Anindita Prawesti Dyah Setyaningrum Program S1 Reguler, Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia

ANALISIS TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERKAIT DENGAN ASET TETAP SERTA PERBAIKAN PENGELOLAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA/KABUPATEN : STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Anindita Prawesti Dyah Setyaningrum Program S1 Reguler, Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menganalisis temuan audit BPK terkait aset tetap serta perbaikan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian menggunakan wawancara dan penelahaan dokumen terkait dengan topik penelitian sebagai data yang digunakan dalam analisis. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil audit BPK dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk mengatasi temuan audit dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Perbaikan yang dilakukan adalah pembinaan terkait pengelolaan aset tetap dan mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan jumlah panitia bersertifikat, mengimplementasikan peraturan pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap, mengembangkan sistem informasi yang digunakan, menertibkan administrasi serta melakukan rekonsiliasi aset tetap secara rutin. Berbagai perbaikan yang dilakukan telah berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga membuat temuan audit menjadi berkurang setiap tahunnya dan meningkatkan opini audit Pemerintah Kota Yogyakarta. Kata Kunci: Aset Tetap, Pengelolaan Aset Tetap, Opini Audit, Temuan Audit.

Abstract : This study aimed to analyze the improvement by The Local Government to achieve Unqualified Opinion. This study used qualitative methods with study case approach to analyze the audit finding by BPK related to fixed asset and how the Local Government of Yogyakarta improved the fixed asset management. This research used interviews and read the document related to topic as the data for the analyze. Based on the interviews and the audit finding by BPK, it can be concluded that the Local Government of Yogyakarta did the recommendation given by BPK to solve the audit finding and the improvement of fixed asset management. The improvement included regular coaching and control the implementation, increasing sertification commitee, applying the rule in the fixed asset management, improving the system information, enforcing the administration and regular reconciliation. All of the improvement can be optimalized the fixed asset management so it decreased the audit finding every year and increased the audit opinion of the Local Government of Yogyakarta. Key Words : Fixed Assets, Fixed Assets Management, Audit Opinion, Audit Finding.

1.

Latar Belakang Otonomi

daerah

merupakan

suatu

kebijakan

yang

dibuat

untuk

mengatasi

ketidakseimbangan alokasi keuangan daerah oleh Pemerintah Pusat. Dengan ditetapkannya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara mandiri.

1 Analisis Temuan ..., Anindita Prawesti, FE UI, 2013

Namun, Pemerintah Pusat tetap harus mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meyakinkan bahwa pengelolaan dilakukan dengan benar. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK melakukan pemeriksaan atas seluruh pemerintah daerah diseluruh Indonesia setiap tahunnya. Hasil pemeriksaan akan menghasilkan opini yang merupakan kesimpulan dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia masih dikatakan belum baik. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam Regional Public Sector Conference (RSPC) 2011 berpendapat bahwa sistem pelaporan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah masih cenderung tidak efisien baik dari segi waktu serta anggarannya. Selain itu hingga tahun 2011 BPK melaporkan bahwa laporan keuangan daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya sekitar 36% pada tingkat provinsi, 12% pada tingkat kabupaten dan 25% pada tingkat kota. Sedangkan jumlah laporan keuangan daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih jauh lebih banyak dibandingkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Menurut BPK, permasalahan pada pengelolaan beberapa kekayaan daerah merupakan hal yang menyebabkan suatu pemerintah daerah tidak berhasil mendapatkan opini WTP. Namun dari semua kekayaan daerah, pengelolaan aset tetap dianggap memiliki kontribusi besar karena jumlahnya yang paling besar di dalam neraca laporan keuangan. Penelitian ini memilih Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian karena Pemerintah Kota Yogyakarta telah berhasil meningkatkan opini audit menjadi WTP setelah sebelumnya mendapatkan opini WDP. Sedangkan aset tetap tanah dan bangunan dipilih karena karena dibandingkan dengan jenis aset tetap lainnya kedua aset tetap ini mengalami peningkatan paling besar hampir setiap tahun. Dalam menganalisis aset tetapnya, penelitian ini akan melihat perbaikan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka meraih opini WTP. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan opini audit adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Sedangkan perbaikan yang dilakukan berupa pembinaan terkait pengelolaan aset tetap dan mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan jumlah panitia bersertifikat, mengimplementasikan peraturan pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap, mengembangkan sistem informasi yang digunakan, menertibkan


administrasi serta melakukan rekonsiliasi aset tetap secara rutin untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kesalahan pada nilai aset tetap yang disajikan.

