PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2009

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2009

PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN 2009

KATA PENGANTAR

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan (SP3K), maka pelaksanaan Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP) tahun 2009 difokuskan pada tataran implementasi Undangundang No. 16 Tahun 2006 tersebut, dengan ruang lingkup penataan kelembagaan penyuluhan, ketenagaan, pembiayaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat cq. Departemen Pertanian pada tahun 2009 melanjutkan dukungan terhadap penyelenggaraan Program RPP di seluruh Indonesia melalui penyediaan anggaran APBN, baik dalam bentuk dana dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dukungan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) atau Farmer Empowerment through Technology and Information (FEATI) di 18 provinsi, 70 kabupaten yang sudah dimulai sejak akhir tahun 2007. Dukungan anggaran untuk Program RPP Tahun 2009 di 33 provinsi dan 457 kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 806.481.486.000,-. Dibandingkan dengan tahun 2008, jumlah ini meningkat sebesar Rp. 266.237.800.000,- atau 46,5 %. Peningkatan ini merupakan akumulasi dari tambahan untuk Biaya Operasional THL-TB Penyuluh Pertanian sebesar Rp. 147.909.000.000,- dan anggaran P3TIP/FEATI daerah sebesar Rp. 131,181,832,000,- dan penurunan dana dekonsentrasi sebesar Rp. 12,853,032,000,Seluruh dukungan kegiatan dan anggaran RPP yang bersumber dari APBN tersebut diharapkan dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan/program-program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota yang didukung oleh APBD Provinsi dan Kabupaten, serta sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat. Pedoman Umum Pelaksanaan Penyelenggaraan RPP Tahun 2009 ini memberikan gambaran umum mengenai arah pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian tahun 2009 yang diselenggarakan di provinsi dan kabupaten/kota, khususnya yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi. Untuk itu, Pedoman Umum ini diharapkan menjadi acuan bagi para penyelenggara penyuluhan pertanian di provinsi maupun kabupaten/kota untuk terselenggaranya penyuluhan secara produktif, efektif dan efisien.

Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian,

ttd

Ir. MULYONO MACHMUR, MS NIP. 080 053 625 Pedum RPP Tahun 2009

i

DAFTAR ISI I.

II.

III.

PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 A.

Latar Belakang .......................................................................................... 1

B.

Tujuan ...................................................................................................... 5

C.

Output....................................................................................................... 5

D.

Sasaran .................................................................................................... 5

E.

Pengertian ................................................................................................ 6

ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA SATKER DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI RPP ...................................................... 8 1.

Pusat ........................................................................................................ 8

2.

Provinsi ..................................................................................................... 9

3.

Kabupaten/Kota......................................................................................... 9

PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI TAHUN 2009 ..............................................................................................10 1.

Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi Tahun 2009 .......................... 10

2.

Penyebaran Informasi Penyuluhan ........................................................... 12

3.

Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS (BOP) ................................... 15

4.

Penunjang Perencanaan .......................................................................... 19

5.

Pengawalan dan Pendampingan .............................................................. 20

6.

Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian .................... 23

7.

Berperanserta dalam Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan di Pusat ................................. 26

8.

Berperanserta dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Pusat ................................................................................ 28

9.

Berperanserta dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian PNS dan Petani Teladan Tingkat Nasional ................................. 30

10. Kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI di 18 Provinsi .......................................... 32 IV.

PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN DI KABUPATEN/KOTA.......................................................................................... 33 1.

Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa Tahun 2009 ............................................................................. 33

2.

Penyebaran Informasi Penyuluhan ........................................................... 36

3.

Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) PNS ................................... 39

Pedum RPP Tahun 2009

ii

4.

Pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPP Model)....................... 43

5.

Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian .................... 48

6.

Penunjang Perencanaan .......................................................................... 50

7.

Pengawalan dan Pendampingan .............................................................. 52

8.

Berperanserta dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Pusat ................................................................................ 55

9.

Berperanserta dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian dan Petani Teladan Tingkat Nasional.......................... 57

10. Berperanserta dalam Pertemuan Pengembangan Manajemen Organisasi Poktan/Gapoktan di Pusat; ...................................................... 58 11. Kegiatan P3TIP/FEATI di Kabupaten ........................................................ 60 LAMPIRAN ................................................................................................................... 61


iii

I.

A.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Pembangunan pertanian hingga saat ini mempunyai peran sentral sebagai tulang punggung pembangunan perekonomian nasional.

Pencanangan Revitalisasi

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP) telah ditindaklanjuti dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Dengan diterbitkannya payung hukum tersebut, diharapkan RPP yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 akan berjalan lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K tersebut Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan secara sekaligus. Pemerintah Pusat melalui kegiatan RPP mendukung penyelenggaraan penyuluhan di provinsi dan kabupaten/kota melalui dana dekonsentrasi

sejak tahun 2005.

Upaya tersebut perlu disinergikan dengan

program-program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan pembiayaan yang memadai dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Mengingat belum optimalnya implementasi operasionalisasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K, tercatat berbagai masalah, antara lain; 1.

Beragamnya bentuk dan tingkat eselonering kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mengakibatkan koordinasi dalam rangka penyelengaraan penyuluhan belum efektif dan efisien;

2.

Terbatasnya kuantias dan kualitas tenaga penyuluh pertanian yang dapat melayani kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses informasi teknologi, permodalan, pasar dan harga, guna peningkatan usahatani mereka;

3.

Programa penyuluhan pertanian belum disusun secara partisipatif antara pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian sesuai kebutuhan petani sebagai dasar penyelenggaraan penyuluhan pertanian;


1

4.

Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha;

5.

Masih banyak Pemerintah Daerah yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap penyediaan pembiayaan penyuluhan pertanian di wilayahnya atau masih bersifat parsial.

Dalam rangka percepatan implementasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K, insentif diberikan kepada provinsi yang telah membentuk Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) dan kabupaten/kota yang telah membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh). Dengan demikian pada tahun 2009 kebijakan pembiayaan pada program RPP melalui dana dekonsentrasi, sebagai berikut: 1.

Jangkauan program RPP meliputi 33 provinsi dan 457 kabupaten/kota, namun difokuskan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K;

2.

Kabupaten/kota yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 mendapat insentif berupa dukungan dana dekonsentrasi untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: penyebaran informasi penyuluhan pertanian untuk penyuluh pertanian PNS; Biaya Operasional

Penyuluh

Pertanian

PNS

(BOP);

pengembangan

Balai

Penyuluhan Kecamatan/BPP (BPP Model); penyebaran perangkat media informasi di BPP; pengawalan dan pendampingan Tenaga Harian LepasTenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian; penunjang perencanaan (administrasi, koordinasi, konsultasi), serta pengawalan dan pendampingan (monitoring dan evaluasi); 3.

Kabupaten/kota yang belum membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tidak mendapat biaya pengembangan BPP Model dan penyebaran perangkat media informasi di BPP;

4.

Kabupaten/kota yang menjadi lokasi Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian/P3TIP (Farmers Empowerment through Agricultural

Technology

and

Information

Project/FEATI)

memperoleh

dukungan dana dekonsentrasi sebagai berikut: BOP bagi penyuluh pertanian PNS; penyebaran informasi penyuluhan pertanian untuk penyuluh pertanian


2

PNS;

penunjang

perencanaan

(administrasi,

koordinasi,

konsultasi);

pengawalan dan pendampingan (monitoring dan evaluasi); pengawalan dan pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian; 5.

Pengalokasian dana dekonsentrasi tersebut berprinsip pada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan antara berbagai sumber pembiayaan

yang

tersedia, baik APBN,

APBD provinsi dan

APBD

kabupaten/kota, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat; 6.

Bentuk kelembagaan penyuluhan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dengan status kelembagaannya (Perda, Pergub/Perbub) dan kesesuaiannya dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 turut mempengaruhi alokasi jenis kegiatan dan besarnya dana dekonsentrasi.

Selain pembiayaan dana dekonsentrasi penyuluhan pertanian yang bersumber dari APBN Departemen Pertanian c.q. Badan Pengembangan SDM Pertanian serta pembiayaan untuk P3TIP/FEATI (pinjaman Bank Dunia, APBN, APBD), sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 ini tersedia pula dana APBN dalam rangka membantu kabupaten/kota membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Alokasi penggunaan DAK secara lebih rinci mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal, Departemen Pertanian dan Pedoman Umum Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian. Fokus kegiatan RPP tahun 2009 di provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1.

Kegiatan di Provinsi: a. Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi (APBD provinsi); b. Penyebaran Informasi Penyuluhan untuk penyuluh PNS; c. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS (BOP); d. Penunjang Perencanaan; e. Pengawalan dan Pendampingan; f. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian;


3

g. Berperanserta dalam Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Pusat; h. Berperanserta dalam Pertemuan Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Pusat; i. Berperanserta dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian dan Petani Teladan Tingkat Nasional; j. Kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI di 70 kabupaten/kota, 18 provinsi. 2.

Kegiatan di Kabupaten/Kota: a. Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa (APBD Kabupaten/Kota); b. Penyebaran Informasi Penyuluhan untuk penyuluh pertanian PNS; a. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS (BOP); b. Pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPP Model) di 20 BPP, 12 provinsi; c. Penyebaran Perangkat Media Informasi pada BPP Model di 20 BPP, 12 provinsi; d. Pengawalan dan Pendampingan bagi THL-TB Penyuluh Pertanian; e. Penunjang Perencanaan; f. Pengawalan dan Pendampingan; g. Berperanserta dalam Pertemuan Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Pusat; h. Berperanserta dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian dan Petani Teladan Tingkat Nasional; i. Berperanserta dalam Pertemuan Pengembangan Manajemen Organisasi Poktan/Gapoktan di Pusat; j. Kegiatan P3TIP/FEATI di 69 kabupaten.

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan RPP tahun 2009 di provinsi dan kabupaten/kota, kegiatan penyuluhan yang tidak dialokasikan dari dana dekonsentrasi agar mendapat dukungan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Guna membangun persamaan persepsi di kalangan para penyelenggara penyuluhan pertanian agar pelaksanaan RPP khususnya yang dibiayai dengan


4

dana dekonsentrasi, dapat berjalan secara komprehensif, maka dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Penyelenggaraan RPP Tahun 2009. B.

Tujuan Tujuan

disusunnya

pedoman

ini

adalah

menyediakan

acuan

bagi

para

penyelenggara penyuluhan pertanian khususnya yang dibiayai dengan APBN melalui dana dekonsentrasi, dalam: 1.

Menata kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota dan di kecamatan;

2.

Menyediakan tenaga penyuluh pertanian yang kompeten dan profesional;

3.

Menciptakan mekanisme kerja penyuluhan yang efektif dan efisien;

4.

Menyediakan dukungan biaya penyelenggaraan penyuluhan di daerah;

5.

Menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan

penyuluhan

yang

terkoordinasi,

terintegrasi dan sinergik antara pusat dan daerah.

C.

Output Output yang diharapkan dengan penyusunan pedoman ini, adalah: 1.

Tertatanya

kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota dan di

kecamatan; 2.

Tersedianya tenaga penyuluh pertanian yang kompeten dan profesional;

3.

Terciptanya mekanisme kerja penyuluhan yang efektif dan efisien;

4.

Tersedianya dukungan biaya penyelenggaraan penyuluhan di daerah;

5.

Terselenggaranya kegiatan-kegiatan penyuluhan di daerah yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinergik antara pusat dan daerah.

D.

Sasaran Sasaran Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, adalah: 1.

Kelembagaan penyuluhan di 33 provinsi;

2.

Kelembagaan penyuluhan di 457 kabupaten/kota;

3.

Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP di 3.380 kabupaten/kota;

4.

Penyuluh pertanian PNS penerima BOP, sebanyak 27.402 orang (provinsi 615 orang dan kabupaten/kota 26.787);


5

5.

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian sebanyak 25.543 orang.

E.

Pengertian 1.

Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan

adalah seluruh

rangkaian

pengembangan

kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan; 2.

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan;

3.

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

4.

Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya;

5.

Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;

6.

Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat;

7.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropastur, penangkaran satwa, dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan,


6

yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang; 8.

Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;

9.

Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;

10. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan; 11. Pos penyuluhan desa/kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.


7

II.

ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA SATKER DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI RPP

Penyelenggaraan RPP tahun 2009 di provinsi dan kabupaten/kota didukung oleh dana dekonsentrasi yang bersumber dari APBN Departemen Pertanian cq. Badan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2009, disamping dana yang bersumber dari APBD dan melalui Program P3TIP/FEATI serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dana dekonsentrasi ini dikelola oleh Satker lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian di provinsi, yang berada pada: 1.

Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang berada di 6 (enam) provinsi, yaitu Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Utara, Bengkulu, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara;

2.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Provinsi Sulawesi Selatan serta Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);

3.

Dinas Pertanian provinsi yang berada di 25 provinsi lainnya.

Adapun

organisasi

dan

mekanisme

kerja

Satker

dalam rangka

pengelolaan

P3TIP/FEATI akan diatur dalam pedoman teknis tersendiri yang akan diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Tahun 2009 yang merupakan satu kesatuan dengan pedoman ini (termasuk penjelasan rinci mengenai kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota). Organisasi

dan

mekanisme

kerja

Satker

dana

dekonsentrasi

lingkup

Badan

Pengembangan SDM Pertanian di provinsi dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat digambarkan sebagai berikut: 1.

Pusat a.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian merupakan penanggungjawab Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

b.

Dalam pelaksanaan sehari-hari

Kepala Badan

Pengembangan

SDM

Pertanian dibantu oleh pejabat struktural yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (P2K).


8

2.

Provinsi a.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.211/Kpts/KU.510/5/2005, kewenangan

pengelolaan

dan

tanggungjawab

dana

dekonsentrasi

Departemen Pertanian dilimpahkan kepada Gubernur; b.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut, Gubernur membentuk Satker dana dekonsentrasi di tingkat provinsi: di 6 (enam) provinsi yaitu, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Utara, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara berada pada Bakorluh, dan di 2 (dua) provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Selatan berada pada Badan Ketahanan Pangan dan NTT pada BKP3 serta di 25 provinsi lainnya berada pada Dinas Pertanian;

c.

Dalam

pengelolaan

dana

dekonsentrasi,

Gubernur

mendelegasikan

wewenangnya kepada Kepala Bakorluh/Kepala BKP/Kepala BKP3/Kepala Dinas Pertanian provinsi untuk bertindak sebagai pejabat KPA, sekaligus menunjuk pejabat struktural di Bakorluh/BKP/BKP3/Dinas Pertanian sebagai P2K, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan usulan Kepala Bakorluh/BKP/BKP3/Dinas Pertanian provinsi; d.

Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya menunjuk Pemegang Uang Muka (PUM) provinsi dan kabupaten/kota serta atasan langsungnya berdasarkan usulan kepala Satker provinsi.

3.

Kabupaten/Kota a.

Kepala Badan Penyuluhan/Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota sebagai Atasan Langsung PUM bertindak selaku penanggungjawab kegiatan di kabupaten/kota;

b.

Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi, penanggungjawab kegiatan di kabupaten/kota dibantu oleh pelaksana teknis kegiatan.


9

III.

PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI TAHUN 2009

1.

Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi Tahun 2009 Badan Koordinasi Penyuluhan/BKP/BKP3/Dinas Pertanian provinsi memfasilitasi penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Provinsi Tahun 2009 yang dilakukan oleh para penyuluh bersama perwakilan organisasi petani tingkat provinsi dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi. a.

Tujuan 1)

Menyediakan acuan bagi penyelenggara penyuluhan di provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penyuluhan tahun 2009;

2)

Memberikan acuan bagi penyuluh di provinsi dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) penyuluh provinsi tahun 2009;

3)

Menyediakan bahan

penyusunan perencanaan

penyuluhan untuk

disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Tahun 2010. b.

Sasaran Sasaran penyusunan programa penyuluhan provinsi tahun 2009 adalah para penyuluh dan perwakilan organisasi petani di tingkat provinsi dengan difasilitasi oleh Bakorluh Provinsi/BKP/BKP3/Dinas Pertanian provinsi dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBD provinsi.

c.

Output 1)

Tersedianya acuan bagi penyelenggara penyuluhan di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penyuluhan tahun 2009;

2)

Tersedianya acuan bagi penyuluh di provinsi dalam menyusun RKT penyuluh provinsi tahun 2009;

3)

Tersedianya

bahan

penyusunan

perencanaan

penyuluhan

untuk

disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Tingkat Provinsi Tahun 2010.


10

d.

Waktu Programa Penyuluhan Pertanian Provinsi Tahun 2009 disusun dan disahkan paling lambat pada bulan Desember tahun 2008, untuk dilaksanakan pada tahun 2009.

e.

Pelaksanaan 1)

Penyusunan programa penyuluhan provinsi dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah pembangunan pertanian yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dan berhubungan dengan aspek-aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS), sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi;

2)

Penyusunan programa penyuluhan provinsi ini dilakukan oleh para penyuluh dan perwakilan organisasi petani di tingkat provinsi melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan sintesa programprogram prioritas Bakorluh/BKP/BKP3/Dinas Pertanian/instansi lingkup pertanian dan program kerja/kegiatan perwakilan organisasi petani di tingkat provinsi tahun 2009;

3)

Selanjutnya dari sintesa program di atas, dihasilkan draf programa penyuluhan provinsi untuk dibahas dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat

yang

membidangi

program/perencanaan

dari

Bakorluh/BKP/BKP3/Dinas Pertanian/instansi lingkup pertanian dan perwakilan organisasi petani di tingkat provinsi, sampai menghasilkan draf final; 4)

Programa penyuluhan provinsi yang sudah final ditandatangani oleh Koordinator Penyuluh di provinsi dan Ketua perwakilan organisasi petani di tingkat provinsi, kemudian disahkan oleh Kepala Bakorluh/Kepala BKP/BKP3/Kepala Dinas Pertanian provinsi, dan diketahui oleh pejabat Bakorluh/BKP/BKP3/Dinas Pertanian/instansi lingkup pertanian yang membidangi program/perencanaan di masing-masing unit kerjanya;


11

5)

Naskah programa tersebut selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh pertanian provinsi ke dalam RKT penyuluh pertanian tahun 2009, serta disampaikan dalam Forum Musrenbangtan Provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi.

2.

Penyebaran Informasi Penyuluhan Penyebaran informasi penyuluhan dibutuhkan selain oleh para penyuluh pertanian juga oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka peningkatan produktivitas usahanya, pengembangan komoditas unggulan di daerahnya, serta dalam upaya membangun sistem peringatan dini terhadap ancaman serangan hama penyakit (hapen), banjir, kekeringan, perubahan cuaca, iklim, dan lain-lain. Untuk itu para penyelenggara penyuluhan perlu terus meningkatkan pelayanan informasinya, baik informasi teknologi, harga, pasar, permodalan, maupun informasi tentang kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. Salah satu sumber informasi pertanian adalah berupa tabloid pertanian. Jumlah Tabloid Mingguan Sinar Tani yang dikirim untuk setiap penyuluh PNS adalah satu eksemplar per minggu selama satu tahun (48 eksemplar) yang pembiayaannya bersumber dari dana dekonsentrasi di provinsi. Pendayagunaan Tabloid Mingguan Sinar Tani pada tahun 2009, intensitas sisipan Lembar Informasi Pertanian (liptan) sebanyak dua minggu sekali (24 edisi), sedangkan Mimbar Penyuluhan Agribisnis diterbitkan setiap minggu.

Adapun

pengisian materi-materi dimaksud dilakukan oleh Tim Penyusunan Materi Penyuluhan

pada

Badan

Pengembangan

SDM

Pertanian.

Tim

tersebut

beranggotakan para penyuluh pertanian yang ditugaskan pada unit kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian. Selain itu, pusat juga akan mendukung penyediaan berbagai materi informasi pertanian yang diperlukan oleh daerah dalam bentuk leaflet dan brosur dan melalui media elektronik dalam bentuk: dialog interaktif, iklan layanan masyarakat, VCD yang pembuatannya dan alokasi dananya berada di tingkat Pusat. a.

Tujuan Tujuan penyebaran informasi penyuluhan di provinsi, adalah: 1)

Meningkatkan

wawasan

dan

pengetahuan

masyarakat

pertanian,

perikanan dan kehutanan di perkotaan dan di pedesaan tentang Pedum RPP Tahun 2009

12

perkembangan inovasi teknologi, harga, pasar, permodalan, iklim, cuaca, serangan hapen, maupun kebijakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya; 2)

Mengembangkan wawasan dan pengetahuan penyuluh di provinsi dalam rangka membantu memecahkan masalah usahatani pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya;

3)

Menyediakan topik bahasan diskusi di kalangan korps penyuluh mengenai pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;

4)

Melengkapi bahan bacaan sebagai sumber informasi di perpustakaan provinsi.

b.

Sasaran Sasaran Tabloid Mingguan Sinar Tani adalah 615 orang penyuluh pertanian PNS yang bertugas di provinsi, termasuk penyuluh yang berada di BPTP dengan kriteria yang sama dengan kriteria penyuluh yang berhak menerima BOP.

c.

Output 1)

Meningkatnya

wawasan

dan

pengetahuan

masyarakat

pertanian,

perikanan dan kehutanan di perkotaan dan di pedesaan tentang perkembangan inovasi teknologi, harga, pasar, permodalan, iklim, cuaca, serangan hapen, maupun kebijakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya; 2)

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan penyuluh di provinsi dalam rangka membantu memecahkan masalah usahatani pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya;

3)

Tersedianya topik bahasan diskusi di kalangan korps penyuluh mengenai pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;

4)

Bertambahnya bahan bacaan sebagai sumber informasi di perpustakaan provinsi.

d.

Waktu Pengiriman Tabloid Mingguan Sinar Tani setiap minggu selama setahun.


13

e.

Pelaksanaan 1)

Pendistribusian Tabloid Mingguan Sinar Tani a)

Tabloid Mingguan Sinar Tani disalurkan melalui Satker provinsi untuk selanjutnya didistribusikan kepada para penyuluh melalui Koordinator Penyuluh di provinsi disertai dengan tanda bukti penerimaan dari para penyuluh yang bersangkutan;

b)

Materi yang dianggap penting dapat dijadikan bahan diskusi atau seminar terbatas di kalangan penyuluh di provinsi dengan mengundang narasumber terkait;

c)

Satker provinsi mengajukan permohonan kepada Redaksi Sinar Tani dengan alamat Gedung Arsip, Kantor Pusat Departemen Pertanian, Jl. Harsono RM No. 3, Jakarta 12550 (Telp. 0217812162-63 dan 7817544; Fax. 021-7818205), disertai dengan alamat lengkap pengirim termasuk kode pos.

2)

Penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun elektronik yang diprodksi di Pusat a)

Penyebarluasan informasi berbagai informasi pertanian dalam bentuk leaflet/brosur dan melalui media elektronik (dialog interaktif, iklan layanan masyarakat, VCD) yang pembuatan dan alokasi dananya berada di tingkat Pusat.

b)

Satker

provinsi

diharapkan

dapat

menggandakan

dan

pendistribusian informasi penyuluhan pertanian baik berupa media cetak maupun elektronik tersebut kepada petugas, pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing melalui dana APBD; c)

Satker provinsi membantu menginventarisasi umpan balik dari petugas, pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja masingmasing terhadap informasi penyuluhan yang diproduksi di tingkat pusat;

d)

Satker provinsi menyelenggarakan kerjasama dengan stasiun televisi lokal baik pemerintah maupun swasta yang memiliki jangkauan ke seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja masing-


14

masing dalam menyebarluaskan informasi penyuluhan pertanian baik yang diterima dari pusat maupun diproduksi sendiri di tingkat provinsi.

3.

Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS (BOP) Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian adalah dana yang dapat digunakan langsung oleh para penyuluh pertanian di provinsi yang berhak menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan senilai Rp 250.000,- per orang per bulan dengan pembiayaan yang bersumber dari dana dekonsentrasi di provinsi. Mengingat keterbatasan dana dekonsentrasi yang tersedia di tingkat Pusat, maka daerah dapat menambahkan dukungan dana operasional penyuluh, antara lain melalui penyediaan uang kerja bimbingan (UKB) atau bentuk-bentuk pendanaan lain yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. a.

