mencapai 90 % yang jamban sehat sebanyak 52,87%. memenuhi standar teknis dan kesehatan Terdapat pembangunan Terpenuhinya cakupan 45 unit pada tahun 2008layanan PAMSIMAS pada 2011. seluruh Kecamatan Tersedia IPLT 2 unit di Basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut

IPLT

Belum ada

Truk Tinja

Sudah ada 1 unit armada truk Tersedia armada truk tinja tinja 2 unit

Rehabilitasi dan Peningkatan kapasitas Truk Tinja

Sudah ada 1 unit armada truk Dana OP yang memadai tinja

IPLT

Sarana IPLT belum lengkap

Tersedia sarana dan prasarana yang presentatif

Truk Tinja

Sudah memiliki armada

Alokasi dana untuk O & P

IPLT

Sudah ada sarana IPLT


Belum ada perencanaan dengan sistem off site

Perlu perencanaan dan pembangunan sistem off site

Operasi dan pemeliharaan

3

Sistem Sanitasi Off Site

A

Pembangunan/pengadaan Baru Sambungan Rumah


IV - 20


B

Jaringan Pengumpul


Perlu perencanaan dan pembangunan sistem off site

IPAL


Pembangunan IPAL di seluruh Kecamatan

Rehabilitasi dan Peningkatan kapasitas Jaringan Pengumpul


IPAL


Perlu perencanaan dan pembangunan sistem off site Perlu perencanaan dan pembangunan sistem off site

C Operasi dan pemeliharaan

No

Jaringan Pengumpul



IPAL



Uraian

Kondisi Saat ini Tahun 2010

Kondisi Akhir Tahun 2015

C Pembiayaan Alokasi APBD

Tarif Retribusi

Mekanisme Penarikan

Realisasi Penerimaan

Tersedianya alokasi dana Sudah ada alokasi dana untuk untuk pengelolaan air pengelolaan air limbah limbah Tersedianya juklak Sudah ada juklak besaran biaya retribusi air limbah retribusi menopang 30 - 40 % biaya O&P Penarikan retribusi Sudah ada juklak penarikan melalui rekening listrik retribusi atau PDAM Dimana retribusi tersebut diperoleh dari Sanitas: Retribusi Pengelolaan persampahan sebesar Rp. Penerimaan retribusi dari 65.298.000/Tahun,Industri dan rumah tangga Retribusi Pengelolaan limbah mencapai 100 %. cair sebesar Rp. 4.700.000/Tahun,-. Dari masyarakat belum ada

D Peraturan Perundangan


IV - 21

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Kelayakan Pakai

Penerapan sangsi

E

Peran serta masyarakat dan swasta Kampanye/penyuluhan Keterlibatan swasta Partisipasi aktif masyarakat

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011


Perda Nomor 3 Tahun 2010 Perda pengelolaan limbah Standar Rincian Penyedotan sudah dipahami oleh Kakus/Tinja/Limbah Cair masyarakat Perlu aturan sangsi atau . penegakan hukum akibat tidak Adanya sangsi yang jelas jelasnya peraturan untuk menindak pelanggar pengendalian pencemaran yang ada

Belum menjadi program pemerintah Investor belum tertarik menangani masalah limbah dan tidak profit Budaya bersih dan sehat belum menjadi kultur masyarakat setempat

Program kampanye menjadi program yang berkesinambungan Paparan kelayakan Investasi pada investor Masyarakat aktif membayar retribusi dan terciptanya budaya bersih dan sehat

