PTA.Mks DUDUK PERKARANYA

PUTUSAN Nomor 22/Pdt.G/2015/PTA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan mengadili

Tinggi

perkara

Agama

tertentu

pada

Makassar

yang

memeriksa

tingkat

banding,

dalam

dan

sidang

musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : Penggugat/Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, semula disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding ; melawan Tergugat/Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Gowa , dalam hal ini memberi kuasa kepada

Andri Hidayat, S.H.,

dan Budi Min-zathu,S.H, Advokat/Pengacara beralamat di, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

21/04/2014,

semula

Konvensi/Penggugat Rekonvensi

disebut

Tergugat

selanjutnya disebut

Terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Makasar nomor 22/Pdt.G/2015/ PTA.Mks tanggal 25 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1436 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2015/PTA.Mks

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Peng gugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/pembanding dapat diterima ; 2. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara : a. Memerintahkan Pengadilan Agama Sungguminasa (Majelis Hakim Tingkat Pertama) untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan termasuk pemeriksaan setempat (PS) perkara a-quo dalam persidangan Pengadilan Agama guna memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini ; b. Memanggil kedua belah pihak untuk pemeriksaan pembuktian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding ; c. Memberi

kesempatan

kepada

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding untuk mengajukan bukti tambahan bila dikehendaki ; d. Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah selesai malaksanakan pemeriksaan tambahan termasuk pemeriksaan setempat (PS), segera mengirimkan berita acara sidang kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar ; 3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; Bahwa,

terhadap

perintah

putusan

sela

tersebut,

telah

dilaksanakan majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa dengan membuka kembali persidangan pada tanggal 7 dan 21 April 2015, serta tanggal 19 Mei 2015 dengan agenda sidang tahap pembuktian dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat/ Terbanding hanya mengajukan bukti Rekonvensi sementara bukti Konvensi Tergugat tidak mengajukan kerena Terugat/ Terbanding sudah tidak mau kembali rukun dengan Penggugat/Pembanding, tanggal 26 Mei 2015,

dengan

agenda

sidang

pembuktian

yang

diajukan

oleh


Penggugat/Pembanding, dan tanggal 29 Mei 2015, dengan agenda sidang pemeriksaan setempat ; Bahwa, hasil tambahan pemeriksaan tersebut, telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 01 Juni 2015.dan diterima majelis hakim tingkat banding pada tanggal 15 Juni 2015; Bahwa, untuk memenuhi maksud dari putusan sela tersebut bahwa perkara a quo pemeriksaan harus sampai pembuktian, pemeriksaan setempat dan kesimpulan, maka Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut; Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil dan alasan untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,pada tanggal 07 Desember 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 539/30/XII/2005 tertanggal 13 Desember 2005,yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga ,Kabupaten Gowa. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman di rumah Kontrakan di Palu, Sulawesi Tengah selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di BTN Taman Panciro Indah Blok 15/4, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Ayunda Maudi binti Muh.Mardi,SE, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat; 4. Bahwa sejak sering cekcok dan bertengkar antara

Penggugat

dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan


tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Semula berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 1999, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisiahan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi,dan tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan karena; 1. Tergugat terlalu kasar kepada Penggugat dalam berkomunikasi dalam rumah tangga; ; 2. Tergugat bertemperamen tinggi ; 3. Tergugat bersama Bapaknya, mengusir Penggugat keluar dari rumah; 4. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ; 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri,di mana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat; 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Berdasarkan

alasan/dalil-dalil

Penggugat

tersebut

di

atas,

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; PRIMER; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;


2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Muh.Mardi,SE bin Ambo Tang Dg.Atta

terhadap Penggugat Hasriati Latif binti H.Abd.Latif

Dg.Nompo; 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;. SUBSIDER; Mohon putusan yang seadil adilnya; . Bahwa pada hari persidangan tanggal 25 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat datang dipersidangan, Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan telah pula dilakukan upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Bahwa atas gugatan pengugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dalam Konvensi sebagai berikut; 1. Bahwa termohon membantah dengan tegas dalil-dalil pemohon,sebab dalil-dalil tersebut tidak benar sama sekali,bahkan merupakan sebuah alasan yang dibuat-buat dari pemohon,terkecuali apa yang termohon akui secara tegas dibawah ini; 2. Bahwa dalil 1,2,3 adalah benar adanya sehingga Tergugat dalam hal ini tidak perlu menanggapinya; 3. Bahwa dalil pada poin 4 yang intinya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga alasan tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas,mengenai apa yang diuraikan dalam angka 4 dalam poin 4 gugatan Penggugat tersebut adalah semata-mata rekayasa dari Penggugat semata untuk menempatkan Tergugat di posisi yang salah, serta

menempatkan

diri

Penggugat

di

posisi

yang

benar.

Bahwa yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 tahun berumah tangga,selama ini dalam kondisi baikbaik saja,memang betul bahwa ada pertengkaran tapi pertengkaran –


pertengkaran itu dapatlah diatasi dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun. Dan bahwa pertengkara-pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah hal yang normal sepanjang hal tersebut masih dalam batas kewajaran.Bahwa demikian juga pada dalil ini Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mempunyai sifat yang temperamen, Tergugat terlalu kasar, bahwa Tergugat mengusir Penggugat,serta Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, bahwa sekali lagi Tergugat menyatakan bahwa dalil – dalil tersebut tidak benar adanya dan hanya merupakan suatu alasan – alasan yang di buat-buat oleh Penggugat. Bahwa sebenarnya Penggugatlah yang mempunyai sifat mudah tersinggung, tingkat kecemasan yang sangat tinggi hingga sering timbul prasangka buruk Penggugat terhdap diri Tergugat. Bahwa demikian juga mengenai dalil bahwa Tergugatlah yang mengusir Penggugat, hal ini adalah tidak benar. Bahwa Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah, tanpa Tergugat ketahui apa yang alasannya. Hal ini terjadi setelah Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok hanya mengenai persoalan yang sangat sepele, dan tidak selayaknya menjadi suatu alasan untuk dijadikan suatu dalil dalam mengajukan perceraian. tersebut

bermula

dengan

adanya

ketidak

Pertengkaran

sepahaman

antara

Penggugat dan Tergugat dalam hal ide untuk menyekolahkan anak dimana Penggugat mempunyai keinginan menyekolahkan anak Penggugat yang masih berusia 2 tahun. Dan mengenai ide tersebut Tergugat melarang dengan alasan bahwa anak tersebut masih sangat kecil dan belum layak untuk bersekolah dan selain dari pada itu kondisi anak tersebut baru sembuh dari penyakit . Adanya ketidak sepahaman inilah yang menjadi sumber pertengkaran,sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 22 Januari 2014, dan berselang beberapa hari kemudian Penggugat datang ke rumah kediaman bersama guna mengambil barang-barangnya;


4. Bahwa mengenai dalil yang mengatakan bahwa Tergugat tidak menafkahi secara layak adalah tidak benar. Bahwa selama ini Tergugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan dari Penggugat serta kebutuhan rumah tangga. Selama ini Tergugat sudah bekerja keras hingga akhirnya kebutuhan akan tempat tinggal yakni rumah dan kebutuhan akan kendaraan Tergugat penuhi meskipun dengan jalan mencicil. Sehingga dalil yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dinafkahi secara layak adalah tidak berdasar hukum; 5. Dalil 5 Penggugat yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, bahwa melihat dali ini dimana Penggugat menyebut bahwa cekcok terjadi pada bulan Desember 2013,meskipun dalil ini tidak benar, namun dalil ini menggambarkan bahwa kondisi Tergugat selama ini adalah baik – baik saja dan tidak ada masalah sebagaimana dengan gambaran pada dalil poin 4 gugatan yang menyatakan bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat dalam dalil poin 3 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Januari 2014; 6. Bahwa dalil 6 gugatan yang menyatakan bahwa tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak pernah menginginkan perceraian dan sampai saat ini berusaha untuk mempertahankan

keutuhan

rumah

tangganya,mengingat

bahwa

anaknya yang bernama Ayunda Maudi,masih terlalu kecil,sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Tergugat akan perkembangan jiwa dan mental anak,apalagi selama terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama ini, Tergugat tidak pernah di beri kesempatan untuk menemui anak tersebut,seakan Penggugat


dan keluarganya berusaha memisahkan Tergugat dengan anaknya. Sehingga dari dasar itulah

Tergugat akan berusaha untuk tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Tergugat dalam hal ini masih berharap untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat; GUGATAN REKONVENSI; I.

