PUTUSAN
NOMOR 290/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ANA Bin UNUS,
yang beralamat di Dusun Selang I RT.012/RW.03. Desa Ciwaringin,
Kecamatan
Karawang,yang
Lemah
Abang,
Kabupaten
dalam tingkat banding telah memberikan
kuasanya kepada : YANI ARIA, S.H., M.Si & REKAN, beralamat
di Komplek Tanjungsari Permai Blok E No.25
Tanjungsari Kabupaten Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2016, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
Lawan:
1. TIMBEL Bin HAJI NAJE, beralamat di kampung Pekayon Rt.01/Rw.01. Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 1 semula TERGUGAT ;
2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, beralamat di Jalan Jend
A.yani No.68 Karawang, yang selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, 22 Juni 2016 Nomor 290/PEN/PDT/2016/PT.BDG,
tentang
penunjukan
Majelis
Hakim
yang
memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara
tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri karawang, tanggal 7 Januari 2016, Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Kwg ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA :
Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam surat
gugatannya tertanggal 14 September 2015. yang
telah
didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 21 September 2015,
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 15
dalam register perkara perdata No. 60 / Pdt.G / 2015 / PN. Kwg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas 17.830 m2 sebanyak 3 (tiga) rorog (bidang kecil), terletak di Blok Pulo Asem,
Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang dengan batasbatasnya : - Utara
- Timur
: Sawah Oyo dan Arwat ; : Sawah Tuti / H. Daip ;
- Selatan : Sawah Kodir ; - Barat
: Sawah Darta ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah sawah sengketa ;
2. Bahwa tanah sawah sengketa tersebut Penggugat peroleh berdasarkan hasil pembelian dari H. AAB SYEHABUDDIN dan H. NURMALA alias H.ENUH
(suami-istri) selaku Penjual seharga Rp. 6.800.000,- (Enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 1983 dimana tanah sawah sengketa tersebut telah digarap oleh penggugat secara terus-menerus ;
3. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah sawah sengketa telah dikuatkan
dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 23 / Pdt.G / 1995 / PN.Krw. Tanggal 14 Maret 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Bandung Nomor : 338 / Pdt / 1996 / PT. Bdg. Tanggal 25 November 1996 jo.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1007 K / Pdt / 1999 Tanggal 2 Oktober 2001 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
4. Bahwa pada waktu itu Tergugat (Timbel bin Haji Naje) berkedudukan selaku
Penggugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat (Ana bin Unus) yang
berkedudukan selaku Tergugat dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/1995/PN.Krw. atas tanah sawah sengketa. dimana Penggugat (Ana bin Unus) yang pada
waktu itu sebagai Tergugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang ternyata dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,yang amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
- DALAM REKONPENSI: -
Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam
Konpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat-sertipikat No.
30, 31 dan 34 masing-masing tahun 1988 atas nama TIMBEL bin
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 2 dari 15
H.NAJE, Akta-Akta jual beli No. 13 / Jb / I / l984, Akta jual beli No.l2 / Jb / I / 1984 dan Akta jual beli No. 15 / Jb / I / l 984, masing-masing tertanggal 21 Januari 1984 ;
- Menyatakan sah Jual Beli tanah sawah sengketa antara H.AAB
SYEHABUDIN dan NY.NURMALA alias H.ENUH (suami-istri) sebagai Penjual dengan Penggugat dalam Rekonpensi sebagai Pembeli;
- Menyatakan tanah sawah sengketa adalah hak/milik Penggugat dalam -
Rekonpensi; Menolak
gugatan
Penggugat
dalam
Konpensi untuk selebihnya ;
Rekonpensi/Tergugat
dalam
5. Bahwa sebelumnya Tergugat (Timbul bin Haji Naje) telah pula melaporkan
Penggugat (Ana bin Unus) ke pihak Kepolisian dan diajukan ke Pengadilan
dalam perkara tindak pidana ringan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 35/Pid.Ring/1992/PN.Krw. dimana Penggugat (Ana
bin Unus) diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut akan tetapi ternyata dalam perkara tersebut Penggugat selaku Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu menguasai
tanah sawah tanpa seijin yang berhak dan karenanya melepaskan
terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam
amar
putusan
Pengadilan
Negeri
Karawang
Nomor
:
35/Pid.Ring/1992/PN.Krw Tanggal 18 November 1992 dimana putusan tersebut telah pula mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
