KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGARA BARAT
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATKER/SATWIL JAJARAN POLDA NTB TAHUN 2016
I.
PENDAHULUAN 1.
2.
Dasar a.
Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b.
Keputusan Kapolri Nomor: Kep/515/IX/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.
Surat Perintah Kapolda NTB Nomor: Sprin/1795/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Evaluator Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Polda NTB T.A 2016;
d.
Keputusan Irwasda Polda NTB Nomor: Kep/2/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Rencana Kerja Satker Itwasda T.A. 2016;
e.
Surat Perintah Irwasda Polda NTB Nomor: Sprin/1807/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Perihal Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Polda NTB periode tahun anggaran 2015.
Maksud dan tujuan a.
Maksud laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pimpinan dalam kegiatan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satker dan Satwil jajaran Polda NTB.
b.
Tujuan untuk memberikan saran dan masukan kepada Pimpinan Satker dan Satwil jajaran Polda NTB terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh Itwasda Polda NTB guna upaya perbaikan kinerja dan pelaporannya untuk tahun anggaran berikutnya. 3.
Tata urut .....
2
3.
Tata urut I. II. III. IV.
II.
PENDAHULUAN PELAKSANAAN KESIMPULAN DAN SARAN PENUTUP
PELAKSANAAN 4.
Adapun pelaksanaan kegiatan evaluasi AKIP oleh Itwasda Polda NTB sebagai berikut: a. dilaksanakan pada: 1) tanggal : 1 s.d 23 September 2016 2) tempat : Polda NTB 3) pukul : 09.00 Wita s.d selesai 4) ketua tim evaluasi : Kompol Amerun 5) a). anggota : Kompol Husaini Kompol I Nyoman Pokok Kompol I Made Sudarma, S.H Kompol Ni Kadek Rafika Dwi, S.E b). sekretaris : Penata Joko Mustopo 6) auditi : Satker dan Satwil Jajaran Polda NTB
b.
tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yaitu: 1) memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP; 2) menilai AKIP; dan 3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Satker.
c.
evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: 1) 2) 3) 4) 5)
perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; evaluasi kinerja; dan capaian kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi, disamping: 1) Rencana Strategis (Renstra); 2) dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT); 3) dokumen Penetapan Kinerja (PK); dan 4) dokumen terkait lainnya.
d. hasil …..
3
d.
hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dan hasil penilaian sebagai berikut:
NO
SATKER / SATWIL
NILAI TOTAL
KATEGORI
KETERANGAN
1
2
3
4
5 CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar KURANG, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar BAIK, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar KURANG, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
1
SPIM
51.43
CC
2
ITWASDA
59.29
CC
3
BIRO OPERASI
46.32
C
4
BIRO RENA
64.02
B
5
BIRO SDM
50.79
CC
6
BIRO SARPRAS
47.93
C
7
DIT INTELKAM
56.86
CC
8. Dit Binmas …..
4
1
2
3
4
8
DIT BINMAS
49.92
C
9
DIT RESKRIMUM
45.12
C
10
DIT RESKRIMSUS
59.29
CC
11
DIT LANTAS
54.86
CC
12
DIT SABHARA
64.06
B
13
DIT PAMOBVIT
57.28
CC
14
DIT RESNARKOBA
43.88
C
15
DIT POLAIR
40.68
C
5 KURANG, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar KURANG, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar BAIK, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar KURANG, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar KURANG, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
16. BID PROPAM …..
5
1
2
3
4
16
BID PROPAM
46.59
C
17
BID TI
43.91
C
18
BID DOKKES
53.20
CC
19
BID KEU
66.72
B
20
RUMKIT BHAYANGKARA
63.39
B
21
SPN POLDA
46.26
C
22
SATBRIMOBDA NTB
53.56
CC
23
YANMA
51.68
CC
5 KURANG, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar KURANG, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar BAIK, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan BAIK, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan KURANG, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
24. POLRES …..
6
1
2
3
4
24
POLRES MATARAM
52.66
CC
25
POLRES LOBAR
59.83
CC
26
POLRES LOTENG
57.07
CC
27
POLRES LOTIM
59.83
CC
28
POLRES SUMBAWA
52.56
CC
29
POLRES KSB
53.72
CC
30
POLRES DOMPU
52.75
CC
31
POLRES BIMA KOTA
61.03
B
5 CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar CUKUP (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar BAIK, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan 32. POLRES …..
7
1 32
2 POLRES BIMA
e.
