KOTA SE-NTB TAHUN 2013

DIREKTORI PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROVINSI LAINNYA DAN KABUPATEN / KOTA SE-NTB TAHUN 2013 No.

NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA

(1) 1.

(2) Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah III Kementerian Perindustrian Republik Indonesia; Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 52 – 53, Jakarta Selatan; (Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia) dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali; Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Renon Denpasar; dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi NTB; Jalan Udayana No. 4 Mataram dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi NTT, Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang.

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Perjanjian Kerjasama Nomor : 107/IKM.4/3/ 2013 Nomor : 800/284.A/INDAG/2013 Tentang : Pengelolaan Rumah Kemasan (Packing House) pada Balai Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah dan Kemasan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 4 Maret 2013 Jangka waktu 2 Tahun Perjanjian kerja Sama No. : 430/2881/DisbudBPM & Perizinan/2013 No. : 074/01-230/bkpm & pt /2013, No. :01/ /BKPM/2013 Tentang : Penanaman Modal Tanggal 1 Mei 2013 Jangka Waktu 5 Tahun

LOKASI SKPD/ KEGIATAN PENANGGUNG (PASIF/AKTIF) JAWAB (5) (6) (7) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini NTB Disperindag meliputi : Prov. NTB a. Pengelolaan Rumah Kemasan Aktif (packing house); b. Pemeliharaan gedung dan fasilitas pendukung lainnya; c. Pengoperasian/pemeliharaan mesin dan peralatan mesin; d. Pengadaan biaya operasional; dan e. Penyediaan jasa layanan informasi, bahan, konsultasi kemasan, desain grafis, penjualan produk dan sebagainya;

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Rumah Kemasan (packing house) pada Balai Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah dan Kemasan (BPKUD&K) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat . Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Maksud Kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan hubungan kerja sama di bidang Penanaman Modal, Perdagangan serta Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan penanaman Modal secara efektif dan efisien guna meningkatkan pertumbihan ekonomi daerah sehinggga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat.

Direktori Perjanjian Kerjasama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2013

Obyek kerja sama ini adalah Bidang Penanaman modal, Perdagangan serta UKM. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi : a. Penanaman Modal 1. Perencanaanpengembangan penanaman modal; 2. Promosi dan kerja sama penanaman modal 3. Pelayanan penanaman Modal 4. Pengendalian dan pengawasan penanaman modal 5. Sistem jejaring informasi penanaman modal 6. Sinkronisasi program

NTB Aktif

Badan Koordinasi Modal dan Perizinan Terpadu Privinsi NTB

Hal :

1

No.


(1)

(2)

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3)

3.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB; Jalan Langko No. 70 Mataram; Dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan; Jalan Jend. Sudirman No. 23, Makassar.

Perjanjian Kerja Sama No: 556/833/Budpar-I/2013 No:232/V/Pemprov/2013 Tentang : Kerja Sama Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tanggal,3 Mei 2013. Masa berlaku 5 (lima) tahun.

4.

Bappeda Provinsi NTB, Distamben Prov. NTB, Disbudpar Prov. NTB dan BLHP Prov. NTB dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; Jalan Diponegoro No. 57 Bandung. Telp. : (022)-7203205 Email : [email protected]

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4)

Maksud kerja sama ini adalah untuk mensinergikan program - program pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemprov NTB dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Tujuan untuk mengoptimalakan pengem-bangan dan pengelolaan potensi kebudayaan dan pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perjanjian Kerja Sama Maksud kerja sama ini adalah No. : 74 / PKS / Bappeda / sebagai landasan pelaksanaan 2013 kegiatan bersama yang telah No. : 546 / 917 / Distamben / disepakati dan akan dilaksanakan 2013 oleh PARA PIHAK; No.:415.4/289.a/Budpar – IV/2013. Tujuan kerja sama ini adalah untuk No. : 814 / 379 / III / BLHP / meningkatkan pengembangan dan 2013-09-05 pemanfaatan kawasan budi daya No. : 2938 / 05 / BGL / 2013 dan lindung geologi untuk dijadikan Tentang : Penelitian, geopark yang berwawasan Penyelidikan, dan lingkungan dan berkelanjutan untuk Pengembangan Kawasan kepentingan PARA PIHAK diwilayah Budidaya dan Lindung Pemprov NTB. Geologi Tanggal 12 Juni 2013 Masa Berlaku 5 (lima) Tahun


LOKASI SKPD/ KEGIATAN PENANGGUNG (PASIF/AKTIF) JAWAB (6) (7)

(5) b. Perdagangan c. Kemitraan Usaha Besar dan UKM. Obyek kerja sama adalah Pembangunan Nusa daerah dalam rangka pengelolaan potensi Tenggara dan sumber daya bidang kebudayaan dan Barat pariwisata aktif Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran informassi kebudayaan dan pariwisata , promosi bersama dan penyelenggaraan efen.

