KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
EVALUASI ANALISIS BEBAN KERJA SATKER/SUBSATKER JAJARAN POLDA NTB BULAN JANUARI S.D MARET 2016 I.
PENDAHULUAN 1.
Umum a.
Salah satu program perubahan yang dilakukan Polri adalah dengan ditetapkannya Perkap 22 dan 23 tahun 2010 tentang susunan OTK tingkat Polda dan Polres yang merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang diamanatkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 20052025 mengamanatkan Reformasi Birokrasi pada semua lembaga Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik (good governance);
b.
Program penataan organisasi Polri telah menghasilkan Peraturan Kapolri 22 dan 23 tahun 2010 yang telah mengubah susunan organisasi dan tata kerja pada masing-masing satuan fungsi. Dalam pelaksanaan tugas pokok dapat mempedomani dan disesuaikan dengan struktur yang baru baik nomenklatur maupun titelaturnya.
c.
Dalam rangka memenuhi tuntutan dan tantangan tugas serta permasalahan yang dihadapi Polri yang semakin berat dan kompleks di era Reformasi, maka Polri dituntut untuk dapat mengatasinya secara proposional. Hal ini berdampak pada beban tugas atau beban kerja yang semakin berat, sehingga memerlukan berbagai upaya dan pemikiran yang konstruktif, produktif dan inovatif untuk membangun organisasi Polri yang profesional, bermoral dan modern.
d.
Untuk itu dibutuhkan suatu pengkajian terhadap análisis beban kerja yang ada pada unit kerja dilingkungan Polri, baik ditingkat Polda maupun kewilayahan sehingga dalam pelaksanaan tugas, program dan kegiatan tidak menemui kendala-kendala seperti kelebihan beban kerja dan atau kekurangan beban Kerja…..
2 kerja, adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan, program dan kegiatan, adanya in-efisensi dan in-efektifitas, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya. 2.
Maksud dan Tujuan a.
Maksud Evaluasi ini dibuat dengan maksud mengetahui sejauh mana perhitungan waktu penyelesaian pekerjaan baik personel maupun setiap unit kerja yang ada di jajaran Polda NTB guna mencapai hasil yang optimal.
b.
Tujuan Adapun tujuannya adalah sebagai bahan masukan kepada pimpinan
kinerja,
efektivitas dan efisien kerja baik secara perorangan/maupun satuan fungsi di jajaran Polda NTB. 3.
Dasar a.
Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polda dan Polres.
b.
Keputusan Kapolri
Nomor: Kep/547/VIII/2010
tanggal
30 Agustus 2010
tentang pedoman analisis beban kerja dilingkungan Polri; c.
Surat Kapolri Nomor: B/104/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal evaluasi komposisi personel tingkat Polres ditinjau dari DSP dan Riil;
e.
Surat Kapolda NTB Nomor: B/1189/2015/Ro Rena tanggal 12 Maret 2015 perihal pengiriman/pembuatan analisis beban kerja satuan fungsi.
4.
Ruang Lingkup Laporan
evaluasi analisis beban kerja
mencakup jumlah personel dan
permasalahan/kendala yang dihadapi dengan sistematika sebagai berikut: I.
PENDAHULUAN.
II.
SITUASI ORGANISASI.
III.
EVALUASI ANALISIS BEBAN KERJA.
IV.
HASIL EVALUASI.
V.
KESIMPULAN DAN SARAN
VI.
PENUTUP.
II.
SITUASI.....
3 II.
SITUASI ORGANISASI 5.
Susunan Organisasi Polda NTB sebagai berikut: a.
b.
c.
Unsur Pimpinan terdiri dari: 1)
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda);
2)
Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda).
Unsur Pengawasan dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri dari: 1)
Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
2)
Biro Operasi (Roops) Polda;
3)
Biro Rena (Rorena);
4)
Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM);
5)
Biro Sarana dan Prasarana (Rosarpras);
6)
Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam);
7)
Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas);
8)
Bidang Hukum (Bidkum);
9)
Bidang Teknologi Informasi Pol (Bid TI Pol);
10)
Staf Pribadi Pimpinan (Spripim);
11)
Sekretariat Umum (Setum); dan
12)
Bagian Pelayanan Markas (Bag Yanma).
Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari: 1)
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
2)
Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam);
3)
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum);
4)
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus);
5)
Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba);
6)
Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas);
7)
Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara);
8)
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas);
9)
Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit); 10) Direktorat.....