IV - 22

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 4.4. RENCANA PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH (LIMBAH PADAT) a. Program Pengelolaan Sampah yang Sedang dilaksanakan : Program pengelolaan sampah yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2009 sampai tahun 2010 antara lain :  Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan  Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan  Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  Kegiatan persiapan dan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait  Mengadakan survey pengumpulan data  Mengidentifikasi laju perkembangan timbulan sampah  Menyusun rencana biaya pananganan sampah b. Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah Rencana peningkatan pengelolaan sampah (limbah padat) di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari RUU Pengelolaan Sampah. Tata Ulang kebijakan pengelolaan sampah Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan : a. Melindungi masyarakat dan lingkungannya b. Menerapkan prinsip 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan EPR (Extended Producer Responsibility) c. Membangun era baru mengelolaan sampah yang terpadu, berwawasan lingkungan sehat d. Membatasi produksi, mengurangi timbulan dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan Berdasarkan buku laporan “Profil Kota Bersih”, sarana dan prasarana sampah di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat suatu fenomena dimana masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang bertempat tinggal di pedesaan umumnya melakukan penanganan sampahnya sendiri. Penanganan tersebut dapat berupa pembakaran sampah, penimbunan, dan pengangkutan dan sebagainya. Sehingga mengimplikasikan tidak semua wilayah membutuhkan sarana dan prasarana ideal seperti yang dianalisis selanjutnya akan lebih diarahkan untuk mengelola sampahnya sendiri menjadi kompos. Dalam analisis sarana dan prasarana pengelolaan sampah Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengacu pada konsep 3R komponen sarana dan prasarana penanganan sampah minimal terdiri dari: 1. Bak Komunal 4. Dump Truck (kapasitas 6 m3) 2. Gerobak sampah (kapasitas 1 m3) 5. Amroll Truck (kapasitas 6 m3) 3. Truk manual (Kapasitas 6 m3) TABEL 4.6 PERHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011-2015 SARANA/PRASARANA TAHUN

BAK BECAK GEROBAK KONTENER SAMPAH

BECAK MOTOR

DUMPTRUCK AMROLL EXCAVATOR DOZER

2010

13 (RSK 2)

4 (RSK 3)

6 (RSK 1)

5 (RSKB 2)

5 (RSK 2)

3 (RSK 1)

1 (RSS)

1 (RSKB)

2011

-

2

2

1

-

-

-

-

2012

-

2

2

1

1

1

1

1


IV - 23

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 2013

1

2

2

2

1

-

1

1

2014

1

2

2

2

1

1

1

1

2015

2

2

2

2

1

-

1

1

UNIT

4

10

10

8

4

2

4

4

Sumber : Analisis Buku Putih Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 (Diolah)

Kebutuhan terhadap gerobak berdasarkan fakta dan analisa yang telah dilakukan terdapat asumsi perhitungan yang digunakan yaitu : 1. Jumlah sampah organik pemukiman : 70 % dari besarnya timbulan sampah pertahun 3. Kapasitas Gerobak : lt atau 1 m3 3. Rotasi gerobak : kali Kebutuhan truk dengan kapasitas 6 m3 dengan asumsi mampu melakukan rotasi sebanyak 3 kali perhari. Kebutuhan Dump truck dengan kapasitas 6 m3 dan asumsi mampu melakukan rotasi sebanyak 4 kali. Sementara kebutuhan untuk amroll hanya sebesar ........ % dari proporsi sumber sampah kawasan industri dan perdagangan yang belum tereduksi di Kabupaten Pesisir Selatan. TPA TPA Gunung Bungkuk Kecamatan IV Jurai memiliki seluas ±1 Ha pengelolaannya di lakukan oleh Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum kondisi saat ini areal yang tersisa hanya 10% lahan yang kosong perlu di lakukan perluasan lahan menjadi ± 5 Ha dan memenuhi standar kelayakan luas TPA. Sistem pengelolaan persampahan di Gunung Bungkuk mengunakan sistim Reuseable sanitary landfill. Berdarkan UPL /UKL TPA Gunung Bungkuk lama tahun 1994 yang telah dibuat TPA dirancang untuk dapat menampung sampah dari daerah pelayanan Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Bayang Utara, dan IV Jurai tapi kondisi luas lahan masih terbatas dan pengembangan lahan untuk pembangunan akan di lakukan perluasan areal dengan menyiapkan perencanaan teknis berupa UKL/UPL/Amdal Baru, serta pembuatan DED Baru TPA Gunung Bungkuk. Sementara itu selain pembangunan TPA Gunung Bungkuk Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah merencanakan pembangunan TPA di Basa Ampek Balai seluas 51.675 m3 di rencanakan tahun 2014, dimana luas lahan telah tersedia karena sangat dirasakan perlu dilaksanakan karena belum seluruh wilayah di kecamatan cakupan persampahnya dapat terkelola. Rancangan wilayah pelayanan dengan asumsi bahwa Kabupaten Pesisir Selatan akan berkembang menjadi daerah industri dan jasa pengembangan pelayanan persampahan di daerah ini akan mengalami kesulitan apabila harus membuang sampah pada 1 TPA yang terdapat di areal Gunung Bungkuk yang belum dapat melayani timbulan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan asumsi ini, maka kebutuhan wilayah pelayanan dari TPA akan direncanakan pada kecamatan antara lain : Kecamatan IV Jurai (perluasan TPA Gunung Bungkuk), Lengayang, Basa IV Balai Tapan, dan pembangunan TPSS di Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lokal yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.


