Puspa Darwinawati Amin dan Dyah Setyaningrum

1

ANALISIS KEPATUHAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA TERHADAP PP 24 TAHUN 2005 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006-2010 Puspa Darwinawati Amin dan Dyah Setyaningrum Universitas Indonesia

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 24 Tahun 2005 di Indonesia selama tahun 2006 -2010. Penelitian ini menggunakan metode skoring checklist yang komponennya disesuaikan dengan isi SAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengungkapan LKPD dari sebesar 38% di tahun 2006 menjadi 54% di tahun 2010. Pos yang paling meningkat kepatuhannya setelah 5 tahun terakhir adalah analisis terkait pengungkapan kebijakan fiskal dan asumsi makro. Hal ini diduga karena BPK mewajibkan pelaporan secara lengkap untuk memenuhi proses audit. Kebijakan fiskal dan asumsi makro merupakan pos yang paling diperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan. Kata kunci: tingkat pengungkapan, akuntansi pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintah.

Abstract: This thesis analyze the disclosure compliance of local government financial reports of regencies in Indonesia for the period of 2006-2010 against Government Accounting Standard Regulation PP 24 Year of 2005. This study used scoring method through checklist, which the checklist components adapted to PP 24 year of 2005. The standard effective after 4 years implemented (2008). The result shows in 2006 LKPD compliance only 38% and increased to 54% in 2010. Fiscal policy and macro assumptions are the section that increase most, it‟s because BPK urgency for LKPDs to deliver a complete statement to get through the audit process and because mostly citizens concern only on this section. keywords: disclosure, compliance, local government accounting, government accounting standard.

Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013

2

1. Latar Belakang Setelah memasuki era reformasi, pola pikir masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka dan menginginkan pembangunan yang adil dan berimbang. Oleh karenanya kini Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah. Menurut UU No 32 tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai aturan perundangan. Karena itu, kini Pemerintah Daerah harus mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahannya demi kemajuan daerah. Untuk memastikan peningkatan kinerja setiap daerah, perlu dilakukan kontrol atas berbagai kebijakan yang diterapkan. Upaya mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan menyampaikan laporan keuangan yang mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan secara umum. Oleh karena itu pada tahun 2005, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Untuk menjamin kualitas laporan keuangan tersebut, laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah akan diperiksa oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebelum diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilakukan sebagai bentuk pemenuhan atas dorongan kebutuhan akan fungsi pengawasan, sehingga aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berdasar PP 24 Tahun 2005, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan melaporkan transaksi dan menjelaskan lebih lanjut pada Catatan atas Laporan Keuangan yang formatnya disesuaikan dengan SAP. Pengungkapan wajib laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia masih rendah. Lesmana (2010) menyatakan dalam penelitiannya bahwa rata-rata nilai pengungkapan wajib sebesar 22%, dengan nilai tertinggi sebesar 39% dan terendah 13%. Dan Mandasari (2009) dalam Lesmana (2010) menyatakan nilai pengungkapan wajibnya sebesar 52,57%. Hal ini berarti masih banyak kota ataupun kabupaten yang belum mengerti pentingnya pelaporan laporan keuangan yang sesuai dengan standar.


3

Penelitian mengenai tingkat kepatuhan daerah telah dilakukan oleh Martani dan Liestiani (2008), menggunakan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan berfokus pada tingkat pengungkapan LKPD tahun 2006 dengan metode scoring pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan klasifikasi Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan. Tetapi, kekayaan, kompleksitas pemerintahan dan jumlah temuan audit mempengaruhi tingkat pengungkapan. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Liestiani (2008), penelitian ini masih menggunakan pengungkapan wajib dan berfokus pada tingkat pengungkapan LKPD dengan metode scoring pada catatan atas laporan keuangan (CaLK). Bedanya, penelitian ini menggunakan laporan keuangan seluruh LKPD Indonesia dan penelitian dilakukan selama lima tahun berjalannya SAP, 2006-2010.

