PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Halaman : 8

PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1.

GAMBARAN UMUM PERSEROAN a. Pendirian Perseroan Perseroan didirikan dengan nama PT Panca Jasa Wira Sakti dengan akte notaris Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja SH (pengganti notaris Samsul Hadi SH) tanggal 1 September 1986 No. 1, diubah dengan akte notaris yang sama tanggal 19 Nopember 1986 No. 17 dan akte notaris Samsul Hadi SH tanggal 23 Februari 1987 No. 57; Perseroan mengubah namanya menjadi PT Panca Wiratama Sakti dengan akte notaris Samsul Hadi SH tanggal 12 Mei 1987 No. 49. Akte-akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat No. C2-3962.HT.01.TH.87 tanggal 26 Mei 1987, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 422/Not/1987/PN JKT SEL - 425/Not/1987/PN JKT SEL tanggal 10 Juni 1987, dan diumumkan dalam lembar Tambahan No. 611 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 7 Juli 1987. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah; antara lain sehubungan dengan hal-hal berikut ini : - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penawaran umum saham kepada masyarakat (go public) dilakukan dengan akte notaris Miryam Magdalena Indrani Wiardi SH tanggal 20 Oktober 1993 No. 99, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C2-13785.HT.01.04.TH.93 tanggal 15 Desember 1993, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 1749/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 21 Desember 1993 dan diumumkan dalam Tambahan No. 1022 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 18 Februari 1994. - Kenaikan modal dasar Perseroan dari Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 165.000.000.000, dilakukan dengan akte notaris Miryam Magdalena Indrani Wiardi SH tanggal 6 Desember 1995 No. 11, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C2-3812.HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 789/A.Not/HKM/1996/PN.JAK.SEL. tanggal 18 April 1996 dan diumumkan dalam Tambahan Nomor 5160 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1996. - Penggantian nama Perseroan menjadi PT Panca Wiratama Sakti Tbk dilakukan dengan Akte Notaris Josef Antonius Wiardi SH, pengganti notaris publik Miryam Magdalena Indrani Wiardi SH, tanggal 21 Juni 1996 No. 24 disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No.C2-8726.HT.01.04.TH.96 tanggal 3 September 1996 dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari tanda terima laporan tanggal 3 September 1006 No. C2-HT.01.04-A.5837, dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031810026 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 144/BH.09.03/X/96 pada 15 Oktober 1996. Pengumuman dalam Tambahan pada Berita Negara masih dalam proses. - Pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 menjadi Rp 500 setiap saham (stock split) dilakukan dengan akte notaris Miryam Magdalena Indrani Wiardi, SH tanggal 25 Juni 1997 No.103; disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C2-3926.HT.01.01.TH.87 tanggal 26 Mei 1997, dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari tanda terima laporan tanggal 13 Agustus 1997 No. C2-HT.01.04-A.15569 dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031810026 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No 144.01/BH.09.03/XI/1997 tanggal 14 November 1997 dan diumumkan dalam Tambahan No 1 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 1 tanggal 2 Januari 1998.

Halaman : 9

PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

1.

GAMBARAN UMUM PERSEROAN (Lanjutan) a. Pendirian Perseroan (Lanjutan) - Pemecahan saham (stock split) dan pembagian saham bonus telah didaftarkan ke Bapepam sesuai dengan Surat Bursa Efek Surabaya No. 002/EMT/LIST/BES/IX/98 tanggal 25 September 1998, No. 008/PENG-LIST/BEST/X/98 tanggal 7 Oktober 1998 dan Surat Bursa Efek di Jakarta No. PENG.401/BEJ-2.4/1998 tanggal 8 Oktober 1998. - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan dengan Akte notaris Sutjipto, SH, M. Kn, tanggal 13 Mei 2009 No. 56, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU24765.AH.01.02 tahun 2009, tanggal 5 Juni 2009.

