KOTA SE-NTB TAHUN 2015

DIREKTORI PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROVINSI LAINNYA DAN KABUPATEN / KOTA SE-NTB TAHUN 2015 No. (1) 1.

NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA (2) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Perjanjian Kerjasama

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(4) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pelimpahan Nomor : 067/SD/Dep.I-PDT/I/2015 wewenang dari PIHAK KESATU Nomor : 400/246/KESDA kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Program Peningkatan Tentang : Dekonsentrasi untuk Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Penanggulangan Kemiskinan Generasi dengan Kecamatan, pada Program Pembangunan berdasarkan azas umum dan Pemberdayaan pemerintahan yaitu dekonsentrasi. Masyarakat Desa Kegiatan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini Peningkatan Pelayanan Sosial adalah : Dasar melalui Program a. Pelaksanaan PNPM Generasi Nasional Pemberdayaan secara umum bertujuan Masyarakat Generasi Sehat mendorong partisipasi seluruh dan Cerdas (PNPM GENERASI). masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau Tanggal : 2 Januari 2015 kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan Berlaku : s.d 31 Desember perencanaan, pelaksanaan, 2015. Selanjutnya secara pemantauan, dan pelestarian langsung diperpanjang masa pembangunan serta mendorong berlakunya, dengan masa kemandirian masyarakat dalam bulan dan tahun menigkuti mengakses layanan kesehatan ketentuan khusus lanjutan dan pendidikan; DIPA-APBN T.A. 2015. b. Pelaksanaan PNPM Generasi secara khusus bertujuan untuk : - Mempermudah pemberian layanan kesehatan ibu dan anak terutama untuk intervensi periode

Direktori Perjnajian Kerjasama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2015

(5) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Generasi dengan Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam DIPA APBN T.A. 2015 untuk Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, atau disebut juga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi (PNPM Generasi), berdasarkan azas umum pemerintahan yaitu dekonsentrasi sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : a. Pengelolaan dan Pelaksanaan PNPM Generasi dan Dana PAP; b. Tatacara Penyaluran dan Pencairan Dana Dekonsentrasi;

LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (6) Kab./Kota seNTB Masih dalam Proses Penandatanganan Menteri

SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTB dan Kab./Kota seNTB

Hal :

1

No.

NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA

(1)

(2)

2.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3)


(4) 1000 hari pertama kehidupan khususnya kepada kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan; - Mempermudah, pemberian layanan pendidikan dasar termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan mendorong anak-anak putus sekolah serta yang belum sekolah untuk kembali sekolah minimal menyelesaikan pendidikan SMP atau yang sederajat. Perjanjian Kerjasama Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mendorong Pemerintah Nomor : 481/108/DISHUBKOMINFO/VI Kabupaten Lombok Timur dalam Nomor : 550/512.a/HUBKOMINFO/2015 pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh Tentang : Kerjasama dalam akses informasi publik melalui Implementasi Keterbukaan Penguatan Kelembagaan Pejabat Informasi dan Informasi Publik di Kabupaten Pengelola Dokumentasi (PPID); Lombok Timur Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memastikan dukungan dan ketersediaan anggaran untuk Berlaku : s.d 15 April 2019 pembiayaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Perjanjian Kerjasama Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mendorong Pemerintah Nomor : 481/86/DISHUBKOMINFO/VI Kabupaten Bima dalam pemenuhan Nomor : 01.5/331/VIII/2015 hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh akses informasi publik Tentang : Kerjasama dalam melalui Penguatan Kelembagaan Implementasi Keterbukaan Pejabat Pengelola Informasi dan

(5)

LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (6)

SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7)

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Kab. Lombok implementasi keterbukaan informasi Timur publik di Kabupaten Lombok Timur; AKTIF Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Monitoring dan Evaluasi; d. Pelaporan

Dishubkominfo Provinsi NTB

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Kab. Bima implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bima; AKTIF


Tanggal : 15 April 2015

3.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Dengan Kepala Dinas Perhubungan


Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : a. Perencanaan; Hal :

2

No.


