Halaman : 41
PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
30. Aset & Kewajiban Dalam Valuta Asing Pada 30 Juni 2010 dan 30 Juni 2009, perusahaan memiliki posisi Aset dalam valuta asing sebesar US$ 210,000,(tanda keanggotaan yang dapat dialihkan). Pada 30 Juni 2010 dan 30 Juni 2009 Aset dalam valuta asing tersebut tidak dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca, hal tersebut terjadi karena semenjak terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, jaminan keanggotaan yang dapat dialihkan telah dikelompokan sebagai aset tidak lancar dan memiliki sifat pos non moneter, karena kemungkinan dapat diterima kembali jumlahnya tidak pasti atau tidak dapat ditentukan sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat ini. Sesuai dengan PSAK no. 10, pada setiap tanggal neraca pos non moneter dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Atas kondisi tersebut manajemen tidak mempunyai kebijakan resiko mata uang asing.
31. Ikatan-Ikatan dan Kewajiban Bersyarat Sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14/1995 tanggal 23 Mei 1995, ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang akan dipindahkan dari lokasinya saat ini ke Kecamatan Tigaraksa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang No.650/4427-PLK/1996 & No.300/PWS/PKS/15/1996 tanggal 20 September 1996 mengenai kerja sama untuk membangun kota Tigaraksa sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, berkewajiban untuk membangun gedung perkantoran dan infrastruktur yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang di atas lahan seluas 86 ha. Biaya pembangunan gedung kantor sebesar Rp 13.000.000.000,- dan infrastrukturnya menjadi tanggungan perusahaan. Bangunan gedung kantor tersebut harus mulai dibangun selambat-lambatnya 7 Oktober 1996 dan selesai dalam waktu 15 bulan sejak dimulainya pembangunan tersebut, sedangkan infrastrukturnya akan diserahkan kepada pemerintah dalam lima tahap dalam jangka waktu 30 tahun sejak tanggal perjanjian. Pada bulan Oktober 1996, Perseroan sudah mulai melakukan pemasangan tiang pancang atas gedung kantor tersebut. Karena kesulitan likuiditas, perusahaan telah menghentikan kegiatan pembangunan gedung Pemerintah Daerah Tangerang tersebut sejak 30 Nopember 1997, dan persentase penyelesaian konstruksi lebih kurang 36% pada saat itu. Menurut penjelasan dari manajemen sejak tahun 2000 perjanjian kerjasama tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pemda.
Halaman : 42
PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
32. Restrukturisasi Hutang Bermasalah Hutang-hutang yang penggelolaannya telah dialihkan menjadi kewenangan BPPN adalah : 30 Juni 2010
30 Juni 2009
Rp Bank Nusa Nasional Bank Lippo Asuransi Lippo Life Bank Tabungan Negara Bank Mashill Bank Danamon Bank Tabungan Negara - Obligasi PWS III Bank Upindo Bank Pembangunan Indonesia Bank Internasional Indonesia Bank Private Development Finance Company of Indonesia
12,785,935,581 3,500,000,000 2,000,000,000 33,030,328,225 10,000,000,000 3,494,118,763 94,960,688,500 2,500,000,000 7,500,000,0.00 3,341,667,5.27 2,500,000,0.00
Rp
12,785,935,581 3,500,000,000 2,000,000,000 33,030,328,225 10,000,000,000 3,494,118,763 94,960,688,500 2,500,000,000 7,500,000,0.00 3,341,667,5.27 2,500,000,0.00
Rp
175,612,738,596
Rp
175,612,738,596
Jumlah
Sampai dengan 30 Juni 2010, perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya kepada PT PPA (pengganti dari BPPN), sehingga sertifikasi tanah yang dijaminkan belum bisa ditarik kembali, namun demikian dalam tahun 2008 manajemen perusahaan mulai melakukan pendekatan secara formal dan informal untuk mengetahui posisi akhir hutang dan simulasi cara penyelesaian hutang tersebut, komunikasi yang dibina akan diintensifkan di tahun yang akan datang. Pada tanggal 24 Pebruari 2009 manajemen perusahaan mengajukan surat kepada pimpinan Perusahaan Pengelola Aset perihal Permohonan Penjelasan jumlah pinjaman, sampai selesainya penyusunan laporan ini belum diperoleh jawaban surat tersebut. 33. Kondisi Ekonomi Dampak memburuknya kondisi ekonomi dalam pertengahan tahun 1997 diperburuk lagi dengan terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2009. Dan perusahaan berupaya mendapatkan investor untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada PPA sehingga aset-aset yang dijaminkan dapat ditarik dan dikelola kembali.
Pemulihan stabilitas ekonomi di Indonesia pada umumnya sangat tergantung pada efektifitas kebijakan yang diambil pemerintah, keputusan lembaga pemberi pinjaman Internasional, perubahan dalam kondisi ekonomi global dan faktor-faktor lain, termasuk perkembangan peraturan dan politik yang berada diluar kendali perusahaan. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian ekonomi dan politik yang berkelanjutan. Laporan keuangan ini tidak memasukkan penyesuaian yang berkaitan dengan ketidakpastian tersebut.
