KOTA DI PROVINSI ACEH

Jurnal Magister Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

13 Pages

ISSN 2302-0172 pp. 1- 13

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH Fajri Hadi1), Abubakar Hamzah2), Mohd Nursyechalad MS3) Magister Ilmu EkonomiPascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Jl. Tgk. Syeh Abdul Rauf No.7, Darussalam Banda Aceh 23111, email: [email protected] 1,2)

Abstract: Inequality is a development problem that cannot be eliminated, especially in developing countries.This study was to analyze the growth economic and inequalities between districts or cities in Aceh province. To see this inequality Aceh GDP data was used to the model Williamson Index.The results showed that the rate coefficient of inequality of growth economic in the province of Aceh has improved. This is indicated by the high coefficient of inequality from 2000 to 2012. Government spending and the number of people positive and significant effect in increasing the index of inequality across districts or city cities in Aceh province. 51.09 percent of the variation of the index of income inequality can be explained by government spending and population, while the remaining 48.91 percent is explained by other factors outside the model. Williamson index analysis results showed in the district or city having a very high inequality in 2000 and continues to grow so that in the year 2012 fell limp below average although still at the level of inequality of growth with a high index, but were able to show better development, for example Aceh Barat Daya district in 2001 had a very high inequality with coeficien index at 0,862 and further declined in 2012 with the index of inequality for 0,761 coeficien index(IW) is below the average. To reduce the level of inequality between regions in the province of Aceh in the future, the Government of Aceh need to increase spending on capital expenditures for the Central Region and the South West and the creation of employment for encourage the growth of regional economic. Keywords: development economic, inequality, government expenditure. Abstrak: Ketimpangan merupakan masalah pembangunan yang belum dapat dihapuskan terutama pada negara sedang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi dan ketimpangannya di Provinsi Aceh. Untuk melihat pembangunan dan ketimpangan ini digunakan data PDRB Aceh dengan menggunakan model Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka koefisien ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh berfluktuasi dan koefisiennya masih tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya koefisien ketimpangan pendapatan perkapita dari tahun 2000 sampai dengan 2012. Pengeluaran pemerintahdan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan indek ketimpangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 51,09 persen variasi dari indek ketimpangan pendapatan dapat diterangkan oleh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk, sedangkan 48,91 persen lagi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model ini. Hasil analisis indeks williamson menunjukkan di Kabupaten/kota mengalami ketimpangan yang sangat tinggi pada tahun 2000 dan terus tumbuh sehingga pada tahun 2012 ketimpangannya turun dibawah rata-rata meskipun masih berada di tingkat yang tinggi namun mampu menunjukkan pembangunan yang lebih baik, misalnya Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2000 mengalami ketimpangan yang sangat tinggi dengan koefisien ketimpangan 0,862 dan selanjutnya menurun pada tahun 2012 dengan indeks ketimpangan (IW) dibawah rata-rata dengan koefisien ketimpangan 0,761. Untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Aceh di masa yang akan datang, pemerintah Aceh perlu meningkatkan pengeluarannya untuk kabupaten yang berada di wilayah Tengah dan Barat Selatan dan penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pembangunan ekonomi didaerah ini.

Kata kunci : Pembangunan ekonomi, ketimpangan, pengeluaran pemerintah.

1-

Volume 2, No. 2, Mei 2014


Pascasarjana Universitas Syiah Kuala memperoleh pendapatan yang layak.

PENDAHULUAN Pembangunan

daerah

merupakan

Pertumbuhan

ekonomi

sangat

sebuah proses dalam mencapai kemajuan yang

diperlukan untuk meningkatkan kekayaan suatu

lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam

negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi

konteks ini, pembangunan ekonomi menjadi

yang tinggi menjadi salah satu tujuan utama

prioritas utama dan khusus pembangunan

dari pembangunan suatu negara atau wilayah.

regionalnya.

ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan

pembangunan ekonomi selalu menjadi topik

kekayaan suatau negara juga berpotensi untuk

yang

Masalah

menarik

pembangunan

dalam ekonomi

melihat

kondisi

menurunkan

daerahnya.

Belum

permasalahan-permasalahan

adanya kesepakatan diantara para peneliti mengenai

sumber-sumber

pembangunan

ekonomi

peluang

dan

mengatasi

sosial

lainnya

( Soubbotina, 2000: 7-8).

ketimpangan

membuka

kemiskinan

Tambunan pembangunan

berpendapat

ekonomi

bahwa

dipandang

sebagai

untuk terus dilakukannya penelitian dan studi

suatu proses multidimensional yang mencakup

yang lebih mendalam. Ini ditunjukkan dari

segala

banyaknya

penelitian-penelitian

koprehensif

pembangunan

ekonomi. Akan tetapi adalah yang lebih penting

tentang

publikasi ketimpangan

dan

aspek

dan

baik

kebijaksanaan

ekonomi

maupun

dalam

sampai saat ini. Demikian pula halnya studi

karena kebijaksanaan ekonomi yang telah

tentang ketimpangan pembangunan ekonomi di

berhasil akan banyak mempengaruhi kebijakan

Provinsi Aceh.