Obyek kerja sama antara lain dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan budidaya dan lindung geologi untuk dijadikan geopark yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meliputi : a. Penelitian, penyelidikan dan kajian kegeologian dalam rangka pembentukan Geopark Rinjani Lombok; b. Pengembangan, pelayanan informasi dan bimbingan teknis di bidang geologi; c. Pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menunjung pembinaan sumber daya manusia PARA PIHAK; d. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.

Nusa Tenggara Barat aktif

Disbudpar Provinsi NTB

Bappeda Provinsi NTB, Distamben Prov. NTB, Disbudpar Prov. NTB, BLHP Prov. NTB

Hal :

2

No. (1) 5.

6.

NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA (2) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; Jalan Diponegoro No. 57 Bandung dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlin-dungan Anak, Pengendalian Kependu-dukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat; Jalan Soekarno-Hatta Nomor 458 Bandung; dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi NTB.

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Perjanjian Kerja Sama No. : 2618/05/SBG/2013 No. : 075/826/DISTAMBEN /2013 Tentang : Pengurangan Risiko Bencana Geologi (Mitigation Georisk) Pulau Lombok (Pilot Project). Tanggal 28 Mei 2013 Masa Berlaku : s.d Bulan Desember 2014

Perjanjian Kerja Sama Nomor : Nomor : Tentang : penanganan korban kekerasan terha-dap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (traff-icking) Tanggal 20 Juni 2013 Jangka waktu 5 tahun

LOKASI SKPD/ KEGIATAN PENANGGUNG (PASIF/AKTIF) JAWAB (5) (6) (7) Obyek kerja sama ini meliputi : Nusa Distamben a. Pengembangan Sumber daya aparatur Tenggara Provinsi NTB melalui pelatihan, workshop, Barat bimbingan teknik dan kegiatan lapangan; aktif b. Perbantuan peralatan analisis sistem informasi geografi dan lapangan seperti PC, software, kamera lapangan dan GPS. c. Penyusunan media sosialisasi mitigasi risiko bencana geologi yang berupa leaflet dan boolet; d. Melaksanakan workshop, sosialisasi dan diseminasi mitigasi bencana geologi; e. Melaksanakan kegiatan lapangan untuk pengukuran mikrozonasi; f. Melaksanakan kegiatan lapangan pemetaan daerah konflik potensi bencana geologi dengan penggunaan lahan saat ini berdasarkan RTRW yang sudah ditetapkan. Obyek kerjasama adalah bidang Nusa Badan pemberdayaan perempuan dan Tenggara Pemberdayaan perlindungan anak serta bidang sosial Barat Perempuan, dan kesehatan; Perlindungan Ruang Lingkup Kerjasama meliputi : Aktif Anak dan a. Penanganan pengaduan; Keluarga b. Pertukaran informasi; Berencana c. Perlindungan sementara; Provinsi Nusa d. Pelayanan pemulihan kesehatan; Tenggara Barat e. Pelayanan pemulihan psikologis dan rehabilitasi sosial; f. Bantuan hukum; dan

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) Maksud Kerja Sama ini adalah Mewujudkan terciptanya pengembangan sumber daya aparatur dan penyebaran informasi pengurangan risiko bencana geologi (mitigation georisk); Tujuan kerja sama ini adalah : a. Meningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang menangani pengurangan risiko bencana geologi; b. Meningkatkan pemanfaatan informasi risiko bencana geologi dalam penataan ruang sesuai dengan daya dukung lahannya.

Maksud Kerjasama adalah untuk memantapkan hubungan dan keterkaitan antar daerah dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (trafficking); Tujuan Kerjasama adalah untuk memberikan jaminan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang


Hal :

3

No.


(1)

(2)


MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) (trafficking).

7.

8.

Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara); Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Repu-blik Indonesia, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat; Dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perjanjian Kerjasama Nomor : 1005/PPAKB/VI/2013 Nomor :21 Tahun 2013 Tentang : Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdaga-ngan orang (trafficking) Tanggal ... Jangka waktu 5 tahun