2. Tinjauan Teoritis 2.1 Keuangan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. PP 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan tentang penatausahaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran bahwa laporan keuangan harus mewujudkan transparasi dan akuntabilitas. Salah satu cara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar yang berlaku, dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.2 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan PP 24 Tahun 2005 paragraf 19, menjelaskan bahwa CaLK meliputi penjelasan naratif ataupun rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang


4 diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen lainnya. Secara umum catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan hal berikut: 

Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undangundang APBN/ perda APBD, disertai kendala dan hambatan yang dihadapi untuk pencapaian target;



Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan dengan membandingkan output dengan input untuk melihat efisiensi program, mengukur kinerja dengan membandingkan hasil dengan targetnya, beserta dengan menguraikan strategi dan sumber daya;



Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya;



Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;



Mengungkapkan informasi untuk pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;



Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

2.3 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tujuan Pemeriksaan (Audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) tersebut adalah memberikan opini atau pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini audit ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan kinerja yang lebih baik, lebih transparan, partisipatif dan bertanggung-jawab. Pemeriksaan BPK-RI ditekankan kepada pengujian atas bukti mendukung penyajian saldo akun dalam neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pengujian transaksi pada LRA dan Laporan Arus Kas (LAK), penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan, pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, pengujian atas pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas


5 Laporan Keuangan (CaLK), dan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2.4 Penelitian Sebelumnya Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Ingram (1984) dalam penelitiannya menyebutkan bebarapa faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan, yaitu: koalisi pemilih (masyarakat) yang mendorong peningkatan permintaan akan informasi, kekuatan administrasi, dan insentif manajemen yang terdiri dari kekayaan negara, profesionalisme dan kompleksitas pemerintah. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa koalisi pemilih, kekuasaan administratif dan insentif menejemen secara signifikan menjelaskan hubungan positif dengan kualitas pengungkapan.

Liestiani (2008) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan dan menggunakan temuan audit dan nilai temuan sebagai salah satu yang mempengaruhi

pengungkapan.

Hasil

penelitian

tersebut

menunjukan

bahwa

tingkat

pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki hubungan positif dengan jumlah temuan audit. Sebaliknya, nilai temuan memiliki hubungan negatif dengan pengungkapan laporan keuangan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Lesmana, faktor yang mempengaruhi pengungkapan dilihat dari segi karakteristik Pemerintah Daerah. Lesmana (2010) dalam penelitiannya menggunakan ukuran Pemerintah, kewajiban, pendapatan transfer, umur Pemerintah Daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukan umur pemerintah dan rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan. Namun untuk ukuran Pemerintah Daerah, kewajiban, pendapatan transfer dan jumlah satuan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

3. Metodologi Penelitian 3.1 Metode Skoring Dalam penelitian ini metode penelitian yaitu dengan menggunakan skoring SAP PP 24 Tahun 2005 dan wawancara dengan beberapa pakar akuntansi pemerintahan. Metode skoring


6 yang digunakan adalah dengan checklist yang komponennya telah disesuaikan dengan susunan wajib dan aturan CaLK pada SAP PP 24 tahun 2005 untuk melihat tingkat kepatuhan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Data yang digunakan dalam checklist adalah seluruh LKPD yang telah diaudit BPK selama tahun 2006 dan 2010.

Metode pengukuran penelitian serupa dengan yang digunakan Botosan (1997), Fitriany (2000) dan juga Kemala (2007). Tahapan skoring sebagai berikut: 1.

Memberi nilai untuk setiap pengungkapan dari checklist SAP untuk satu item pengungkapan yang disajikan diberi bobot 1 (satu), artinya semakin jelas pengungkapannya semakin banyak nilai yang dikumpulkan. Pilihan jawaban ada 3 poin yaitu ya, tidak, dan NA.

