PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG KATA PENGANTAR

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap unit eselon II instansi pemerintah

untuk

menyusun

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP), oleh sebab itu Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung sebagai salah satu unit eselon II mandiri di Lingkungan BPKP juga wajib menyusun LAKIP. LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2014 ini merupakan laporan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis 2010-2014, yang memuat kegiatan-kegiatan yang dianggap dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perwakilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-13/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai media bagi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada stakeholders, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung baik keberhasilan maupun kegagalannya selama tahun 2014. LAKIP sebagai media pertanggungjawaban, berisikan informasi tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014. Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana strategis 2010 – 2014 yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi tahun 2014. Sedangkan Bagian Akuntabilitas

i

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian, capaian kinerja organisasi tahun 2014, analisis capaian organisasi tahun 2014 dan akuntabilitas keuangan. Kami berharap LAKIP tahun 2014 ini dapat memberikan manfaat bagi stakeholders dan sebagai umpan balik bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Kepala Perwakilan,

Iman Achmad Nugraha NIP 19590304 198101 1 001

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

iv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ..........................

1

B. Aspek Strategis Organisasi ...................................................

4

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ...........................

5

D. Struktur Organisasi.................................................................

7

E. Sistematika Penyajian............................................................

9

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014……………………….

BAB III

BAB IV

1. Pernyataan Visi ................................................................

12

2. Pernyataan Misi ................................................................

12

3. Tujuan ...............................................................................

18

4. Sasaran Strategis..............................................................

19

5. Indikator Kinerja Utama ....................................................

19

6. Program dan Kegiatan.…………………………………….

22

B. PERJANJIAN KINERJA 2014………………………………

25

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 A. CAPAIAN KINERJA...........................................................

28

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ........................................

33

C. REALISASI ANGGARAN ..................................................

70

PENUTUP

71

LAMPIRAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

P

Erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,dan kegiatan,

dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam Tahun 2010-2014, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai Auditor Presiden di daerah berperan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan

akuntabilitas

keuangan

negara,

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung memiliki empat misi,yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

keuangan negara di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 Tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) BPKP.

Perumusan

sasaran

strategis

diikuti

dengan

penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2014 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2014. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Tahun 2014 menunjukan bahwa delapan sasaran strategis telah tercapai seluruhnya. Delapan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berikut capaiannya dapat dilihat pada Tabel RE.1. Tabel RE.1. Capaian Sasaran Strategis No.

SasaranStrategis

1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 90% LKPD 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 75% 3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% IPD danTerselenggaranya Good Governance pada 65% BUMN/BUMD

CapaianSasaran Tercapai 100% Tercapai 100% Tercapai 100%


v

RINGKASAN EKSEKUTIF

No.

SasaranStrategis

CapaianSasaran

4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda 7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% 8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

Tercapai 100%

Tercapai 100% Tercapai 100%

Tercapai 100%

Tercapai 100%

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 12 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 33 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2014 (Revisi). Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi pencapaian delapan sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 90% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian tiga IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. Atas

IKU

“Jumlah

Instansi

Pemerintah

Pusat

yang

mendapat

pendampingan penyusunan Laporan Keuangan” sebanyak 36 Instansi Pemerintah, atau sebesar 276,92%, dibanding target dalam PKP2T sebanyak 13 Instansi Pemerintah. Dengan demikian capaian IKU Tahun 2014 sebesar 346,15% dibanding dari target sebesar 80%. b. Atas IKU “Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP dari BPK RI” sebanyak 14 IPD atau sebesar 93,33% dari 15 LKPD yang ada di Wilayah Provinsi Lampung. vi


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan demikian capaian IKU Tahun 2014 sebesar 109,80% dibanding dari target sebesar 85%. c. Atas IKU “Laporan Audit atas Proyek PHLN yang Opini dukungan Wajar” adalah sebanyak 20 atau sebesar 100% dari 20 Laporan Hasil Audit. Dengan demikian capaian IKU Tahun 2014 sebesar 121,95% dibanding dari target sebesar 82,00%.

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan berupa “Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat”, Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke pusat tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target laporan yang akan dikirim ke pusat sampai dengan tahun berjalan. Selama periode Tahun 2014 sasaran IKU tersebut tercapai sebesar 104,92%. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 71,25%, dengan demikian capaian IKU Tahun 2014 sebesar 147,26%.

3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% IPD danTerselenggaranya Good Governance pada 65% BUMN/BUMD Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. Atas

IKU

“Jumlah

IPD

yang

Melaksanakan

Pelayanan

Sesuai

SPM/Pelayanan Prima”. IKU ini dihitung berdasarkan jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanannya, dalam Tahun 2014, IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 4 IPD dari target sebanyak 4 IPD, sehingga capaian IKU ini pada Tahun 2014 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target outcome sebesar 150,00% maka realisasi capaian kinerja sebesar 66,67%. Tidak tercapainya IKU ini disebabkan adanya rumusan perhitungan “Jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan” yang dijadikan dasar target outcome sehingga melebihi dari target output PKP2T LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2014, namun dalam pelaksanaannya hanya terealisir target output PKP2T sebesar 100%. b. Atas IKU “BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik“, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/ BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD. Untuk mengukur manfaat, IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah BUMN/ BUMD/BLU/D

yang

dilakukan

sosialisasi/asistensi/evaluasi

GCG/KPI

dibandingkan dengan target PKPT. Dalam Tahun 2014, jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi/evaluasi GCG/KPI sebanyak 18 BUMN/D/BLU/D atau sebesar 180% dari target sebanyak 10 buah, bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 55% maka realisasi capaian kinerja sebesar 327,27% 4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian, “Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA” menjadi salah satu IKU Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Pengukuran IKU ini dihitung berdasarkan jumlah laporan audit investigasi/ PKKN/PKA dibagi dengan target dalam PKP2T. Dalam Tahun 2014, pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA sebanyak 119 laporan atau sebesar 212,50% dari target yang ditetapkan sebanyak 56 laporan. Bila dibandingkan dengan target sebesar 85%, maka capaian kinerja adalah sebesar 250,00%.

viii


RINGKASAN EKSEKUTIF

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 semestinya dinilai melalui pengukuran tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Namun

pengukuran

maturitas

penyelenggaraan SPIP ini belum

dilakukan. Pada tahun 2014, baru sebatas dilakukan kegiatan bimbingan teknis maturitas penyelenggaraan SPIP sekaligus sebagai ujicoba penilaian tingkat maturitas

penyelenggaraan

SPIP.

Sebelum

penilaian

tingkat

maturitas

penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah K/L/Pemda yang telah wajib menyusun LKPD. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda. Dalam tahun 2014, Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung yang telah memperoleh opini WTP dari pemda sebanyak 5 Pemda dari 15 Pemerintah Daerah atau sebesar 33%, bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 33%, maka capaian kinerja sebesar 100,00%. Jika dikaitkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 – 2014 yaitu sebanyak 60% pemerintah daerah memperoleh opini WTP, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 55%.

6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan berupa “Realisasi jumlah unit APIP yang telah menerapkan JFA”, yang diukur dari jumlah unit APIP yang telah menerapkan JFA. Sampai dengan Tahun 2014 adalah 9 Pemerintah Daerah dari target sebanyak 15 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung, atau terealisir sebesar 60%, bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 33,33%, maka capaian kinerja sebesar 180,02%.


ix

RINGKASAN EKSEKUTIF

7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%. Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. Atas IKU “Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi”,diukur

dengan

membandingkan

antara

tingkat

realisasi

penugasan terhadap rencana capaian yang ditetapkan. Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKP2T tahun 2014 sebanyak 411 PP atau sebesar 99,28% dari target sebanyak 414 PP. Jika dibandingkan dengan target capaian IKU sebesar 80% maka realisasi capaian atas IKU tersebut sebesar 124,09%. b. Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU “Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kinerja sasaran dinilai berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila

ada

catatan.

Keberhasilan

kinerja

IKU

ini

didukung

oleh

terlaksananya kegiatan pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Realisasi Tahun 2014 sebesar 80% karena berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat BPKP masih terdapat catatan atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 74% maka capaian kinerja sebesar 111,82%.

8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan Jumlah sistem informasi yang diwajibkan oleh BPKP telah seluruhnya atau 100% secara efektif dimanfaatkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Sistem informasi yang wajib dimanfaatkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi x


RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampung meliputi; SIM HP, SIM RKT, SIM Monev RKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG. Jika dibandingkan dengan target IKU sebesar 61% maka realisasi capaian kinerja sebesar 163,93%. Walau pencapaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja, sebagai berikut: a. Melakukan pendekatan yang lebih efektif dan intensif dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Lampung; b. Mengoptimalkan pemrosesan basis data (database) hasil pengawasan secara tepat waktu seperti realisasi penugasan dan alasan penyimpangan dari RMP dan RPL; c. Meningkatkan

identifikasi

hambatan

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan

pembangunan di Wilayah Provinsi Lampung; d. Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan tindaklanjut atas temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti melalui kegiatan pemutakhiran tindak lanjut temuan hasil pengawasan; e. Mengintensifkan kegiatan tindaklanjut atas temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tindaklanjut; f. Meningkatkan pengelolaan data kinerja yang mencakup pengumpulan, rekonsiliasi, dan pelaporannya sehingga data lebih valid dan laporan kinerja dapat disusun tepat waktu dan akurat. g. Mensinergikan penugasan pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan Bidang Akuntan Negara khususnya guna memberikan kontribusi yang maksimal bagi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan BLUD dan BUMD.

h. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan atas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan asistensi.


xi

I. PENDAHULUAN

B

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara dan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait. Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Berdasarkan pasal 52 Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 dinyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00286/K/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, bahwa Perwakilan BPKP bertugas: 1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara; 3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah; 4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan 5. Menyelenggarakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

1

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP; 3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah; 4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah; 5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya; 6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah; 8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan/daerah, BUMN/ BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD; 9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima

pemerintah

pusat,

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; 10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian

2


BAB I. PENDAHULUAN

keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan 13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan: 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro; 3. Penetapan

sistem

informasi

di

bidang

pengawasan

keuangan

dan

pembangunan; 4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 6. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya. b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, suratsurat bukti, notulen rapat direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survey laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang di perlukan dalam pengawasan; c. Melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-lainnya; d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan baik hasil pengawasan

BPKP

sendiri,

maupun

hasil

pengawasan

lembaga

pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

3

BAB I. PENDAHULUAN

B.

Aspek Strategis Organisasi BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang dibentuk dengan

Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013, telah mendapat mandat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Mandat bagi BPKP dimaksud adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran sebagai pembina SPIP berkaitan erat dengan peran pengawasan intern karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Mandat tersebut telah ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP seperti dinyatakan oleh Kepala BPKP dalam Rapat Kerja BPKP pada bulan Desember 2008. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung harus dapat menunjukkan paradigma barunya melalui unjuk kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden di daerah sehingga peran BPKP semakin nyata dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun strategi penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah: 1. Product Differences Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008, maka penugasan-penugasan BPKP sebagai auditor Presiden akan bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat, bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral). 2. Market Differences BPKP perlu mengenali dengan baik siapa market nya, hal ini dimaksudkan agar produk BPKP menjadi bernilai, memiliki pasar pengawasan yang jelas bagi shareholders dan stakeholders entitas birokrasi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi di wilayah Provinsi Lampung. 4


BAB I. PENDAHULUAN

3. Methodology Differences Pengembangan metodologi pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat misalnya program evaluations, policy analysis, forensic audit, performance audit, internal control review perlu dikembangkan sejalan dengan paradigma baru BPKP. Dengan semakin luasnya cakupan penugasan BPKP sebagaimana amanat dari PP Nomor 60 Tahun 2008, yang meliputi pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP, dan paradigma baru BPKP yang lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan membangun sistem yang mampu mencegah kecurangan/penyimpangan atau memudahkan mendeteksi adanya kecurangan/penyimpangan, telah mendorong dilakukannya perubahan visi BPKP. Dua peran utama yang dapat dilakukan BPKP adalah peran assurance dan consulting.

C.

Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Dalam rangka mendukung meningkatkan tata kelola pemerintahan dan

menciptakan iklim pencegahan KKN Perwakilan BPKP Provinsi Lampung memberikan layanan kepada pengguna sebagai berikut: 1. Pengawasan intern atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2. Pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara (BUN); 3. Pengawasan intern atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan permintaan Kepala Daerah; 4. Melakukan audit investigatif atas kasus-kasus yang berindikasi terjadinya kerugian keuangan negara dan memberikan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada instansi penyidik; 5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 6. Melakukan

sosialisasi,

asistensi

dan

bimbingan

teknis

dalam

rangka

pembenahan manajemen pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD; 7. Melakukan kajian-kajian terkait dengan isu-isu aktual yang bersifat strategis, berdampak luas dan menjadi sorotan publik dalam rangka memberi masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah.

| LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

5

BAB I. PENDAHULUAN

Pengawasan lintas sektoral yang dilakukan antara lain Audit Kinerja dan Audit Interim atas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Audit Kinerja BOK Kementerian Kesehatan, Audit Kinerja Program BSPS, Audit atas klaim dana Jamkesmas, Audit Operasional atas Program Beras Miskin, Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup, dan Probity Audit. .Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara meliputi audit atas proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri dan monitoring atas realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian, Verifikasi Advance Payment DAK dan Evaluasi atas Program Strategis. Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dalam mendukung penugasan BPKP atas penugasan Presiden dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang menjadi atensi Presiden, antara lain pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L, Evaluasi Program Rusunawa, Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional. Sedangkan pengawasan atas permintaan Stakeholder antara lain meliputi Audit Operasional Dana Siap Pakai BNPB, Audit Operasional Tunjangan Profesi Guru PNSD Kemendikbud, Audit Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Kementerian Agama, Dalam rangka mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga berupaya membantu pemerintah untuk mewujudkan sasaran prioritas RPJMN 2010-2014 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan strategi preemtif/ edukatif, preventif, dan represif. Kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi program anti korupsi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi Fraud Control Plan (FCP), audit investigatif hambatan kelancaran pembangunan, klaim dan ekskalasi, audit investigatif kasus berindikasi tindak pidana korupsi, bantuan audit investigatif dan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada penyidik, dan pemberian keterangan ahli dalam tahap penyidikan maupun dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berkaitan dengan upaya meningkatkan

tata

kelola

pemerintahan,

melakukan

kegiatan

sosialisasi,

asistensi/bimbingan teknis sistem akuntansi, Good Corporate Governance (GCG) dan Key Performance Indicators (KPI). 6


BAB I. PENDAHULUAN

Terkait dengan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kepedulian pentingnya SPIP dan penerapannya kepada entitas pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi, fasilitasi, asistensi.

D.

Struktur Organisasi Struktur

Organisasi

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Lampung

sesuai

Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-13/ 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, tampak sebagaimana berikut: Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPKP

Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang membawahi 1 (satu) Bagian dan 4 (empat) Bidang, sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 4. Bidang Akuntan Negara 5. Bidang Investigasi | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

7

BAB I. PENDAHULUAN

Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan. Tugas Pokok Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang adalah, sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, serta pelaporan hasil pengawasan. 2. Bidang

Pengawasan

Instansi

Pemerintah

Pusat

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat, serta evaluasi hasil pengawasan. 3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas serta evaluasi hasil pengawasan. 4. Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan audit, evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabiltas kinerja badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, BUMD atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan. 5. Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan audit atas indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, BUMN dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit atas hambatan kelancaran pembangunan, serta pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi lainnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia (SDM), yang terdiri atas:

8


BAB I. PENDAHULUAN

Tabel 1.1. Posisi Pegawai Menurut Golongan per 31 Desember 2014

No

Uraian

Posisi per 1 Januari 2014

Tambah

Kurang

Posisi per 31 Desember 2014

1

Golongan IV

17

2

4

15

2

Golongan III

75

20

9

86

3

Golongan II

54

3

10

47

4

Golongan I

0

0

0

0

Total

146

25

23

148

Tabel 1.2.

Data Pegawai Menurut Jabatan No

Uraian

Posisi per 1 Januari 2014

Tambah

Kurang

Posisi per 31 Desember 2014

1

Pejabat Struktural - Eselon II

1

0

0

1

- Eselon III

5

1

1

5

- Eselon IV

4

1

1

4

2

Pejabat Fungsional Auditor

96

5

18

83

3

Pejabat Fungsional Tertentu Lainnya

5

0

0

5

4

Pejabat Fungsional Umum

35

0

1

34

5

Calon PFA/CPNS

0

16

0

16

Total

146

23

21

148

E.

Sistematika Penyajian LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2014 melaporkan

pencapaian kinerja BPKP selama Tahun 2014. Capaian kinerja Tahun 2014 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2010-2014. | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

9

BAB I. PENDAHULUAN

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2014 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2014 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.2 berikut ini. Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2014 Referensi Bab

PENDAHULUAN

Bab I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis 2010-2014

Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja 2014

Bab II

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

PENUTUP

Bab IV

LAMPIRAN

10


II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2010–2014. Program pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung periode 2010-2014 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan program yang direstrukturisasi oleh

Bappenas.

Berdasarkan

restrukturisasi

program

tersebut,

program

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam Renstra mencakup satu program teknis yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP telah melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

A.

RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan

salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan BPKP dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra BPKP merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada


11

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

1.

Pernyataan Visi Struktur Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

mengacu pada restrukturisasi program dan Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2010-2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 yang diterbitkan pada Tanggal 11 Agustus 2010. Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014 yang disahkan oleh Kepala BPKP berisi Visi sebagai berikut:

Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh segenap jajaran BPKP baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi BPKP.

2.

Pernyataan Misi Misi BPKP berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan oleh

seluruh unit untuk mencapai visi BPKP. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 12

LAPORAN AKUNTABILITAS LAMPUNG TAHUN 2014

KINERJA

PERWAKILAN

BPKP

PROVINSI


dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013. Selanjutnya, dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Empat misi BPKP adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. c. Mengembangkan

kapasitas

pengawasan

intern

pemerintah

yang

profesional dan kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

MISI 1 Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara yang Mendukung Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bebas KKN di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan mendorong upaya pencegahan KKN. Fungsi utama BPKP memberikan assurance terhadap penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan fungsi consultancy yaitu pemberian umpan balik sebagai bahan masukan bagi Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara berupa rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.


13


Mandat BPKP sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara semakin jelas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam pasal 49 ayat (2) dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: 1) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan 3) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/ lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP lain. Pengawasan kegiatan lintas sektoral diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat makro dan komprehensif atas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. Pengawasan intern terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara diharapkan dapat memberi masukan dan feedback kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan oleh institusi di luar Kementerian Keuangan, yang secara hukum tidak dapat diawasi oleh APIP selain BPKP. Peran BPKP dalam mengawasi kegiatankegiatan BUN tersebut perlu didukung dengan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN, baik mengenai ruang lingkup maupun sasaran pengawasannya. Pengawasan atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden merupakan

kegiatan

BPKP

dalam

rangka

merespon

permasalahan-

permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues) sesuai dengan perintah Presiden dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan tersebut merupakan implementasi yang nyata dari peran BPKP sebagai Auditor Presiden/Pemerintah.

MISI 2 Membina secara Efektif Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 14


KINERJA

PERWAKILAN

BPKP

PROVINSI


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pada pasal 2 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,

dan

akuntabel,

menteri/pimpinan

lembaga,

gubernur,

dan

bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

dengan

berpedoman

pada

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah seperti diatur dalam PP tersebut. Tanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

(SPI)

berada

di

tangan

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota di lingkungan masingmasing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Kegiatan pembinaan SPIP tersebut mencakup: 1) Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; 2) Sosialisasi SPIP; 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP; 4) Pembimbingan dan konsultansi SPIP; serta 5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Kegiatan pembinaan butir 1) sampai dengan butir 4) merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka membina seluruh instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup misi kedua ini. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP diawali dengan penyusunan pedoman-pedoman terkait dengan SPIP (pedoman umum dan pedoman teknis) yang merupakan panduan untuk membangun SPIP di seluruh instansi pemerintah. Pedoman tersebut selanjutnya disosialisasikan agar diperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang SPIP. Pada tahap penerapan SPIP, BPKP siap untuk membimbing dan memberikan konsultasi kepada seluruh instansi pemerintah. Kegiatan

pada

butir

5)

lebih

spesifik

terkait

pada

peningkatan

kemampuan/ kompetensi auditor APIP yang menjadi bagian dari misi ketiga yaitu LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

15


mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

MISI 3 Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Arahan Presiden untuk mewujudkan pengawasan yang terpadu, terarah, dan

memberikan

nilai

tambah

yang

dapat

mendukung

perwujudan

kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat tercipta manakala terjadi kerja sama yang sinergis antar-APIP. Lebih luas lagi, peningkatan kapasitas APIP dilakukan melalui pengawasan secara bersinergi dengan APIP K/L/Pemda bersama-sama dengan unit pengawasan di DPR RI dan Kepolisian, termasuk menugaskan secara langsung personel BPKP di Inspektorat K/L/Pemda. Efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Penjabaran misi ini merupakan bentuk tanggung jawab BPKP sebagai anggota komunitas pengawasan, untuk turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional yang terpadu. Pengembangan sistem pengawasan nasional tentunya dilakukan bersama-sama, Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan LPNK, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Pemerintah

Intern lain

(SPI)

yang

BUMN/BUMD/BUL,

mengoordinasikan

maupun

kegiatan

dengan

Instansi

pengawasan

seperti

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri, serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Peran BPKP dalam mengembangkan kapasitas APIP (termasuk BPKP) baik dari sisi SDM, organisasi maupun sistem dan prosedur mencakup: 1) Pembinaan kompetensi APIP, melalui pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 59 ayat 1 e PP Nomor 60 Tahun 2008); 2) Pembinaan jabatan fungsional auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat 2 dan 3 PP Nomor 60 Tahun 2008); 16


KINERJA

PERWAKILAN

BPKP

PROVINSI


3) Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan; 4) Pengembangan kapasitas internal BPKP; 5) Pemeriksaan/pengawasan internal BPKP; 6) Pendukung/fasilitasi pengawasan; 7) Sinergi dengan APIP lain.

MISI 4 Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Misi ini merupakan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/ Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. Sistem ini akan menjadi alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara, yang berbasis web, online, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) terkait dengan implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu. Dalam rangka mengembangkan pelaporan akuntabilitas di Indonesia, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut untuk menyusun indikator capaian kinerja yang terukur sehingga dapat membantu Presiden dalam menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat sesuai dengan amanah UUD. Terkait hal tersebut, BPKP mendorong dibangunnya PASs. Tujuan dari PASs adalah memberikan solusi terhadap kebuntuan (missing link) proses pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menyinergikan sumber daya informasi antar kementerian/lembaga (pusat dan daerah) sehingga memungkinkan pertukaran data/informasi. Pengembangan PASs sinkron dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 khususnya pasal 54 yang mengamanatkan kepada BPKP untuk LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

17


menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BPKP telah mengembangkan berbagai sistem yang dapat menyediakan informasi terkait dengan peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKP dalam rangka mendukung PASs.

3.

Tujuan Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan,

serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut maka tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholder utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 2) Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 3) Terciptanya

iklim

yang

mencegah

kecurangan

dan

memudahkan

pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 4) Tercapainya

efektivitas

penyelenggaraan

sistem

pengendalian

intern

pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 18


KINERJA

PERWAKILAN

BPKP

PROVINSI


5) Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 6) Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

4.

Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP untuk tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 90% LKPD; 2) Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%; 3) Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 65% BUMN/BUMD; 4) Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; 5) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 60% di K/L/ Pemda; 6) Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda; 7) Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%. 8) Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan. Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP untuk tahun 2010-2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

5.

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

19


Lampung dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja utama BPKP dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung NO

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran strategis 1. 1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 90% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Sasaran strategis 1. 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% 8 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat 20


KINERJA

PERWAKILAN

BPKP

PROVINSI


NO


Tujuan 2. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran strategis 2. 1. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD 9 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 10 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 11 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Tujuan 3. Terciptanya Iklim yang mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 3.1. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80% 12 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. 13 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP 14 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. 15 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 16 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA Tujuan 4. Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 4.1. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 17 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 18 Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 Tujuan 5. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 19 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Sasaran Strategis 5.2. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 20 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 21 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 22 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 23 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA


21


NO


24

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Persentase Permintaan Bantuan Hukum yang Ditindajlanjuti Biro Hukum dan Humas Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa Persentase Pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

25 26 27 28 29 30 31

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP 32 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Tujuan 6. Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran Strategis 6.1. Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 33 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

6.

Program dan Kegiatan Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, BPKP

menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi BPKP dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas. Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap Unit Eselon I pada kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu: Program Teknis Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan anggaran sebesar Rp3.586.191.000,00.