non-ekonomi dan dapat dikatakan baik fisik

pembangunan

dasarnya

tujuan

akhir

di

daerah

adalah

setiap

maupun

sasaran

non-

pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan

Pada

menentukan

yang

keadaan

pikiran

memperoleh

yang layak. Tingkat kesejahteraan dan mutu

(Tambunan, 2001: 32)

masyarakat

di

suatu

yang

dimiliki

masyarakat yang mencakup usaha-usaha untuk

peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan

kehidupan

pembangunan,

daerah

kehidupan

Menurut

yang

lebih

baik

Sumodiningrat,pembangunan

tercermin dari beragam, jumlah dan mutu

adalah proses natural mewujudkan cita-cita

barang

bernegara,

dan

memperoleh

jasa

yang

yaitu

terwujudnya

masyarakat

makmur sejahtera secara adil dan merata.

dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Barang

Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran

dan jasa yang diperlukan seseorang hanya dapat

yaitu

dikonsumsinya jika mempunyai pendapatan

meningkatnya

yang

mengungkapkan bahwa, pembangunan adalah

Oleh

dan

guna

kemudahan

cukup.

kenyamanan

dikonsumsi

karena

itu,

upaya

meningkatnya

konsumsi

disebabkan

pendapatan.

Todaro

pembangunan dimanapun pada dasarnya adalah

proses

multidimensional

yang

melibatkan

penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha

perubahan-perubahan mendasar dalam struktur

yang seluas-luasnya agar setiap orang dapat

sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional, Volume 2, No. 2, Mei 2014

-2

Jurnal Magister Ilmu Ekonomisi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi,

antargolongan penduduk, antar sektor, maupun

pengurangan

antar daerah. Ketiga masalah tersebut saling

ketidakmerataan,

dan

pemberatasan kemiskinan (Rezeki, 2007:1)

berkaitan. Pelaku pembangunan yang tidak

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan

sebagai

yang

akses dalam pembangunan akan menganggur,

pendapatan

karena menganggur maka tidak memiliki

perkapita penduduk sesuatu masyarakat dalam

pendapatan yang pada akhirnya menyebabkan

jangka

kemiskinan.

menyebabkan

suatu

proses

memiliki sumber daya dan tidak mempunyai

meningkatnya

panjang.

kesejahteraan

Untuk

meningkatkan

masyarakat

peningkatan

pertumbuhan

diperlukan ekonomi

dan

Kemiskinan

adalah

kondisi

kesenjangan yang paling buruk dan menjadi indikasi dari pada pembangunan daerah.

distribusi pendapatan yang merata.

Provinsi Aceh sebagai salah satu

Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu

provinsi yang terintegrasi di dalam negara

daerah tergantung kepada banyak faktor seperti

Republik Indonesia, Pertumbuhan ekonomi

salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu

Aceh tanpa minyak dan gas (migas) selama

sendiri, ini harus dikenali dan diidentifikasi

semester I tahun 2010 mencapai 5,40 persen.

secara tepat supaya faktor tersebut dapat

Sedangkan

mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

ekonomi relatif kecil, hanya 2,44 persen.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat

Sementara, struktur ekonomi Aceh masih

diukur

laju

didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan,

pertumbuhannya atas dasar harga konstan.

hotel, dan restoran dengan kontribusi kedua

Pertumbuhan

akan

sektor tersebut mencapai angka hampir 45 persen dalam arti Pertumbuhan ekonomi Aceh

dengan

berdampak distribusi

melihat

ekonomi

PDRB

yang

dan

cepat

terhadap

ketimpangan

dalam

pendapatan.

Apalagi

dengan

peranan

dominan

dalam

pemerintah

daerah

menentukan

sangat

kebijakan

migas,

pertumbuhan

tanpa migas.

diberlakukannya UU RI No 32 dan 33 tahun 2004,

dengan

Akan tetapi, dengan tingginya angkaangka

tersebut

terjadinya

tidaklah

kemajuan

menjamin

telah

merata

antar

yang

didaerahnya sehingga memungkinkan terjadi

kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Beberapa

ketimpangan regional terjadi.

kabupaten/kota menunjukkan perkembangan

Peningkatan pendapatan sebagai hasil

pembangunan yang sangat cepat, sementara

dari proses pembangunan dalam pengamatan

yang

empiris di berbagai negara berkembang hanya

perkembangan

dinikmati oleh sebagian penduduk. Keadaan ini

ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi

disebut

dalam

dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi,

utama

tingkat pengangguran, kemiskinan dan tingkat

pembangunan ekonomi adalah pengangguran,

pendidikan penduduk. Perbedaan tersebut lebih

kemiskinan, dan kesenjangan, baik kesenjangan

disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan

sebagai

pembangunan.