Mengenai hak asuh anak; 1.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama AYUNDA MAUDI yang berumur 2 tahun serta kini berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi;

2.

Bahwa selama terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk menemui anak tersebut, hingga sampai saat ini kurang lebih 6 bulan Penggugat dan anak tersebut sudah tidak pernah bertemu;

3.

Bahwa mengingat anak tersebut masih sangat kecil, sehingga menimbulkan kekawatiran kepada Penggugat bahwa anak itu akan

lupa

kepada

Penggugat

serta

kehkawatiran

akan

menimbulkan gangguan kejiwaan serta tumbuh kembang anak tersebut mengingat selama ini anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat; 4.

Bahwa Penggugat faham betul bahwa anak dibawah usia 13 tahun jika terjadi perceraian hak asuh anak tersebut jatuh pada .ibunya,namun hal tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi ayahnya untuk tetap merawat atau bertemu dengan anak tersebut setiap saat;

5.

Bahwa melihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk memisahkan

Penggugat

dengan

anaknya,sehingga

melalui

majelis hakim yang mulia,Penggugat meminta pembagian hak asuh anak,setidaknya 2 hari dalam seminggu Penggugat berhak untuk membawa / bersama anak tersebut tanpa halangan dari Tergugat maupun pihak lain; II. Gugatan harta bersama/Gono Gini;


1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi dianggap terurai kembali dalam Rekonvensi sepanjang hal terebut ada korelasinya; 2. Bahwa dengan adanya gugatan Rekonvensi ini ,maka Tergugat Rekonvensi

dalam

Rekonvensi,

dan

hal

ini

bertindak

Penggugat

Konvensi

sebagai

Penggugat

menjadi

Tergugat

Rekonvensi; 3. Bahwa dalam perkawinan

Penggugat dan Tergugat telah

diperoleh harta bersama berupa; a. Sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Panciro Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.Dengan taksiran harga Rp 200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah ); b. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2002 yang dibeli dengan harga Rp 90.000.000,00(Sembilan puluh juta rupiah ); 4. Bahwa harta - harta tersebut kini di kuasai oleh

Penggugat

namun karena Tergugat dalam hal ini ada itikad tidak baik hendak mengusai barang tersebut sendiri dengan cara berulang kali mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah tersebut

dan be

berapa kali meminta mobil tersebut.hal ini dibuktikan dengan adanya surat somasi No 110/ SM /AD.M/VI/2014,tertanggal 14 Juni 2014 yang dilayangkan Tergugat kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini tidak berhak atas harta-harta tersebut serta mengancam untuk mempidanakan Penggugat jika tidak mengindahkan somasi tersebut; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas,sehingga patut dan berdasar hukum

Penggugat

bermohon

kepada

Majelis

Hakim

untuk

menyatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama dan berdasar hukum pula menyatakan bahwa harta tersebut patut untuk di bagi 2 atau masing-masing mendapatkan ½ bagian dari harta tersebut;;


III. Utang bersama; 1. Bahwa selain dari apa yang terurai pada dalil diatas,dalam perkawinan juga telah timbul utang bersama yakni Utang di Bank Rakyat Indonesia yang di utang pada tahun 2013 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); 2. Bahwa utang diambil guna peruntukkan renovasi rumah dan utang tersebut selama ini di bayar oleh Penggugat sebesar Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah ) dan utang tersebut akan berakhir pada tahun 2018; 3. Bahwa selain daripada harta yang timbul dalam perkawinan adalah merupakan utang bersama pula. Sehingga patut dan berdasar hukum Tergugat dibebani untuk membayar ½ dari utang tersebut hingga utang tersebut lunas pada tahun 2018 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang mulia agar kiranya dapat memutus sebagai berikut; Dalam Konvensi; Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Dalam Rekonvensi  Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  Menyatakan bahwa harta berupa; o Sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Panciro, Kecamatan Bajeng. Kabupaten Gowa,yang di beli dengan cara mencicil tahun 2006 denga taksiran harga Rp 200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah ); o Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2002,yang dibeli tahun 2011, dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah); Adalah merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan dan merupakan harta bersama  Menyatakan bahwa harta tersebut di bagi 2 antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan ½ bagian;


 Menyatakan bahwa Penggugat berhak pula terhadap hak asuh anak yang nama Ayunda Maulida;  Menyatakan bahwa Penggugat

berhak mengasuh anaknya 2 hari

dalam seminggu tanpa halangan dari Tergugat maupun pihak ketiga.  Menyatakan bahwa utang yang timbul dalam perkawinan sebesar Rp 60 000.000,00(enam puluh juta rupiah) adalah utang bersama;  Menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar ½ dari pada utang bersama tersebut;  Menghukum Tergugat untuk membayar ½ dari Utang bersama tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 770. 000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) setiap bulannya sampai utang tersebut lunas pada tahun 2018; Dan Atau ; Majelis mempunyai pandangan atau pertimbangan lain (ex aquo et Bono) Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi sebagai berikut; I.

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok perkara; 1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada gugatan semula; 2. Bahwa dalil Tergugat Konvensi pada poin 3 dalam Konvensinya mendalihkan pernyataan Penggugat Konvensi mengada-ada dan merekayasa atas harapan untuk hidup rukun bersama lagi

ini

sangatlah mustahil dan lucu atas penjelasan dalam poin 3 ini justru sebaliknya Tergugat Konvensilah yang mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediamannya selama ini dan Tergugat Konvensi mengeluarkan

kata-kata

yang

tidak

pantas

untuk

di

dengar

yaitu”Besok kamu silahkan urus perceraian kita karena saya akan menikah lagi “ dan bukan hanya Tergugat Konvensi yang berkata


seperti itu tetapi mertua laki-laki Penggugat Konvensi mengatakan hal demikian juga; 3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi dalam pada poin 3 dalam Konvensinya

mengatakan,bahwa

awal

keretakan

keluarganya

disebabkan persoalan ide untuk menyekolahkaan anaknya yang belum cukup umur, pernyataan ini sangatlah tidak benar dan mengada-ada, tetapi keretakan terjadi disebabkan karena Tergugat Konvensi tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak berlaku adil terhadap isterinya,mengingat pada tahun 2007, Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, disebabkan karena Tergugat mengeluarkan dana dari penghasilannya hanya kepada keluarganya yaitu; 

Bahwa Tergugat Konvensi pernah mengambil kredit Bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut hanya untuk diperuntukkan adik kandungnya;