22


KINERJA

PERWAKILAN

BPKP

PROVINSI


Program Generik 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-

BPKP dengan anggaran sebesar Rp17.958.181.000,00. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP

dengan anggaran sebesar Rp212.000.000,00. Anggaran untuk kumpulan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang sama kemudian dialokasikan menurut indikator kinerja utama. Kumpulan kegiatan ini identik juga dengan program menurut Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP Tahun 2014 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan NO


Program 1: Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran strategis 1.1: Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 90% LKPD 1 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL 2 Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD 3 Pengawasan atas Proyek PHLN 4 Pengawasan lintas sektor 5 Pengawasan atas permintaan presiden 6 Pengawasan atas permintaan stakeholder 7 Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Sasaran strategis 1.2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% 8 Pengawasan BUN 9 Pengawasan Penerimaan Negara Sasaran strategis 2.1: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD 10 Pengawasan atas kinerja pelayanan publik 11 Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 12 Pengawasan atas kinerja BUMD Sasaran Strategis 3.1: Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80% LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

23


NO


13 14 15 16 17

Sosialisasi masalah korupsi Bimtek/asistensi implementasi FCP Kajian pengawasan Audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Audit Investigasi atas permintaan instansi lainnya Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

18 19

Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 20 Pembinaan penyelenggaraan SPIP 21 Peserta Diklat SPIP 22 Asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Program 2: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP Sasaran Strategis 5.1: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 23 Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Sasaran Strategis 5.2: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 24 Monitoring realiasi penugasan dalam PKP2T 25 Reviu Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan 26 Survei kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 27 Monitoring Pagu Dana Diblokir dalam DIPA 28 Survey kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 29 Jumlah Permintaan Bantuan Hukum yang Ditindajlanjuti Biro Hukum dan Humas 30 Publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 31 Pemanfaatan asset 32 Survei kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras 33 Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat 34 Masukan topik penelitian kepada puslitbangwas 35 Sosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP 36 Survey kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Sasaran Strategis 6: Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 37 Pemanfaatan Dukungan Sistem Informasi BPKP

24


KINERJA

PERWAKILAN

BPKP

PROVINSI


B.

PERJANJIAN KINERJA 2014 Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra

dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja Utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun 2014 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan

kinerja

memuat

pernyataan

dan

lampiran

formulir

yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 33 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2014 NO


SATUAN

TARGET

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran strategis 1. 1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 90% LKPD 80,00 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan % penyusunan laporan keuangan 85,00 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya % memperoleh opini minimal WDP 82,00 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek % PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar 74,00 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor % yang disampaikan ke Pusat 68,00 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan % Presiden yang disampaikan ke Pusat 80,00 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan % stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 80,00 7 Persentase BUMD yang mendapat % pendampingan penyelenggaraan akuntansi Sasaran strategis 1. 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

25


NO


SATUAN

TARGET

71,25 Persentase hasil pengawasan BUN yang % disampaikan ke Pusat Tujuan 2. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran strategis 2. 1. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD 150,00 9 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan % sesuai Standar Pelayanan Minimal 55,00 10 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan % sosialisasi/asistensi GCG/KPI 55,00 11 Persentase BUMD yang dilakukan audit % kinerja Tujuan 3. Terciptanya Iklim yang mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 3.1. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80% 3 12 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Kelompok Sosialisasi Program Anti Korupsi. Masyarakat 12 13 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Instansi berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/ DA/asistensi/evaluasi FCP 1 14 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. 84,00 15 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, % klaim dan penyesuaian harga 85,00 16 Persentase pelaksanaan audit investigasi % /PKKN/PKA Tujuan 4. Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 4.1. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 33,00 17 Persentase Pemda yang menyelenggarakan % SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 15 18 Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi IPP/IPD Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 Tujuan 5. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda

8

26


KINERJA

PERWAKILAN

BPKP

PROVINSI


NO


SATUAN

TARGET

33,33 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi % penerapan JFA Sasaran Strategis 5.2. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 80,00 20 Persentase jumlah rencana penugasan % pengawasan yang terealisasi 80,00 21 Persentase kesesuaian laporan keuangan % Perwakilan BPKP dengan SAP 7,6 22 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan Skala likert terhadap layanan kepegawaian 1-10

19

90,00 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir % dalam DIPA 8 24 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Skala likert Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai 1-10 Prosedur 1 25 Persentase Permintaan yang Ditindajlanjuti % Biro Hukum dan Humas 79 26 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di Jumlah media masa berita 100,00 27 Persentase Pemanfaatan asset % 8 28 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan Skala likert terhadap layanan sarpras 1-10 74,00 29 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil % audit Inspektorat 1 30 Jumlah masukan topik penelitian yang Jumlah disampaikan ke puslitbangwas Topik 15 31 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi Instansi dan atau di-assessment tata kelola APIP APIP 7,5 32 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor Skala likert bersertifikat 1-10 Tujuan 6. Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran Strategis 6.1. Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

23

33

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

%

61,00


27

III. AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA

P

engukuran capaian kinerja Tahun 2014 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Perwakilan BPKP Provinsi

Lampung.

Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan realisasi capaian kinerja dan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pengukuran kinerja pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan melengkapi indikator kinerja utama (IKU). IKU tersebut dinilai dapat merepresentasikan

kinerja

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Lampung

dalam

pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi capaian IKU dominan dan membandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian kinerja yang di bawah target untuk mengindentifikasi faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja (performance improvement) untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu kinerja Perwakilan BPKPProvinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh kinerja Bidang/Bagian terkait. Sesuai dengan suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2010–2014, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja dari berbagai Bidang/Bagian terkait. Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah capaian IKU dibagi dengan jumlah IKU. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis BPKP. Capaian atas 33 IKU dan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 dan 3.2 berikut ini. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

28

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 NO


SATUAN

TARGET

REALI SASI

% CAPAI AN

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran strategis 1. 1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 90% LKPD 1

2 3

4 5

6

7

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

80,00

276,92

346,15

%

85,00

93,33

109,80

%

82,00

100,00

121,95

%

74,00

236,11

319,07

%

68,00

125,00

183,82

%

80,00

477,94

597,43

%

80,00

130,00

162,50

Sasaran strategis 1. 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 7,5% 8

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

71,25

104,92

147,26

Tujuan 2. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran strategis 2. 1. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD 9 Persentase IPD yang melaksanakan % 150,00 100,00 66,67 pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 10 Persentase BUMN/D/BLU/D yang % 55,00 180,00 327,27 dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 11 Persentase BUMD yang dilakukan audit % 55,00 176,92 321,67 kinerja Tujuan 3. Terciptanya Iklim yang mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 3.1. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80% 12

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.

Kelompok Masyarakat

3

4

133,33

13

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi

12

12

100,00


29


NO


SATUAN

TARGET

REALI SASI

14

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

Instansi

1

2

% CAPAI AN 200,00

%

84,00

25,00

29,76

%

85,00

212,50

250,00

15 16

Tujuan 4. Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 4.1. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 17

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

%

33,00

33,00

100,00

18

Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi IPP/IPD 15 16 106,67 Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 Tujuan 5. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 19

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi % 33,33 60,00 180,02 penerapan JFA Sasaran Strategis 5.2. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 20 Persentase jumlah rencana penugasan % 80,00 99,28 124,09 pengawasan yang terealisasi 21 Persentase kesesuaian laporan keuangan % 80,00 80,00 100,00 Perwakilan BPKP dengan SAP 22

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

Skala likert 1-10

7,6

9,65

126,93

23

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persentase Permintaan Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

%

90,00

100,00

111,11

%

1,00

1,00

100,00

Skala likert 1-10

8

8,93

111,64

Jumlah berita

79

131

165,82

%

100,00

100,00

100,00

Skala likert 1-10 %

7,9

7,06

89,39

74,00

82,75

111,82

1

1

100,00

24

25

26

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa

27

Persentase Pemanfaatan asset

28

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

29 30

30

Jumlah Topik



NO


SATUAN

TARGET

REALI SASI

31

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

Instansi APIP

15

12

% CAPAI AN 80,00

Skala likert 1-10

7,5

7,07

94,27

32

Tujuan 6. Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran Strategis 6.1. Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 33

NO


%

61,00

100,00

Tabel 3.2 Ringkasan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 dan 2014 KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN UTAMA 2013 2014

163,93

KENAIKAN/ PENURUNAN

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran strategis 1. 1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 90% LKPD 1

2 3

4 5

6

7

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

146,15

276,92

130,77

%

86,67

93,33

6,66

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

%

131,25

100

-31,25

%

172,22

236,11

63,89

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

166,67

125,00

-41,67

%

400,00

477,94

77,94

%

100,00

130,00

30,00

Sasaran strategis 1. 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 7,5% 8


%

104,92

104,92

0,00

Tujuan 2. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran strategis 2. 1. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD 9 Persentase IPD yang melaksanakan % 100,00 100,00 0,00 pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

31


NO


SATUAN

10

KINERJA 2013 550,00

2014 180,00

KENAIKAN/ PENURUNAN

Persentase BUMN/D/BLU/D yang % -370,00 dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 11 Persentase BUMD yang dilakukan audit % 125,00 176,92 51,92 kinerja Tujuan 3. Terciptanya Iklim yang mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 3.1. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80% Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Kelompok Masyarakat

3

4

1,00

Instansi

5

12

7,00

14

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi

1

2

1,00

15

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

%

75,00

25,00

-50,00

16

Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

%

241,94

212,50

-29,44

12

13

Tujuan 4. Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 4.1. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 17

18

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

%

46,67

33,00

-13,67

IPP/IPD

9

16

7,00

Tujuan 5. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 19

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

60,00

60,00

0,00

Sasaran Strategis 5.2. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 20 21 22 23

32

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana Diblokir dalam DIPA

yang

tidak

%

97,94

99,28

1,34

%

80,00

80,00

0,00

Skala likert 1-10

9,65

9,65

0,00

%

100,00

100,00

0,00



NO 24

25

26 27 28 29 30 31

32


KINERJA

SATUAN

Persentase Permintaan Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa Persentase Pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

KENAIKAN/ PENURUNAN

2013 0,00

2014 1,00

Skala likert 1-10

8,93

8,93

0,00

Jumlah berita %

106,00

13100

25,00

100,00

100,00

0,00

Skala likert 1-10 %

7,06

7,06

0,00

82,75

82,75

0,00

1

1

0,00

4

12

8,00

7,07

7,07

0,00

%

Jumlah Topik Instansi APIP Skala likert 1-10

1,00

Tujuan 6. Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran Strategis 6.1. Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 33 Jumlah Sistem Informasi yang % 100,00 100,00 0,00 dimanfaatkan secara efektif

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 3.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiaptiap

sasaran

strategis.

Analisis

juga

dilakukan

terhadap

kemungkinan

tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra 2014, sebagaimana terinci dalam Lampiran 3. Analisis tentang capaian kinerja delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:


33


Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 90% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas laporan keuangan, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu target yang hendak diupayakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 90% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh tiga IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bersama tujuh IKU lainnya. Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 NO 1

2

3

4 5

34

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

SATUAN

TARGET

REALI SASI

% CAPAIAN

%

80,00

276,92

346,15

%

85,00

93,33

109,80

%

82,00

100,00

121,95

%

73,75

236,11

319,07

%

68,00

125,00

183,82



NO


SATUAN

TARGET

REALI SASI

% CAPAIAN

6

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%

80,00

477,94

597,43

7

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

80,00

130,00

162,50

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2013 & 2014 NO 1

2

3

4 5

6

7

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

KINERJA 2013 2014 146,15 276,92

%

86,67

93,33

6,66

%

131,25

100,00

-31,25

%

172,22

236,11

63,89

%

166,67

125,00

-41,67

%

400,00

477,94

77,94

%

100,00

SATUAN

130,00

KENAIKAN/ PENURUNAN 130,77

30,00

Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran ketiga IKU dominan sasaran strategis Tahun 2014 tercapai di atas 100%, Secara keseluruhan, dengan ketujuh IKU, rata-rata capaian sasaran IKU Tahun 2014 di atas 100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan IKU tersebut menunjukkan dalam pencapaian sasaran strategis pertama BPKP yaitu “Meningkatnya kualitas 95% LKKL” dengan target sebesar 80%. Dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

35


Provinsi Lampung telah secara proaktif menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi vertikal yang ada di daerah, untuk melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L guna meningkatkan kemampuan IPP dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan membandingkan antara jumlah instansi pemerintah yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan target dalam PKP2T. Dalam

tahun

pendampingan Pemerintah,

2014,

jumlah

penyusunan

sedangkan

Instansi

laporan

target

Pemerintah

keuangan

dalam

PKP2T

yang

mendapat

sebanyak

36

Instansi

sebanyak

13

Instansi

Pemerintah atau sebesar 276,92%. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 80%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 346,15%, dan apabila

dibandingkan

dengan

capaian

kinerja

Tahun

2013

terdapat

peningkatan 130,77%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA sebesar Rp182.870.000,00 dan dana Mitra sebesar Rp94.745.000,00 atau 158,42% anggaran sebesar Rp175.241.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 1.309 OH atau 193,93% dari rencana sebanyak 675 OH. 2. Persentase Instansi Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP Selain IPP yang ada di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga berupaya mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Wilayah Provinsi Lampung ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dari BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah LKPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Lampung yang telah wajib menyusun laporan keuangan. Dalam tahun 2014, LKPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 14 atau 93,33% dari 15 LKPD yang ada di Wilayah 36



Provinsi Lampung. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 85%, maka capaian indikator IKU tersebut sebesar 109,80% dan jika dibandingkan dengan tingkat capaian Tahun 2013 sebesar 86,67% telah terjadi peningkatan jumlah

LKPD

yang

memperoleh

opini

minimal

WDP.

