KOTA SE-NTB TAHUN 2013

DIREKTORI KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROVINSI LAINNYA DAN KABUPATEN / KOTA SE-NTB TAHUN 2013 No.

NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA

(1) 1.

(2) Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 52 – 53, Jakarta Selatan; (Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia); dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

2.

Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, An. Menteri Keuangan RI; (Kementerian Keuangan Republik Indonesia) dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Kesepakatan Bersama Nomor : 106/IKM/3/2013 Nomor : 500/04/Kesda Tentang : Pendirian dan Pengelolaan Rumah Kemasan (Packing House) di Provinsi NTB Tanggal 4 Maret 2013 Jangka waktu 1 Tahun

Kesepakatan Bersama No: PRJ- /AK/2013 No: Tentang : Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanggal 10 Maret 2013

LOKASI SKPD/ KEGIATAN PENANGGUNG (PASIF/AKTIF) JAWAB (5) (6) (7) Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini NTB Disperindag meliputi : Prov. NTB a. Pendirian rumah kemasan (packing Aktif house); b. Pengadaan mesin dan peralatan kemasan; c. Pembangunan gedung dan fasilitas pendukung lainnya; d. Penyediaan jasa layanan informasi, konsultasi dan desain grafis di bidang kemasan; dan e. Peningkatan kualitas SDM pengelola rumah kemasan.

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan rumah kemasan (packing house) sebagai pelayanan kemasan bagi industri kecil dan menegah (IKM) di Provinsi NTB. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : a. Memfasilitasi IKM dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemasan (packing) agar dan kualitas produk mampu bersaing di pasaran; b. Sebagai sarana pembinaan di bidang kemasan bagi para pelaku usaha IKM; dan c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan produk potensi/unggulan daerah. Maksud Kesepakatan Bersama ini Obyek dan ruang lingkup meliputi : adalah Peningkatan kompetensi a. Obyek kerja sama adalah bidang Aparatur Pemerintah di Bidang pendidikan dalam rangka peningkatan Keuangan Negara melalui program kompetensi dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan; Keuangan Negara; Tujuan Kesepakatan Bersama ini b. Ruang lingkup kerja sama adalah adalah untuk mewujudkan sumber penyelenggaraan pendidikan dan daya manusia aparatur yang pelatihan yang meliputi aspek memi8liki kemampuan di bidang perencanaan, pelaksanaan, Pengelolaan Keuangan Negara dalam pengawasan dan pertanggungjawaban.

Direktori Kesepakatan Bersama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2013

Nusa Tenggara Barat Aktif

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi NTB

Hal :

1

No.


(1)

(2)

3.

Gubernur Bali, Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Nusa Tenggara Timur

4.

5.

Gubernur Bali, Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dengan

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Masa berlaku : 12 (dua belas) bulan.

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(4) (5) rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Keputusan Bersama Maksud Keputusan Bersama ini Obyek dan ruang lingkup Keputusan No. : 850/01-A/HK/2013 adalah dalam rangka membantu Bersama ini adalah : No. : 060/532/KESDA Gubernur melakukan kerja sama - Membantu melakukan pengelolaan, No. : Kawasan Sunda Kecil monitoring dan evaluasi atas Tentang : Pengurus Badan Tujuan Keputusan Bersama ini pelaksanaan kerja sama kawasan Sunda Kerja sama Kawasan Sunda adalah untuk melaksanakan tugas Kecil. Kecil Badan Kerja Sama Kawasan Sunda - Memberikan masukan dan saran Tanggal : 25 Maret 2013 Kecil kepada Gubernur mengenai langkahJangka Waktu s.d Tahun langkah yang harus dilakukan; 2021 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur. Keputusan Bersama Maksud Keputusan Bersama ini Obyek dan ruang lingkup Keputusan No. : 862/01-A/HK/2013 adalah dalam rangka Memantapkan Bersama ini adalah : No. : 060/531/KESDA hubungan dan keterikatan daerah - Promosi Kebudayaan daerah bersama. No. : yang satu dengan daerah yang lain - Pekan Seni Budaya Sunda Kecil Tentang : Rencana Aksi Kerja dalam kerangka Negara Kesatuan RI - Sail Komodo Sama Kawasan Sunda Kecil Tujuan Keputusan Bersama ini - Kerjasama paket tour wisata di Tanggal : 25 Maret 2013 adalah untuk melakukan kerja sama kawasan Sunda Kecil Jangka Waktu s.d Tahun Kawasan Sunda Kecil antar Provinsi - Penyediaan benih unggul rumput laut 2021 Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT. - Penyediaan benih unggul sapi penyelenggaraan promosi / pameran dan pasar lelang komoditi unggulan secara bersama. - Pameran pangan lokal sunda kecil - Penyediaan bibit unggul kedelai Kesepakatan Bersama Maksud Kesepakatan Bersama ini Obyek Kesepakatan Bersama ini No: 520/201/Kesda adalah sebagai upaya bersama menyukseskan pencapaian sasaran


