DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 504/Pdt/2014/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : HJ. ETY SUMIATI, bertempat tinggal di Jl. Waas B No.6 Kota Bandung Dalam tingkat banding ini memberikan Kuasa kepada 1. DR. ABSAR KARTABRATA,SH.M.Hum 2. KM. IBNU SHINA ZAENUDIN,SH., Para Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN beralamat kantor di Jalan Buah Batu Dalam III No.3 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2013; PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT ; Lawan ; 1.

PUPUNG HADIJAH, bertempat tinggal di Jl. Cibarengkok No.37A/182 A Rt 02 Rw 05 Sukajadi Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada FREDY PANGGABEAN,SH. dan WIRATNA EKO INDRA PUTRA,SH.MH. Advokat dan Penasehat

Hukum

pada

kantor

hukum

FREDY

PANGGABEAN,SH. & REKAN yang beralamat kantor di Jl. Terusan Cisokan No.3 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2013; TERBANDING I, SEMULA TERGUGAT I ; 2.

TASWIN, bertempat tinggal di Gg. Haji Suanda Rt 01 Rw 01 Jl. Raya Soreang KM 23 Balaraja – Kab. Tanggerang dalam hal ini memberikan kuasa kepada FREDY PANGGABEAN,SH. dan WIRATNA EKO INDRA PUTRA,SH.MH. Advokat dan Penasehat

Hukum

pada

kantor

hukum

FREDY

PANGGABEAN,SH. & REKAN yang beralamat kantor di Jl. Terusan Cisokan No.3 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2013 ; Halaman 1 dari 8 halaman perkara Nomor : 504/Pdt/2014/PT.Bdg.

TERBANDING II, SEMULA TERGUGAT II ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah

membaca

berkas

perkara

berikut

surat-surat

lain

yang

berhubungan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 309/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 05 Desember 2013 ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Bandung Nomor 309/Pdt.G/2013/PN.Bdg, tanggal 05 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.616.000,-(Enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa risalah pernyataan banding tanggal 11 Desember 2013, Nomor

: 159/PDT.B/2013/PN.BDG, dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Bandung menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Desember 2013 Nomor : 309/Pdt.G/2013/PN.Bdg, adanya permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 05 Pebruari 2014, tanggal 02 Juli 2014, dengan seksama ; Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Desember 2013, dan memori bandingnya telah

Halaman 2 dari 8 halaman perkara Nomor :504/Pdt/2014/PT.Bdg.

diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 5 Pebruari 2014 dan tanggal 7 Juli 2014, dengan seksama ; Menimbang, bahwa Terbanding I, semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding ; Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara nomor : 309/Pdt.G/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 20 Oktober 2014, untuk memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, tanggal 30 Mei 2014 kepada Terbanding I, semula Tergugat I dan tanggal 01 Juli 2014 kepada Terbanding II, semula Tergugat II untuk memeriksa berkas perkara, sebelum berkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri

Bandung

tertanggal

05

Desember

2013

Nomor

309/Pdt/G/2013/PN Bdg dan memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Tentang Eksepsi : Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai hal tentang gugatan kekurangan pihak, pertimbangan judex factie tingkat pertama mengenai hal tersebut dapat dibenarkan karenanya dapat dipertahankan ; Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kabur atau tidak jelas, judex factie tingkat pertama menyatakan, salah satu keadaan membuat gugatan Penggugat kurang jelas atau kabur menurut Halaman 3 dari 8 halaman perkara Nomor :504/Pdt/2014/PT.Bdg.

Tergugat I dan Tergugat II adalah berkenaan dengan jangka waktu perjanjian dimana Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan jangka waktu perjanjian tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan lain menyangkut “ Karena gugatan Penggugat dalam perkara ini mengenai wanprestasi dalam hal tidak dilaksanakan bunyi perjanjian kerja sama penanaman modal usaha yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I maka untuk mengetahui dan memastikan adanya wanprestasi perbuatan (ingkar janji) in casu suatu keadaan dimana Tergugat I selaku penerima modal tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal tersebut kepada penggugat haruslah mengacu kepada tenggang waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Tolak ukur untuk menentukan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi, sejak kapan dan sudah berapa lama Tergugat I tidak melaksanakan perjanjian (Wanprestasi). Kejelasan mengenai jatuh tempo kewajiban pengembalian pinjaman modal usaha a quo adalah perihal mutlak harus dijelaskan dalam surat gugatan, karena itu gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas kabur, maka eksepsi tersebut dikabulkan dan gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menurut hemat Hakim Pengadilan Tinggi adalah sesuatu pertimbangan yang salah karena keadaan wanprestasi adalah tidak semata-mata digantungkan pada waktu : Seseorang disebut wanprestasi bila : 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ; 2. Melaksanakan prestasi, tapi tidak tepat waktunya ; 3. Melaksanakan prestasi, tapi tidak sebagaimana mestinya ; 4. Melaksanakan prestasi, tetapi bertentangan dengan apa yang diperjanjikan Dalam perjanjian sewa menyewa misalnya dapat saja tidak ditentukan jangka waktu sewa menyewa tersebut berakhir, hanya saja si penyewa diwajibkan untuk membayar sewa setiap bulannya. Demikian dalam gugatan Penggugat Halaman 4 dari 8 halaman perkara Nomor :504/Pdt/2014/PT.Bdg.

