KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2015

Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2015

i

© BAPPEDA Aceh - Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

TINJAUAN PEREKONOMIAN MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2015

Banda Aceh, 2016 xii + 123 halaman 18,2 x 25,7 cm

ii


KATA SAMBUTAN

Pembangunan daerah didanai oleh APBD dan APBN dengan jumlah yang terbatas. Karena keterbatasan inilah, maka perlu adanya prioritas dalam pembangunan daerah. Dalam rangka pemerataan daerah, maka daerah yang tertinggal baik secara umum maupun di sektor tertentu lebih layak dijadikan prioritas pembangunan. Bertolak dari hal ini, kami menyambut baik kerjasama antara BAPPEDA Aceh dan BPS Provinsi Aceh dalam penerbitan publikasi Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2015. Publikasi ini diharapkan dapat membantu perencanaan, pembuatan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, terutama terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan kabupaten/ kota. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh berbagai kalangan pelaku pembangunan di Aceh.

Banda Aceh, November 2016 Kepala BAPPEDA Aceh

Prof. Dr. Ir. Amhar Abubakar, M.S.


iii

KATA PENGANTAR

Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/ Kota se-Provinsi Aceh Tahun 2015 merupakan hasil kerjasama antara BAPPEDA Aceh dan BPS Provinsi Aceh. Kajian ini mencakup tinjauan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Aceh menurut lapangan usaha dan beberapa indikator agregat penting lain. Publikasi ini merupakan gabungan dari publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha kabupaten/kota se-Provinsi Aceh yang secara rutin telah diterbitkan oleh BPS Kabupaten/Kota. Dalam publikasi ini dibahas mengenai capaian-capaian kabupaten/kota dalam pembangunan ekonomi

menurut

lapangan

usaha,

serta

ketimpangan

dan

perbandingan antarwilayah. Semoga publikasi bermanfaat bagi para pengambil kebijakan maupun kalangan akademisi dan masyarakat umum. Saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan publikasi ini pada periode mendatang.

Banda Aceh, November 2016 Kepala BPS Provinsi Aceh,

Drs. Wahyudin, M.M.

iv


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

iii

KATA PENGANTAR

iv

DAFTAR ISI

v

DAFTAR GAMBAR

vii

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

x

I

PENDAHULUAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

3 4 8 11 11 12 14

Latar Belakang Pengertian Produk Domestik Regional Bruto Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Penyajian Agregat PDRB Diskrepansi Analisis Tipologi Daerah Beberapa Istilah

II TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA 2.1

Nilai PDRB

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Kontribusi Migas Pertumbuhan Ekonomi Struktur Ekonomi PDRB Per Kapita Ketimpangan Ekonomi Antardaerah Tipologi Daerah

III TINJAUAN MENURUT LAPANGAN USAHA 3.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.2 Pertambangan dan Penggalian 3.3 Industri Pengolahan 3.4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang 3.6 Konstruksi 3.7 Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor 3.8 Transportasi dan Pergudangan 3.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.10 Informasi dan Komunikasi 3.11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3.12 Real Estat 3.13 Jasa Perusahaan 3.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3.15 Jasa Pendidikan Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2015

17 19 21 23 25 27 30 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 52 54 56 58 59 61

v

3.16 3.17

vi

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

63 64

IV PENUTUP

67

LAMPIRAN

71

DAFTAR PUSTAKA

119


DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

2.1

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota (triliun rupiah), 2015

19

2.2

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Migas Provinsi Aceh (persen), 2015

22

2.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015

24

2.4

Kontribusi Beberapa Lapangan Usaha Unggulan dalam Perekonomian Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015

26

2.5

PDRB Per kapita Dengan Migas Menurut Kabupaten/Kota (triliun rupiah), 2015

27

2.6

PDRB Per kapita Tanpa Migas Menurut Kabupaten/Kota (triliun rupiah), 2015

29

2.7

Indeks Williamson Provinsi Aceh, 2011-2015

31

2.8

Tipologi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Dengan Migas, 2015

32

2.9

Tipologi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tanpa Migas, 2015

33

3.1 3.2

Kontribusi Lapangan Usaha Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Aceh (persen), 2015

37 38

3.3

Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

39

3.4

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Subkategori Pertambangan dan Penggalian Nonmigas Provinsi Aceh (persen), 2015

40

3.5

Kontribusi Subkategori Industri Nonmigas dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

41

3.6

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Subkategori Industri Nonmigas Provinsi Aceh (persen), 2015

42

3.7

Kontribusi Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

44

3.8

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Provinsi Aceh (persen), 2015

45


vii

3.9 3.10

46 47

3.11

Kontribusi Lapangan Usaha Konstruksi dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

48

3.12

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Konstruksi Provinsi Aceh (persen), 2015