6. Bahwa meskipun berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Bandung jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata Nomor : 23/Pdt.G/1995/PN.Krw tersebut telah
dinyatakan bahwa sertifikat No 30, 31 dan 34 masing-masing tahun 1988 atas nama TIMBEL bin Haji NAJE (Tergugat) dan akta-akta jual beli No. 13/Jb/I/l
984, akta jual beli No. 12/Jb/I/l984 dan akta jual beli No. 15/Jb/I/l984 masing-
masing tanggal 21 Januari 1984 yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan
Tergugat atas tanah sawah sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, namun ternyata Tergugat pada bulan Juli 2015 telah melakukan
“Penyerobotan kembali atas Penguasaan dan Penggarapan tanah sawah sengketa secara paksa dan melawan selaku pemiliknya yang sah secara
hukum” dari tangan Penggugat
hukum dan untuk itu Penggugat telah
melaporkannya ke Pihak Kepolisian yang dalam hal ini Polres Karawang vang hingga saat ini masih dalam tahah Penvidikan :
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 3 dari 15
7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah sawah sengketa, maka perbuatan Tergugat yang menguasai kembali secara paksa
dan melawan hak atas tanah sawah sengketa tersebut adalah merupakan "Perbuatan melawan Hukum" dan karenanya kepada Tergugat dan/atau
siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah
sawah sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong, aman dan tanpa beban apapun kepada Penggugat;
8. Bahwa sebagai Pemilik yang sah atas tanah sawah sengketa tentunya Penggugat berhak pula untuk mengajukan dan memperoleh surat-surat hak
kepemilikan atas tanah miliknya kepada instansi yang berwenang yang dalam hal ini adalah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang (Turut Tergugat)
dan karenanya pihak Turut Tergugat patut dihukum untuk Tunduk dan Taat pada Isi Putusan Pengadilan dengan memperoses pengajuan hak kepemilikan atas tanah sawah sengketa yang diajukan Penggugat sesuai prosedur dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 23/Pdt.G/l995/PN.Krw. tanggal 14 Maret 1996 telah dinyatakan bahwa
Sertipikat- Sertipikat Hak Milikyang berada ditangan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.30, 31 dan 34 atas nama TIMBEL bin Haji NAJE
tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga untuk itu kepada Turut Tergugat patut untuk "Membatalkan sertipikat-sertipikat tersebut dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah sawah sengketa atas nama Penggugat (ANA bin UNUS) selaku Pemiliknya yang sah secara hukum " ;
10. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat akan mengoper-alihkan kembali kepemilikan tanah sawah sengketa kepada pihak
lain karena adanya Itikad tidak baik dari Penggugat yang masih memegang sertipikat- sertipikat hak milik yang meskipun telah dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta
kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih
dahulu
meletakkan/melakukan
Sita
Jaminan
(CONSERVATOIR
BESLAG) atas tanah sawah sengketa tersebut dan agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;
11. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang kuat dan
otentik terutama telah adanya putusan-putusan Pengadilan terdahulu yang ke
semuanya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka cukup alasan
hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ini dapat Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 4 dari 15
dilaksanakan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) meskipun ada bantahan/verzet, banding maupun kasasi;
Bedasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, maka Penggugat
mohon kepada yang terhormat Bapak. Ketua Pengadilan Negeri Karawang agar bekenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan
sah
dan
berharga
Sita
Jaminan
(CONSERVATOIR
BESLAG) atas tanah sawah sengketa yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang ;
3. Menyatakan tanah sawah sengketa adalah hak milik Penggugat dan karenanya berhak untuk mengajukan permohonan hak kepemilikannya kepada Turut Tergugat selaku instansi yang berwenang ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 5
Menghukum Tergugat dan / atau siapa saja yang mendapatkan hak
daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong, aman dan tanpa beban apapun kepada Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menerima dan memproses permohonan hak atas tanah sawah sengketa yang diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan sertifikat sertifikat Hak Milik
No.30, 31 dan 34 masing-masing tahun 1988 atas nama Timbel bin H.Naje,
dan menerbitkan sertifikat Hak Milik terhadap tanah sawah sengketa atas nama Penggugat (Ana bin Unus);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Atau : Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat , sekarang
Terbanding I telah mengajukan jawaban pokoknya sebagai berikut: I.
tanggal November 2015 yang pada
DALAM EKSEPSI.