Secara

rinci

perkembangan perolehan opini atas LKPD diuraikan pada tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per Pemda Di Wilayah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Opini BPK Atas LKPD No.

Nama Pemda

2012 WTP

2013

2.

Kota Bandar Lampung

WTP

3.

Kabupaten Lampung Selatan

WDP

4.

Kabupaten Tanggamus

WDP

5.

Kota Metro

WTP

6.

Kabupaten Lampung Tengah

WTP

7.

Kabupaten Lampung Timur

WDP

8.

Kabupaten Lampung Utara

TW

9.

Kabupaten Way Kanan

WTP

10.

Kabupaten Tulang Bawang

WDP

11.

Kabupaten Lampung Barat

WTP

12.

Kabupaten Pesawaran

WDP

13.

Kabupaten Mesuji

WDP

WDP WTP WDP WDP WTP WDP WDP TW WTP WDP WTP WDP WDP

14.

Kabupaten Tulang Bawang Barat

WTP

WTP

15.

Kabupaten Pringsewu

TMP

WDP

15

15

1.

Provinsi Lampung

Jumlah

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Keterangan : WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar.

Jika dikaitkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 – 2014 yaitu sebanyak 60% pemerintah daerah memperoleh opini WTP, pada tahun 2014 jumlah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung yang memperoleh opini WTP baru sebanyak 5 pemerintah daerah atau 33% dari 15 pemerintah daerah yang telah wajib menyusun LKPD sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 55%. Dan hal ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 di mana jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP sebanyak 7 pemerintah daerah atau sebesar 46,67% dari 15 pemerintah daerah yang telah wajib menyusun LKPD dengan capaian kinerjanya sebesar 77,78%.


37


Beberapa permasalahan utama yang masih terjadi di pemerintah daerah yang menghambat pencapaian target opini WTP antara lain adalah: 1. Pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah yang belum tertib. 2. Masih banyaknya terjadi kesalahan penganggaran pada pemerintah daerah sehingga laporan realisasi anggaran yang disajikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 3. Pengelolaan persediaan pada pemerintah daerah yang belum tertib. 4. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang belum tertib. 5. Pengelolaan keuangan pada BLUD yang belum tertib. 6. Terdapat perusahaan daerah yang tidak/terlambat menyusun laporan keuangan karena kendala operasional. Dan pada tahun 2015 yang akan datang, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan baru yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini dikhawatirkan juga akan mempengaruhi pencapaian target opini WTP untuk tahun 2015 jika tidak diantisipasi dengan baik. Perwakilan BPKP telah berupaya melakukan fasilitasi kepada

pemerintah

daerah guna meningkatkan kualitas opini LKPD melalui berbagai kegiatan antara lain asistensi penyusunan laporan keuangan, asistensi reviu LKPD, bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah, asistensi peraturan

kepala

daerah

tentang

kebijakan

dan

penyusunan

sistem

akuntansi

pemerintahan berbasis akrual serta implementasi program aplikasi SIMDA. Meskipun demikian kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut masih harus terus ditingkatkan. Beberapa permasalahan intern Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang menghambat upaya untuk dapat memberikan kontribusi maksimal bagi upaya pencapaian target opini WTP, yaitu komposisi SDM untuk setiap jenjang jabatan penugasan yang belum ideal serta

tingkat

pemahaman substansi yang belum merata dan masih perlu ditingkatkan. Selain itu juga tingkat kepadatan penugasan yang tinggi seringkali mengharuskan tim menangani beberapa penugasan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas penugasan yang dilakukan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka diperlukan langkahlangkah antisipasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk dapat

38



memberikan kontribusi yang maksimal bagi upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP yaitu: 1. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan atas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan asistensi. 2. Melakukan monitoring secara berkesinambungan atas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dan rencana aksi yang telah dicanangkan oleh masing-masing pemerintah daerah. 3. Mensinergikan penugasan pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan Bidang Akuntan Negara khususnya guna memberikan kontribusi yang maksimal bagi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan BLUD dan BUMD. 4. Melakukan monitoring atas persiapan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA sebesar Rp308.683.000,00 dan dana Mitra sebesar Rp6.920.000,00 atau sebesar 158,89% dari anggaran sebesar Rp198.624.000,00, realisasi melebihi anggaran dikarenakan menggunakan dana mitra dan dengan menggunakan SDM sebanyak 3.627 OH atau 430,76% dari rencana sebanyak 842 OH. 3. Persentase Jumlah Laporan Audit atas Proyek PHLN yang Memperoleh Opini dukungan Wajar IKU “Persentase Jumlah Laporan Audit atas Proyek PHLN yang Memperoleh Opini dukungan Wajar” merupakan IKU lainnya dalam pencapaian Sasaran Strategis pertama. IKU ini diukur dari jumlah perolehan opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah seluruh laporan audit keuangan atas proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Realisasi Tahun 2014 IKU ini adalah sebanyak 20 Laporan atau sebesar 100% dari target sebanyak 20 Laporan Hasil Audit. Dengan demikian capaian IKU Tahun 2014 sebesar 121,95% dari target sebesar 82,00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2013 sebesar 83,73% maka terdapat kenaikan capaian sebesar 4,76%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp335.228.000,00 atau 311,90% dari anggaran sebesar Rp107.479.000,00, realisasi melebihi anggaran dikarenakan menggunakan dana mitra dan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

39


dengan menggunakan SDM sebanyak 710 OH atau 53,46% dari rencana sebanyak 1.328 OH. 4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat” diukur dengan menghitung perbandingan antara jumlah laporan lintas sektor yang telah dikirim ke pusat dengan target Laporan yang harus dikirim ke BPKP Pusat. Dalam tahun 2014, jumlah laporan yang telah dikirim sebanyak 85 laporan atau sebesar 236,11% dari target laporan yang harus dikirim sebanyak 36 laporan. Jika dibandingkan dengan targetnya sasaran outcomenya, maka capaian IKU ini adalah sebesar 319,07% dari target outcome sebesar 74,00%. Bila diperbandingkan dengan capaian Tahun 2013, maka terdapat peningkatan sebesar 63,89 dari sebelumnya sebesar 172,22%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 846.659.000,00 atau 261,81% dari anggaran sebesar Rp323.388.000,00, realisasi melebihi anggaran dikarenakan menggunakan dana mitra dan dengan menggunakan SDM sebanyak 2.933 OH atau 147,91% dari rencana sebanyak 1.983 OH. 5. Persentase

Hasil

Pengawasan

atas

Permintaan

Presiden

yang

Disampaikan ke Pusat IKU

“Persentase

hasil

pengawasan

atas

permintaan

Presiden

yang

disampaikan ke Pusat” merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis pertama dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari 40



Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur dengan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat. Realisasi laporan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Tahun 2014 sebanyak 25 laporan atau sebesar 125,00% dari target sebanyak 20 Laporan. Jika dibandingkan dengan target outcome realisasi capaian IKU ini sebesar 183,82% dari target sebesar 68,00%, serta apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 41,67% disebabkan penurunan target dalam PKP2T Tahun 2014. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp253.583.000,00 atau 87,08% dari anggaran sebesar Rp291.214.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 946 OH atau 70,91% dari rencana sebanyak 1.334 OH. 6. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis Pertama dengan target sebesar 80,00%. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholder yang disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4). Realisasi laporan atas permintaan Stakeholders yang disampaikan ke Pusat Tahun 2014 sebanyak 65 laporan atau sebesar 477,94% dari target sebanyak 17 Laporan. Jika dibandingkan dengan target outcome realisasi capaiannya sebesar 597,43% dari target sebesar 80%, dan apabila dibandingkan juga dengan capaian kinerja Tahun 2013 terdapat kenaikan sebesar 77,94% dari realisasi tahun 2013 sebesar 400,00%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp499.788.000,00 atau 63,95% dari anggaran sebesar Rp781.520.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.435 OH atau 103,09% dari rencana sebanyak 1.392 OH. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

41


7. Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Dengan kondisi kemampuan Sumber Daya Manusia BUMD yang pada umumnya masih belum memadai, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD di wilayah Provinsi Lampung agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.Oleh karena itu pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU “Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan Akuntansi”. IKU

ini

diukur

dengan

menghitung

jumlah

BUMD

yang

mendapat

pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan. Realisasi jumlah BUMD yang mendapat pendampingan sebanyak 39 BUMD atau sebesar 130,00% dari seluruh jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Lampung sebanyak 30 BUMD. Jika dibandingkan dengan target outcome realisasi capaiannya sebesar 162,50% dari target sebesar 80%, dan apabila juga dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2013 terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 30% dari capaian sebelumnya sebesar 100,00%. Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp194.037.000,00 atau 145,87% dari anggaran sebesar Rp133.016.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 729 OH atau 68,45% dari rencana sebanyak 1.065 OH.

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%” yaitu Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat. Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.6 berikut ini: 42


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Tabel 3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO 1


SATUAN

TARGET

REALI SASI

% CAPAIAN

%

71,25

104,92

147,26

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2013 dan 2014 KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO 1

SATUAN


%

2013

2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

104,92

104,92

0,00

Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas

kegiatan

Kebendaharaan

Umum

Negara

dengan

tujuan

untuk

memberikan masukan kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung membentuk IKU berupa “Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat”. Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat. Realisasi laporan pengawasan BUN yang telah disampaikan kepada BPKP Pusat selama Tahun 2014 sebanyak 64 laporan atau sebesar 104,92% dari target sebanyak 61 laporan. Jika dibandingkan dengan target outcome realisasi capaiannya sebesar 147,26% dari target sebesar 71,25%,

dan

apabila dibandingkan juga dengan capaian kinerja Tahun 2013 tidak terdapat perbedaan capaian kinerja sebesar 104,92% dari capaian sebelumnya sebesar 104,92%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp133.945.000,00 atau 37.81% dari anggaran sebesar Rp354.263.000,00


43


dan menggunakan SDM sebanyak

969 OH atau 40.87% dari rencana

sebanyak 2.371 OH.

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 60% Instansi Pemerintah Daerah danTerselenggaranya Good Governance pada 65% Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan

dasar

penyelenggaraan

kepada urusan

masyarakat wajib,

secara

Pemerintah

merata

dan

dalam

rangka

Pemerintahan

Daerah

menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi) untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai

auditor

internal

pemerintah,

terkait

dengan

perannya

dalam

meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, Perwakilan BPKP

Provinsi

Lampung

perlu

mendorong

pemerintah

daerah

untuk

menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG. Sasaran Strategis “Terselenggaranya SPM pada 300% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD” diindikasikan oleh dua IKU 44



dominan yang terkait langsung dengan IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima dan BUMN/BUMD/BUL/ BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik. Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.8 berikut ini: Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 NO 1

2

3


SATUAN

TARGET

REALI SASI

% CAPAIAN

%

150,00

100,00

66,67

%

55,00

180,00

327,27

%

55,00

176,92

321,67

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Tabel 3.9 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 KINERJA NO 1

2

3

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

2013

2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

%

100,00

100,00

-122,22

%

550,00

180,00

-370,00

%

125,00

176,92

51,92

SATUAN

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis Tahun 2014 tercapai diatas 100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase

IPD

yang

Melaksanakan

Pelayanan

Sesuai

Standar

Pelayanan Minimal Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Tahun

2010–2014,

yang

mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

45


SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga

mengharuskan

Pemda

melakukan

SPM

yang

ditetapkan

oleh

kementerian teknis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda yang dilaksanakan BPKP diharapkan dapat mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan IKU “Presentase IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima”. IKU ini dihitung berdasarkan jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan. Dalam Tahun 2014, IPD yang telah dilakukan audit pelayanan umum sebanyak 4 IPD sesuai dengan target dalam PKP2T sebanyak 4 IPD dan pada keempat IPD tersebut SPM telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan, sehingga realisasi IKU ini pada Tahun 2014 sebesar 100%, namun jika dibandingkan dengan target outcome realisasi capaiannya sebesar 66,67% dari target sebesar 150%, dan apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2013 tidak terdapat terdapat perbedaan capaian kinerja 100,00% dari capaian sebelumnya 100,00%. Meskipun demikian pencantuman SPM dalam dokumen perencanaan belum dilakukan dalam kadar yang seutuhnya serta baru sebatas

untuk

menggugurkan kewajiban dan belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak tercapainya IKU ini disebabkan adanya rumusan perhitungan “Jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan” yang dijadikan dasar target outcome sehingga melebihi dari target output PKP2T Tahun 2014, namun dalam pelaksanaannya hanya terealisir target output PKP2T sebesar 100%. Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp47.681.000,00 atau 120.15% dari anggaran sebesar Rp39.684.000,00

46



dengan menggunakan SDM sebanyak 326 OH atau 262.90% dari rencana sebanyak 124 OH. 2. Persentase

BUMN/D/BLU/D

yang

Dilakukan

Sosialisasi/Asistensi

GCG/KPI BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD. Untuk mengukur manfaat, IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMN/D/BLU/D

yang

dilakukan

sosialisasi/asistensi/evaluasi

GCG/KPI

dibandingkan dengan target PKPT. Dalam

Tahun

2014,

jumlah

BUMN/D/BLU/D

yang

dilakukan

sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI sebanyak 18 BUMN/D/BLU/D atau sebesar 180% dari target sebanyak 10 buah, sehingga realisasi IKU ini pada Tahun 2014 sebesar 327,27% dari target sebesar 55%. Dan apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2013 terdapat penurunan capaian kinerja 370% dari capaian sebelumnya 550%. Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp162.456.000,00 atau 72,48% dari anggaran sebesar Rp224.138.000,00 dan

dengan menggunakan SDM sebanyak 819 OH atau 115,35% dari

rencana sebanyak 710 OH. 3. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja Penetapan

IKU

“Persentase

BUMD

yang

dilakukan

audit

kinerja”,

dimaksudkan untuk mengukur tentang tingkat kesehatan BUMD sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dapat lebih berperan dalam upaya membantu meningkatkan kinerja BUMD. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan target PKPT. Dalam Tahun 2014, jumlah BUMD yang telah dilakukan audit kinerja sebanyak 23 BUMD atau sebesar 176,92% dari target sebanyak 13 BUMD sehingga realisasi IKU ini pada Tahun 2014 sebesar 321,67% dari target sebesar 55%.