Bahwa

2

tahun

kemudian

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi ambil kredit bank lagi guna untuk peruntukan adik kandungnya yang ada di Kabupaten Jeneponto; 

Bahwa pada tahun 2013 saudara Tergugat Konvensi mengambil uang kredit bank sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan usaha adiknya di Jl.Sunu dan usaha tersebut bangkrut;

4. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat Konvensi melahirkan anak pertama tetapi dikarenakan Penggugat sibuk untuk bekerja dengan itikad baik Penggugat ,akhirnya mengambil adik kandung Tergugat Konvensi untuk mengasuh anak dari Penggugat Konvensi dengan menggajinya sebesar Rp 600.000,00( enam ratus ribu rupiah),dari hasil penghasilan Penggugat Konvensi bukan dari hasil penghasilan Tergugat Konvensi; 5. Bahwa Tergugat Konvensi memanggil keluarganya sebanyak 9 orang untuk tinggal bersama Tergugat Konvensi di rumah Penggugat,tetapi


Penggugat Konvensi tidak merasa tenang atas kehadiran keluarga Tergugat Konvensi disebabkan bilamana dalam suatu rumah tangga sudah dicampuri oleh orang ke 2 atau orang ke 3 untuk tinggal bersama maka yakinlah bahwa perselisihan akan muncul yang mengakibatkan adanya keretakan dalam rumah tangga; 6. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 4 dalam Konvensinya, dengan keras membantah adalah hasil keringat dari Penggugat / Tergugat Rekonvensi rumah yang ditempat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan jalan mencicilnya dan gaji Penggugat Konvensi yang di potong perbulannya; II. DALAM REKONVENSI 1. Dalam eksepsi; Bahwa gugatan Penggugat ReKonvensi mengenai harta bersama dan utang bersama adalah Premature atau terlalu dini untuk diajukan dalam persidangan, disebabkan karena gugatan perceraian tidak boleh digabungkan

dengan

gugatan

harta

bersama.

Hal

ini

sesuai

Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 913/K/SIP/1982 tanggal 21 Mei 1983.Yaitu bahwa gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan

sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah

putusan tentang perceraiannya telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap. 2. Dalam pokok perkara 1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konvensi juga merupakan bagian dari ReKonvensi dan di anggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis; 2. Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan telah dikaruniai seorang anak

yang

bernama

Ayunda

Maudi

lahir

pada

tanggal

2

Februari,tahun 2012; 3. Bahwa anak tersebut di atas belum Mumayyis,karena berusia belum mencapai 12 tahun (bukan di bawah 13 tahun sesuai yang didalilkan


oleh Penggugat Rekonvensi

pada poin 4 dalam gugatan

Rekonvensi),maka sesuai dengan

Kompilasi Hukum Islam,(KHI)

anak tersebut dalam pengasuhan ibunya Tergugat Rekonvensi. 4. Bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi berupa; a. sebuah tanah dan rumah yang terletak diatasnya ,yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro ,Kecamatan Bajeng,

Kabupaten

Gowa

dengan

taksiran

harga

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) b. Sebuah

mobil

Suzuki

Aerio

tahun

2012,

dengan

harga

Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), Adalah bukan harta bersama tetapi adalah harta bawaan dan harta pribadi Tergugat Rekonvensi; 5. Bahwa sebuah tanah dan rumah yang terletak di atasnya yang terletak di tanah panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro,Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Tergugat beli

pada awal

bulan tahun

2005 sebelum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi; Dengan pembayaran DP Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah), serta angsuran dan pelunasannya Tergugat bayar dari gaji Tegugat yang dipotong setiap bulannya dan tidak

satu

rupiahpun

Penggugat

Rekonvensi

bayar

dari

penghasilannya. 6. Bahwa begitu juga dengan harta berupa mobil Suzuki Aerio tahun 2012, dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Adalah harta pribadi Tergugat Rekonvensi karena pembelian mobil tersebut uangnya berasal dari penghasilan Tergugat yaitu : Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jalan dicicil di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibayar melalui emas Tergugat dengan menggadaikan emas Tegugat di Pegadaian.


7. Bahwa utang bersama sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang didalilkan Penggugat Rekonvensi adalah sebenarnya bukanlah utang bersama sebab utang tersebut timbul disebabkan Penggugat sendiri yang mengambilnya tanpa sepengetahuan Tergugat dan digunakan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi untuk usaha pulsa di jalan Sunu Makassar. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka kami Pemohon kiranya Bapak Ketua majelis Hakm Pengadilan Agama sungguminasa berkenan menjatuhkan putusan seagai berikut : I. Dalam Konvensi 

Menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

II. Dalam Rekonvensi Dalam Eksepsi 

Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai aturan yang ada. III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

untuk

membayar segala biaya yang timbul menurut peraturan yang ada. Atau Jika Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) Bahwa atas replik Konvensi/jawaban Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

mengajukan

duplik

dan

replik

Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi 1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon, sebab dalil-dalil tersebut tidak benar sama sekali, bahkan merupakan


sebuah alasan yang dibuat-buat dari Penggugat, terkecuali apa yang Tergugat akui secara tegas dibawah ini. 2. Bahwa dalil poin 2 Penggugat Konvensi dalam replik Rekonvensi yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi yang mengusir Penggugat dari kediaman bersama adalah tidak benar sama sekali, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan cara mengambil barang-barang miliknya, demikian juga dalil yang menyatakan bahwa Tergugat mengelurkan kata-kata kasar adalah tidak benar sama sekali, malahan Penggugatlah yang sering berkata kasar kepada Tergugat, dan Penggugatlah yang sering mengatakan kepada Tegugat bahwa kita cerai sehingga Tegugat mengatakan urus saja. 3. Bahwa dalil poin 3 yang menyatakan bahwa keretakan rumah tangga disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat adalah tidak benar sama sekali, hanya rekayasa Penggugat semata, bahwa selama ini Penggugat telah memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat, baik dari tempat tinggal kendaraan dan kebutuhan pokok. Justru Penggugatlah yang tidak pernah bersyukur akan penghasilan Tergugat. Kalaupun Tergugat dikatakan tidak pernah memberi nafkah itu karena harus membayar utang-utang yang telah diambil untuk perbaikan rumah dan untuk membangun usaha warung yang ada di rumah, dan mengenai hasil jualan warung dirumah itu dinikmati oleh Penggugat. Bahwa mengenai dalil bahwa Tergugat berutang untuk kepentingan keluarga Tergugat yang sebagaimana terurai dalam poin 3 Replik adalah tidak benar sama sekali. Bahwa mengenai utang Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang dimaksudkan oleh Penggugat itu adalah utang untuk biaya perbaikan rumah sejak baru pindah dari Palu karena pada saat itu rumah belum ada dapur, mengenai uang Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) itu dipinjam untuk biaya renovasi rumah dan tempat usaha yang terletak di samping rumah yang mana hasil dari usaha tersebut


dinikmati oleh Penggugat, demilkian juga utang Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah utang yang diambil untuk membayar sisa utang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diatas sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya untuk membangun garasi mobil, dan kesemua utang tersebut dibayar oleh Tergugat dari gajinya. 4. Bahwa dalil poin 4 tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada korelasi dengan pokok perkara. 5. Bahwa dalil poin 5 adalah mengada-ada bahwa keluarga Tergugat bukan menetap dirumah kediaman bersama melainkan mengontrak dekat rumah jadi rumah tempat tinggal keluarga itu terpisah, sehingga alasan