(1)

(2) Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima

4.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA KERJA SAMA (3) (4) Informasi Publik di Kabupaten Dokumentasi (PPID); Bima Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memastikan dukungan Tanggal : 20 Agustus 2015 dan ketersediaan anggaran untuk pembiayaan Kegiatan Penguatan Berlaku : s.d 20 Agustus 2019 Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Perjanjian Kerjasama Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mendorong Pemerintah Nomor : 481/115/DISHUBKOMINFO/VI Kabupaten Dompu dalam Nomor : 481/234/Dishubkominfo/2015 pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh Tentang : Kerjasama dalam akses informasi publik melalui Implementasi Keterbukaan Penguatan Kelembagaan Pejabat Informasi dan Informasi Publik di Kabupaten Pengelola Dokumentasi (PPID); Dompu Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memastikan dukungan dan ketersediaan anggaran untuk Berlaku : s.d 24 Agustus 2019 pembiayaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Perjanjian Kerjasama Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mendorong Pemerintah Nomor : 481/139/DISHUBKOMINFO/VI Kabupaten Sumbawa dalam Nomor : pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh Tentang : Kerjasama dalam akses informasi publik melalui Implementasi Keterbukaan Penguatan Kelembagaan Pejabat Informasi dan Informasi Publik di Kabupaten Pengelola Dokumentasi (PPID); Sumbawa

OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (5) b. Pelaksanaan; c. Monitoring dan Evaluasi; d. Pelaporan


Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Kab. Dompu implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Dompu; AKTIF



Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Monitoring dan Evaluasi; d. Pelaporan

Tanggal : 24 Agustus 2015

5.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa


Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Kab. implementasi keterbukaan informasi Sumbawa publik di Kabupaten Sumbawa; AKTIF Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Monitoring dan Evaluasi; d. Pelaporan


Hal :

3

No.


(1)

(2)

6.

7.

JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Tanggal : 25 Agustus 2015


(4) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memastikan dukungan Berlaku : s.d 25 Agustus 2019 dan ketersediaan anggaran untuk pembiayaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Kepala Dinas Perhubungan Perjanjian Kerjasama Maksud Perjanjian Kerjasama ini Komunikasi dan Informatika adalah mendorong Pemerintah Provinsi NTB Nomor : 481/147/DISHUBKOMINFO/VI Kabupaten Sumbawa Barat dalam Nomor : 481/109/Humaspemenuhan hak-hak dasar Protokol/XI/2015 Dengan masyarakat dalam memperoleh akses informasi publik melalui Tentang : Kerjasama dalam Kepala Bagian Humas dan Protokol Penguatan Kelembagaan Pejabat Implementasi Keterbukaan Pengelola Sekretariat Daerah Kabupaten Informasi dan Informasi Publik di Kabupaten Sumbawa Barat Dokumentasi (PPID); Sumbawa Barat Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memastikan dukungan Tanggal : 26 Agustus 2015 dan ketersediaan anggaran untuk pembiayaan Kegiatan Penguatan Berlaku : s.d 26 Agustus 2019 Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Gubernur Nusa Tenggara Barat, Perjanjian Kerjasama Maksud dan tujuan Perjanjian Walikota Mataram, Nomor : 440/26/KESDA Kerjasama ini adalah sebagai dasar Bupati Lombok Barat, Nomor : 2 Tahun 2015 pelaksanaan pendaftaran dan Bupati Lombok Tengah, Nomor : 440/15/DIKES/2015 pembayaran iuran bagi penduduk Bupati Lombok Timur, Nomor : 02/HKM/2015 yang didaftarkan oleh Provinsi Nusa Bupati Lombok Utara, Nomor : 181.6/I/KES/2015 Tenggara Barat dalam Program Bupati Sumbawa Barat, Nomor : 13 TAHUN 2015 Jaminan Kesehatan Nasional Bupati Sumbawa, Nomor : 440/01/KESDA/I/2015 Bupati Dompu, Nomor : 4 TAHUN 2015 Bupati Bima; dan Nomor : 800/188/02/KUM/2015 Walikota Bima Nomor : 03.3/025/001/01.2/2015 dengan Nomor : 180/02/PK/I/2015


(5)


Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Kab. implementasi keterbukaan informasi Sumbawa publik di Kabupaten Sumbawa Barat; Barat



Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini AKTIF meliputi : a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Monitoring dan Evaluasi; d. Pelaporan

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini Kab./Kota semeliputi : NTB a. Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; AKTIF b. Pembayaran Iuran Peserta

Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Kab./Kota se-NTB

Hal :

4

No. (1)

NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA (2) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

JENIS, NO, TTG, TGL DAN LOKASI MASA BERLAKU NASKAH MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA KEGIATAN KERJA SAMA (PASIF/AKTIF) (3) (4) (5) (6) Nomor : 66/KTR/Divre-XI/0115 Tentang : Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal : 27 Januari 2015 Berlaku : s.d 31 Desember 2015.



Hal :

5

KOTA SE-NTB TAHUN 2015

Recommend Documents