Nomor
PUTUSAN 12/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara merek, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Supermax International Private Limited, Suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara India, berkedudukan di Malhotra house 4th Floor, OPP.G.P.O, Fort, Mumbai, 400.001. India dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kartini Muljadi, SH Dkk Advokad dan Pengacara pada kantor hukum Kartini Muljadi & Rekan di Gedung Bina Mulia I, Lantai 5 & 6 JI. H.R. Rasuna Said Kav. 10, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Maret 2003, selanjutnya disebut PENGGUGAT; Melawan: Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Komisi Banding Merek Direktorat Merek, berkantor di JI. Daan Mogot Km. 24 Tangerang, selanjutnya disebut TERGUGAT; PENGADILAN
NIAGA TERSEBUT ;
Setelah membaca penetapan dalam berkas perkara ; Setelah membaca surat-surat yang diajukan para pihak ; Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ; TENT ANG DUDUKNY A PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2003, yang didaftar di Kepaniteraan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam register nomor 12/MEREK/2003/PN.NIAGA.
Putusan Nomor 12/Merekl2003/PN. NiagalJkt. Pst. >
203
pada tanggal 21 Pebruari 2003, pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.
Bahwa pada tanggal 13 Januari 1994, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek SUPERMAX yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (dahulu disebut Direktorat Jendral Paten, Merek dan Hak Cipta, dan untuk selanjutnya disebut sebagai "Dirjen HAKI") , di bawah kelas 8 atas nama Penggugat yang melindungi barang-barang yaitu antara lain Alat cukur, yaitu pisau silet, pisau silet kembar, mata pisau berpinggir rangkap, mata pisau kembar, pisau silet sekali pakai dengan mata pisau dan mata pisau kembar sekali pakai, tangkai pisau silet (Bukti P-1) ;
2.
Bahwa pad a tanggal 17 April 1995, ternyata Dirjen HAKI menolak permohonan pendaftaran merek SUPERMAX milik Penggugat tersebut (Bukti P-2) karena dianggap permohonan pendaftaran merek SUPERMAX milik Penggugat mempunyai persamaan pada prinsipnya dengan merek MAX, milik MAX Co, Ltd, yang terdaftar di Dirjen HAKI dengan nomor 271037, dibawah kelas 8 antara lain melindungi barang-barang. (Bukti P-3);
3:
Bahwa dengan ditolaknya permohonan pendaftaran merek SUPERMAX milik Penggugat maka Penggugat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek tanggal 15 Desember 1995 No. 1160/KM/1995 yang diterima oleh Direktorat Merek tanggal18 Desember 1995. (Bukti P-4);
4.
Bahwa mengingat pada susunar1 anggota Komisi Banding Merek baru dibentuk pada tahun 2000, maka Penggugat mengajukan surat kepada Komisi Banding Merek mengenai pengajuan banding Penggugat tertanggal 18 Desember 1995 sekaligus melengkapi persyaratan pembayaran biaya banding dan tambahan bukti lainnya pada. tanggal 12 Maret 2001 No. 220/KMR/KM/2001 yang diterima oleh Direktorat Merek tanggal 14 Maret 2001 No. H4.HC.01.11-25-2001. (Bukti P-5);
5.
Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Banding Merek tanggal 26 September 2002 No. 33/KBM/HKI/2002, permohonan banding Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan antara lain;
204
JKT.PST.