4
d.
e.
6.
10)
Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair);
11)
Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti); dan
12)
Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).
Unsur pendukung 1)
Sekolah Polisi Negara (SPN);
2)
Bidang Keuangan (Bidkeu);
3)
Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes); dan
4)
Rumah Sakit Bhayangkara.
Kewilayahan/Kepolisian Resort (Polres) 1)
Polres Mataram;
2)
Polres Lobar;
3)
Polres Loteng;
4)
Polres Lotim;
5)
Polres Sumbawa;
6)
Polres Sumbawa Barat;
7)
Polres Dompu;
8)
Polres Bima;
9)
Polres Bima Kota.
Tugas dan tanggung jawab fungsi jajaran Mapolda NTB: a.
b.
Kapolda 1)
Memimpin, membina dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda; dan
2)
Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.
Wakil Kapolda (Wakapolda) 1)
Membantu
Kapolda
mengendalikan
dalam
pelaksanaan
melaksanakan tugas-tugas
tugasnya
staf
dengan
seluruh
satuan
organisasi dalam jajaran Polda; dan 2)
Memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.
c.
Itwasda.....
5 c.
Itwasda Menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda.
d.
Roops Membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka operasi Kepolisian.
e.
Rorena 1)
Membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
2)
Menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda;
3)
Memantau atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi;
4)
Membina penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda; dan
5) f.
Menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda.
Ro SDM Membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta Psikologi Kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda.
g.
Ro Sarpras Membina
dan
meyelenggarakan
manajemen
Sarpras
yang
meliputi
perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa kontruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan. h.
Bidpropam Membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan Tindakan…..
6 tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. i.
Bidhumas Melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan Anev kegiatan tugas Bidhumas.
j.
Bidkum Menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah.
k.
Bid TI Polri Menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi Kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
l.
Spripim Membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda.
m.
Setum Menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor Pos dan perpustakaan Polda.
n.
Bag Yanma Menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda.
o.
SPKT 1)
Memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan; dan 2)
Menyajikan…..
7 2)
Menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas Kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
p.
Ditintelkam 1)
Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen Kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (early warning);
2)
Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3)
Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.
q.
Ditreskrimum Menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium Forensik lapangan.
r.
Ditreskrimsus Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
s.
Ditresnarkoba Menyelenggarakan
penyelidikan
dan
penyidikan
tindak
pidana
penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. t.
Ditbinmas Menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban…..
8 ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan Swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. u.
Ditsabhara Menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan Satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.
v.
Ditlantas Menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.
w.
Ditpamobvit Menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam
fasilitas
lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus. x.
Ditpolair Menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
y.
Dittahti Menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
z.
Satbrimob Melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR. aa.
SPN…..
9 aa.
SPN Menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Renja atau kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri.
bb.
Bidkeu Menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan keuangan.
cc.
Biddokkes Menyelenggarakan pembinaan Kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi Kedokteran Kepolisian, Kesehatan Kepolisian, Rumah Sakit, dan Poliklinik.
dd.
Rumkit Bhayangkara Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian, perencanaan administrasi sumber daya Rumkit Bhayangkara, pembinaan fungsi, pelayanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan Kedokteran Kepolisian yang didukung penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ee.
Polres Melaksanakan tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda.
III.
EVALUASI ANALISIS BEBAN KERJA 7.
Satker/Subsatker/Fungsi Mapolda NTB yang belum dan sudah mengumpulkan rekapitulasi analisis Beban Kerja pada bulan Januari s.d Maret 2016 sbb: a.
Satker yang belum mengirim rekapitulasi dan secara rincian analisis beban kerja:
1)
Ditreskrimsus
2)
Satbrimob
3)
Dittahti
4)
Bidkeu
5)
Biddokes
6)
Spripim 7)
Karumkit…..
10 7)
Karumkit
8)
Polres Mataram
b.