b. Penawaran Umum Saham Perseroan Sesuai dengan surat Ketua Bapepam No. S-236/PM/1994, mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Peraturan Umum Saham Perseroan tanggal 10 Februari 1994, Perseroan telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum sejumlah 10.500.000 saham (nominal Rp 1.000 per saham). Dengan surat dari PT. Bursa Efek Jakarta No. S-34/BEJ.I.1/III/1994 tanggal 3 Maret 1994 dan PT. Bursa Efek Surabaya No. 24/EMT/LIST/BES/III/94 tanggal 2 Maret 1994, 10.500.000 saham Perseroan disetujui untuk didaftarkan saham Perseroan di bursa-bursa tersebut, seluruh saham milik pemegang saham pendiri juga turut dicatatkan di bursa-bursa tersebut. c. Maksud dan Tujuan Perseroan Menurut pasal 3 Anggaran Dasarnya, Perseroan bergerak dalam bidang pembukaan lahan, pematangan tanah, pengurugan, pengerukan dan penimbunan tanah, kontruksi bangunan (termasuk perkantoran dan apartemen), pengelolaan bangunan, penyelenggaraan usaha real estate dan kawasan industri, instalasi fasilitas teknik, pertanaman, perancangan tata ruang, perdagangan dan keagenan/perwakilan. Sampai akhir tahun 2001, kegiatan Perseroan terbatas hanya dalam bidang pengembangan real estate di Tangerang, Jawa Barat. Operasi komersial dimulai November 1989. d. Susunan Pengurus Perseroan Susunan pengurus perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 127 pada tanggal 28 Mei 2009, Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn adalah sebagai berikut : Komisaris Utama Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen

:

Jeremia Kaban

:

Steven Michael Banjarnahor

Direktur Utama Direktur

: : :

Deetje Linawati M. Tonny Siftony Ade Nawer Siagian

Pada tahun 30 Juni 2010 dan 2009, jumlah karyawan Perseroan masing-masing sebanyak 54 orang dan 59

Halaman : 10


1.

GAMBARAN UMUM PERSEROAN (Lanjutan) e. Komite Audit Komite audit dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada komisaris dan akan memberikan pendapat yang independen atas laporan direksi kepada komisaris, juga mereview dan menelaah laporan keuangan perseroan. Komite audit akan menelaah tingkat kepatuhan perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan, juga bertanggungjawab memastikan laporan keuangan perseroan disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut : Ketua Anggota

: :

Steven Michael Banjarnahor Jacup Sairun S. Hutapea Hotmatua Panggabean

Halaman : 11


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan ini telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) bagi perusahaan Real Estate yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat. Dasar pengukuran Laporan Keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost ), kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (the lower cost or net realizable value ). Laporan Keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (Direct Method) dengan mengelompokan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. b. Setara Kas Setara kas meliputi investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan. c. Penyisihan Piutang Ragu-ragu Penyisihan piutang ragu-ragu dilakukan berdasarkan penelaahan manajemen terhadap status masingmasing debitur pada akhir tahun. Piutang dihapuskan dengan mengurangi penyisihan piutang ragu-ragu apabila menurut manajemen piutang tersebut tidak mungkin ditagih. d. Persediaan Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga pasar (nilai bersih yang dapat direalisasi). Persediaan tanah terdiri dari harga perolehan tanah, biaya pematangan tanah dan pengembangan yang sebenarnya, biaya pengembangan fasilitas umum dan kapitalisasi biaya pinjaman. Harga perolehan tanah dihitung berdasarkan metode rata-rata bergerak. Persediaan bangunan rumah tinggal yang telah jadi maupun yang masih dalam pelaksanaan terdiri dari biaya konstruksi dan biaya terkait lainnya. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode. e. Investasi 1. Deposito berjangka disajikan sebesar nilai nominal 2. Penyertaan : Investasi dalam bentuk saham dimana Perseroan memiliki kurang dari 20% kepemilikan, dinyatakan dengan metode harga perolehan (cost method). Jika harga pasar investasi menunjukkan penurunan nilai

di bawah harga perolehan secara signifikan dan permanen, maka nilai investasi diturunkan dan rugi yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Halaman : 12


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) f. Penilaian dan Metode Penyusutan Aset Tetap Tanah disajikan dengan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Aset tetap lainnya disajikan dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung sejak tahun penggunaan aset yang bersangkutan, dengan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun berganda untuk aset lainnya dengan prosentase tahunan sebagai berikut : Bangunan Peralatan & inventaris kantor Kendaraan bermotor

: 5% setahun dari harga perolehan : 25% & 50% setahun dari nilai buku : 50% setahun dari nilai buku

Beban pemeliharaan normal dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan, sedangkan perbaikan, penambahan, renovasi dll, yang jumlahnya material dan memperpanjang masa manfaat aset, dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, sedangkan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. g. Penurunan Nilai Aset Perseroan mengakui rugi penurunan nilai aset apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal neraca, perseroan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi pemulihan penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai laba pada periode terjadinya pemulihan. h. Aset Sewa Guna Usaha Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha yang dikapitalisasi (capital lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut : -

Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama, pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.

-

Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa, mencakup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewa guna usahakan beserta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease) .