IV - 24

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Menyikapi kondisi Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari utara ke selatan untuk pelayanan pengelolaan persampahannya dapat dibagi 3 (tiga) wilayah agar dicapai pelayanan pengelolaan yang efektif dan efisien dengan pengelolaan sebagai berikut : 1. Wilayah I. Meliputi pelayanan pengelolaan sampah pada kecamatan. a. Kecamatan Koto XI Tarusan b. Kecamatan Bayang c. Kecamatan Bayang Utara d. Kecamatan IV Jurai Lokasi TPA di Gunung Bungkuk Kecamatan IV Jurai, perluasan lahan TPA sudah dicadangkan untuk tahun 2011 seluas ± 4-5 Ha. 2. Wilayah II. Meliputi : a. Kecamatan Batang Kapas b. Kecamatan Sutera c. Kecamatan Lengayang d. Kecamatan Ranah Pesisir Lokasi TPA di Kecamatan Lengayang (Lokasi TPA belum tersedia) 3. Wilayah III. Meliputi : a. Kecamatan Linggo Sari Baganti b. Kecamatan Pancung Soal c. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan d. Kecamatan Lunang Silaut Lokasi TPA di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (Lokasi sudah tersedia ± 5 Ha) Rumusan Masalah Dilihat dari kondisi geografis dan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada dapat disimpulkan : a. Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 12 Kecamatan yang memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang 240 Km tidak memungkinkan untuk pelayanan pengelolaan persampahan yang terpusat pada 1 TPA b. Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan sampah sudah berumur tua dan tidak efektif dan efisien. c. Kondisi TPA Gunung Bungkuk yang ada saat ini sudah hampir penuh ± 15 % (1500 m2) dari lahan yang tersedia 1 Ha dengan masa pakai efektif maksimal 1 tahun dan harus dilakukan penutupan lokasi TPA yang ada dan melakukan perluasan lokasi/lokasi baru untuk TPA. Untuk mengatasi timbulan sampah dalam rangka meningkatkan kwalitas kesehatan lingkungan menuju Indonesia sehat 2015 untuk Kabupaten Pesisir Selatan perlu di penuhi prasarana dan sarana berupa TPA : 1. Pembanguna TPA Gunung Bungkuk 2. Pembangunan TPA Basa IV Balai Tapan 3. Pengadaan/peremajaan kendaraan operasional pengangkutan sampah 4. Pengadaan Alat Berat di TPA