49

3.13 3.14

viii

Kontribusi Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang Provinsi Aceh (persen), 2015

Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi Aceh (persen), 2015

51 52

3.15

Kontribusi Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

53

3.16

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Provinsi Aceh (persen), 2015

54

3.17

Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

55

3.18

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Aceh (persen), 2015

56

3.19

Kontribusi Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

57

3.20

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Provinsi Aceh (persen), 2015

58

3.21

Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

59

3.22

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Provinsi Aceh (persen), 2015

60

3.23

Kontribusi Lapangan Usaha Real Estat dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

61

3.24

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Real Estat Provinsi Aceh (persen), 2015

62

3.25

Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Perusahaan dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

63

3.26

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Provinsi Aceh (persen), 2015

63


3.27 3.28

Kontribusi Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Provinsi Aceh (persen), 2015

65 66

3.29

Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Pendidikan dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

67

3.30

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Provinsi Aceh (persen), 2015

67

3.31

Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

68

3.32

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Provinsi Aceh (persen), 2015

69

3.33

Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Lainnya dalam PDRB Kabupaten/Kota (persen), 2015

70

3.34

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Lainnya Provinsi Aceh (persen), 2015

70


ix

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel

x

Halaman

A.1

PDRB Kabupaten Simeulue Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

68

B.1

PDRB Kabupaten Simeulue Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

69

A.2

PDRB Kabupaten Singkil Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

70

B.2

PDRB Kabupaten Singkil Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

71

A.3

PDRB Kabupaten Aceh Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

72

B.3

PDRB Kabupaten Aceh Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

73

A.4

PDRB Kabupaten Aceh Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

74

B.4

PDRB Kabupaten Aceh Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

75

A.5

PDRB Kabupaten Aceh Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

76

B.5

PDRB Kabupaten Aceh Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

77

A.6

PDRB Kabupaten Aceh Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

78

B.6

PDRB Kabupaten Aceh Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

79

A.7

PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

80

B.7

PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

81

A.8

PDRB Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

82

B.8

PDRB Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

83

A.9

PDRB Kabupaten PidieAtas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

84

B.9

PDRB Kabupaten Pidie Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

85

A.10

PDRB Kabupaten Bireuen Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

86

B.10

PDRB Kabupaten Bireuen Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

87

A.11

PDRB Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

88

B.11

PDRB Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

89

A.12

PDRB Kabupaten Abdya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

90

B.12

PDRB Kabupaten Abdya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

91

A.13

PDRB Kabupaten Gayo Lues Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

92

B.13

PDRB Kabupaten Gayo Lues Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

93

A.14

PDRB Kabupaten Aceh Tamiang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

94

B.14

PDRB Kabupaten Aceh Tamiang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

95

A.15

PDRB Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

96

B.15

PDRB Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

97

A.16

PDRB Kabupaten Aceh Jaya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

98

B.16

PDRB Kabupaten Aceh Jaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

99

A.17

PDRB Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

100

B.17

PDRB Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

101

A.18

PDRB Kabupaten Pidie Jaya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

102

B.18

PDRB Kabupaten Pidie Jaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

103

A.19

PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

104

xi

xii

B.19

PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

105

A.20

PDRB Kota Sabang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

106

B.20

PDRB Kota Sabang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

107

A.21

PDRB Kota Langsa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

108

B.21

PDRB Kota Langsa Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

109

A.22

PDRB Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

110

B.22

PDRB Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

111

A.23

PDRB Kota Subulussalam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

112

B.23

PDRB Kota Subulussalam Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)

113

BAB I


1

PENDAHULUAN

2


BAB I BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang erencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas

lapangan

kerja,

memeratakan

distribusi

pendapatan

masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk

mengetahui

tingkat

dan

pertumbuhan

pendapatan

masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekono mi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi


3

PENDAHULUAN dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta. 1.2 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto roduk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden. Penyusunan PDRB dapat dilakukan

melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi,

pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga ber laku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil), banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008

4


BAB I System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB. SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami. Adapun manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain: 

Menginformasikan

perekonomian

regional

yang

terkini

seperti

pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi; 

Meningkatkan kualitas data PDRB;



Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain: 

Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada

pergeseran

kelompok

pendapatan

suatu

daerah

dari

pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;


5

PENDAHULUAN 

Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan,

struktur dan

pertumbuhan ekonomi; 

Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modeling dan forecasting. Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44

diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya: 

Konsep dan Cakupan: Perlakuan Work-in Progress (WIP) pada Cultivated Biological Resources (CBR): Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.



Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari Imputed Bank Services Charge (IBSC) menjadi Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)



Valuasi: Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (Basic Price). Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

6


BAB I 

Klasifikasi: Klasifikasi

yang

digunakan

berdasarkan

Internasional

Standard

Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai

Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010). Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1 Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB Variabel

Konsep Lama

Konsep Baru

1. Output pertanian

Hanya mencakup output pada saat panen

Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan

2. Metode penghitungan output bank komersial. 3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original

Menggunakan metode Imputed Bank Services Charge (IBSC) . Dicatat sebagai konsumsi antara

Menggunakan metode Financial Intermediary Services Indirectly Measured (FISIM) Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010 Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut:


7

PENDAHULUAN Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

1.3. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan enghitungan PDRB atas dasar harga konstan secara berkelanjutan dan berkala sangat berguna untuk mengetahui perkembangan sektor ekonomi secara riil. Karena pada penghitungan ini tidak terkandung perubahan harga barang, melainkan hanya perubahan indikator produksinya saja. Oleh karena itu, diperlukan penetapan tahun dasar secara nasional sebagai acuan perbandingannya. BPS telah menetapkan tahun

8


BAB I 2000 sebagai tahun dasarnya, sedangkan tahun dasar yang digunakan sebelumnya adalah tahun 1993. Untuk menghitung nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, dikenal empat penghitungan yang masing -masing dapat diuraikan sebagai berikut: 1.3.1.

Revaluasi Metode revaluasi dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya

antara masing-masing tahun dengan harga tahun dasar 2000 dan hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil penghitungan di atas. Metode ini sulit dilakukan terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak dan juga data harga kurang tersedia. Karena itu biaya antara atas dasar harga konstan diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masingmasing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar. 1.3.2.

Ekstrapolasi Dengan metode ekstrapolasi, nilai tambah masing-masing tahun atas

dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh dengan cara menga likan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi sebagai ekstrapolator. Indeks ini merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari indikator produksi, seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan indikator lainnya yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung.


9

PENDAHULUAN Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan. 1.3.3.

Deflasi Untuk memperoleh nilai tambah atas dasar harga konstan 2000

dapat dilakukan dengan metode deflasi, yaitu dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan sebagainya. Indeks harga di atas dapat pula dipakai sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut. 1.3.4.

Deflasi Berganda Yang dideflasi dalam deflasi berganda ini adalah output dan biaya

antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan Indeks Harga Produsen (IHP) atau Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sesuai dengan cakupan komoditasnya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Metode ini tidak banyak digunakan dalam perhitungan karena kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara,

10


BAB I disamping karena komponennya terlalu banyak, indeks harganya juga belum tersedia secara baik. Penghitungan komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara di atas, tetapi karena data yang tersedia kurang lengkap, maka cara deflasi dan ekstrapolasi lebih banyak dipakai. 1.4. Penyajian Agregat PDRB ada publikasi ini penyajian angka agregat pendapatan selalu dilakukan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, masing-masing dapat dibedakan sebagai berikut: a. Untuk penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara, maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto. b. Penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang tetap yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga konstan, maka perkembangan agregat pandapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan satuan output (riil) dan bukan karena harga. Saat ini tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2010. 1.5. Diskrepansi DRB di level kabupaten/kota dihitung secara independen oleh masing-masing

BPS kabupaten/kota dengan metode yang

beragam sesuai dengan ketersediaan data di masing -masing


11

PENDAHULUAN daerah. PDRB merupakan angka hasil perhitungan dari berbagai sumber data yang sangat beragam. Untuk subsektor tanaman makanan, misalnya, menggunakan data produksi dari dinas yang berupa data populasi, sedangkan untuk sektor industri pengolahan menggunakan data hasil survei, sehingga penghitungan nilai tambah untuk dua sektor ini tentunya aka n menggunakan metode yang berbeda. Demikian juga dengan penghitungan antardaerah dengan sumber data yang berbeda, maka metode dan data yang digunakan akan berbeda. Misalnya data harga, untuk daerah perkotaan yang memiliki survei harga konsumen dapat menggunakan IHK (Indeks Harga Konsumen) sebagai indikator harga, sedangkan kabupaten/kota lain yang tidak memiliki survei tersebut dapat menggunakan indikator harga dari survei harga produsen atau survei harga konsumen pedesaan. Berdasarkan

perbedaan-perbedaan

ini,

maka

dapat

terjadi

perbedaan hasil perhitungan PDRB antara kumulatif kabupaten/kota dengan PDRB Provinsi Aceh, demikian juga dengan kumulatif 34 provinsi dengan PDB nasional. Perbedaan ini dinamakan dengan diskrepansi. Diskrepansi ini masih dibenarkan secara statistik, dengan catatan rasionya tidak lebih dari 5 persen. 1.6. Analisis Tipologi Daerah alam rangka membangun daerah, pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, di bawah kendala keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dapat digunakan. Untuk menentukan