-

Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Apabila salah satu kriteria tersebut diatas tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dikelompokkan sebagai sewa menyewa biasa (operating lease) . Aset sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) dicatat sebesar nilai tunai seluruh pembayaran sewa

guna usaha pada saat dimulainya periode sewa guna usaha, ditambah nilai sisa (harga opsi) yang dibayar, pada akhir masa sewa guna usaha. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode yang sama yang diterapkan untuk aset tetap yang dibeli (lihat kebijakan akuntansi aset tetap).

Halaman : 13


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) i. Pengakuan Pendapatan dan Beban Perseroan menerapkan metode full accrual untuk pengakuan pendapatan. Penjualan bangunan rumah tinggal (termasuk tanah) diakui jika memenuhi seluruh kondisi-kondisi berikut : -

Faktur penjualan telah diterbitkan; Surat Pengikatan Jual Beli telah ditandatangani; Minimum 20% dari harga jual telah diterima dari pembeli; Tagihan Perseroan terhadap pembeli bebas dari subordinasi terhadap hutang lain pembeli; Bangunan telah siap ditempati.

Penjualan tanah diakui, jika memenuhi seluruh kondisi-kondisi berikut: -

Faktur penjualan telah diterbitkan; Surat Pengikatan Jual Beli telah ditandatangani; Minimum 20% dari harga jual telah diterima dari pembeli; Tagihan Perseroan terhadap pembeli bebas dari subordinasi terhadap hutang lain pembeli; Perseroan tidak memiliki kewajiban yang signifikan untuk menyelesaikan sarana dan prasarana yang terkait.

Jika salah satu dari kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan atas uang muka yang diterima pembeli sehubungan dengan kontrak penjualan ditangguhkan sampai seluruh kriteria di atas terpenuhi. Beban pokok penjualan bangunan rumah tinggal (termasuk tanah) terdiri dari beban pokok tanah yang dijual dan beban terkait lainnya sehubungan dengan konstruksi bangunan. Beban pokok penjualan atas tanah terdiri dari harga perolehan tanah, beban pematangan tanah, kapitalisasi biaya pinjaman (termasuk bunga), dan beban pengembangan sarana dan prasarana. Beban diakui sesuai dengan masa manfaat (accrual basis). j. Pajak Penghasilan Final/Pajak Penghasilan Badan Sejak 1 Januari 1996 usaha penjualan tanah dan rumah tinggal (termasuk tanah) terkena Pajak Penghasilan Final 5% yang dikenakan atas pendapatan Perseroan dari penjualan tanah dan rumah tinggal (temasuk tanah) yang berlaku sejak saat ini (kecuali untuk penjualan atas rumah sederhana, tarif yang berlaku 2%).

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 566/KMK.04/1999 tanggal 27 Desember 1999, sejak 1 Januari 2000 usaha penjualan tanah dan rumah tinggal (termasuk tanah) tidak terkena Pajak Penghasilan Final. Dengan adanya perubahan tersebut efektif 1 Januari 2000, Perseroan menerapkan metode Pajak Tangguhan (Diferred Tax) untuk menentukan taksiran Pajak Penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Penangguhan Pajak Penghasilan dilakukan untuk mencerminkan h j k b d k l k i l d fi k l d k l i i fi k l

pengaruh pajak atas beda waktu antara pelaporan komersial dan fiskal, dan akumulasi rugi fiskal.

Halaman : 14


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) k. Laba /(rugi) bersih per saham Rugi per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dalam tahun yang bersangkutan. Rugi per saham dilusian tidak disajikan karena Perseroan tidak mengeluarkan efek berpotensi saham biasa yang dilutif. l.

Transaksi dalam Mata Uang Asing Perseroan menyelenggarakan pembukuannya dalam Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Saldo akhir tahun aktiva moneter dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca yang ditentukan oleh Bank Sentral/Bank Indonesia (30 Juni 2010 Rp 9.083,-/US$ dan 30 Juni 2009 Rp 9.725,-/US$). Selisih kurs, yang telah maupun belum direalisasi, diakui (dibebankan) pada laporan laba rugi tahun berjalan.

m. Transaksi Hubungan Istimewa Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah : 1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subdisiaries dan fellow subsidiaries) 2. Perusahaan asosiasi ; 3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota akeluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan). 4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut ; dan 5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan dan

perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan. Karyawan, selain karyawan kunci, tidak dikelompokkan sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan.

n. Manfaat Karyawan Hak karyawan atas uang jasa dan ganti rugi yang berhubungan dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan, diakui dengan metode akrual. Kewajiban diestimasi yang diakui berhubungan jasa yang diberikan oleh karyawan sampai dengan tanggal neraca dan dihitung sesuai dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.

PT PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents