1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT PERJANJIAN KINERJA POLDA NTB TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah...
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
PERJANJIAN KINERJA POLDA NTB TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini: Nama : Drs. SRIJONO.,M.Si. Pangkat : BRIGADIR JENDERAL POLISI Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Pangkat Jabatan
: Drs. BADRODIN HAITI : KOMISARIS JENDERAL POLISI : WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Selakuatasanlangsungpihakpertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Mataram, Januari 2016 Pihak Pertama
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA WAKA
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
Drs. BADRODIN HAITI KOMISARIS JENDERAL POLISI
Drs. SRIJONO, S.Si. BRIGADIR JENDERAL POLISI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN
: KEPOLISIAN DAERAH NTB : 2016
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1.
Meningkatkan peran Intelijen dalam upaya deteksi dini dan penggelaran sebagai upaya pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2.
Terbangunnya kerjasama antar instansi/lembaga masyarakat di Nusa Tenggara Barat dalam rangka sinergi Polisional.
a.
Prosentase produk Intelijen yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam giat lintas sektoral. Prosentase produk Intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi Kepolisian lainnya dalam rangka Harkamtibmas..
15 %
c.
Jumlah Polres yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah.
10
d.
Jumlah kegiatan dalam rangka penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Intelijen.
2.386 Giat
e.
Jumlah perijinan dalam bidang administrasi masyarakat/STTP Polda dan jajaran.
f.
Jumlah penerbitan SKCK.
a.
Jumlah kerja sama Polda NTB dengan lembaga/Pemda
b.
kegiatan
20 %
900 Giat 50.000 Lembar
-
Kerjasama dengan PLN
1 Giat
-
Kerjasama dengan Kanwil Pajak Provinsi NTB
1 Giat
-
Kerjasama dengan ITDC
1 Giat
-
Kerjasama dengan PT. Newmont Nusa Tenggara
1 Giat 3. Tergelarnya…
2
1
2
3.
Tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di masyarakat.
4.
Memelihara dan meningkatkan kondisi Kamtibmas agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera.
3
4
a.
Persentase komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim keamanan.
285.322 Lembar 383.711 Lembar 248.981 Lembar 1 Unit 10 %
5. Meningkatnya…
3 1
2
5.
Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan terhadap 4 (empat) jenis kejahatan: -
6.
7.
3 a.
Kejahatan konvensional Kejahatan terhadap kekayaan Negara Kejahatan transnasional Kejahatan berimplikasi kontijensi
4
Persentase pengungkapan dan penyelesaian kasus – kasus tindak pidana: - TP Umum - TP Korupsi - TP Narkoba
42,69 % 100 % 100 %
b.
Persentase penurunan gangguan keamanan pada jalur aktifitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi lain.
30 %
c.
Persentase penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi kontijensi.
85 %
d.
Persentase Penyampaian Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
85 %
Terciptanya rasa aman di masyarakat, bebas dari rasa takut terutama gangguan yang berkasar tinggi (kerusuhan massa, kejahatan terorganisir dan lain-lain).
a.
Persentase laporan kamdagri kewilayahan.
70 %
b.
Jumlah kegiatan latihan dalam penanggulangan Kamdagri.
4 Giat
Terwujudnya system Hukum Kepolisian yang kokoh dalam rangka akuntabilitas.
a.
Jumlah gelar perkara.
7 Giat
b.
Jumlah perkara pidana anggota.
12 Giat
c.
Jumlah bantuan dan nasehat hukum praperadilan.
12 Giat
d.
Jumlah pemberian saran dan pendapat hukum.
12 Giat
e.
Jumlah supervisi dan monitoring.
9 Giat
f.
Jumlah penyuluhan/sosialisasi hukum.
6 Giat
Pemberitahuan
Program…
4 Program: 1.
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban ……………………….
Rp.
23.679.065.000,-
2.
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban ………………………………………..
Rp.
49.150.000,-
3.
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan …………………………………………
Rp.
27.475.740.000,-
4.
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ……………………..
Rp.
112.593.521.000,-
5.
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana ……………………………
Rp.
35.757.793.000,-
6.
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi……
Rp.
64.548.713.000,-
7.
Program Pengembangan Hukum Kepolisian...………………………………………...