47


Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp106.878.000,00 atau 101,45% dari anggaran sebesar Rp105.352.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 623 OH atau 74,61% dari rencana sebanyak 835 OH.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: 1. Pencegahan tindak pidana korupsi; 2. Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi; 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; 5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi; 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi. 48



Sasaran

“Meningkatkan

Kesadaran dan Keterlibatan Kementerian/

Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bersama tujuh IKU lainnya. Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.10. Tabel 3.10 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 NO 1

2

3

4 5

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/ BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

SATUAN

TARGET

REALI SASI

% CAPAIAN

Kelompok Masyarakat

3,00

4,00

133,33

Instansi

12,00

12,00

100,00

Instansi

1,00

2,00

200,00

%

84,00

25,00

29,76

%

85,00

212,50

250,00

Tabel 3.11 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 NO 1

2

3

4 5

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/ BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/ BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

KINERJA 2013

2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

Kelompok Masyarakat

3,00

4,00

1,00

Instansi

5,00

12,00

7,00

Instansi

1,00

2,00

1,00

%

75,00

25,00

-50,00

%

241,94

212,50

-29,44

SATUAN


49


Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.10 terlihat bahwa satu IKU dominan sasaran strategis Tahun 2014 tercapai 100%. Secara keseluruhan, dengan lima IKU lainnya, rata-rata capaian sasaran sebesar 100,00%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Dalam

rangka

meningkatkan

pemahaman

mengenai

praktik-praktik

penyelenggaraan good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa peningkatan pemahaman dan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari rata-rata pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi yang dilakukan melalui survei dengan pengisian kuesioner pada saat melakukan sosialisasi program anti korupsi, forum koordinasi,

penyamaan

persepsi,

koordinasi

hasil

pengawasan,

pembinaan/quality assurance. Fokus BPKP dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) utamanya pada kelompok dunia pendidikan karena BPKP yakin bahwa dunia pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan makin tingginya perhatian Pemerintah kepada dunia pendidikan yang ditandai dengan kenaikan anggaran, berbagai macam bantuan bagi dunia pendidikan membawa konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya korupsi. Dengan memberikan pemahaman dan edukasi, BPKP berharap korupsi bisa dicegah sejak dini, terutama di dunia pendidikan. Jika dibandingkan dengan jumlah kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi program anti korupsi (Sos-PAK) sebanyak empat kelompok masyarakat atau 133,33% dari target outcome sebanyak tiga kelompok masyarakat.

Kelompok

masyarakat

tersebut

yaitu;

mahasiswa

baru

Universitas Lampung, IBI Darmajaya, Poltekkes Kementerian Kesehatan Tanjung

50

Karang,

Unit

Layanan

Pengadaan

Pemerintah

Kabupaten



Pesawaran. Capaian Tahun 2014, lebih banyak dari capaian Tahun 2013 yaitu dari tiga kelompok masyarakat menjadi empat kelompok masyarakat. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp88.469.000,00 atau 160,85% dari anggaran sebesar Rp55.000.000,00 dan dengan menggunakan SDM sebanyak 236 OH atau 198.32% dari rencana sebanyak 119 OH. 2. IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko Fraud yang Mendapatkan Sosialisasi/DA/ Asistensi/Evaluasi FCP Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan

korporasi

dapat

memenuhi

prinsip-prinsip

Good

Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah,

menangkal,

dan

memudahkan

pengungkapan

kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut

spesifik,

yaitu

Kebijakan

Anti

Fraud,

Struktur

Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin. IKU “IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko Fraud yang Mendapatkan Sosialisasi/ DA/Asistensi/Evaluasi

FCP”

dalam

upaya

perbaikan

penyelenggaraan

manajemen organisasi pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Untuk kegiatan tahun 2014 berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor S-320/D6/01/2014 Tanggal 15 April 2014 tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Implementasi Fraud Control Plan (FCP) Tahun 2014 diinstruksikan bahwa pelaksanaan kegiatan FCP yang semula dilaksanakan pada 5 Instansi yang berbeda menjadi dilaksanakan pada 1 instansi, namun dengan tahapan kegiatan Sosialisasi FCP, Diagnostic Assessment FCP, Bimbingan Teknis FCP dan Monitoring dan Evaluasi FCP. Berdasarkan surat tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

51


menetapkan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro sebagai Instansi yang mendapatkan

kegiatan

Sosialisasi

FCP,

Diagnostic

Assesment

FCP,

Bimbingan Teknis FCP, sedangkan Monitoring dan Evaluasi FCP akan dilakukan pada tahun 2015. Realisasi IKU sampai dengan berakhirnya Renstra 210-2014 atas kegiatan FCP adalah 12 Instansi Pemerintah yaitu RSUD Jenderal A. Yani Metro, RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pesawaran, RSUD Sukadana, PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus, PDAM Tirtajasa Kabupaten Lampung Selatan, PDAM Lampung, Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung, serta jika dibandingkan dengan target IKU sebanyak 12 instansi/BUMN/BUMD, maka capaian IKU tersebut adalah 100,00% dari target sebanyak 12 Instansi Pemerintah. Kegiatan untuk capaian IKU ini menggunakan dana sebesar Rp26.480.000,00 atau sebesar 94.57% dari anggaran sebesar Rp28.000.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 167 OH atau 111,33% dari rencana sebanyak 150 OH. 3. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK Upaya

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

pengawasan

intern

akuntabilitas keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan

untuk

mengukur

instansi/BUMN/BUMD

yang

membuat/

mengoreksi kebijakan terkait dengan rekomendasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terhadap hasil kajian atas peraturan perundang-undangan yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN. Untuk

merealisasikan

IKU,

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Lampung

melaksanakan kegiatan kajian atas kebijakan/peraturan perundang-undangan yang

berindikasi

KKN

dan

menyusun/menyempurnakan

pelaksanaan kegiatan.

52


pedoman


Dalam Tahun 2014 realisasi IKU sebanyak dua instansi membuat/mengoreksi kebijakan. Jika dibandingkan dengan target IKU Tahun 2014 sebanyak satu Instansi, maka capaian IKU adalah sebesar 200%. Kegiatan kajian peraturan yang dilaksanakan yaitu kajian atas SE Kepala LKPP No.2 Tahun 2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Pasal 89 Ayat 4 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang Terpasang pada Pekerjaan Konstruksi,

dan Kajian atas

Penyimpangan yang Sering Terjadi dalam Proses Pelelangan, lebih besar daripada capaian Tahun 2013. Kegiatan

untuk

Rp1.624.000,00

mencapai atau

IKU

sebesar

ini

menggunakan

13,76%

dari

dana

sebesar

anggaran

sebesar

Rp11.801.000,00 dan dengan menggunakan SDM sebanyak

67 OH atau

176,32 % dari rencana sebanyak 38 OH. 4. Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan

negara. Tingkat

keberhasilan penyelesaian

kasus

tersebut

berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. “Persentase pelaksanaan penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga”. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah dihitung jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat (diterbitkan ST). Dalam Tahun 2014 ,jumlah penugasan HKP sebanyak satu penugasan atau sebesar 25% dari target yang ditetapkan sebanyak empat penugasan. Jika dibandingkan dengan target sebesar 84%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 29,76%. Kegiatan

mediasi

dalam

rangka

penyelesaian

hambatan

kelancaran

pembangunan (debottlenecking) yaitu; Penyerahan Aset/Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.


53


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 50 OH atau 10,42% dari rencana sebanyak 480 OH dan tidak menggunakan dana dari anggaran sebesar Rp23.400.000,00. 5. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian, “Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA” menjadi salah satu IKU dominan BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan audit investigasi/PKKN/ PKA dibagi dengan target dalam PKP2T. Dalam Tahun 2014, pelaksanaan audit insvestigasi/PKKN/PKA sebanyak 119 kegiatan atau sebesar 212,50% dari target yang ditetapkan sebanyak 56 laporan. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 85%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 250,00%. Kegiatan untuk IKU ini pada Tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp492.355.000,00 atau 127,69% dari anggaran sebesar Rp385.588.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 2.010 OH atau 90,26% dari rencana sebanyak 2.227 OH.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 60% Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Sedangkan BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada dasarnya pembinaan SPIP yang

dilakukan

oleh

BPKP diarahkan

pada penguatan

penyelengaraan SPIP, agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 54



terhadap peraturan perundang-undangan. Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.12 berikut ini: Tabel 3.12 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5 URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO 1

2

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

SATUAN

TARGET

REALI SASI

% CAPAIAN

%

33,00

33,00

100,00

IPP/IPD

15,00

16,00

106,67


2

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

SATUAN %

IPP/IPD

KINERJA 2013 2014 46,67 33,33

9,00

KENAIKAN/ PENURUNAN -13,34

16,00

7,00

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” ditunjukkan oleh IKU yang terkait dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasinya. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

semestinya

dinilai

melalui

pengukuran

tingkat

maturitas

penyelenggaraan SPIP. Namun pengukuran maturitas penyelenggaraan SPIP ini belum dilakukan. Pada tahun 2014, baru sebatas dilakukan kegiatan bimbingan teknis maturitas penyelenggaraan SPIP sekaligus sebagai ujicoba penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

55


menghitung jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh K/L/Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda. IKU tersebut diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKRI dibandingkan dengan jumlah Pemda yang telah wajib menyusun LKPD. Dalam Tahun 2014, Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung yang telah memperoleh opini WTP dari pemda sebanyak 5 Pemda dari 15 Pemerintah Daerah atau sebesar 33,33%. Jika dibandingkan dengan target outcome realisasi capaiannya sebesar 100,00% dari target 33,00%, capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2013 yaitu sebanyak 7 Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP. 2. Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 Penerapan SPIP di K/L/Pemda diawali dengan pembuatan rencana/desain penyelenggaraan

SPIP,

yaitu

dokumen

yang

berisi

tahap-tahap

pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat rencana/desain adalah

sebagai

acuan

dan

alat

untuk

memantau

perkembangan

penyelenggaraan SPIP. IKU ini dibentuk pada Tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER–687/K/D4/2012 Tanggal 25 Mei 2012. Di samping itu, juga sebagai wujud upaya BPKP dalam rangka perbaikan sistem AKIP untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” dan tujuan “Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”.

56



Jumlah pemerintah Daerah yang telah dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sebanyak 16 Pemerintah Daerah atau telah terealiasi sebanyak 106,67% dari 15 Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan untuk mendukung IKU ini pada Tahun 2014 menggunakan dana sebesar

Rp263.798.000,00

atau

215,01%

dari

anggaran

sebesar

Rp124.900.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.648 OH atau 204,72% dari rencana sebanyak 805 OH.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemerintah Daerah Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah (APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah K/L/Pemda yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.14 berikut ini:


57

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Tabel 3.14 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6 NO 1


SATUAN

TARGET

REALI SASI

% CAPAIAN

%

33,33

60,00

180,02




KINERJA SATUAN


%

2013

2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

60,00

60,00

0,00

Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai

konsekuensi

adanya

fungsi

dan

peran

pelaksanaan

tugas

pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non58



BPKP. Penentuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah jumlah K/L (APIP

Pusat)

dan

Pemda

(APIP

Daerah)

non-BPKP

yang

mengimplementasikan JFA sampai dengan tahun berjalan. Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan fungsional auditor dan tata kelola APIP, yang didukung sub-sub kegiatan yaitu kegiatan fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah sertifikasi auditor. Dalam periode sampai dengan Tahun 2014, sebanyak 9 Pemerintah Daerah atau 60% dari 15 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung telah dilakukan aistensi penerapan JFA. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 33,33%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 180,02%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp49.776.000,00 atau 131,68% dari anggaran sebesar Rp37.800.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 83 OH atau 172,92% dari rencana sebanyak 48 OH.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik. Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI.


