Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 15- 29
15 Pages
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH Ebit Julitawati 1, Darwanis2, Jalaluddin3 1)
Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstract: The purpose of this study to examine the effect of local revenue (PAD) and the Fund Balance of the financial performance of the district / city in Aceh province. The population in this study are 23 districts / municipalities in Aceh province that already has a data realization Revenue Budget Expenditure (Budget) in the period 2009-2011. This study uses census. To test the effect of local revenue (PAD) and the Fund Balance of the financial performance of government used multiple linear regression models. The results showed that the local revenue (PAD) and the Fund Balance and simultaneous partial effect on the financial performance of the district / city in Aceh province. Keyword: Local Revenue (PAD), Intergovermental Transfer, Government Financial Performance
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini yaitu 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah digunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kata Kunci : Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah . PENDAHULUAN
keuangan daerah telah ditetapkan pada
Provinsi Aceh merupakan salah satu
Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105
provinsi yang telah menerapkan otonomi
Tahun 2000 yang menegaskan bahwa
daerah dengan landasan Undang-Undang
pengelolaan
Nomor 44 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
pemberian
dalam
perundang-undangan yang berlaku, efisien,
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
efektif, transparan, dan bertanggung jawab
yaitu Penyelengaraan Otonomi Daerah
dengan memperhatikan atas keadilan dan
yang kemudian digantikan oleh Undang-
kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan
Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun
daerah dilakukan dengan baik sesuai
2004 tentang Pemerintah Daerah.
dengan peraturan yang telah ditetapkan,
Otonomi
Daerah
Pengelolaan dan pertanggungjawaban 15 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
keuangan
daerah
harus
maka tentunya akan meningkatkan kinerja
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pemerintah daerah itu sendiri. Namun
pada
Pemerintah
Daerah
dalam
mengelola
kenyataannya,
keuangan daerah adalah dengan melakukan
berdasarkan kutipan dari media waspada
analisa rasio keuangan terhadap APBD
online
yang telah ditetapkan dan disahkan.
menyebutkan
bahwa
kinerja
pengelolaan keuangan daerah Provinsi
Dalam rangka menjalankan fungsi dan
Aceh
masih buruk, sebagaimana yang
kewenangan pemerintah daerah dalam
dirilis
oleh
Negeri,
bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal,
aparatur
daerah harus dapat mengenali potensi dan
Menteri
mencerminkan
Dalam
lemahnya
pemerintahan Aceh dalam mekanisme
mengidentifikasi
pengelolaan keuangan daerah. Cerminan
yang
lemahnya keuangan daerah juga menjadi
diharapkan
indikator
sumber-sumber keuangan khususnya untuk
besarnya
potensi
terjadinya
korupsi dalam proses pengelolaannya.
dimilikinya. lebih
memenuhi
Tidak hanya pengelolaan keuangan
sumber-sumber Pemerintah mampu
kebutuhan
pemerintahan
dan
daya daerah
menggali
pembiayaan
pembangunan
di
yang buruk, hingga saat ini Pemerintah
daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah
Aceh belum pernah mendapatkan predikat
(PAD).
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
semakin besar seiring dengan semakin
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
banyaknya
dalam
dan
yang dilimpahkan kepada daerah disertai
daerah,
pengalihan personil, peralatan, pembiayaan
tentunya hal ini mencerminkan bahwa
dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam
system manajamen pengelolaan keuangan
jumlah besar.
aspek
pengelolaan
pertanggungjawaban
Aceh
masih
keuangan
buruk.
Selanjutnya,
Tuntutan
peningkatan
kewenangan
Pendapatan
Asli
PAD
pemerintahan
Daerah
(PAD)
berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
merupakan tulang punggung pembiayaan
Semester
2010,
daerah. Karena itu, kemampuan suatu
ditemukan bukti di Provinsi Aceh bahwa,
daerah menggali PAD akan mempengaruhi
belanja
kepada
perkembangan dan pembangunan daerah
pemerintah kabupaten/kota Tahun Ajaran
tersebut. Di samping itu semakin besar
2009 senilai Rp 86,02 miliar belum
kontribusi PAD terhadap APBD, maka
dipertanggungjawabkan
akan semakin kecil pula ketergantungan
II
BPK-RI
bantuan
Tahun
keuangan
dan
berpotensi
disalahgunakan oleh penerima bantuan. Berdasarkan tersebut, jelas
temuan terlihat
bukti-bukti
bantuan
pemerintah
pusat.