tidak menyebut kapan modal yang diterima Tergugat I harus dikembalikan tidak ditentukan, asal saja bunga (jasa) yang disepakati tiap bulannya harus dibayar, apabila jasa bunga tidak dibayar Tergugat I dapat saja dianggap wanprestasi ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

tersebut

diatas

disamping eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara maka seluruh eksepsi Penggugat harus ditolak seluruhnya, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili pokok perkara sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Tergugat I tidak menyerahkan

bunga

pinjaman

uang

pada

Penggugat

sebagaimana

diperjanjikan yang besarnya 3 %/ bulan (untuk setiap Bulan) ; Menimbang, perjanjian pinjam meminjam uang disertai dengan bunga adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, perjanjian pinjam meminjam uang yang disertai bunga merupakan perjanjian yang lahir berdasarkan kesepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam ; Menimbang, bahwa kegiatan meminjamkan uang tersebut dikenal pula dengan istilah rentenir, apakah perbuatan rentenir dapat dikwalifisir sebagai usaha menjalankan bank gelap sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan atau Undang-undang

No.7

tahun

1992

tentang

Perbankan

(Undang-

undangNo.20/1998) ; Pasal 46 ayat (1) UU No.10/1998 merumuskan sebagai berikut : “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (Lima belas) Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10 milliard dan paling banyak Rp.200 milliard. Dari rumusan diatas jelas yang dilarang adalah perbuatan menghimpun dana dari masyarakat atau meminjamkan uang pada Halaman 5 dari 8 halaman perkara Nomor :504/Pdt/2014/PT.Bdg.

Tergugat I. Jadi perbutan Penggugat adalah perbuatan yang tidak dilarang dalam hukum di Indonesia, Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan : Pinjam meminjam suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang mana dari jenis untuk yang sama pula ; Pasal 1765 KUH Perdata menyebutkan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian.

Sampai berapa

besarnya

bunga

yang diperjanjikan

tidak

disebutkan, hanya disebutkan asal tidak dilarang oleh Undang-undang ; Pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikena dalam bentuk Woeker – Ordonantie 1938 L.N 1938 No.524 yang menetapkan kewajiban-kewajiban yang bertimbal balik dari kedua belah pihak, terdapat suatu ketidak seimbangan yang luar biasa, maka siberutang dapat meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan atau untuk membatalkan perjanjian (Prof R. Subekti, SH Hukum Perjanjian hal 130) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah berdasar dan dapat dibenarkan menurut hukum, sedangkan peminjaman uang dari Tergugat I ke Tergugat II adalah perjanjian yang mengikat Tergugat I dengan Tergugat II dan Penggugat tidak dapat menggabungkannya dalam satu gugatan, berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 309/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 5 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding

Halaman 6 dari 8 halaman perkara Nomor :504/Pdt/2014/PT.Bdg.

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); Memperhatikan Pasal 1765 KUH Perdata dan Peraturan lain yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini ; MENGADILI: 

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding,

semula

Penggugat; 

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 05 Desember 2013 Nomor : 309/Pdt.G/2013/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut ; Mengadili Sendiri : Dalam Eksepsi : 

Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara : 

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya Perkara untuk kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh Kami Hi SANWARI H.A, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai

Ketua Majelis, dengan JOHN PITER, S.H.,M.H dan

PASARIBU, S.H masing-masing

sebagai

Hakim

Anggota

DJAMER

berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Januari 2015 Nomor 504/PEN/PDT/2014/PT.Bdg. putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 7 dari 8 halaman perkara Nomor :504/Pdt/2014/PT.Bdg.

oleh UMAR BASRI, SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung

tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

JOHN PETER, S.H.M.H. Ttd

Hi. A. SANWARI H.A, S.H., M.H.

DJEMER PASARIBU, S.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd UMAR BASRI, S.H. Perincian biaya perkara : - Materai putusan …………….........

Rp.

6.000,-

- Redaksi putusan ……………........

Rp.

5.000,-

- Pemberkasan .................................

Rp. 139.000,-

- J u m l a h .....................................

Rp. 150.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman perkara Nomor :504/Pdt/2014/PT.Bdg.