Kriteria pengisian jawaban checklist LKPD dapat dilihat dalam table 3.1 berikut: Tabel 3.1 Kriteria Jawaban Checklist kriteria jawaban

Keterangan Nilai yang disajikan dalam laporan keuangan, di narasikan dan diberi penjelasan rincian penghitungannya. Kebijakan yang dianut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang diwajibkan oleh SAP. Penyajian informasi yang diwajibkan SAP dijelaskan secara lengkap dalam CaLK atau laporan keuangan

YA

Nilai yang disajikan dalam laporan keuangan, tidak di narasikan dan tidak dijelaskan rincian penghitungannya.

TIDAK

Kebijakan yang dianut oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan metode yang diwajibkan oleh SAP. Penyajian informasi yang diwajibkan SAP tidak dijelaskan dalam CaLK atau laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tidak terdapat akun yang disebutkan dalam checklist

N/A

Tidak ada penjelasan seputar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

2.

Mencocokkan setiap penjelasan checklist dengan isi CaLK.

3.

Menjumlahkan nilai tersebut berdasarkan setiap jawaban: ya, tidak, dan N/A. Total seluruh jawaban harus sebanyak 264 poin. 264 poin yang disusun adalah berdasarkan pedoman yang harus berurutan dalam membuat LKPD dalam PP 24 tahun 2005.


7 3.2 Metode Pemilihan Sampel Data yang digunakan adalah seluruh data dari LKPD Indonesia di tahun 2006 hingga tahun 2010. Namun tidak semua LKPD bisa dianalisis karena adanya keterbatasan data. LKPD yang digunakan dipilih dari LKPD yang lengkap melampirkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan CaLK. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat di tabel 3-2. Tabel 3-2 Kriteria Pemilihan Sampel 2006

2007

2008

2009

2010

463

469

465

504

516

81

31

32

82

133

382

438

433

422

383

11

69

108

27

7

371

369

325

395

376

28

8

6

0

0

LKPD sampel

343

361

319

395

376

persentase sampel

74%

77%

69%

78%

73%

Jumlah LKPD Indonesia (LKPD yang tidak tersedia)

(data yang hanya berupa data audit BPK)

(LKPD yang tidak memiliki CaLK)

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Liestiani (2008), hanya menggunakan sampel 30% dari total LKPD Indonesia, yaitu 100 dari 433 LKPD untuk tahun 2006. Penelitian kali ini menggunakan sampel yang lebih banyak, yaitu 74% dari total seluruh Pemerintahan Daerah tingkat kota/kabupaten Indonesia pertahunnya dan penelitian digunakan selama 5 tahun berjalan, yaitu 2006-2010. Penelitian ini sudah lebih baik dari sebelumnya karena objek penelitian yang digunakan hampir seluruh populasi sampel. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kesadaran akan kepatuhan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar sejak tahun kedua diberlakukan SAP hingga 5 tahun selanjutnya, yaitu tahun 2006 hingga tahun 2010.


8 4. Analisis dan Pembahasan 4.1 Hasil Checklist Hasil checklist berdasarkan metode skoring dapat dilihat dalam gambar 4-1:

Gambar 4-1 Hasil Checklist Pertahun Dalam Gambar 4-1 terlihat pergerakan trend kepatuhan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2006, CaLK yang disajikan sesuai dengan SAP hanya sebesar 38% dan 36% isinya tidak mengikuti standar yang ada. Keadaan berubah setelah 6 tahun SAP disahkan, dimana di tahun 2010 Pemerintah Daerah sudah mulai memahami SAP dan mengimplementasikan dengan sesuai kedalam laporan keuangannya, dimana “YA” mencapai 54% dan “TIDAK” dari tahun 2008 hingga 2010 konstan 26%. “Tidak” bukan karena menggunakan basis yang menyalahi aturan berlaku. “Tidak” disini merupakan pos CaLK bagian belanja yang tidak mengikuti klasifikasi yang dianjurkan SAP, tapi mengikuti aturan Permendagri 13 tahun 2006. Klasifikasi yang digunakan adalah belanja langsung dan tidak langsung, bukan diklasifikasikan berdasarkan fungsi.