Sumber keuangan yang berasal dari PAD
kinerja
lebih penting dibanding dengan sumber
keuangan pemerintah daerah masih buruk
yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena
dan dapat dinilai belum baik. Salah satu
PAD dapat dipergunakan sesuai dengan
instrumen
kehendak dan inisiatif pemerintah daerah
untuk
bahwa
terhadap
menilai
kinerja
Volume 1, No.1 Agustus 2012
- 16
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala demi kelancaran penyelenggaraan urusan
pemerintah, pembangunan, dan pelayanan
daerahnya.
masyarakat
Selain PAD, Dana Perimbangan juga
oleh
pemerintah
tidak
terhambat.
merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap sturktur APBD. Dalam UU No.33/
2004
disebutkan
Dana
Perumusan Masalah Apakah (PAD)
Pendapatan
dan
Dana
Daerah
Perimbangan
Perimbangan adalah dana yang bersumber
berpengaruh
dari pendapatan APBN yang dialokasikan
terpisah
kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Daerah
Aceh.
dalam
Desentralisasi. antara
rangka
pelaksanaan
Perimbangan
Pemerintah
dan
yang
Pemerintahan
adil,
terhadap
bersama kinerja
maupun keuangan
keuangan
Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan
secara
Asli
Tujuan Penelitian Untuk menguji pengaruh Pendapatan
proporsional,
Asli Daerah (PAD) dan Dana perimbangan
demokratis, transparan, dan efisien dalam
secara bersama maupun terpisah terhadap
rangka
kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota
pendanaan
Desentralisasi,
penyelenggaraan
dengan
timbangkan
potensi,
memper-
kondisi,
di Provinsi Aceh.
dan
kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan
KAJIAN KEPUSTAKAAN
penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang Nomor 17
Pembantuan. PAD dan Dana Perimbangan memiliki
tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak
sumber
pemerintah daerah yang diakui sebagai
pada
penambah nilai kekayaan bersih. (Yuwono,
akhirnya mampu mendorong pertumbuhan
2005:107) menyatakan bahwa pendapatan
ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan
daerah adalah semua penerimaan kas yang
ekonomi
peranan
yang
pembiayaan
besar
sebagai
pembangunan
dan
daerah
juga
menjadi hak daerah dan diakui sebagai
menyebabkan penurunan PAD
daerah
penambah nilai kekayaan bersih dalam
pelaksanaan
satu tahun anggaran dan tidak perlu
sehingga
diberbagai
menghambat
kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah
secara
otonom.
Begitu
juga
dibayar kembali oleh pemerintah. Yang dimaksud sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Aceh yaitu :
sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi
a. Pajak Daerah;
diberbagai daerah akan meningkatkan PAD
b. Retribusi Daerah;
daerah sehingga pelaksanaan kegiatan
c. Zakat;
17 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala d. Hasil perusahaan milik Daerah dan
Pada aspek hubungan pemerintahan
hasil pengelolaan kekayaan daerah
pusat dan daerah ini (Elmi, 2002:55)
lainnya yang dipisahkan; dan
mengungkapkan bahwa dengan adanya
e. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian
Berdasarkan
adil
dan
rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
memiliki kekayaan sumber daya alam akan
Pemerintahan Daerah dapat disimpulkan
memperoleh
PAD
diperoleh
jumlahnya lebih besar sedangkan daerah-
Pemerintah Daerah yang dapat diukur
daerah lainnya akan mengutamakan bagian
dengan uang karena kewenangan (otoritas)
dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
yang diberikan masyarakat dapat berupa
Alokasi Khusus (DAK).
sesuatu
79
yang
Undang-
adalah
pasal
keuangan
yang
hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil
perusahaan
milik
daerah
dan
bagian
pendapatan
yang
UU No.33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menjelaskan Dana Perimbangan
pengelolaan kekayaan daerah serta lain-
adalah
lain pendapatan daerah yang sah. Dari
pendapatan
beberapa komponen PAD tersebut, maka
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan
yang perlu mendapatkan perhatian adalah
daerah
pajak dan retribusi daerah, karena kedua
desentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1
jenis PAD ini baik secara langsung
menjelaskan dana perimbangan terdiri atas:
maupun tidak langsung akan membebeani
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,
rakyat.
dan Dana Alokasi Khusus.