Penggugat

adalah

alasan

kesalahan-kesalahan Tergugat

dibuat-buat

untuk dijadikan

guna

mencari

sebagai alasan

pembenaran dari tindakan Penggugat . 6. Bahwa dalil 6 adalah tidak benar sama sekali, bahwa mengenai rumah di dibeli dengan cara mencicil sejak tahun 2006 dan dicicil selama 120 bulan dan cicilannya itu dibayarkan oleh Tergugat Konvensi melalui Penggugat Konvensi oleh karena dalil Penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa rumah tersebut adalah hasil keringat dari Penggugat adalah sangat tidak berdasar hukum. DALAM REKONVENSI Eksepsi Bahwa dalam Eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah premature karena gugatan perceraian tidak dapat diajukan sacara bersama dengan gugatan harta bersama, bahwa eksepsi ini tidak patut untuk dikabulkan mengingat tidak ada larangan dalam hal Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi sepanjang hal tersebut mempunyai korelasi dengan pokok perkara dan tidak berada dalam yurisdiksi peradilan yang berbeda. Bahwa makna yang dimaksudkan oleh yurisprudensi MA Nomor 913/K/SIP/1982, tanggal 21 Mei 1983 adalah kumulasi dari gugatan, jadi harus dibedakan antara


kumulasi dengan gugatan Rekonvensi; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi dianggap terurai kembali sepanjang mempunyai relevansi yuridis. 2. Bahwa dalil 3 Tergugat ReKonvensi dalam jawabannya yang menya takan bahwa anak yang bernama Ayunda Maudi adalah anak yang belum mumayyis, sehingga berdasarkan KHI masih dalam pengasuhan ibunya, bahwa hal itu betul Penggugat tidak membantah, tapi Penggugat sebagai seorang ayah dari anaknya tersebut mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut, dan perlu Penggugat perjelas bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam poin 4 dan 5 gugtan Rekonvensi dalam dalil tersebut sangat jelas Penggugat tidak meminta secara penuh mengenai hak asuh, namun Penggugat meminta agar kiranya dapat diberi haknya untuk bertemu dengan anaknya tanpa halangan dari pihak Tergugat dan atau pihak manapun, karena selama ini Penggugat merasa sangat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, hal ini sangat bertentangan dengan hak asasi dari Penggugat selaku ayah yang punya hak untuk bertemu dengan anaknya. Bahwa selama ini ada itikad tidak baik dari Tergugat maupun keluarganya untuk sengaja tidak mempertemukan Penggugat dengan anaknya berbagai alasan yang dilontarkan oleh Tergugat maupun keluarganya untuk menggagalkan pertemuan tersebut. Bahwa perlu dipahami aturan mengenai hak asuh anak sebagaimana yang diatur dalam KHI, dimana anak yang belum mumayyis di asuh oleh ibunya, bahwa perlu diingat dan dimaknai bahwa aturan ini tidak menghalangi atau melepaskan hak seorang ayah untuk bertemu dengan anaknya. 1. Bahwa dalil poin 4 dan 5 jawaban Tergugat yd mendalilkan bahwa harta bersama berupa a. sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro ,Kecamatan Bajeng, Kabupaten


Gowa. Dengan taksiran harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) b. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2012, yang dibeli tahun. Dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah),Adalah bukan merupakan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat. Bahwa dalil ini adalah tidak berdasar hukum karena hartaharta tersebut di beli semasa dalam perkawinan dimana perkawinan terjadi tahun 2005 bahwa dalil tersebut juga memberikan gambaran bagaimana Tergugat dalam hal ini hendak menguasai secara keseluruhan harta-harta yang ada tanpa ada keinginan membagi kepada Penggugat . bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2006 dengan cicilan selama 120 bulan dan pembayarannya dibayar oleh Penggugat melalui Tergugat. Demikian juga mobil Aerio yang didalilkan oleh Tergugat yang mendalilkan bahwa pembelian mobil tersebut dari uang Tergugat dengan cara meminjam di Bank BPD tapi cicilan dari utang dari bank BPD tersebut Penggugat yang membayar dengan cicilan sebesar Rp 1.800.000,00 perbulannya dan emas yang digadaikan Tergugat, juga Penggugat yang membayar angsurannya. Jadi apa yang didalilkan Tergugat bahwa harta tersebut adalah harta bawaannya atau harta pribadi, sebagaimana yang terurai dalam dalil 4,5 dan 6 jawaban adalah tidak benar. 2. Bahwa dalil 7 jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa utang Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah utang Penggugat sendiri dan di gunakan untuk keperluan keluarga penggugat adalah suatu pernyataan yang semata-mata dimana Tergugat mau melepaskan diri atau menghindar dari kewajibannya untuk membayar utang, bahwa uang tersebut diambil dengan seizin Tergugat sebagaimna yang tercantum dalam surat pengakuan utang No 375/2051/7/2013 dimana

Tergugat turut bertanda tangan,

sehingga dalil yang menyatakan bahwa utang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat adalah tidak benar, dan peruntukan dari


pada pinjaman Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut utang Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) adalah utang yang diambil untuk membayar sisa utang dari Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) diatas sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya untuk membangun garasi mobil, dan kesemua utang tersebut dibayar oleh Tergugat dari gajinya. Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil tersebut Tergugat Kon vensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat memutus sebagai berikut : Dalam Konvensi  Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; Dalam Rekonvensi Dalam Eksepsi  Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi Dalam Pokok Perkara  Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Dan Atau : Majelis ,mempunyai pandangan atau pertimbangan lain (ex A quo Et Bono) Selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengaju kan duplik dalam ReKonvensi sebagai berikut : DUPLIK REKONVENSI I. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa gugatan Penggugat ReKonvensi mengenai harta bersama dan utang bersama adalah premature atau terlalu dini untuk diajukan dalam persidangan. Disebabkan karena gugatan perceraian tidak boleh digabungkan dengan harta bersama. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913/K/SIP/1982 tanggal 21 Mei 1983 Yaitu : Bahwa gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan Tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraiannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.


2. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konvensi juga merupakan bagian Rekonvensi dan dianggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis. 2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ayunda Maudi belum mumayyis, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak tersebut dalam pengasuhan ibunya Tergugat Rekonvensi . 3. Bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi berupa : 1. sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan taksiran harga

Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah ). 2. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2012,

dengan harga

Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah); Adalah bukan harta bersama tetapi adalah harta bawaan dan harta pribadi Tergugat Rekonvensi 4, Bahwa sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa. Tergugat beli pada awal bulan tahun 2005 sebelum perkawinan antara

Penggugat

Rekonvensi

dengan

Tergugat Rekonvensi. Dengan pembayaran DP Rp 18.000.000,(delapan belas juta rupiah), serta angsuran dan pelunasannya Tergugat bayar dari gaji Tergugat yang dipotong setiap bulannya dan tidak satu rupiah pun Penggugat Rekonvensi bayar dari penghasilannya. 3. Bahwa begitu juga dengan harta berupa mobil Suzuki Aerio tahun 2012, dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Adalah harta

pribadi Tergugat Rekonvensi

karena


pembelian mobil tersebut berasal dari penghasilan Tergugat yaitu Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jalan dicicil di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi selatan dan sisanya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dibayar melalui emas

Tergugat

dengan

menggadaikan

emas

Tergugat

di

Pegadaian. 4. Bahwa utang bersama sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)yang didalilkan Penggugat Rekonvensi adalah sebenarnya bukanlah utang bersama sebab utang tersebut timbul disebabkan Penggugat yang mengambilnya tanpa sepengetahuan Tergugat dan digunakan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi untuk usaha pulsa di jalan Sunu Makassar Berdasarkan ha[-hal yng telah diuraikan tersebut di atas maka kami Pemohon

kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa berkenan menjatuhkan putusan seagai berikut : 1. Dalam Eksepsi 

Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

2. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya 2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai aturan yang ada. I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk mem bayar segala biaya yang timbul menurut peraturan yang ada. ATAU: Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Konvensi mengajukan bukti berupa :bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Nomor

539/30/XII/2005

tanggal

13

Desember

2005

yang

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)


Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup lalu di beri kode P. Bahwa disamping alat bukti tersebut Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut 1. Hj. Nurliah binti M.Abidin, umur 43 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanetea, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dibawah sumpanya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Saksi kenal Penggugat sejak SMP yaitu sebelum menikah dengan Tergugat sampai sekarang sedangkan Tergugat saksi kenal nanti setelah menikah dengan Penggugat .