12


BAB I prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh. Analisis tipologi daerah dapat dipakai untuk menentukan priroritas pembangunan regional. Dengan mengaitkan antara PDRB per kapita dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan diperoleh empat tipologi daerah dari 4 kuadran yang terbentuk, yaitu: -

Kuadran I: daerah maju dan berkembang pesat, merupakan daerah dengan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi di atas rata -rata;

-

Kuadran II: daerah berkembang, merupakan daerah dengan PDRB per kapita rendah (di bawah rata-rata), namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga berpotensi untuk berkembang dan mampu mengejar ketertinggalannya;

-

Kuadran III: daerah tertinggal, merupakan daerah dengan PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, sehingga daerah-daerah dalam kuadran ini akan mengalami kesulitan dalam mengejar ketertinggalannya.

-

Kuadran IV: daerah maju tertekan, merupakan daerah dengan PDRB per kapita tinggi (di atas rata-rata) namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, atau dengan kata lain sulit meningkatkan potensinya atau bahkan mungkin sudah mencapai kondisi mapan. Di antara keempat kuadran tersebut, yang paling mendesak

dijadikan prioritas dalam pembangunan adalah daerah-daerah di kuadran III yang baik PDRB per kapita meupun pertumbuhan ekonminya rendah, sehingga perlu adanya campur tangan baik dari pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.


13

PENDAHULUAN 1.7. Beberapa Istilah Dengan adanya perubahan tahun dasar dari tahun dasar 2000 berdasarkan SNA (System of National Account) 1993 menjadi tahun dasar 2010 berdasarkan SNA 2008, istilah sektor tidak lagi dipakai dalam PDRB menurut lapangan usaha, namun istilah yang dipakai adalah kategori. Selain itu

untuk

mengefektifkan

dan

menyederhanakan

analisis,

dalam

pembahasan di publikasi ini ada beberapa penyingkatan nama kategori, misalnya: -

Kategori A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan disingkat Kategori Pertanian;

-

Kategori E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang disingkat kategori Pengadaan Air;

-

Kategori G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor disingkat kategori Perdagangan;

-

Kategori O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib disingkat kategori Administrasi Pemerintahan.

14


BAB II


15

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

16


BAB II BAB II TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

2.1. NILAI PDRB ebagai provinsi terluar yang terletak di bagian paling barat Indonesia, Aceh semestinya memegang peranan penting dalam jalur perdagangan internasional, terlebih dengan ditetapkannya Sabang sebagai kota dengan pelabuhan bebas. Dari sisi demografis, Aceh unik karena pernah mengalami bencana gempa dan tsunami, sehingga jumlah penduduknya pada tahun 2005 pernah berkurang secara drastis. Jumlah penduduk Aceh pada tahun 2015 adalah sebesar 5.001.953 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,94 persen. Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Aceh.

1,60

1,54

1,00

0,81

Gayo Lues

A. Jaya

Subulussalam

Sabang

0,66

1,29

Simeulue

1,50

1,76

1,40

A. Singkil

1,73

1,78

2,75

2,29

2,29

Abdya

B. Meriah

2,74

2,01

Pidie Jaya

2,81

4,47

2,97

3,32 3,01

Langsa

Nagan Raya

3,10

3,83 6,12

Lhokseumawe

3,87 4,49

A. Barat

3,92 4,54

A. Tengah

4,00 2,76

A. Tenggara

4,50 3,28

A. Selatan

5,00

5,56 4,43

11,36

A. Tamiang

Banda Aceh

7,85 7,97

A. Besar

8,06 6,34

A. Timur

8,37 6,16

Pidie

8,70 7,74

Bireuen

11,67 12,63

A. Utara

Penduduk

Distribusi PDRB

Grafik 2.1 Distribusi Penduduk dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, 2015 (persen)


17

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PDRB

atas

dasar

harga

berlaku

menggambarkan

kinerja

perekonomian masing-masing kabupaten/kota. Jumlah penduduk yang tinggi tentunya diharapkan menghasilkan kinerja perekonomian yang tinggi pula. Kabupaten Aceh Utara, dengan jumah penduduk terbesar, ternyata juga menghasilkan nilai PDRB terbesar dengan peranan sebesar 12,63 persen dari total PDRB Provinsi Aceh. Sedangkan peringkat kedua dicapai oleh Kota Banda Aceh dengan peranan sebesar 11,36 persen. Peringkat ketiga dicapai oleh KabupatenAceh Besar dengan peranan sebesar 7,97 persen. Kabupaten Bireuen dan Pidie, yang jumlah penduduknya masuk dalam tiga terbesar kabupaten/kota di Provinsi Aceh, masing-masing berada di peringkat 4 dan 7 dengan peranan sebesar 9,45 persen dan 7,37 persen pada tahun 2015. Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan nilai PDRB terkecil adalah Simeulue, Subulussalam, dan Sabang dengan konstribusi PDRB masing-masing sebesar 1,29 persen, 1,00 persen, dan 0,81 persen. Baik Kota Subulussalam maupun Sabang juga merupakan daerah dengan jumlah penduduk terendah, sedangkan Kabupaten Simeulue merupakan daerah yang paling luar dan terjauh dari ibukota provinsi Aceh. Sementara itu, dengan mengeluarkan peranan sektor migas, maka Kota Banda Aceh menempati peringkat pertama dengan peranan PDRB sebesar 11,80 persen. Sedangkan Kabupaten Aceh Utara menempati peringkat kedua dengan kontribusi sebesar 11,06 persen diikuti oleh Kabupaten