Dana Perimbangan
Kinerja Keuangan Pemerintah
Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008,
dalam
yang
APBN
dalam
Kinerja
bersumber yang
rangka
dari
dialokasikan
pelaksanaan
merupakan
gambaran
pelaksanaan
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan
desentralisasi, kepada daerah diberikan
dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu
Dana Perimbangan melalui APBN yang
organisasi
bersifat transfer dengan prinsip money
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah
follows
daerah dapat
function.
rangka
dana
Salah
satu
tujuan
(Bastian,
diukur
2006:117).
dengan
menilai
pemberian Dana Perimbangan tersebut
efisiensi atas realisasi dari alokasi yang
adalah untuk mengurangi kesenjangan
dilakukan
fiskal antara pemerintah dengan daerah
anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang
dan antar daerah, serta meningkatkan
menggambarkan
kapasitas daerah dalam menggali potensi
output dan input atau realisasi pengeluaran
ekonomi daerah.
dengan alokasi yang dianggarkan oleh
pemerintah
terhadap
perbandingan
Volume 1, No.1 Agustus 2012
suatu
antara
- 18
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini,
(APBD). Hal ini bisa terjadi, daerah
maka
tersebut
semakin
sebaliknya.
efisien,
Suatu
begitu
kegiatan
pula
dikatakan
tidak
secara
rasional
dalam
menyusun Anggaran PAD.
efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya
mengetahui
alokasi
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh,
hasil
perbandingan antara realisasi pengeluaran dan
Populasi Penelitian
minimal
diperoleh hasil yang diinginkan. Dengan
METODE PENELITIAN
penganggaran
dengan
menggunakan ukuran efisiensi tersebut,
yang berjumlah 23 kabupaten/kota, terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota. Penelitian ini memiliki rentang waktu 3 tahun yaitu mulai dari tahun 2009-2011. Dengan demikian jumlah amatan yang
maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60%
diteliti berjumlah 23 kabupaten/kota x 3 tahun = 69 populasi. Pemilihan populasi dengan kriteria kabupaten/kota tersebut telah menyediakan data lengkap dalam laporan APBK serta laporan realisasi APBD.
adalah sangat efisien. Penelitian Nasution (2010) terhadap kinerja
keuangan
pemerintah
Asli
Daerah
(PAD)
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja
yang
digunakan adalah dengan rasio upaya fiskal, yaitu Total Pendapatan Asli Daerah dibagi Total Anggaran Pendapatan Asli Daerah, yang mengindikasikan daerahdaerah tersebut mencapai
terkadang tidak bisa
Anggaran
Pendapatan
Asli
Daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 19 -
Metode
daerah
memberikan hasil bahwa secara simultan Pendapatan
Teknik Pengumpulan Data
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
pengumpulan
data
yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan terdiri dari : 1.
Penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder
yang
diperoleh
dari
pengumpulan data APBK dan data realisasi APBD. Data penelitian untuk laporan APBK diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPPKA), data laporan realisasi APBD diperoleh dari situs Direktorat Jendral Departemen
Keuangan
Daerah Dalam
Negeri.(www.djkd.depdagri.go.id).
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2.
Penelitian kepustakaan, merupakan
Uji
data sekunder
kemampuan menyeluruh dari variabel
berupa
yang dikumpulkan
data-data
dimaksudkan
untuk
melihat
yang
bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)
mendukung penelitian ini, termasuk
dan dana perimbangan terhadap kinerja
hasil
keuangan.
penelitian
teoritis
F
terdahulu
yang
berkaitan dengan penelitian ini.
Metode Analisis
Uji
ini
dilakukan
dengan
melihat nilai koefisien determinasi (R2).
Rancangan Pengujian Hipotesis
Data Penelitian dianalisis dengan
Tehnik analisis data pada pengujian
menggunakan model analisis regresi linear
hipotesis menggunakan pengujian analisis
berganda yaitu menggunakan pooled data
regresi linier berganda yang merupakan
mulai dari tahun 2009 sampai dengan
tehnik statistik yang digunakan untuk
tahun
dengan
menguji pengaruh antara dua atau lebih
menggunakan program bantuan SPSS
variabel dan untuk melihat pengaruh
(Statistical Package for Social Sciences)
secara parsial dan simultan. Rancangan
Versi 17.0.
pengujian hipotesis berdasarkan kerangka
2011.
