PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2012

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2012

KATA PENGANTAR Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) dan Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengamanatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga baik Pusat maupun Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masing-masing. Pemerintah Pusat melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan penyuluhan di daerah melalui Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2011. Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penyuluhan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Tahun 2010 – 2014 melalui Program Aksi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode tahun 2010 – 2014. Terget Utama Pembangunan Pertanian adalah mewujudkan Empat Sukses Pembangunan Pertanian yaitu: 1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; 2) Peningkatan Diversifikasi Pangan; 3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor; dan 4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Program aksi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tetap difokuskan pada tataran implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2006, dengan ruang lingkup penataan dan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh, dan peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dana dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk mewujudkan Empat Sukses Pembangunan Pertanian agar disinergikan dengan kegiatan pembangunan pertanian di daerah yang bersumber dari dana APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2012 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota, agar penyelenggaraan penyuluhan lebih produktif, efektif dan efisien.

Jakarta,

Januari 2012

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,

Dr. Ir. Momon Rusmono, MS NIP. 19610524.198603.1.003 Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 2012 Pusluhtan

i

DAFTAR ISI

I.

II.

Iii.

iV.

PENDAHULUAN ............................................................................................. A. Latar Belakang ...................................................................................... B. Maksud dan Tujuan .............................................................................. C. Ruang Lingkup ...................................................................................... D. Pengertian............................................................................................ E. Dasar Hukum ....................................................................................... F. Sasaran ............................................................................................... G. Hasil Yang Diharapkan .......................................................................... ALOKASI DAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI ............................................ A. Alokasi Dana Dekonsentrasi .................................................................. B. Kegiatan Dana Dekonsentrasi ................................................................ ORGANISASI MEKANISME KERJA SATKER PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI............................................................................................. A. Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi ............................................... B. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi ............................................. PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI ............................................................ A. Honor dan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian THL-TB Penyuluh Pertanian ............................................................................................. B. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS ............................................. C. Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian di Provinsi Lampung...... D. Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K) ......................................... E. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ............ F. Fasilitasi Penilaian Penyuluh, Petani, Gapoktan dan Kelembagaan Penyuluhan ......................................................................................... G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R.

Administrasi Kegiatan ........................................................................... Penggandaan Materi Penyuluhan Pertanian............................................ Langganan Tabloid................................................................................ Penyusunan dan Pengadaan Materi Penyuluhan bagi Poktan dan Gapoktan ............................................................................................ Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN di Lokasi SL-PTT ........................................................................... Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani ................................ Evaluasi pembinaan Poktan dan Gapoktan .............................................. Pembinaan Poktan Gapoktan ................................................................. Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kuatai Kertanegara, Kaltim .......... Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian .................... Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB Penyuluh Pertanian .................... Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya ..

Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 2012 Pusluhtan

Hal 1 1 3 4 4 4 5 5 6 6 7 9 9 9 11 11 11 13 14 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 22 23 23 ii

V. VI. VII.

S. Pemberdayaan Petani Melalui Denfarm SL-Agribisnis .............................. DUKUNGAN KEGIATAN PUSAT UNTUK PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI DAERAH .................................................................................. DUKUNGAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PENUTUP ...................................................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................................

Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 2012 Pusluhtan

24 26 28 29 30

iii

I. A.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya ditentu an oleh kondisi sumberdaya pertanian, tetapi juga ditentukan oleh peran penyuluh pertanian yang sangat strategis dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya, yaitu SDM yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan. Penyuluhan Pertanian memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung dan mengawal program utama pembangunan pertanian, untuk tercapainya Empat Sukses Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Diversifikasi Pangan; (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Sesuai dengan fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian dan memperhatikan po capaian hasil pada periode sebelumnya, serta tantangan dan permasalahan yang ada, maka visi Pusat Penyuluhan Pertanian periode 2010-2014 adalah ”Menjadikan Pusat Penyuluhan Pertanian andal untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global”. Guna mewujudkan visi tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian mencanangkan Program Aksi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tersebut merupakan upaya untuk mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud arah dan kesatuan gerak di dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Untuk meningkatkan peran penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian, perlu adanya sinergitas dan penyamaan persepsi terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan di daerah dengan program penyuluhan di pusat, sesuai dengan peran pemerintah sebagai regulator, koordinator dan supervisor, maka Kementerian Pertanian melalui Satker Badan Koordinasi/ Dinas yang menangani penyuluhan pertanian memfasilitasi dana Dekonsentrasi kegiatan penyuluhan pertanian Tahun 2012. Dukungan Pemerintah terhadap penyelenggaraan penyuluhan tahun 2012 di provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan melalui: a. Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN yang dialokasikan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota; b. Dana Tugas Pembantuan (TP) dengan Program FEATI (Farmers Empowerment through Agricultural Technology and Information Project) yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia, APBN dan APBD yang dialokasikan di 18 provinsi dan 68 kabupaten/kota; c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dalam rangka membantu kabupaten/kota untuk pembangunan, rehabilitasi/ renovasi, penyediaan sarana Balai Penyuluhan Kecamatan, penyediaan seperangkat alat pembelajaran untuk Balai Penyuluhan Kecamatan;

P etunjuk P elaks anaan D ana D ekonses ntrasi 20 12 P us luhtan

1

d. Alokasi dana untuk Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Pusat yang secara tidak langsung mendukung penyelenggaraan penyuluhan di daerah, seperti pengadaan sarana kendaraan roda 2 bagi penyuluh dan soil-teskit, pengembangan sistem informasi penyuluhan melalui jaringan internet (Cyber Extension) dan Pengembangan Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) Implementasi UU No.16 Tahun 2006 tentang SP3K sampai saat ini (Desember 2011) belum optimal namun telah menunjukkan perkembangannya, hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek, sebagai berikut : 1. Kelembagaan : a. Pada tingkat provinsi telah terbentuk 22 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh), dan 7 Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Bakorluh Campuran); b. Pada tingkat kabupaten/kota telah terbentuk 145 Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Bapelluh) dan 179 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Bapelluh Campuran). 2. Ketenagaan Data tenaga Penyuluh Pertanian yang tercatat di Pusat 57.694 orang terdiri dari :

Pertanian adalah

a. Penyuluh pertanian PNS 27.514 orang; b. Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) angkatan I, II dan III sebanyak 22.163 orang; dan c. Penyuluh swadaya sebanyak 8.017 orang. 3. Penyelenggaraan a. Programa penyuluhan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan telah disusun di setiap tingkatan wilayah mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional. Sedangkan di tingkat desa masih tergantung pada kesiapan daerah setempat. b. Telah terdistribusi dan terbangunnya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan sejak tahun 2006, seperti: pengadaan Handphone untuk penyuluh pertanian di 6 provinsi (Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur); Kendaraan Roda Dua bagi Penyuluh Pertanian, Mobil Unit Penyuluhan Pertanian; Pembangunan Balai Penyuluhan di Kecamatan melalui dana FEATI dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian dan lain-lain; c. Sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari daerah ke pusat dilakukan melalui pos udara, faximili (012-7804386) dan e-mail dengan alamat: (1) [email protected] (2) [email protected] (3) [email protected] P etunjuk P elaks anaan D ana D ekonses ntrasi 20 12 P us luhtan

2

Berdasarkan kondisi umum sumberdaya penyuluhan pertanian dan hasil-hasil yang telah dicapai selama periode 2005-2009, maka permasalahan yang dihadapi dalam pemantapan sistem penyuluhan pertanian guna mewujudkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global, adalah sebagai berikut: a. Lemahnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani. c. Belum optimalnya jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian. d. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian. e. Belum optimalnya dukungan sarana-prasarana penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

dan

pembiayaan

dalam

Berdasarkan kondisi dan permasalahan dalam penyelenggaran penyuluhan pertanian tersebut, pusat penyuluhan pertanian melaksanankan program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian melalui pengalokasian Dana Dekonsentrasi. B.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan dana dekonsentrasi penyuluhan pertanian adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana dekonsentrasi sesuai dengan peraturan/ pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Pengalokasian dana dekonsentrasi penyuluhan pertanian dapat memenuhi sasaran kegiatan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Mendukung Program Empat Sukses Pembangunan Pertanian; 2. Terselenggaranya tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang di dekonsentrasikan; 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di pusat dan daerah.

C.

Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman pelaskaanaan dana dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2012, adalah sebagai berikut: 1. Pendahuluan 2. Pengertian, Dasar Hukum, dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi 3. Alokasi dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi 4. Organisasi dan Mekanisme Kerja Satker Dana Dekonsentrasi 5. Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi 6. Penutup


3

D.

Pengertian 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua erimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi. 3. Kelembagaan Penyuluhan Provinsi adalah lembaga pemerintah di Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, yaitu: Badan Koordinasi Penyuluhan/ Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian/Dinas lingkup Pertanian yang menangani penyuluhan; 4. Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota adalah lembaga pemerintah di Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, yaitu: Badan Pelaksana Penyuluhan/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian/Dinas lingkup Pertanian yang menangani penyuluhan. 5. Honorarium THL-TB Penyuluh Pertanian adalah pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada THL-TB Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian 6. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya yang diberikan kepada para penyuluh untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat sehingga dapat meningkatkan prestasi kerjanya.

E.

Dasar Hukum 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 4. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 5. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 9. Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 10. Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010.


4

F.

Sasaran 1. Kelembagaan penyuluhan pemerintah di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota; 2. Penyuluh pertanian PNS penerima BOP sebanyak 27.514 orang; 3. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) sebanyak 22.163 orang di 497 kabupaten/kota; 4. Petugas operator Simluhtan dari 33 provinsi dan 315 kabupaten/kota.

G.

Hasil yang Diharapkan 1. Teralokasikannya dana dekonsentrasi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan sasaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Mendukung Empat Sukses Pembangunan Pertanian; 2. Terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang di dekonsentrasikan;

3. Terjadinya sinergitas dan koordinasi semua kegiatan penyelenggaraan penyuluhan antara pusat dan daerah.


5

II. ALOKASI DAN KEGIATAN DANA DEKONSESNTRASI A.

Alokasi Dana Dekonsentrasi Pengalokasian dana dekonsentrasi pusat penyuluhan mengacu pada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, berbagai sumber pembiayaan yang tersedia, baik APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dana dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dialokasikan kepada 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Pemberian dana dekonsentrasi tersebut difokuskan kepada kelembagaan penyuluhan yang sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006 per bulan Juli 2011 yang terdata di Pusat Penyuluhan Pertanian. Untuk tingkat provinsi secara berurutan dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang disesuaikan dengan status dan bentuk kelembagaan penyuluhan, yaitu: 1. Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA); 2. Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) dan Ketahanan Pangan (KP) yang dibentuk melalui PERDA dan Bakorluh serta Bakorluh KP yang dibentuk melalui PERGUB; 3. Unit kerja pelaksana penyuluhan tingkat provinsi (kelembagaan yang menangani penyuluhan). Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota secara berurutan dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang disesuaikan dengan status dan bentuk kelembagaan penyuluhan, yaitu: 1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang berdasarkan PERDA; 2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) yang dibentuk melalui PERDA, BP4K/BP2KP yang dibentuk melalui Peraturan Bupati/Walikota; 3. Unit kerja pelaksana penyuluhan (Dinas lingkup pertanian/Kantor Penyuluhan). Kategori status dan bentuk kelembagaan penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Lampiran 1. Lebih rinci Jenis Kegiatan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan status Kelembagaan Penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.