IV - 25

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Analisis Permasalahan Dan Rekomendasi a. Untuk mengatasi timbulan sampah diseluruh wilayah kecamatan agar tidak memunculkan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kwalitas kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan di bagi menjadi beberapa wilayah pengelompokan dengan membangun Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di masing-masing wilayah. b. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan efisien perlu kiranya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan alat berat di TPA yang ada saat ini untuk dilakukan peremajaan agar biaya/cost operasionalnya tidak tinggi. Untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan Sarana yang di usulkan adalah : 1. Pembangunan/perluasan TPA Gunung Bungkuk dengan sistem Land Field beserta sarana dan prasarana kelengkapan TPA 2. Pengadaan Alat berat Exavator 1 unit untuk TPA Gunung Bungkuk. 3. Pengadaan Baque Loader 1 unit untuk TPA Tapan 4. Pengadaan kendaraan operasional pengangkutan sampah berupa Dump Truck dan Arm Roll Truck. 5. Pembanguna TPA Tapan dengan sistem Land Field beserta sarana dan prasarana kelengkapan TPA 6. Pengadaan alat berat Exavator 1 unit untuk TPA Tapan 7. Pengadaan Baque Loader 1 unit untuk TPA Tapan Dalam upaya mewujudkan peningkatan kwalitas kesehatan lingkungan sesuai dengan kondisi yang mendesak saat ini adalah : 1. Pembanguna/perluasan TPA Gunung Bungkuk beserta prasarana dan sarana kelengkapannya 2. Pengadaan alat berat Exavator untuk TPA Gunung Bungkuk 3. Pengadaan Dump Truck dan Arm Roll Truck pengangkut sampah Pembangunan Prasarana dan Sarana pengelolaan sampah, pendanaannya diharapkan bantuan dari pemerintah pusat karena membutuhkan pendanaan yang cukup besar sedangkan pewadahannya yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : 1. Dana Pembebasan Lahan TPA 2. Dana DED TPA 3. Dana UKL/UPL TPA Alternatif pemecahan masalah persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditempuh dengan beberapa strategi seperti berikut : a. Strategi Teknis Program Persampahan: 1) Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dasar persampahan dengan menambah jumlah armada pengangkut sarnpah seperti Bak Konteiner, gerobak sampah, truk manual, dump truk, arm roll truk. 2) Menentukan spesifikasi teknis minimum prasarana dan sarana dasar persampahan. 3) Menentukan teknologi yang terjangkau dalam pembiayaan dan dapat diterima oleh masyarakat serta dapat berfungsi sesuai tujuan seperti pengolahan dengan konsep 3R (Recycle, Reuse, dan Reduce). 4) Mengurangi dampak negatif ternadap lingkungan. 5) Memperbaiki kemampuan daya dukung lingkungan. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

IV - 26

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 6) Menentukan standard baku mutu lingkungan permukiman yang sehat. 7) Mendorong terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 8) Menyiapkan rencana pengelolaan secara terpadu sebelum pelaksanaan. b. Strategi Kelembagaan: 1) Meningkatkan fungsi lembaga yang ada. 2) Mendorong pelaksanaan perundang-undangan. 3) Mengembangkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. 4) Meningkatkan kemampuan baik kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusia. 5) Meningkatkan koordinasi dengan sektor / program lain. c. Strategi Pendanaan/Finansial: 1) Menciptakan ikIim pendanaan yang memungkinkan dan menarik dunia usaha untuk ikut membiayai penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 2) Menggali sumber dana masyarakat untuk ikut membiayai penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan dengan membayar retribusi. 3) Menyempurnakan mekanisme sistem bantuan keuangan untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 4) Mengembangkan sistem subsidi silang. 5) Merintis peran serta perbankan (Iembaga keuangan) dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar-dasar persampahan. d. Strategi Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha: 1) Mendorong peningkatan kemampuan dunia usaha dalam memproduksi sarana dasar persampahan. 2) Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengelolaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan Iingkungan permukiman. 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 5) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 6) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar persampahan. Dengan strategi -strategi di atas dapat juga dilakukan beberapa program seperti berikut: 1) Meningkatkan SDM yang ada, yaitu kemampuan manajerial dan operasional staf institusi manajemen pengelolaan sampah perlu ditingkatkan secara berlanjut melalui pelatihan dan kursus-kursus agar diperoIeh tenaga-tenaga professional, terlatih dan terampil. 2) Penerapan sanksi terhadap pelanggar ketentuan pembuangan sampah perlu ditegakkan, sehingga pengelolaan sampah secara intensif baik oleh pemerintah maupun masyarakat dapat terwujudkan. 3) Penanganan sampah individual untuk kawasan yang tidak dilayani jaringan pelayanan kabupaten. 4) luran kebersihan pada daerah permukiman serta pelaksanaan gerakan kebersihan berupa pembersihan halaman rumah dan selokan, dilaksanakan setiap hari Jum’at atau Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