Satker yang sudah mengirim rekapitulasi analisis beban kerja: 1)
Irwasda
2)
Ro Ops
3)
Rorena
3)
Ro SDM
4)
Ro Sarpras
5)
Bidpropam
6)
Bid TI Polri
7)
Ditintelkam
8)
Ditreskrimmum
9)
Ditresnarkoba
10)
Ditbinmas
11)
Ditsabhara
12)
Ditlantas
13)
Ditpamobvit
14)
Ditpolair
15)
SPKT
16)
SPN
17)
Bidhumas
18)
Bidkum
19)
Setum
20)
Yanma
21)
Polres Lobar
22)
Polres Loteng
23)
Polres Lotim
24)
Polres Sumbawa BRT
25)
Polres Sumbawa
26)
Polres Dompu
27)
Polres Bima Kota
28)
Polres Bima c. Kewilayahan…..
11 c.
IV.
Kewilayahan/Kepolisian Resort (Polres) 1)
Polres Mataram
2)
Polres Loteng
3)
Polres Lotim
4)
Polres Sumbawa
5)
Polres Dompu
HASIL EVALUASI 8.
Hasil dari rekapan ABK yang sudah masuk setelah dievaluasi efektifitas dan efesiensi kinerjanya bulan Januari s.d maret 2016 sebagai berikut: NO
SATKER
1 1
2 ITWASDA
2
RO OPS
3
RO RENA
4
RO SDM
5
RO SARPRAS
6
BID PROPAM
7
BID TI POLRI
8
DITINTELKAM
9
DITRESKRIMUM
10
DITRESKRIMSUS
11
DITRESNARKOBA
12
SATBRIMOB
DOK/ GIAT
JAM/ WAKTU
PERS SESUAI ABK
PERS SESUAI DSP
PERS SESUAI RIIL
4.614
5.373
46
6.457 5.881 5.783 5.833 6.155 6.124 6.168 5.587 5.545 5.532 9.789 9.789 9.528
7.401 5.755 6.037 5.899 6.309 6.424 6.468 5.739 5.683 5.601 11.509 11.509 11.442
3.765 4.186 4.186 23.302 24.220 14.667 10.558 10.128 10.452 5.382 4.928 4.343 -
4.621 6.292 6.292 24.686 25.794 15.495 12.120 12.120 12.120 8.500 8.275 8181 -
3 4.370 4.370 4.360 4.614
4 5.579 5.579 5.579 5.373
EEU
KET
7 27 27 39 44
8 0,78 0,78 0.78 0,85
9 JAN FEB MAR JAN
96
44
0,85
FEB
62 43 50 48 53 54 54 47 47 46 96 96 95
96 48 48 48 58 58 58 57 57 57 116 116 116
44 34 34 34 47 47 47 47 47 47 65 65 65
0,87 1 0,95 0.98 0,97 0,95 0.95 0,97 0,97 0.98 0.85 0.85 0.83
MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR
38 38 38 206 206 131 111 99 111 70 70 70 -
43 43 43 133 133 133 184 163 164 197 197 197 -
26 25 25 99 99 91 111 98 111 70 70 70 -
0,81 0,66 0,66 0,94 0,93 0,94 0.87 0.83 0.86 0.63 0.59 0.53 -
JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR
5 46 46 46 46
6 79 79 79 96
12 13
DITBINMAS
14
DITSABHARA
15
DITLANTAS
16
DITPAMOBVIT
17
DITPOLAIR
18
DITTAHTI
19
SPKT
20
SPN
21
BIDKEU
22
BIDDOKKES
23
SPRIPIM
24
BIDHUMAS
25
BIDKUM
26
SETUM
27
BAG YANMA
28
RUMKIT BHAYANGKARA
29
RES MATARAM
30
RES LOBAR
31
RES LOTENG
32
RES LOTIM
6.315 33.316 33.316 34.365 17.936 17.556 13.390 13.390
7.763 33.720 33.720 33.915 18.930 18.382 13.440 13.440
59 281 281 283 158 153 112 112
59 323 323 323 157 157 112 112
43 281 281 283 145 145 88 88
0,81 0,98 0,98 1 0,94 0,95 0,99 0,99
16.357 16.271 17.096 4.711 4.616 4.711 5.623 5.383
16.758 16.494 17.431 5.752 5.604 5.752 9.201 9.038
140 137 145 30 30 30 77 75
168 168 168 38 38 38
133 134 137 16 16 16
0,97 0,98 0.98 0,81 0,82 0,81
2.155 2.155 2.155 2.239 2.174 2.185 2.688 2.355
2.843 2.843 2.843 2.958 2.950 2.950 2.271 2.588
22 24 24 25 25 25 19 19
34 34 34 28 28 28 22 22
22 22 22 16 16 14 14 14
0,75 0,75 0,75 0,75 0.73 0.74 1 0,90
6.800 6.800 6.800 -
7.200 7.200 7.200 -
59 59 59 -
96 96 96 -
59 59 59 -
0,94 0,94 0,94 -
JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN
30.305 30,305 30.305 51.840 54.891 55.860 66.043
37.473 37.473 37,473 57.600 57.780 58.800 59.875
137 137 137 480 482 490 499
534 534 534 534 534 534 534
504 504 504 426 429 446 391
0,81 0,81 0,81 0,9 0.95 0,95 1
FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN
13
9.