2.

Tinjauan Teoritis

2.1

Pengelolaan Aset Tetap Aset tetap merupakan salah satu jenis kekayaan daerah yang diperiksa oleh BPK. Aset tetap

memiliki jumlah yang paling besar di dalam neraca laporan keuangan suatu pemerintah daerah, sehingga pengelolaan aset tetap dianggap akan berpengaruh terhadap tingkat kewajaran dari laporan keuangan tersebut. BPK akan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap pada semua siklus pengelolaan aset tetap. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa siklus pengelolaan aset tetap yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan serta tuntutan ganti rugi. Namun penelitian ini akan lebih fokus terhadap

siklus

pengadaan,

penggunaan,

pemanfaatan,

penatausahaan,

pengamanan,

pemeliharaan, penilaian dan penghapusan barang milik daerah karena pada siklus pengelolaan ini sering terjadi permasalahan dan terdapat beberapa temuan BPK pada siklus pengelolaan aset tetap ini.

2.2

Penelitian Sebelumnya Terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan analisis terkait dengan kualitas audit

laporan keuangan dan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah. Adriati (2009) melakukan penelitian tentang manajemen aset tetap dan penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara. Penelitian ini dilakukan di salah satu rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yaitu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset tetap di RSUPN-CM telah dilakukan dengan cukup baik dan perlakuan aset tetap telah sesuai dengan PSAK 16 dan PSAP 07. Tetapi terdapat beberapa permasalahan yang ditemui pada penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara seperti pengungkapan aset tetap yang dilakukan belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di PSAK 16 dan PSAP 07. Selain itu penyusutan aset tetap yang hanya dilakukan di laporan


keuangan BLU membuat timbulnya perbedaan saldo aset tetap antara laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan konsolidasian ke Departemen Kesehatan. Sedangkan Silalahi (2011) melakukan penelitian tentang temuan audit terkait dengan manajemen aset tetap di Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset tetap di Pemerintah Kota Pematangsiantar belum dilakukan dengan baik. Hal ini diketahui dari temuan audit yang dilakukan oleh BPK RI serta kondisi manajemen aset tetap di Pemerintah Kota Pematangsiantar yang menunjukkan bahwa manajemen aset tetap belum berjalan dengan tertib dan kurang kompetennya sumber daya manusia sehingga banyak terjadi kesalahan dalam manajemen aset tetap. Selain itu perlakuan aset tetap juga belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan di dalam PSAP 07 tentang Aset Tetap.

3.

Metode Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus di Pemerintah

Kota Yogyakarta. Untuk dapat memperoleh informasi dan data di Pemerintah Kota Yogyakarta yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara dengan narasumber dan menelaah dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan aset tetap serta dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. 4.1

Analisis dan Pembahasan Hasil Audit BPK atas Aset Tetap Pemerintah Kota Yogyakarta Hasil temuan BPK atas pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Yogyakarta dan usaha

penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta akan disajikan per tahun. Hal ini untuk menunjukkan penurunan temuan audit BPK yang disebabkan oleh perbaikan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