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Palu, hidup rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan.

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di BTN Taman Panciro Indah Blok 15/4 Desa Panciro kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan di rumah ini saksi masih sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat aman-aman saja.

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama dan menurut penyampaian Penggugat

kepada saksi

bahwa dia tidak tinggal bersama dengan Tergugat karena cekcok dengan mertuanya tapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya cekcok. -

Bahwa saksi tidak tahu sama sekali persoalan antara Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi ketahui bahwa Penggugat bertengkar dengan mertuanya tapi itupun saksi tidak tahu apa penyebabnya, dan semuanya hanya disampaikan oleh Penggugat kepada saksi.


-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-

Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat pergi kerumahnya di BTN Panciro Indah untuk mengambil pakaiannya dan kompor gas, tetapi waktu itu Tergugat tidak ada di rumah, dan yang ada hanya bapak mertuanya dan terjadi pertengkaran tetapi saksi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar.

-

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil’

2. Abdul Jalil bin Abdul Latif Banda, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bontocinde, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pallangga pada tahun 2005 hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Ayunda Maudi dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat saat ini.

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pergi bersama dan tinggal di Palu.

-

Bahwa setelah dari Palu, keduanya kembali dan tinggal bersama di BTN Taman Panciro Indah sampai akhirnya berpisah tempat tinggal.

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama di BTN Panciro Indah.

-

Penggugat juga pernah bercerita pada saksi bahwa Tergugat pernah datang ke tempat kerja Penggugat di Rumah Sakit Labuang baji marah-marah dan menganiaya Penggugat, tapi tidak ada tindak lanjut dari kepolisian dan tidak ada penahanan terhadap Tergugat .

-

Saksi tidak melihat Tergugat menganiaya Penggugat.


-

Saksi tidak tahu pula bahwa Tergugat temperamen, tapi hanya diceritakan oleh Penggugat.

-

Saksi juga tidak tahu apakah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya dan isterinya (Penggugat)

-

Saksi diberitahukan pula bahwa Penggugat tinggalkan rumah karena diusir oleh mertuanya tapi saksi tidak tahu juga penyebabnya diusir. Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Penggugat membenarkan

keterangan saksi-saksi tersebut dan Tergugat menyatakan keterangan saksi Penggugat sebagian benar dan sebagian salah. Yang salah adalah : - bahwa Penggugat tidak pernah diusir oleh orang tua Tergugat bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, Penggugat sendiri yang mengusir orang tua Tergugat dan adik Penggugat yang saat itu orang tua Tergugat sedang sakit dan datang untuk berobat. - kalau memang ada penganiayaan di tempat kerja Penggugat di Rumah Sakit Labuang Baji berarti Tergugat ditahan oleh polisi tetapi ternyata Tergugat tidak dipanggil oleh polisi dan bisa dilihat di CCTV rumah sakit kalau memang ada penganiayaan atau Tergugat membenturkan kepala Penggugat. Bahwa

majelis hakim

masih memberi kesempatan

kepada

Penggugat untuk mengajukan saksi-saksi tetapi Penggugat hanya menyatakan sudah cukup untuk saksi dalam Konvensi Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditempuh hal dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 181/ Pdt.G/ 2014/PA.Sgm, tanggal 9 pemeriksaan awal

Desember 2014, berita acara Sidang, baik

maupun pemeriksaan tambahan, surat-surat yang

berkaitan dengan perkara ini, terutama setelah mempelajari pertimbangan


hukum majelis hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini dengan menolak perkara ini dengan pertimbangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

karena saksi yang diajukan

oleh

Penggugat adalah saksi testimonium de auditu hal ini bertetangan dengan Pasal 308 Rbg, maka Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh sebab itu putusan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut: Dalam Konvensi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; Menimbang

bahwa

gugatan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding dan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah bermaksud sebagaimana telah diuraikan diatas; Menimbang bahwa jalannya pemeriksaan perkara ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diwakili oleh kuasanya datang

menghadap

dipersidangan

begitu

pula

dengan

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding diwakili oleh kuasanya namun kuasa Penggugat dicabut pada tingkat banding; Menimbang bahwa Majlis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh

mendamaikan

Pembanding

dengan

Penggugat Tergugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/

Terbanding untuk hidup kembali rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, termasuk melalui upaya mediasi dengan hakim mediator Dra. Salma ZR. namun upaya tersebut tidak berhasil ;


Menimbang

bahwa

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekon

vensi / Pembanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat terlalu kasar kepada Penggugat dalam berkomunikasi dalam rumah tangga; Tergugat bertemperamen tinggi ; Tergugat bersama Bapaknya, mengusir Penggugat keluar dari rumah dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat; Bahwa

puncak

perselisihan

dan

pertengkaran

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding terjadi pada bulan Desember 2013, saat mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya (surat gugatan ini didaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa ) tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, di mana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding; Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dalam jawabannya membantah semua dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, kecuali tentang keabsahan pernikahan dan kebenaran bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding membina rumah tangga kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak umur 2 tahun ; Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding maka yang menjadi pokok sengketa


dalam

perkara

ini

ialah:

Apakah

rumah

tangga

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah terjadi ketidak harmonisan karena percekcokan dan Pertengkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga? Apakah yang menjadi penyebab keduanya sering bertengkar?

Apakah

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/

Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih dapat dirukunkan kembali? Karena dalam masalah perceraian tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab peraselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak ada gunanya jika kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah hidup berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah sejak bulan Desember 2013 dan telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga,

mediator maupun selama

dalam persidangan berlangsung,

akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 /AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup berpisah tempat tinggal/rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan; Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal perkara perceraian

untuk

menemukan

fakta

hukumnya

mengenai

bentuk

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian, baik berupa surat, maupun saksi yang didengar keterangannya baik dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;


Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa P 1. Sebagai akta autentik yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan matreril suatu alat bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Terbanding

mempunyai

hubungan

hukum sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai; Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan oleh karenanya saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan meskipun keterangan saksi tersebut sangat minim terutama tentang keberadaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sekarang dimana keduanya sudah tidak hidup satu rumah layaknya sebagai suami istri ; Menimbang

bahwa

atas

keterangan

saksi

baik

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maupun Tergugat Konvensi/ Penggugat


tidak

membantahnya

terutama

tentang keberadaan keduanya sekarang ; Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut apabila dihubungkan dengan ketidak harmonisannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai

terjadinya

pisah

tempat

tinggal

antara

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada awal

bulan Desembr 2013

sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksisaksi

tersebut

telah

mendukung

dalil-dalil

gugatan

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;


Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding

dan

jawaban

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding bila dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding benar adalah suami isteri yang sah dan belum pernah cerai; - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak; - Bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding

dan

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/ Terbanding sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada bulan Desember 2013 terjadi pisah tempat tinggal bersama dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang; - Bahwa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding terlalu kasar dan bertemperamen tinggi ; - Bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan Tergugat

Konvensi/Penggugat


tidak

pula

keberatan ; Menimbang bahwa Penggugat

berdasarkan fakta- fakta

Konvensi/Tergugat

tersebut, baik


maupun

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagian dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti


antara

Penggugat

Tergugat

Konvensi/Tergugat

Konvensi/Penggugat



telah

dan terjadi

perselisihan yang sulit untuk didamaikan lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan sejak saat didaftarkannya perkara a quo, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya sakinah mawaddah warahmah; Menimbang bahwa perkawinan adalah institusi yang suci yang dilandasi

dengan

perinsip

hidup

sakinah,

mawaddah

warahmah,

perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber malapetaka, ancaman dan pitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya dipertahankan, oleh karena itu syariat islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif itu sangat dibenci oleh Allah dan sangat berat dirasakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak; Menimbang, bahwa dalam banyak kejadian untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, kalau penyebab perselisihan adalah karena prilaku menyimpang sebagaimana tersebut diatas, dimana pasangan suami isteri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami isteri tersebut untuk kembali hidup rukun; Menimbang

bahwa

mempertimbangkan dalil /Pembanding,

Jawaban

oleh

karenanya

Penggugat Tergugat

Majelis

Hakim

Konvensi/Tergugat

Konvensi/Penggugat

setelah

Rekonvensi Rekonvensi/

Terbanding dan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, maka

dapat disimpulkan

bahwa ikatan perkawinan Penggugat


Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat


memang

sudah

tidak

dapat

dipertahankan lagi karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (broken marrige) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah terbukti dan telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) , Kompilasi Hukum Islam

tahun 1991, dengan demikian gugatan

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan; Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding menambahkan gugatannya dalam memori banding tentang nafkah anak, dimana dalam gugatan di Pengadilan tingkat pertama tidak diajukan dan tidak dipersoalkan ; Menimbang bahwa penambahan gugatan tersebut termasuk perubahan gugatan, hal ini bisa dilakukan oleh pihak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv yang berbunyi “Penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan nya”, begitu juga dalam putusan MA No 934.K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1984 antara lain menyatakan “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan diperbolehkan” selanjutnya dalam buku dua sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ditegaskan bahwa “Perubahan

gugatan diperkenankan asal diajukan

pada sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingannya”, Dari ketentuanketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan tuntutan diperbolehkan pada persidangan di tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang memeriksa perkara tersebut.


Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekponvensi/ Pembanding

telah

mengajukan

tuntutan

pada

tingkat

banding

sebagaimana tertuang dalam memori banding halaman 3 tentang pembebanan biaya hadanah dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang ayah sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam sementara pada saat persidangan

di

tingkat

pertama

(Pengadilan

Agama)

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan tuntutan tersebut, karena itu tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat rekponvensi/ Pembanding yang diajukan pada tingkat banding bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding berpendapat tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng dan Kantor urusan Agama Kecamatan Pallangga, supaya dikirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 181/Pdt.G/ 2014.PA Sgm, tanggal 9 desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1436 Hijriyah, dalam Konvensi harus dinyatakan dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo; Dalam Rekonvensi


Menimbang

bahwa

gugatan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding dan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas; Menimbang bahwa terlebih dahulu tentang upaya perdamaian, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, yang diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara Rekonvensi ini; Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding mendalilkan sebagai berikut: 1. Dalam Eksepsi : Menimbang

bahwa

gugatan

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Terbanding mengenai harta bersama dan utang bersama adalah Premature atau terlalu dini untuk diajukan dalam persidangan. disebabkan karena gugatan perceraian tidak boleh digabungkan dengan gugatan harta bersama. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 913/K/SIP/1982 tanggal 21 Mei1983. Yaitu bahwa

gugatan

tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraiannya telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap. Menimbang banwa dalam Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah premature karena gugatan perceraian tidak dapat diajukan sacara bersama dengan gugatan harta bersama. Bahwa eksepsi ini tidak patut untuk dikabulkan mengingat tidak

ada

larangan

dalam

hal

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi sepanjang hal tersebut dalam

mempunyai korelasi dengan pokok perkara dan tidak berada yurisdiksi

peradilan

yang

berbeda.

Bahwa

makna

yang

dimaksudkan oleh yurisprudensi MA Nomor 913/SIP/1983 tersebut adalah kumulasi dari gugatan, jadi harus dibedakan antara kumulasi dengan


gugatan rekonvensi; Menimbang, bahwa penggabungan gugatan antara gugatan pokok dan gugatan asesorisnya dimungkinkan asal antara gugatan pokok dan asesorisnya mempunyai hubungan satu sama lainnya, sementara gugatan harta bersama diharapkan tidak digabungkan dengan perceraian karena banyak persoalan yang mengakibatkan perceraiaan menjadi tergantung disaat gugatan harta bersamanya masih belum tuntas atau belum bisa diterima

oleh

para

pihak.

Hal

tersebut

yang

dimaksud

dengan

yurisprudensi MA tersebut, namun dalam kasus ini gugatan harta bersama bukan merupakan gugatan asesoris dari gugatan perceraian tetapi merupakan gugatan Rekonvensi dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga tidak ada larangan dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, untuk mengajukan gugatan Rekonvensi asalkan gugatan Rekonvensi tersebut mempunyai hubungan dengan gugatan pokok nya. Oleh karena itu Majlis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekon

vensi/Pembanding patut dikesampingkan ; 2. Dalam pokok perkara a. Bahwa

dalam

perkawinan


dan

Penggugat Tergugat

Konvensi/Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Terbanding telah lahir seorang anak yang bernama AYUNDA MAUDI yang berumur 2 tahun serta kini berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi, selama terjadi perpisahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, tidak pernah diberi kesempatan untuk menemui anak tersebut, bahwa melihat adanya itikad tidak baik dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk memisahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dengan anaknya, sehingga

melalui

majelis

hakim

yang

mulia,

Tergugat


Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/

Terbanding

meminta

pembagian hak asuh anak,setidaknya 2 hari dalam seminggu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding berhak untuk

bersama anak tersebut tanpa halangan dari Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding maupun pihak lain; b. Bahwa

dalam

perkawinan


dan

Tergugat Penggugat

Konvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding telah diperoleh harta bersama berupa; 1.

Sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Panciro Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.Dengan taksiran harga Rp 200.000. 000,00(dua ratus juta rupiah );

2.

Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2002 yang dibeli dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah ); Bahwa harta-harta tersebut kini di kuasai oleh

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding namun karena Penggugat

Konvensi/Tergugat


dalam hal ini ada itikad tidak baik hendak mengusai barang tersebut sendiri dengan cara berulang kali mengusir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk keluar dari rumah tersebut dan beberapa kali meminta mobil tersebut.hal ini dibuktikan dengan adanya surat somasi No 110/SM/AD.M/VI/2014,tertanggal 14 Juni 2014 yang dila yangkan

Penggugat

Pembanding

kepada

Konvensi/Tergugat Tergugat

Rekonvensi/

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Terbanding yang pada intinya menyatakan bah wa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam hal ini tidak berhak atas harta-harta tersebut serta mengancam

untuk mempidanakan

Tergugat

Konvensi/

Penggugat Rekonvensi/ Terbanding jika tidak mengindahkan somasi tersebut;


3.