Semula di tahun 2006, dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersedia ada 28 yang tidak membuat CaLK hingga akhirnya mulai 2009 semua Pemerintah Daerah telah membuat CaLK. Hal yang memengaruhi peningkatan laporan keuangan adalah peringatan yang diberikan oleh BPK. Laporan keuangan yang diproses diaudit hanyalah LKPD yang lengkap


9 komponennya. Untuk memenuhi kriteria yang diajukan BPK maka LKPD harus menyajikan Neraca, LRA, Laporan Arus Kas, dan CaLK secara lengkap agar Laporan Keuangannya dapat diaudit. Selain itu muncul tiga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE MENDAGRI) terkait dengan Akuntansi Keuangan Daerah. SE tersebut adalah SE No.900/316/BAKD tahun 2007 tentang

Pedoman

Sistem

dan

Prosedur

Penataan

dan

Akuntansi,

Pelaporan,

dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; SE No.900/743/BAKD tahun 2007 tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah; SE No.900/079/2008 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. SE tersebut mulai muncul di tahun 2007 yang nyatanya sangat mempengaruhi kepatuhan dalam pelaporan. Terlihat peningkatan yang cukup jauh dari 2007 ke 2008 (gambar 4-1), dikarenakan pengaruh SE ini. Dengan adanya SE baru tentang Akuntansi Keuangan Daerah memudahkan Pemerintah Daerah dalam memahami proses penyajian Laporan Keuangan, sebab dalam PP 24 Tahun 2005 tidak dijelaskan penjelasan lebih lanjut dari setiap pos.

BPK juga kerap melakukan sosialisasi kepada kepatuhan pelaporan keuangan, terlebih setelah muncul SE yang terkait dengan Akuntansi Keuangan Daerah. Sosialisasi yang dilakukan ada dua, yaitu sosialisasi secara sentral dan evaluasi langsung oleh BPK. Sosialisasi sentral dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perwakilan setiap Pemerintah Daerah untuk dijelaskan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan baru yang ada. Tidak hanya sebatas sosialisasi secara sentral, evaluasi langsung juga dilakukan oleh BPK. Untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan baik, maka BPK turun ke daerah untuk melakukan pembinaan langsung. Pembinaan yang dilakukan terkait dengan temuan BPK, memberi arahan kepada Pemerintah Daerah agar tidak mengulang kesalahan pelaporan yang sama. Informasi terkait kepatuhan LKPD ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa ahli dibidang pemerintahan.

4.2 Kondisi Pengungkapan LKPD 2006-2010 a. Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah APBD. Sebelum membahas isi utama laporan keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas) berdasarkan aturan SAP PP 24 tahun 2005, LKPD harus memberi pengantar


10 berupa penyajian informasi terkait kebijakan dan target daerah. Penjelasan poin awal CaLK, dijelaskan dalam checklist bagian A yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu pengungkapan kewajiban fikal/keuangan, penjelasan asumsi ekonomi makro, pencapaian target, dan hambatan kendala dalam pencapaian target. Berikut hasil checklist bagian A yang digambarkan dalam gambar 4-2:

Gambar 4-2 Hasil Checklist Bagian A Di tahun 2006, hampir semua kota/ kabupaten tidak menyajikan informasi di awal dan langsung menjelaskan ikhtisar pencapaian atau langsung menjelaskan infomasi kebijakan akuntansinya. Hanya beberapa kota/ kabupaten yang menyajikan informasi fiskal dan keuangan. Di tahun 2007, informasi bagian A sudah mulai dibuat oleh sebagian LKPD. Terlihat dengan meningkatnya persentase “ya”. Mulai konstan dilaporkan untuk CaLK bagian A ketika memasuki tahun 2008 hingga 2010.