Aceh

Besar

dengan

peranan

sebesar

8,27

persen.

Kabupaten/kota tanpa migas lainnya meskipun secara peranan mengalami peningkatan, namun secara peringkat masih tetap sama.

18


BAB II Grafik 2.2 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Menurut

0,85

1,34

1,03

1,45

1,60

2,09

1,67

2,38

2,86

2,87

3,41

3,13

4,28

4,64

4,71

4,66

5,26

6,22

6,39

8,27

8,04

11,06

11,80

Kabupaten/Kota, 2015 (persen)

Struktur ekonomi Provinsi Aceh secara geografis masih didominasi oleh kabupaten/kota di sepanjang pantai timur-utara Aceh (11 kabupaten/kota) yang memberikan kontribusi sebesar 68,9 persen (67,39 persen tanpa migas) pada PDRB dengan kontribusi penduduk sebesar 66,00 persen. Sementara itu, kabupaten/kota di sepanjang pantai barat -selatan (8 kabupaten/kota) memberikan kontribusi sebesar 19,75 persen (20,51 persen tanpa migas) pada PDRB dengan kontribusi penduduk sebesar 21,58 persen. Sedangkan daerah tengah (4 kabupaten/kota) merupakan kawasan dengan kontribusi terkecil, yaitu sebesar 11,65 persen (12,10 persen tanpa migas)dari PDRB dengan kontribusi penduduk sebesar 12,41 persen dari total jumlah penduduk Aceh.

2.2. KONTRIBUSI MIGAS eranan minyak dan gas bumi terhadap perekonomian Aceh masih cukup tinggi, meskipun peranannya berfluktuasi dan cenderung mengecil sejak tahun 2004. Kontribusi sektor migas selama lima


19

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA tahun terakhir juga menunjukkan tren yang semakin menurun. Kontribusi migas pada tahun 2011 adalah sebesar 14,31 persen dan terus mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 3,70 persen pada tahun 2015. Penurunan ini selain disebabkan telah semakin menipisnya cadangan dan produksi migas di Aceh juga karena menurunnya harga migas sejak akhir 2014. Kontribusi sektor migas ini ditopang oleh dua subsektor, yaitu subsektor pertambangan minyak dan gas bumi dan subsektor industri gas alam cair. Ada tiga kabupaten yang merupakan penghasil tambang migas, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Sedangkan subsektor industri gas alam cair hanya terdapat di Kota Lhokseumawe yang kontrak ekspornya sudah berakhir sejak tahun 2014 lalu. Pada tahun 2015, lokasi pengilangan migas PT Arun telah dialihfungsikan menjadi regasifikasi yang dikelola oleh PT Pertagas sebagai pendukung PLTMG dan penyalur gas kota. Grafik 2.3 Distribusi PDRB Sektor Migas Menurut Kabupaten/Kota, 2015 (persen)

Kota Lhokseuma we; 28,53 %

Kab. Aceh Tamiang; 8,50%

Kab. Aceh Timur; 9,47%

Kab. Aceh Utara; 53,50%

Kabupaten Aceh Utara memberikan kontribusi terbesar pada nilai tambah migas di Aceh, yaitu sebesar 53,50 persen dari kategori

20


BAB II pertambangannya. Sedangkan Kota Lhokseumawe menduduki urutan kedua sebesar 28,53 persen dari kategori Industri migas, diikuti oleh Kabupaten Aceh Timur sebesar 9,47 persen dan Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 8,50 persen dari kategori pertambangan migas. Penurunan produksi dan kontribusi sektor migas mau tidak mau terus menghambat pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, namun di sisi lain kontribusi sektor-sektor nonmigas semakin meningkat. Hal ini menunjukkan terjadinya transformasi struktural ekonomi dari sektor migas ke nonmigas, sehingga ketergantungan Aceh pada sektor migas akan semakin menurun. Terutama jika mengingat bahwa selisih PDRB per kapita dengan dan tanpa migas yang besar, sehingga daerah-daerah penghasil migas sekilas terlihat lebih maju, sedangkan jika nilai tambah migas dikeluarkan dari perhitungan, daerah-daerah tersebut tidak jauh berbeda dari daerah lainnya.