Bahwa selain dari apa yang terurai pada dalil diatas,dalam perkawinan juga telah timbul utang bersama yakni Utang di Bank Rakyat Indonesia yang di utang pada tahun 2013 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); Bahwa utang diambil guna peruntukkan renovasi rumah dan utang tersebut selama ini di bayar oleh Penggugat sebesar Rp1.540.000,00(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah ) dan utang tersebut akan berakhir pada tahun 2018;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga patut dan berdasar hukum Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama dan berdasar hukum pula menyatakan bahwa harta tersebut patut untuk di bagi 2 atau masing-masing mendapatkan ½ bagian dari harta tersebut ; Menimbang

bahwa

pihak

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa : 1. Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Peng gugat Rekonvensi/Terbanding telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ayunda Maudi lahir pada tanggal 02 Pebruari tahun 2012 namun anak terebut di atas belum Mumayyis karena berusia belum mencapai 12 tahun (bukan di bawah 13 tahun sesuai yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak tersebut dalam pengasuhan

ibunya

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/

Pembanding ; 2. Bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa; a. Sebuah tanah dan rumah yang terletak diatasnya ,yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan taksiran harga

Rp 200.000.

000,00 (dua ratus juta rupiah )


b. Sebuah

mobil

Suzuki

Aerio

tahun

2012,

dengan

harga

Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah),Adalah bukan harta bersama tetapi adalah harta bawaan dan harta

pribadi

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/

Pembanding sebab rumah tersebut dibeli tahun 2005 dengan DP Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan selanjutnya angsuran

dan

pelunasannya

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding bayar dari gaji Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang dipotong setiap bulannya dan

tidak

satu

rupiahpun

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Terbanding bayar dari penghasilannya ; Begitu juga dengan harta berupa mobil Suzuki Aerio tahun 2012, dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah),-. Adalah harta pribadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding karena pembelian mobil tersebut uangnya berasal dari penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yaitu :Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jalan dicicil di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan sisanya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibayar melalui emas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan menggadaikan emas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding di Pegadaian. c. Bahwa utang bersama sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta

rupian)

yang

didalilkan

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/ Terbanding adalah sebenarnya bukanlah utang bersama sebab utang tersebut timbul disebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat mengambilnya

tanpa

Rekonvensi/Terbanding sepengetahuan

sendiri

Penggugat

yang

Konvensi/

Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan digunakan oleh keluarga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk usaha pulsa di jalan Sunu Makassar.


3. Sehubungan dengan jawaban tersebut kiranya gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus ditolak untuk seluruhnya.

Dan

menghukum

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai aturan yang ada. Menimbang

bahwa

atas

gugatan

Rekonvensi

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan jawabanan Penggugat Konvensi/Tergugat


tersebut

serta

jawab

menjawab keduanya telah mengajukan bukti tertulis atau pun bukti saksi sebagai mana dalam berita acara sidang tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim tinghkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut: 1. Pemeliharaan anak : Menimbang bahwa dalam pemeliharaan anak yang dipikirkan adalah kepentingan anak bukan kepentingan orang tua sehingga anak tidak menjadi korban pemuas keinginan orang tuanya sementara anak tersebut masih memerlukan perawatan dan pengasuhan dari pihak ibu kandung yang melahirkan anak tersebut, apa lagi anak tersebut masih berumur 2 tahun dan masih memerlukan air susu ibunya, sehingga seharusnya kedua orang tuanya menyadari bahwa anak tersebut bukan merupakan

benda

yang

bisa

diperebutkan

begitu

saja

seperti

memperebutkan benda mati ; Menimbang bahwa perlu difahami bahwa ketentuan pemeliharaan anak yang diatur Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Hukum Islam tentang pemeliharaan anak yang tercantum

dalam

Kompilasi

Hukum

Islam

menentukan

bahwa

pemeliharaan anak hanya sebatas memelihara dan membesarkan,


sementara hak dan kewajiban orang tua tidak terputus oleh perceraian atau perbedaan tempat tinggal, seperti hak keperdataan anak tetap melekat sampai dia dewasa, hak waris anak tersebut tetap tidak terputus karena perceraian orang tuanya dan tetap hak diwalii oleh orang tuanya (ayahnya) disaat dia akan menikah

tidak terputus karena perceraian

orang tuanya atau karena hak khadhonahnya diberikan kepada ibunya ; Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam hal pemeliharaan anak ada 5 hal yang perlu diperhatikan yaitu : 1. Moralitas, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pemban ding dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan

oleh

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pem

banding semua menjelaskan bahwa anak yang bernama Ayunda Maudi bin Muh. Mardi SE umur 2 tahun diasuh dalam lingkungan yang baik, jadi tdk ada kehawatiran untuk tidak bermoral ; 2. Intelektual, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding

sebagai

ibu

kandungnya

yang

memelihara

dan

mengasuh anaknya adalah seorang yang berpendidikan Strata 1 jadi tidak ada kehawatiran kalau anaknya tidak berpendidikan ; 3. Kesehatan, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding adalah seorang yang bekerja di Rumah Sakit Labuan Baji yang tentu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan anak, lagi pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pemban ding selama ini sehat-sehat saja dalam memelihara dan merawat anaknya ; 4. Kemandirian,

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

/

Pembanding adalah seorang karyawan yang berpenghasilan tetap, sehingga dari segi finansial dalam mengasuh dan merawat

anak

dapat dipercaya ; 5. Keinginan bekerja sama, hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding tetap bersedia mempertemukan anaknya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding ;


Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang perlu diutamakan adalah kenyamanan dan keamanan si anak (Ayunda Maudi bin Muh. Mardi SE umur 2 tahun), sementara ini sesuai pemerikasan Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding bahwa anak tersebut telah nyaman

bersama

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/

Pembanding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Ayunda Maudi bin Muh. Mardi SE umur 2 tahun harus tetap bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sampai anak tersebut mengetahui dan bisa berpikir untuk merasakan kehidupan ini mana yang baik mana yang buruk (Mumayyiz) ; Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding diharuskan

membuka

seluas-luasnya

kepada

Tergugat

Konvensi/

Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding melepaskan rasa rindu dan membagi kebahagiaan dengan buah hatinya yang berada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ; Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut gugatan Rekonvensi

Tergugat

Konvensi/Penggugat


tentang pemeliharaan anak patut ditolak ; 2. Harta bersama : Menimbang bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan setelah terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan siapapun yang mencari dan menghasilakan harta tersebut sementara harta bawaan adalah harta yang di bawa sebelum terjadi perkawinan atau harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan, dan harta bawaan sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagai mana


ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masingmasing berupa hibah, hadiah, sadakoh atau lainnya ; Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding mendalilkan bahwa : Sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Panciro Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,dengan taksiran harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ); a. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2002 yang dibeli dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah ) b. Bahwa selain dari apa yang terurai pada dalil

diatas,dalam

perkawinan juga telah timbul utang bersama yakni Utang di Bank Rakyat Indonesia yang di utang pada tahun 2013 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding memberikan jawaban adalah sebagai berikut : a. Sebuah tanah dan rumah yang terletak diatasnya ,yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro ,Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan taksiran harga

Rp 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah ) b. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2012, dengan harga Rp 90.000. 000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), Adalah bukan harta bersama tetapi adalah harta bawaan dan harta pribadi

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding se

bab rumah tersebut dibeli tahun 2005 dengan DP. Rp 18.000.000.00 (delapan

belas

pelunasannya

juta

rupiah)

Penggugat

dan

selanjutnya

Konvensi/Tergugat

angsuran

dan

Rekonvensi/Pem

banding bayar dari gaji Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang dipotong setiap bulannya dan tidak satu rupiahpun


Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding bayar dari penghasilannya ; Begitu juga dengan harta berupa mobil Suzuki Aerio tahun 2012, dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Adalah harta pribadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding karena pembelian mobil tersebut uangnya berasal dari penghasilan Penggugat Rp

Konvensi/Tergugat


yaitu

70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) denagn jalan dicicil di

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dibayar melalui emas Penggugat

Konvensi/Tergugat


dengan

menggadaikan emas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding di Pegadaian. c.