3
4
62.73
B
5 BAIK, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Polda NTB, dengan rincian sebagai berikut:
NO
SATKER / SATWIL
PERENCANAAN KINERJA
PENGUKUR AN KINERJA
PELAPOR AN KINERJA
EVALUA SI KINERJA
CAPAI AN KINERJA
REKOMEND ASI EVALUASI AKIP THN LALU YG BLM DITINJUT
1
2
3
4
5
6
7
8
I
SATKER POLDA
1
SPIM
15.85
16.88
12.51
6.19
17.50
2
ITWASDA BIRO OPERASI BIRO RENA
20.59
20.42
10.53
7.75
12.81
14.01
16.04
10.71
5.56
16.63
24.95
20.42
10.90
7.75
14.38
BIRO SDM BIRO SARPRAS DIT INTELKAM DIT BINMAS DIT RESKRIM UM DIT RESKRIM SUS DIT LANTAS DIT SABHARA DIT PAMOBVIT
19.55
15.21
10.53
5.50
11.29
23.74
19.38
4.12
0.69
13.33
22.99
15.73
10.33
7.81
13.38
18.62
15.73
10.07
5.50
11.29
12.80
15.10
10.72
6.50
16.46
20.59
20.42
10.53
7.75
12.81
23.83
19.79
5.24
6.00
14.38
25.20
20.21
10.90
7.75
14.38
23.61
13.96
10.90
8.81
15.38
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
14. DITRESNARKOBA …..
8
1
2
DIT 14 RESNARKO BA 15 DIT POLAIR BID 16 PROPAM 17 BID TI BID 18 DOKKES 19 BID KEU RUMKIT 20 BHAYANG KARA 21 SPN POLDA SATBRIMOB 22 DA NTB 23 YANMA II 24 25 26 27 28 29 30 31 32
SATWIL POLRES MATARAM POLRES LOBAR POLRES LOTENG POLRES LOTIM POLRES SUMBAWA POLRES KSB POLRES DOMPU POLRES BIMA KOTA POLRES BIMA
3
4
5
6
7
11.38
16.04
10.90
5.56
16.25
9.69
16.04
10.82
4.13
14.72
15.50
15.00
10.53
5.56
16.46
12.27
15.00
11.08
5.56
12.88
19.37
16.25
11.08
6.50
15.38
25.17
20.63
12.73
8.19
16.92
24.95
19.79
10.90
7.75
16.23
13.76
16.04
10.90
5.56
14.38
15.35
20.63
11.08
6.50
15.38
17.78
17.50
10.90
5.50
15.00
24.02
19.38
7.33
1.94
13.38
21.39
19.79
10.90
7.75
15.63
25.48
19.38
10.90
1.31
17.80
21.39
19.79
10.90
7.75
15.63
19.52
14.58
10.71
7.75
11.90
15.51
20.63
11.08
6.50
15.38
19.52
14.58
10.90
7.75
11.78
23.20
20.10
10.33
7.40
16.20
24.83
19.79
10.36
7.75
14.38
8
(Dalam kolom 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas Satker yang telah dituangkan dalam Laporan Kriteria Evaluasi (LKE), yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja satker).
III. KESIMPULAN …..
9
III.
KESIMPULAN DAN SARAN
5.
Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya.
6.
Hasil evaluasi yang telah disampaikan kepada pihak yang dievaluasi dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dengan pertimbangan profesional (profesional judgement) yang memadai, Independensi dan obyektivitas dari Tim yang melakukan evaluasi cukup tinggi, karena harus meneliti dan menunjukan kekurangan dan kelemahan Satker/Satwil jajaran Polda NTB guna memberi "navigasi" usaha perbaikan dalam manajemen dan akuntabilitas kinerja, sehingga dapat dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan.
7.
Presentase hasil evaluasi tahun 2016 dapat dikemukan sebagai berikut:
Dapat disimpulkan sebagian besar Satker/Satwil jajaran Polda NTB dinilai telah cukup memadai dengan Akuntabilitas kinerjanya yang cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja yang dapat di pertanggungjawabkan. 8.
Pada dasarnya setiap kali dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Itwasda Polda NTB, kepada Satker/Satwil yang dievaluasi disampaikan laporan awal/pendahuluan hasil evaluasi secara informal. Penyampaian ini sekaligus pemberitahuan dan klarifikasi kepada pihak yang dievaluasi tentang hasil evaluasi dan rekomendasinya. Rekomendasi hasil evaluasi tersebut diminta untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin. Jadi jika mekanisme ini dipatuhi semua pihak, maka akan terjadi proses perbaikan secara terus-menerus di Satker/Satwil jajaran Polda NTB.
9.
Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, kami merekomendasikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang terlampir dalam formulir rekomendasi. IV. PENUTUP …..
10
IV.
PENUTUP Demikian laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Polda NTB periode tahun 2016 disampaikan sebagai bahan perbaikan atas kinerja di tahun berikutnya.
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB IRWASDA
Drs. IMMANUEL LAROSA KOMBES POL NRP 62110653
11
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko 77, Mataram 83114
LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATKER/SATWIL JAJARAN POLDA NTB TAHUN 2016
Mataram,
September 2016