4.1.1 Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2006 BPK menemukan bahwa metode penghapusan yang dilakukan pada tahun 2006 tidak konsisten. Hal ini ditunjukkan dengan digunakannya 2 (dua) metode nilai yaitu nilai perolehan dan penghapusan. Selain itu BPK menemukan bahwa terdapat aset yang nilainya belum dikurangi setelah dilakukannya penghapusan pada Neraca per 31 Desember 2006. Hal ini menyebabkan nilai aset tetap di neraca tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya. Kedua temuan


ini disebabkan oleh kurang pahamnya petugas penghapusan atas tugas-tugasnya serta kurangnya koordinasi antara panitia penghapusan dan pengelola barang sehingga metode yang dilakukan tidak konsisten. Selain itu terjadi kelalaian dalam penyusunan neraca daerah karena tidak dikurangkannya nilai penghapusan di dalam neraca. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK terkait dengan temuan tersebut. Contoh perbaikan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan kepada petugas terkait tentang metode penghapusan yang digunakan supaya mereka memahami bagaimana kegiatan penghapusan dilakukan. Dengan dilakukannya perbaikan ini diharapkan petugas tidak mengulangi kesalahan pada penghapusan di tahun berikutnya.

4.1.2 Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2007 Pada hasil pemeriksaan tahun anggaran 2007, BPK menemukan cukup banyak penyimpangan pada beberapa tahapan pengelolaan aset tetap. BPK menemukan bahwa pengadaan barang inventaris yang dilakukan melebihi perencanaan dan tidak memperhitungkan jumlah barang yang dimiliki di gudang. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pemborosan pada pelaksanaan belanja daerah dan belanja yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait kegiatan pengadaan. Pembinaan dan sosialisasi dilakukan supaya panitia pengadaan memahami bagaimana proses pengadaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Selain itu hal ini juga dilakukan supaya pada pengadaan berikutnya yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif, efisien, sesuai dengan anggaran serta dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. BPK juga menemukan bahwa data barang inventaris pada laporan daftar inventaris barang tahun anggaran 2007 milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wirosaban tidak lengkap. Tidak lengkapnya laporan daftar inventaris barang dikarenakan terdapat beberapa barang yang belum dicatat dan belum dilaporkan oleh pengurus barang. Kondisi ini juga disebabkan oleh pemegang barang dan pengurus barang yang tidak melakukan koordinasi dalam melakukan inventarisasi barang daerah. Selain itu BPK juga menemukan bahwa pengelolaan barang daerah dalam penatausahaan aset tetap oleh BPBD pada tahun 2007 belum dilakukan secara optimal. Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pembinaan kepada pengelola dan pengurus barang sehingga dapat lebih memahami tugas masing-masing. Pembinaan ini dilakukan


supaya pengelola dan pengurus dapat melakukan penatausahaan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tahap penggunaan dan pemanfaatan BPK juga menemukan beberapa penyimpangan yaitu peminjampakaian barang inventaris yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta BPBD dengan Bagian Kerjasama tidak berkoordinasi tentang aset yang disewakan maupun yang dipinjampakaikan. Kedua temuan ini menyebabkan tujuan pengendalian dan pengamanan terhadap barang daerah milik Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tidak terpenuhi karena dapat menimbulkan peluang penyalahgunaan aset daerah. Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penertiban administrasi yaitu dengan mengikuti format yang telah ditetapkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk pengajuan pemanfaatan aset harus dilakukan melalui beberapa tahapan. Upaya perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan pengendalian dan pengamanan dari aset tetap supaya mengurangi peluang penyalahgunaan oleh pihak lain. Selain itu BPK juga menemukan bahwa beberapa tanah milik Pemerintah Kota Yogyakarta belum memiliki sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian atas pengamanan aset tetap tidak terpenuhi karena menimbulkan peluang penyalahgunaan oleh pihak lain. Sebagai upaya perbaikan, Pemeirntah Kota Yogyakarta melakukan sertifikasi aset tanah dan bangunan secara rutin setiap tahunnya. Atas perbaikan tersebut jumlah aset tanah dan bangunan yang tidak bersertifikat dapat berkurang setiap tahunnya. Dengan dilakukannya hal ini maka pengendalian atas pengamanan aset tetap dapat ditingkatkan dan mengurangi peluang penyalahgunaan oleh pihak lain.