Jenis Kegiatan *)

Perda Sesuai UU 16/2006

BP4K / BP2KP Perda Campuran/ Perbup / Walikota

Non Kelembagaan (Kantor KP/Dinas)

1

Honor dan BOP THL-TB PP

2

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) untuk Penuluh PNS

3

Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian Provinsi Lampung**)

-

-

4

Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan

-

-


6

5

Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan

6

Fasilitasi Penilaian Penyuluh, Petani,/Gapoktan dan Kelembagaan Penyuluhan

7

Administrasi Kegiatan

8

Penggandaan Materi Penyuluhan

9

Langganan Tabloid Pertanian

10

Penyusunan dan Penggandaan Materi Penyuluhan bagi Poktan dan Gapoktan

11

Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN di Lokasi SLPTT (5760 desa)

12

Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani

13

Evaluasi Pembinaan Poktan dan Gapoktan

14

Pembinaan Poktan dan Gapoktan

15

Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara***)

16

Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP

17

Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP

18

Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya

19

Pemberdayaan Agribisnis ****)

Petani

Melalui

Demfarm

-

-

SL-

Keterangan : *)

Kegiatan penyuluhan yang tidak dialokasikan dari dana dekonsentrasi agar mendapat dukungan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota;

**)

Kegiatan Temu Teknis dan Temu Karya hanya dilakukan di Provinsi Lampung

***)

Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara hanya dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut Pelaksanaan PENAS XIII

****) Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm SL-Agribisnis Padi dilaksanakan di lokasi BP3K yang diasilitasi, dan masing-masing BP3K mendapatkan 3 unit Denfarm serta tempatnya harus di luar lokasi SL-PTT Jumlah alokasi Dana Dekonsentrasi tahun 2012 sebesar Rp. 622.750.629.000,- (rincian anggaran pada Lampiran 1). B.

Kegiatan Dana Dekonsentrasi Untuk melaksanakan strategi penyuluhan pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki program, sebagai berikut: 1. Mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.


7

2. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal, dan ketenagaan penyuluhan pertanian yang profesional. 3. Memberdayakan kelembagaan petani dan usaha tani yang kuat, mandiri dan berdaya saing. 4. Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (FEATI). Dalam pelaksanaannya, program Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2012 didukung oleh kegiatan Dana Dekonsentrasi di provinsi dan kabupaten/kota, sebagai berikut 1. Honor dan BOP THL-TB PP 2. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) untuk Penuluh PNS 3. Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian Provinsi Lampung 4. Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan 5. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 6. Fasilitasi Penilaian Penyuluh, Petani,/Gapoktan dan Kelembagaan Penyuluhan 7. Administrasi Kegiatan 8. Penggandaan Materi Penyuluhan 9. Langganan Tabloid Pertanian 10. Penyusunan dan Penggandaan Materi Penyuluhan bagi Poktan dan Gapoktan 11. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN di Lokasi SLPTT (5760 desa) 12. Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani 13. Evaluasi Pembinaan Poktan dan Gapoktan 14. Pembinaan Poktan dan Gapoktan 15. Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara 16. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP 17. Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP 18. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya 19. Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm SL-Agribisnis Padi


8

III. ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA SATKER PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI A. Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi Organisasi Pengelola dana dekonsentrasi meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Kementerian Pertanian: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian: Pusat Penyuluhan Pertanian: Bakorluh/Dinas lingkup pertanian Provinsi: BP4K/BP2KP/Dinas lingkup pertanian/Kantor Penyuluhan Kabupaten/Kota.

B. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi 1.

2.

Pusat a.

Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan kuasa kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai Penanggungjawab Program;

b.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian merupakan penanggungjawab Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam pelaksanaan sehari-hari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menunjuk Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian selaku penanggungjawab teknis kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) selaku penanggungjawab keuangan.

Provinsi a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/KU.410 /12/2009 tentang Pelimpahan kepada Gubernur dalam pengelolaan kegiatan dan tanggungjawab dana dekonsentrasi provinsi tahun anggaran 2010, Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satker pelaksana kegiatan dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi kepada Kepala Sekretariat Bakorluh/Kepala Dinas lingkup pertanian provinsi untuk bertindak sebagai pejabat KPA, sekaligus menunjuk pejabat struktural di Bakorluh/dinas lingkup pertanian sebagai P2K; Bendahara Pengeluaran; dan pejabat penguji Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan usulan Kepala Sekretariat Bakorluh/Dinas lingkup pertanian Provinsi; b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi di kabupaten/kota, Gubernur meminta Bupati untuk menetapkan BP4K/BP2KP/Dinas lingkup pertanian sebagai pelaksana kegiatan di Kabupaten/Kota.


9

3.

Kabupaten/Kota a.

Kepala BP4K/BP2KP/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di Kabupaten/Kota sebagai atasan langsung Pemegang Uang Muka (PUM), bertindak selaku penanggungjawab kegiatan penyuluhan di Kabupaten/Kota;

b.

Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi, penanggungjawab kegiatan di Kabupaten/Kota dibantu oleh pelaksana teknis kegiatan (pejabat struktural).


10

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2012 di Provinsi dan Kabupaten/Kota difokuskan kepada kegiatan, sebagai berikut: A.

Honor dan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian THL-TB Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2007, sampai dengan er 2011 tercatat masih sebanyak 22.163 orang yang tersebar di kabupaten/kota Indonesia, dengan rincian berdasarkan Angkatan dan Pendidikan, seperti tabel berikut:

NO

1

ANGKATAN

Angkatan I + II + III Jumlah

S1/D4

D3

SLTA

JUMLAH

8.358

2.376

11.429

22.163

8.358

2.376

11.429

22.163

Selanjutnya besaran Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut: TINGKAT PENDIDIKAN

NO

HONOR (RP)

BOP (RP)

JUMLAH (RP)

1

S1/D4

1.400.000

600.000

2.000.000

2

D3

1,200.000

300.000

1.500.000

1.000.000

100.000

1.100.000

3 SLTA Keterangan :

Lebih rinci mekanisme pembayaran Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian diatur tersendiri dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2012. B.

Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional penyuluh di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan kunjungan/pembinaan penyuluhan di wilyah binaannya masing-masing. Besaran BOP setiap bulan dibedakan dalam 3 (tiga) wilayah dengan rincian sebagai berikut:


11

NO

WILAYAH

BOP (RP)

1

Wilayah Barat

320.000

2

Wilayah Tengah

400.000

3

Wilayah Timur

480.000

Adapun persyaratan penyuluh pertanian yang menerima BOP, adalah sebagai berikut: a. Yang berhak menerima BOP: 1)

Penyuluh pertanian PNS yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional penyuluh pertanian sesuai dengan PERMENPAN No. PER/02/MENPAN/2/2008 (dibuktikan dengan SK pengangkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian);

2)

Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;

3)

Untuk penyuluh pertanian PNS dengan keahlian perikanan dan telah diangkat kembali sebagai pejabat fungsional penyuluh pertanian.

b. Yang tidak berhak menerima BOP: 1)

Penyuluh pertanian yang sedang dalam tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

2)

Penyuluh pertanian yang telah mengalami mutasi jabatan dari fungsional ke struktural;

3)

Penyuluh pertanian yang mendapat tugas khusus di luar tugas sebagai penyuluh;

4)

Penyuluh pertanian yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dengan alat verifikasi, yaitu: -

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian yang disusun berdasarkan Programa Penyuluhan sesuai lokasi penugasan;

-

Laporan Bulanan Kegiatan Penyuluh Pertanian;

-

Persetujuan dari Koordinator Penyuluh atau atasan langsung penyuluh.

Pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi penyuluh pertanian, adalah sebagai berikut: 1)

Melakukan verifikasi ulang terhadap penyuluh calon pen BOP baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebelum pencairan BOP triwulan I tahun 2012;

2)

Biaya Operasional Penyuluh bagi penyuluh pertanian yang bertugas di tingkat provinsi (termasuk penyuluh pertanian yang bertugas di instansi lingkup pertanian) dan kabupaten/kota (termasuk kecamatan dan esa) dialokasikan melalui Satker provinsi;

3)

Kuasa Pengguna Anggaran di satker provinsi menerbitkan SK penyuluh pertanian penerima BOP di provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan usulan dari Bakorluh/dinas lingkup pertanian provinsi dan dari BP4K/BP2KP/dinas lingkup pertanian/Kantor Penyuluhan kabupaten/kota;


12

4)

Pencairan dana BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran Satker provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening PUM kabupaten/kota. Masing-masing PUM tersebut mengirimkan langsung ke rekening penyuluh penerima BOP atas dasar persetujuan/rekomendasi dari Koordinator Penyuluh atau atasan langsung penyuluh. Apabila jumlah penyuluh yang terbatas di kabupaten/kota, maka pengiriman BOP dapat langsung disalurkan oleh PUM provinsi ke rekening penyuluh;

5)

Persetujuan/rekomendasi tersebut dikeluarkan triwulanan setelah penyuluh terlebih dahulu menyerahkan: programa penyuluhan, RKT Penyuluh, laporan bulanan kegiatan penyuluh pertanian selama triwulan sebelumnya;

6)

Kinerja setiap penyuluh pertanian akan dievaluasi berdasarkan 9 indikator keberhasilan penyuluh pertanian;

7)

Pencairan dana BOP dilakukan paling lambat setiap 3 bulan sekali;

8)

Koordinator penyuluh atau atasan langsung penyuluh agar segera melaporkan kepada Satker provinsi, apabila terjadi alih tugas, pensiun, wafat, dan tindak indisipliner lainnya, untuk dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP. Apabila penyuluh tersebut tetap menerima BOP, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9)

Terhadap BOP tidak dikenakan pemotongan, termasuk pemotongan pajak;

10) Dana BOP Penyuluh Pertanian PNS yang tidak terserap, tidak dapat direvisi dan harus disetorkan ke Kas Negara. Pemberian batuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) terhadap para penyuluh pertanian diharapakan dapat memberikian motivasi kerja yanga lebih baik dan optimal dalam melaksanakan pendampingan sesuai tugas dan fungsinya. Mengingat keterbatasan dana dekonsentrasi yang tersedia di tingkat pusat, maka daerah dapat menambahkan dukungan dana operasional bagi penyuluh pertanian, antara lain melalui penyediaan Uang Kerja Bimbingan (UKB) dan bentuk-bentuk pendanaan lain yang bersumber dari APBD provinsi, kabupaten/kota atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. C.

Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian di Provinsi Lampung Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluhan adalah forum/pertemuan ini digunakan untuk membangun persamaan persepsi dari berbagai unsur terkait lingkup pertanian, UPT lingkup BPPSDMP (Badan Koordinasi Penyuluhan/Satker Provinsi, Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan, Balai Pengkajian Teknologi ertanian (BPTP) dan instasi terkait lainnya) dalam rangka mendukung program percepatan produksi beras tingkat provinsi. Sedangkan temu karya adalah pertemuan para penyuluh pertanian untuk menunjukkan hasil karyanya dalam menyampaikan suatu materi dengan metode yang baik dan efektif kepada para petani yang difasilitasinya. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kerja peningkatan produksi beras tingkat provinsi 2) Menyusun matrik kegiatan peningkatan produksi beras tingkat provinsi


13

3) Menyusun rencana evaluasi dan supervisi terhadap kegiatan peningkatan produksi beras tingkat provinsi, dan lain-lain. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian bersama Badan Koordinasi Penyuluhan/Satker provinsi dalam bentuk pertemuan/Jambore penyuluhan di provinsi Lampung. Dalam rangka memberikan informasi, masukan untuk pengembangan program peningkatan produksi beras nasional, penyelenggara kegiatan menghadirkan narasumber dari pusat , pakar di bidang pertanian/penyuluhan,dan para pejabat eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Unsur-unsur daerah yang dihadirkan dalam pertemuan tersebut, yaitu: 1) 2) 3) 4) 5)

Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota; Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota; Asisten Daerah Provinsi yang membidangi pertanian; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP); Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP) dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota (KPPK); 6) Penyuluh Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan adanya temu teknis dan temu karya penyuluhan pertanian di Provinsi Lampung tersebut, diharapkan dapat meningkatkan motivasi para penyuluh pertanian dan stakeholder lainnya dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas padi nasional. D.

Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K) Pencanagan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang ditindak lanjuti dengan munculnya Undang-Undang no. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) menempatkan kembali peran BP3K sebagai kelembagaan yang berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Agar keberadaan BP3K dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan undangundang, maka perlu diberikan fasilitasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga BP3K mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi para petani di wilayah binaannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada BP3K bukan kegiatan fisik kelembagaan BP3K, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian diwilayah binaan dan sekitarnya. Sedangkan jumlah sasaran kegiatan fasilitasi BP3K tahun 2012 adalah sebanyak 1.206 BP3K yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Metoda pelaksanaan fasilitasi BP3K ini adalah dengan membiayai pelaksanaan pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan yang diinisiasi oleh kepala/koordinator penyuluh pertanian di BP3K. Adapun kegiatan fasilitasi BP3K tersebut meliputi penyediaan materi informasi spesifik lokasi, percontohan, latihan dan kunjungan (LAKU), dan penyusunan laporan singkat setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil yang diharapkan dari fasilitasi BP3K adalah terwujudnya terlaksananya fasilitasi kegiatan-kegiatan di BP3K untuk meningkatkan kualitas SDM para petani dan penyuluh pertanian. P etunjuk P elaks anaan D ana D ekonses ntrasi 20 12 P us luhtan 14

E.

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban dari suatu penyelenggaraan kegiatan Satuan Kerja (Satker) Pusat Penyuluhan Pertanian, terutama mengenai bagaimana penggunaan dan pencapaian sasaran kinerjanya. Monitoring diarahkan untuk kegiatan pencatatan secara sistematis dan analisa berkala dan koutinyu dari informasi instansi penyelenggara serta para penyuluh pertanian. Evaluasi diarahkan untuk melakukan penilaian dan pengamatan yang merefleksikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dari atau sedang dilaksanakan di 33 Provinsi Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan tujuan agar kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tahun 2012 berjalan dengan baik dan sesuai dengan target serta tertib administrasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan : a) Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian. b) Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan. c) Memastikan penggunaan sumberdaya penyuluh pertanian secara efektif dan efisien. d) Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. e) Mengukur pencapaian dampak kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Sasaran monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2012 adalah 33 provinsi Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang meliputi 497 kabupaten/kota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di provinsi adalah melakukan supervisi. monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota pelaksanaan monitoring dan evaluasinya adalah ke kecamatan dan desa/kelurahan.. Hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian baik di provinsi maupun kabupaten/kota adalah merupakan bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang harus di serahkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian serta akan sangat berguna sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan di masa yang akan datang. Lebih lengkap tentang pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan dana dekonsesntrasi dapat dilihat pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana dekonsentrasi tahun 2012


15

F.

Fasilitasi Penilaian Penyuluh, Petani, Gapoktan dan Kelembagaan Penyuluhan Fasilitasi penilaian penyuluh PNS, penyuluh swadaya, THL-TB Penyuluh Pertanian, petani, gapoktan dan kelembagaan penyuluhan teladan adalah untuk memberikan dukungan dan kesamaan gerak terhadap provinsi dalam melakukan penilaian sehingga penilaian dapat terlaksana dengan baik dan dapat memotivasi penyuluh dalam melakukan penyelenggaraan penyuluhan di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pemangku penyelenggara penyuluhan di daerah sehingga dapat memberikan dukungan yang kong terhadap program P2BN sekaligus mendukung program 4 sukses kementerian pertanian. Sasaran kegiatan ini adalah para penyuluh PNS dari desa sampai provinsi, penyuluh swadaya, THL-TB Penyuluh Pertanian, petani, gapoktan dan kelembagaan penyuluhan di kecamatan. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi ini adalah mengacu kepada pedoman-pedoman pelaksanaan penilaian yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Hasil yang diharapkan dari adanya kegiatan fasilitasi penilaian ini adalah terpilihnya penyuluh, petani, pengurus gapoktan, dan kelembagaan penyuluhan yang benar-benar dapat digunakan sebagai contoh dalam menyelenggarakan penyuluhan.

G.

Administrasi Kegiatan Dalam rangka Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian diperlukan SDM yang berkualitas, dengan ciri-ciri: mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi dan etos kerja yang tingggi, disiplin dan moral yang baik serta berwawasan global. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah dengan pemberdayaan petugas dan petani melalui proses pembelajaran sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, diperlukan program dan kegiatan di Pusat yang dapat mengintegrasikan segala sumberdaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian mulai dari Pusat hingga ke Daeah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2012 memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Pusat dalam rangka mengoperasionalkan kegiatan di tingkat Pusat sekaligus untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Daerah. Administrasi kegiatan dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional penyelenggaraan penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi diantaranya: a. Honorarium petugas yang terkait dengan operasional Satker. Khusus di provinsi tersedia honorarium bagi petugas Operator Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (simluhtan, cyber extention) yang diberikan setiap 3 bulan; b. Pengadaan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi dan kabupaten/kota ke pusat dalam berbagai bentuk formulir pelaporan yang disusun oleh Pusat Penyuluhan Pertanian;


16

c. Perjalanan dalam rangka koordinasi dan perencanaan dari provinsi ke kabupaten/kota dan sebaliknya serta perjalanan konsultasi dari provinsi dan kabupaten/kota ke Pusat; Biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan perencanaan dari kabupaten/kota ke provinsi di gunakan untuk kegiatan pertemuan awal tahun. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan merencanakan kegiatan-kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi tahun 2012. Pertemuan dihadiri oleh para pelaksana/penanngungjawab kegiatan dana dekonsentrasi penyuluhan yang berada di BP4K/BP2KP/Dinas lingkup pertanian/Kantor Penyuluhan kabupaten/kota. d. Laporan bulanan kegiatan provinsi dan kabupaten/kota paling lambat diterima tanggal 10 pada bulan berikutnya meliputi rekapitulasi kegiatan di kabupaten/kota dan kegiatan di provinsi dengan alamat : Pusat Penyuluhan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Gedung D, Lantai V, Jakarta (12550), Telp/Fax. 021-7804386. e-mail: [email protected] atau [email protected] atau [email protected] e. Pusat Penyuluhan Pertanian akan menginformasikan keragaan penerimaan laporan bulanan/triwulanan/tengah tahunan/tahunan kepada Satker Provinsi. Metode plelaksanaan kegiatan ini adalah melalui fasilitasi pengelolaan administrasi, pertemuan/rapat-rapat. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya kesatuan gerak penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat daerah dan tertib administrasi. H.

Penggandaan Materi Penyuluhan Pertanian Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyuluh pertanian PNS, penyuluh swadaya, THL-TB Penyuluh Pertanian, dan petani adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan petani dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan melalui informasi media tercetak (brosur, folder, leaflet dan poster) , meda audio visual dan media elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya perbanyakan bahan-bahan informasi penyuluhan pertanian berupa media tercetak (brosur, folder, leaflet dan poster) sebagai alat bantu penyuluh pertanian dalam memfasilitasi petani. Kegiatan Perbanyakan Materi Penyuluhan Pertanian berupa penyusunan dan/atau penggandaan materi penyuluhan pertanian berupa lembar leaflet/brosur/ folder dan VCD untuk penyuluh pertanian PNS, penyuluh swadaya, dan THL-TB Penyuluh Pertanian bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan pelayanan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Sistematika Penyusunan dan Penyebaran Materi a. Mengidentifikasi materi penyuluhan pertanian dari masing-masing provinsi, dan kabupaten/kota untuk menetapkan prioritas materi penyuluhan yang akan dipublikasikan;


17

b. Penyusunan/pemilihan judul materi penyuluhan pertanian oleh anggota Tim Materi; c. Pencetakan/Penggandaan/Perbanyakan materi penyuluhan pertanian d. Pengiriman materi penyuluhan pertanian ke kepada penyuluh pertanian PNS, penyuluh swadaya, THL-TB Penyuluh Pertanian dan pelaku utama serta pelaku usaha sebagai bahan menambah wawasan dalam membangun pertanian Sasaran dari kegiatan perbanyakan materi penyuluhan pertanian adalah penyuluh pertanian PNS, penyuluh swadaya, dan THL-TB Penyuluh Pertanian. Dengan adanya perbanyakan materi penyuluhan maka akan tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media cetak (Brosur, Folder, Leaflet dan Poster), media elektronik dan lain-lain sesuai kebutuhan lapangan. I.

Langganan Tabloid Pertanian Taboid pertanian merupakan bentuk media cetak yang berisi informasi pertanian, yang merupakn hasil liputan langsung maupun tidak langsung. Kegiatan Langganan Tabloid Pertanian bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan pelayanan penyuluhan. Persyaratan tabloid pertanian sebagai materi penyuluhan, adalah sebagai berikut: a. Terbit minimal 4 kali dalam sebulan; b. Mampu melayani pendistribusian sampai ke tingkat kecamatan/desa; c. Menyampaikan informasi teknis pertanian dan kebijakan Kementerian Pertanian;

khususnya

d. Berpengalaman/telah terbit minimal 5 tahun secara terus menerus; e. Berbadan hukum. Sasaran berlangganan tabloid pertanian adalah para penyuluh pertanian dengan menerima satu eksemplar tabloid pertanian per minggu selama satu tahun. Tabloid pertanian disalurkan melalui Satker provinsi untuk selanjutnya didistribusikan ke BP4K/BP2KP/Dinas lingkup pertanian/Kantor Penyuluhan kabupaten/kota melalui Koordinator Penyuluh. Dengan berlangganan Tabloid pertanian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan penyuluh pertanian serta dapat mengaplikasikan informasi yang didapat untuk memajukan pertanian di Indonesia. J.

Penyusunan dan Penggandaan Materi Penyuluhan bagi Poktan dan Gapoktan Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ke Kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) adalah penambahan pengetahuan melalui penyediaan informasi melalui media tercetak (brosur, folder, leaflet dan poster) sebagai bahan untuk menambah wawasan petani dalam melaksanakan program penyuluhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya perbanyakan bahan-bahan informasi penyuluhan pertanian berupa media tercetak (brosur, folder, leaflet dan poster) sebagai alat bantu penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program penyuluhan.


18

Kegiatan Perbanyakan Materi Penyuluhan Pertanian berupa penyusunan dan/atau penggandaan materi penyuluhan pertanian berupa lembar informasi/ leaflet/brosur/ folder dan VCD untuk Kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan pelayanan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Sistematika Penyusunan dan Penyebaran Materi a. Mengidentifikasi materi penyuluhan pertanian dari masing-masing kabupaten/kota untuk menetapkan prioritas materi penyuluhan yang akan dipublikasikan; b. Penyusunan/pemilihan judul materi penyuluhan pertanian oleh anggota Tim Materi; c. Pencetakan/Penggandaan/Perbanyakan materi penyuluhan pertanian d. Pengiriman materi penyuluhan pertanian ke kepada Kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai bahan menambah wawasan dalam membangun pertanian Sasaran kegiatan ini adalah kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Dengan adanya perbanyakan materi penyuluhan bagi poktan dan gapoktan maka akan tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media cetak (Brosur, Folder, Leaflet dan Poster), dan media elektronik. Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah terjadinya peningkatan pengetahuan para petani dan pengurus gapoktan sesuai spesifik lokasi. K.

Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN di Lokasi SL-PTT Dalam melakukan kegiatan percepatan produksi beras nasional peran penyuluh pertanian sebagai pendamping dan pembimbing pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam melaksanakan perannya, penyuluh pertanian bertindak sebagai fasilitator agar para petani mampu mengambil keputusan sendiri, dengan jalan membantu: 1) mengidentifikasi potensi wilayah; 2) mengidentifikasi menganalisa penerapan teknologi sesuai dengan spesifik lokalita; 3) mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan; dan 4) mengorganisasikan kelompoktani dan gabungan kelompoktani dalam suatu gerakan. Pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian dilaksanakan di 11 provinsi sentra produksi beras nasional mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan Kecamatan. Pengawalan dan pendampingan bertujuan untuk memfasilitasi percepatan kegiatan peningkatan produksi beras nasional oleh penyuluh pendamping. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, setiap Sekretariat/kelembagaan yang menangani penyuluhan di provinsi agar berkoordinasi dengan kabupaten/kota lokasi SL-PTT. Sasaran kegiatan ini adalah Penyuluh Pertanian di Lokasi SL-PTT. Kegiatan pengawalan dan pendampingan tersebut, meliputi: a. Temu Koordinasi Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi b. Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota


19

Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan Penyusunan RDKK Tingkat Kecamatan dan Desa; Kaji Terap SL-PTT Padi Hari Temu Lapang (Farmers Field Day) Bantuan transport bagi penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan di lokasi SL-PTT h. Monitoring dan evaluasi c. d. e. f. g.

Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian di Lokasi SL-PTT diharapkan dapat memberdayakan petani sekaligus meningkatkan produksi dan produksivitas padi pada 11 provinsi sentra produksi beras nasional untuk dalam Mendukung P2BN. Lebih lengkap tentang pelaksanaan pengawalan dan pendampingan SL-PTT dapat dilihat pada pedoman pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian di lokasi SL-PTT pada 11 provinsi sentra produksi beras nasional. L.

Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani Upaya pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: (1) peberdayaan sumberdaya manusia (SDM) baik secara individu maupun kelompok; (2) pemberdayaan kelembagaan petani dalam memberikan wadah kerjasama kemitraan; (3) pemberdayaan usahatani sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Pemberdayaan petani diarahkan pada penerapan agribisnis melalui penumbuhkembangan kerjasama antar petani (kemitraan) dan atau dengan pihak lain yang terkait (pengusaha) untuk mengembangkan skala usahataninya. Untuk meningkatkan usaha pertanian maka perlu dilakukan upaya, antara lain pengembangan jejaring usaha kelembagaan petani, sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelembagaan usaha pertanian dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Pengembangan jejaring usaha kelembagaan petani menjadi sangat penting dan strategis, karena beberapa permasalahan yang dihadapi petani dalam pengembangan usahanya, antara lain: (1) belum optimalnya kelembagaan usaha pertanian di perdesaan dalam mengembangkan jejaring usaha kelembagaan petani; (2) masih sulitnya akses petani terhadap pelayanan lembaga-lembaga yang ada termasuk akses pemasaran; rendahnya posisi tawar petani dalam transaksi usaha komoditas pertanian. Melalui pengembangan jejaring kelembagaan petani, diharapkan akan mempermudah terjalinnya kemitraan usaha dengan berbagai pihak sehingga hubungan kerjasama yang dijalin akan saling menguntungkan antar dua pihak yang bermitra. Kegiatan ini bertujuan : a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dalam membangun jejaring usaha baik antar kelembagaan petani maupun dengan pihak-pihak lain (perbankan,mitra usaha dll) yang berkaitan dengan pengembangan usaha b. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam membangun jejaring usaha baik antar kelembagaan petani maupun dengan pihak-pihak lain.


20

Pelaksanaannya kegiatan ini yaitu mulai dari rapat persiapan; rapat koordinasi provinsi/kabupaten/kota; inventarisasi kelembagaan petani yang memenuhi persyaratan untuk membangun jejaring usaha; pertemuan jejaring usaha kelembagaan petani; pembinaan jejaring usaha kelembagaan petani; monitoring dan evaluasi; dan pelaporan. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang telah mengembangkan kelembagaannya menjadi kelembagaan usahatani. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatnya interaksi usaha baik antar kelembagaan petani maupun dengan pihak lain yang berkaitan dengan engembangan komoditi unggulan dan Berkembangnya kegiatan agribisnis komoditi unggulan yang dilakukan oleh kelembagaan petani berskala ekonomi . M.

Evaluasi Pembinaan Poktan dan Gapoktan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 penumbuhan dan pembinaan kelompoktani yang dilaksanakan secara berkesinambungan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompoktani dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Salah satu upaya untuk mengetahui sejauh mana pembinaan kelompoktani berdampak terhadap perkembangan kemajuan kelompoktani dalam melaksanakan fungsinya adalah dengan melakukan evaluasi pembinaan kelompoktani. Kegiatan ini bertujuan untuk: a. Untuk mengetahui sejauh mana pembinaan kelompoktani berdampak terhadap peningkatan kelas kemampuan kelompoktani; b. Sejauhmana pembinaan kelompoktani berdampak terhadap peningkatan usahatani. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini, dimulai persiapan pembinaan di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan Kecamatan; pelaksanaan evaluasi pembinaan poktan dan gapoktan; Penyusunan laporan evaluasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi yang dilakukan setiap akhir tahun; proses pengukuhan kelas kelompok; penyampaian laporan ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui Pusat Penyuluhan Pertanian dengan sasaran kegiatan ini adalah kelembagaan petani atau kelompoktani di 33 Provinsi. Hasil kegiatan ini adalah diketahuinya kelas kemapuan kelompoktani seluruh Indonesia dan diketahuinya kemampuan kelompoktani sebagai dasar kebijakan pembinaan kelompoktani tahun selanjutnya.

N.

Pembinaan Poktan dan Gapoktan Keberhasilan program pembangunan pertanian perlu didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui penyuluhan pertanian, dengan pendekatan kelompoktani (poktan) beserta keluarganya dan gabungan kelompoktani (gapoktan) agar mampu mengelola usahataninya secara profesional dan berwawasan agribisnis. Pembinaan dilakukan melalui pendekatan kelompok bertujuan agar kelompoktani mampu melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit


21

produksi. sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis yang dapat menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Disamping itu, tujuan pembinaan poktan dan gapoktan adalah untuk memperkuat manajemen kelembagaan petani melalui kegiatan penyelenggaraan penyuluhan, dengan sasaran pengurus poktan dan gapoktan di 33 Provinsi (115 Kab/kota) Tahap pelaksanaan kegiatan tersebut mulai dari persiapan pembinaan berupa analisis kebutuhan belajar kelompoktani; melaksanakan proses pembelajaran/kursus tani bagi pengurus poktan dan gapoktan yang mewakili kabupaten/kota (pelaksanaannya di tingkat kecamatan), dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran (kursus) dan menyusun laporan serta rencana tindak lanjut. Hasil dari pembinaan poktan dan gapoktan adalah terbinanya poktan dan gapoktan dalam memperkuat manajemen kelembagaan petani. O.

Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara Gelar Tekonologi merupakan merupakan salah satu metode yang mengembangkan model budidaya komoditas pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan dengan menggunakan teknologi inovatif. Keberhasilan pelaksanaan gelar teknologi yang dilakukan pada PENAS XIII di Kutai Kartanegara, telah menunjukan adanya hasil yang signifikan terhadap diterapkannya berbagai teknologi yag ditawarkan oleh para petani, terutama petani yang berada di sekitar lokasi gelar teknologi berlangsung. Untuk memberikan dukungan terhadap proses diseminasi teknologi secara utuh di lokasi gelar teknologi Penas XIII, maka diperlukan adanya kegiatan lanjutan yang dapat menjamin keberlanjutan kegiatan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai upaya pembelajaran untuk pemberdayaan petani. Kegiatan ini bertujuan untuk: a. Memperkenalkan teknologi tepat guna yang merupakan hasil kajian; b. Meningkatkan penguasaan pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi petani Sasaran kegiatan ini adalah penyuluh, peneliti, dan pe dalam penerapan teknologi inovatif spesifik lokasi, dengan pelaksanaan sebagai berikut : diawali dengan kegiatan rapat persiapan; penentuan lokasi kegiatan; pembentukan tim pelaksana kegiatan; pertemuan Perencanaan (penyiapan Instrumen, metode dan pan kegiatan); aplikasi teknologi inovatif spesifik lokasi; pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan/hari temu lapang; penyusunan RTL; dan penyusunan laporan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menyebarkan informasi teknologi inovatif spesifik lokasi yang di terapakan oleh penyuluh dalam rangka memfasilitasi petani.

P.

Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian THL-TBPP membantu penyuluh pertanian PNS dalam melakukan pendampingan dan bimbingan serta memfasilitasi pelaku utama dalam berbagai kegiatan, seperti penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK), penyusunan Rencana Usaha Bersama


22

(RUB), akses informasi pasar, permodalan, teknologi, agar mampu mengembangkan usaha agribisnisnya yang menguntungkan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, kepada THL-TBPP diberikan honorarium dan Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian. Sejak tahun 2011, pembayaran honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian telah dialokasikan melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Mengingat Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2011 melalui dana dekonsentrasi di 33 provinsi dan adanya perubahan kebijakan tersebut, memiliki implikasi terhadap berbagai aspek penanganan THL-TB Penyuluh Pertanian, maka diperlukan kegiatan Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memverifikasi administrasi THL-TB Penyuluh Pertanian; memantau kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi petani, memperoleh umpan balik dari petani/poktan terhadap kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian, membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan, serta memberikan saransaran dan umpan balik ke provinsi; Sasaran kegiatan ini adalah THL-TB Penyuluh Pertanian di 33 Provinsi di Indonesia, dengan tahapan pelaksanaan mulai dari penyusunan intrumen samapai kepada pelaksanaan ke lapangan, pengolahan data dan penyusunan laporan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif terhadap terlaksananya kegiatan-kegiatan THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan tugas penyuluhan pertanian di lapangan; terbitnya SK Honorer THL-TB Penyuluh Pertanian; lancarnya penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi THL-TB Penyuluh Pertanian ke rekening masing-masing THL-TB Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya; terpecahkannya masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan, diperolehnya saran-saran dan umpan balik ke provinsi; dan tersusunnya laporan hasil Monitoring dan Evaluasi THL-TB Penyuluh Pertanian. Q.

Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP Peranan THL-TB Penyuluh Pertanian menjadi amat strategis melaksanakan tugas pendampingan, bimbingan dan konsultasi bagi petani/kelompoktani dalam mengembangkan usaha agribisnisnya yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Dalam hal ini THL-TB Penyuluh Pertanian diupayakan diberikan apresiasi dalam rangka program percepatan produksi dan produktivitas padi, agar melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai tugas dan fungsinya dengan baik. Sasaran dari kegiatan ini adalah THLTB Penyuluh Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi, peran dan motivasi bagi THL-TB Penyuluh Pertanian dalam penyelenggaraan penyuluhan secara optimal. Apresiasi peningkatan Kapasitas THL-TB PP dilakukan dengan metode pertemuan yang dilaksanakan oleh 33 satker pelaksana dana dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP. Hasil dari apresiasi ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan yang makin kuat terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi nasional.


23

R.

Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya Untuk mendukung jiwa profesionalisme dan kemandirian petanian diperlukan pembinaan pola karier bagi penyuluh pertanian PNS melalui Peraturan Peraturan yang telah diterbitkan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Saat ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pelaksanaannya Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, S Menkowasbangpan No. 19/1999 tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kredit yang disempurnakan dengan Permenpan Nomor:02/02/2008 serta Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN No.54/Permentan/OT.210/II/2008 dan No. 23 A Tahun 2008 dan No. 41 Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional. Agar pembinaan dan penilaian angka kredit bagi penyuluh pertanian PNS dapat memberikan kepastian dalam meniti karier profesi penyuluh pertanian untuk setiap tingkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian diperlukan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh pertanian pusat, provinsi, kabupaten/kota dan BPTP terhadap usulan DUPAK, dengan sasaran penyuluh pertanian PNS. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dilakukan dengan cara Tim Penilai melakukan sosialisasi tatacara penilaian angka kredit kepada tim penilai daerah.

S.

Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm SL-Agribisnis Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang pem ya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia guna mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dalam struktur pangan, beras merupakan salah satu komoditas yang paling strategis sehingga Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet terbatas tanggal 6 September 2011 dan Pidato Kegijakan setelah pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II 19 Oktober 2011, mengamanatkan bahwa produksi pangan dalam negeri mampu menyediakan surplus beras sebesar 10 juta ton paa tahun 2014. Startegi yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan surplus beras tersebut, yaitu peningkatan produktivitas, perluasan areal dan optimasi lahan, penurunan konsumsi beras, dan penyempurnaan manajemen Gerakan Massal P2BN. Salah satu metode yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian target produksi beras yaitu pemberdayaan petani melalui metode demfarm SL-Agribisnis Padi. Dengan metode ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompoktani serta memberi contoh petani disekitarnya menerapkan teknologi baru melalui kerjasama kelompok. Tahap Pelaksanaan Kegiatan, pemberdayaan petani melalui Demfarm yaitu : a. Pertemuan Koordinasi Tingkat provinsi dan kabupaten b. Temu Teknis Penyuluh Tingkat Kabupaten/Kota c. Temu Teknis Penyuluh Tingkat Kecamatan


24

d. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan dalam rangka pemberdayaan petani melalui Demfarm e. Penyusunan RDK/RDKK f. Forum Petani Tingkat Desa g. Pelaksanaan Dem farm SL- Agribisnis Padi h. Hari Temu Lapangan i. Pengawalan dan Pendampingan Demfarm j. Pelaporan Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah semakin berdayanya petani dalam melakukan peningkatan produksi dan produktivitas padi ekaligus mendukung program P2BN. Lebih lengkap tentang Pemberdayaan Petani dapat dilihat pada Pedoman Pemberdayaan Petani Melalui Denfarm SL-Agribisnis Padi


25

V. DUKUNGAN KEGIATAN PUSAT UNTUK PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI DAERAH Agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui dana dekonsentrasi dapat berjalan sesuai dengan efektif dan efisien, diperlukan dukungan kegiatan penyuluhan di pusat. Kegiatan-kegiatan pusat yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah, sebagaimana di bawah ini: 1. Apresiasi Cyber Extension 2. Pengawalan dan Pendampingan Cyber Extension 3. Apresiasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) 4. Pengembangan dan Penyusunan Materi Cyber Extension 5. Penerbitan Majalah Ekstensia 6. Pencetakan Buku Saku Penyuluhan Pertanian 7. Langganan Tabloid Pertanian 8. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Melalui Televisi 9. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Melalui Radio 10. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak 11. Penyusunan Program dan kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian 12. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 13. Pengawalan dan Pendampingan Balai Penyuluhan Kecamatan 14. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional 15. Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan rangka Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 16. Kerjasama Pengembangan Penyuluhan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 17. Pengembangan Profesionalisme Staf 18. Administrasi Kegiatan 19. Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan 20. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 21. Pangadaan Perlengkapan Kantor 22. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian Dalam mendukung P2BN di Lokasi SL-PTT 23. Mobil Unit Penyuluhan Pertanian 24. Kendaraan Operasional Penyuluhan Pertanian 25. Kendaraan Operasional Penyuluh Pertanian Roda 2 26. Soil Tester 27. Penyelesaian Peraturan Presiden Tindak Lanjut UU No.16/2006 dan Peraturan-peraturan lainnya 28. Pengembangan Database Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 29. Pengembangan Database Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 30. Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan, Kelembagaan Teknis dan Kelembagaan Litbang 31. Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian P etunjuk P elaks anaan D ana D ekonses ntrasi 20 12 P us luhtan 26

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Fasilitasi Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian dalam mendukung 4 Sukses Pembangunan Pertanian Bimbingan Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Fasilitasi Tim Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pusat Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TB PP Teladan Nasional, serta Balai Penyuluhan Terbaik Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian (seminar, workshop dan magang penyuluh) Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya Pendampingan/Binaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pusat Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm (3.600Desa) Pengembangan Data Base Kelembagaan Petani (Kelembagaan Poktan/Gapoktan dan Usahatani) Apresiasi Pengurus Kelembagaan Petani (Rembug Tani) Pertemuan Pengurus Kelembagaan Usaha Tani (Temu Usaha) Pengawalan dan Pendampingan Poktan dan Gapoktan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (5 Jurus Kemampuan Kelompoktani) Pemberian Penghargaan bagi Petani dan Gapoktan Berprestasi Apresiasi Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Petani Tingkat Nasional Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan Usahatani di Pedesaan


27

VI. DUKUNGAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Agar penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan secara dan efisien, diperlukan dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dialokasikan pada dana dekonsentrasi, seperti : 1. Penyusunan programa penyuluhan pertanian 2. Replikasi pemberdayaan balai penyuluhan kecamatan lain 3. Pengawalan dan Pendampingan Balai Penyuluhan di Kecamatan 4. Identifikasi Kebutuhan Informasi Pertanian 5. Pendampingan penyusunan rencana kegiatan kelompoktani n) dan Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) 6. Rembug-rembug Petani/Poktan/Gapoktan di kecamatan 7. Forum-forum penyuluhan pertanian di pedesaan 8. Pelatihan penyuluh di Balai Penyuluhan Kecamatan 9. Administrasi dan pelaporan kegiatan 10. Advokasi penumbuhan dan pengembangan POSLUHDES 11. Supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh oleh koordinator penyuluh di Balai Penyuluhan Kecamatan 12. Sarana perkantoran Balai Penyuluhan Kecamatan (perpustakaan, sarana) 13. Eksploitasi dan biaya berlangganan internet untuk kegiatan Cyber Extension 14. Tambahan Honorarium dan BOP THL-TB PP selama 2 bulan 15. Fasilitasi kegiatan Komisi Penyuluhan Provinsi dan Kabupaten 16. Fasilitasi Penilaian Penyuluh Teladan, Petani/Gapoktan Berprestasi dan Balai Penyuluhan Terbaik 17. Replikasi Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung P2BN 18. Temu Teknis dan Temu Karya (Jambore Penyuluh) di Provinsi Lampung


28

VII. PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2012 disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi Satker provinsi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk operasionalisasi kegiatan penyuluhan pertanian melalui dana dekonsentrasi, Satker provinsi wajib menyusun dan menerbitkan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Jakarta,

.Januari 2012

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

Dr. Ir. Momon Rusmono, MS NIP. 196105241986031003


29

Lampiran 1.

Alokasi Anggaran, Status dan Bentuk Kelembagaan Penyuluhan Provinsi dan Kebupaten/Kota Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian s/d Juli 2011 NO

PROV/KELEMB/ KAB/KOTA

1

2

I

STATUS PROV PERDA

PERGUB

NON KLMBG

STATUS KABUPATEN PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

ACEH Badan KP & Penyuluhan 1

Aceh Barat

2

Aceh Besar

3

Bireuen

4

Aceh Jaya

5

Aceh Tamlang

6

Bener Meriah

7

Aceh Tenggara

8

Aceh Utara

9

Aceh Tengah

1

29,164,278,000 1

706,868,000

1

944,528,000

1

683,864,000

1

287,576,000

1

10

Gayo Lues

11

Pidie

12

Pidie Jaya

13

Aceh Barat Daya

14

Aceh Selatan

15

Aceh Singkil

16

Kota Sibulussalam

17

Nagan Raya

18

Aceh Timur

19

Kep. Simeuleu

20

Kota Banda Aceh

663,302,000 1

320,600,000

1

787,664,000

1

1,022,960,000

1

616,052,000

1

438,548,000

1

775,280,000

1

295,832,000 1

169,240,000

1

415,544,000

1

479,828,000

1

291,704,000

1

415,544,000

1

1,184,912,000 1

291,704,000 1


78,424,000

30

NO


1 21

2 Kota Sabang

22

Kota Lokseumawe

23

kota Langsa

JUMLAH I II

STATUS PROV PERDA

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

0

1

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

0

2

16

0

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

90,808,000

1

86,680,000

1

115,576,000

5

1,113

1.879

40,327,316,000

SUMATERA UTARA Bakorluh PPK 1 1

Deli Serdang

2

Karo

3

Pak Pak Bharat

4

Simalungun

5

Binjai Kota

6

Asahan

7

Samosir

8

Mandailing Natal

9

Kota Padang Sidempuan

33,070,050,000 1

10

Serdang Bedagal

11

Dairi

12

Batu bara

13

Humbang Hasundutan

14

Langkat

15

Tebing Tinggi Kota

16

Tapanuli Utara

17

Toba Samosir

18

Medan Kota

19

Labuhan Batu

20

Pematang Siantar Kota

45,400,000

1

755,600,000

1

445,400,000 1

527,600,000

1

217,400,000

1

527,600,000

1

217,400,000

1

527,600,000

1

217,400,000

1

445,400,000 1 1

217,400,000 1

45,400,000

1

45,400,000

1

45,400,000

1


45,400,000

522,950,000 1

45,400,000

1

45,400,000

1

45,400,000

1

45,400,000

31

NO


1 21

2 Tapanuli Selatan

22

Tapanuli Tengah

23

Sibolga Kota

24

Tanjung Balai Kota

25

Nias

26

Nias Selatan

27

Padang Lawas

28

Padang lawas Utara

29

Labuhan Batu Utara

30

Labuhan Batu Selatan

31

Nias Barat

32

Nias Utara

33

Gunung Sitoli Kota

STATUS PROV PERDA

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

755,600,000 1

45,400,000

1

45,400,000

1

45,400,000

1

682,700,000 1

45,400,000

1

445,400,000 1

217,400,000 1

JUMLAH II III

217,400,000

1

1

-

-

6

9

2

217,400,000 1

45,400,000

1

45,400,000

1

45,400,000

16

1,250

1,824

40,954,100,000

SUMATERA BARAT Distan TP & Bun Prov 1

Lima Puluh Kota

2

Pasaman

3

Solok

4

Tanah Datar

5

Pasaman Barat

6

Agam

7

Kep. Mentawai

8

Padang Pariaman

9

Pesisir Selatan

1

10,698,180,000 1

701,336,000 1

460,952,000 1

797,684,000 1

1

345,368,000

1

739,892,000 1

1

66,040,000 485,720,000

1 10

412,792,000

388,024,000

Sijunjung 1


660,056,000

32

NO


1 11

2 Bukit Tinggi Kota

12

Padang Kota

13

Padang Panjang Kota

14

Pariaman Kota

15

Payakumbuh Kota

16

Sawah Lunto Kota

17

Kota Solok

18

Dharmasraya

19

Solok Selatan

STATUS PROV PERDA

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

94,936,000

1

284,824,000

1

94,936,000

1

86,680,000

1

341,240,000 1

115,576,000

1

82,552,000

1

353,624,000 1

JUMLAH III IV

-

1

-

2

5

2

10

169,240,000 884

700

17,379,652,000

SUMATERA SELATAN Bakorluh PPK 1 1

Musirawas

2

Muara Enim

3

Ogan Komering Ilir

4

Ogan Ilir

5

OKU Timur

6

OKU Selatan

7

Pagar Alam Kota

8

Banyuasin

9

Ogan Kemering Ulu

12,261,320,000 1

1,027,448,000

1

1,221,464,000

1

1,158,662,000 1

390,776,000

1

735,764,000

1

627,032,000 1

10

Musi Banyuasin

11

Palembang Kota

12

Lahat

13

Empat Lawang

14

Prabumulih Kota

374,264,000

1

1,348,550,000

1

730,232,000

1

977,030,000 1

173,368,000

1

737,606,000

1

573,368,000 1


262,808,000

33

NO


1 15

STATUS PROV PERDA

2 Lubuk Linggau Kota

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1 JUMLAH IV V

1

-

-

9

4

-

2

222,904,000 1,263

670

22,822,596,000

BANGKA BELITUNG Bakorluh PPK 1 1

Bangka Barat

2

Bangka Selatan

3

Bangka Tengah

4

Bangka

5

Belitung

6

Belitung Timur

7

Pangkalpinang

2,570,432,000 1

45,400,000

1

JUMLAH V VI

1

-

-

-

217,400,000

1

217,400,000

1

217,400,000

2

1

1

45,400,000

1

45,400,000

1

45,400,000

4

69

132

3,404,232,000

JAMBI Bakorluh & KP 1 1

Batanghari

2

Bungo

3

Merangin

4

Muaro Jambi

5

Sarolangun

6

Tanjung Jabung Timur

7

Tanjung Jabung Barat

8

Tebo

9

Kerinci

5,537,350,000 1

419,672,000

1

1,114,136,000

1

944,888,000 1

10

Jambi Kota

11

Kota Sungai Penuh

JUMLAH VI

1

-

-

543,512,000

1

767,384,000

1

680,696,000

1

693,080,000

1

791,270,000

6

1

923,888,000

1

349,496,000

1

320,600,000

5

-


-

849

363

13,085,972,000

34

NO


1

STATUS PROV PERDA

2

VII

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

BENGKULU Bakorluh Prov 1 1

Bengkulu Selatan

2

Muko-muko

3

Seluma

4

Bengkulu Kota

5

Rejang Lebong

6

Lebong

7

Kapahiang

8

Bengkulu Utara

9

Bengkulu Tengah

8,308,164,000 1

522,950,000

1

445,400,000

1

522,950,000 1

217,400,000

1

445,400,000

1

445,400,000

1

445,400,000 1

372,500,000 1

10

217,400,000

Kaur 1 JUMLAH VII

VIII

1

-

-

6

2

217,400,000 2

-

563

385

12,160,364,000

LAMPUNG Bakorluh PPK 1 1

Lampung Barat

2

Lampung Timur

3

Lampung Utara

4

Tanggamus

5

Tulang Bawang

6

Way Kanan

7

Bandar Lampung Kota

8

Metro Kota

9

Lampung Selatan

14,567,191,000 1

740,734,000

1

1,070,974,000

1

872,830,000

1

769,630,000

1

1,018,792,000 1

10

Pasawaran

11

Lampung Tengah

565,516,000 1

114,576,000

1

510,448,000

1

931,504,000 1 1


217,776,000 761,296,000

35

NO


1 12

2 Pringsewu

13

Mesuji

14

Tulang Bawang Barat

STATUS PROV PERDA

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

JUMLAH VIII IX

1

-

-

8

1,006,408,000

2

-

1

254,928,000

1

164,112,000

4

928

735

23,566,715,000

RIAU Bakorluh Prov 1 1

Kampar

2

Rokan Hulu

3

Bengkalis

4

Indragiri Hilir

5

Indragiri Hulu

6

Pelalawan

7

Rokan Hilir

8

Siak

9

Dumai Kota

9,056,736,000 1

527,600,000

1

372,500,000

1

217,400,000

1

527,600,000

1

372,500,000 1

45,400,000

1

45,400,000

1

10

Kuantan Singingi

11

Pekanbaru Kota

12

Kep. Meranti

217,400,000 1

45,400,000

1

45,400,000

1

217,400,000 1

JUMLAH IX X

1

-

-

-

7

-

5

45,400,000 712

383

11,736,136,000

KEPULAUAN RIAU Dinas Pertanian Prov 1 1

Bintan

2

Natuna

3

Kota Batam

4

Karimun

5

Tanjung Pinang

602,514,000 1


217,400,000 1

45,400,000

1

45,400,000

1

45,400,000

1

45,400,000

36

NO


1

STATUS PROV PERDA

2 6

Lingga

7

Anambas

JUMLAH X XI

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

-

-

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

1

-

1

-

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

45,400,000

1

45,400,000

6

38

16

1,092,314,000

BANTEN Distan & Nak Prov 1 1

Lebak

2

Serang

3

Tangerang

4

Pandeglang

5

Tangerang Kota

6

Cilegon Kota

7

Kota Serang

8

Tangerang Selatan

7,260,813,000 1

498,468,000

1

483,720,000

1

417,672,000

1

JUMLAH XI XII

-

-

1

1

864,456,000

2

1

1

76,424,000

1

76,424,000

1

80,552,000

1

68,168,000

4

282

425

9,826,697,000

DKI JAKARTA Distan & Hut Prov 1 1

Jakarta Barat

2

Jakarta Pusat

3

Jakarta Selatan

4

Jakarta Timur

5

Jakarta Utara

6

Kep. Seribu

JUMLAH XII XIII

-

-

1

1,616,934,000

-

-

-

1

43,400,000

1

43,400,000

1

43,400,000

1

43,400,000

1

43,400,000

1

43,400,000

6

78

53

1,877,334,000

JAWA BARAT Distan TP Prov 1 1

38,214,712,000

Bekasi 1


525,600,000

37

NO


1

STATUS PROV PERDA

2 2

Bogor

3

Subang

4

Sukabumi

5

Cirebon

6

Ciamis

7

Majalengka

8

Bandung

9

Kuningan

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

520,950,000 1

215,400,000

1

753,600,000 1

525,600,000

1

753,600,000

1

753,600,000 1

370,500,000

1 10

Tasikmalaya Kota

11

Karawang

12

Depok Kota

13

Bekasi Kota

14

Bogor Kota

15

Bandung Barat

16

Purwakarta

17

Cianjur

18

Indramayu

19

Cirebon Kota

20

Garut

21

Bandung Kota

22

Kota Banjar

23

Tasikmalaya

24

Sumedang

25

Cimahi Kota

26

Sukabumi Kota

520,950,000 1

43,400,000

1

525,600,000 1

43,400,000

1

43,400,000

1

43,400,000

1

43,400,000

1

43,400,000

1

525,600,000

1

525,600,000 1

43,400,000

1

753,600,000 1

43,400,000

1

43,400,000

1

43,400,000

1

JUMLAH XIII

-

1

-

6

6

525,600,000

2


1

43,400,000

1

43,400,000

12

2,200

1.748

46,531,312,000

38

NO


1

STATUS PROV PERDA

2

XIV

PERGUB

NON KLMBG


PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

JAWA TENGAH Bakorluh PPK 1 1

Tegal

2

Tegal Kota

3

Pemalang

4

Batang

5

Pekalongan

6

Semarang

7

Kudus

8

Blora

9

Cilacap

45,027,272,000 1

1,138,504,000 1

274,192,000

1

689,356,000

1

671,440,000

1

638,416,000 1

881,608,000 1

1

778,408,000

1 10

Banyumas

11

Boyolali

12

Temanggung

13

Klaten

14

Karanganyar

15

Banjarnegara

16

Sragen

17

Pati

18

Grobogan

19

Purworejo

20

Kebumen

21

Wonosobo

22

Purbalingga

23

Brebes

24

Pekalongan Kota

164,112,000

1,105,480,000 1

674,608,000 1

881,608,000

1

1,035,304,000 1

571,408,000

1

1,080,712,000 1

860,968,000

1

1,221,064,000 1

914,632,000

1

856,840,000

1

881,608,000

1

1,051,816,000 1

672,844,000

1

1,097,224,000 1

869,224,000 1


69,168,000

39

NO


1

STATUS PROV PERDA

2 25

Kendal

26

Semarang Kota

27

Demak

28

Jepara

29

Kota Surakarta

30

Wonogiri

31

Sukoharjo

32

Rembang

33

Salatiga Kota

34

Kota Magelang

35

Magelang

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

1,010,536,000 1

93,936,000

1

729,232,000 1

840,328,000 1

44,400,000

1

641,584,000

1

668,716,000

1

623,308,000 1

253,552,000 1

81,552,000

1 JUMLAH XIV XV

1

-

-

11

4

1,013,704,000 15

5

2,369

2.757

70,108,664,000

D.I. YOGYAKARTA Badan KP & Penyuluhan 1

Gunung Kidul

2

Bantul

3

Kulonprogo

4

Sleman

5

Yogyakarta Kota

1

4,338,024,000 1

1,142,632,000 1

JUMLAH XV XVI

1

-

-

1

1

786,664,000

-

1

271,440,000

1

378,768,000

1

73,296,000

3

314

241

6,990,824,000

JAWA TIMUR Bakorluh 1 1

Pamekasan

2

Magetan

3

Probolinggo

4

Mojokerto

45,955,675,000 1 1

827,944,000

1

575,536,000 1


209,520,000

399,408,000

40

NO


1 5

2 Batu Kota

6

Malang

7

Ngawi

8

Trenggalek

9

Situbondo

STATUS PROV PERDA

PERGUB

NON KLMBG


PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4 1 1

Bondowoso

12

Bangkalan

13

Sumenep

14

Lumajang

15

Pasuruan

16

Pasuruan Kota

17

Probolinggo Kota

18

Lamongan

19

Tuban

20

Sampang

21

Gresik

22

Blitar Kota

23

Jombang

24

Mojokerto Kota

25

Sidoarjo

26

Malang Kota

27

Bojonegoro

28

Tulungagung

29

Kota Surabaya

30

Blitar

5

6

7 139,344,000

635,692,000

1

11

TOTAL

877,480,000 1

Jember

JUMLAH THL-TB PP

1,108,648,000

1

10

JUMLAH PENYULUH PNS

786,664,000 1

721,392,000

1

439,312,000

1

699,976,000 1 1

337,488,000 819,688,000

1

387,024,000

1

48,528,000

1

77,424,000

1

292,080,000

1

881,608,000

1

565,516,000 1

815,560,000 1

77,424,000

1

519,120,000

1

81,552,000

1

664,588,000 1

106,320,000

1

448,944,000

1

997,192,000

1

282,448,000

1


1,229,320,000

41

NO


1

STATUS PROV PERDA

2 31

Madiun

32

Ponorogo

33

Nganjuk

34

Madiun Kota

35

Pacitan

36

Kediri

37

Kediri Kota

38

Banyuwangi

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

681,100,000 1

1,063,240,000 1

436,560,000

1

44,400,000

1

296,208,000

1

JUMLAH XVI XVII

-

1

-

1

11

922,888,000

7

1

106,320,000

1

519,120,000

19

2,610

2.759

66,078,251,000

BALI Distan TP Prov 1 1

Bangli

2

Tabanan

3

Badung

4

Gianyar

5

Jembrana

6

Karangasem

7

Klungkung

8

Buleleng

9

Denpasar Kota

7,186,710,000 1

235,400,000

1

480,900,000 1

56,400,000

1

JUMLAH XVII XVIII

-

-

1

1

-

2

235,400,000 1

56,400,000

1

56,400,000

1

56,400,000

1

56,400,000

1

56,400,000

6

670

230

8,476,810,000

KALIMANTAN BARAT Badan KP & Penyuluhan

1

Kapuas Hulu

2

Kubu Raya

3

Pontianak

1

10,249,650,000 1

480,900,000

1

480,900,000 1


235,400,000

42

NO


1

STATUS PROV PERDA

2 4

Sanggau

5

Sintang

6

Singkawang Kota

7

Sambas

8

Bengkayang

9

Ketapang

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

558,450,000 1

235,400,000 1

56,400,000

1

235,400,000

1

545,600,000 1

10

Kayong Utara

11

Landak

12

Pontianak Kota

13

Melawi

14

Sekadau

56,400,000

1

235,400,000

1

390,500,000 1

56,400,000

1

56,400,000

1 JUMLAH XVIII

1

-

-

3

7

235,400,000 -

4

700

436

14,108,600,000

KALIMANTAN TENGAH

XIX

Bakorluh PPK 1 1

Kapuas

2

Pulang Pisau

3

Barito Utara

4

Barito Timur

5

Gunung Mas

6

Katingan

7

Kotawaringin Barat

8

Kotawaringin Timur

9

Lamandau

8,557,984,000 1

235,400,000

1

235,400,000 1

56,400,000

1

56,400,000

1

56,400,000

1

235,400,000 1

10

Murung Raya

11

Seruyan

12

Palangkaraya Kota

56,400,000

1

235,400,000

1

235,400,000

1


1

56,400,000

1

56,400,000 235,400,000

43

NO


1 13

2 Sukamara

14

Barito Selatan

STATUS PROV PERDA

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

56,400,000

1 JUMLAH XIX

-

1

-

-

5

235,400,000 2

7

693

340

10,600,584,000

KALIMANTAN SELATAN

XX

BAKORLUH PPK 1 1

Balangan

2

Banjar

3

Hulu Sungai Tengah

4

Hulu Sungai Utara

5

Tanah Bumbu

6

Tanah Laut

7

Tapin

8

Barito Kuala

9

Hulu Sungai Selatan

14,081,525,000 1

56,400,000

1

791,100,000

1

558,450,000 1

235,400,000

1

235,400,000

1

10

Kota Baru

11

Tabalong

12

Banjarbaru Kota

13

Banjarmasin Kota

JUMLAH XX

1

-

-

3

558,450,000 1

235,400,000

1

235,400,000

1

468,050,000

5

-

1

56,400,000

1

56,400,000

1

56,400,000

1

56,400,000

5

1,008

508

17,681,175,000

KALIMANTAN TIMUR

XXI

Bakorluh & KP 1 1

Berau

2

Pasir

3

Bulungan

4

Kutai Barat

5

Kutai Kartanegara

9,446,472,000 1

235,400,000

1

235,400,000

1


1

56,400,000

1

56,400,000 545,600,000

44

NO


1 6

2 Kutai Timur

7

Malinau

8

Nunukan

9

Panajam Paser Utara

STATUS PROV PERDA

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

235,400,000 1

10

Samarinda Kota

11

Tarakan Kota

12

Balikpapan Kota

13

Bontang Kota

14

Tanah Tidung

JUMLAH XXI XXII

1

-

-

-

56,400,000

1

235,400,000

1

235,400,000

1

235,400,000

7

-

1

56,400,000

1

56,400,000

1

56,400,000

1

56,400,000

7

769

344

11,799,272,000

SULAWESI UTARA Bakorluh PPK 1 1

Bolaang Mongondow

2

Kep. Sangihe

3

Minahasa

4

Minahasa Selatan

5

Minahasa Tenggara (MITRA)

6

Kota Kotamobagu

7

Bolaang Mongondow Utara

8

Kep. Talaud

9

10

Kep. Siau Tagulandang Biaro (SITARO) Minahasa Utara

11

Tomohon Kota

12

Bitung Kota

13

Manado Kota

14

Bolmong Timur

7,091,930,000 1

559,450,000

1

792,100,000

1

792,100,000

1

792,100,000

1

481,900,000

1

481,900,000

1

481,900,000

1

481,900,000

1

481,900,000

1

481,900,000 1

236,400,000

1

481,900,000 1

236,400,000 1


236,400,000

45

NO


1 15

STATUS PROV PERDA

2 Bolmong Selatan

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1 JUMLAH XXII XXIII

1

-

-

11

2

2

236,400,000 -

735

210

14,346,580,000

GORONTALO Bakorluh PPK 1

1

Boalemo

2

Bone Bolango

3

Gorontalo

4

Gorontalo Utara

5

Gorontalo Kota

6

Pohuwato

3,826,952,000 1

391,500,000

1

326,800,000

1

792,100,000

1

481,900,000

1

481,900,000 1

JUMLAH XXIII XXIV

1

-

-

4

2

391,500,000 -

-

254

172

6,692,652,000

SULAWESI TENGAH BAKORLUH PPK 1

1

Buol

2

Banggai Kepulauan

3

Donggala

4

Morowali

5

Parigi Mauntong

6

Poso

7

Toli- Toli

8

Tojo Una-una

9

Palu Kota

7,032,472,000 1

869,818,000

1

848,236,000

1

1,398,970,000

1

737,530,000 1

602,736,000

1

10

Banggai

11

Sigi

JUMLAH XXIV XXV

1

-

-

840,688,000 1

577,296,000

1

439,920,000

1

363,600,000

1

1,119,130,000

1

481,900,000

7

4

-

-

767

444

15,312,296,000

SULAWESI TENGGARA


46

NO


1

STATUS PROV PERDA

2 BAKORLUH PPK

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1 1

Kolaka

2

Konawe Selatan

3

Konawe

4

Konawe Utara

5

Bau-Bau Kota

6

Buton

7

Buton Utara

8

Kolaka Utara

9

Muna

11,665,248,000 1

481,900,000

1

481,900,000

1

481,900,000

1

481,900,000 1

57,400,000

1

236,400,000

1

236,400,000

1

481,900,000 1

10

Kendari Kota

11

Bombana

12

Wakatobi

57,400,000

1

481,900,000

1

481,900,000 1

JUMLAH XXV XXVI

1

-

-

7

3

236,400,000 -

2

646

520

15,862,548,000

SULAWESI SELATAN Bakorluh PPK 1

1

Bantaeng

2

Barru

3

Jeneponto

4

Maros

5

Pinrang

6

Sidenreng Rappang

7

Sinjai

8

Soppeng

9

Takalar

25,338,971,000 1

235,900,000

1

235,900,000

1

235,900,000

1

235,900,000

1

10

481,400,000 1

235,900,000

1

235,900,000

1

235,900,000

1

235,900,000

1

235,900,000

Wajo


47

NO


1

STATUS PROV PERDA

2 11

Selayar

12

Bone

13

Bulukumba

14

Enrekang

15

Gowa

16

Luwu

17

Luwu Timur

18

Luwu Utara

19

Pangkajene Kepulauan

20

Tana Toraja

21

Makassar Kota

22

Pare-Pare Kota

23

Kota Palopo

24

Tanah Toraja Utara

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

235,900,000

1

481,400,000 1

235,900,000 1

56,900,000

1

56,900,000

1

235,900,000

1

481,400,000 1

235,900,000

1

235,900,000

1

235,900,000 1

56,900,000

1

56,900,000

1

235,900,000 1

JUMLAH XXVI XXVII

1

-

-

3

16

1

235,900,000

4

1,825

955

31,021,071,000

SULAWESI BARAT Bakorluh PPK 1

1

Mamuju

2

Polewari Mandar

3

Majene

4

Mamasa

5

Mamuju Utara

4,630,200,000 1

235,900,000

1

235,900,000

1

235,900,000

1

481,400,000 1

JUMLAH XXVII XXVIII

1

-

-

1

4

235,900,000 -

-

375

170

6,055,200,000

NUSA TENGGARA BARAT BAKORLUH PPK 1

1

Lombok Barat

2

Lombok Timur

14,622,072,000 1 1


235,900,000 481,400,000

48

NO


1 3

2 Bima Kota

4

Sumbawa Barat

5

Mataram Kota

6

Bima

7

Dompu

8

Lombok Tengah

9

Sumbawa

STATUS PROV PERDA

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

235,900,000

1

481,400,000 1

235,900,000

1

481,400,000 1

10

235,900,000

1

481,400,000

1

481,400,000

Lombok Utara 1 JUMLAH XXVIII

XXIX

1

-

-

5

4

-

1

56,900,000 795

625

18,029,572,000

NUSA TENGGARA TIMUR Badan KP dan Penyuluhan 1

1

Timor Tengah Utara

2

Sumba Timur

3

Sikka

4

Lembata

5

Nagekeo

6

Kupang

7 8

Timor Tengah Selatan Kupang Kota

9

Belu

15,389,044,000 1

664,664,000

1

864,184,000 1

682,808,000

1

640,472,000

1

628,376,000

1

1,075,864,000 1 1

10

Sumba barat

11

Sumba Barat Daya

12

Sumba Tengah

13

Alor

14

Ende

15

Flores Timur

16

Manggarai

17

Manggarai Barat

18

Manggarai Timur

873,284,000 338,072,000

1

942,872,000

1

356,216,000

1

253,400,000

1

392,504,000

1

604,184,000

1

785,624,000

1

616,280,000

1

670,712,000

1

628,376,000

1

483,224,000


49

NO


1

STATUS PROV PERDA

2 19

Ngada

20

Rote-Ndao

21

Sabu Raijua

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

531,608,000

1

319,928,000 1

JUMLAH XXIX XXX

1

-

-

2

16

1

2

68,900,000

1,177

1.008

27,810,596,000

MALUKU Bakorluh PPK 1 1

Buru

2

Maluku Tengah

3

Maluku Tenggara

4

Maluku Tenggara Barat

5

Ambon Kota

6

Seram Bagian Timur

7

Seram Bagian Barat

8

Kepulauan Aru

9

Buru Selatan

5,645,232,000 1

68,900,000

1

253,400,000 1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

253,400,000

1

253,400,000 1

68,900,000

1 10

Kota Tual

11

Maluku Barat Daya

JUMLAH XXX XXXI

1

-

-

-

4

253,400,000

-

1

68,900,000

1

68,900,000

7

384

202

7,141,132,000

MALUKU UTARA Bakorluh PPK 1

1

Halmahera Tengah

2

Halmahera Utara

3

Ternate Kota

4

Halmahera Barat

5

Halmahera Selatan

6

Halmahera Timur

3,797,672,000 1

428,792,000 1

555,800,000

1

664,600,000

1

803,704,000

1

604,120,000 1


195,908,000

50

NO


1 7

STATUS PROV PERDA

2 Kepulauan Sula

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1 8

Tidore Kepulauan Kota

9

Kep. Morotai

141,476,000

1

852,088,000 1

JUMLAH XXXI XXXII

1

-

-

4

1

1

3

68,900,000 270

252

8,113,060,000

PAPUA BARAT Bakorluh dan KP 1

1

Manokwari

2

Sorong Kota

3

Sorong

4

Teluk Bintuni

5

Teluk Wondama

6

Sorong Selatan

7

Raja Ampat

8

Fak-Fak

9

Kaimana

5,597,732,000 1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

10

Tambrauw

11

Maybrat

JUMLAH XXXII XXXIII

1

-

-

-

1

253,400,000

-

1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

10

334

217

6,540,132,000

PAPUA Distan dan KP 1

1

Pegunungan Bintang

2

Timika

3

Merauke

4

Keerom

5

Yopen

6

Boven Digul

6,578,026,000 1

592,024,000 1 1

1

316,868,000 537,656,000 749,272,000

1 1


483,224,000 604,120,000

51

NO


1 7

2 Jayapura Kota

8

Yahukimo

9

Waropen

STATUS PROV PERDA

PERGUB

STATUS KABUPATEN

NON KLMBG

PERDA UU

PERDA CAMPUR

3

PERBUP/ WALIKOTA

NON KLMBG

4

JUMLAH PENYULUH PNS

JUMLAH THL-TB PP

TOTAL

5

6

7

1

195,908,000

1

123,332,000

1 10

Mamberamo Raya

11

Supiori

12

Sarmi

13

Puncak Jaya

14

Paniai

15

Tolikara

16

Mappi

17

Jayawijaya

18

Jayapura

19

Biak Numfor

20

Asmat

21

Nabire

22

Dogiyai

23

Lanny Jaya

24

Maberamo Tengah

25

Nduga

26

Puncak

27

Yalimo

28

Deiyai

29

Intan Jaya

585,976,000 1

68,900,000

1

111,236,000

1

135,428,000

1

111,236,000

1

74,948,000

1

105,188,000

1

398,552,000

1

537,656,000

1

1,081,912,000 1

365,252,000

1

226,148,000

1

682,808,000 1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

1

68,900,000

JUMLAH XXXIII

TOTAL:

-

-

1

5

3

2

19

23

5

5

115

161

43

178


590 27,514

470 22.163

15,216,870,000 622,750,629,000

52

Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Aspek Teknis dan Keuangan dalam pemanfaatan THL-TB Penyuluh Pertanian 1. Kewenangan Pusat a.

Aspek Teknis 1). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian menyusun draf keputusan Menteri Pertanian berdasarkan endasi kinerja baik THL-TB Penyuluh Pertanian dari Bupati/Walikota, setelah dilakukan Verifikasi. 2). Melaksanakan Pengawalan dan Pendampingan sesuai Permentan 26 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawalan THL-TB Penyuluh Pertanian.

b.

Aspek Keuangan 1). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mengalokasikan anggaran THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2011 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian tentang pembaharuan kontrak THL-TB Penyuluh Pertanian. 2). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian segera melakukan koordinasi dengan BRI Pasar Minggu perihal penyaluran dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian yang semula dilaksanakan di Pusat, tahun 2011 dialihkan ke Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. 3). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melakukan monotoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian. 4). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2011.


53

2. Kewenangan Provinsi a. Aspek Teknis 1). Gubernur membuat surat kepada Bupati/Walikota untuk menerbitkan SK Penempatan THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian. 2). Penetapan pemberhentian THL-TB Penyuluh Pertanian yang berkinerja tidak baik, dilakukan oleh pejabat pembina di Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan setelah mendapatkan rekomendasi dari BP4K/kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota. Selanjutnya hasil penetapan pemberhentian THL-TBPP tersebut dilaporkan ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, c.q Pusat Penyuluhan Pertanian. 3). Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi melakukan pemberhentian pembayaran honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian, menindaklanjuti penetapan pemberhentian THL-TBPP yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina di Sekretariat Bakorluh/ kelembagaan yang menangani penyuluhan di provinsi 4). Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi melaporkan perkembangan jumlah dan status THL-TB Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya, setiap tiga bulan sekali ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, cq Pusat Penyuluhan Pertanian. 5). Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di provinsi menyusun database THL-TBPP yang berisi data nama, nomor tes, tingkat pendidikan, jurusan, jenis kelamin, alamat, nomor rekening, nomor handphone, kabupaten/kota, wilayah kerja. b. Aspek Keuangan 1). Satker Dekonsentrasi Provinsi melakukan koordinasi dengan perbankan /BRI di provinsi perihal penyaluran honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian, paling lambat Desember 2010. 2). Satker Dekonsentrasi Provinsi mencairkan honor bagi THL-TB Penyuluh Pertanian ke rekening THL-TB Penyuluh Pertanian yang disalurkan melalui BRI Provinsi setiap bulan dilakukan paling lambat minggu pertama untuk setiap bulannya setelah menerima laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan THL-TB Penyuluh Pertanian periode 1 bulan sebelumnya.


54

3. Kewenangan Kabupaten/Kota : a. Aspek Teknis 1). Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan (BP3K)/kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kecamatan melakukan pengamatan dan melaporkan kinerja THL-TBPP kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K)/kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota. 2). BP4K/kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota: a)

menyampaikan laporan kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian yang berkinerja baik dan berkinerja tidak baik ke Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi (Bakorluh)/kelembagaan yang menangani penyuluhan provinsi;

b) menyusun rencana penempatan THL-TBPP untuk ditetapkan wilayah kerjanya oleh Bupati/Walikota. Nama THL-TBPP yang ditetapkan harus sesuai dengan nama yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian; c)

melaporkan perkembangan jumlah dan status THL-TB Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya, setiap tiga bulan sekali (Maret, Juni, September, Desember) ke Bakorluh, pada minggu ketiga bulan ketiga.

b. Aspek Keuangan BP4K/kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan BRI kabupaten/kota, apabila terjadi dalam kelancaran penyaluran honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian.

KONTRAK KERJA Tenaga Harian Lepas (THL)Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait dengan pensasi kerja yakni besarnya honorarium, BOP, dan Percontohan yang menjadi haknya dengan cara membuat kontrak kerja antara THL-TB PP dengan Kuasa Pengguna Anggaran di satker provinsi.


55

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2012

Recommend Documents