IV - 27

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Minggu. 5) Pemberdayaan masyarakat untuk melibatkan secara aktif semua elemen yang ada dimasyarakat untuk berperan dalam pengelolaan persampahan. 4.5. RENCANA PENINGKATAN PENGELOLAAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN a. Program Pengelolaan Saluran Drainase lingkungan yang sudah dan sedang dilaksanakan. Program pengelolaan saluran drainase lingkungan yang sudah dan sedang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :  Program Infrastruktur Drainase Perkotaan  Program Infrastruktur Drainase Ibukota Kecamatan dan Lingkungan  Program Peningkatan Jalan Raya Berupa Normalisasi Saluran, Pemeliharaan jaringan yang sudah ada  Kegiatan persiapan dan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait  Mengadakan survey pengumpulan data  Program pengelolaan drainase  Program pengembangan perumahan  Program pengendalian banjir  Program pengembangan dan pengelolaan dan Konservasi sungai  Koordinasi perencanaan penanganan perumahan b. Rencana Peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan Penanganan drainase di Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan genangan pada suatu kawasan dapat dilakukan dengan cara:  Memanfaatkan sistem jaringan drainase yang ada secara maksimal, baik sungai, anak sungai maupun saluran alami lainnya dan mengatur kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu sesuai dengan fungsinya baik secara kuantitas ataupun kualitas  Sistem drainase yang ada juga harus dapat menjaga environmental sustainability, termasuk menjamin kualitas air yang lewat, menjamin tidak akan terjadi over drainage, sehingga mengakibatkan terjadinya soil subsidence yang berlebihan.  Mengalirkan air hujan secepatnya melalui suatu sistem jaringan drainase ke badan air terdekat dengan menghemat panjang saluran, dengan tetap mempertimbangkan kecepatan aliran maksimal yang dapat mengakibatkan erosi badan saluran  Diusahakan untuk memanfaatkan natural creek yang biasanya mengikuti kemiringan alam.  Memanfaatkan energi gravitasi dan menghindari penggunaan pompa. Agar dapat menjaga energi potensial aliran air, tampang saluran yang dipilih, dengan luas tampang basah yang sama, sebaiknya dibuat melebar dan tidak dalam pada kawasan perumahan, perlu dijaga agar saluran drainase air hujan dapat selalu kering dan dipisahkan dari saluran pembuangan rumah tangga.  Ekonomis pembuatannya dan murah biaya pemeliharaannya.  Pada kawasan yang elevasi muka tanahnya relatif lebih rendah dibanding elevasi muka air sungai maka ada beberapa solusi yang dapat dilaksanakan adalah mengurug, melindungi dari bahaya banjir dengan tanggul dilengkapi dengan pompa (polder), dan menyesuaikan diri dengan alam.


IV - 28

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Sistem Drainase Yang Diusulkan Pertimbangan dalam menyusun dan memprioritaskan program penanganan bidang drainase di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :  Menentukan lay out sistem jaringan sungai/drainse sesuai klasifikasi cathment area dan sub sistemnya;  Menetapkan land use, dengan pertimbangan keadaan hidrotopografi dan resiko banjir;  Mengurangi limpasan dengan meningkatkan resapan dan retensi air;  Menata/memanfaatkan rawa-rawa yang ada sebagai penampung air hujan (kolam retensi);  Membuat tendon air baik secara komunal maupun individual yang berfungsi sebagai limpasan penampungan air hujan maupun cadangan air domestik saat musim kemarau;  Kelembagaan dalam penanganan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;  Penyelenggaraan/penanganan yang terpadu dengan sektor terkait (pengendalian banjir, air limbah dan persampahan);  Optimalisasi sistem yang ada, rehabilitasi/pemulihan, pengembangan dan pembangunan baru;  Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha serta melibatkan peran serta masyarakat;  Membangun sistem drainase yang baik dengan mengunakan saluran drainase permanen pada daerah yang belum memiliki saluran drainase  Peningkatan saluran drainase yang telah mengalami kerusakan dan sedimentasi yang menyebakan tidak lancarnya aliran air.  Mengurangi daerah yag becek dan genangan air  Mengendalikan erosi tanah, keusakan jalan dan saluran lainnya  Pengaliran air hujan seepat mungkin  Dalam proses pengalirannya tidak boleh terputus-putus Untuk pengembangan lebih lanjut mengenai penataan drainase di kabupaten pesisir selatan dapat dilakukan dengan pembangunan : a. Pembagunan saluran primer yang ada di sepanjang kota direncanakan dengan sistim tertutup hal ini untuk menghindari orang membuang sampah dalam saluran; b. Pembangunan saluran sekunder berada pada jaringan jalan primer dan lokasi dengan sitim terbuka; c. Pembangunan saluran tersier pada kawasan permukiman yang berada pada jalan lokal/lingkungan dengan menggunakan sistim jaringan terbuka. Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk meningkatkan kualitas drainase yang baik yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan antar lain: a. Menambah jaringan drainase dalam layanan ke permukiman warga kota dan kecamatan; b. Meningkatan kondisi drainase agar berfungsi baik pada rumah masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan perkotaan; c. Mengembangkan saluran berupa penataan dan perluasan jaringan yang telah ada terutama pada kawasan rawan banjir; d. Konstruksi teknis saluran sesuai dengan kapasitas yang mampu mengalirkan air hujan berdasarkan frekuensi dan insensitas rata-rata curah hujan; e. Pemeliharaan kebersihan saluran. Dalam upaya mewujudkan peningkatan jaringan darainase pada lingkungan sesuai dengan kondisi yang mendesak program yang diusulkan saat ini adalah : Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