59


Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama sebelas IKU lainnya. Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.16. Tabel 3.16 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7 NO 1 2 3 4 5

6

7 8 9 10 11 12

13

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persentase Permintaan Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa Persentase Pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

SATUAN

TARGET

REALI SASI

% CAPAIAN

%

80,00

99,28

124,09

%

80,00

80,00

100,00

Skala likert 1-10

7,6

9,65

126,93

%

90,00

100,00

111,11

%

1,00

1,00

100,00

Skala likert 1-10

8

8,93

111,63

Jumlah berita % Skala likert 1-10 %

79

131,00

165,82

100,00 7,9

100,00 7,06

100 89,39

74,00

82,75

111,82

1

1

100,00

15

12

80,00

7,5

7,07

94,27


Tabel 3.17 Capaian Indikator Utama Sasaran Strategis 7 Tahun 2013 dan 2014 NO 1 2

3

60

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

KINERJA 2013

2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

%

97,94

99,28

1,34

%

80,00

80,00

0,00

Skala likert 1-10

9,65

9,65

0,00

SATUAN


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 4

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Presentase Permintaan bantuan biro hukum yang ditindaklanjuti biro hukum dan humas Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa Persentase Pemanfaatan asset

5

6

7 8 9 10 11 12

13

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

%

100,00

100,00

0,00

%

0,00

1,00

1,00

Skala likert 1-10

8,93

8,93

0,00

Jumlah berita %

106,00

131,00

25,00

100,00

100,00

0,0

Skala likert 1-10 %

7,06

7,06

0,00

82,75

82,75

49,41

1

1

0,00

12

12

0,00

7,07

7,07

0,00


Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis Tahun 2014 tercapai 100%. Secara keseluruhan, dengan tiga belas IKU, rata-rata capaian sasaran di atas 100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi IKU“Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan, dengan target Tahun 2014 sebesar 80%. Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKP2T tahu 2014 sebanyak 411 PP atau sebesar 99,28% dari target sebanyak 414 PP, apabila dibandingkan dengan target capaian IKU sebesar 80% maka realisasi capaian atas IKU tersebut sebesar 124,09%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKP2T sebanyak 373 PP atau sebesar 97,94% dari target sebanyak 388 PP.


61


2. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU “Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kinerja sasaran dinilai berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan. Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Realisasi Tahun 2014 sebesar 80% karena berdasarkan hasil evaluai Inspektorat BPKP masih terdapat catatan atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, jika dibandingkan dengan target outcome nilai capaiannya 100% karena target outcomenya juga 80%. Jika dibandingkan dengan

Tahun

2013,

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Lampung

berhasil

mempertahankan tingkat capaian tersebut. 3. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 110.Perhitungan

persepsi

kepuasan

terhadap

pelayanan

pengelolaan

kepegawaian dan organisasi dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja dilingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Target IKU “Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi” pada Tahun 2014 adalah sebesar 9,65 dari skala Likert 1-10 atau sebesar 126,93% dari target sebesar 7,6. Capaian tersebut sama Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar 9,65.

62



Tercapainya target kinerja tersebut, antara lain disebabkan oleh Pelayanan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan jabatan, gaji berkala, dan penyesuaian gaji selalu dilaksanakan secara tepat waktu. 4. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap. Realisasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA. Pagu dana DIPA BPKP Tahun 2014 sebesar Rp15.831.397.000,00 dan tidak terdapat dana DIPA yang diblokir. Target IKU sebesar 90%, sedangkan realisasi capiannya sebesar 100,00 maka

tingkat capaian IKU sebesar

111,11%. 5. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas Perwakilan BPKP Provinsi Lampung secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

63


anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai

kegiatan

yang

telah

dianggarkan.

Realisasi

sasaran

ini

diukurdengan hasil survei kepuasan pegawai perwakilan atas layanan keuangan. Realisasi IKU tersebut Tahun 2014 sebesar 8,93 dari skala likert 1-10 atau mencapai 111,64% dari target sebesar 8,00 dari skala likert 1-10.Capaian tersebut sama jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar 8,93. 6. Persentase Permintaan Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas IKU “Persentase Permintaan Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas” merupakan indikator baru pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, IKU ini diukur dengan menghitung jumlah permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti oleh Biro Hukum dan Humas dibandingkan dengan jumlah permintaan bantuan hukum.. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar satu yang ditindaklanjuti dari satu permintaan bantuan hukum atau mencapai 100% dari target sebesar satu permintaan, capaian tersebut baru terdapat pada perjanjian kinerja Tahun 2014 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013. 7. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Masa Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik.Oleh karena itu, persepsi publik terhadap BPKP menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja BPKP. Kinerja IKU ini diukur dengan jumlah berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa. Jumlah

berita

yang

dipublikasikan

selama

Tahun

2014

sebanyak

131 publikasi atau sebesar 165,82% dari target sebanyak 79 kegiatan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2013, jumlah berita yang dipublikasikan sebanyak 131 publikasi maka terdapat peningkatan sebanyak 26 publikasi pemberitaan. 64



8. Persentase Pemanfaatan Aset IKU “Indeks Efektivitas Pengelolaan Aset” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100,00%. Indeks Efektivitas Pengelolaan Aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang dilaksanakan melalui pengelolaan Aset. IKU ini diukur dengan cara total asset dikurangi asset kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total asset. Realisasi IKU tersebut Tahun 2014 sebesar 100,00%, jumlah aset yang dimiliki

oleh

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Lampung

sebesar

Rp29.315.739.815,00, dari jumlah tersebut seluruhnya atau 100% telah dimanfaatkan dan merupakan aset dengan kondisi baik yang dapat dimanfaatkan secar optimal guna mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Capaian tersebut sama Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar 100,00%. 9. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarpras Fungsi dukungan manajemen BPKP diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. IKU

“Persepsi

Kepuasan

Terhadap

Pelayanan

Pengelola

Sarpras”

merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan targetsebesar 7,90 dari skala likert 1-10.IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras. Berdasarkan hasil survei atas persepsi penerima layanan Tahun 2014, capaian IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 5 dari skala likert 1-10 atau 7,06 atau sebesar 89,39% dari target sebesar 7,9. Capaian tersebut sama jika dibandingkan dengan hasil survei atas persepsi penerima layanan Tahun 2013. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kepuasan pegawai terhadap layanan sarana prasarana dengan terus


65


meningkatkan kenyamanan kantor, penyediaan kendaraan operasional, dan pelayanan kebersihan. 10. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP. IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 74,00. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi/Reviu/Audit. Dalam Tahun 2014, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak senilai Rp25.647.400,00 rekomendasi atau 82,75% dari nilai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebesar Rp30.995.563,00. Dibandingkan dengan target IKU pada Tahun 2014 sebesar 74%, maka capaian IKU sebesar 111,82%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2013, dengan capaian 33,33% maka terdapat peningkatan yang signifikan. Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama ini perlu upaya terusmenerus

untuk

mempercepat

penyelesaian

tindak

lanjut,

dengan

mengirimkan surat kepada semua pihak-pihak yang masih memiliki tunggakan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. 11. Jumlah Masukan Topik Penelitian yang Disampaikan ke Puslitbangwas IKU “Jumlah Masukan Topik Penelitian yang Disampaika ke Puslitbangwas” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7.IKU ini diukur Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas. Jumlah masukan kepada Puslitbangwas pada Tahun 2014 sebanyak satu masukan atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak satu masukan, usulan tersebut disampaikan pada Tahun 2014. 66



12. Jumlah Instansi APIP yang telah Disosialisasi dan atau Di-assesment Tata Kelola APIP Tugas dan fungsi Instansi Pembina berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor PER-1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 Tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, memberi arah baru bagi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA menuju pada manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Terkait peran yang harus dilakukan oleh APIP, dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan,perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan bantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan. Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas. IKU “Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola APIP” merupakanIKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 90,00%. Capaian IKU Tahun 2014 sebesar 80% atau 12 Pemerintah Daerah dari 15 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada Tahun 2014 menggunakan dana sebesar

Rp139.185.000,00

atau

91,96%

dari

anggaran

sebesar

Rp151.353.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 380 OH atau 169,64% dari rencana sebanyak 224 OH. Jika dibandingkan dengan realisasi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

67


Tahun 2013

sebesar 4 Pemerintah Daerah sehingga

terdapat kenaikan

sebanyak 8 Pemerintah Daerah. 13. Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat IKU

“Tingkat

Persepsi

Kepuasan

Instansi

Pemerintah

atas

Auditor

Bersertifikat” merupakanIKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7, dengan target sebesar 7,50 dari skala likert 1-10.IKU ini diukur dengan pendekatan kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Pengukuran ditujukan kepada pimpinan/pejabat struktural di lingkungan instansi pemerintah (BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non- Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas yaitu auditor yang profesional, efisien, dan efektif sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan. Dalam periode Tahun 2014, tingkat kepuasan atas auditor bersertifikat sebesar 7,07 atau sebesar 94,27% dari target sebesar 7,5 dari skala likert 110.

Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, sebagai bagian dari integral BPKP juga dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP. Sasaran strategis ini memiliki satu IKU dominan yaitu “Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif” untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Realisasi IKU dominan tersebut pada Tahun 2014 disajikan dalamTabel 3.18 berikut ini: 68


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Tabel 3.18 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8 NO 1


SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

%

100,00

100,00

100,00


Tabel 3.19 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8 KINERJA NO 1


SATUAN


%

2013

2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

100,00

100,00

0,00

1. Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif Jumlah sistem informasi yang diwajibkan oleh BPKP telah seluruhnya atau 100% telah secara efektif dimanfaatkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Sistem informasi yang wajib dimanfaatkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung meliputi; SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG telah dimanfaatkan secara optimal. Jika dibandingkan dengan target outcome sebesar 61% maka realisasi capian untuk IKU tersebut sebesar 163,93% hal ini menunjukan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah berhasil mempertahankan sejak dari Tahun 2013. Realisasi

output

laporan

dukungan

manajemen

terkait

SI

sejumlah

61 Laporan atau sebesar 148,78% dari target sejumlah 41 Laporan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp110.947.000,00 atau 46,19% dari anggaran sebesar Rp240.205.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 2.263 OH atau 199,21% dari rencana sebanyak 1.136 OH.


69


C. REALISASI ANGGARAN Realisasi Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp20.985.058.007,00 atau sebesar 96,45% dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp21.756.372.000,00 yang terbagi dalam tiga program sebagai berikut: Jenis Belanja No Nama Program 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Belanja Pegawai Belanja Barang Program Sub Jumlah 2 Peningkatan Sarana dan Belanja Modal Sub Jumlah 3 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Belanja Barang Sub Jumlah Jumlah

70

Anggaran

Realisasi

15.501.278.000,00 2.456.903.000,00 17.958.181.000,00

15.155.136.731,00 2.271.523.387,00 17.426.660.118,00

97,77 92,45 97,04

212.000.000,00 212.000.000,00

211.944.890,00 211.944.890,00

99,97 99,97

3.586.191.000,00 3.586.191.000,00 21.756.372.000,00

3.346.452.999,00 3.346.452.999,00 20.985.058.007,00

93,31 93,31 96,45


Realisasi

IV. PENUTUP Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, Perwakilan

BPKP

Provinsi

Lampung

melakukan

pembinaan

SPIP

dan

pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern di Wilayah Provinsi Lampung. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

dalam

mencapai

tujuan/sasaran

strategis

Tahun

2014,

juga

mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 2010-2014 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

71

BAB IV. PENUTUP

Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui perbandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori “Memuaskan” dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Tahun 2014. Dari delapan sasaran strategis dengan keseluruhan 33 IKU, telah dipilih 12 IKU dominan sebagai ukuran penilaian capaian sasaran. Realisasi Tahun 2014, seluruh sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebanyak delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%. Dari 12 IKU dominan yang tercapai dapat dirinci sebagai berikut. Sasaran 1: Dari 3 IKU dominan, tercapai 3 IKU, capaian 100% Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1 IKU, capaian 100% Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan, tercapai 1 IKU, capaian 100% Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1 IKU, capaian 100% Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1 IKU, capaian 100% Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1 IKU, capaian 100% Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2 IKU, capaian 100 % Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1 IKU, capaian 100% Walau

pencapaian

kinerja

kegiatan

utama

pada

umumnya

telah

menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan, sebagai berikut: 1. Melakukan pendekatan yang lebih efektif dan intensif dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Lampung; 2. Mengoptimalkan pemrosesan basis data (database) hasil pengawasan secara tepat waktu seperti realisasi dana penugasan dan alasan penyimpangan dari RMP dan RPL; 3. Meningkatkan

identifikasi

hambatan

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan

pembangunan di Wilayah Provinsi Lampung;

72


BAB IV. PENUTUP

4. Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut atas temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti melalui kegiatan pemutakhiran tindak lanjut dan kegiatan monitoring serta evaluasi tindaklanjut temuan hasil pengawasan; 5. Meningkatkan pengelolaan data kinerja yang mencakup pengumpulan, rekonsiliasi, dan pelaporannya sehingga data lebih valid dan laporan kinerja dapat disusun tepat waktu dan akurat.

Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

---o0o---


73

Lampiran 1/ 1 - 3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

NO

1

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 90% LKPD

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET REALISASI % CAPAIAN

1

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

%

80,00

276,92

346,15

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

85,00

93,33

109,80

3

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

%

82,00

100,00

121,95

4

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

%

74,00

236,11

5

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%

68,00

%

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

6

7

2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%

8

3

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD

9

10 Persentase BUMN/D/BLU/D yang

PROGRAM Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

ANGGARAN

DIPA

KEUANGAN REALISASI MITRA

SDM (OH) JUMLAH

%

RENCANA REALISASI

%

175.241.000

182.870.000

94.745.000

277.615.000

158,42

675

1.309

193,93

198.624.000

308.683.000

6.920.000

315.603.000

158,89

842

3.627

430,76

107.479.000

89.433.000

245.795.000

335.228.000

311,90

1.328

710

53,46

319,07

323.388.000

568.214.000

278.445.000

846.659.000

261,81

1.983

2.933

147,91

125,00

183,82

291.214.000

253.583.000

-

253.583.000

87,08

1.334

946

70,91

80,00

477,94

597,43

781.520.000

433.950.000

65.838.000

499.788.000

63,95

1.392

1.435

103,09

%

80,00

130,00

162,50

133.016.000

194.037.000

-

194.037.000

145,87

1.065

729

68,45

%

71,25

104,92

147,26

354.263.000

133.945.000

-

133.945.000

37,81

2.371

969

40,87

%

150,00

100

66,67

39.684.000

47.681.000

-

47.681.000

120,15

124

326

262,90

%

55,00

180,00

327,27

224.138.000

142.456.000

20.000.000

162.456.000

72,48

710

819

115,35

%

55,00

176,92

321,67

105.352.000

106.878.000

-

106.878.000

101,45

835

623

74,61

3,00

4,00

133,33

55.000.000

88.469.000

-

88.469.000

160,85

119

236

198,32

12,00

12,00

100,00

28.000.000

26.480.000

-

26.480.000

94,57

150

167

111,33

1,00

2,00

200,00

11.801.000

1.624.000

-

1.624.000

13,76

38

67

176,32

dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 11 Persentase BUMD yang dilakukan

audit kinerja 4

Meningkatkan Kesadaran dan 12 Kelompok Masyarakat yang Kelompok mendapatkan Sosialisasi Program Masyarakat Keterlibatan K/L, Pemda, Anti Korupsi. BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan 13 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B Instansi Pemberantasan Korupsi LUD berisiko fraud yang Menjadi 80% mendapatkan sosialisasi/ DA/asistensi/evaluasi FCP 14 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B LUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi

Lampiran 1/ 2 - 3 NO

SASARAN STRATEGIS

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 15 Persentase penugasan HKP, penyesuaian harga

pelaksanaan klaim dan

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda


PROGRAM

ANGGARAN

DIPA

SDM (OH) JUMLAH

%

%

84,00

25,00

29,76

23.400.000

-

-

-

audit

%

85,00

212,50

250,00

428.188.000

510.775.000

-

510.775.000

17 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

%

33,00

33,00

100,00

-

-

-

18 Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

IPP/IPD

15,00

16,00

106,67

124.900.000

263.798.000

4.750.000

268.548.000

37.800.000

49.776.000

-

49.776.000

-

-

0,00

16 Persentase pelaksanaan investigasi /PKKN/PKA 5

SATUAN


RENCANA REALISASI

%

480

50

10,42

2.649

2.220

83,81

-

-

0,00

215,01

805

1.648

204,72

131,68

48

83

172,92

-

-

119,29 0,00

6

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

19 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

33,33

60,00

180,02

7

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

20 Persentase penugasan terealisasi

jumlah rencana pengawasan yang

%

80,00

99,28

124,09

21 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

%

80,00

80,00

100,00

-

-

-

-

0,00

0,00

7,60

9,65

126,93

-

-

-

-

0,00

0,00

-

0,00

22 Persepsi kepuasan perwakilan terhadap kepegawaian

pegawai Skala likert 1layanan 10

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP

0,00

23 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

%

90,00

100,00

111,11

24 Persentase Permintaan Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

%

1,00

1,00

100,00

25 Persepsi Kepuasan Pegawai Skala likert 1Perwakilan atas Pencairan 10 Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

8,00

8,93

111,64

26 Jumlah publikasi kegiatan Jumlah berita perwakilan BPKP di media masa

79,00

131,00

165,82

27 Persentase Pemanfaatan asset 100,00 % 28 Persepsi kepuasan pegawai Skala likert 1- 7,90 perwakilan terhadap layanan 10 sarpras

100,00 7,06

100,00 89,39

212.000.000

29 Persentase rekomendasi Inspektorat

tindak hasil

lanjut audit

-

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

154.535.000

-

154.535.000

0,00 0,00

-

-

0,00 0,00

%

74,00

82,75

111,82

-

-

-

-

0,00

-

-

0,00

Jumlah Topik

1,00

1,00

100,00

-

-

-

-

0,00

-

-

0,00

31 Jumlah Instansi APIP yang telah Instansi APIP disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

15,00

12,00

80,00

151.353.000

139.185.000

-

139.185.000

91,96

224

380

32 Tingkat persepsi kepuasan Pemda Skala likert 1atas auditor bersertifikat 10

7,50

7,07

94,27

-

-

-

-

0,00

-

-

30 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

169,64

0,00

Lampiran 1/ 3 - 3 NO

8

SASARAN STRATEGIS

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

33 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

%

JUMLAH


61,00

100,00

163,93

PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP

ANGGARAN

DIPA


212.000.000

21.756.372.000

20.985.058.007

SDM (OH) JUMLAH

%

-

-

716.493.000

21.864.576.007

RENCANA REALISASI

%

0,00

1.136

2.263

199,21

100,50

18.308

21.540

117,65

Lampiran 2/ 1 - 2

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN Perwakilan BPKP Provinsi Lampung TAHUN 2014 Dana No. 1

2 3

4

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD

Satuan

Target

Realisasi

%

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL

Laporan

14,00

44,00

314,29

175.241.000,00

182.870.000,00

94.745.000,00

277.615.000,00

% 158,42

Target 961,00

Realisasi 925,00

% 96,25

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD

Laporan

23,00

116,00

504,35

198.624.000,00

308.683.000,00

6.920.000,00

315.603.000,00

158,89

1.689,00

2.294,00

135,82

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD

Laporan

19,00

26,00

136,84

107.479.000,00

89.433.000,00

245.795.000,00

335.228.000,00

311,90

Laporan

35,00

99,00

282,86

323.388.000,00

568.214.000,00

278.445.000,00

846.659.000,00

261,81

4.408,00

3.187,00

72,30

Laporan

28,00

40,00

142,86

291.214.000,00

253.583.000,00

0,00

253.583.000,00

87,08

1.531,00

1.104,00

72,11

Laporan

29,00

65,00

224,14

781.520.000,00

433.950.000,00

65.838.000,00

499.788.000,00

63,95

Laporan

16,00

39,00

243,75

133.016.000,00

194.037.000,00

0,00

194.037.000,00

145,87

1.184,00

1.334,00

112,67

Laporan hasil pengawasan BUN

Laporan

61,00

64,00

104,92

354.263.000,00

133.945.000,00

0,00

133.945.000,00

37,81

2.203,00

1.599,00

72,58

Laporan

4,00

9,00

225,00

39.684.000,00

47.681.000,00

0,00

47.681.000,00

120,15

1.240,00

1.366,00

110,16

Laporan

9,00

18,00

200,00

224.138.000,00

142.456.000,00

20.000.000,00

162.456.000,00

72,48

708,00

808,00

114,12

Laporan

13,00

23,00

176,92

105.352.000,00

106.878.000,00

0,00

106.878.000,00

101,45

601,00

508,00

84,53

Laporan

6,00

17,00

283,33

55.000.000,00

88.469.000,00

0,00

88.469.000,00

160,85

177,00

250,00

141,24

Laporan

5,00

6,00

120,00

28.000.000,00

26.480.000,00

0,00

26.480.000,00

94,57

114,00

14,00

12,28

Laporan

1,00

2,00

200,00

11.801.000,00

1.624.000,00

0,00

1.624.000,00

13,76

55,00

46,00

83,64

Laporan

4,00

1,00

25,00

23.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,00

207,00

101,97

Laporan

56,00

119,00

212,50

428.188.000,00

510.775.000,00

0,00

673.800.000,00

157,36

2.772,00

3.444,00

124,24

Laporan

4,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308,00

308,00

0,00

Laporan

2,00

31,00

1.550,00

124.900.000,00

263.798.000,00

4.750.000,00

268.548.000,00

215,01

921,00

1.387,00

150,60

Kegiatan

21,00

7,00

33,33

37.800.000,00

49.776.000,00

0,00

49.776.000,00

131,68

207,00

147,00

71,01

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Laporan hasil sosialisasi masalah Keterlibatan K/L, Pemda, korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi implementasi FCP Menjadi 80% Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

5 6

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

SDM (OH)

Realisasi Mitra

Indikator Kinerja Output

Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Rencana

DIPA

Jumlah

998,00

108,00

1.024,00

79,00

102,61

73,15

SDM (OH)Lampiran 2/ 2 - 2

Dana No. 7

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

8 Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Jumlah


Satuan

Laporan dukungan Manajemen Laporan Perwakilan BPKP Jumlah sosialisasi dan bimtek Kegiatan penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan tata Laporan kelola APIP Daerah Laporan dukungan Manajemen Laporan Perwakilan BPKP (Terkait SI)

Target

Realisasi

%

4,00

60,00

1.500,00

10,00

13,00

8,00

Rencana

DIPA

17.958.181.000,00

17.288.686.007,00

130,00

64.383.000,00

67.335.000,00

8,00

100,00

78.800.000,00

71.850.000,00

41,00

12,00

29,27

212.000.000,00

154.535.000,00

414,00

826,00

199,52

21.756.372.000,00

20.985.058.007,00

Realisasi Mitra

Jumlah 17.288.686.007,00

% 96,27

Target 2.872,00

Realisasi 6.849,00

% 238,47

0,00

67.335.000,00

104,59

53,00

147,00

277,36

0,00

71.850.000,00

91,18

63,00

63,00

100,00

154.535.000,00

72,89

1.136,00

2.263,00

199,21

21.864.576.007,00

100,50

24.512,00 29.353,00

119,75

716.493.000,00

Lampiran 3/ 1 - 2

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014 DENGAN TARGET TAHUN 2014

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA OUTCOME

1 2 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan dan 90% LKPD

SATUAN

KINERJA 2013

KINERJA KENAIKAN TARGET % CAPAIAN 2014 2014 (PENURUNAN) KINERJA 2014 THD TARGET 2014

3 %

146,15

5 276,92

6 (5-4) 130,77

7 80,00

8=5/7 346,15


%

86,67

93,33

6,66

85,00

109,80


%

131,25

100,00

-31,25

82,00

121,95

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

% %

172,22 166,67

236,11 125,00

63,89 -41,67

74,00 68,00

319,07 183,82


%

400,00

477,94

77,94

80,00

597,43

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

100,00

130,00

30,00

80,00

162,50



%

104,92

104,92

0,00

71,25

147,26



%

100,00

100,00

0,00

150,00

66,67

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

%

550,00

180,00

-370,00

55,00

327,27

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.