Maksud Kerjasama adalah menjalin kerjasama yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam upaya kerjasama penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sertaa. tindak pidana perdagangan orangb. yang dialami warga Pihak 1 dic. Wilayah Pihak 2 dan warga Pihak 2 did. Wilayah Pihak 1.; e. Tujuan Kerjasama adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan,f. penanganan dan perlindungang. terhadap korban kekerasan perempuan dan anak serta tindak pidana perdangangan orang. Perjanjian Kerja Sama Maksud Perjanjian Kerja Sama ini Nomor : 09/PEN.1/Perj/ adalah meningkatkan kapasitas 10/2013 Sumber Daya Manusia Usaha Kecil Nomor : Menengah melalui Pengembangan 5161/1647.a/ Indag Pelatihan dan Promosi Ekspor Tentang : Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Pelatihan Dinas (UPTD) Balai Pengembangan dan Promosi Ekspor Daerah Pelaithan dan Promosi Ekspor pada Balai Pengembangan Daerah (BP3ED) Dinas Perindustrian Pelatihan dan Promosi dan Perdagangan Provinsi Nusa Ekspor Daerah Dinas Tenggara Barat. Perindustrian dan Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk Perdagangan Provinsi Nusa mengembangkan Usaha Kecil Tenggara Barat. Menengah yang berorientasi Ekspor. Tanggal : 22 Oktober 2013


(5) g. Pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dan anak serta korban perdagangan orang. Obyek kerjasama adalah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang sosial dan kesehatan; Ruang Lingkup Kerjasama meliputi : Penanganan pengaduan; Pertukaran informasi; Perlindungan sementara; Pelayanan pemulihan kesehatan; Pelayanan pemulihan psikologis dan rehabilitasi sosial; Bantuan hukum; dan Pemulangan ke Daerah Asal.

Obyek Kerjasama adalah program peningkatan kemampuan pengelolaan produk potensial/unggulan ekspor daerah di pasar internasional. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi : a. Pembinaan bagi pelaku dunia usaha melalui kegiatan pelatihan/workshop/seminar; b. Penyediaan informasi potensi produk daerah serta penyebarluasan informasi pasar luar negeri; c. fasilitasi promosi produk-produk potensial daerah dan d. fasilitasi permintaan hubungan dagang


Nusa Tenggara Barat Aktif

Nusa Tenggara Barat Aktif

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB

Hal :

4

No.


(1)

(2)

9.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Barat, Kepala Badan Pember-dayaan Masyarakat, Pemberdayaan Pe-rempuan, Keluarga Berencana Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Utara, Kepala Badan Pemberdayaan Pe-rempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumbawa, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Jangka waktu 2 Tahun Perjanjian kerja Sama No. : 414.4/767/BP3AKB/ 2013 No. : 51/HK-104/M/2013, No. : 476/433/BKBPP/ 2013 No. : 476/933/BPPKB/ Loteng No.: 476/801/BPPKB Lotim No.: 415.4/839/bpm/2013 No. : 079/887/KP3AKB/X/ 2013 No.: 476/635/BKBPP/2013 No.: 800/425/BPPKB/2013 No.: 476/565/XI/BPPKB/ 2013 No. 476/385/XI/BPPKB/ 2013 Tentang : Kerja sama da-lam rangka Perlindungan dan peningkatan keseha-tan ibu, bayi dan anak balita. Tanggal 30 Oktober 2013 Jangka Waktu 5 Tahun

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) Maksud Kerja Sama ini adalah meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kota Mataram dalam rangka percepatan peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak balita; Tujuan Kerja Sama ini adalah : a. Meningkatkan sinkronisasi kegiatan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana; b. Mensinergikan anggaran dan sumber daya antara Pemerintah Provinsi dan Kota Mataram untuk pemenuhan sarana prasarana pendukung, pelatihan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program KIE Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana


(5) (inquiries) dari pembeli luar negeri. Obyek kerja sama ini adalah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana serta kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi : a. Koordinasi program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi meliputi : penyusunan kegiatan KIE Kesehatan Reproduksi; sosialisasi tentang upaya pendewasaan usia perkawinan, Penyakit Menular Seksual, HIV dan AIDS, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dengan sasaran Toga, Toma, Ormas Remaja, Ormas Perempuan, Kader, Lurah dan Kepala Desa, Pembina Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Masyarakat Umum; pelatihan materi yang terkait dengan Upaya pendewasaan usia perkawinan kepada pengurus PIK-R, konselor sebaya dan pendidik sebaya; penyediaan sarana/prasarana pada kelompok-kelompok PIK-R b. Koordinasi program KIE Keluarga Berencana (KB): 1. penyusunan kegiatan KIE KB; 2. pelatihan tentang KB kepada Toga, Toma, Ormas Remaja, Ormas Perempuan, Kader, Lurah, Kepala Desa, dan Masyarakat Umum;

LOKASI SKPD/ KEGIATAN PENANGGUNG (PASIF/AKTIF) JAWAB (6) (7) Nusa Tenggara Barat

BP3AKB Provinsi NTB

Aktif

Hal :

5

No.


(1)

(2) Bima, dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima

10.

Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Gerimax Indah Mataram; dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kepala Balai Informasi Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali, Jalan

11.