LOKASI SKPD/ KEGIATAN PENANGGUNG (PASIF/AKTIF) JAWAB (6) (7)

NTB Aktif

NTB

Biro KESDA Setda Prov. NTB

Aktif

Biro KESDA Setda Prov. NTB

Nusa Tenggara

Diperta TPH Prov. NTB Hal :

2

No. (1)

NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA (2) Komandan Korem 162/Wirabakti Jalan Lingkar Selatan No. 162 Mataram

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) No: B/312/III/2013 Tentang : Dukungan dalam Pencapaian Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedalai Tanggal, 26 Maret 2013 Masa berlaku : 1 (satu) tahun.

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

LOKASI SKPD/ KEGIATAN PENANGGUNG (PASIF/AKTIF) JAWAB (6) (7) Barat

(4) (5) dalam mensinergiskan potensi, produksi padi, jagung dan kedalai di NTB. tugas, fungsi dan kewenangan yang Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini ada berdasarkan azas saling meliputi : Aktif membantu dan mendukung dalam a. Areal tanam mewujudkan ketahanan pangan b. Areal panen nasional. c. Produktivitas dan produksi a. Tujuan Kesepakatan Bersama ini d. Rencana kebutuhan sarana produksi adalah mendukung tercapainya (benih, pupuk dan pestisida) Peningkatan Produksi Beras e. Alat mesin pertanian Nasional (P2BN) menuju surplus f. Infrastruktur jaringan irigasi beras 10 juta ton tahun 2010 g. Termasuk pedoman umum dan swasembada jagung berkelanjutan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang dan pencapaian swasembada mendukung pencapian sasaran kedalai tahun 2014. produksi padi b. Melakukan gerakan h. Jagung dan kedalai yang percepatan tanam/panen pelaksanaannya dilakukan tiap tahun serempak, pendam-pingan dan sejak tahun 2013 pengawalan terhadap pelaksanaan sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi, jagung, dan kedalai serta pengendalian organisme penggangu tumbuhan (OPT) c. Memanfaatkan peran SDM, peralatan pendukung dan lahan yang dimiliki TNI – AD untuk membantu pelaksanaan program/kegiatan tanaman pangan d. Mendukung terwujudnya kemanungga-lan TNI-AD dengan masyarakat khusus-nya dengan petanai tanaman pangan.


Hal :

3

No. (1) 6.

7.

NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA (2) Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pemerintah Provinsi NTB) dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Jend. Urip Sumaharjo no. 269 Makasar. (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)

Gubernur Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat); Jalan Diponegoro No. 22 Bandung; Gubernur Nus a Tenggara Barat (Pemerintah Provinsi NTB)

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Kesepakatan Bersama Nomor : 500/391/Kesda Nomor : 231/V/Pemprov/2013 Tentang : Kerja Sama Pembangunan Daerah dalam rangka pengelolaan potensi dan sumber daya Tanggal 3 mei 2013 Masa berlaku : 1 tahun

Kesepakatan Bersama Nomor :119/10/BPAPKKB Nomor : 050.A/612/Kesda Tentang : Kerjasama pembangunan Daerah dalam rangka Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Tanggal 20 juni 2013 Jangka waktu 12 bulan

LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (5) (6) Obyek dan ruang lingkup Kesepakatan Nusa Bersama ini adalah: Tenggara a. Industri dan perdagangan Barat b. Kebudayaan dan pariwisata c. Pertanian Pasif d. Peternakan e. Perhubungan f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak g. Bidang-bidang lain yang dikerjasamakan

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemprov NTB. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menoptimalkan penglolaan potensi dan sumber daya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maksud Kerjasama adalah untuk (1) Obyek kerjasama adalah mensinergikan program - program pembangunan daerah dalam rangka pembangunan Pemerintah Provinsi pengelolaan potensi dan sumber daya Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi di bidang : Nusa Tenggara Barat dalam rangka a. Penanaman modal; melaksanakan Pembangunan b. Perindustrian dan perdagangan; Daerah. c. Koperasi dan usaha kecil dan Tujuan Kerjasama adalah untuk menengah; mengoptimalkan pemanfaatan d. Peternakan dan kesehatan sumber daya yang dimiliki oleh hewan; masing-masing daerah guna e. Kebudayaan dan pariwisata; meningkatkan kesejahteraan f. Energi dan sumber daya mineral; masyarakat. g. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; h. Pertanian; i. Pendidikan; j. Kesehatan; k. Kearsipan dan perpustakaan; l. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan m. Bidang-bidang lainnya yang



SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7) Biro KESDA Setda Prov. NTB

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hal :

4

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3)

No.