3-

adanya Tiga

masalah masalah


lainnya

sebaliknya yang

lambat.

menunjukkan Hal

ini


Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sumberdaya dan letak geografis dari wilayah.

mengalami

Pertumbuhan

Lhokseumawe. Adapun tingkat pertumbuhan

ekonomi

dilihat

berdasarkan

penurunan

ekonomi

bervariasi dimana pada tahun 2004 tingkat

Kabupaten/Kota

pertumbuhan Kabupaten/Kota yang tertinggi

penurunan sebesar 10,1 persen yaitu dari

adalah kabupaten Aceh Barat dengan tingkat

40.374 menjadi 36.288 milliar (pasca bencana

pertumbuhan

tsunami).

8,35

persen

dan

Provinsi

Pada

tahun

tahun

Aceh

Kota

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga sangat

mencapai

di

adalah

terhadap

2005

2006

23

mengalami

mengalami

Kabupaten/Kota yang tingkat pertumbuhannya

peningkatan sebesar 2,7 persen yaitu dari

paling rendah adalah kabupaten Aceh Tengah

36.288 menjadi 36.854. pada tahu 2007

sebesar -38,85 persen. Pada tahun 2005 tingkat

pertumbuhan

pertumbuhan Kabupaten/Kota yang tertinggi

kembali mengalami penurunan sebesar -2.36

adalah Aceh Timur dengan tingkat pertumbuhan

persen yaitu dari 36.854 menjadi 35.983 milliar.

ekonominya mencapai 54,01 persen (termasuk

Pada

miyak bumi dan Gas) dan kabupaten atau/Kota

kembali mengalami penurunan sebesar -5.27

yang tingkat pertumbuhan ekonominya yang

yaitu dari 35.983 menjadi 34.085 milliar, dan

paling rendah yaitu Kabupaten Aceh Barat

pada tahun 2009 petumbuhan ekonomi juga

sebesar -13,14 persen.

mengalami penurunan sebesar -547 persen yaitu

tahun

ekonomi

2008

di

Provinsi

pertumbuhan

Aceh

ekonomi

Pada tahun 2006 tingkat pertumbuhan

dari 34.085 menjadi 32.221 milliar, dan

ekonomi yang paling tinggi adalah Kota Sabang

selanjutnya pada tahun mengalami peningkatan

dan Aceh tenggara mencapai 33,83 persen dan

sebesar 2,64 persen dari Jadi 32.221 menjadi

33,5 persen dan kabupaten/kota yang tingkat

33.071. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di

pertumbuhanya paling rendah atau mengalami

Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir sebesar -

penurunan adalah kabupaten Aceh Tamiang dan

1,78 persen.

Aceh Singkil sebesar -39,32 persen dan -38,99

Namun apabila pertumbuhan ekonomi

persen. Pada tahun 2007 tingkat pertumbuhan

di Provinsi Aceh terhadap 23 Kabupaten/Kota

ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten

tidak memasukkan hasil minyak bumi dan Gas

Aceh

dan

pertumbuhan selama lima tahun ini tumbuh

pertumbuhan

secara positif. Ini mungkin karena menurunnya

Barat

mencapai

kabupaten

yang

ekonominya

yang

6,10

tingkat paling

persen

rendah

adalah

pendapatan dari hasil minyak bumi dan Gas.

Kabupaten Aceh Utara (termasuk minyak bumi

Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi pada

dan Gas) turun sebesar -11,83 persen.

tahun 2005 mencapai 1,2 persen yaitu dari

Sementara pada tahun 2008 tingkat

22.261 menjadi 22.532 milliar. Pada tahun 2006

pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi

terus mengalami peningkatan mencapai 7,7

adalah Kabupaten aceh timur mencapai 10,47

persen yaitu dari 22.532 menjadi 24.268 milliar.

persen (termasuk minyak bumi dan Gas) dan

Pada

pertumbuhan

kembali mengalami peningkatan sebesar 7,22

yang

paling

rendah

atau

tahun

2007

pertumbuhan


ekonomi

-4


Pascasarjana Universitas Syiah Kuala persen yaitu dari 24.268 menjadi 26.022 milliar.

yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif deskriptif.