1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 5 dari 15
2. Bahwa gugatan Penggugat "ne bis In Idem" karena telah pernah diajukan
dan diputus dalam perkara no : 23/Pdt.G/1995 PN Karawang jo no Putusan
Pengadilan Tinggi Bandung no :338/Pdt/1996/PT Bdg/ jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung no : 1007/K/PDT/1999 tanggal 2 Oktober 2001 dengan objek dan pihak yang sama.
3. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan karena
membatalkan sertifikat secara absolute merupakan kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).
4. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur, dimana pada posita Gugatan mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum namun pada petitum meminta Pembatalan sertifikat.
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat,
kecuali
kebenarannya.
terhadap
hal-hal
yang
dengan
tegas
diakui
3. Bahwa Perkara ini sudah pernah diajukan sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri pada poin 2, 3 dan 9 Posita Gugatan.
4. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Karawang no : 23/Pdt.G/1995/PN Krw tanggal 18 November 1992 sebagaimana point 6 Posita Gugatan jelas
tidak memerintahkan apa-apa kepada Tergugat maupun Tururt Tergugat serta tidak pernah dilakukan Eksekusi atas Putusan tersebut, sehingga Tergugat menjadi heran tentang Penyerobotan apa yang dimaksud Penggugat.
5. Bahwa menanggapi point 7 Posita Gugatan jelas mengada-ada serta tidak berdasar Hukum Penggugat mendalilkan menguasai kembali secara paksa
dan melawan Hukum atas tanah sawah sengketa tersebut karena Faktanya tanah sawah tersebut jelas mutlak milik Tergugat.
6. Bahwa
sesuai
prosedur
dan
ketentuan
membatalkan sertifikat hak milik adalah PTUN.
Hukum
yang
berwenang
7. Bahwa menanggapi dalil 10 dan 11 Posita Gugatan jelas tidak beralasan
Penggugat meminta Sita jaminan karena kekhawatiran tersebut sangat berlebihan
dan
mengada-ada,
apalagi
diikuti
putusan
serta-merta,
sepatutnya Permohonan tersebut ditolak karena tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku vide pasal 180 HIR dan SEMA nomor 4 tahun 2001 serta SEMA nomor 3 tahun 2003.
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 6 dari 15
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI -
Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat,
sekarang Terbanding II telah mengajukan jawaban pada tanggal 30 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI
1. Gugatan ne bis in idem
Bahwa setelah Turut Tergugat membaca gugatan dari Penggugat diketahui apabila perkara tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri Karawang
tercatat dalam register perkara No. 23/Pdt.G/1995/PN.Krw. jo No. 338/Pdt/ 1996/PT. Bdg. jo No. 1007 K/Pdt/1999 dengan obyek gugatan, para pihak dan
pokok perkara yang sama dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Turut Tergugat berpendapat apabila gugatan tersebut haruslah dikatagorikan sebagai gugatan yang mengandung ne bis in idem dalam arti terhadap gugatan yang sama, obyek yang sama, para pihak yang sama dan pokok perkara yang sama tidak dapat diperiksa kembali untuk yang kedua kalinya
Bahwa atas dasar prinsip hukum ne bis in idem tersebut, dengan mengacu
pada ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, maka gugatan tersebut sudah semestinya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Gugatan kurang pihak.
Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 30, 31 dan 34/
Desa Kalisari peralihan hak atas tanah kepada Timbel bin Haji Naje didasarkan pada akta jual beli yang di buat oleh dan dihadapan Musthofa selaku
PPAT/Camat
Kecamatan
Telagasari,
oleh
karenanya
semestinya apabila Camat Telagasari selaku PPAT Wilayah Kecamatan
sudah
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 7 dari 15
Atas dasar hal tersebut, maka Turut Tergugat berpendapat apabila gugatan dimaksud adalah termasuk gugatan yang kurang pihak dan gugatan tersebut haras ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi adalah merapakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai gugatan perbuatan
melawan hukum atas pencatatan peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena :
a. Turut Tergugat adalah merupakan instansi pemerintah yang salah satu
tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pencatatan peralihan hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Bahwa pencatatan peralihan hak atas tanah tersebut telah memenuhi
syarat dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
c. Karena pencatatan peralihan hak atas tanah dimaksud telah memenuhi
syarat dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak terbukti.
4. Adapun mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 30, 31 dan 34/Desa Kalisari Turut Tergugat perlu jelaskan bahwa benar Sertipikat Hak Milik No.
30, 31 dan 34/Desa Kalisari diterbitkan oleh Kantor Agraria (Sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Karawang pada tahun 1988 demikian halnya dengan pencatatan peralihan haknya.