4.1.3 Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2008 Pada hasil pemeriksaan tahun anggaran 2008, BPK menemukan bahwa Sistem Informasi Manajemen yang digunakan belum dapat menyajikan data dengan akurat. Hal ini menyebabkan data yang di-input ke dalam sistem ditampilkan ganda sehingga mengakibatkan overstated dan mengakibatkan nilai yang disajikan tidak dapat diyakini kewajarannya. Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengembangan atas sistem informasi yang digunakan. Perbaikan ini dilakukan supaya sistem informasi yang digunakan tidak menampilkan data yang ganda sehingga data yang disajikan menjadi lebih akurat.


Selain itu, BPK juga menemukan bahwa tidak semua aset tetap di dalam SIMBADA dinilai dengan nilai yang wajar dan sebagian aset tetap belum disertakan nilainya. Hasil penilaian yang dilakukan oleh perusahaan penilaian appraisal juga belum disajikan dalam saldo aset tetap di neraca per 31 Desember 2008. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi yang dilakukan serta kurang optimalnya kinerja yang dilakukan sehingga menyebabkan database yang digunakan dalam penilaian menjadi berubah-ubah dan penilaian menjadi terlambat untuk diselesaikan. Keterlambatan penilaian ini juga disebabkan oleh kurang optimalnya sistem informasi yang digunakan. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan koordinasi dalam penyampaian hasil penilaian kepada petugas input sehingga petugas input dapat mengetahui nilai dari aset tetap tersebut. Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan pembinaan terhadap petugas sehingga kinerja dapat dilakukan dengan lebih optimal. Perbaikan sistem informasi juga dilakukan supaya dapat membantu kegiatan penilaian yang dilakukan.

4.1.4 Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2009 Pada hasil pemeriksaan tahun anggaran 2009, BPK menemukan adanya perbedaan jumlah aset tetap di SKPD dengan aset tetap di neraca Pemerintah Kota Yogyakarta dan Laporan Pengurus Barang. Perbedaan nilai aset tetap tersebut ditemukan pada Laporan Keuangan SKPD yang diterbitkan oleh Bagian Akuntansi dan Keuangan dan Laporan Inventaris Barang pada tahun anggaran 2009. Perbedaan nilai aset tetap tersebut disebabkan oleh tidak adanya koordinasi antara Bagian Akuntansi dan Pelaporan SKPD dengan Pengurus Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengelola kegiatan yang menghasilkan aset tetap. Hal ini menyebabkan nilai aset tetap yang disajikan tidak dapat diyakini kewajarannya. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK. Contoh perbaikan yang dilakukan adalah menelusuri nilai aset apabila bahwa nilai aset tetap dirasakan tidak dapat diyakini kebenarannya, melakukan rekonsiliasi data secara rutin antara pengurus barang dan penyimpan barang SKPD setiap 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan sekali serta peninjauan secara berkala oleh Pihak Inspektorat atas penyusunan laporan keuangan. Selain itu BPK juga menemukan bahwa penilaian gedung dan bangunan dilakukan berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN). Penggunaan dasar nilai ini dikarenakan pada saat sensus, bangunan gedung tersebut tidak diketahui nilai perolehannya sehingga dinilai berdasarkan standar harga tertinggi pembangunan bangunan negara. Hal ini


bertentangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa dalam penyusunan neraca, nilai yang digunakan adalah nilai perolehan. Oleh karena itu, BPK menyatakan bahwa nilai yang disajikan tidak dapat diyakini kewajarannya. Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan jasa penilai appraisal untuk menilai ulang gedung dan bangunan tersebut sehingga nilai yang disajikan dapat diyakini kewajarannya.

4.1.5 Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaporkan oleh BPK, temuan audit terkait aset tetap mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2010 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat temuan terkait pengelolaan aset tetap yang dilaporkan oleh BPK. Hal ini menunjukkan berkurangnya penyimpangan dalam pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berkurangnya penyimpangan ini berhasil karena upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah dengan menangani temuan audit BPK sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap setiap tahunnya. Upaya perbaikan aset tetap dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan serta meningkatkan sistem pengendalian internal.