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sedikit

Analisis

meningkat sebesar 1,8 persen yaitu dari 26.022

menggunakan

menjadi 26.511 milliar. Pada tahun 2009

(Sjafrizal,2008:108):

pertumbuhan ekonomi terus meningkat sebesar

dilakukan

indeks

1

di mana : Vw

=

dengan

Williamson,

𝐶𝑉𝑤 = 𝑌̅ √∑𝑛𝐼=1(𝑦1 − 𝑦)2

4,01 persen yaitu dari 26.511 menjadi 27.576 milliar, dan terus meningkat pada tahun 2010

kuantitatif

Indeks

𝑃𝑖 𝑃

yaitu

(3.1)

Ketimpangan

Williamson

sebesar 5,3 persen yaitu dari 27.576 menjadi 29.042. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-

y1

= PDRB perkapita daerah i

rata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

y

= PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah

selama lima tahun terakhir mencapai 5,228 persen (Tidak termasuk minyak bumi dan Gas).

pi

= jumlah penduduk daerah i

Akan tetapi, dengan tingginya angka-

p

= jumlah penduduk seluruh

angka

tersebut

terjadinya

tidaklah

kemajuan

menjamin

telah

merata

antar

yang

kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Beberapa

daerah

Hasil

yang

lainnya

perkembangan

sebaliknya yang

Hal

berkurang

Williamson

dengan

meningkatnya

perekonomian nasional.

ini

ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi

Jeffrey

1. Ketimpangan pendapatan antar daerah akan

menunjukkan

lambat.

penelitian

menunjukkan bahwa :

kabupaten/kota menunjukkan perkembangan pembangunan yang sangat cepat, sementara

dari

2.

Dispasritas antar daerah di nagara yang

dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi,

sedang

berkembang

lebih

tinggi

tingkat pengangguran, kemiskinan dan tingkat

dispsritas antar daerah di naegara maju

dari

pendidikan penduduk. Perbedaan tersebut lebih

Kelebihan indeks Williamson adalah

disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan

mudah dan praktis dalam melihat ketimpangan.

sumberdaya dan letak geografis dari wilayah.

Sedangkan

kelemahannya

adalah

Indeks

Williamson bersifat agregat sehingga tidak diketahui daerah mana saja yang memberikan METODE PENELITIAN

kontribusi terhadap ketimpangan (Achjar, 2004:

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data seri waktu (time series) selama periode 20012010, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh, Bappeda, dan instansi lain yang terkait. Di

dalam

penelitian

ini

analisis

dilakukan dengan menggunakan dua model, 5-


86). Seperti halnya Gini Koefisien, Indeks Williamson mempunyai nilai 0 dan 1. Indeks Williamson

0

pemerataan

sempurna

dan

ketimpangan

sempurna.

Sedangkan

pola

Williamson

dan

hubungan

berarti

natara

Indeks

terjadi

distribusi 1

berarti


Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pertumbuhan ekonomi cenderung sama seperti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

yaitu terjadi trade-off dimana pada saat

Profil Provinsi Aceh

pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan

Provinsi Aceh merupakan daerah yang

(Indeks Williamson/CVw) juga tinggi. Ini

terletak di kawasan paling ujung sebelah Utara

artinya pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi

Pulau Sumatera sekaligus ujung paling Barat

hanya terjadi pada wilayah tertentu saja tidak

wilayah Indonesia. Daerah dengan Ibukota

terdistribusi secara merata wilayah lainnya

Banda Aceh ini, secara geografis terletak antara

(Kuncoro, 2012: 256).

2°-6° Lintang Utara dan 95°-98° Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 125 meter

Persamaan Regresi Linier Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

ketimpangan

pembangunan

Kabupaten/kota di Provinsi Aceh maka akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier

berganda

(Multiple

Regressions).

Persamaan regresi linier berganda menurut 𝑌 =∝ +𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3+ + 𝑒𝑖

luas pulau Sumatera), dan sekaligus terletak pada posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat.

gunung, 73 sungai besar, 2 buah danau dan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan

Dimana:

hutan yang terdiri dari hutan lindung 26.440,81

Y

= Dependent Variable

α

= Intercept

β

= Koefisien Regresi

X

= Independent Variable

Ei

= Faktor Pengganggu.

Kemudian kedalam

Km2 dan hutan budi daya 30.924,76 Km2. Aceh mempunyai beragam kekayaan sumber daya

model model

tersebut penelitian

alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, cengkeh, kakao, kopi, tembakau), perikanan darat dan laut, pertambangan umum (logam, batu bara, emas, dan mineral lainnya).

sebagai berikut: 𝐼𝑘 = 𝑓(𝑃𝐷𝑅𝐵, 𝑆𝐷𝑀, 𝑆𝐷𝐴)

Secara

administratif

Provinsi

Aceh

dibagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota, 289

Sehingga: 𝐼𝑘 = 𝑎 + 𝑏1 𝑃𝐷𝑅𝐵 + 𝑏2 𝑆𝐷𝑀 + 𝑏3 𝑆𝐷𝐴 + 𝑒𝑖

kecamatan, 778 mukim dan 6.493 desa serta 112 kelurahan. Satu-satunya akses hubungan darat