< Himpunan
Putusan-putusan
Pengadilan
Niaga: MEREK
(4)
Menimbang bahwa berdasarkan pendapat seperti dikemukakan diatas, maka berhubung alasan penolakan pendaftaran merek dari kantor merek dalam menolak permintaan pendaftaran merek tersebut sarna sekali tidak ada hubungan dan kaitannya dengan masalah merek terkenal atau tidak terkenal dan juga tidak ada
hubungannya
dengan
alasan-alasarl
hukum
produksi tersebut
dan tidak
penggunaanmerek perlu
maka
dipertimbangkan
lebih
lanjut ; Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Komisi Banding, adapun yang dimaksud dengan adanya "persamaan pada pokoknya" adalah suatu kenyataan tentang adanya kesan yang sarna antara lain ditinjau baik mengenai bentuk, GarB penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan ; Menimbang bahwa sedang pengertian dari MEREK itu sendiri diartikan adalah merupakan tanda-tanda yang berupa gambar, nama, kala, huruf-hurut; angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memi/iki daya pembeda dan digunakan dB/am kegiatan perdagangan barang atau jasa " Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari pengertian-pengertian pokok sebagaimana disebutkan diatas, maka berhubung merek pembanding dengan merek terdaftar dibawah No. 271037 kesemuanya adalah merek dalam bentuk/tanda kata/huruf-huruf hendaklah dicermati apakah antara kedua merek tersebut apabila dibandingkan ditemukan adanya persamaan pada pokoknya atau tidak ; Menimbang bahwa kata 'MAX' itu sendiri menurut punya arti tersendiri dalam bahasa Inggris, yang Indonesia diartikan MAKSIMUM ;
hemat majelis dalam bahasa
Menimbang bahwa demikian juga kata SUPER dalam bahasa Inggris diartikan HEBA T atau LUAR BIASA dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian kat a SUPER-MAX yang ditemui dalam pembanding dimana diantara kata 'SUPER' dengan 'MAX' yang ditemui garis penghubung, kata SUPER berfungsi menjelaskan kata MAX yang apabila diterjemahkan adalah MAKSIMUM yang HEBAT atau MAKSIMUM yang LUAR BIASA dalam bahasa Indonesia;
Putusan Nomor 12/Merek/2003/PN.
NiagajJkt.
Pst.
>
205
Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kesan yang sarna antara bentuk merek Pembanding merek terdaftar, hendaklah didasarkan kepada penglihatan secara visual terhadap unsur-unsur dominan yang ada pada merek-merek yang dibandingkan ; Menimbang bahwa yang paling dominan dari kedua merek dalam bentuk kala tersebut adalah kat a 'MAX', dimana pada merek terdaftar ditemukan hanya kala 'MAX' sedang dalam merek pembanding ditemukan kala 'SUPER-MAX' yang walaupun terdiri dari dua kala, akan tetapi berhubung kala 'SUPER' itu sendiri tidak dominan dan kala 'SUPER' disini berfungsi hanya semata menerangkan kala 'MAX' maka jelaslah sudah antara kedua merek dimaksud terdapat persamaan pada pokoknya ; Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, berhubung antara merek Pembanding dengan merek terdaftar dibawah No. 271037 mempunyai persamaan pada pokoknya, maka alasan penolakan Permintaan Pendaftaran merek dari Kantor Merek terhadap permintaan Pembanding adalah berdasarkan hukum oleh karenanya dianggap tepat dan benar ; 6.
Bahwa seperti kami sampaikan dalam permohonan Banding kami tanggal 15 Desember 1995 bahwa permohonan merek SUPERMAX dengan lukisan merupakan satu kesatuan bukan merupakan merek kombinasi) dan karenanya sang at berbeda dengan merek MAX yang dijadikan dasar penolakan .Selain itu mohon perhatian majelis hakim yang terhormat bahwa merek SUPERMAX adalah bagian dari nama perusahaan Penggugat yaitu SUPERMAX adalah bagian dari nama perusahaan Penggugat yaitu SUPERMAX INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum negara India;
7.
Bahwa selain itu Penggugat telah mendaftarkan merek SUPERMAX di 68 (enam puluh delapan) negara di dunia (Bukti P-6);
8.
Bahwa adapun barang-barang yang dilindungi oleh merek MAX di bawah kelas 8, nomor 271037 antara lain yaitu 'guntinggunting, pisau-pisau, alat-alat potong untuk seniman dan tukang-tukang kayu', Sedangkan barang-barang yang dimintakan pendaftarannya milik Penggugat dibawah merek
206
~
Himpunan
Putusan-putusan
Pengadilan Niaga: MEREK
(4)
PutusanNomor 12/Merek/2003/PN.NiagajJkt.Pst.
207
puluh delapan) negara tidak mendapatkan penolakan dan hambatan apapun dalam pendaftaran merek SUPERMAX ; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut : 1.
Mengabulkan Penggugat seluruhnya ;
2.
Menyatakan bahwa merek SUPERMAX adalah merek yang berbeda dengan merek MAX sehingga merek SUPERMAX dapat didaftarkan di Dirjen HAKI dan karenanya Menyatakan dengan ini putusan Komisi Banding Nomor : 33/KBm/HKI/2002 tanggal 26 September 2002 batal demi hukum ;
3.