Tabel 4.1 Hasil Audit BPK atas Aset Tetap Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2006 - 2010 Tahun Temuan

Pengadaan

Penatausahaan

Penggunaan dan Pemanfaatan Pengamanan dan Pemeliharaan

Penilaian

Penghapusan

2006

-

2007 Pengadaan barang inventaris melebihi perencanaan dan tidak memperhitungkan jumlah barang yang dimiliki di gudang. 1. Daftar inventaris barang tidak lengkap karena beberapa barang tidak dicatat dan tidak dilaporkan oleh pengurus barang. 2. Pengelolaan barang daerah oleh BPBD belum dilakukan secara optimal. 1. Peminjampakaian barang inventaris belum sesuai ketentuan karena pada surat perjanjian tidak tercantum jangka waktu peminjaman. 2. Tidak adanya koordinasi yang dilakukan antara BPBD dengan Bagian kerjasama tentang aset yang disewakan maupun yang dipinjampakaikan. Beberapa aset tanah dan bangunan tidak memiliki sertifikat.

-

-

Tidak semua aset tetap di dalam SIMBADA dinilai dengan nilai yang wajar dan sebagian aset tetap belum disertakan nilainya

-

-

-

-

-

1. Tidak konsistennya metode yang digunakan dalam penghapusan yang dilakukan karena menggunakan dua nilai.

2008

2009

2010

-

-

Sistem Informasi Manajemen yang digunakan pada belum dapat menyajikan data dengan akurat.

Terjadi perbedaan jumlah aset tetap di SKPD dengan aset tetap di neraca Pemerintah Kota Yogyakarta dan Laporan Pengurus Barang.

-

-

-

Penilaian gedung dan bangunan berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).

-

-

-

2. Nilai bangunan yang telah dihapus pada Neraca per 31 Desember 2006 tidak dicatat dan belum dikurangi.

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 hingga 2010

9

Analisis Temuan ..., Anindita Prawesti, FE UI, 2013

-

-

4.2

Perbaikan dalam Pengelolaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Upaya Mencapai

Opini Wajar Tanpa

Pengecualian Upaya perbaikan pengelolaan aset tetap juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan dalam rangka meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian setelah sebelumnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

4.2.1 Pengadaan Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menggunakan jasa penilaian appraisal untuk menghitung nilai tanah yang akan dibebaskan. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan digunakannya penilaian appraisal, nilai atas tanah yang dibebaskan merupakan nilai pasar sehingga bersifat netral dan akan menguntungkan kedua belah pihak karena tidak akan merugikan salah satu pihak akibat terlalu tinggi atau rendahnya harga pembebasan. Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan sertifikasi kepada panitia pengadaan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan supaya jumlah panitia yang bersertifikat meningkat sehingga kegiatan pengadaan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

4.2.2 Penatausahaan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya perbaikan dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan (SIMKAP) yang berbasis desktop menjadi Sistem Informasi Manajemen dan Barang Daerah (SIMBADA) yang berbasis web. Pengembangan sistem informasi ini memudahkan pengaksesan data aset daerah dari tempat lain sehingga pemantauan atas peng-input-an data dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dikoreksi oleh SKPD lain sehingga akan segera mengetahui apabila terjadi kesalahan dalam data yang ditampilkan. Hal ini membuat nilai aset tetap yang disajikan dapat menjadi lebih akurat dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan atas kinerja yang dilakukan oleh petugas penatausahaan sehingga dapat secara 10


langsung

memantau

dan

mengkoreksi

apabila

terjadi

kesalahan

dalam

pelaksanaan

penatausahaan.

4.2.3 Penggunaan dan Pemanfaatan Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan perbaikan dengan menertibkan administrasi yaitu dengan menetapkan status penggunaan aset secara tertulis dan penertiban permohonan pemanfaatan oleh pihak lain atas aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan aset tetap, pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) yang kemudian akan diteliti dan diajukan kepada kepala daerah untuk disetujui. Hal ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi antara pengelola barang dengan kepala daerah selaku penguasa kekayaan daerah sehingga kedua belah pihak mengetahui tentang penggunaan dan pemanfaatan aset daerah. Dengan dilakukannya hal ini pengawasan terhadap aset daerah dapat dilakukan dengan maksimal dan mengurangi peluang penyelewengan oleh pihak lain.

4.2.4 Pengamanan dan Pemeliharaan Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan perbaikan dengan melakukan sertifikasi aset tanah dan bangunan. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pendataan atas aset tanah dan bangunan yang dimiliki kemudian melakukan proses sertifikasi. Sebagai hasilnya saat ini semua aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Yogyakarta telah bersertifikat. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga berusaha melakukan balik nama atas aset tanah dan bangunan yang belum mencantumkan nama Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pemiliknya. Kedua hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan aset tetap sehingga dapat mengurangi peluang penyelewengan oleh pihak lain.

4.2.5 Penilaian Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan jasa penilai appraisal untuk menilai aset tanah dan bangunan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Dengan digunakannya jasa penilai independen appraisal ini, nilai perolehan dari aset tanah dan bangunan dapat diketahui sehingga membuat nilai yang disajikan pada neraca laporan keuangan 11


dapat diyakini kebenarannya oleh BPK. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga berusaha melakukan penyusutan secepatnya terhadap semua aset tetapnya. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mencari informasi lengkap yang digunakan untuk penyusutan seperti masa manfaat serta nilai dari aset tetapnya. Hal ini dilakukan pada sensus yang akan dilakukan pada tahun 2013 sehingga kegiatan penyusutan dapat dilakukan secepatnya.

4.2.6 Penghapusan Upaya perbaikan penghapusan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta hanya berupa mempertahankan pengelolaan yang telah dilakukan sebelumnya dengan baik sehingga tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak melakukan upaya peningkatan yang signifikan terhadap kegiatan penghapusan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan tahap penghapusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5.

Kesimpulan dan Saran

5.1

Kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan pada tahun 2006 hingga tahun 2010, BPK

menemukan beberapa penyimpangan pada hampir semua tahapan pengelolaan aset tetap seperti pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, dan penghapusan. Hal ini dikarenakan tidak optimalnya pengelolaan aset tetap yang dilakukan yang ditunjukkan dengan belum dipahaminya kewenangan serta bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset tetap sehingga terjadi kesalahan pengelolaan pada hampir semua tahapan. Selain itu lemahnya sistem informasi yang digunakan menyebabkan terjadinya kesalahan dalam input data sehingga membuat nilai aset tetap menjadi tidak dapat diyakini kewajarannya. Kurang tertibnya administrasi dalam penetapan status penggunaan dan pemanfaatan juga membuat pengawasan terhadap aset tetap menjadi lemah. Sebagai langkah mengatasi temuan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta segera menindaklanjuti temuan audit BPK. Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga selalu berusaha untuk meningkatkan pengelolaan aset tetapnya agar menjadi lebih baik. 12


Perbaikan yang

dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan terkait pengelolaan aset tetap dan mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan jumlah panitia bersertifikat, mengimplementasikan peraturan pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap, mengembangkan sistem informasi yang digunakan, menertibkan administrasi serta melakukan rekonsiliasi aset tetap secara rutin untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kesalahan pada nilai aset tetap yang disajikan. Perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai upaya perbaikan ini merupakan bagian dari kepatuhan terhadap SAP dan peraturan serta peningkatan efisiensi sistem pengendalian internal. Berbagai upaya yang dilakukan berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga mengurangi penyimpangan pengelolaan aset tetap. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah temuan audit terkait aset tetap yang dilaporkan oleh BPK setiap tahunnya. Berkurangnya temuan audit BPK inilah yang kemudian membuat Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil meningkatkan opini auditnya.

5.2

Saran Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga saran yang dapat diberikan untuk

penelitian berikutnya adalah sebagai berikut: 1.

Penelitian bisa dilakukan dengan ruang lingkup tahun yang terbaru dikarenakan terjadinya perubahan peraturan sehingga dapat diketahui kondisi terkini dengan peraturan terbaru terkait pengelolaan aset tetap pemerintah daerah.

2.