Tujuan 1)

Meningkatkan motivasi kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di provinsi;

2)

Meningkatkan

mobilisasi

penyuluh

pertanian

di

provinsi

dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. b.

Sasaran Sasaran pengguna dana BOP tahun 2009 di provinsi adalah sejumlah 615 orang penyuluh pertanian di 33 provinsi (termasuk penyuluh yang berada di BPTP). Adapun persyaratan-persyaratan ditetapkan, sebagai berikut: 1)

Yang berhak menerima BOP: a)

Penyuluh pertanian PNS yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional penyuluh pertanian dan atau yang telah disesuaikan dengan

jabatannya

(diimpassing)

sesuai

SK

MENKOWASBANGPAN No.19 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan PERMENPAN No. PER/02/MENPAN/2/2008; b)

Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;

c)

Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;


15

d)

Untuk penyuluh pertanian dengan keahlian perikanan dan telah diangkat kembali sebagai pejabat fungsional penyuluh pertanian bisa memperoleh BOP, kecuali bila yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional lain atau bertugas pada unit kerja di luar lingkup pertanian;

e)

Tidak ditugaskan dalam jabatan struktural termasuk bendahara pengeluaran, pengelola Satker, maupun PUM.

2)

Yang tidak berhak menerima BOP: a)

Penyuluh pertanian yang sedang dalam tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

b)

Penyuluh pertanian yang telah mengalami mutasi jabatan dari fungsional ke struktural;

c)

Penyuluh pertanian yang mendapat tugas khusus di luar tugas sebagai penyuluh;

d)

Penyuluh pertanian yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dengan alat verifikasi, yaitu: Programa Penyuluhan Provinsi; RKT Penyuluh Pertanian (sebelum pencairan BOP triwulan I dan seterusnya); dan Laporan Bulanan Kegiatan Penyuluh Pertanian serta persetujuan dari Koordinator Penyuluh atau atasan langsung penyuluh (mulai triwulan II dan seterusnya).

c.

Output Output yang diharapkan dari pemberian BOP, adalah sebagai berikut: 1)

Meningkatnya motivasi kerja penyuluh pertanian di provinsi dalam melaksanakan penyuluhan di provinsi;

2)

Meningkatnya mobilisasi penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

d.

Waktu Waktu penggunaan BOP dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2009 (12 bulan).


16

e.

Pelaksanaan Pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi penyuluh pertanian, adalah sebagai berikut: 1)

Melakukan verifikasi ulang terhadap penyuluh calon penerima BOP sebelum pencairan BOP triwulan I tahun 2009;

2)

Biaya Operasional Penyuluh bagi penyuluh pertanian yang bertugas di tingkat provinsi dialokasikan melalui Satker provinsi;

3)

Kuasa Pengguna Anggaran di satker provinsi menerbitkan SK penyuluh pertanian penerima BOP di provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan usulan

dari

Bakorluh/BKP/BKP3/Dinas

Pertanian

provinsi

dan

kabupaten/kota; 4)

Pencairan dana BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran Satker provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening PUM di provinsi;

5)

Selanjutnya PUM provinsi mentransfer BOP ke rekening masing-masing penyuluh pertanian provinsi atas dasar persetujuan dari Koordinator Penyuluh provinsi atau atasan langsung penyuluh;

6)

Biaya Operasional Penyuluh bagi penyuluh pertanian provinsi tersebut dapat diambil oleh penyuluh pertanian yang bersangkutan pada rekeningnya

masing-masing

di

bank

yang

ditunjuk

berdasarkan

rekomendasi dari Koordinator Penyuluh provinsi atau atasan langsung penyuluh; 7)

Rekomendasi tersebut dikeluarkan triwulanan setelah penyuluh terlebih dahulu menyerahkan: programa penyuluhan, RKT Penyuluh, laporan bulanan kegiatan penyuluh pertanian selama triwulan sebelumnya;

8)

Penyerahan laporan bulanan dimaksud dapat dilakukan pada saat pertemuan bulanan penyuluh di provinsi;

9)

Tidak ada pemotongan BOP kecuali pemotongan pajak bagi penyuluh golongan III dan IV;

10) Dana BOP digunakan untuk biaya operasional penyuluh sesuai dengan RKT Penyuluh yang merupakan penjabaran dari Programa Penyuluhan Pertanian Provinsi; 11) Kuasa

Pengguna

Anggaran

Provinsi

yang

ditunjuk

Gubernur

menginstruksikan penyuluh pertanian (yang belum memiliki nomor Pedum RPP Tahun 2009

17

rekening bank) untuk segera membuka rekening pada bank yang disepakati sebagai bank penyalur; 12) Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan bank penyalur dan Koordinator Penyuluh pertanian di provinsi dalam mencairkan BOP; 13) Pencairan dana BOP dilakukan secara bertahap, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali; 14) Pada akhir tahun 2009, kinerja setiap penyuluh pertanian akan dievaluasi berdasarkan 9 (sembilan) indikator keberhasilan penyuluhan pertanian, yaitu: (1) Programa penyuluhan di setiap tingkatan; (2) Rencana kerja tahunan penyuluh di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (3) Data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan komoditas unggulan; (4) Terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (5) Tumbuhkembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama, kelompoktani, kelompok usaha/asosiasi petani dan usaha formal (lembaga usaha formal lainnya); (6) Terwujudnya kemitraan usaha antara pelaku utama dengan pelaku usaha yang saling menguntungkan;

(7)

Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi

(pertanian, perikanan

dan

kehutanan) dan pemasaran; (8) Meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja; (9) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama di wilayah kerjanya; 15) Penilaian kinerja penyuluh pertanian yang dikaitkan dengan pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja penyuluh dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh KPA Satker provinsi; 16) Koordinator penyuluh provinsi atau atasan langsung penyuluh agar segera melaporkan kepada Satker provinsi, apabila terjadi alih tugas, pensiun, wafat, dan tindak indisipliner lainnya, untuk dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP. Apabila penyuluh tersebut tetap menerima BOP, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedum RPP Tahun 2009

18

4.

Penunjang Perencanaan Penunjang

perencanaan

dimaksudkan

untuk

memfasilitasi

operasional

penyelenggaraan penyuluhan di tingkat provinsi, seperti: honorarium petugas termasuk honorarium bagi Operator Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH), pengadaan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi ke pusat dalam berbagai bentuk form pelaporan sesuai dengan Pedoman Teknis Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2009. Selain itu biaya ini juga dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi koordinasi integrasi dan sinkronisasi di tingkat provinsi, penyusunan perencanaan, dan konsultasi ke Pusat, serta untuk memfasilitasi keperansertaan provinsi dalam penyelenggaraan pertemuan-pertemuan di tingkat pusat. a.

Tujuan Tujuan penunjang perencanaan, adalah: 1)

Memfasilitasi pengelolaan keuangan Satker di provinsi;

2)

Memfasilitasi pengelolaan ketatausahaan Satker di provinsi;

3)

Memfasilitasi pengelolaan administrasi kantor pada Satker di provinsi;

4)

Memfasilitasi koordinasi dan konsultasi kegiatan penyuluhan di provinsi dan pelaporannya dari Satker provinsi ke tingkat pusat.

b.

Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah para pelaksana dan koordinator penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di provinsi dalam melaksanakan administrasi, koordinasi dan konsultasi kegiatan penyuluhan di provinsi dan pelaporannya dari Satker provinsi ke tingkat pusat.

c.

Output 1)

Terfasilitasinya pengelolaan keuangan Satker di provinsi;

2)

Terfasilitasinya pengelolaan ketatausahaan Satker di provinsi;

3)

Terfasilitasinya pengelolaan administrasi kantor pada Satker di provinsi;

4)

Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi kegiatan penyuluhan di provinsi dan pelaporannya dari Satker provinsi ke tingkat pusat.


19

d.

Waktu Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan disesuaikan dengan tujuannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

e.

Pelaksanaan Kegiatan ini diperuntukkan guna mendukung kegiatan operasional Satker provinsi dalam mendukung mobilitas kelembagaan penyuluhan provinsi dalam menghadiri pertemuan-pertemuan penyuluhan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Selain itu untuk memfasilitasi penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kegiatan RPP di provinsi disampaikan oleh Gubernur c.q

Satker

Provinsi

kepada

Menteri

Pertanian

c.q

Kepala

Badan

Pengembangan SDM Pertanian dan tembusan disampaikan kepada Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Laporan bulanan kegiatan dari Satker Provinsi paling lambat diterima tanggal 10 pada bulan berikutnya meliputi rekapitulasi kegiatan di kabupaten/kota dan kegiatan di provinsi dengan alamat Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Kantor Pusat Departemen Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Gedung D, Lantai V, Jakarta (12550), Telp/Fax. 021-7804386. Jenis-jenis pelaporan dan formatnya seperti format laporan fisik dan keuangan. Pedoman Teknis Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2009 beserta petunjuk yang lebih rinci agar mengacu kepada yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian tahun 2009 dan merupakan satu kesatuan dengan pedoman ini.

5.

Pengawalan dan Pendampingan Pengawalan dan Pendampingan dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan di tingkat provinsi. Melalui monitoring akan diketahui ketepatan penggunaan input/sumberdaya penyuluhan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyuluhan agar berjalan sesuai dengan jadwal dan hasil yang diharapkan, dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan. Sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan dampak dari suatu kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten/kota sesuai


20

dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi saat kegiatan berlangsung, sebelum kegiatan dimulai, dan sesudah kegiatan selesai. a.

Tujuan 1)

Mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan di kabupaten/kota;

2)

Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan;

3)

Membangun sikap aparat yang transparan dan akuntabel;

4)

Menyediakan umpan

balik dari

seluruh stakeholders

(pemangku

kepentingan) dalam rangka penyempurnaan perencanaan program dan penyelenggaraan penyuluhan; 5)

Mengukur pencapaian dampak kegiatan penyuluhan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;

6)

Menyediakan laporan berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan).

b. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah pelaksana dan koordinator penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di provinsi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan di provinsi dan pelaporannya dari Satker provinsi ke tingkat pusat.

c.

Output 1)

Diketahuinya tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan;

2)

Diketahuinya tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan menetapkan kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan;

3)

Terbangunnya sikap aparat yang transparan dan akuntabel;

4)

Tersedianya umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan;

5)

Tersedianya laporan berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan);


21

6)

Terukurnya pencapaian dampak kegiatan penyuluhan baik yang dilaksanakan oleh penyuluh PNS sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

d. Waktu Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan disesuaikan dengan tujuannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. e.

Pelaksanaan Kegiatan ini diperuntukkan kegiatan monitoring dan evaluasi provinsi dilakukan oleh pejabat/staf yang ditunjuk dan dalam pelaksanaannya mengacu kepada beberapa instrumen/indikator kinerja penyuluh antara lain: 1)

Programa penyuluhan di setiap tingkatan;

2)

Rencana kerja tahunan penyuluh yang disusun oleh setiap penyuluh berdasarkan programa penyuluhan di masing-masing tingkatan;

3)

Buku kerja penyuluh yang menggambarkan aktivitas harian yang bersangkutan sebagai salah satu alat kendali kinerja penyuluh;

4)

Laporan hasil penyelenggaraan kegiatan penyuluhan;

5)

Data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan;

6)

Data jumlah petani/poktan/gapoktan yang akses ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan serta pemasaran;

7)

Data jumlah petani/poktan/gapoktan yang bermitra dengan pengusaha menengah dan besar;

8)

Ketersediaan informasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan secara merata, tepat guna dan tepat waktu;

9)

Laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kegiatan RPP di provinsi disampaikan oleh Gubernur c.q Satker Provinsi kepada Menteri Pertanian c.q Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian dan tembusan disampaikan

kepada

Kepala

Pusat

Pengembangan

Penyuluhan

Pertanian. Laporan bulanan kegiatan dari Satker Provinsi paling lambat diterima tanggal 10 pada bulan berikutnya meliputi rekapitulasi kegiatan Pedum RPP Tahun 2009

22

di kabupaten/kota dan kegiatan di provinsi dengan alamat Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Kantor Pusat Departemen Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Gedung D, Lantai V, Jakarta (12550), Telp/Fax. 021-7804386.

Jenis-jenis pelaporan dan formatnya seperti format laporan fisik dan keuangan.

Pedoman Teknis Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan RPP Tahun 2009 beserta petunjuk yang lebih rinci agar mengacu kepada yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian tahun 2009 dan merupakan satu kesatuan dengan pedoman ini.

6.

Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian Salah satu fokus Program RPP adalah peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh. Jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 69.929 desa/kelurahan, sementara jumlah penyuluh pertanian PNS yang tersedia saat ini hanya 29.065 orang dan tenaga honorer sebanyak 1.303 orang. Dengan demikian untuk menarapkan kebijakan satu desa satu penyuluh, masih dibutuhkan kurang lebih 39.864 orang tenaga penyuluh pertanian. Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut, Departemen Pertanian mulai tahun 2007 membuat kebijakan merekrut THL-TB Penyuluh Pertanian dengan realisasi sebanyak 5.857 orang dan pada tahun 2008 terealisasi sebanyak 9.686 orang, sehingga jumlah keseluruhan THL-TB Penyuluh Pertanian sebanyak 15.543 orang. Mereka ditempatkan sesuai dengan daerah asal yang bersangkutan di desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian selama periode April-Desember 2007 dan 2008, 82% THL-TB Penyuluh Pertanian sudah melaksanakan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian, sehingga dirasakan sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi petani/poktan dan dipandang sangat membantu penyuluh PNS selaku mitra kerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan. Untuk itu, THL-TB Penyuluh Pertanian yang dinilai berkinerja baik direkomendasikan kembali oleh unit kerja kabupaten/kota tempat mereka ditugaskan untuk diperpanjang kontrak kerjanya sebagai THL-TB Penyuluh


23

Pertanian pada tahun 2009 selama periode 10 bulan (Februari-November 2009 untuk angkatan I dan Maret-Desember 2009 untuk angkatan II). Dalam rangka pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian dan untuk mengetahui sejauhmana manfaat yang dirasakan petani atas rekruitmen THL-TB Penyuluh Pertanian tersebut serta untuk memperoleh umpan balik petani atas kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya di lapangan, maka disediakan kegiatan pengawalan dan pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota. a.

Tujuan 1)

Memantau kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas penyuluhan di lapangan;

2)

Memantau penempatan THL-TB Penyuluh Pertanian yang penugasannya di tingkat desa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

3)

Memantau kelancaran penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi THL-TB Penyuluh Pertanian ke rekening yang bersangkutan melalui kelembagaan/unit kerja tempat THL-TB Penyuluh Pertanian tersebut ditugaskan;

4)

Memantau mekanisme kerja antara THL-TB Penyuluh Pertanian dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha;

5)

Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan, serta memberikan saran-saran dan umpan balik ke pusat;

6)

Melaporkan berbagai permasalahan THL-TB Penyuluh Pertanian yang tidak dapat dipecahkan di daerah kepada pusat.

b.

Sasaran 1)

THL-TB Penyuluh Pertanian yang berpendidikan SLTA, D III dan D IV/S1 bidang pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang direkrut tahun 2007 (angkatan I) dan diperpanjang kontraknya tahun 2008, maupun THL-TB Penyuluh Pertanian yang baru direkrut tahun 2008 (anggakatn II) dan diperpanjang kontraknya tahun 2009 serta yang baru direkrut tahun 2009 (angkatan III);


24

2)

Kelembagaan/unit kerja tempat THL-TB Penyuluh Pertanian ditugaskan.

Adapun fasilitas yang diberikan kepada THL-TB Penyuluh Pertanian adalah berupa honorarium, biaya operasional selama masa kontrak tahun 2009 (10 bulan) yang bersumber dari dana APBN pusat. c.

Output 1)

Terpantaunya kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas penyuluhan di lapangan;

2)

Tertibnya penempatan THL-TB Penyuluh Pertanian yang penugasannya di tingkat desa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

3)

Lancarnya penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi THL-TB Penyuluh

Pertanian

ke

rekening

yang

bersangkutan

melalui

kelembagaan/unit kerja tempat THL-TB Penyuluh Pertanian tersebut ditugaskan; 4)

Terpantaunya mekanisme kerja antara THL-TB Penyuluh Pertanian dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha;

5)

Adanya memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan, serta memberikan saran-saran dan umpan balik ke pusat;

6)

Laporan berbagai permasalahan THL-TB Penyuluh Pertanian yang tidak dapat dipecahkan di daerah kepada pusat.

d.

Waktu Pengawalan dan pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian dilakukan selama periode 12 bulan.

e.

Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian yang akan segera terbit pada


25

tahun 2009. Adapun pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ini disediakan pada dana dekonsentrasi provinsi. 7.

Berperanserta dalam Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan di Pusat Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keperansertaan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/BKP/BKP3/Dinas Pertanian dalam Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pusat. a.

Tujuan Tujuan diselenggarakannya Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan, adalah: 1)

Menyusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK) RPP tahun 2009 pada Satker pelaksanan dana dekonsentrasi lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian di provinsi berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2009;

2)

Menyususun

Pra

RKA-KL

(Rencana

Kegiatan

dan

Anggaran-

Kementerian Lembaga) dana dekonsentrasi di 33 provinsi tahun 2010; 3)

Menyusun usulan rencana program dan kegiatan dekonsentrasi 33 provinsi dan Satker P3TIP/FEATI 18 provinsi dan 70 kabupaten tahun 2010;

4)

Sosialisasi Pedoman Umum RPP dan P3TIP Tahun 2009;

5)

Sosialisasi Pedoman Teknis Supervisi, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan RPP dan P3TIP Tahun 2009;

6)

Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2008 dan tahun 2009;

7)

Mengetahui

permasalahan-permasalahan

dan

solusinya

dalam

penyelenggaraan RPP tahun 2008 dan tahun 2009 sebagai masukan untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan tahun 2010; 8)

Menghimpun saran-saran dan umpan balik dari para penyelenggara penyuluhan di daerah guna perbaikan penyelenggaraan program RPP ke depan.


26

b.

Sasaran Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan, adalah: 1)

Pejabat

Pembuat

Komitmen

program/perencanaan

dan

petugas

pada

yang

Badan

membidangi Koordinasi

Penyuluhan/BKP/BKP3/Dinas Satker dana dekonsentrasi penyuluhan di 33 provinsi; 2)

Pejabat/petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi Satker dana dekonsentrasi penyuluhan di 33 provinsi;

3)

c.

Penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat.

Output Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan, adalah: 1)

Rencana

Operasional

Kegiatan

(ROK)

RPP

tahun

2009

dana

dekonsetrasi penyuluhan pada 33 Satker provinsi berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2009; 2)

Pra RKA-KL dana dekonsentrasi di 33 provinsi tahun 2010;

3)

Usulan rencana program dan kegiatan penyuluhan melalui dana dekonsentrasi di 33 provinsi dan rencana P3TIP/FEATI di 18 provinsi dan 70 kabupaten tahun 2010;

4)

Sosialisasi Pedoman Umum RPP dan P3TIP Tahun 2009;

5)

Sosialisasi Pedoman Teknis Supervisi, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan RPP dan P3TIP Tahun 2009;

6)

Evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2008 dan tahun 2009;

7)

Mengetahui

permasalahan-permasalahan

dan

solusi

dalam

penyelenggaraan RPP tahun 2008 dan tahun 2009 sebagai masukan untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan tahun 2010; 8)

Menghimpun saran-saran dan umpan balik dari para penyelenggara penyuluhan di daerah guna perbaikan penyelenggaraan program RPP ke depan.


27

d.

Waktu Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan di tingkat Pusat pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan di Pusat, yang dijadwalkan pada bulan Maret 2009 dan Agustus 2009.

e.

Pelaksanaan Pertemuan ini dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian cq. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.

Adapun

pembiayaan

kehadiran

peserta

diambilkan

dari

MAK

Penunjang

Perencanaan yang bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi di provinsi. Apabila alokasi anggaran dekonsentrasi yang tersedia di suatu provinsi tidak mencukupi jumlahnya untuk membiayai keperansertaan provinsi yang bersangkutan dalam pertemuan di Pusat, maka agar diupayakan dukungan dana APBD provinsi. 8.

Berperanserta dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Pusat Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keperansertaan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/BKP/BKP3/Dinas Pertanian provinsi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pusat. a.

Tujuan 1)

Menyamakan langkah dan tindakan para pimpinan kelembagaan penyuluhan dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K;

2)

Meningkatkan komitmen para penyelenggara penyuluhan di Daerah dan Pusat

dalam

melakukan

penataan

kelembagaan,

ketenagaan,

penyelenggaraan, dan pembiayaan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K; 3)

Menyediakan media untuk terjadinya proses saling bertukar pengalaman diantara para penyelenggara penyuluhan di Daerah dan Pusat dalam


28

rangka mempercepat implementasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K. b.

Sasaran Sasaran forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Pusat, adalah: 1)

Kepala Bakorluh/Kepala BKP/Kepala BKP3/Kepala Dinas Pertanian Satker dana dekonsentrasi dari 33 provinsi;

2)

Kepala Bapeluh kabupaten/kota atau pimpinan kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota, khususnya yang sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K dari 33 provinsi;

3) c.

Penyelenggara penyuluhan di tingkat Pusat.

Output 1)

Terjadinya kesamaan langkah dan tindakan para pimpinan kelembagaan penyuluhan dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K;

2)

Terjadinya persepsi dan meningkatkan komitmen para penyelenggara penyuluhan

di

kelembagaan,

Daerah

dan

ketenagaan,

Pusat

dalam

melakukan

penyelenggaraan,

dan

penataan

pembiayaan

penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K; 3)

Tersedianya media untuk terjadinya proses saling bertukar pengalaman diantara para penyelenggara penyuluhan di Daerah dan Pusat dalam rangka mempercepat implementasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K.

d.

Waktu Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di tingkat Pusat pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan di Pusat, yang dijadwalkan pada bulan Mei 2009.


29

e.

Pelaksanaan Peranserta Forum

Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan ini

dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian c.q. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Adapun pembiayaannya diambilkan dari MAK Penunjang Perencanaan yang bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi di provinsi. Apabila alokasi anggaran dekonsentrasi yang tersedia di suatu provinsi tidak memadai jumlahnya untuk membiayai keperansertaan provinsi yang bersangkutan dalam pertemuan di Pusat, maka agar diupayakan dukungan dana APBD provinsi.

9.

Berperanserta dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian PNS dan Petani Teladan Tingkat Nasional Pemberian penghargaan bagi Penyuluh dan Petani merupakan salah satu upaya memotivasi mereka untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Dengan demikian diharapkan tercapainya ketahanan pangan nasional. Penilaian terhadap Penyuluh Pertanian dan Petani Teladan dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja Petani dan Penyuluh Pertanian yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian Petani dan Penyuluh Pertanian Teladan adalah: (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan produktivitas Petani dan kinerja Penyuluh Pertanian yang dinilai; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai produktivitas Petani dan Penyuluh Pertanian dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti. a.

Tujuan Menetapkan penerima penghargaan yang terdiri dari 33 orang penyuluh Pertanian PNS dan 33 orang petani nasional dari 33 provinsi seluruh Indonesia.

b.

Sasaran Penerima penghargaan sebayak 66 orang yang terdiri dari 33 orang Penyuluh Pertanian PNS dan 33 orang Petani Teladan di 33 provinsi.


30

c.

Output Ditetapkannya 33 orang penyuluh Pertanian dan 33 orang petani teladan nasional dari 33 provinsi seluruh Indonesia.

d.

Waktu Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah periode Maret s.d Agustus 2009.

e.

Pelaksanaan Pemberian penghargaan bagi Penyuluh dan Petani Teladan Tingkat Nasional di laksanakan melalui kegiatan-kegiatan, sebagai berikut: 1)

Pengiriman surat Kepala Badan Pengembangan SM Pertanian kepada Gubernur seluruh Indonesia tentang permintaan pengusulan petani dan penyuluh pertanian teladan tingkat nasional tahun 2009;

2)

Pemerintah Daerah provinsi menerima usulan 3 (tiga) orang calon petani teladan dan 3 (tiga) orang calon penyuluh pertanian teladan dari kabupaten/kota setelah melakukan penilaian secara berjenjang dari tingkat kecamatan;

3)

Pemerintah Daerah provinsi melakukan penilaian terhadap calon dari kabupaten/kota;

4)

Pemerintah Daerah provinsi menetapkan 3 (tiga) orang calon petani dan 3 (tiga) calon penyuluh pertanian teladan tingkat provinsi dan diusulkan ke Pusat;

5)

Pemerintah Pusat melakukan penilaian (administrasi dan observasi lapangan) terhadap usulan provinsi, dan menetapkan 33 orang petani teladan dan 33 orang penyuluh pertanian teladan tingkat nasional;

6)

Pemerintah Pusat menghadirkan petani teladan dan penyuluh pertanian teladan tingkat nasional Tahun 2009 pada HUT Kemerdekaaan RI ke-64 di Istana Negara, Jakarta.

Perjalanan peserta pp penerima penghargaan dan pendamping dari daerah ke Pusat dalam rangka mengikuti kegiatan penerimaan penghargaan dimaksud disediakan melalui dana APBD provinsi dan kabuapten.


31

10. Kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI di 18 Provinsi Kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI Tahun 2009, yaitu: 1.

Administrasi;

2.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

3.

Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja;

4.

Monitoring dan Evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI tahun 2009 lebih lanjut agar mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Program Volume 1 dan 2, sedangkan daftar lokasi P3TIP/FEATI terdapat pada lampiran 1.


32

IV.

1.

PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN DI KABUPATEN/KOTA

Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa Tahun 2009 Badan

Pelaksana

kabupaten/kota

Penyuluhan/Dinas

memfasilitasi

Pertanian/kelembagaan

penyusunan

programa

penyuluhan

penyuluhan

tingkat

kabupaten/kota, kecamatan dan desa tahun 2009 yang dilakukan oleh para penyuluh bersama perwakilan organisasi petani tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD. a.

Tujuan 1)

Menyediakan

acuan

kabupaten/kota,

bagi

kecamatan

penyelenggara dan

desa

penyuluhan dalam

di

tingkat

penyelenggaraan

penyuluhan tahun 2009; 2)

Memberikan acuan bagi penyuluh di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam menyusun RKT penyuluh kabupaten/kota, kecamatan dan desa tahun 2009;

3)

Menyediakan bahan

penyusunan perencanaan

penyuluhan untuk

disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian

(Musrenbangtan)

tingkat

kabupaten/kota,

Musrenbang

kecamatan dan Musrenbang desa tahun 2010. b.

Sasaran Sasaran penyusunan programa penyuluhan kabupaten/kota tahun 2009 adalah

para

penyuluh

dan

perwakilan

organisasi

petani

di

tingkat

kabupaten/kota, kecamatan dan desa dengan difasilitasi oleh Badan Pelaksana

Penyuluhan/Dinas

Pertanian/kelembagaan

penyuluhan

kabupaten/kota atau, Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP dan pos penyuluhan desa.


33

c.

Output 1)

Tersedianya

acuan

kabupaten/kota,

bagi

penyelenggara

kecamatan

dan

desa

penyuluhan dalam

di

tingkat

penyelenggaraan

penyuluhan tahun 2009; 2)

Tersedianya acuan bagi penyuluh di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam menyusun RKT penyuluh kabupaten/kota, kecamatan dan desa tahun 2009;

3)

Tersedianya

bahan

penyusunan

perencanaan

penyuluhan

untuk

disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan), Musrenbang kecamatan dan Musrenbang desa tahun 2010.

d.

Waktu Programa penyuluhan pertanian kabupaten/kota, kecamatan dan desa tahun 2009 disusun dan disahkan paling lambat pada bulan November tahun 2009, untuk dilaksanakan pada tahun 2010, sedangkan pengesahan programa penyuluhan kecamatan paling lambat dilakukan pada bulan Oktober tahun 2009, untuk dilaksanakan pada tahun 2010. Adapun programa penyuluhan desa paling lambat telah selesai disusun (final) bulan September tahun 2009, untuk dilaksanakan pada tahun 2010.

e.

Pelaksanaan 1)

Penyusunan programa penyuluhan kabupaten/kota atau kecamatan dan desa dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalahmasalah pembangunan pertanian yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dan berhubungan dengan aspek-aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS), sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan fokus pembangunan di wilayah kabupaten/kota, kecamatan dan desa;

2)

Penyusunan programa penyuluhan kabupaten/kota atau kecamatan dan desa ini dilakukan oleh para penyuluh pertanian di kabupaten/kota dan perwakilan


organisasi

petani

di

tingkat

kabupaten/kota

melalui 34

serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan sintesa programprogram

prioritas

dinas/instansi

lingkup

pertanian

dan

program

kerja/kegiatan perwakilan organisasi petani di tingkat kabupaten/kota atau kecamatan dan desa tahun 2009; 3)

Selanjutnya dari sintesa program di atas, dihasilkan draf programa penyuluhan kabupaten/kota atau kecamatan dan desa untuk disajikan dan dibahas dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi program/perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian dan perwakilan organisasi petani di tingkat kabupaten/kota atau kecamatan dan desa, sampai menghasilkan draf final;

4)

Programa penyuluhan kabupaten/kota yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten/kota dan perwakilan organisasi petani di tingkat kabupaten/kota, kemudian disahkan oleh Kepala Bapeluh/Dinas

Pertanian/kepala

kelembagaan

penyuluhan

kabupaten/kota, dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi lingkup pertanian yang membidangi program/perencanaan di masing-masing unit kerjanya; 5)

Naskah programa ini kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh pertanian kabupaten/kota atau kecamatan dan desa ke dalam RKT penyuluh pertanian tahun 2009, serta disampaikan dalam forum Musrenbangtan

kabupaten/kota

sebagai

bahan

penyusunan

perencanaan pembangunan kabupaten/kota atau kecamatan dan desa; 6)

Adapun penyusunan programa penyuluhan desa/kelurahan dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan poktan/gapoktan, keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalian data ini dilakukan oleh penyuluh bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat guna menjaring kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA);

7)

Pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan programa penyuluhan di desa/kelurahan dimotori oleh para penyuluh (PNS, swasta dan


35

swadaya) yang bertugas di desa/kelurahan dan dihadiri oleh kepala desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengurus kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; 8)

Pertemuan-pertemuan ini pada akhirnya menghasilkan programa desa yang merupakan sintesa antara kegiatan poktan/gapoktan di tingkat desa dengan kegiatan dinas/cabang dinas lingkup pertanian yang dialokasikan di desa tersebut;

9)

Programa penyuluhan desa/kelurahan tidak disahkan, namun diketahui oleh kepala desa/kelurahan agar dapat disinergikan dengan program pembangunan di wilayahnya;

10) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan yang tercantum dalam programa penyuluhan desa/kelurahan bersumber dari dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan APBN serta sumber lain yang tidak mengikat.

2.

Penyebaran Informasi Penyuluhan Penyebaran informasi penyuluhan dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka peningkatan produktivitas usahanya serta pengembangan komoditas unggulan di daerahnya, serta dalam upaya membangun sistem peringatan dini terhadap ancaman serangan hama penyakit (hapen), banjir, kekeringan, perubahan cuaca, iklim, dan lain-lain. Untuk itu para penyelenggara penyuluhan perlu terus meningkatkan pelayanan informasinya, baik informasi teknologi, harga, pasar, permodalan, maupun informasi tentang kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. Kegiatan penyebaran informasi penyuluhan ini antara lain dilaksanakan melalui pengadaan Tabloid Mingguan Sinar Tani untuk 26.787 orang penyuluh pertanian PNS di 457 kabupaten/kota, 33 provinsi. Pendayagunaan Tabloid Mingguan Sinar Tani pada tahun 2009, intensitas sisipan Lembar Informasi Pertanian (Liptan) sebanyak dua minggu sekali (24 edisi), sedangkan Mimbar Penyuluhan Agribisnis tetap diterbitkan setiap minggu. Adapun pengisian materi dimaksud dilakukan oleh Tim Penyusunan Materi Penyuluhan pada Badan Pengembangan SDM Pertanian. Tim ini beranggotakan para penyuluh pertanian yang ditugaskan pada Eselon I lingkup Departemen Pertanian.


36

Selain itu, pusat juga akan mendukung penyediaan berbagai materi informasi pertanian yang diperlukan oleh daerah dalam bentuk leaflet dan brosur dan melalui media elektronik dalam bentuk dialog interaktif, iklan layanan masyarakat, VCD yang pembuatannya dan alokasi dananya berada di tingkat pusat. a.

Tujuan Tujuan penyebaran informasi penyuluhan di kabupaten/kota, adalah: 1)

Meningkatkan

wawasan

dan

pengetahuan

masyarakat

pertanian,


Mengembangkan

wawasan

dan

pengetahuan

penyuluh

di

kabupaten/kota dalam rangka membantu memecahkan masalah pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya; 3)

Menyediakan topik bahasan diskusi di kalangan korps penyuluh mengenai pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;

4)

Melengkapi bahan bacaan sebagai sumber informasi di perpustakaan kabupaten/kota.

b.

Sasaran Sasaran Tabloid Mingguan Sinar Tani adalah 26.787 orang penyuluh pertanian PNS yang bertugas di kabupaten/kota, dengan kriteria yang sama dengan kriteria penyuluh yang berhak menerima BOP.

c.

Output 1)

Meningkatnya

wawasan

dan

pengetahuan

masyarakat

pertanian,


Meningkatnya wawasan dan pengetahuan penyuluh di kabupaten/kota dalam rangka membantu memecahkan masalah pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya;


37

3)

Tersedianya topik bahasan diskusi di kalangan korps penyuluh mengenai pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;

4)

Bertambahnya bahan bacaan sebagai sumber informasi di perpustakaan kabupaten/kota.

d.

Waktu Pengiriman Tabloid Mingguan Sinar Tani setiap minggu selama tahun 2009.

e.

Pelaksanaan 1)

Pendistribusian Tabloid Mingguan Sinar Tani a)

Tabloid Mingguan Sinar Tani disalurkan melalui Satker provinsi untuk selanjutnya didistribusikan kepada para penyuluh pertanian di kecamaan melalui koordinator penyuluh di kabupaten/kota;

b)

Jumlah eksemplar Tabloid Mingguan Sinar Tani yang dikirim untuk setiap penyuluh sebanyak satu eksemplar per minggu selama satu tahun (48 eksemplar) yang pembiayaannya bersumber dari dana dekonsentrasi di provinsi;

c)

Materi yang dianggap penting dapat dijadikan bahan diskusi atau seminar terbatas di kalangan penyuluh di kabupaten/kota dengan mengundang narasumber terkait;

d)

Satker provinsi mengajukan permohonan kepada Redaksi Sinar Tani dengan alamat Gedung Arsip, Kantor Pusat Departemen Pertanian, Jl. Harsono RM No. 3, Jakarta 12550 (Telp. 0217812162-63 dan 7817544; Fax. 021-7818205), disertai dengan alamat lengkap pengirim termasuk kode pos.

2)

Penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun elektronik yang diproduksi di Pusat a) Satker provinsi melalui dana APBD provinsi diharapkan dapat menggandakan dan pendistribusian informasi penyuluhan yang diproduksi di tingkat Pusat, baik berupa media cetak maupun elektronik kepada penyuluh, petugas, pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing;


38

b)

Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas Pertanian/kepala kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota, membantu menginventarisasi umpan balik dari petugas, pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing

terhadap

materi/informasi

penyuluhan

yang

diproduksi di tingkat pusat; c)

Satker provinsi menyelenggarakan kerjasama dengan stasiun televisi lokal baik pemerintah maupun swasta yang memiliki jangkauan ke seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja masingmasing dalam menyebarluaskan materi baik yang diterima dari pusat maupun diproduksi sendiri di tingkat provinsi.

3.

Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) PNS Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) adalah dana yang dapat digunakan langsung oleh para penyuluh pertanian di seluruh wilayah kabupaten/kota yang berhak menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan (termasuk penyuluh yang bertugas di balai penyuluhan kecamatan dan desa). a.

Tujuan 1)

Meningkatkan motivasi kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di seluruh wilayah kabupaten/kota (termasuk di kecamatan dan desa);

2)

Meningkatkan

mobilisasi

penyuluh

pertanian

di

seluruh

wilayah

kabupaten/kota (termasuk di kecamatan dan desa) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b.

Sasaran Sasaran pengguna dana BOP tahun 2009 adalah sejumlah 26.787 orang penyuluh pertanian PNS di seluruh wilayah kabupaten/kota (termasuk di kecamatan dan desa) senilai Rp 250.000,- per orang per bulan, dengan pembiayaan yang bersumber dari dana dekonsentrasi. Untuk itu, mengingat keterbatasan dana dekonsentrasi yang tersedia di tingkat pusat, maka daerah dapat menambahkan dukungan dana operasional penyuluh, antara lain melalui penyediaan uang kerja bimbingan (UKB) atau


39

bentuk-bentuk pendanaan lain yang bersumber dari APBD kabupaten/kota atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Adapun persyaratan-persyaratannya ditetapkan sebagai berikut: 1)

Penyuluh yang berhak menerima BOP: a)

Penyuluh pertanian PNS yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional penyuluh pertanian dan atau yang telah disesuaikan dengan

jabatannya

(diimpassing)

sesuai

SK

MENKOWASBANGPAN No.19 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan PERMENPAN No. PER/02/MENPAN/2/2008; b)

Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;

c)

Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;

d)

Untuk penyuluh pertanian dengan keahlian perikanan dan telah diangkat kembali sebagai pejabat fungsional penyuluh pertanian bisa memperoleh BOP, kecuali bila yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional lain atau bertugas pada unit kerja di luar lingkup pertanian;

e)

Tidak ditugaskan dalam jabatan struktural termasuk bendahara pengeluaran, pengelola satker, maupun PUM.

2)

Penyuluh yang tidak berhak menerima BOP: a)

Penyuluh pertanian yang sedang dalam tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

b)

Penyuluh pertanian yang telah mengalami mutasi jabatan dari fungsional ke struktural;

c)

Penyuluh pertanian yang mendapat tugas khusus di luar tugas sebagai penyuluh;

d)

Penyuluh pertanian yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dengan alat verifikasi, yaitu:

Programa Penyuluhan di masing-

masing tingkatan; Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (sebelum pencairan BOP triwulan I dan seterusnya); dan Laporan Bulanan Kegiatan Penyuluh Pertanian serta persetujuan dari


40

Koordinator Penyuluh atau atasan langsung penyuluh (mulai triwulan II dan seterusnya). c.

Output Output yang diharapkan dari pemberian BOP, adalah sebagai berikut: 1)

Meningkatnya motivasi kerja penyuluh pertanian di seluruh wilayah kabupaten/kota (termasuk di kecamatan dan desa) dalam melaksanakan penyuluhan di masing-masing tingkatan;

2)

Meningkatnya mobilisasi penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

d.

Waktu Waktu penggunaan BOP dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2009 (12 bulan).

e.

Pelaksanaan Pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi penyuluh pertanian, adalah sebagai berikut: 1)

Melakukan pendataan ulang terhadap penyuluh calon penerima BOP sebelum penyusunan RKA-KL pada tahun berjalan;

2)

Biaya Operasional Penyuluh bagi penyuluh pertanian yang bertugas di seluruh wilayah kabupaten/kota (termasuk di

kecamatan dan desa)

dialokasikan melalui Satker provinsi; 3)

Kuasa Pengguna Anggaran di Satker provinsi menerbitkan SK penyuluh pertanian

penerima

BOP

di

provinsi

dan

di

seluruh

wilayah

kabupaten/kota (termasuk di kecamatan dan desa) berdasarkan usulan dari kelembagaan penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota; 4)

Pencairan dana BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening PUM di kabupaten/kota;

5)

Selanjutnya PUM di kabupaten/kota memasukkan BOP ke rekening masing-masing penyuluh pertanian di seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan (termasuk di kecamatan dan desa)


atas dasar

41

persetujuan dari koordinator penyuluh kabupaten/kota atau atasan langsung penyuluh; 6)

Biaya Operasional Penyuluh bagi penyuluh pertanian di seluruh wilayah kabupaten/kota tersebut (termasuk di kecamatan dan desa) dapat diambil oleh penyuluh pertanian yang bersangkutan pada rekeningnya masingmasing di bank yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari koordinator penyuluh kabupaten/kota atau atasan langsung penyuluh;

7)

Rekomendasi tersebut dikeluarkan triwulanan setelah penyuluh terlebih dahulu menyerahkan: programa penyuluhan, RKT Penyuluh Pertanian, laporan

bulanan

kegiatan

penyuluh

pertanian

selama

triwulan

sebelumnya; 8)

Penyerahan laporan bulanan dimaksud dapat dilakukan pada saat pertemuan bulanan penyuluh di kabupaten/kota;

9)

Bagi penyuluh pertanian di kabupaten/kota yang tidak memiliki PUM karena alasan tertentu, BOP akan langsung ditransfer langsung oleh Satker provinsi ke rekening penyuluh yang bersangkutan atas dasar rekomendai dari koordinator penyuluh atau atasan langsung penyuluh di kabupaten/kota;

10) Tidak ada pemotongan BOP kecuali pajak yang dikenakan bagi penyuluh gol III dan IV; 11) Dana BOP digunakan untuk biaya operasional penyuluh sesuai dengan RKT Penyuluh Pertanian yang merupakan penjabaran dari Programa Penyuluhan Pertanian di masing-masing tingkatan; 12) Kepala Bapeluh di kabupaten/kota mengistruksikan penyuluh pertanian (yang belum memiliki nomor rekening bank) untuk segera membuka rekening pada bank yang ditunjuk; 13) Kepala Bapeluh di kabupaten/kota, melakukan koordinasi dengan bank penyalur yang ditunjuk dan koordinator penyuluh pertanian di kecamatan dalam mencairkan BOP; 14) Koordinator penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Kecamatan mengirimkan surat rekomendasi pengeluaran BOP kepada kepala Bapeluh di kabupaten/kota;


42

15) Pencairan dana BOP dilakukan secara bertahap, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali; 16) Pada akhir tahun 2009, kinerja setiap penyuluh pertanian akan dievaluasi berdasarkan 9 (sembilan) indikator keberhasilan penyuluhan pertanian, yaitu: (1) Programa penyuluhan di setiap tingkatan; (2) Rencana kerja tahunan penyuluh di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (3) Data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan komoditas unggulan; (4) Terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (5) Tumbuhkembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama, kelompoktani, kelompok usaha/asosiasi petani dan usaha formal (lembaga usaha formal lainnya); (6) Terwujudnya kemitraan usaha antara pelaku utama dengan pelaku usaha yang saling menguntungkan; (7) Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi (pertanian, perikanan

dan

kehutanan) dan pemasaran; (8) Meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja; (9) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama di wilayah kerjanya; 17) Penilaian kinerja penyuluh pertanian yang dikaitkan dengan pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja penyuluh dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala Bapeluh di kabupaten/kota; 18) Koordinator penyuluh kabupaten/kota atau atasan langsung penyuluh agar segera melaporkan kepada satker provinsi, apabila terjadi alih tugas, pensiun, wafat, dan tindak indisipliner lainnya, untuk dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP.

Apabila penyuluh tersebut

tetap menerima BOP, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.

Pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPP Model) Dalam rangka mendukung RPP, pada tahun 2006 kegiatan pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPP) Model sebagai percontohan bagi daerah sekitarnya telah

dilaksanakan


pada

88

BPP

di

6

(enam)

provinsi

lokasi

RPPK. 43

Pada tahun 2007 lokasi pengembangan balai penyuluhan kecamatan model ini diperluas ke 343 kabupaten di 33 provinsi. Pada tahun 2008, dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini hanya dibatasi pada 75 kabupaten yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan yang telah mandiri. Sedangkan pada tahun 2009, dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini lebih difokuskan pada 20 kabupaten/kota yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K per Oktober 2008, yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota berdasarkan Perda. a.

Tujuan 1)

Mewujudkan kelembagaan penyuluhan kecamatan yang tangguh sesuai dengan

potensi

percontohan

wilayah/komoditas

kelembagaan

unggulan

penyuluhan

daerah,

kecamatan

yang

sebagai mampu

memberi pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha; 2)

Mendorong

pemerintah

daerah

kabupaten

untuk

mereplikasi

kelembagaan penyuluhan kecamatan yang ideal di kecamatan lain; 3)

Menyediakan

fasilitas

penyuluhan/jasa

konsultasi

agribisnis

yang

memadai bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya; 4)

Mendukung

penyuluh

dalam

kapasitasnya

memfasilitasi

proses

pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha. b.

Sasaran Dua puluh unit balai penyuluhan kecamatan/BPP di 20 kabupaten, 12 provinsi (Lampiran 2) dengan penyebaran satu balai penyuluhan model di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

c.

Output 1)

Terwujudnya kelembagaan penyuluhan kecamatan yang tangguh sesuai dengan potensi wilayah/komoditas unggulan daerah masing-masing, sebagai percontohan kelembagaan penyuluhan kecamatan yang ideal;

2)

Terwujudnya komitmen pemerintah daerah kabupaten untuk mereplikasi kelembagaan penyuluhan kecamatan yang serupa di kecamatan lain;


44

3)

Tersedianya

fasilitas

penyuluhan/jasa

konsultasi

agribisnis

yang

memadai bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya; 4)

Tersedianya dukungan bagi penyuluh dalam kapasitasnya memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

d.

Waktu Pengembangan balai penyuluhan kecamatan model ini dilaksanakan selama periode satu tahun.

e.

Pelaksanaan 1)

Bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki embrio balai penyuluhan kecamatan model yang dilaksanakan pada tahun 2006-2008 agar pengembangannya

dapat

dilanjutkan

sampai

balai

penyuluhan

kecamatan tersebut mampu mewujudkan kapasitasnya yang ideal dengan dukungan berbagai sumber pembiayaan lain di luar dana dekonsentrasi (APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat); 2)

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan Model dan dapat

dibiayai dari dana

dekonsentrasi adalah sebagai berikut: a)

pengembangan fungsi balai penyuluhan kecamatan sebagai

pusat

jasa konsultasi agribisnis di pedesaan; b)

percontohan

di

lahan

balai

penyuluhan

kecamatan

(demplot/demfarm beserta ”hari lapang petani”); c)

pelatihan bagi petani/kelompok tani/gapoktan di balai penyuluhan kecamatan;

d)

Pengadaan perangkat multimedia;

e)

perbanyakan materi-materi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan lapangan.


45

3)

Untuk

menunjang

keberhasilan

pengembangan

balai

penyuluhan

kecamatan model, pemerintah daerah menyertakan dana pendamping (APBD) untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

pelaksanaan PRA;

b)

identifikasi kebutuhan informasi pertanian;

c)

pendampingan penyusunan rencana kegiatan poktan/gapoktan, RDK/RDKK, programa desa/kelurahan;

d)

penyusunan programa penyuluhan kecamatan;

e)

rembug-rembug petani/poktan/gapoktan di kecamatan;

f)

forum-forum penyuluhan pertanian pedesaan;

g)

Pelatihan penyuluh di balai penyuluhan kecamatan dan administrasi serta pelaporan;

h)

perakitan materi, media dan alat bantu penyuluhan yang spesifik lokasi;

i)

advokasi penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan desa;

j)

kaji terap;

k)

penyebaran informasi dan teknologi;

l)

supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh oleh koordinator penyuluh di balai penyuluhan kecamatan.

4)

Pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana balai penyuluhan model melalui APBD dan DAK, antara lain sebagai berikut: a)

Sarana perkantoran balai penyuluhan kecamatan;

b)

Perpustakaan: 1 paket bahan-bahan pustaka; 1 unit rak buku; 1 unit ruang baca; dan 1 set komputer dan printer;

c)

Sarana dan prasarana pelatihan: 1 unit ruang kelas/pertemuan; 15 meja; 30 kursi rapat/pertemuan; alat bantu mengajar (1 OHP, 1 wireless, 1 radio, 1 televisi, 1 unit perlengkapan ubinan, 1 pH meter, 1 soil tester (PUTS), 1 BWD, 1 alat ukur kadar air, dan 1 VCD/DVD player);


46

d)

Sarana dan prasarana perakitan media informasi: spesimen basah dan kering; papan display informasi usaha pertanian; informasi harga, pasar, permodalan; dan rekomendasi teknologi tepat guna;

e)

Database: monografi wilayah; data kelompok tani/gapoktan beserta jenis usaha dan kepemilikan lahannya; data petugas; data sarana dan realisasi sasaran intensifikasi; dan data angka ramalan padi dan palawija;

5)

f)

Peta komoditas unggulan;

g)

Lahan percontohan BPP;

h)

Alat pengukur curah hujan;

i)

Alat-alat pertanian.

Pemilihan

calon

balai

penyuluhan

kecamatan

model

agar

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a)

Penetapan Balai penyuluhan kecamatan calon BPP model tahun 2009 diluar BPP model tahun sebelumnya;

b)

Minimal memiliki 5-10 orang penyuluh;

c)

Memiliki bangunan yang layak;

d)

Status kepemilikan lahan balai penyuluhan kecamatan jelas dan tidak bermasalah;

e)

Mudah dijangkau oleh masyarakat;

f)

Dekat dengan domisili petani;

g)

Dekat dengan sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas unggulan wilayah;

h)

Memiliki lahan untuk percontohan;

i)

Komitmen pemda kuat;

j)

Sedapat mungkin dipilih balai penyuluhan kecamatan yang telah atau direncanakan akan direhab/dibangun dengan DAK atau APBD;

k)

Sedapat mungkin terintegrasi dengan kegiatan PRIMA TANI yang dilaksanakan di 201 desa dan tersebar di 200 kabupaten/kota, 33 provinsi seluruh Indonesia dan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) di 16 provinsi.


47

5.

Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian Salah satu fokus Program RPP adalah peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh. Jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 69.929 desa/kelurahan, sementara jumlah penyuluh pertanian PNS yang tersedia saat ini hanya 29.065 orang dan tenaga honorer sebanyak 1.303 orang. Dengan demikian untuk menarapkan kebijakan satu desa satu penyuluh, masih dibutuhkan kurang lebih 39.864 orang tenaga penyuluh pertanian. Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut, Departemen Pertanian mulai tahun 2007 membuat kebijakan merekrut THL-TB Penyuluh Pertanian dengan realisasi sebanyak 5.857 orang dan pada tahun 2008 terealisasi sebanyak 9.686 orang, sehingga jumlah keseluruhan THL-TB Penyuluh Pertanian sebanyak 15.543 orang. Mereka ditempatkan sesuai dengan daerah asal yang bersangkutan di desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian selama periode April-Desember 2007 dan 2008 para THL-TB Penyuluh Pertanian sudah 82% melaksanakan 9 Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian, sehingga dirasakan sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi petani/poktan dan dipandang sangat membantu penyuluh PNS selaku mitra kerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan.

Untuk itu, THL-TB Penyuluh Pertanian yang dinilai berkinerja baik

direkomendasikan kembali oleh unit kerja kabupaten/kota tempat mereka ditugaskan untuk diperpanjang kontrak kerjanya sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian pada tahun 2009 selama periode 10 bulan (Februari-November 2009 untuk angkatan 2007 dan Maret-Desember untuk angkatan 2008). Untuk tahun 2009 THL-TB Penyuluh Pertanian ditambah sebanyak 10.000 orang dengan demikian total THL-TB Penyuluh Pertanian berjumlah 25.543 orang. Dalam rangka pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian dan untuk mengetahui sejauhmana manfaat yang dirasakan petani atas rekruitmen THL-TB Penyuluh Pertanian tersebut serta untuk memperoleh umpan balik petani atas kinerja THL-TB PP sesuai dengan tugas dan fungsinya di lapangan, maka disediakan kegiatan pengawalan dan pendampingan THL-TB PP di provinsi dan kabupaten/kota. a.

Tujuan 1)

Memantau kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas penyuluhan di lapangan;


48

2)

Memantau penempatan THL-TB Penyuluh Pertanian yang penugasannya di tingkat desa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

3)

Memantau kelancaran penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi THL-TB Penyuluh Pertanian ke rekening yang bersangkutan melalui kelembagaan/unit kerja tempat THL-TB Penyuluh Pertanian tersebut ditugaskan;

4)

Memantau mekanisme kerja antara THL-TB Penyuluh Pertanian dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha;

5)

Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan, serta memberikan saran-saran dan umpan balik ke pusat;

6)

Melaporkan berbagai permasalahan THL-TB Penyuluh Pertanian yang tidak dapat dipecahkan di daerah kepada pusat.

b.

Sasaran 1)

THL-TB Penyuluh Pertanian yang berpendidikan SLTA, D III dan D IV/S1 bidang pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang direkrut tahun 2007 (angkatan I) dan diperpanjang kontraknya tahun 2008, maupun THL-TB Penyuluh Pertanian yang baru direkrut tahun 2008 (anggakatn II) dan diperpanjang kontraknya tahun 2009 serta yang baru direkrut tahun 2009 (angkatan III);

2)

Kelembagaan/unit kerja tempat THL-TB Penyuluh Pertanian ditugaskan.

Adapun fasilitas yang diberikan kepada THL-TB Penyuluh Pertanian adalah berupa honorarium, biaya operasional selama masa kontrak tahun 2009 (10 bulan) yang bersumber dari dana APBN Pusat

c.

Output 1)

Terpantaunya kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas penyuluhan di lapangan;

2)

Tertibnya penempatan THL-TB Penyuluh Pertanian yang penugasannya di tingkat desa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;


49

3)

Lancarnya penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi THL-TB Penyuluh

Pertanian

ke

rekening

yang

bersangkutan

melalui

kelembagaan/unit kerja tempat THL-TB Penyuluh Pertanian tersebut ditugaskan; 4)

Terpantaunya mekanisme kerja antara THL-TB Penyuluh Pertanian dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha;

5)

Adanya memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan, serta memberikan saran-saran dan umpan balik ke pusat;

6)

Laporan berbagai permasalahan THL-TB Penyuluh Pertanian yang tidak dapat dipecahkan di daerah kepada pusat.

d.

Waktu Pengawalan dan pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian dilakukan selama periode 12 bulan.

e.

Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian yang akan segera terbit pada tahun 2009. Adapun pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ini disediakan pada dana dekonsentrasi provinsi.

6.

Penunjang Perencanaan Penunjang

perencanaan

dimaksudkan

untuk

memfasilitasi

operasional

penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, seperti: honorarium petugas, pengadaan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan ke provinsi dalam berbagai bentuk form sesuai dengan Pedoman Teknis Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2009. Adapun pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ini disediakan pada dana dekonsentrasi yang dialokasikan ke kabupaten/kota yang telah membentuk Pedum RPP Tahun 2009

50

kelembagaan sesuai amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K dengan Perda dan Perbub/walikota. a.

Tujuan Tujuan penunjang perencanaan, adalah: 1)

Memfasilitasi pengelolaan keuangan di kabupaten/kota;

2)

Memfasilitasi pengelolaan ketatausahaan di kabupaten/kota;

3)

Memfasilitasi pengelolaan administrasi kantor di kabupaten/kota;

4)

Memfasilitasi

koordinasi

dan

konsultasi

kegiatan

penyuluhan

di

kabupaten/kota dan pelaporannya dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi.

b.

Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah para pelaksana dan koordinator penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota dalam melaksanakan administrasi, koordinasi dan konsultasi kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota dan pelaporannya dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi.

c.

Output 1)

Terfasilitasinya pengelolaan keuangan di kabupaten/kota;

2)

Terfasilitasinya pengelolaan ketatausahaan di kabupaten/kota;

3)

Terfasilitasinya pengelolaan administrasi kantor di kabupaten/kota;

4)

Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota dan pelaporannya dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi.

d.


e.

Pelaksanaan Kegiatan

ini

kabupaten/kota

diperuntukkan

guna

dalam mendukung

mendukung mobilitas

kegiatan

operasional

kelembagaan penyuluhan

kabupaten/kota dalam menghadiri pertemuan-pertemuan penyuluhan baik di Pedum RPP Tahun 2009

51

tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun di tingkat pusat. Selain itu untuk memfasilitasi penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kegiatan RPP di kabupaten/kota disampaikan kepada Bupati, Satker Provinsi dan tembusan disampaikan kepada Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Laporan kegiatan paling lambat diterima provinsi tanggal 10 pada bulan berikutnya meliputi rekapitulasi kegiatan di kabupaten/kota. Untuk ke Pusat dialamatkan kepada Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Kantor Pusat Departemen Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Gedung D, Lantai V, Jakarta (12550), Telp/Fax. 0217804386. Jenis-jenis pelaporan dan formatnya seperti format laporan fisik dan keuangan sesuai juknis yang dikeluarkan oleh Satker provinsi.

Pedoman Teknis

Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2009 beserta petunjuk yang lebih rinci agar mengacu kepada yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian tahun 2009 dan merupakan satu kesatuan dengan pedoman ini. 7.

Pengawalan dan Pendampingan Pengawalan dan Pendampingan dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. Melalui monitoring akan diketahui ketepatan penggunaan input/sumberdaya penyuluhan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyuluhan agar berjalan sesuai dengan jadwal dan hasil yang diharapkan, dan mengambil tindakan koreksi

yang diperlukan bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang

berjalan. Sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan dampak dari suatu kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten/kota sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi saat kegiatan berlangsung, sebelum kegiatan dimulai, dan sesudah kegiatan selesai. a.

Tujuan 1)

Mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan di kabupaten/kota;


52

2)

Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan;

3)

Membangun sikap aparat yang transparan dan akuntabel;

4)

Menyediakan umpan

balik dari

seluruh stakeholders

(pemangku

kepentingan) dalam rangka penyempurnaan perencanaan program dan penyelenggaraan penyuluhan; 5)

Mengukur pencapaian dampak kegiatan penyuluhan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;

6)

b.

Menyediakan laporan berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan).

Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah pelaksana dan koordinator penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota dan pelaporannya dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi.

c.

Output 1)

Diketahuinya tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan;

2)

Diketahuinya tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan menetapkan kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan;

3)

Terbangunnya sikap aparat yang transparan dan akuntabel;

4)

Tersedianya umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan;

5)

Tersedianya laporan berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan);

6)

Terukurnya pencapaian dampak kegiatan penyuluhan baik yang dilaksanakan oleh penyuluh PNS sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

d.



53

e.

Pelaksanaan Kegiatan ini diperuntukkan kegiatan monitoring dan evaluasi provinsi dilakukan oleh pejabat/staf yang ditunjuk dan dalam pelaksanaannya mengacu kepada beberapa instrumen/indikator kinerja penyuluh antara lain: 1)

Programa penyuluhan di setiap tingkatan;

2)

Rencana kerja tahunan penyuluh yang disusun oleh setiap penyuluh berdasarkan programa penyuluhan di masing-masing tingkatan;

3)

Buku kerja penyuluh yang menggambarkan aktivitas harian yang bersangkutan sebagai salah satu alat kendali kinerja penyuluh;

4)

Laporan hasil penyelenggaraan kegiatan penyuluhan;

5)

data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan;

6)

Data jumlah petani/poktan/gapoktan yang akses ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan serta pemasaran;

7)

Data jumlah petani/poktan/gapoktan yang bermitra dengan pengusaha menengah dan besar;

8)

Ketersediaan informasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan secara merata, tepat guna dan tepat waktu;

9)

Laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kegiatan RPP di provinsi disampaikan oleh Gubernur c.q Satker Provinsi kepada Menteri Pertanian c.q Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian dan tembusan disampaikan

kepada

Kepala

Pusat

Pengembangan

Penyuluhan

Pertanian. Laporan bulanan kegiatan dari Satker Provinsi paling lambat diterima tanggal 10 pada bulan berikutnya meliputi rekapitulasi kegiatan di kabupaten/kota dan kegiatan di provinsi dengan alamat Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Kantor Pusat Departemen Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Gedung D, Lantai V, Jakarta (12550), Telp/Fax. 021-7804386.

Jenis-jenis pelaporan dan formatnya seperti format laporan fisik dan keuangan sesuai juknis yang dikeluarkan oleh Satker provinsi.

Pedoman Teknis

Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2009 beserta Pedum RPP Tahun 2009

54

petunjuk yang lebih rinci agar mengacu kepada yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian tahun 2009 dan merupakan satu kesatuan dengan pedoman ini.

8.

Berperanserta dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Pusat Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keperansertaan Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas Pertanian kabupaten/kota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pusat. a.

Tujuan 1)

Menyamakan langkah dan tindakan para pimpinan kelembagaan penyuluhan dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K;

2)

Menyamakan persepsi dan meningkatkan komitmen para penyelenggara penyuluhan

di

kelembagaan,

Daerah

dan

ketenagaan,

Pusat

dalam

melakukan

penyelenggaraan,

dan

penataan

pembiayaan


Menyediakan media untuk terjadinya proses saling bertukar pengalaman diantara para penyelenggara penyuluhan di Daerah dan Pusat dalam rangka mempercepat implementasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K.

b.

Sasaran Sasaran forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Pusat, adalah: 1)

Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan/Kepala BKP/Kepala BKP3/Kepala Dinas Pertanian Satker dana dekonsentrasi dari 33 provinsi;

2)

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota atau pimpinan kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota, khususnya yang sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K dari 33 provinsi;

3)

Penyelenggara penyuluhan di tingkat Pusat.


55

c.

Output 1)

Terjadinya kesamaan langkah dan tindakan para pimpinan kelembagaan penyuluhan dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K;

2)

Terjadinya persepsi dan meningkatkan komitmen para penyelenggara penyuluhan

di

kelembagaan,

Daerah

dan

ketenagaan,

Pusat

dalam

melakukan

penyelenggaraan,

dan

penataan

pembiayaan


Tersedianya media untuk terjadinya proses saling bertukar pengalaman diantara para penyelenggara penyuluhan di Daerah dan Pusat dalam rangka mempercepat implementasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K.

d.

Waktu Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di tingkat Pusat pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan di Pusat, yang dijadwalkan pada bulan Mei 2009.

e.

Pelaksanaan Peranserta Forum

Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan ini

dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian c.q. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Adapun pembiayaannya diambilkan dari MAK Penunjang Perencanaan yang bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi di provinsi. Apabila alokasi anggaran dekonsentrasi yang tersedia di suatu kabupaten/kota tidak memadai jumlahnya

untuk

membiayai

keperansertaan

kabupaten/kota

yang

bersangkutan dalam pertemuan di Pusat, maka agar diupayakan dukungan dana APBD kabupaten/kota.


56

9.

Berperanserta dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian dan Petani Teladan Tingkat Nasional Pemberian penghargaan bagi Penyuluh dan Petani merupakan salah satu upaya memotivasi mereka untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Dengan demikian diharapkan tercapainya ketahanan pangan

nasional.

Penilaian terhadap Penyuluh Pertanian dan Petani Teladan dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja Petani dan Penyuluh Pertanian yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian Petani dan Penyuluh Pertanian Teladan adalah : (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan produktivitas Petani dan kinerja Penyuluh Pertanian yang dinilai; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai produktivitas Petani dan Penyuluh Pertanian dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti. a.

Tujuan Menetapkan penerima penghargaan yang terdiri dari 33 orang penyuluh Pertanian PNS dan 33 orang petani nasional dari 33 provinsi seluruh Indonesia.

b.

Sasaran Penerima penghargaan sebayak 66 orang yang terdiri dari 33 orang Penyuluh Pertanian PNS dan 33 orang Petani Teladan di 33 provinsi.

c.

Output Ditetapkannya 33 orang penyuluh Pertanian dan 33 orang petani teladan nasional dari 33 provinsi seluruh Indonesia.

d.

Waktu Waktu pelaksanaan penilaian dan penetapan serta penerimaan penghargaan bagi 33 orang Penyuluh Pertanian PNS dan 33 orang Petani Teladan dari 33 provinsi adalah periode Maret s.d Agustus 2009.


57

e.

Pelaksanaan Pemberian penghargaan bagi Penyuluh dan Petani Teladan Tingkat Nasional di laksanakan melalui kegiatan-kegiatan, sebagai berikut: 1)

Pengiriman surat Kepala Badan kepada Gubernur seluruh Indonesia tentang pengusulan petani dan penyuluh pertanian teladan tingkat nasional tahun 2009;

2)

Pemerintah daerah provinsi menerima usulan 3 orang calon petani teladan

dan

3

orang

calon

penyuluh

pertanian

teladan

dari

kabupaten/kota setelah melakukan penilaian secara berjenjang dari tingkat kecamatan; 3)

Pemerintah daerah provinsi melakukan penilaian terhadap calon dari kabupaten/kota;

4)

Pemerintah daerah provinsi menetapkan 3 orang calon petani dan 3 calon penyuluh pertanian teladan tingkat provinsi dan diusulkan ke pusat;

5)

Pemerintah pusat melakukan penilaian (administrasi dan observasi lapangan) terhadap usulan provinsi, dan menetapkan 33 orang petani teladan dan 33 orang penyuluh pertanian teladan tingkat nasional;

6)

Pemerintah pusat menghadirkan petani teladan dan penyuluh pertanian teladan tingkat nasional Tahun 2009 pada HUT Kemerdekaaan RI ke-64 di Istana Negara.

Perjalanan peserta pp penerima penghargaan dan pendamping dari daerah ke Pusat dalam rangka mengikuti kegiatan penerimaan penghargaan dimaksud disediakan melalui dana APBD provinsi dan kabupaten. 10. Berperanserta dalam Pertemuan Pengembangan Manajemen Organisasi Poktan/Gapoktan di Pusat; Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tanggal 13 April 2007, pembinaan poktan diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya dengan menumbuhkembangkan kerjasama antarpetani dan dengan pihak lain yang terkait.


58

Dalam rangka mendukung Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP), perlu dilakukan pengawalan dan pembinaan terhadap poktan dan gapoktan dalam: (1)

menumbuhkembangkan

kepemimpinan;

(2)

jiwa

kewirausahaan

dan

kemampuan manajerial agar mampu bersaing di pasar global; (3) meningkatkan kapasitas dalam pengembangan agribisnis pedesaan berbasis komoditas unggulan daerah; (4) mengembangkan kapasitas dalam berorganisasi yang lebih formal dan berorientasi bisnis. a.

Tujuan 1)

Memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan poktan/gapoktan di kecamatan dan desa;

2)

Menyediakan media untuk terjadinya proses saling belajar diantara para ketua/pengurus poktan/gapoktan;

3)

Meningkatkan

kepemimpinan,

keterampilan

manajemen

dan

kewirausahaan ketua/pengurus gapoktan.

b.

Sasaran 1)

Ketua/pengurus poktan/gapoktan di tingkat kecamatan dan desa yang berasal dari kabupaten/kota yang telah membentuk dengan kelembagaan Bapeluh;

2) c.

Pembina poktan/gapoktan.

Output 1)

Gambaran mengenai pemberdayaan poktan/gapoktan di kecamatan dan desa;

2)

Terjadinya

proses

saling

belajar

diantara

para

ketua/pengurus

poktan/gapoktan; 3)

Meningkatnya

kepemimpinan,

keterampilan

manajemen

dan

kewirausahaan ketua/pengurus gapoktan. d.

Waktu Disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan Pengembangan Manajemen Organisasi Poktan/Gapoktan yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Mei 2009.


59

e.

Pelaksanaan Peran serta kabupaten/kota dalam pertemuan Pengembangan Manajemen Organisasi Poktan/Gapoktan ini dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kepala

Badan

Pengembangan

SDM

Pertanian

c.q.

Kepala

Pusat

Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Adapun pembiayaannya diambilkan dari anggaran di Pusat.

11. Kegiatan P3TIP/FEATI di Kabupaten Kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian Tahun 2009, yaitu sebagai berikut: a.

Administrasi;

b.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

c.

Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

d.

Pembangunan Gedung Operasional (BPP);

e.

Rehabilitasi Gedung Operasional (BPP);

f.

Pengadaan Mebelair dan Peralatan;

g.

Pengadaan Alat Pengolah Data;

h.

Pameran;

i.

Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja;

j.

Monitoring dan Evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI tahun 2009 lebih lanjut agar mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Volume 1 dan 2, sedangkan daftar lokasi P3TIP terdapat pada lampiran 1.


60


61

Lampiran 1. Lokasi Pelaksanaan P3TIP/FEATI

No

Provinsi

Kabupaten

1.

Sumatera Utara

1.Asahan, 2.Labuhan Batu, 3.Simalungun, 4. Karo

2.

Sumatera Barat

5.Solok, 6.Pesisir Selatan,7.Lima Puluh Kota, 8. Padang Pariaman, 9.Solok Selatan

3.

Jambi

10.Merangin, 11.Tanjung Jabung Barat,

4.

Sumatera Selatan

12.Banyuasin

5.

Banten

13.Serang

6.

Jawa Barat

14. Sukabumi; 15.Subang, 16.Indramayu, 17.Majalengka, 18.Garut, 19.Kuningan, 20.Karawang, 21.Cirebon

7.

Jawa Tengah

22.Brebes, 23.Magelang, 24.Batang; 25 Temanggung

8.

Jawa Timur

26.Malang, 27.Tulungagung, 28.Tuban,29.Kediri

9.

Yogyakarta

30.Kulonprogo, 31.Bantul, 32.Gunung Kidul

10.

Kalimantan Selatan

33.Hulu Sungai Selatan, 34.Hulu Sungai Tengah, 35.Balangan,

11.

Sulawesi Utara

36. Minahasa Utara, 37.Minahasa, 38.Minahasa Selatan, 39.Bolaang Mongondow, 40.Tomohon, 41.Kep.Sangihe

12.

Sulawesi Selatan

42.Enrekang, 43.Maros, 44.Bone, 45.Luwu, 46.Sinjay

13.

Sulawesi Tenggara

47.Konawe, 48.Konawe Selatan, 49.Muna, 50.Kolaka, 51.Buton

14.

Sulawesi Tengah

52.Donggala,

15.

Gorontalo

53.Boalemo, 54.Poahatu, 55.Bone Bolango, 56.Gorontalo

16.

NusaTenggara Barat

57.Lombok Barat, 58.Bima, 59.Dompu, 60.Sumbawa, 61.Lombok Tengah

17.

Nusa Tenggara Timur

62.Manggarai, 63.Sumba Timur, 64.Ngada, 65.Ende, 66.Sumba Barat, 67.Belu

18.

Kalimantan Barat


68.Sambas, 69.Pontianak

62

Lampiran 2.

Lokasi Pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP Model Tahun 2009

No I

Provinsi SUMATERA UTARA

Kabupaten/Kota 1

Serdang Bedagal

2

Tapanuli Utara

II

SUMATERA BARAT

1

Tanah Datar

III

SUMATERA SELATAN

1

Musirawas

2

Muara Enim

3

OKU Selatan

1

Sarolangun

2

Tanjung Jabung Timur

1

Rejang Lebong

2

Lebong

1

Lampung Barat

2

Lampung Utara

3

Tulang Bawang

4

Metro Kota

1

Ciamis

VIII JAWA TENGAH

1

Cilacap

IX

KALIMANTAN BARAT

1

Sanggau

X

KALIMANTAN SELATAN

1

Banjar

XI

SULAWESI TENGGARA

1

Konawe Utara

XII

PAPUA

1

Keerom

20

unit/BPP

IV

V

VI

VII

JAMBI

BENGKULU

LAMPUNG

JAWA BARAT


63

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2009

Recommend Documents