Dimana: Ik

Aceh adalah 56.770,81 Km2 (12,26 Persen dari

Daerah ini terdiri dari 119 pulau, 35

Gujarati (2002) sebagai berikut:

diformulasikan

di atas permukaan laut. Luas wilayah Provinsi

= Indeks Ketimpangan

a = intercept b1b2b3

= Koefisien regresi

PDRB

= Pendapatan Regional

SDM

= Sumber Daya Manusia

SDA

=Sumber Daya Alam

hanyalah melalui Provinsi Sumatera Utara sehingga menyebabkan ketergantungan yang cukup tinggi pada provinsi tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, batas-batas

wilayah

Provinsi

Aceh yaitu,


-6


Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan

terletak di wilayah tengah dari Provinsi Aceh

Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan

dengan jumlah penduduknya 136.241 jiwa pada

dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah

tahun 2000 memiliki PDRB per kapita dibawah

Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

rata-rata dan juga paling rendah yaitu 1.880 juta

Karakteristik lahan di Provinsi Aceh

yang terus meningkat menjadi 4.379 juta pada

sebagian besar didominasi oleh hutan, dengan

tahun 2007. Tahun 2008 menurun dengan

luas

3.292.420

Ha

atau

68,50

persen.

jumlah 3.753 juta dankembali meningkat pada

kedua

adalah

tahun 2009 dan 2010 menjadi 3.941 juta dan

mencapai

4.115, dengan meningkatnya PDRB per kapita

573.052,53 Ha atau 9,99 persen dari luas total

disetiap tahunnya dapat memberikan pengaruh

wilayah Aceh. Luas lahan pertanian sawah dan

terhadap Kabupaten Aceh Tenggara menjadi

pertanian tanah kering semusim mencapai

lebih baik. Keadaan ini membawa Kabupaten

431.571,80 Ha atau 7,2 persen, dan selebihnya

Aceh

lahan pertambangan, industri, perkampungan

dibandingkan dengan Kabupaten Simeulue

perairan darat, tanah terbuka dan lahan suaka

yang

alam lainnya di bawah 7 persen.

menjadikan

Penggunaan

lahan

terluas

perkebunan

besar

dan

kecil

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Regional dibagi dengan jumlah penduduk tahun.

Pertumbuhan

pembangunan

ekonomi

ekonomi

suatu

daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka otomatis akan dapat meningkatkan pendapatan regional. Peningkatan pendapatan regional sering juga digunakan untuk mengukur kemakmuran penduduk suatu daerah yaitu dengan menghitung pendapatan per kapita penduduk.

Untuk

dapat

meningkatkan

pendapatan per kepita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan daerah yang luas wilayahnya 4.189 km2 7-

tahun

2004

kabupaten

lebih

dan

baik

seterusnya

tersebut

sebagai

kabupaten dengan pendapatan per kapita paling

walaupun terus meningkat ditahun selanjutnya namun tidak memberi pengaruh terhadap Kabupaten Simeulue sebagai kabupaten dengan pendapatan per kapita terendah. Terdapat sebelas kabupaten lain yang

sering kali dijadikan ukuran dalam menilai keberhasilan

pada

menjadi

rendah di Provinsi Aceh yaitu 2.305 juta,

per kapita Kabupaten/Kota

pertengahan

Tenggara


PDRB per kapita dibawah rata-rata, diantaranya adalah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Pidie, Aceh Timur, Gayo Lues, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh singkil

dan

Kota

Subulussalam

dengan

pendapatan per kapitanya berturut-turut 3.230, 3.366, 3.168, 4.327, 2.835, 3.449, 3.656, 1.880, 3.489, 3.895 dan 3,938 juta, dan juga terdapat sebelas kabupaten yang mempunyai pendapatan per kapita diatas rata-rata yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, Kota Banda Aceah, Sabang, Langsa dan Kota


Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Lhokseumawe sebagai kota yang memiliki

kondisi indeks ketimpangannya membaik.

pendapatan per kapita paling tinggi yaitu 8.539 juta pada tahun 2000.

untuk tahun 2000, angka koefisien ketimpangan sebesar 0,275 sedikit meningkat

Pendapatan per kapita kabupaten/kota

menjadi 0,277 pada tahun 2001 dan kembali

terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya

meningkat pada tahun 2002 menjadi 0,304.

sampai

15

Pada tahun 2003 kembali menurun menjadi

kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per

0,254 dan meningkat lagi di tahun 2004

kapita

diantaranya

menjadi 0,294, selanjutnya pada tahun 2005

Kabupaten simeulue, Aceh Singkil, Aceh

kembali mengalami peningkatan menjadi 0,362

Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh

dan terus meningkat pada tahun 2006 menjadi

Tengah, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat Daya,

0,360, pada tahun 2007 meningkat menjadi

Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Pidie

0,402 dan terus meningkat menjadi 0,417 pada

Jaya,

Langsa.