33
RES SUMBAWA
34
RES SUMBAWA BARAT
35
RES DOMPU
36
RES BIMA
37
RES BIMA KOTA
56.502 50.739 42.467 42.467
53.507 55.586 47.236 47.236
445 463 429 429
534 534 534 534
391 391 339 339
1 0,91 0,89 0,89
34.756
51370
377
500
443
0,67
FEB MAR JAN FEB MAR JAN
26.574 27.546 23.627 31.414 30.377 24.421 24.495 26.341 35.783 26.341
31.277 32.042 25.932 38.709 37.549 39.793 39.992 32.042 37.848 32.042
261 267 216 322 313 331 333 267 315 267
500 500 534 534 534 534 534 500 534 500
443 443 369 369 369 421 421 397 397 397
0,84 0,85 0,91 0,81 0,81 0,61 0,61 0,82 0,94 0,82
FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR JAN FEB MAR
Evaluasi a. Para Satker yang disebutkan dibawah ini yang belum mengirim rekapitulasi dan rincian analisis beban kerja dari bulan Januari s.d Maret 2016, agar menyusun/mengirim setiap bulan pada minggu ke II berjalan:
b.
1)
Ditkrimsus
2)
Satbrimob
3)
Dittahti
4)
Bidkeu
5)
Biddokes
6)
Spripim
7)
Karumkit
8)
Polres Mataram
Irwasda 1)
Evaluasi unit a nalisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0, 78 s.d 0,79 masuk kriteria cukup (C);
2)
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Analisis beban kerja bulan Januari s.d Februari 2016 jumlah dokumen/kegiatan dan jam/waktu sama, agar menghitung waktu kerja dan menentukan jumlah kegiatan/dokumen pada masingmasing Bag/Unit, benar-benar dihitung sesuai bulan berjalan; c. Ro…..
14 c.
Ro Ops 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,85 s.d 0.87 masuk kriteria Cukup (C)
2)
Personel riil pada Bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap
dan secara rinci analisis beban
kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua. d.
Rorena 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,89 s.d 1 masuk kriteria Baik (B);
2)
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
e.
Ro SDM 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,95 s.d 0,97 masuk kriteria Baik (B);
2) f.
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 kurang dari DSP;
Ro Sarparas 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,97 s.d 98 masuk kriteria Baik (B);
2) g.
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 kurang dari DSP;
Bid Propam 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,83 s.d 85 masuk kriteria cukup (C);
2)
Analisis beban kerja bulan Januari s.d Februari 2016 jumlah dokumen/kegiatan dan jam/waktu sama, agar menghitung waktu kerja dan menentukan jumlah kegiatan/dokumen pada masingmasing Bag/Unit, benar-benar dihitung sesuai bulan berjalan; 3) Satfung.....
15 3)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
h.
Bid TI Polri 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,66 - 0,81 masuk kriteria Sedang dan cukup (D dan C).
2)
Analisis beban kerja bulan Februari s.d Maret 2016 jumlah dokumen/kegiatan dan jam/waktu sama, agar menghitung waktu kerja dan menentukan jumlah kegiatan/dokumen pada masingmasing Bag/Unit, benar-benar dihitung sesuai bulan berjalan;
3)
Personel riil pada saat ini masih kurang dari DSP;
4)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen;
i.
Ditintelkam 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,93 – 0,94 masuk kriteria baik (B);
2) j.
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret masih kurang dari DSP;
Ditreskrimum 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret EEU 0,83 s.d 87 cukup (C);
2)
Jumlah personil DSP tidak sesuai dengan perkap 22 tahun 2010
3)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
k.
Ditresnarkoba 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,53 - 0,63 masuk kriteria Sedang (D)
2)
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 kurang dari DSP;
3)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen; 4) Kasatfung…..
