KOTA DI PROVINSI ACEH

Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

6 Pages

ISSN 2302-0164 pp. 45- 50

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH Sri Putri Handayani HS1, Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak2, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc 1) Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2 3) Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil, baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal

PENDAHULUAN Berkaitan dengan pembiayaan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Belanja modal merupakan tumpuan akhir masyarakat untuk bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah daerah, karena belanja barang dan jasa lebih banyak dinikmati oleh pejabat daerah (Arifin, 2014). Namun fenomena yang terjadi di daerah, sepertinya alokasi belanja modal belum menjadi prioritas utama dalam anggaran pemerintah daerah (Manan, 2011). Alokasi belanja modal atau belanja produktif dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rata-rata pemerintah daerah di Indonesia masih minim untuk menopang pemerataan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Kumorotomo (2014), rata-rata (alokasi belanja modal) masih dikisaran 20 persen dari APBD, bahkan ada yang lebih rendah lagi. Hal ini berbeda dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No.22/2011 dan Permendagri No.37/2012 yang mewajibkan Pemda mengalokasikan belanja 45 -

Volume 4, No. 2, Mei 2015

modal minimal 29% dari belanja daerah. Kebijakan pengalokasian belanja modal terkait dengan sumber dana untuk membiayai belanja modal di atur dalam Permendagri No.13/2006 Pasal 53. Dalam permendagri tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa penerimaan daerah yang dapat mendukung belanja daerah seperti belanja modal, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya pada bagian 2 membahas kerangka teoritis, bagian 3 membahas metode penelitian, bagian 4 membahas hasil penelitian, dan bagian 5 memberikan kesimpulan dan saran. 2. Kerangka Teori Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah juga memadai. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan cara mengoptimalkan penerimaan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pos

Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala terpenting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Yani, 2002:45-46). Pemungutan pajak daerah erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah, artinya keberhasilan pembangunan ekonomi akan mampu menaikkan penarikan pajak yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah (Rusmawardi, 2006). Disamping pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumberpendapatan penyumbang PAD yang dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. seperti yang dijelaskan oleh Arifin (2014), retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Setiap daerah memiliki pendapatan daerah yang berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, pemerintah pusat mentransfer dana yang disebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Yani, 2002:40). Salah satu komponen dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan dana yang bebas digunakan oleh pemerintah daerah, kecuali DBH yang berasal dari bagi hasil cukai tembakau (Abdullah dan Rona, 2014). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daera (Wandira, 2013). Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil, baik secara simultan maupun secara parsial, berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

3. Metode Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menguji

hipotesis (hypotheses testing) dan termasuk jenis penelitian kausalitas (causal relationship), yaitu penelitian yang memiliki hubungan sebab akibat antara variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan DBH dengan variabel dependen yaitu belanja modal. Penelitian ini memiliki tingkat intervensi yang minimal terhadap variabel yang diteliti, karena adanya hubungan sebab akibat dari objek penelitian. Unit analisis pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBK kabupaten/kota di provinsi Aceh tahun 2012 dan 2013 dengan horizon waktu longitudinal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di lingkungan provinsi Aceh. Elemen populasi dalam penelitian ini terdiri dari 23 kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam penelitian ini penulis lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik bukan makna secara bahasan dan kulturanya (Tanzeh, 2009:20). Selanjutnya setelah data diperoleh, langkah berikutnya menganalisis dan menguji hipotesis dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Science). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Dimana Y adalah belanja modal, a adalah konstanta, b1b2b3 adalah koefisien regresi, X1 adalah pajak daerah, X2 adalah retribusi daerah, X3 adalah dana bagi hasil dan e adalah error. 4. Pembahasan Statistik Deskriptif Tabel 4.1 menyajikan hasil pengolahan data statistik deskriptif dari variabel independen dan independen dari penelitian ini. Tabel 4.1 Descriptive Statistics N Mi Ma M Std. nimu ximu ean Deviati m m on Volume 4, No. 2, Mei 2015

- 46

Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pajak Daerah

3

Retribu si Daerah

3

Dana Bagi Hasil Belanja Modal

2 3,4 9

85, 38

4,6 2

81, 96

2

2 3

52, 52

985 ,01

111 ,00

447 ,00

2 3

1 6,92 2 1,05 1 21,3 8 2 02,4 5

20,2 0

(Cons tant)

16 6.72 3

16 8.09

16,5 2

Pajak .030 _Daerah

.50 7

-.009

. .05 95 9 3

192, 52 68,0 1

Valid N

2 3 Sumber: Data diolah (SPSS)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari jumlah N sebanyak 23, dimana jumlah pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebanyak Rp16,92 Milyar dengan jumlah pajak daerah terendah Rp3,49 Milyar dan yang tertinggi sebesar Rp85,38 Milyar dengan standar deviasi Rp20,20 Milyar dari rata-rata. Rata-rata jumlah retribusi daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh sebesar Rp21,05 Milyar dengan nilai retribusi daerah terendah Rp4,62 Milyar dan tertinggi Rp81,96 dengan standar deviasi Rp16,52 Milyar dari rata-rata. Rata-rata DBH di kabupaten/kota di provinsi Aceh sebesar Rp121,38 Milyar, dengan jumlah terendah Rp52,52 Milyar dan tertinggi Rp985,01 Milyar dengan standar deviasi Rp192,52 Milyar dari rata-rata. Hasil Uji Regresi Hasil uji regresi dengan bantuan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.2 Hasil Regresi Linier Berganda Model

Unstanda Stan rdized dardize d Coefficients Coeffici ents B

Std . Error

Beta

t

S ig.

1

9 . .91 00 8 0

Retrib usi_Dae rah

.1 82

1.0 02

.044

. . 18 85 2 8

Dana _Bagi_H asil

.2 67

.08 3

.756

3 . .22 00 2 4

a. Dependent Variable: Belanja_Modal Dari output spss tersebut dapat dilihat bahwa persamaan regresi linier berganda yang menjelaskan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil di kabupaten/kota di provinsi Aceh dapat diformulasikan sebagai berikut: Y = 166,723-0,030X1+0,182X2+0,267X3+e Model persamaan regresi tersebut bermakna: 1. Nilai konstanta sebesar 166,964 artinya apabila nilai variabel pajak daerah, retribusi daerah dan DBH bernilai 0, maka belanja modal akan naik sebesar 166,964 satuan dibandingkan tahun sebelumnya. 2. Pajak daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien tidak berpengaruh sebesar 0,030. 3. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0,182. 4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0,267.

Pembahasan Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Hipotesis pertama menunjukkan bahwa pajak

47 -


Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan pajak daerah sebesar 0,953 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Jadi, sesuai dengan hasil penelitian di atas, semakin besar pajak daerah yang di peroleh kabupaten/kota di provinsi Aceh tidak meningkatkan jumlah alokasi belanja modal untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putro (2010) dan Yovita (2011) yang menyatakan bahwa kenaikan penerimaan pada komponen pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan pajak daerah sebesar 0,858 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga membuktikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini terjadi karena ada anggapan yang menekankan dan memperjelas bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan (Queen, 1998). Penelitian ini membuktikan bahwa belum sepenuhnya belanja daerah di kabupaten/kota di provinsi Aceh digunakan bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama kenaikan penerimaan retribusi daerah tidak menyebabkan terjadinya peningkatan pada alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Zulkautsar (2013) yang menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifkan terhadap belanja modal. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan DBH sebesar 0,004 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini mendukung penelitian Lukha (2013) dan Wandira (2013) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan DBH terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Hipotesis keempat menyatakan pajak daerah, retribusi daerah dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan pajak daerah, retribusi daerah dan DBH sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,790, artinya bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan DBH mempunyai hubungan yang kuat terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh (Y) karena memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,565, artinya bahwa belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah dan DBH Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sulistyowati (2011) dan Wandira yang menemukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal. 5. Kesimpulan dan Saran Setelah dilakukan pengujian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan DBH berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal. Volume 4, No. 2, Mei 2015

- 48

Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Untuk pemerintah daerah diharapkan dapat

lebih

memperhatikan

bagaimana

meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah DBH agar pengalokasian anggaran ke belanja modal juga dapat meningkat, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan dan penambahan variabel baru sebagai variabel dependen

maupun

independen

untuk

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga. Manan, Abdul. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Tesis. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

melengkapi hasil penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Syukriy dan Riza Rona. 2014. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia). Makalah dipresentasikan pada KIA 2 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Arifin, Zainal. 2014. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Riau. Skripsi. Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim. Kumorotomo, Wahyudi. 2014. Belanja Modal Pemerintah Daerah masih Minim. Melalui [14/1/15] Lukha, Dinda Anggita. 2013. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatra Utara. Skripsi. Medan: Universitas Negeri Medan. 49 -


Queen, Mc, Jim. 1998. Development of a Model for Userfees a Model on Policy Development in Creating and Maintaining User Fees for Municipolities. MPA Reseach Paper. Pp: 1-23. Rusmawardi, Muhammad. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peranannya terhadap Pembangunan Daerah: Studi di Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Sulistyowati. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: TERAS. Yani, Ahmad. 2002a. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Yovita,

Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010). Jurnal of Accounting. Semarang: Universitas Diponegoro. Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh

Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Zulkautsar. 2013. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pembangunan Daerah Melalui Belanja Modal Pada Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.


- 50

KOTA DI PROVINSI ACEH

Recommend Documents