(1)

(2)

8.

Gubernur Sumatera Utara (Pemerintah Provinsi Sumatra Utara); Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan; dengan Gubernur NTB (Pemerintah Provinsi NTB)

Kesepakatan Bersama Nomor : 415.4/5745 Nomor : 050/612/Kesda Tentang : Kerjasama pembangunan Daerah dalam rangka Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya. Tanggal 24 Juni 2013 Jangka Waktu 12 bulan

Maksud Kerjasama adalah untuk melakukan penanganan tindak pidana perdagangan orang; Tujuan Kerjasama adalah untuk memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing pihak dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasioanal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat dengan Gubernur NTB (Pemerintah Provinsi NTB)

Kesepakatan Bersama Nomor : Nomor : 060/513/Kesda Tentang : Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah Provinsi NTB Tanggal 4 September 2013 Masa berlaku 12 bulan

Maksud Kerja Sama adalah meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Usaha Kecil Menengah. Tujuan kerja sama adalah : 1. Mengembangkan Usaha Kecil Menengah yang berorientasi ekspor; 2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan produk potensi/unggulan ekspor daerah di pasar Internasional.

9.

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4)


(5) disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK. Ruang Lingkup kerjasama meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi. 1. Obyek kerjasama adalah pembangunan daerah dalam rangka pengelolaan potensi dan sumber daya dibidang : a. Penanaman Modal; b. Kebudayaan dan pariwisata; c. Peternakan; d. Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; f. Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK. 2. Ruang Lingkup Kerjasama meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Obyek kerja sama adalah pengembangan pelatihan dan promosi ekspor daerah di Provinsi NTB. Ruang Lingkup kerja sama meliputi : 1. Pembinaan bagi pelaku dunia usaha melaui kegiatan pelatihan workshop/seminar; 2. Penyediaan informasi potensi produk daerah serta penyebarluasan informasi pasar luar negeri; 3. Fasilitasi promosi produk-produk potensi daerah; dan



Nusa Tenggara Barat

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat

Disperindag Provinsi NTB

Hal :

5

No.


(1)

(2)

10.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jl. Diponegoro No. 22 Bandung); Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat; Kementerian Pertanian RI, Jalan Harsono RM, Ragunan Jakarta Selatan; Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;

11.



Kesepakatan Bersama Nomor : Nomor : Nomor : Nomor : Nomor : Nomor : Nomor : 520/628/Kesda Nomor : Nomor : Tentang : Penyebaran Ternak, Daging Ternak dan Pemantauan Lalu Lintas Ternak. Tanggal : 8 Oktober 2013 Jangka Waktu : 12 Bulan

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan dukungan ketersediaan sapi/kerbau dan daging sapi/kerbau untuk memenuhi kebutuhan sapi/kerbau dan daging sapi/kerbau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dalam rangka mensukseskan program swasembada daging sapi/kerbau.

Kesepakatan Bersama Nomor : Nomor : Nomor : Nomor : Nomor : Nomor : Nomor : 520/629/Kesda Nomor : Tentang : Pelaksanaan Program Penyediaan Kebutuhan Pangan di Wilayah Provinsi Anggota

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar komitmen membangun program ketahanan pangan di wilayah Mitra Praja Utama. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan membangun program penyediaan kebutuhan pangan yang berbasis masyarakat.


(5) 4. Fasilitasi permintaan hubungan dagang (inquiries) dari pembeli luar negeri. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi : a. Pemenuhan kebutuhan sapi/kerbau dan daging sapi/kerbau; b. Sistem pemantauan potensial stok di Provinsi pemasok; c. Sistem lalu lintas sapi/kerbau dan daging sapi/kerbau ke provinsi pemasok; d. Sistem pemantauan dan pengendalian distribusi sapi/kerbau dan daging sapi/kerbau; e. Pembinaan dan pengawasan kesiapan daerah pemasok dan daerah penerima; f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, baik pemasok maupun penerima. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi : a. Sinergitas koordinasi lintas sektor pada tingkat pusat; b. Sinergitas koordinasi lintas sektor pada tingkat wilayah Mitra Praja Utama; c. Pembinaan Sumber daya manusia dan program peningkatan produksi pangan; d. Sinergitas pembiayaan lintas pemerintah dan lintas sektor dalam penyediaan sarana produksi program


Nusa Tenggara Barat

Dinas Peternakan Provinsi NTB

Aktif

Nusa Tenggara Barat

Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB

Aktif

Hal :

6

No. (1)

12.

NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA (2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Pemerintah Provinsi Bali; Pemerintah Provinsi Lampung; Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Pemerintah Provinsi Banten; Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat; dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tanggal : 8 Oktober 2013 Jangka Waktu : 12 Bulan

Nota Kesepahaman Nomor: 76A/BNPB/XI/ 2013 Nomor :360/577/KESDA Tentang : Pengelolaan Dana Bantuan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2013 Tanggal 22 Oktober 2013 Jangka Waktu : 12 Bulan


Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk menangani dana bantuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Kab. Lombok Utara. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai tata cara pembayaran dana bantuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Kab. Lombok Utara


(5) ketahanan pangan; e. Sinergitas strategi kebutuhan pangan


penyediaan

Objek Nota Kesepahaman ini adalah berupa kewajiban dan Hak BNPB dan Pemprov. NTB. 1. Kewajiban BNPB : - memfasilitasi pencairan dana yang diusulkan BPDP Prov. NTB. - melakukan pencatatan dan penatausahaan terhadap uang negara yang menjadi tanggungjawabnya - melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bantuan. 2. Hak BNPB : - melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bantuan. - memberikan persetujuan terhadap usulan revisi POK dan RKA yang disampaikan. - menerima laporan penggunaan dana secara bulanan - Menerima laporan akhir kegiatan 3. Kewajiban Pemprov. NTB (BPBD NTB) : - Melaksanakan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi


Badan Penanggulanga n Bencana Daerah Provinsi NTB

Hal :

7

No.


(1)

(2)


13.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat; Komandan Komando Resort Militer 162/Wira Bhakti; Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram; Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Rembiga; Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB

Kesepakatan Bersama Nomor : 557/1250Kesda Nomor :ReK/29/XII/2013 Nomor : B/1510/XII/2013 Nomor : KK.03.XII/2013 Nomor : Perjama/3/XII/2013 Nomor : 330/1249/XII/2013 B-22796/P.2/GS.1/12/2013 Nomor : KW.19.1/HM.01/2785/2013 tentang Penyelenggaraan sistem Peringatan dini secara terpadu penanga-nan gangguan keamanan dalam negeri di Provinsi NTB Tanggal 12 Nopember 2013 Jangka Waktu 12 bulan


Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Secara Terpadu untuk menangani gangguan ketertiban dan keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan KesepakatanBersama ini adalah agar dapat terwujud kerja sama dan sinergitas antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Secara Terpadu, cepat, akurat dan aman terhadap gangguan ketertiban dan keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



(5) wilayah pasca bencana; - Menyampaikan usulan revisi POK dan RKA - Melakukan pencatatan dan penatausahaan uang negara yang dikelola - Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan secara bulanan serta laporan akhir kepada BNPB; - Menyetorkan sisa dana (jika ada); - Menjamin akuntabilitas penggunaan dana. 2. Hak Pemprov. NTB (BPBD NTB) : Mengajukan permintaan pencairan dana kepada BNPB sesuai dengan jumlah dana yang telah ditetapkan. Obyek kesepakatan bersama adalah Nusa Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Tenggara Secara Terpadu Penanganan Gangguan Barat Keamanan Dalam Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ruang lingkup Nota KesepakatanBersama ini meliputi: a. Tukar menukar data dan informasi; b. Pembentukan Pos Komando (Posko)Terpadu Sistem Peringatan Dini; c. Pengumpulan data dan informasi; d. Sistem Peringatan Dini; dan e. Sosialisasi.

Bakesbanglimn as provinsi NTB

Hal :

8

No. (1) 14.

NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA (2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dengan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat; Komandan Komando Resort Militer 162/Wira Bhakti; Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram; Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Rembiga; dan Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Kesepakatan Bersama Nomor : 520/556/Kesda Nomor :ReK/30/XII/2013 Nomor : B/1509/XII/2013 Nomor : KK.02.XII/2013 Nomor : Perjama/10/XII/2013 Nomor : 330/1251/XII/2013 tentang : Penghentian Kekerasan Fisik Dalam rangka Penanganan Kon-flik Sosial Tanggal 12 Nopember 2013 Jangka Waktu 12 bulan

LOKASI SKPD/ KEGIATAN PENANGGUNG (PASIF/AKTIF) JAWAB (5) (6) (7) Obyek kesepakatan bersama adalah Nusa Bakesbanglimn penghentian kekerasan fisik dalam Tenggara as Provinsi NTB rangka penanganan konflik sosial. Barat Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi: Aktif

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) Maksud kesepakatan bersama ini sebagai pedoman untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan kerja sama penghentian kekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosial. a. Penghentian kekerasan fisik; Tujuan kesepakatan bersama ini b. Penyelamatan dan perlindungan guna mengantisipasi/menanggulangi terhadap korban; kekerasan fisik dalam rangka c. Membatasi perluasan area dan penanganan konflik sosial secara mencegah terulangnya konflik. komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien dengan mengikut sertakan berbagai unsur terkait.


Hal :

9

KOTA SE-NTB TAHUN 2013

Recommend Documents