Untuk sisi kebijakan makro, tahun 2006 belum disajikan oleh LKPD. Hal ini karena di awal penerapan SAP PP 24 Tahun 2005, BPK masih menerima beberapa laporan keuangan yang belum menyajikan CaLK lengkap dalam proses auditnya. Memasuki tahun 2007, beberapa LKPD hanya menjelaskan asumsi yang digunakan dan tidak membandingkan perbedaan asumsi makro yang digunakan sebelumnya. Hal ini kemungkinan karena di tahun sebelumnya masih belum dilakukan pengukuran asumsi makro pada laporan keuangan, sehingga belum adanya tolak ukur untuk membandingkan asumsi yang digunakan sebelumnya dengan asumsi periode sekarang. Terjadi juga pada rincian penjelasan perbandingan kebijakan fiskal tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.


11 Hambatan dan kendala pencapaian sudah mulai lebih sering dijelaskan di tahun 2007 jika dibandingkan dengan penyajian CaLK ditahun 2006. Mulai tahun 2007 tingkat kepatuhan dalam menyajikan bagian awal CaLK lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006, meskipun belum meningkat secara kualitas tapi sudah meningkat secara kuantitas. CaLK bagian A sudah mulai kerap digunakan setelah memasuki tahun 2008 karena urgensi pelaporan yang diwajibkan BPK agar dapat diaudit. Memasuki tahun 2008, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah mulai mengimplementasikan SAP dengan tepat dan terus berlanjut hingga tahun 2010. Pemerintah Daerah sudah mulai memahami pelaporan keuangan yang sesuai standar karena sudah munculnya SE tentang Akuntansi Pemerintah Daerah dan karena adanya urgensi dari BPK dalam menyajikan Laporan Keuangan yang lengkap. Penyajian informasi kebijakan fiskal, asumsi makro, dan pencapaian target peraturan telah disajikan oleh seluruh LKPD Indonesia mulai tahun 2008 hingga 2010.

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan berisi perbandingan input output untuk melihat efisiensi program yang dilakukan, mengukur kinerja program, dan memberi uraian strategi dan sumber daya yang digunakan. Berikut hasil skoring checklist bagian B dapat dilihat dalam gambar 4-3:

Gambar 4-3 Hasil Checklist bagian B LKPD tahun 2006 dalam menyajikan bagian B sama halnya dengan bagian A (penjelasan kebijakan fiskal, asumsi makro, pencapaian target peraturan APBD, dan hambatan kendala pencapaian target), dimana hampir semua kota/kabupaten tidak membuat rincian CaLK bagian


12 ini, dan langsung memberi penjelasan pada kebijakan akuntansi keuangan. Rincian iktisar pencapaian ada tiga yaitu perbandingan input output, pengukuran kinerja program, dan uraian strategi beserta sumber daya yang digunakan. Hanya saja, seluruh LKPD yang melaporkan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dalam CaLKnya tidak ada yang membuat penjelasan perbandingan input dan output untuk melihat efisiensi program. Seluruhnya hanya menjelaskan dua bagian lainnya saja yaitu pengukuran kinerja dan uraian strategi beserta sumber daya yang digunakan dalam program. Memasuki 2007 isi rincian ikhtisar pencapaian sudah mulai lengkap dijelaskan. Dalam penyajian CaLK setelah munculnya SE Mendagri tentang Akuntansi Keuangan Daerah di tahun 2007, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan telah dijelaskan dengan lengkap ketiga poinnya. Di tahun 2008 hingga 2010 hampir seluruh LKPD yang menyajikan bagian B telah menjelaskan ketiga komponen ikhtisar pencapaian.

c. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan. Bagian ini memiliki penjelasan terbanyak karena berisi rincian isi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Keuangan. Di tahun 2006, hampir seluruh laporan keuangan yang membuat CaLK hanya mengungkapkan catatan atas bagian ini saja sehingga dapat masuk dalam penelitian. Berikut hasil checklist bagian C selama tahun 2006 hingga 2010 dapat dilihat di gambar 4-4:

Gambar 4-4 Hasil Checklist bagian C


13 Meskipun isi penjelasan CaLK bagian ini dilaporkan, ada pos yang perlakuannya masih belum mengikuti aturan SAP PP 24 Tahun 2005. Berikut penjelasannya: •

Penjelasan pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntasi tidak dijelaskan oleh seluruh LKPD di tahun 2006. Penjelasan yang diberikan LKPD di tahun 2006 untuk bagian C hanyalah penjelasan dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas. Begitu juga memasuki tahun 2007 hingga tahun 2010, penjelasan pertimbangan pemilihan kebijakan akuntansi masih tidak disajikan.

•

Penjelasan CaLK seputar entitas laporan berdasar PP 24 tahun selama tahun 2006 tidak disajikan oleh seluruh LKPD. Di tahun 2006, sifat operasi dan jumlah unit entitas akuntansi yang dibawahi juga dijelaskan oleh beberapa daerah. Akan tetapi tidak ada yang menjelaskan perundangan yang dijadikan kegiatan operasi entitas. Tahun 2007, LKPD Indonesia sudah lebih banyak yang menyajikan bagian penjelasan domisili dan bentuk hukum entitas. Tapi meskipun jumlahnya sudah meningkat, komponen penjelasan entitas laporan tidak secara lengkap dijelaskan empat poin isinya. Tahun 2008 juga komponen penjelasan entitas laporan tidak secara lengkap dijelaskan empat poin isinya. Di 2009 hingga 2010 sudah ada beberapa yang menampilkan secara lengkap empat poin isi entitas pelaporan, tapi sebagian besar masih belum menjelaskan secara lengkap empat poin yang ada.

•

Di tahun 2006, hanya sedikit LKPD telah menyajikan basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Memasuki tahun 2007, LKPD sudah mulai menyajikan jenis basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Dan terus meningkat jumlah pelaporannya memasuki 2008 hingga 2010.

•

Basis pengakuan dan pengukuran yang harus disajikan adalah kesesuaian basis yang digunakan terhadap SAP dalam penilaian setiap pos. Tahun 2006, LKPD sudah menyajikan basis pengakuan dan pengukuran dalam CaLKnya, tapi masih belum menjelaskan secara rinci basis dari setiap pos yang ada, hanya memberi keterangan sebagian pos, dan mulai merinci di 2007. Tahun 2006 masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak menggunakan basis sesuai dengan SAP sehingga poin “Tidak” masih banyak ditemui. Kepatuhan pada basis inilah yang membuat poin “tidak” berkurang dan poin “ya” meningkat di tahun 2007. Di tahun 2008 hingga 2010,


14 LKPD telah menjelaskan basis dan metode setiap pos sesuai dengan basis yang diwajibkan oleh SAP PP 24 tahun 2005. •

LKPD Indonesia di tahun 2006 masih banyak yang belum menjabarkan lebih rinci pos laporan keuangan. Dalam pencatatannya di laporan keuangan, LKPD Indonesia banyak menuliskan hanya berupa kas dan setara kas, tidak dirinci lebih dalam, begitu juga halnya dengan beberapa akun lainnya. Hal ini karena standar yang digunakan masih baru sehingga belum dapat diimplementasikan secara sepenuhnya. Tahun 2007 telah menjelaskan lebih rinci dan mulai dibedakan klasifikasi pos. Pengklasifikasian yang lebih mendetail terus berlanjut hingga tahun 2010.

•

Banyaknya „NA‟ dalam penjelasan pos laporan keuangan bukan karena entitas tidak mengungkapkan adanya suatu transaksi dalam laporan keuangan, tetapi karena transaksi pos memang tidak pernah terjadi.