Bahwa utang bersama sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupian) yang didalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding adalah sebenarnya bukanlah utang bersama sebab utang tersebut timbul disebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekon vensi/Terbanding sendiri yang mengambilnya tanpa se pengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan diguna kan

oleh

keluarga

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/

Terbanding untuk usaha pulsa di jalan Sunu Makassar. Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing menyampaikan bukti saksi dan bukti tertulis terhadap dalil gugagatan dan dalil jawabannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan

tambahan

yang

dilakukan

oleh

Pengadilan

Agama

Sungguminasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa bukti PR 1 s/d PR 8 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta tidak dibantah oleh


Tergugat Rekonvensi, maka bukti tersebut adalah bukti autentik dan terbukti bahwa

rumah tersebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi

adalah termasuk harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kecuali uang muka rumah tersebut ; Menimbang, bahwa mengenai utang bersama yang didalilkan oleh Penggugat

Rekonvensi

dan

dibantah

oleh

Tergugat

Rekonvensi,

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu PR.10 yaitu Surat Pengakuan Utang di BRI Cab.Ahmad Yani dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa utang sejumlah Rp 60.000.000,00( enam puluh juta rupiah) adalah utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait dengan uang DP (uang muka) rumah tersebut, hanya sejumlah Rp.14.250.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan bukti TR.1 dan TR 2.sedangkan bukti TR 3 dan TR 4 merupakan bukti tambahan DP rumah, dimana transaksinya setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu tahun 2010. Menimbang, bahwa adapun bukti TR 6 dan seterusnya hanya bukti pembayaran rumah setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memperkuat juga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa rumah tersebut adalah merupakan Harta bersama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Menimbang

bahwa

dari

jawab-menjawab

tetang

gugatan

Rekonvensi dan bukti-bukti saksi maupun bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding menunjukan bahwa harta tersebut dihasilkan pada waktu perkawinan telah dilangsungkan kecuali


uang muka Sebuah tanah dan rumah sejumlah Rp 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak diatasnya, yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan taksiran harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Menimbang bahwa pengakuan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang dihubungkan dengan dasar hukum tentang harta besama yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan setelah terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan siapapun yang mencari dan menghasilakan harta tersebut sementara harta bawaan adalah harta yang di bawa sebelum terjadi perkawinan atau harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan,

dan harta bawaan sepenuhnya dikuasai oleh

masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagai mana ketentuan pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah,

sadakoh

atau

lainya

meperkuat

dalil

gugatan

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding ; Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas

maka

gugatan

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/

Terbanding tentang : a. Sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Panciro Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Dengan taksiran harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) kecuali uang muka rumah tersebut sejumlah Rp 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;


b. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2002 yang dibeli dengan harga Rp 90.000.000,00 ( sembilan puluh juta rupiah ) c.

Bahwa selain dari apa yang terurai pada dalil

diatas,dalam

perkawinan juga telah timbul utang bersama yakni Utang di Bank Rakyat Indonesia yang di utang pada tahun 2013 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); telah terbukti, oleh karena itu gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding patut dikabulkan ; Menimbang

bahwa

gugatan

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/ Terbanding dikabulkan maka harta bersama tersebut harus di bagi menjadi dua bagian dan apa bila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding ; Menimbang bahwa sehubungan dengan harta bersama berupa : a. Sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah

Blok

15/14

Panciro

Kecamatan

Bajeng,

Kabupaten

Gowa.Dengan taksiran harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah

)

kecuali

uang

muka

rumah

tersebut

sejumlah

Rp

14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; b. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2002 yang dibeli dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) Berada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding ; Menimbang, bahwa harta bersama berupa sisa utang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diutang pada tahun 2013-2018 sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar sampai lunas

oleh

Tergugat

Konvensi/Penggugat



bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemban ding,makakeduanya harus dihukum melunasi utang tersebut ; Menimbang,

bahwa

karena

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Terbanding yang selama ini yang selalu membayar utang tersebut setiap bulan sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat

puluh

ribu

rupiah),

maka

patut

dihukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar separuh dari jumlah utang tersebut yaitu Rp 770.000,00(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum yang tetap; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No 181/Pdt.G/2014/ PA.Sgm tanggal 9 Desember 2014 bertepatan denga tanggal 16 Syafar 1435 H. Tentang ReKonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara mengenai perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini . MENGADILI


Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat

Konvensi/Tergugat


dapat

diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 181/Pdt.G/2014/PA.Sgm tanggal 9 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1435 Hijriyah. Dan dengan mengadili sendiri : Dalam Konvensi : a. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk sebagaian ; b.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding,

c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; d. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan selain dan selebihnya ; Dalam Rekonvensi 1. Dalam eksepsi Menyatakan eksepsi

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/

Pembanding tidak dapat diterima ; 2. Dalam pokok perkara a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding sebagian; b. Menetapkan harta berupa :


1. Sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Kabu paten Gowa, dengan taksiran harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) kecuali uang muka sejumlah Rp14.250. 000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 2. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2002 yang dibeli dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) adalah harta

bersama

antara

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang masing-masing mendapat ½ bagian dari harta bersama tersebut, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta bersama tersebut harus dijual lelang oleh kantor lelang negara dan hasil nya dibagi dua masingmasing

½

bagian

untuk


Tergugat

dan

½

Konvensi/Penggugat

bagian

untuk

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pembanding; 3. Menghukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

Pembanding untuk menyerahkan ½ bagian dari harta bersama tersebut

diatas

kepada

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/ Terbanding ; 4. Sisa Utang bersama yakni Utang di Bank Rakyat Indonesia yang diutang pada tahun 2013 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ; 5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Ter banding

dan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

Pembanding untuk membayar sisa utang bersama kepada Bank Rakyat Indonesia ; 6. Menghukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/

Pembanding untuk membayar sisa utang ½ (seperdua) dari angsuran sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Penggugat


Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap; Dalam Konvensi dan Rekonvensi 1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 451.000,00( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah). 2. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00( seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakin Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs.H.M Nadir Makka, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Ummi Salam SH.MH dan Drs.Tata Sutayuga, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 22/Pdt.G/2015/PTA.Mks, tanggal 29 Januari 2015 Masehi,dibantu oleh Amiruddin SH sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Anggota ttd.

Ketua Majelis ttd.

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H.MH.

Drs.H.M. Nadir Makka, SH, MH.

ttd. Drs. Tata Sutayuga, S.H. MH

Panitera Pengganti, ttd. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya :


Redaksi Meterai Biaya Proses Penyelesaian Perkara Jumlah

: : : :

Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan : Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak


PTA.Mks DUDUK PERKARANYA

Recommend Documents