IV - 29

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan a. Pembangunan baru jaringan drainase pada lingkup perumahan dan permukiman; b. Pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada; c. Peningkatan aliran jaringan drainase. Untuk lebih jelasnya dalam penanganan drainase dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Strategi teknis meliputi: 1) Perencanaan Integrasi perencanaan: master plan, outline plan drainase dan keterpaduan sistem makro dan mikro. 2) Pembangunan  Pembangunan sistem drainase yang berwawasan lingkungan.  Berdasarkan prioritas penanganan. b. Strategi Pengelolaan meliputi: 1) Penyiapan peraturan dan produk hukum untuk penanganan drainase. 2) Peningkatan peran serta masyarakat 3) Garis sepadan saluran. c. Strategi Kelembagaan meliputi: 1) Peningkatan sumberdaya manusia. 2) Kejelasan wewenang dan tanggung jawab. 3) Pemantapan organisasi. d. Strategi Pembiayaan meliputi: 1) Mengembangkan sumber pembiayaan melalui retribusi lingkungan. 2) Pilot program cost recovery. e. Strategi Promosi Kampanye meilputi: 1) Kampanye dan desiminasi 4.6. RENCANA PEMBANGUNAN PENYEDIAAN AIR MINUM/AIR BERSIH a. Program Pembangunan Penyediaan Air Minum/Air Bersih Program-program pembangunan Penyediaan Air Minum/Air Bersih di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :  Program Pamsimas dan Replikasi Pamsimas  Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah  Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan  Program Pemeliharaan Air Minum/Air Bersih  Pendampingan Kemitraan Multipihak  Investasi PDAM  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku b. Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum Berdasarkan RPIJM PDAM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2015 target cakupan pelayanan dengan optimalisasi dan ekspansi PDAM akan menambah 1000 sambungan rumah /tahun dengan kapasitas produksi 12 lt/dt, serta jam operasi rata-rata 24 jam. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:


IV - 30

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan TABEL 4.7 RENCANA PENGEMBANGAN PDAM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 20011–2015 KAPASITAS KAPASITAS CAKUPAN TAHUN SR TERPASANG PRODUKSI PELAYANAN LT/DT LT/DT 2010