2.3. PERTUMBUHAN EKONOMI inerja

perekonomian

kabupaten/kota

di

Provinsi

Aceh

menunjukkan angka yang variatif. Secara umum pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh turun sebesar 0,72 persen dengan migas dan naik sebesar 4,35 persen tanpa migas. Dengan kata lain, ada penurunan dari tahun 2014 yang tumbuh sebesar 1,55 persen dengan migas, namun terjadi perbaikan pertumbuhan tanpa migas dari tahun 2014 yang sebesar 4,02 persen. Beberapa

kabupaten/kota

dengan

kontribusi

migas

seperti

Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 5,98 persen, 11,48 persen, dan


21

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA 17,82 persen. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2015 dengan migas juga menurun.

5,03

4,55

5,01

3,92

4,98

4,95

4,10

3,89

3,85

3,34

2,87

4,89 3,70

4,26

4,02

4,20

4,08

4,25

3,88

4,72

Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota, 2015 (persen)

-4,48

-3,98

-0,72

Provinsi Aceh -7,82

Kab/Kota

Sementara itu dengan mengeluarkan peranan migas, maka Kota Lhokseumawe, Subulussalam, dan Banda Aceh merupakan 3 kota yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi, di atas 5 persen, yaitu masing-masing sebesar 8,73 persen, 5,03 persen, dan 5,01 persen. Kota Lho kseumawe tumbuh tinggi karena adanya proyek konstruksi pengalihfungsian dari industri gas alam ke regasifikasi di bekas situs PT Arun. Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Singkil, Nagan Raya, dan Kota Sabang merupakan 5 kabupaten/kota yang pertumbuhan ek onomi tanpa migasnya paling rendah di bawah 4 persen pada tahun 2015. Pertumbuhannya masing-masing sebesar 3,34 persen, 3,85 persen, 3,88 persen, 3,89 persen, dan 3,92 persen. Adanya perlambatan ini disebabkan

22


BAB II beberapa lapangan usaha, yaitu penurunan drast is pertambangan bijih logam di Aceh Barat Daya, Gayo Lues, dan Nagan Raya, perlambatan pertumbuhan pertanian tanaman pangan dan penurunan kehutanan di Kabupaten Aceh Singkil, dan perlambatan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan dan administrasi pemerintahan di Kota Sabang. Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Nonmigas Menurut Kabupaten/Kota,

Kabkota

3,92

5,03

4,55

5,01

4,98

4,95

4,10

3,89

4,26

3,85

3,34

3,70

4,69

4,89 4,02

4,26

4,20

4,81 4,08

3,88

4,25

4,72

8,73

2015 (persen)

4,34

Provinsi Aceh

2.4. STRUKTUR EKONOMI truktur PDRB ADHB Aceh pada tahun 2015 masih menunjukkan bahwa dua lapangan usaha yang merupakan leading sector bagi perekonomian ialah lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Keduanya menyumbang sebesar masing-masing 29,08 persen dan 15,72 persen. Demikian juga dengan struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2015

23

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Grafik 2.6 Distribusi PDRB Lapangan Usaha Terbesar Menurut Kabupaten/Kota, 2015 (persen) 36,25

Simeulue

12,42

A. Singkil

A. Selatan

25,76

15,78

42,95

A. Tenggara

13,17

A. Timur

44,89

8,98

A. Tengah

44,84 12,98

A. Barat

32,35 17,01

A. Besar

22,78

17,37

Pidie

41,18

15,33

Bireuen

34,06

22,16 16,90345

A. Utara

31,10 29,86

Abdya

17,47

Gayo Lues

39,94

11,06

39,52

12,95464

A. Tamiang

41,37

16,47472

Nagan Raya

A. Jaya

30,82

14,73

B. Meriah

48,12

15,82

49,07

Pidie Jaya

10,53

Banda Aceh

7,49

Sabang

21,86

29,02

14,79

Langsa

9,11

Lhokseumawe

29,84 19,38 21,74 22,96 16,46

Subulussalam

Pertanian

29,62

12,83

Pertambangan &Penggalian

Konstruksi

Perdagangan

Lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha perdaga ngan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada umumnya masih menjadi dua lapangan usaha unggulan yang memiliki kontribusi terbesar bagi

24

perekonomian

kabupaten/kota,

kecuali

di

Aceh

Utara

dan


BAB II Lhokseumawe yang ketergantungan migasnya masih besar, baik di pertambangan maupun industri. Sementara itu, ada tiga kabupaten/kota yang leading sector-nya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi, mobil dan sepeda motor, yaitu Kota Banda Aceh, Langsa, dan Lhokseumawe. 2.5. PDRB PER KAPITA DRB per kapita sering digunakan sebagai indikator kemakmuran penduduk di suatu daerah. Jika PDRB menunjukkan kinerja perekonomian daerah secara umum, maka PDRB per kapita menunjukkan rata-rata kinerja perekonomian penduduknya. PDRB per kapita Provinsi Aceh pada tahun 2015 adalah sebesar 25,83 juta rupiah dengan migas dan 24,87 juta rupiah tanpa migas.