Data
diolah
pemikiran adalah sebagai berikut : Uji Parsial Uji
statistik
t
pada
X1
dasarnya
Y
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu X2
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk
Gambar 1. Rancangan Tehnik Analisis Data Keterangan :
melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
Y = Kinerja Keuangan Pemerintah
(PAD) dan dana perimbangan secara
X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
parsial
X2 = Dana Perimbangan
terhadap
kinerja
keuangan
pemerintah. Uji ini dilakukan dengan melihat masing-masing nilai koefisien
Adapun persamaan model
regresi. HA diterima jika βi ≠ 0, dan
berganda
dalam
penelitian
sebaliknya H0 diterima jika βi = 0.
diformulasikan sebagai berikut:
regresi ini
dapat
Y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε....................... (1)
Uji Simultan Uji
F
statistik digunakan untuk
Keterangan:
menguji keberartian pengaruh dari seluruh
Y
=
variabel
X1
=
X2
=
bebas
secara
bersama-sama
(serentak) terhadap variabel tidak bebas.
Kinerja Keuangan Pemerintah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan
Volume 1, No.1 Agustus 2012
- 20
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 0, 1, 2
=
=
Konstanta dan koefisien regresi Variabel gangguan yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Coefficientsa
Tabel 2.
Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model
Std. Error
B
(Constant) 1 2.319
HASIL PEMBAHASAN
X1
Gambaran Umum Observasi Penelitian Penelitian ini mengambil populasi
.122
Beta
t
Sig.
.343
6.757 .000
.072
.195 1.679 .098
X2 .304 .092 a. Dependent Variable: Y
.384 3.309 .001
pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Berdasarkan Tabel hasil pengujian
Aceh sebanyak 23 Kabupaten/kota, dengan periode waktu dari tahun 2009 hingga
hipotesis,
tahun 2011.
simultan dan parsial, maka diperoleh
Kriteria yang dijadikan
pemilihan populasi adalah kabupaten/kota
persamaan
yang telah memiliki laporan APBD.
berikut:
dan pengujian baik secara
regresi
berganda
sebagai
Y = 0,889 + 0,025 X1 – 0,003 X2 + ε .... (2)
Deskripsi Data Penelitian Statistik deskriptif yang digunakan
Dari
dalam penelitian ini adalah minimum,
persamaan
tersebut
dapat
maksimum dan mean. Hasil statistik
diketahui hasil-hasil sebagai berikut:
deskriptif berdasarkan data APBD terhadap
a.
Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,353
23 kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel
menunjukkan
bahwa
derajat
1 sebagai berikut:
hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen
Tabel 1.
Descriptive Statistics N
69 PAD DAPER 69 KINERJA 69 Valid N 69 (listwise)
Min 3.27
Max
sebesar 35,3%. Artinya PAD dan
Mean 24.2163
15.77624
221.69 827.45 4.0077E2
113.84852
.00
88.52
Std. Deviation
4.00
.1739
.59301
Dana
Perimbangan
mempunyai
hubungan terhadap kinerja keuangan pemerintah sebesar 35,3%. b.
Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,125, atau 12,5%. Artinya, variabel
Sumber : Olah data tahun 2012
independen yang meliputi PAD dan Dana
Hasil Pengujian Hipotesis Hasil pengujian hipotesis
dengan
Perimbangan
variabel
dependen
mempengaruhi yaitu
kinerja
dari
keuangan pemerintah sebesar 12,5%.
pengaruh PAD dan Dana Perimbangan
Sisanya sebesar 87,5% dipengaruhi
terhadap kinerja keuangan pemerintah
oleh
kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.
dimasukkan dalam peneilitian ini.
menggunakan
21 -
regresi
berganda
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
faktor
lain
yang
tidak
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala c.
Konstanta sebesar 0,889 menunjukkan
Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan
bahwa apabila variabel independent
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
(PAD dan Dana Perimbangan) sama
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
dengan nol atau dianggap konstan
Aceh.
maka kinerja keuangan pemerintah
d.
e.
Hasil
tersebut
konsisten
dengan
sebesar 0,889.
penelitian Florida (2006), hasil hipotesis
Koefisien regresi (β1) sebesar 0,025
secara
menunjukkan
setiap
terdapat pengaruh PAD secara simultan
penerimaan PAD sebesar 1% maka
terhadap kinerja keuangan pemerintah
akan diikuti oleh kenaikan kinerja
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
keuangan pemerintah sebesar 2,5%.
Artinya,
Dengan asumsi variabel independent
sangat mempengaruhi kinerja keuangan
lainnya tetap (konstan).
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Koefisien regresi (β2) sebesar -0,003
Sumatera Utara sesuai dengan prinsip-
menunjukkan
prinsip otonomi daerah.
penerimaan
bahwa
bahwa Dana
setiap
Perimbangan
simultan
menunjukkan
keseluruhan
Namun
bahwa
komponen
PAD
penelitian
Rahim
(2008)
hasil
bahwa
Dana
sebesar 1% maka akan diikuti oleh
menunjukkan
penurunan kinerja keuangan sebesar
Perimbangan pusat yang diterima oleh
0,3%.
pemerintah daerah dari pemerintah pusat
Dengan
asumsi
variabel
independent lainnya tetap (konstan).
tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang diterima
Hasil Pengujian Secara Simultan Pengaruh
dapat
melalui DAU dan DAK tidak memberikan
dilakukan dengan melihat nilai koefisien
dampak positive terhadap kinerja keuangan
determinasi pengujian
secara (R2).
simultan
berdasarkan
pengaruh
PAD
dan
hasil
Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
Dana
Perimbangan terhadap kinerja keuangan
Hasil Pengujian Secara Parsial
pemerintah kabupaten/kota secara simultan
Pengaruh
diperoleh nilai koefisien determinasi (R2)
(PAD) Terhadap Kinerja Keuangan
sebesar 0,125. Dengan demikian variabel
Pemerintah
Pendapatan
Asli
Daerah
independen yang meliputi PAD dan Dana
Hasil pengujian statistik secara parsial
Perimbangan secara simultan berpengaruh
mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja
terhadap variabel dependen yaitu kinerja
keuangan pemerintah menunjukkan nilai
keuangan
koefisien regresi (β1) ≠ 0 yaitu (0,025),
pemerintah
kabupaten/kota.
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis
berdasarkan
yang pertama
ditetapkan maka ditarik kesimpulan bahwa
yaitu Pendapatan Asli
hipotesis
yang
Volume 1, No.1 Agustus 2012
telah
- 22
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala PAD
berpengaruh
keuangan
terhadap
pemerintah.
kinerja
kinerja
terjadi
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
Apabila
keuangan
perubahan variabel PAD sebesar 1% akan
Artinya,
meningkatkan
keuangan
sangat mempengaruhi kinerja keuangan
pemerintah sebesar 2,5%. Setiap kenaikan
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja
Sumatera Utara sesuai dengan prinsip-
keuangan
prinsip otonomi daerah.
kinerja
pemerintah
penurunan
PAD
dan
akan
sebaliknya
diartikan
Asli
sebagai
komponen
PAD
mengakibatkan
penurunan kinerja keuangan pemerintah. Pendapatan
keseluruhan
pemerintah
Daerah
dapat
pendapatan
yang
Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Hasil
pengujian
secara
parsial,
bersumber dari pungutan-pungutan yang
diperoleh nilai koefisien regresi (2) ≠ 0
dilaksanakan oleh daerah berdasarkan
yaitu -0,003, berdasarkan hipotesis yang
peraturan-peraturan yang berlaku yang
telah ditetapkan maka ditarik kesimpulan
dapat dikenakan kepada setiap orang atau
bahwa Dana Perimbangan berpengaruh
badan
negatif
usaha
baik
milik
pemerintah
terhadap
kinerja
keuangan
maupun swasta karena perolehan jasa yang
pemerintah kabupaten/kota. Artinya setiap
diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh
1% perubahan variabel Dana Perimbangan
sebab itu daerah dapat melaksanakan
maka secara relatif akan mempengaruhi
pungutan dalam bentuk penerimaan pajak,
penurunan kinerja keuangan pemerintah
retribusi dan penerimaan lainnya yang sah
sebesar 0,3%.
yang
diatur
dalam
undang-undang.
Dana Perimbangan yang meliputi
Peningkatan PAD akan mengakibatkan
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
peningkatan kinerja keuangan pemerintah.
serta DAU dan DAK merupakan dana
Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah
transfer dari pemerintah pusat kepada
Kabupaten/kota
pemeritah daerah dengan tujuan untuk
menekankan hasil
di
Provinsi atas
PAD
Aceh mereka
membiayai
kelebihan
belanja
daerah.
berasal dari berbagai sumber yang dikelola
Apabila realisasi belanja daerah lebih
oleh daerah dalam bentuk penerimaan
tinggi daripada pendapatan daerah maka
pajak, retribusi dan penerimaan lainnya
akan terjadinya defisit. Oleh karena itu
yang sah yang diatur dalam Undang-
untuk menutup kekurangan belanja daerah
Undang.
maka pemerintah pusat mentransfer dana
Hasil
atau
dalam bentuk Dana Perimbangan kepada
konsisten dengan hasil penelitian Florida
pemerintah daerah. Semakin besar transfer
(2006), yang menunjukkan bahwa terdapat
Dana Perimbangan yang diterima dari
pengaruh PAD secara parsial terhadap
pemerintah pusat akan memperlihatkan
23 -
penelitian
ini
sesuai
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala semakin
kuat
pemerintah
daerah
Dari
persamaan
tersebut
dapat
bergantung kepada pemerintah pusat untuk
diketahui hasil-hasil sebagai berikut:
memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga
a.
akan
membuat
kinerja
keuangan
menunjukkan
pemerintah daerah menurun. Hasil
penelitian
ini
Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,353 bahwa
derajat
hubungan (korelasi) antara variabel dengan
independen dengan variabel dependen
penelitian yang dilakukan oleh Rahim
sebesar 35,3%. Artinya PAD dan
(2008).
Dana
Hasil
sesuai
penelitian
Rahim
Perimbangan
mempunyai
menyebutkan bahwa Dana Perimbangan
hubungan terhadap kinerja keuangan
yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
pemerintah sebesar 35,3%.
Takalar melalui DAU dan DAK tidak memberikan kinerja
dampak
keuangan
positif
daerah
b.
Koefisien Determinasi (R2) sebesar
terhadap
0,125, atau 12,5%. Artinya, variabel
Kabupaten
independen yang meliputi PAD dan
Takalar. Hasil penelitian Rahim juga
Dana
membuktikan bahwa Dana Perimbangan
variabel
dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah
keuangan pemerintah sebesar 12,5%.
daerah Kabupaten Takalar juga tidak
Sisanya sebesar 87,5% dipengaruhi
berpengaruh
oleh
signifikan
terhadap
peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar.
Perimbangan dependen
faktor
lain
mempengaruhi yaitu
yang
kinerja
tidak
dimasukkan dalam peneilitian ini. c.
Konstanta sebesar 0,889 menunjukkan bahwa apabila variabel independent
Tabel 3.
Coefficients
a
(PAD dan Dana Perimbangan) sama
Unstandardized Standardized Coefficients
dengan nol atau dianggap konstan
Coefficients
maka kinerja keuangan pemerintah
Std. Model
B
1 (Constant) 2.319
Error
Beta
t
.343
sebesar 0,889.
Sig.
6.757 .000
d.
Koefisien regresi (β1) sebesar 0,025
X1
.122
.072
.195
1.679 .098
menunjukkan
bahwa
setiap
X2
.304
.092
.384
3.309 .001
penerimaan PAD sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja
a. Dependent Variable: Y
keuangan pemerintah sebesar 2,5%. Berdasarkan Tabel hasil pengujian hipotesis,
simultan dan parsial, maka diperoleh persamaan
Dengan asumsi variabel independent
dan pengujian baik secara
regresi
berganda
sebagai
berikut: Y = 0,889 + 0,025 X1 – 0,003 X2 + ε.... (3)
lainnya tetap (konstan). e.
Koefisien regresi (β2) sebesar -0,003 menunjukkan penerimaan
bahwa Dana
setiap
Perimbangan
sebesar 1% maka akan diikuti oleh Volume 1, No.1 Agustus 2012
- 24
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penurunan kinerja keuangan sebesar
Perimbangan pusat yang diterima oleh
0,3%.
pemerintah daerah dari pemerintah pusat
Dengan
asumsi
variabel
independent lainnya tetap (konstan).
tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang diterima
Hasil Pengujian Secara Simultan Pengaruh
dapat
melalui DAU dan DAK tidak memberikan
dilakukan dengan melihat nilai koefisien
dampak positive terhadap kinerja keuangan
2
determinasi pengujian
secara
(R ).
simultan
berdasarkan
pengaruh
PAD
dan
hasil
Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
Dana
Perimbangan terhadap kinerja keuangan
Hasil Pengujian Secara Parsial
pemerintah kabupaten/kota secara simultan
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2
diperoleh nilai koefisien determinasi (R )
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
sebesar 0,125. Dengan demikian variabel
Hasil pengujian statistik secara parsial
independen yang meliputi PAD dan Dana
mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja
Perimbangan secara simultan berpengaruh
keuangan pemerintah menunjukkan nilai
terhadap variabel dependen yaitu kinerja
koefisien regresi (β1) ≠ 0 yaitu (0,025),
keuangan
berdasarkan
pemerintah
kabupaten/kota.
hipotesis
yang
telah
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis
ditetapkan maka ditarik kesimpulan bahwa
yang pertama
PAD
yaitu Pendapatan Asli
berpengaruh
terhadap
Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan
keuangan
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perubahan variabel PAD sebesar 1% akan
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
meningkatkan
Aceh.
pemerintah sebesar 2,5%. Setiap kenaikan
Hasil
tersebut
konsisten
dengan
keuangan
secara
penurunan
menunjukkan
bahwa
terdapat pengaruh PAD secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah
Apabila
kinerja
terjadi
keuangan
PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja
penelitian Florida (2006), hasil hipotesis simultan
pemerintah.
kinerja
pemerintah PAD
dan
akan
sebaliknya
mengakibatkan
penurunan kinerja keuangan pemerintah. Pendapatan
Asli
dapat
pendapatan
yang
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
diartikan
Artinya,
PAD
bersumber dari pungutan-pungutan yang
sangat mempengaruhi kinerja keuangan
dilaksanakan oleh daerah berdasarkan
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
peraturan-peraturan yang berlaku yang
Sumatera Utara sesuai dengan prinsip-
dapat dikenakan kepada setiap orang atau
prinsip otonomi daerah.
badan
keseluruhan
Namun menunjukkan 25 -
komponen
sebagai
Daerah
usaha
baik
milik
pemerintah
penelitian
Rahim
(2008)
maupun swasta karena perolehan jasa yang
hasil
bahwa
Dana
diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sebab itu daerah dapat melaksanakan
maka secara relatif akan mempengaruhi
pungutan dalam bentuk penerimaan pajak,
penurunan kinerja keuangan pemerintah
retribusi dan penerimaan lainnya yang sah
sebesar 0,3%.
yang
diatur
dalam
undang-undang.
Dana Perimbangan yang meliputi
Peningkatan PAD akan mengakibatkan
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
peningkatan kinerja keuangan pemerintah.
serta DAU dan DAK merupakan dana
Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah
transfer dari pemerintah pusat kepada
Kabupaten/kota
pemeritah daerah dengan tujuan untuk
menekankan hasil
di
Provinsi atas
PAD
Aceh mereka
membiayai
kelebihan
belanja
daerah.
berasal dari berbagai sumber yang dikelola
Apabila realisasi belanja daerah lebih
oleh daerah dalam bentuk penerimaan
tinggi daripada pendapatan daerah maka
pajak, retribusi dan penerimaan lainnya
akan terjadinya defisit. Oleh karena itu
yang sah yang diatur dalam Undang-
untuk menutup kekurangan belanja daerah
Undang.
maka pemerintah pusat mentransfer dana
Hasil
penelitian
ini
atau
dalam bentuk Dana Perimbangan kepada
konsisten dengan hasil penelitian Florida
pemerintah daerah. Semakin besar transfer
(2006), yang menunjukkan bahwa terdapat
Dana Perimbangan yang diterima dari
pengaruh PAD secara parsial terhadap
pemerintah pusat akan memperlihatkan
kinerja
semakin
keuangan
sesuai
pemerintah
kuat
pemerintah
daerah
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
bergantung kepada pemerintah pusat untuk
Artinya,
memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga
keseluruhan
komponen
PAD
sangat mempengaruhi kinerja keuangan
akan
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
pemerintah daerah menurun.
Sumatera Utara sesuai dengan prinsipprinsip otonomi daerah.
membuat
kinerja
keuangan
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahim (2008).