tahun 2008 dan pada tahun 2009 menurun

terjadi

menjadi 0,416 dan terus membaik pada tahun

perubahan dimana Kabupaten Aceh Utara

2010 indek ketimpangannya menurun menjadi

mengalami penurunan dan sebagai kabupaten

0.413. Kondisi ini memperlihatkan bahwa

dengan

rendah

kebijakan selama ini semakin memperparah

pendapatan per kapita dimiliki oleh Kabupaten

ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi

Simeulue.

antar kabupaten/kota di daerah ini. Dengan kata

tahun

2010

dibawah

Kota

Diperiode

dimana

rata-rata,

Subulussalam tahun

2010

kabupaten

yang

terdapat

dan tersebut

paling

lain, daerah perkotaan mengalami peningkatan

Ketimpangan Ekonomi Ketimpangan

pertumbuhan

sektor

ekonomi mempunyai implikasi yang sangat serius bila tidak ditangani secara dini. Banyak persoalan

sosial

timbul

akibat

Untuk

itu

kajian

cukup

signifikan

sedangkan

daerah

pedesaan mengalami peningkatan yang relatif rendah.

adanya

ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi antar-daerah.

yang

tentang

ketimpangan ini sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa yang akan

Tabel Indeks Williamson Terhadap PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2000 – 2012. Tahun

datang.

Indeks Williamson

Hasil perhitungan diperoleh bahwa

2000

0,275

angka koefisien ketimpangan atau PDRB terus

2001

0,277

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2002

0,304

Hal ini dibuktikan oleh tingginya koefisien

2003

0,254

ketimpangan dari tahun 2000 hingga 2012

2004

0,294

meskipun di periode tahun 2001 hingga 2004

2005

0,362

sempat menurun namun di tahun selanjutnya

2006

0,360


-8


Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2007

0,406

Aceh Besar,Aceh Singkil, Aceh Selatan, Pidie,

2008

0,417

dan Gayo Lues

2009

0,416

ketimpangan

2010

0,432

0,862, 0,818, 0,810, 0,745, 0,655, 0,654, dan

2011

0,437

0,633, keadaan ini membawa kabupaten/kota

2012

0,440

tersebut berata pada tingkat ketimpangan yang

dengan angka indeks

masing-masing

berturut-turut

Sumber: BPS (diolah)

tinggi. Terdapat empat belas kabupaten/kota

untuk tahun 2000, angka koefisien

lainnya

yang

mengalami

ketimpangan

ketimpangan sebesar 0,275 sedikit meningkat

pendapatan yang tinggi, antara lain yaitu

menjadi 0,277 pada tahun 2001 dan kembali

Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh

meningkat pada tahun 2002 menjadi 0,304.

Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh

Pada tahun 2003 kembali menurun menjadi

Utara, Bener Meriah, Bireuen, Pidie Jaya,

0,254 dan meningkat lagi di tahun 2004

Simeulue,

menjadi 0,294, selanjutnya pada tahun 2005

Lhokseumawe dan Subulussalam, dan ada dua

kembali mengalami peningkatan menjadi 0,362

kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan

dan terus meningkat pada tahun 2006 menjadi

pendapatan yang rendah yaitu Kabupaten Aceh

0,360, pada tahun 2007 meningkat menjadi

Tamiang dan Kota Sabang yang berada pada

0,402 dan terus meningkat menjadi 0,417 pada

tingkat ketimpangan yang sedang.

tahun 2008 dan pada tahun 2009 menurun menjadi 0,416 dan terus membaik pada tahun

Banda

Aceh,

Kota

Langsa,

Bila dibandingkan indeks ketimpangan tahun 2003 dengan 2012 maka dapat dilihat

2010 indek ketimpangannya menurun menjadi

bahwa terjadi perkembangan yang cukup

0.413. Kondisi ini memperlihatkan bahwa

signifikan pada Kabupaten Nagan Raya dimana

kebijakan selama ini semakin memperparah

pada tahun 2003 menjadikan kabupaten tersebut

ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi

sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan

antar kabupaten/kota di daerah ini. Dengan kata

yang tinggi, sedangkan pada tahun 2010

lain, daerah perkotaan mengalami peningkatan

membaik dengan tingkat ketimpangan dibawah

yang

daerah

rata-rata walaupun masih berada pada tingkat

pedesaan mengalami peningkatan yang relatif

yang tinggi, dan terdapat tujuh kabupaten/kota

cukup

signifikan

sedangkan

rendah.

yang terjadi pemeretaan yang lebih baik tingkat ketimpangan pendapatan yang

dibandingkan tahun 2003, kabupaten/kota yang

terjadi antar kabupaten/kota pada tahun 2003

dimaksud adalah Kabupaten Aceh Jaya, Pidie,

sangat tinggi dengan tujuh kabupaten/kota yang mengalami ketimpangan yang sangat tinggi yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Nagan Raya,

9-


Aceh Tenggara, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya dan Kota Lhokseumawe.


Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

IW 2

16

3

2

7 56 4 1

3

15 10 11

12 13

14

18

21

1

11

7

23

17 9

Tinnggi

6

9

4 19

0,4

10

13 12 14

15

20 0,3

5

8

23 18 16 19 21 17 20

Sedang

8

22

Rendah

22 0

2003

Tahun

2012

Keterangan: IW = Indeks Williamson 12 = Kabupaten Aceh Utara 1 = Kabupaten Aceh Barat 13 = Kabupaten Bener Meriah Grafik Perbandingan indeks Williamson Kabupaten/Kota Tahun 2003 dan 2012 2 = Kabupaten Aceh Barat Daya 14 = Kabupaten Bireuen 3 = Kabupaten Aceh Besar 15 = Kabupaten Gayo Lues 4 = Kabupaten Aceh Jaya 16 = Kabupaten Nagan Raya 5 = Kabupaten Pidie 17 = Kabupaten Pidie Jaya 6 = Kabupaten Aceh Selatan 18 = Kabupaten Simeulue 7 = Kabupaten Aceh Singkil 19 = Kota Banda Aceh 8 = Kabupaten Aceh Tamiang 20 = Kota Langsa 9 = Kabupaten Aceh Tengah 21 = Kota Lhokseumawe 10 = Kabupaten Aceh Tenggara 22 = Kota Sabang 11 = Kabupaten Aceh Timur 23 = Kota Subulussalam

Keadaan ini terus membaik disetiap tahunnya sampai tahun 2012 hanya terdapat sembilan kabupaten/kota yang, dan terdapat empat belas kabupaten/kota dengan indeks ketimpangan dibawah rata-rata, diantaranya

Ketimpangan Pengeluaran Pemerintah Daerah (APBD) per kapita Kabupaten/Kota Periode Tahun 20052012 Indeks Tahun Williamson

indeks

2005

0,384

satu

2006

0,397

kabupaten/kota pada tingkat sedang dan tiga

2007

0,441

kabupaten pada tingkat yang rendah.

2008

0,416

2009

0,423

2010

0.430

2011

0,425

2012

0,412

sepuluh

kabupaten/kota

ketimpangan

pada

dengan

tingkat

tinggi,

Sumber: BPS (diolah)

Pada pengeluaran pemerintah (APBD) pada

pariode

tahun

2005-2012


tingkat - 10


Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ketimpangan yang terjadi pada Anggaran

Untuk variabel angkatan kerja (SDM)

Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) dengan

hasil output memberikan unstandardized beta

tingkat indeks ketimpangan yang tinggi. Pada

Sumber daya manusia (usia angkatan kerja)

tahun 2005 indeks ketimpangannya bernilai

selama 13 tahun sebesar 0,064 dan secara

0,384

parsial mempunyai dampak negatif dan tidak

berarti

bahwa

terjadi

ketimpangan

ekonomi wilayah sedang atau tidak merata dan

signifikan

terus meningkat menjadi 0,397 pada tahun 2006,

pembangunan ekonomi dengan unstadardized

selanjutnya

pada

betanya 0,064.

ketimpangan

yang terjadi semakin tinggi

tahun

2007

tingkat

dengan nilai indeks ketimpangan 0,0441.

terhadap

indeks

ketimpangan

Begitu juga dengan variabel sektor pertanian

(SDA)

secara

parsial

juga

mempunyai dampak negatif dan tidak signifikan terhadap indeks ketimpangan pembangunan Hasil Regresi Hasil unstandardized

dengan unstadardized betanya adalah 0,014 output beta

memberikan

Pendapatan

dan pada tingkat signifikan 0,698. Hal ini

(PDRB)

disebabkan oleh meratanya peranan variabel-

selama 13tahun sebesar -0,045 dan signifikan

variabel dalam analisis ini yang mendorong

pada 0,025 yang berarti bahwa Pendapatan

pertumbuhan

perkapita (PDRB) Provinsi Aceh mempunyai

terkecuali pada variabel pendapatan perkapita

dampak yang positif dan signifikan terhadap

(PDRB) yang berpengaruh negative terhadap

Indeks Ketimpangan ekonomi (Ik).

terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi

ekonomi

di

Provinsi

Aceh

di Provinsi Aceh. Coefficientsa

Model 1

(Constant) Pendapatan Angkatan Kerja Pertani an

Uns tandardi zed Coefficients B Std. Error .517 .343 -.045 .017 .064 .053 .014 .034