Perjanjian kerja Sama Nomor : 13338/SPK-AS/2013 No.: 660/763.A/BLHP/ 2013 No. : UM.060/BISDA/DPU/ 2013 No. : 610/BPSDA.P.LBK/ 216/2013 No. : 610/4678/PU.LB/01/ 2013 No.:610/1041/DPU-ESDM/ 2013 Tentang : Percontohan Pengelolaan Alokasi Air Terpadu Daerah Aliran Sungai Babak Wilayah Sungai Lombok, Water Resources And Irrigation Sector Management Programme Phase Ii (Wismp-2). Tanggal 19 Nopember 2013 Masa berlaku : 2 Tahun Perjanjian kerja Sama No. : 119/6553/2013

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4)

Maksud kerja sama ini adalah sebagai landasan legalitas kesepakatan percontohan pengelolaan alokasi air terpadu. Tujuan kerja sama ini adalah memadukan keberadaan dan peran teknis para pihak pengelola alokasi air.

Maksud kerja sama ini adalah untuk mewujudkan terciptanya


(5) 3. penyediaan sarana/prasarana KIE KB. c. Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi : 1. Penyusunan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak; 2. Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang perlindungan perempuan dan anak; 3. penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTp/a). Obyek kerja sama ini adalah Percontohan Pengelolaan Alokasi Bahan Terpadu Daerah Aliran Sungai Babak Wilayah Sungai Lombok, dalam rangka kegiatan Water Resources And Irrigation Sector Management Programme Phase Ii (Wismp-2). Ruang lingkup kerja sama ini adalah aspek perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi.


Nusa Tenggara Barat

Dinas PU Provinsi NTB

Aktif

Obyek kerja sama ini adalah bidang NTB industri dan perdagangan.

Dinas Perindustrian Hal :

6

No.


(1)

(2) Raya Puputan Nitimandala, Renon Denpasar, (Pemerintah Provinsi Bali); Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Langko No. 61 Mataram (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat); Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di W.J. Lalamentik - Kupang.

12.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (Pemerintah Provinsi Bali), Jalan Ir. Juanda No. 1 Niti Mandala Renon, Denpasar; Kepala Dinas Pariwisata Provinsi

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) No. : 800/1762.a/Indag , No. : pp/515.5/1318/2013 Tentang Kerjasama Bidang Perindustrian Dan Perdagangan Tanggal 2 Desember 2013 Jangka Waktu 5 Tahun

Perjanjian kerja Sama No. : 430/2881/Disbud No. : 556/2049/III/Dispar, No. :Budpar.119/01/2013 Tentang Bidang Kebudayaan

LOKASI SKPD/ KEGIATAN PENANGGUNG (PASIF/AKTIF) JAWAB (5) (6) (7) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Aktif Dan aspek perencanaan, pelaksanaan, Perdagangan pemantauan dan evaluasi, dengan Provinsi Nusa rincian kegiatan sebagai berikut: Tenggara Barat a. Pertukaran informasi; b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; c. Teknologi dan ; d. Pemasaran.

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) pengembangan industri pengolahan, perdagangan dan kelancancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya Disatribusi Logistik Nasional; Tujuan kerja sama ini adalah: a. Meningkatkan perekonomian regional Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagai upaya meminimalkan disparitas antar daerah, meningkatkan daya saing potensi komoditi, mensejahterakan masyarakat ketiga daerah dengan penguatan industri pengolahan dan perdagangan dalam negeri untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang dan jasa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat; b. Memfasilitasi, mendorong, membim-bing, memberikan kemudahan dana melindungi kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Maksud kerja sama ini adalah dalam rangka mensinergikan programprogram pembangunan dibidang kebudayaan dan pariwisata; Tujuan kerja sama ini adalah untuk


Obyek kerja sama ini adalah bidang NTB kebudayaan dan pariwisata; Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Aktif aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dengan

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Hal :

7

No. (1)

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (2) (3) Bali (Pemerintah Provinsi Bali), dan Pariwisata Jalan S. Parman, Niti Mandala Tanggal 2 Desember 2013 Renon, Denpasar; Jangka Waktu 5 Tahun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat), Jalan Langko No. 70 Mataram; Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur), Jalan Frans Seda – Kupang. NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) (5) mengoptimalkan pengembangan rincian kegiatan sebagai berikut: dan pengelolaan potensi a. Pertukaran informasi kebudayaan dan kebudayaan dan pariwisata guna pariwisata; meningkatkan kesejahteraan b. Promosi bersama obyek destinasi; masyarakat. c. Penyelenggaraan event; d. Pertukaran informasi putri pariwisata; dan e. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.



Hal :

8

KOTA SE-NTB TAHUN 2013

Recommend Documents