Memerintahkan agar Dirjen HAKI untuk menerima permohonan pendaftaran dan sekaligus mencatat pendaftaran merek SUPERMAX dibawah kelas 8 yang melindungi barang-barang antara lain "alat cukur, yaitu pisau silet, pisau silet kembar, mata pisau silet berpinggir rangkap, mata pisau kembar sekali pakai, tangkai pisau silet" didalam daftar Umum Merek Dirjen HAKI, dan menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak hadir, Penggugat diwakili oleh kuasanya Warkah Anhar, SH, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya Jujun Zaenuri, SH dan Agung Damarsasongko, SH.MH. pegawai pada Direktorat Merek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 2003 ; Menimbang bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dengan jawabannya tertanggal 20 Maret 2003, yang pada pokoknya mengajukan eksepsi kewenangan absolut sebagai berikut: Dalam Eksepsi 208
< Himpunan
Putusan-putusan
Pengadilan
Niaga: MEREK
(4)
Pengadilan Niaga Tidak Berwenang Mengadili 1.
Bahwa Keputusan Komisi Banding Merek Nomor : 33/KBM/ HKI/2002 tanggal 26 September 2002 diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 19/1992 Jo. UU No.14/1997 Tentang Merek, karena Penolakan Permintaan Pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat diberitahukan pada tanggal 17 April 1995 dan pengajuan ke Komisi Banding Merek diajukan tanggal18 Desember 1995. Berhubung Penggugat mendasarkan gugatan pada Ketentuan Undang-Undang No. 15/2001 sedangkan Komisi Banding Merek, memutuskan berdasarkan UU No. 19/1992 Jo. UU No. 14/1997 dimana UU No. 19/1992 Jo. UU No. 14/1997 sarna sekali tidak mengatur keberatan atas Keputusan Komisi Banding Merek diajukan ke Pengadilan Niaga ;
2.
Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Banding Merek tersebut didasarkan pad a ketentuan UU No. 19/ 1992 Jo. UU No. 14/1997 maka yang berlaku adalah ketentuan UU No. 19/1992 Jo. UU No. 14/1997 tentang Merek, oleh karena itu Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3.
Bahwa menurut ketentuan pasal 34 ayat 2 UU No. 19/1992 yaitu Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final, baik secara administratif maupun substantif, dalam penjelasan disebutkan Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final artinya bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan tingkat terakhir dalam lingkungan Badan Tata Usaha Negara lain yang bertanggung jawab atas pembinaan merek. Dengan demikian secara administratif dan substantif tidak ada Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara lain yang dapat meninjau kembali Keputusan Komisi Banding Merek ;
Berdasarkan hal tersebut diatas maka keberatan atas Komisi Banding Merek tidak dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Niaga karena keputusan tersebut bersifat final, oleh karena gugatan sekarang ini menyangkut kompetensi absolut maka Tergugat mohon putusan Sela terlebih dahulu ; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 26 Maret 2003 dan Tergugat mengajukan duplik Putusan Nomor 12/Merek/2003/PN. Niaga/Jkt. Pst. >
209
tertanggal 3 April 2003, yang pad a pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hat yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dari isi putusan ini ; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mohon putusan ; TENTANG PERTIMBANGAN
HUKUMNYA:
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas ;
Penggugat
Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hanya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yang pad a pokoknya menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili gugatan penggugat yang keberatan terhadap putusan Komisi Banding Merek, yang bersifat final; Menimbang, bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut dan mendalilkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo, karena Keputusan Komisi Banding Merek Nomor 33!KMB/HKI/2002 tanggal 26 September 2002 diputuskan pad a saat Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 telah berlaku dan berdasar ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, disebutkan bahwa "dalam Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Permohonan atau kuasanya dapat mengajukan gugatan alas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusao penolakan tersebut"; Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasatahan hukum dalam eksepsi tersebut diatas, akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Supermax International Private Limited, suatu Perusahaan yang didirikan menu rut hukum negara India, sebagai Penggugat telah menunjuk kuasa hukumnya Kartini Muljadi, SH DKK Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2003 (vide POWER OF ATTORNEY beserta lampiran dan terjemahan resminya) ; 210
< Himpunan
Putusan-putusan
Pengadila.'7 Niaga: MEREK
(4)
21
Menimbang, bahwa seorang wakil yang mewakili salah satu pihak yang berperkara harus merupakan wakil yang syah, dalam hal yang diperlukan wakiJ tersebut harus mempurlyai sural kuasa yang menyebut nomor perkara, pengadilan yang mana dan dimana, prihal apa dan untuk apa sural kuasa tersebut diberikan (Ny. Retnowulan Sutantio, SH. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, Get 2, 1980, halaman 24 ) ; Menimbang, bahwa dalam Sural Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II, ditegaskan pula bahwa sural kuasa khusus harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa sural kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu; Menimbang, bahwa menurut Undang..Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa yang berkaitan dengan sengketa merek adalah kewenangan Pengadilan Niaga ; Menimbang, bahwa dalam sural kuasa khusus Penggugat tersebut tidak mencantumkan sarna sekali untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pad a Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sural kuasa khusus tersebut hanya menyebutkan untuk menghadap dan membuat pertahanan terhadap Komisi Banding Merek atau suatu peradilarl atau Pengadilan lainnya sehubungan dengan banding tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Penggugat tersebut ternyata tidak menunjuk secara tegas untuk beracara di Pengadilan apa dan dimana, maka sural kuasa khusus tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan cacat hukum ; Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, surat kuasa khusus Penggugat tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 4 Maret 2003, sehingga Kuasa Hukum Penggugat baru berhak mewakili Penggugat mulai tanggal 4 Maret. 2003, dan ternyata gugatan Penggugat dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat (in casu Kartini Muljadi, SH) pada tanggal 20 Pebruari 2003 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pad a tanggal 21 Pebruari 2003, berarti Kuasa
PutusanNomor 12/Merek/2003/PN.NiagalJkt.Pst. >
Penggugat terse but membuat surat gugatan dan mendaftarkannya sebelum mendapat kuasa dari Penggugat ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibuat dan didaftarkan oleh Kuasa Penggugat yang belum mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga Kuasa Penggugat tersebut tidak me menu hi syarat sebagai :"Iegetima persona standi in judicio" konsekwensinya Kuasa Penggugat terse but tidak dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat dipersidangan ; Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Penggugat dipersidangan juga mengajukan POWER ATTORNEY dengan kop surat Supermax International pvt Ltd. Yang ditanda tangani oleh Direkturnya G.V. NAYAK tanggal 18 Pebruari 2003 ; Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut Pengadilan menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut tidak sah sebab surat kuasa khusus tersebut tidak ada terjemahan resminya, tidak ditanda tangani Notaris di mumbai, India dan tidak dilegalisir oleh konsul Jenderal Republik Indonesia di Mumbai, India sebagaimana surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 4 Maret 2003 ; Menimbang, bahwa lagi pula apabila surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 18 Pebruari 2003 tersebut dianggap sah, maka berarti ada 2 (dua) buah surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat dan dipergunakan oleh Kuasa Penggugat, hal inipun tidak dibenarkan dalam proses beracara di Pengadilan, hal tersebut dinyatakan dalam yurispudensi Mahkamah Agung RI. Putusan M.A. Nomor 61 K/Sip/1971 tanggal13 Nopember 1971, yang menyebutkan Surat Kuasa yang memuat 2 tanggal tidak dapat dipergunakan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI I-IV Tahun 1973 halaman 5) ; Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum diatas, didapat fakta hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan Kuasa Penggugat mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal surat kuasa khusus sebagaimana diwajibkan dalam beracara di Pengadilan, serta gugatan dibuat dan oleh Kuasa Penggugat in casu (Kartini Muljadi, SH) sebelum dirinya menerima kuasa dari Penggugat (prinsipal), karena menjadikan formalitas gugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna dan
212
< Himpunan
Putusan-putusan
Pengadilan
Niaga: MEREK
(4)
tanpa mempertimbangkan lebih lanjut materi eksepsi Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa Penggugat berada pad a pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara ini ; Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;
dan perundang-undangan
MENGADILI 1.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2.
Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari SELASA tanggal 15 April 2003, oleh kami H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH Hakim Ketua Majelis, NUR ASLAM BASTAMAN, SH dan H. ASEP IWAN IRIAWAN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini RABU, tanggal 16 April, 2003, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wiji Astuti, SH Panitera Pengganti pad a Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat.
Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd.
ttd.
1. Hj. NUR AS LAM BUSTAMAN, SH.
H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.
ttd. 2. H. ASEP IWAN IRIAWAN, SH.
Panitera Pengganti,
ttd. WIJI ASTUTI, SH. Putusan Nomor 12/Merek/2003/PN. NiagalJkt. Pst. > 213