Hasil
penelitian
Rahim
Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap
menyebutkan bahwa Dana Perimbangan
Kinerja Keuangan Pemerintah
yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
Hasil
pengujian
secara
parsial,
Takalar melalui DAU dan DAK tidak
diperoleh nilai koefisien regresi (2) ≠ 0
memberikan
yaitu -0,003, berdasarkan hipotesis yang
kinerja
telah ditetapkan maka ditarik kesimpulan
Takalar. Hasil penelitian Rahim juga
bahwa Dana Perimbangan berpengaruh
membuktikan bahwa Dana Perimbangan
negatif
keuangan
dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah
pemerintah kabupaten/kota. Artinya setiap
daerah Kabupaten Takalar juga tidak
1% perubahan variabel Dana Perimbangan
berpengaruh
terhadap
kinerja
dampak
keuangan
positif
daerah
terhadap Kabupaten
signifikan
Volume 1, No.1 Agustus 2012
terhadap - 26
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala peningkatan kinerja keuangan Pemerintah
pendapatan suatu daerah selain PAD
Kabupaten Takalar.
dan Dana Perimbangan. 2. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah
KESIMPULAN DAN SARAN
dengan
Kesimpulan
daerah
dapat
menggunakan
diganti
pengukuran
dan
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,
analisis data dalam penelitian ini, maka
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal,
dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai
Rasio Indeks Kemampuan Rutin dan
dengan hipotesis yang telah dirumuskan
Rasio Keserasian.
Setelah
dilakukan
pengujian
3. Untuk
sebelumnya. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana
Perimbangan
berpengaruh
pemerintah
daerah
kabupaten/kota
agar
dapat
meningkatkan
Pendapatan
Asli
terhadap kinerja keuangan pemerintah
Daerah (PAD) dengan tujuan agar
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
dapat membiayai belanja daerahnya
(PAD)
sendiri sehingga mengurangi transfer
kinerja
Dana Perimbangan dari pemerintah
keuangan pemerintah kabupaten/kota
pusat sebagai wujud kemandirian
di Provinsi Aceh.
daerah dalam membiayai belanjanya.
2. Pendapatan
Asli
berpengaruh
3. Dana
Daerah
terhadap
Perimbangan
berpengaruh
Kemampuan untuk memenuhi belanja
terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah
membuktikan
bahwa
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
pemerintah daerah telah melakukan efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota itu
Saran Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu: 1. Untuk peneliti selanjutnya, melihat pengaruh yang dihasilkan variabel independen
terhadap
variabel
dependen masih kecil, maka saran yang
dapat
diberikan
untuk
menambahkan variabel lainnya seperti Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang
27 -
Sah,
yang
juga
termasuk
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
sendiri. DAFTAR KEPUSTAKAAN Anonim 1, 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundangundangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2007 Nomor 1.C/LHP/ XVIII.BAC/ 5/ 2008 tanggal 13 Mei 2008. Anonim 2, 2009. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundangundangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008 Nomor 171.C/S/XVIII.BAC/07/2009 Tanggal 23 Juli. Aramana, D., 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderating Pada Propinsi Sumatera Utara. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Bastian, I., 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga Davey, K., 1989. Keuangan Pemerintah Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Detisa, D., 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Khusus Pada Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. Devas N., Brian B., Anne B. Kenneth, D. dan Roy, K. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerjemah Masri Maris. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Elmi, B., 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta: UI- Press. Florida, A., 2007. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Darah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sumatera Utara, Medan. Halim, A., 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Kesit, B. P. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. JAAI. Vol. 8 No. 2. Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan Pariba. Mankiw, N. G., 2006. Makroekonomi. Erlangga. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Nasution, N. A., 2010. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Rahim, S., 2008. Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/ jurnal/
3206701711.pdf Redjo, S. I., 1998. Keuangan Pusat dan Daerah. BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi Pascasarjana Kerjasama Universitas Padjajaran. Bandung. Republik Indonesia. 2003. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia. 1999. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia.1999. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta 1999. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sekaran, U., 2007. Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba. Sidik, M., 2002. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. Makalah Seminar Nasional, Public Sector Scorecard. Jakarta. Simanjuntak, D., 2006. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis. Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan. Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung. Penerbit: CV. Alfabeta. Sukirno, S., 2004, Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sumitro, R. 1987. Azas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco. Syamsi, I., 1994. Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara. Jakarta: Rineka Cipta. Yani, A., 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo
Volume 1, No.1 Agustus 2012
- 28
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Persada. Yuwono, S. dkk., 2005. Penganggaran Sektor Publik. Surabaya: Bayumedia Publishing. www.aceh.bps.go.id www.bandaacehkota.go.id www.bapeeda.acehprov.go.id www.tempo.com
29 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
www.bisnis.com www.djkd.depdagri.go.id www.regional.kompas.com