7,845

175

117

72.45

2011

8,845

175

130

-

2012

9,845

195

142

-

2013

10,845

195

155

-

2014

11,845

195

167

-

2015

12,845

215

180

96.83

Sumber : PDAM tahun 2011-2015

Berdasarkan data tersebut menyiratkan adanya keterbatasan kemampuan PDAM, sehingga perlu pemberdayaan masyarakat serta melibatkan seluruh stakeholders untuk penyediaan air minum khususnya bagi wilayah yang tidak bisa dilayani PDAM. Usulan dan prioritas program adalah sebagai berikut: a. Optimalisasi sistem prasarana dan sarana air bersih, yang meliputi optimalisasi jaringan pipa transmisi, produksi dan distribusi serta bangunan-bangunan penunjang seperti reservoir dan lain-lain. b. Tingginya tingkat kehilangan air maka segera melaksanakan program penurunan kehilangan air sampai dengan 5 % dalam 5 tahun (1 % pertahun) sehingga pada tahun 2015 tingkat kehilangan air tidak melebihi 30 %. c. Untuk kondisi eksisting, dimana kapasitas produksi sebesar 117 L/dtk cukup untuk melayani SR eksisting dengan syarat kehilangan air sebagaimana program pada butir 1 harus dilaksanakan. d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka pada tahun 2010, disarankan untuk segera mamanfaatkan kapasitas yang belum termanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan tambahan 4,797 SR. e. Dalam rangka pencapaian target MDGs, PDAM Kab. Pesisir Selatan merencanakan meningkatkan pelayanan sampai dengan 13,633 SR atau tambahan sebesar 7.000 SR dari kondisi eksisting. Memperhatikan masih tersedianya kapasitas yang belum termanfaatkan dan program penurunan kehilangan air maka untuk mencapai terget MDGs tersebut PDAM Kab. Pesisir Selatan hanya perlu meningkatkan kapasitas terpasang sebesar 25 L/dtk sebelum Tahun 2015. f. kapasitas/ supply air baku dengan melakukan studi tentang air bawah tanah maupun air permukaan. g. Pelestarian daerah tangkapan dan perlindungan SDA di wilayah Pesisir Selatan Selatan h. Mengembangkan sambungan langganan kepada daerah yang belum terlayani sampai 98,83% i. Peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan pelayanan sampai sebesar 20 % j. Penanganan pengaduan dari pelanggan sampai sebesar 80% k. Progam Penyehatan PDAM untuk mencari beberapa alternatif pemecahan masalah yang Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

IV - 31

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan terjadi di dalam PDAM baik aspek Teknis, Keuangan, administrasi dan Manajemen. l. Pemberdayaan Masyarakat melalui program Pamsimas m. Pemberdayaan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan air minum seperti program Multipihak 4.7. RENCANA PENINGKATAN KAMPANYE PHBS Berdasarkan data cakupan sarana sanitasi dan survey perilaku PHBS yang dilakukan Dinas Kesehatan, maka rencana kampanye PHBS akan melibatkan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan PHBS di berbagai tataran. Melalui kegiatan penyuluhan PHBS ini diharapkan membantu terjadinya perubahan perilaku terutama perilaku Hidup Bersih dan Sehat menuju Nagari dan Kampung sehat. Kegiatan ini melibatkan Puskesmas setempat. Kampanye PHBS dilakukan melalui kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyadarkan masyarakat supaya memiliki perilaku hidup yang bersih dan sehat serta untuk menumbuhkan pemberdayaan di masyarakat. Kampanye PHBS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2010 untuk menggambarkan prilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap kesehatan akan disajikan beberapa indikator yaitu perilaku hidup dan sehat (PHBS). Rumah tanga yang berprilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan survey PHBS Tahun 2010 yaitu 16,37%. Selain itu peningkatan peran serta masyarakat dapat di ketahui dengan peningkatan status posyandu. Semakin banyak posyandu mandiri maka semakin tinggi partisipasi masyarakat. Dikabupaten pesisir Selatan telah terbentuk posyandu sebanyak 642 posyandu 2010. Posyandu salah satu bentuk peran masyarakat di bidang kesehatan dengan 5 prioritas program yaitu : keluarga berencana, ibu dan anak, perbaikan gizi, imunisasi, penanggulangan diare yang dilakukan satu kali sebulan. Posyandu berjumlah 633 buah, namun dari segi kaulitas masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan: o Revitalisasi Posyandu o Pelatihan penyuluhan bagi kader o Penyuluhan kesehatan remaja Permasalahan kampanye PHBS antara lain : o Kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang o Media penyampaian pesan masih terbatas pada media leaflet dan poster yang jumlahnya juga terbatas o Belum memanfaatkan media elektronik baik radio dan televisi serta dan kesenian daerah sebagai media kampanye PHBS o Belum memberdayakan kelompok masyarakat sebagai media penyampai pesan kampanye sanitasi


IV - 32

BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

Recommend Documents