16 4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
l.
Ditbinmas 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,83 masuk kriteria cukup (C);
2)
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
m.
Ditsabhara 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja dari bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,98 s.d 1 dan masuk kriteria baik (B)
2)
Analisis
beban
kerja
bulan
Februari
s.d
Maret
jumlah
dokumen/kegiatan dan jam/waktu sama, agar menghitung waktu dan menentukan jumlah kegiatan/dokumen pada masing-masing Bag/Unit, benar-benar dihitung sesuai bulan berjalan; 3)
personel riil pada Bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
n.
Ditlantas 1)
Kasatfung tidak mengirim analisa beban kerja bulan Maret 2016
2)
Evaluasi unit analisis beban kerja dari bulan Januari s.d Februari 2016 EEU 0,94 s.d 95 masuk kriteria baik (B);
3)
Personel riil pada Bulan Januari s.d Februari 2016 masih kurang dari DSP;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap
dan secara rinci analisis beban
kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
o. Ditpamobvit…..
17 o.
Ditpamobvit 1)
Evaluasi unit Analisis beban kerja bulan Januari s.d Februari 2016 EEU 0,99 masuk kriteria Baik
2)
Satker tidak mengirimkan ABK bulan Maret
3)
Personel riil pada Bulan Januari s.d Februari 2016 masih kurang dari DSP;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap
dan secara rinci analisis beban
kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua. p.
Ditpolair 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,97 s.d 0,98 masuk kriteria Baik
2)
Personel riil pada Bulan Januari s.d Februari 2016 masih kurang dari DSP;
q.
SPKT 1)
Evaluasi analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,81 s.d 0,82 masuk kriteria C (cukup)
2)
Analisis beban kerja bulan Januari dan Maret 2016 jumlah dokumen/kegiatan dan jam/waktu sama, agar menghitung waktu kerja dan menentukan jumlah kegiatan/dokumen pada masingmasing Bag/Unit, benar-benar dihitung sesuai bulan berjalan;
3)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
r.
SPN 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,75 masuk kriteria cukup (C);
2)
Personel riil pada Bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen; 4) Kasatfung…..
18 4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
s.
Bidhumas 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,75 masuk kriteria cukup (C);
2)
Personel riil pada Bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 jumlah dokumen/kegiatan dan jam/waktu sama, agar menghitung waktu dan menentukan jumlah kegiatan/dokumen pada masing-masing Bag/Unit, benar-benar dihitung sesuai bulan berjalan;
4)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen;
t.
Bidkum 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,73 – 0,75 masuk kriteria cukup (C);
2)
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen;
u.
Setum 1)
Bulan Maret tidak mengirimkan analisa beban kerja;
2)
Evaluasi unit analisis beban kerja dari bulan Januari dan Februari 2016 EEU 0.90 s.d 1 masuk kriteria B
3)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua. v. Yanma.....
19 v.
Yanma 1)
Evaluasi unit analisis beban kerja dari bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0.90 masuk kriteria Baik (B)
2)
Analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 jumlah dokumen/kegiatan dan jam/waktu sama, agar menghitung waktu dan menentukan jumlah kegiatan/dokumen pada masing-masing Bag/Unit, benar-benar dihitung sesuai bulan berjalan;
3)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
w.
Polres Lobar 1)
Evaluasi analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 1 dan diatas 1,00 masuk kriteria
2)
sangat baik (A);
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 jumlah dokumen/kegiatan dan jam/waktu sama, agar menghitung waktu dan menentukan jumlah kegiatan/dokumen pada masing-masing Bag/Unit, benar-benar dihitung sesuai bulan berjalan;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
x.
Polres Loteng 1)
Evaluasi analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0.90 s.d 0,95 masuk kriteria
2)
baik (B)
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua
y.
Polres Lotim 1)
Evaluasi analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,91 dan diatas 1 masuk kriteria
baik (B) dan sangat baik (A); 2) Personil…..
20 2)
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
z.
Polres Sumbawa 1)
Evaluasi analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 antara 0,89 – 0,91 masuk kriteria
2)
cukup (C);
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Analisis beban kerja bulan Februari s.d Maret 2016 jumlah dokumen/kegiatan dan jam/waktu sama, agar menghitung waktu dan menentukan jumlah kegiatan/dokumen pada masing-masing Bag/Unit, benar-benar dihitung sesuai bulan berjalan;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan rincian analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
aa.