Halaman : 43
PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
33. Kondisi Ekonomi (lanjutan) Pada 30 Juni 2010 dan 30 Juni 2009, perusahaan telah mengalami kerugian yang berulangkali dari kegiatan usahanya secara berturut-turut sebesar Rp 6.161.843.176,- dan Rp 6.021.348.675,- dimana kerugian tersebut terutama dari tingginya beban bunga pinjaman. Kerugian tersebut telah mengakibatkan saldo ekuitas negatif dan jumlah kewajiban lancar telah melebihi asetnya sampai dengan 30 Juni 2010 sebesar Rp 339.457.811.111,dan 30 Juni 2009 sebesar Rp 336.422.331.411,-. Pada 30 Juni 2010 dan 30 Juni 2009 seperti yang telah diungkapkan pada catatan 16 dan 32 atas laporan keuangan, perusahaan telah menunggak pembayaran pokok dan bunga pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan yang telah jatuh tempo. Dalam memberikan respon terhadap memburuknya ekonomi tersebut, manajemen melakukan hal-hal sebagai berikut : - Operasi perusahaan dilaksanakan dengan minimalisasi biaya, dengan cara melakukan penjualan hanya kepada Captive Market tanpa harus mengeluarkan biaya promosi tersebut, serta tidak melakukan kegiatankegiatan yang menciptakan biaya besar tanpa ada return yang memuaskan. - Mengurangi jumlah staf yang kurang efektif dan mengelola aset - aset perusahaan yang masih ada melalui team work untuk inventarisasi, sertifikasi dan lainnya. - Untuk memelihara kepercayaan pasar perusahan berusaha menyelesaikan kewajiban-kewajiban klaim konsumen. - Tetap mengusahakan percepatan proses restrukturisasi hutang dengan perusahaan PT PPA (pengganti BPPN). - Tetap mengusahakan menyelesaikan hutang-hutang pajak. - Melakukan koordinasi dengan Pemda, mengupayakan membangun fasilitas umum seperti sekolah menengah, pasar tradisional, sarana olahraga dll. Usaha-usaha tersebut tetap akan dilaksanakan dalam tahun-tahun mendatang. Dalam tahun 2008 usaha-usaha manajemen tersebut mengalami kemajuan seperti adanya penurunan hutang pajak tahun-tahun lalu yang semula Rp 14.327.002.790,- menjadi Rp 6.746.486.868,- turun sebesar Rp 7.580.515.922,-. Penyelesaian klaim konsumen tetap dijalankan sedangkan proses restrukturisasi masih menunggu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan PT PPA (pengganti BPPN), adalah suatu hal diluar kendali perusahaan. (lihat catatan 32)
Halaman : 44
PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
34. Informasi Penting a Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 48 mengenai "Penurunan Nilai Aset", yang mengharuskan manajemen untuk menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) dari suatu Aset bila terdapat indikasi bahwa Aset tersebut secara potensial akan turun nilainya. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari suatu Aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, manajemen harus mengakui kerugian penurunan nilai Aset tersebut dan dibebankan sebagai kerugian tahun berjalan. PSAK ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2000, tetapi diharapkan tidak mempunyai dampak yang material pada laporan keuangan Perusahaan. Manajemen berpendapat bahwa aset perusahaan berupa tanah dan bangunan tidak terdapat penurunan nilai.
b Persediaan tanah Tanah perusahaan yang belum dikembangkan seluas 42,5 Ha yang terletak di Desa Munjul, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, digugat oleh Drs. H. Umar Dani Cs, bahwa tanah tersebut adalah tanah milik penggugat. Sesuai hasil Putusan Pengadilan Negeri KLS. IA Tangerang, No : 157/PDT.G/2005/PN.TNG tanggal 7 Pebruari 2006, tanah tersebut dimenangkan oleh penggugat yaitu Drs. H. Umar Gani Cs. Selanjutnya perusahaan sebagai tergugat mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri di Tangerang tanggal 7 Pebruari 2006 perkara No. 157/PDT.G/2005/PN.TNG terhadap Drs. H. Umar Dani Cs dan Kepala BPN Kabupaten Tangerang melalui Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum MOKHAMAD NAJIB, SH & REKAN di Jakarta sesuai dengan Surat Perjanjian Kepengacaraan No. 06.0206/MNR/PK/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006. Pada tanggal 5 Nopember 2007 sesuai surat Perjanjian Kepengacaraan No. 20.051107/MNR/P/XI/2007 perkembangan kasus tersebut menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh PT Panca Wiratama Sakti Tbk ditolak. Selanjutnya PT Panca Wiratama Sakti Tbk mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banten untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 215/Pdt.INT/2006/PN.TNG tanggal 14 Nopember 2007. Perusahaan juga digugat di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bandung dan telah mendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2008/PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2008. Atas Putusan tersebut perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan telah mendapat Putusan Banding No. 64/B/2009/PTTUN JKT tanggal 18 Juni 2009. Atas Putusan tersebut sedang dalam proses Kasasi sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi tanggal 18 Agustus 2009 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2009 di Mahkamah Agung (MA). Sampai penyusunan laporan keuangan ini selesai, hasil banding tersebut masih dalam proses.