41,49 17,18

23,58

31,82

26,09

17,57

20,66

23,19

23,69

28,06

37,42

Kab/Kota

21,10

23,07

26,32 19,07

17,90

20,42

18,92

18,72

15,81

25,83

30,08

30,02

58,90

Grafik 2.7 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, 2015 (Juta Rupiah)

Provinsi Aceh

Pendapatan per kapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata setiap individu di suatu wilayah adalah salah satu indikator yang dapat Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2015

25

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka dalam kaca mata ekonomi, tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut dikatakan semakin baik. Meskipun PDRB per kapita sedikit berbeda dengan pendapatan per kapita, namun kedua indikator ini tidak jauh berbeda, apalagi untuk daerah-daerah dengan struktur ekonomi yang tidak kompleks dan sektor pertanian masih menjadi sektor dominan. Berdasarkan Gambar 2.5, maka terlihat bahwa PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan migas memiliki selisih yang cukup besar, PDRB per kapita tertinggi lebih dari 3 kali lipat dari PDRB per kapita terendah. Hanya 9 kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata Provinsi Aceh, yaitu: Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Bener Meriah, Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe. Di sisi lain, ada 15 kabupaten/kota dengan PDRB per kapita di bawah ratarata provinsi Aceh. PDRB per kapita dengan migas jika digunakan untuk mengukur kesejahteraan tentunya agak kurang tepat, karena besarnya jarak baik dalam hal pendapatan maupun produktivitas tenaga kerjanya dari lapangan usaha-lapangan usaha lainnya. Kabupaten/kota yang memiliki migas tentunya akan memiliki PDRB per kapita jauh di atas rata-rata seperti yang terlihat pada gambar 2.5. Akan lebih tepat, jika kita membandingkan PDRB per kapita dengan mengeluarkan peranan sektor migas. Secara rata-rata, PDRB per kapita Provinsi Aceh pada tahun 2015 dengan mengeluarkan migas adalah sebesar 24,87 juta rupiah per orang per tahun. Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan PDRB per kapita

26


BAB II tertinggi baik dengan maupun tanpa migas, yaitu sebesar 58,90 juta rupiah diikuti oleh Kota Lhokseumawe sebesar 41,49 juta rupiah dengan migas dan Kabupaten Nagan Raya jika tanpa migas, sebesar 37,42 juta rupiah per tahun. PDRB per kapita tanpa migas Kota Lhokseumawe berada di urutan ketiga sebesar 34,36 juta rupiah per tahun. Grafik 2.8 PDRB Per Kapita Nonmigas Menurut Kabupaten/Kota, 2015 (Juta

34,36 17,18

31,82

23,58

26,09

17,57

23,19

19,20

23,69

37,42

Kab/Kota

21,10

23,68

23,07

19,07

30,08

24,87

26,32

19,30

17,90

18,92

15,81

18,72

30,02

58,90

Rupiah)

Provinsi Aceh

Kabupaten Singkil, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Pidie Jaya merupakan 3 daerah dengan PDRB per kapita terendah, masing -masing sebesar 15,81 juta rupiah, 17,18 juta rupiah, dan 17,57 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di ketiga daerah ini merupakan yang terburuk di Provinsi Aceh.


27

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA 2.6. KETIMPANGAN EKONOMI ANTARDAERAH ertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kota Banda Aceh sebagai

ibukota

provinsi

ternyata

jauh

meninggalkan

kabupaten/kota lainnya. Dalam hal pembangunan ekonomi harus diakui bahwa Subulussalam, Simeulue, dan Aceh Singkil masih tertinggal dari daerah lain. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata antarkabupaten/kota di Aceh. Untuk mengukur sejauh mana ketimpangan yang terjadi ada indikator sederhana yang dapat dipakai, yaitu Indeks Williamson. I ndeks williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan PDRB per kapita di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi indeksnya berarti semakin timpang PDRB per kapitanya, demikian sebaliknya. Berdasarkan hasil penghitungan indeks Williamson, didapatk an nilai indeks pada tahun 2015 dari PDRB per kapita dengan migas adalah sebesar 0,370 sedangkan tanpa migas sebesar 0,367. Artinya ketimpangan PDRB per kapita antarkabupaten/kota di Aceh masih cukup parah, meskipun masih lebih baik dari ketimpangan antarprovinsi di Indonesia yang sekitar 0,8. Grafik 2.9 Indeks Williamson Provinsi Aceh, 2010-2015 0,450