Polres Sumbawa Barat 1)
Evaluasi analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 antara 0,67 – 0,85 masuk kriteria
2)
cukup (C);
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan rincian analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
bb.
Polres Dompu 1)
Evaluasi analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 EEU 0,81 masuk kriteria
2)
baik (B);
personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua. cc.
Polres…..
21 cc.
Polres Bima Kota 1)
Evaluasi analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 antara 0,82 s.d 0,94 masuk kriteria
2)
cukup (C);
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Analisis beban kerja bulan Januari dan Maret 2016 jumlah dokumen/kegiatan dan jam/waktu sama, agar menghitung waktu dan menentukan jumlah kegiatan/dokumen pada masing-masing Bag/Unit, benar-benar dihitung sesuai bulan berjalan;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan rincian analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
dd.
Polres Bima 1)
Evaluasi analisis beban kerja bulan Januari s.d Maret 2016 antara 0,67 – 0,85 masuk kriteria
2)
Sedang dan cukup (D dan C);
Personel riil pada bulan Januari s.d Maret 2016 masih kurang dari DSP;
3)
Satfung belum memahami dalam penghitungan waktu/jam dan kegiatan/dokumen;
4)
Kasatfung agar mengirim rekap dan rincian analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
V.
KESIMPULAN DAN SARAN 10.
Kesimpulan a.
Analisis beban kerja yang disusun oleh masing-masing Satker/Satfung, sesuai dengan struktur organisasi yang tercantum pada Perkap No 22 dan 23 tahun 2010 tentang SOTK tingkat Polda dan Polres;
b.
Pembuatan analisis beban kerja
(ABK) merupakan suatu kebutuhan yang
utama dalam meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas serta efisiensi kerja; c.
Manfaat pembuatan ABK adalah untuk mengetahui kebutuhan riil personel, beban kerja jabatan/unit kerja, penilaian prestasi jabatan/unit kerja dan standar norma waktu; d. Dengan.....
22 d.
Dengan mengetahui efektifitas dan efisiensi kinerja, maka dapat diketahui pula prestasi kinerja dari masing-masing Satker;
e.
Rendahnya prestasi kerja ( PU) pada beberapa Satker/Satfung, dimungkinkan karena
masih
adanya
kesalahan/kekeliruan/kurang
memahami
dalam
penyusunan analisis beban kerja, terutama dalam menjabarkan uraian pekerjaan dan penentuan alokasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan; f.
Bagi Satker/Satfung yang hasil evaluasi baik dan
sangat baik agar tetap
mengevaluasi ABK agar dapat dipertanggung jawabkan pada saat ada pengecekan/evaluasi dari satuan atas/Mabes Polri; g.
Kasatfung agar mengirim rekap dan secara rinci analisis beban kerja tepat waktu setiap bulan pada minggu kedua.
11.
Saran a.
Setiap personel perlu mengetahui analisis beban kerja (ABK) dan adanya pelatihan dalam penyusunan analisis beban kerja
perlu
pada masing-
masing fungsi; b.
Masing-masing
Bag/Unit pada Satker/Satfung agar membuat pertelahaan
tugas dengan benar sebagai pedoman dalam penyusunan ABK; c.
Kasubbagrenmin/Kaurrenmin perlu selalu sosialisasi cara menghitung waktu kerja dan menentukan jumlah kegiatan dan dokumen ke
masing-masing
Bag/Unit; d.
Kasubbagrenmin/Kaurrenmin perlu melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap penyusunan analisis beban kerja oleh masing-masing Bag/Unit;
e.
Para Kasatker Polda NTB yang belum mengirim analisis beban kerja agar dibuat/disusun dan dikirim kepada Kapolda NTB up.Karo Rena guna untuk direkap dilaporkan setiap bulan ke Asrena Kapolri.
f.
Dari
hasil evaluasi
bulan Januari s.d Maret 2016 pada Satker maupun
Satfung masih ada yang belum memahami menghitung waktu/jam dan kegiatan/dokumen
VII.
PENUTUP…..
23
VI.
PENUTUP Demikian laporan evaluasi analisis beban kerja jajaran Polda NTB, ini dibuat sebagai bahan masukan dan dijadikan kajian bagi pimpinan. Mataram, April 2016. a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB KARO RENA
Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP 61010665