Adapun riwayat tanah terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 30, 31 dan 34/Desa Kalisari berikut peralihan haknya adalah sebagai berikut:
a. Bahwa tanah tersebut semula merupakan tanah negara bekas tanah kelebihan atas nama Haji Krama sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria jo. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian jo. Peraturan Pemerintah No. 224
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 8 dari 15
Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
b. Bahwa tanah negara bekas tanah kelebihan sebagaimana dimaksud pada
angka 4 huraf a di atas oleh pemerintah ditetapkan menjadi tanah obyek landreform
yang
dibagikan/diredistribusikan
kepada
masyarakat
penggarap dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria
Jawa Barat No. 149/VIII/Insp-52/1964 tanggal, 21-12-1964 tanah tersebut
telah diredistribusikan kepada masyarakat yang diantara penerima haknya adalah : i.
ii. iii.
UMI binti ETOM diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Kalisari
Gambar Situasi No. 162 tanggal, 02.02-1988 seluas 6.050 M2.
TJALI binti TAIM diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Kalisari
Gambar Situasi No. 161 tanggal, 02.02-1988 seluas 6.780 M2.
WASTA diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Kalisari Gambar Situasi No. 160 tanggal, 02.02-1988 seluas 5.0000 M2.
c. Bahwa sebelum ke-3 orang Penerima hak (UMI binti ETOM, TJALI binti
TAIM dan WASTA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 149/VIII/Insp-52/1964 tanggal, 21-12-1964 tersebut memenuhi
kewajibannya
mendaftarkan
Surat
Keputusan
dimaksud/mensertipikatkan bidang-bidang tanah itu, ternyata pada tahun 1984 ke-3 bidang tanah itu telah dijual kepada TIMBEL bin Haji NAJE
berdasarkan Akta Jual Beli masing-masing No. 15/JB/I/1984, No.
13/JB/I/1984 dan No. 12/JB/I/1984 semuanya tertanggal, 21-01- 1984 yang dibuat oleh dan dihadapan Musthofa selaku PPAT Wilayah Kecamatan Telagasari.
d. Bahwa atas dasar Akta Jual Beli tersebut TIMBEL bin Haji NAJE
mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Agraria (Sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Karawang tertanggal, 21-04-1988 sehingga sejak tanggal pencatatan peralihan hak tersebut kepemilikan ke-3 bidang tanah
sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 30, 31 dan 34/Desa
Kalisari secara yuridis beralih kepemilikannya kepada TIMBEL bin Haji NAJE.
5. Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 30, 31 dan 34/Desa Kalisari pada tahun 1995 menjadi obyek gugatan di Pengadilan
Negeri Karawang Register Perkara No. 23/Pdt.G/1995/PN. Krw. yang diputus pada tanggal, 14-03-1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.
338/Pdt/ 1996/PT. Bdg tanggal, 25-11-1996 jo Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 9 dari 15
No. 1007 K/Pdt/1999 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diantara amar putusannya sebagaimana tercantum dalam posita halaman 2.
6. Bahwa atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
tersebut pihak pemenang perkara dalam hal ini Penggugat dalam perkara a
quo belum mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) maupun
permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 30, 31 dan 34/Desa Kalisari sehingga sampai saat ini sertipikat Hak Milik No. 30, 31 dan 34/Desa Kalisari masih berlaku dan masih tercatat atas nama TIMBEL bin Haji NAJE.
7. Bahwa terkait dengan posita halaman 3 angka 9 tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap khususnya yang berkaitan dengan proses pembatalan sertipikat Hak Milik No. 30, 31 dan
34/Desa Kalisari kepada pemenang perkara (Penggugat dalam perkara a quo) harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian
dan Penanganan Kasus Pertanahan yang diantaranya yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pembatalan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan
hukum
melampirkan bukti salinan Putusan Pengadilan tersebut.
tetap
dengan
8. Bahwa selama prosedur tersebut belum ditempuh oleh yang bersangkutan, maka Turut Tergugat belum dapat melaksanakan amar putusan tersebut dan status tanah obyek perkara masih tetap seperti kondisi semula.
Bahwa atas dasar dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat
memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudi kiranya memutus dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : -
Menerima eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya.
-
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul
dalam perkara ini.
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 10 dari 15
Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila yang terhormat
Majelis Hakim kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).
Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan acara jawab jinawab
dimana Penggugat dengan repliknya tertanggal 30 November 2015 dan Tergugat dengan dupliknya tertanggal Desember 2015 sedangkan Turut Tergugat
menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;
Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal
yang tercantum dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Karawang,
tanggal 7 Janauari 2016 Nomor 60 / Pdt.G / 2015 / PN.Kwg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Tergugat;
-
Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA : -
Membebankan biaya perkara yang timbul kepada penggugat sejumlah Rp.
906.000,00 (Sembilan ratus enam ribu rupiah).
Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 60/Pdt.G/2015/PN. Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang
yang menerangkan bahwa H.YANI ARIA,S.H., MSi, kuasa
hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Karawang, tanggal 7 Januari 2016 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Kwg. selanjutnya
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :
1. Terbanding I ,semula Tergugat pada tanggal 19 April 2016 ;
2. Terbanding II, semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2016 ;
Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan
memori banding tertanggal 17 Februari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Februari 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara patut dan seksama pada, tanggal 19 April 2016 dan tanggal 17 Maret 2016;
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 11 dari 15
Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat telah mengajukan
kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 30 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara patut dan seksama pada, tertanggal 31 Mei 2016 ; Menimbang, bahwa telah membaca
surat pemberitahuan memeriksa
berkas perkara (inzage) Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Kwg. bahwa kepada para pihak
yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada ;
1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Februari 2016 ; 2. Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 19 April 2016 ;
3. Terbanding II semula Turut Tergugat tgl.18 Februari 2016 dengan seksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
kuasa
hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
undang, maka oleh karenanya pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang,
bahwa
keberatan-keberatan
memori
banding
Pembanding, semula penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :
dari
1. Bahwa Pembanding, semula Penggugat keberatan dengan pertimbangan majelis Hakim yang mengenyampingkan
alat bukti yang Pembanding
semula Penggugat sampaikan dimuka persidangan tingkat pertama;
2. Bahwa pembanding semula penggugat merasa keberatan atas putusan
Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 7 Januari 2016 perkara No.60 / Pdt.G / 2015 / PN. Kwg, yang memutuskan dan memeriksa perkara a quo
tersebut sangatlah keliru bukan mengenai masalah kepemilikan tanah sawah tetapi seharusnya memeriksa dan memutuskan perkara sesuai yang diminta yang dimohon dalam petitum oleh Pembanding ;
3. Bahwa Majelis Hakim mengenyampingkan kepemilikan tanah yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) : Menimbang, bahwa
kontra memori banding dari Terbanding I
Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :
semula
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 12 dari 15
Bahwa Terbanding I semula Terggugat sependapat dengan pertimbangan
dan putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 7 Januari 2016 perkara No.60 / Pdt.G / 2015 / PN. Kwg, yang memutuskan dan memeriksa perkara a quo ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara
ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;
Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan kontra memori
banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Jawa Barat, apa yang diajukan dalam memori banding dan kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama dan tidak terdapat
hal-hal yang baru, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca,
mempelajari serta meneliti secara ceramat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 7 Januari 2016, Nomor 60 / Pdt.G / 2015 / PN.Kwg., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis
Hakim
tingkat banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam
memutus perkara
ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama
tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan
pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 7 Januari 2016, Nomor 60 / Pdt.G / 2015 / PN. Kwg., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947
tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
peraturan perundang-
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 13 dari 15
M E N G A D I L I : Menerima Permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula
Penggugat ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang,
tanggal 7 Januari
2016, Nomor 60 / Pdt.G / 2015 / PN. Kwg., yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Pembanding semula Penggugat
perkara dalam kedua tingkat peradilan
untuk membayar biaya
yang untuk
sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
tingkat banding
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Jum’at, tanggal Agustus 2016 oleh kami
19
H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H., Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.
dan DR. H. LEXSY
MAMONTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut
pada hari
diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum RABU,
dengan dihadiri
tanggal
oleh
24
Agustus
2016
oleh Hakim Ketua Majelis
Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh IWAN
DARMAWAN , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H
H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH., MH
Ttd
DR. H.LEXSY MAMONTO, S.H., M.H
PANITERA PENGGANTI, Ttd
IWAN DARMAWAN, S.H Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 14 dari 15
Perincian biaya perkara :
Redaksi Putusan ………… Rp. Materai …………………… Rp.
5.000,-
6.000,-
Pemberkasan ……………. Rp. 139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh libu rupiah)
Putusan Nomor 290/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 15 dari 15