Penelitian dapat dilakukan pada dua atau tiga pemerintah kota/kabupaten dengan opini audit yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan serta perbaikan dalam pengelolaan aset tetap apakah yang berpengaruh pada opini audit yang diperoleh setiap pemerintah kota/kabupaten tersebut.

13


Daftar Pustaka Abriandi.

2011.

Mendagri

Kritik

Buruknya

Pelaporan

Daerah.

http://news.okezone.com/read/2011/11/09/337/526926/mendagri-kritik-buruknyapelaporan-keuangan-daerah diakses pada 20 Juni 2012 pukul 20.15 WIB. Adriati, Alicia N. 2009. Analisis atas Manajemen Aset Tetap dan Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Rumah Sakit Berstatus BLU: Studi Kasus pada RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Skripsi Departemen Akuntansi: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Arrens, Alvin, Beasley, Elder, and Amir Abadi Jusuf. 2009. Auditing and Assurance Services an Integrated Approach-an Indonesian Adaptation. Prentice Hall. BPK-RI. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012. BPK-RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2006. BPK-RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2007. BPK-RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008. BPK-RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009. BPK-RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010. Erawan, I Ketut P. 1999. Political Reform and Regional Politics in Indonesia. Asian Survey. Vol 39. No 4 pp 588-612. http://kppnjogja.net/?pilih=hal&id=26 diakses pada 20 Juni 2012 pukul 22.23 WIB.

14


http://megadata.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52:simbadamce&catid= 39:simproduct&Itemid=18 diakses 18 September 2012 pukul 17.53 WIB. http://www.bpk.go.id diakses pada 28 September 2012 pukul 14.15 WIB. http://www.jogjakota.go.id diakses pada 28 September 2012 pukul 14.30 WIB. Liestiani, Annisa. 2008. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. Skripsi Departemen Akuntansi: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Keputusan BPK RI No 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah. Maharani, Laila. 2011. Otonomi Daerah. Jakarta: Universitas Gunadarma. Nuraeni. 2010. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2008-2009. Skripsi Departemen Akuntansi: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta. 2012. Wawancara dengan Narasumber. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 15


Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Kegiatan Usaha. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset Tetap. Silalahi, Melin Olivia. 2011. Analisis Temuan terkait Manajemen Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pematangsiantar. Skripsi Departemen Akuntansi: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No 0021/M.PPN/01/2008 Surat Keputusan Walikota Nomor: 163/KEP/2006 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lain Milik/Kekayaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

16


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

17


FO R]T{ULI R PERSETUJUAN

PUBTIKASI NASKAH RINGKAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dga\ SoganinSrtrn,

NIP/NUP

'

1010

Pembimbing dari mahasiswa

Nama

E',

oto? w1o l2

Ak', M 'S'M

2-ee

t

SL/ffi,

: frNrrl\to

NPM

S'

Praureti

= oa)Gtt\g:lt{ : Et
Fakultas

: lkurvtorsi Program Studi (emeriYsq KOuorgan tBrkol+ deigan Ase+ (etap AruArss Tervucn Saao.. Ringkas: Naskah Judut gudi Kasus gadq 9ers. [erlatka^ hnc"tot*^ Atet Tetap gada [ernerirrtqh Bomh \
Eamn

diterbitkan pada |urnal Nasional yaitu (nama jurnal),

yang diprediksi akan dipublikasikan pada ............ fbulanltahun terbitJ

EOf.rn ditulis dalam bahasa Inggris dan diterbitkan

pada prosiding Konferensi

Internasional pada yang diprediksi akan dipublikasikan pada ............&ulan/tahun terbit)

I

ini baik, dan akan diubah/digabung dengan hasil penelitian lain dan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan ke jurnal internasional, yaitu: dan akan akan dipublikasikan pada ..................... [bulan/tahun) Uast
EOiturrAa publikasi onlinenya karena akan/sedang dalatn proses paten/HKl

*"-6' ."n ( Puh psl *

esis/Disertasi*

pilih salah satu


Anindita Prawesti Dyah Setyaningrum Program S1 Reguler, Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia

Recommend Documents