0,434

0,424

0,409 0,388 0,367

0,386

2010

0,379

0,372

0,370

0,365

0,370

2011

2012

2013

2014

2015

Dengan Migas

28

Tanpa Migas Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2015

BAB II Dalam perkembangannnya selama lima tahun terakhir, terlihat bahwa ketimpangan antardaerah dengan memasukkan migas semakin mengecil, sejalan dengan semakin mengecilnya peranan migas dalam perekonomian Aceh. Mengecilnya peranan migas membuat daerah-daerah penghasil migas mengalami penurunan dalam kinerja perekonomiannya sehingga menurunkan ketimpangan. Demikian juga ketimpangan PDRB per kapita tanpa migas semakin membaik selama 5 tahun terakhir, kecuali di tahun 2015 yang sedikit melebar dari 0,365 di tahun 2014 menjadi 0,370 di tahun 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa secara umum kabupaten/kota yang PDRB per kapitanya rendah mulai mengejar ketertinggalannya meskipun tidak secepat yang diharapkan. Supaya hal ini tidak semakin parah, maka perlu dilakukan prioritas ulang pembangunan, terutama daerah-daerah yang relatif rendah PDRB per kapitanya seperti Aceh Singkil, Pidie Jaya, dan Subulussalam.

2.7. TIPOLOGI DAERAH eknik Tipologi Klassen (Analisis Tipologi) dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Teknik ini menggunakan dua jenis indikator

utama

dalam

mengklasifikasikan

daerah

yaitu

rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karateristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu daerah maju dan berkembang, daerah berkembang, daerah maju tertekan, dan daerah relatif tertinggal. Analisis ini sangat

bermanfaat

untuk

menentukan

prioritas

pembangunan

kabupaten/kota. Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2015

29

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA Berdasarkan hasil analisis tipologi daerah terhadap rata-rata PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa ada 7 kabupaten/kota yang dapat dikategorikan sebagai daerah yang relatif maju dan berkembang, yaitu Banda Aceh, Nagan Raya, Aceh Tengah, Sabang, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Bener Meriah. Lhokseumawe dan Aceh Utara yang merupakan daerah penghasil migas dengan PDRB per kapita di atas rata-rata, ternyata pertumbuhan ekonominya rendah, atau merupakan daerah yang maju tertekan. Kabupaten Aceh Timur yang juga merupakan daerah penghasil migas ternyata masuk kategori daerah tertinggal karena PDRB per kapita dan pertumbuhanan ekonominya rendah. Grafik 2.10 Tipologi Kabupaten/Kota Menurut PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi (persen), 2015

30


BAB II Sementara itu, 13 kabupaten lainnya termasuk ke dalam kategori daerah berkembang, atau daerah yang meskipun PDRB per kapitanya di bawah rata-rata, namun pertumbuhannya di atas rata-rata. Daerah yang berkembang

diharapkan

sedikit

demi

sedikit

mampu

mengejar

ketertinggalan dari segi ekonomi dengan catatan daerah tersebut mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata. Grafik 2.11 Tipologi Kabupaten/Kota Menurut PDRB Per Kapita Nonmigas (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi Nonmigas (persen), 2015

Dengan mengeluarkan sektor migas, maka terdapat sedikit perbedaan dalam pengelompokan berdasarkan tipologi daerah. Ada 4 kabupaten/kota yang masuk kategori maju dan berkembang, yaitu: banda Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2015

31

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA Aceh,

Lhokseumawe,

Aceh

Tengah,

dan

Bener

Meriah.

Empat

kabupaten/kota termasuk dalam daerah yang maju tertekan, yaitu: Sabang, Aceh Besar, Nagan Raya, dan Aceh Barat. Sebanyak 7 kabupaten/kota termasuk dalam daerah berkembang (PDRB per kapita relati f rendah namun pertumbuhan ekonomi relatif tinggi), yaitu: Aceh Utara, Langsa , Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Timur, Subulussalam, dan Aceh Tenggara. Sedangkan 7 kabupaten selebihnya termasuk daerah yang relatif tertinggal. Suatu daerah tidak cukup hanya memiliki PDRB per kapita yang tinggi, namun juga perlu menjaga laju pertumbuhan ekonominya agar di masa

mendatang

tidak

akan

menjadi

daerah

yang

tertinggal.

Kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita rendah tentunya harus lebih diprioritaskan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar mampu mengejar kabupaten/kota yang PDRB per kapitanya telah tinggi.

32


KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2015

Recommend Documents