% Kelompok Masyarakat

125,00 3,00

176,92 4,00

51,92 1,00

55,00 3,00

321,67 133,33

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/ DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi

5,00

12,00

7,00

12,00

100,00

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi

1,00

2,00

1,00

1,00

200,00

% % % % %

75,00 241,94 100,00 100,00 46,67

25,00 212,50 146,00 200,00 33,00

-50,00 -29,44 46,00 100,00 -13,67

84,00 85,00 100,00 100,00 33,00

29,76 250,00 146,00 200,00 100,00

Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

IPP/IPD

9,00

16,00

7,00

15,00

106,67

Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

IPP/IPD

7,00

4,00

-3,00

400,00

1,00

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%


Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Lampiran 3/ 2 - 2 SATUAN

KINERJA 2013

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

%

60,00

60,00

0,00

33,33

180,02

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

% %

97,94 80,00

99,28 80,00

1,34 0,00

80,00 80,00

124,09 100,00

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

Skala likert 110

9,65

9,65

0,00

7,60

126,93

100,00 8,93

100,00 8,93

0,00 0,00

90,00 8,00

111,11 111,64

%

0,00

1,00

1,00

1,00

100,00

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa

Jumlah berita

106,00

131,00

25,00

79,00

165,82

Persentase Pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

% Skala likert 110

100,00 7,06

100,00 7,06

0,00 0,00

100,00 7,90

100,00 89,39

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

% Jumlah Topik

82,75 1,00

82,75 1,00

0,00 0,00

74,00 1,00

111,82 100,00

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola Instansi APIP APIP

4,00

12,00

8,00

15,00

80,00

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

Skala likert 110

7,07

7,07

0,00

7,50

94,27


%

100,00

100,00

0,00

61,00

163,93

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA OUTCOME

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA % Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Skala likert 1sesuai Prosedur 10 Persentase Permintaan Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

KINERJA KENAIKAN TARGET % CAPAIAN 2014 2014 (PENURUNAN) KINERJA 2014 THD TARGET 2014

Lampiran 4/ 1 - 2 PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2013 DENGAN TARGET OUTPUT 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung TAHUN 2014

No

1


3


4

Realisasi 2014 Kenaikan/ dibandingkan Penurunan Target 2014 Target 2014 Realisasi (%)

Satuan

2 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL

3 Laporan

4 44,00

5 90,00

6 -46,00

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan

116,00

44,00

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

26,00 99,00 40,00 65,00 39,00

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan hasil pengawasan BUN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik

Laporan Laporan Laporan

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

14,00

8=4/7 314,29

72,00

23,00

504,35

38,00 107,00 26,00 22,00 21,00

-12,00 -8,00 14,00 43,00 18,00

19,00 35,00 28,00 29,00 16,00

136,84 282,86 142,86 224,14 243,75

1,00 64,00 9,00

2,00 113,00 27,00

-1,00 -49,00 -18,00

1,00 61,00 4,00

100,00 104,92 225,00

Laporan

18,00

36,00

-18,00

9,00

200,00

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

23,00 17,00 6,00 2,00 1,00

19,00 10,00 3,00 9,00 2,00

4,00 7,00 3,00 -7,00 -1,00

13,00 6,00 5,00 1,00 4,00

176,92 283,33 120,00 200,00 25,00

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, Laporan dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

119,00

86,00

33,00

56,00

212,50

Laporan hasil Laporan hasil Laporan hasil Laporan hasil Laporan hasil LKBUMD 2

Realisasi 2013


SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD

Realisasi 2014

pengawasan atas Proyek PHLN pengawasan lintas sektor pengawasan atas permintaan presiden pengawasan atas permintaan stakeholder bimbingan teknis/ asistensi penyusunan

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Laporan hasil kajian pengawasan Menjadi 80% Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga

7

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Laporan

6,00

0,00

6,00

4,00

150,00 1.550,00

5


Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan

31,00

30,00

1,00

2,00

6

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan

7,00

2,00

5,00

21,00

33,33

Lampiran 4/ 2 - 2

No

7

8

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%. Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan


Satuan

Realisasi 2014

Realisasi 2013

2 Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

3 Laporan Kegiatan

4 60,00 13,00

5 51,00 15,00

Laporan Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP (Terkait SI)

Laporan Laporan

8,00 12,00

3,00 61,00

Realisasi 2014 Kenaikan/ dibandingkan Penurunan Target 2014 Target 2014 Realisasi (%) 6 9,00 -2,00

7 4,00 10,00

8=4/7 1.500,00 130,00

5,00 -49,00

8,00 41,00

100,00 29,27

Lampiran 5/ 1 - 2] CAPAIAN KINERJA KEGIATAN Perwakilan BPKP Provinsi Lampung TAHUN 2014 No. 1

2

3

4

5

6

7

8

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

Laporan

Realisasi 2014 2013 44,00

Laporan

116,00

44,00

Laporan Laporan Laporan

26,00 99,00 40,00

38,00 107,00 26,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder

Laporan

65,00

22,00

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara

Laporan

39,00

21,00

Laporan

1,00

2,00

Laporan hasil pengawasan BUN

Laporan

64,00

113,00

Terselenggaranya SPM Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 65% BUMN/BUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan

9,00

27,00

Laporan

18,00

36,00

Laporan

23,00

19,00

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Laporan Laporan Laporan Laporan

17,00 6,00 2,00 1,00

10,00 3,00 9,00 2,00

Laporan

119,00

86,00

Laporan

6,00

0,00

Laporan

31,00

30,00

Kegiatan

7,00

2,00

Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan

60,00

51,00

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Daerah

Kegiatan

13,00

15,00

Laporan

8,00

3,00

Laporan

12,00

61,00

826,00

817,00

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD



Satuan

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda Meningkatnya kapasitas Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP aparat pengawasan intern Daerah pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

Terselenggaranya 1 sistem Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dukungan pengambilan (Terkait SI) keputusan bagi pimpinan Jumlah

Realisasi 2013 2011 90,00

Lampiran 5/ 2 - 2]

% Kenaikan (Penurunan) (51,11) 163,64 (31,58) (7,48) 53,85 195,45 85,71 (50,00) (43,36) (66,67) (50,00) 21,05 70,00 100,00 (77,78) (50,00) 38,37

100,00

250,00

17,65 100,00 166,67 100,00

1,10

Lampiran 6/ 1 - 3

PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG NO

SASARAN STRATEGIS

1 2 1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 90% LKPD

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%

3 Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

2011 6 70,00

TARGET 2012 2013 7 8 80,00 80,00

2014 9 80,00

2010 10 90,00

REALISASI % CAPAIAN Program 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 20 15=10/5 16=11/6 17=12/7 18=13/8 19=14/9 11 12 13 14 90,50 104,55 146,15 276,92 128,57 129,29 130,69 182,69 346,15 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 75,00 86,67 86,67 93,33 87,50 93,75 101,96 101,96 109,80 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

4 %

2010 5 70,00


%

80,00

80,00

85,00

85,00

85,00

70,00


%

80,00

80,00

82,00

82,00

82,00

80,15

80,25

83,78 131,25 100,00

100,19

100,31

102,17

160,06

121,95

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

%

67,00

67,00

73,75

73,75

74,00

70,27

70,45 108,08 172,22 236,11

104,88

105,15

146,55

233,52

319,07

%

68,00

68,00

68,00

68,00

68,00

140,09 145,69 236,36 166,67 125,00

206,01

214,25

347,59

245,10

183,82


%

73,00

73,00

80,00

80,00

80,00

80,15

80,90 115,79 400,00 477,94

109,79

110,82

144,74

500,00

597,43

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit

%

45,00

45,00

100,00 100,00 80,00

15,14

15,19

36,67 100,00 130,00

33,64

33,76

36,67

100,00

162,50

%

60,00

60,00

71,25

71,25

71,25

100,07 100,34 168,66 104,92 104,92

166,78

167,23

236,72

147,25

147,26

%

6,00

6,00

7,00

7,00

0,00

1,00

1,00

1,00

174,11


%

125,00

150,00

200,00

66,67

66,67

0,06

0,06

0,07

12,19

100,00 100,00 150,00 150,00 150,00 125,00 150,00 300,00 100,00 100,00

Persentase BUMN/D/BLU/D % 45,00 yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang % 40,00 dilakukan audit kinerja 4 Meningkatkan Kesadaran Kelompok Masyarakat yang Kelompok dan Keterlibatan K/L, mendapatkan Sosialisasi Masyarakat Pemda, BUMN/BUMD Program Anti Korupsi. Dalam Upaya

45,00

55,00

55,00

55,00 115,78 125,56 266,67 550,00 180,00

257,29

279,02

484,85

1.000,00

327,27

40,00

50,00

50,00

55,00

125,85

126,68

200,00

250,00

321,67

3,00

3,00

3,00

100,00

100,00

133,33

50,34

50,67 100,00 125,00 176,92 3,00

3,00

4,00

Lampiran 6/ 2 - 3

NO 1

SASARAN STRATEGIS 2 Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda

6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda 7 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.


SATUAN

3 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

TARGET 2012 2013 7 8 12,00 12,00

4 Instansi

2010 5 11,00

2011 6 11,00

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi

1,00

1,00

1,00

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

%

82,00

82,00

%

85,00

%

REALISASI 2012 2013 12 13 9,00 5,00

% CAPAIAN 2014 2010 2011 2012 2013 2014 15=10/5 16=11/6 17=12/7 18=13/8 19=14/9 14 12,00 63,64 72,73 75,00 41,67 100,00

Program

2014 9 12,00

2010 10 7,00

2011 11 8,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00

84,00

84,00

84,00

69,80

70,00

75,00

75,00

25,00

85,12

85,37

89,29

89,29

29,76

85,00

85,00

85,00

85,00 115,75 120,47 140,98 241,94 212,50

136,18

141,73

165,86

284,64

250,00

85,00

85,00

85,00

85,00 148,00 85,30

85,68 100,00 100,00 146,00

100,35

100,80

117,65

117,65

98,65

%

82,00

82,00

100,00 100,00 100,00 79,00

80,00 100,00 100,00 200,00

96,34

97,56

100,00

100,00

200,00

%

40,00

40,00

45,00

45,00

33,00

39,95

40,05

46,67

46,67

33,00

99,88

100,13

103,71

103,70

100,00

Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

IPP/IPD

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

9,00

9,00

11,00

9,00

16,00

60,00

60,00

73,33

60,00

106,67

Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

IPP/IPD

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

4,00

7,00

4,00

50,00

100,00

200,00

350,00

200,00

%

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

24,50

25,00

33,33

60,00

60,00

73,51

75,01

100,00

180,02

180,02 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

%

75,00

75,00

80,00

80,00

80,00

78,78

78,78

96,13

97,94

99,28

105,04

105,04

120,16

122,42

124,09

%

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7,40

7,40

7,60

7,60

7,60

7,15

7,20

7,50

9,65

9,65

96,62

97,30

98,68

126,93

126,93

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

111,11

111,11

111,11

111,11

Persepsi kepuasan pegawai Skala likert perwakilan terhadap layanan 1-10 kepegawaian Persentase Pagu Dana yang % tidak Diblokir dalam DIPA

20

Lampiran 6/ 3 - 3

NO

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

1

2

3

4 Laporan

TARGET 2012 2013 7 8

2010 5

2011 6

Persepsi Kepuasan Pegawai Skala likert Perwakilan atas Pencairan 1-10 Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

7,50

7,50

8,00

Jumlah Jumlah publikasi kegiatan berita perwakilan BPKP di media masa Persentase Pemanfaatan % asset Persepsi kepuasan pegawai Skala likert perwakilan terhadap layanan 1-10 sarpras Persentase tindak lanjut % rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik Jumlah penelitian yang disampaikan Topik ke puslitbangwas

77,00

77,00

79,00

Persentase Permintaan Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

Instansi APIP

Tingkat persepsi kepuasan Skala likert Pemda atas auditor 1-10 bersertifikat % 8 Terselenggaranya 1 sistem Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

REALISASI 2012 2013 12 13 0,00

2014 9 1,00

2010 10

2011 11

8,00

8,00

6,88

6,96

7,50

79,00

79,00

70,00

70,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,25

8,93

2014 14 1,00

8,93

% CAPAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 15=10/5 16=11/6 17=12/7 18=13/8 19=14/9 100,00

91,73

92,80

93,75

111,64

111,64

75,00 106,00 131,00

90,91

90,91

94,94

134,18

165,82

93,34

94,24 100,00 100,00

92,25

93,34

94,24

100,00

100,00

Program 20

7,70

7,70

7,90

7,90

7,90

5,00

5,00

5,00

7,06

7,06

64,94

64,94

63,29

89,39

89,39

72,00

72,00

74,00

74,00

74,00

30,50

30,69

33,33

82,75

82,75

42,36

42,63

45,04

111,82

111,82

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

10,00

11,00

12,00

4,00

12,00

66,67

73,33

80,00

26,67

80,00

7,00

7,00

7,50

7,50

7,50

6,50

6,50

7,07

7,07

7,07

92,86

92,86

94,27

94,27

94,27

54,00

54,00

61,00

61,00

61,00

54,89

60,03 100,00 100,00 100,00

101,65

111,17

163,93

163,93

163,93 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG KATA PENGANTAR

Recommend Documents