•

Berdasarkan SAP PP 24 Tahun 2005, aset tetap harus dijelaskan rincian setiap jenis asset disertai dengan penjelasan penambahan dan pelepasan aset tersebut. Perlakuan beberapa kota/kabupaten di tahun 2006 dan 2007 hanya memisahkan aset tetap berdasarkan jenis dan tidak menampilkan tabel atau rincian penambahan/pelepasan aset. Mulai tahun 2008 hingga tahun 2010 seluruh LKPD sudah menampilkan rincian asetnya

secara

berurutan

dan

lengkap

disertai

dengan

penambahan

dan

pengurangannya, juga tambahan informasi lain seputar aset tetap. •

Pencatatan belanja berdasar penjelasan pada PSAP 02 paragraf 34, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Permendagri No 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa klasifikasi belanja berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. Seluruh LKPD di tahun 2006 hingga 2010 mengklasifikasikan belanja sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006. Pencatatan berbeda yang dilakukan oleh seluruh daerah tidak dapat dikategorikan melanggar Standar Akuntansi Pemerintahan. Tapi dalam checklist ini, seluruh belanja yang berbeda dengan SAP 24 tahun 2005 tetap dikategorikan sebagai “tidak” karena checklist dibuat berdasarkan aturan SAP PP 24 Tahun 2005.

•

Poin selanjutnya dalam penjelasan CaLK bagian kebijakan akuntansi adalah kebijakan akuntansi berkaitan dalam masa transisi SAP dan kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami LKPD. Di tahun 2006 keterangan ini tidak dilaporkan


15 oleh seluruh LKPD. Mulai 2007 hingga 2010 sudah mulai dijelaskan oleh beberapa LKPD. d.

Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Informasi yang dimaksud dalam bagian ini adalah informasi mengenai kontijensi dan komitmen lainnya yang belum disajikan di awal. Pos ini tidak diwajibkan muncul dalam CaLK, hanya saja perlu di laporkan jika ada. Sehingga peningkatan atau berkurangnya poin “Ya”, “Tidak”, dan “NA” tidak memengaruhi tingkat kepatuhan dalam pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

e. Pengungkapan-pengungkapan lain. Pengungkapan lainnya harus disajikan dalam CaLK laporan keuangan pemerintahan daerah. Pengungkapan ini diharuskan dilaporkan jika ada kejadian bersangkutan muncul, jika tidak maka tidak perlu membuat CaLK bagian pengungkapan lain. Oleh karena itu jarang diungkapkan oleh LKPD hingga 2010.

4.3 Urgensi Pengungkapan LKPD Informasi yang diperlukan dan dibutuhkan oleh tiap pengguna laporan keuangan berbeda tergantung tujuan masing-masing. Ada beberapa pos yang menjadi perhatian pengguna laporan keuangan tergantung kebutuhannya. Kelompok utama pengguna laporan keuangan berdasarkan penjelasan Kerangka Konseptual (KK) SAP adalah: 1.

Masyarakat Hal pertama yang dicari oleh masyarakat dalam membaca laporan keuangan pemerintahan

daerah adalah opini BPK. Sebab jika hasil pemeriksaan menghasilkan opini yang baik, maka pandangan masyarakat akan positif pada Pemerintahan Daerah tersebut. Untuk komponen laporan keuangannya, masyarakat yang menggunakan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah akan fokus menilai isi CaLK bagian A. Kebijakan fiskal, masyarakat setempat memerhatikan kebijakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya beserta penggunaan pembiayaan yang dilakukan, beserta apa yang dijadikan asumsi indikator makro yang digunakan.


16 2.

Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; Salah satu cara pencegahan terjadinya korupsi adalah pengembangan akuntansi yang baik

oleh Pemerintah (Pope, 2003) yaitu salah satunya dengan menampilkan laporan keuangan berstandar. Untuk Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa, seluruh isi laporan keuangan menjadi perhatian utama. CaLK menjadi bahan penilaian lembaga dalam melihat upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melihat aspek apa saja yang lebih diutamakan daerah. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan rinci dapat meminimalkan terjadinya pelaporan anggaran fiktif atau kesesuaian ajuan anggaran dengan tujuan pembangunan.Lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa fokus pada semua aspek pada laporan keuangan, baik CaLK maupun isi laporan lainnya. Karena jika laporan keuangan yang telah diawasi dan diperiksa hasilnya baik, maka akan memengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pengguna laporan keuangan lainnya.

3.

Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; Untuk memastikan dana yang diberikan memang dibutuhkan dan tidak disalahgunakan, hal

pertama yang disorot oleh para pemberi dana adalah opini BPK. Jika opininya baik, maka pemberi dana akan lebih memercayai dana yang diberikan akan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Bagian kewajiban beserta penjelasannya adalah pos yang paling diperhatikan oleh para pemberi pinjaman. Sebab, pemberi pinjaman ingin memastikan bahwa dana yang dipinjam akan dikembalikan tepat waktu.

4.

Pemerintah Pusat dan Daerah; Pemerintah Pusat sebagai sentral pemerintahan, lebih fokus pada CaLK tentang kebijakan

yang diambil dan asumsi yang digunakan beserta hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Dengan begitu Pemerintah bisa berupaya memberi bantuan dalam melancarkan berbagai hambatan yang ditemui dalam rangka proses pembangunan. Pemerintah Daerah diharapkan mendorong kepatuhan daerahnya dalam menerapkan regulasi SAP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Panggah (2012), umur administratif Pemerintah Daerah dan dukungan Pimpinan Pemerintah Daerah berpengaruh positif pada opini audit. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mendukung kepatuhan regulasi agar didapatnya opini yang lebih baik.


17 5. Kesimpulan Selama tahun 2006 hingga 2010, kepatuhan atas pengungkapan LKPD berdasarkan CaLK terus meningkat. Keefektifan penerapan SAP mulai konstan sejak memasuki tahun anggaran 2008, dimana seluruh LKPD telah menerapkan semua aturan SAP dengan tepat. Munculnya Surat Edaran Mendagri terkait Akuntansi Daerah merupakan faktor yang memicu peningkatan kepatuhan ketika memasuki tahun 2008 hingga 2010. SE tersebut adalah SE No.900/316/BAKD tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penataan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; SE No.900/743/BAKD tahun 2007 tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah; SE No.900/079/2008 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena komponen SAP PP 24 Tahun 2005 yang sebelumnya masih sulit dipahami Pemerintah Daerah, telah dijelaskan lebih rinci dan mendalam didalam Surat Edaran ini.

Pos yang paling meningkat dalam CaLK LKPD Indonesia selama tahun 2006-2010 adalah penjelasan terkait kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Kebijakan fiskal dan ekonomi makro merupakan pos yang paling diperhatikan masyarakat, karena kebijakan yang diambil selama tahun berjalan menyangkut peningkatan kesejahteraan daerah tersebut. Selain itu BPK juga mewajibkan LKPD yang disajikan lengkap komponennya agar dapat diaudit.

Daftar Referensi: Botosan, Christine A. 1997. Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. The Accounting Review. Vol 72. No 3. Pp. 323-349. Ingram, R. W. Spring 1984. Economic incentives and the choice of state government accounting practices. Journal of Accounting Research Lesmana, Sigit Indra. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Liestiani, A. (2008). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.


18 Martani, Dwi dan Liestiani, Annisa. 2008. Pengungkapan of Local Government Financial Statement in Indonesia. Accounting Department. University of Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pope, J. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia. Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia. Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah PP 24 Tahun 2005. 2005.Sinar Grafika SE No.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penataan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia. SE No.900/743/BAKD tahun 2007 tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia. SE No.900/079/2008 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia. Wicaksono, Panggah. 2012. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Opini dan Temuan Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2009. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.


19


Puspa Darwinawati Amin dan Dyah Setyaningrum

Recommend Documents