Standardi zed Coefficients Beta -.778 .219 .130

t 1.508 -2.684 1.201 .400

Sig. .166 .025 .261 .698

a. Dependent Variable: Indeks Ketim pangan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan. Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

analisis disparas pendapatan yang dilakukan dantar wilyah di

11 -



Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Provinsi Aceh maka dapat disimpulkan

mempunyai pendapatan per kapita diatas

sebagai berikut.

rata-rata yaitu Kabupaten Aceh Selatan,

1. Selama kurun waktu 2000 – 2010, terjadi

Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar,

ketimpangan

atau

ketimpangan

Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, Kota

pembangunan regional antar kabupaten/kota

Banda Aceah, Sabang, Langsa dan Kota

di Provinsi Aceh, hal ini dapat dilihat dengan

Lhokseumawe sebagai kota yang memiliki

mengunakan indikator PDRB sebagai alat

pendapatan per kapita paling tinggi yaitu

ukur

8.539 juta pada tahun 2000.

dalam

menganalisis

ketimpangan

yang

kabupaten/kota

terjadi

tersebut.

indeks antar

Berdasarkan

3. Selama kurun waktu tahun 2000-2010, hasil perhitungan

diperoleh

bahwa

angka

ketimpangan

atau

PDRB

indikator Produk Domestik Regional Bruto

koefisien

(PDRB) Per Kapita dapat di lihat bahwa

berfluktuasi setiap tahun namun secara

masih banyak kabupaten/kota yang memiliki

umum menunjukkan tren yang semakin

pendapatan per kapita dibawah rata-rata

meningkat. Koefisien ketimpangan terting

antar kabupaten/kota di provinsi aceh,

didominasi oleh kabupaten/kota di wilayah

dimana menunjukkan perbedaan yang cukup

pantai barat-selatan.

tinggi dengan perbandingan kabupaten/kota yang

memiliki

pendapatan

per

kapita

4. Indikator lain dapat digunakan adalah pengeluaran

pemerintah

yaitu

melalui

dibawah rata-rata dengan kabupaten/kota

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang berpendapatan per kapita diatas rata-

(APBD). Dengan indikator tersebut dapat

rata.

disimpulkan

2. PDRB

Per

kapita

merupakan

Produk

bahwa

mempengaruhi

APBD

terjadinya

ketimpangan

Domestik Regional Bruto dan Pendapatan

pembangunan

Regional dibagi dengan jumlah penduduk

provinsi Aceh. Hal ini dapat dilihat bahwa

pertengahan

indeks williamson APBD menunjukkan

tahun.

Terdapat

sebelas

kabupaten lain yang PDRB per kapita dibawah

rata-rata,

diantaranya

adalah

Gayo Lues, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh singkil dan Kota Subulussalam dengan pendapatan per kapitanya berturut-turut 3.230, 3.366, 3.168, 4.327, 2.835, 3.449, 3.656, 1.880, 3.489, 3.895 dan 3,938 juta, dan juga terdapat sebelas kabupaten yang

kabupaten/kota

di

tingkat indeks ketimpangan yang tinggi. Saran

Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Pidie, Aceh Timur,

antar

dapat

Berdasarkan penelitian

serta

analisis

dari

hasil

kesimpulan

yang

telah

dirumuskan diatas, peranan pemerintah daerah selaku

pengambil

kebijakan

pembangunan

dapat disarankan agar: 1. Mengambil kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik

dengan

kebijakan


dibidang - 12


Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kependudukan, serta menciptakan lapangan kerja di daerah masih tertinggal dalam mengimbangi peningkatan jumlah tenaga kerja

sehingga

terjadinya

mobilitas

penduduk ke daerah tersebut. 2. Melaluli anggaran pembangunannya selain

DAFTAR PUSTAKA BPS.

2009. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.

_______. 2011. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.

dapat membuka lapangan kerja yang baru, pemerintah

juga

dapat

meningkatkan

pengeluarannya untuk investasi sehingga dengan

sendirinya

lapangan

kerja

akan dan

terciptanya meningkatnya

pertumbuhan ekonomi di daerah yang

_______, 2013. PROVINSI ACEH DALAM ANGKA. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Kuncoro, M. 2000. Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan), Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

pendapatan perkapitanya masih rendah. 3. Melalui

investasi

dari

pengeluaran

pemerintah juga dapat menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai di daerah tertinggal yang penduduknya relitif kurang, sehinga akan memancing penduduk pindah dari daerah yang relatif padat akan pindah ke daerah yang relatif jarang. 4. Pada

bidang

pendidikan

diharapkan

pemerintah agar dapat berupaya untuk meningkatkan

kualitas

sumberdaya

manusia (penduduk) di daerah yang masih tertinggal bertujuan untuk menggali potensi

_______, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta.. _______,

2012. Ekonomika Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Baru 2030?, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nugraha, R.A. 2007. Evaluasi Pembangunan Ekonomi di Provinsi Bali Pasca Tragedi Bom, multiplycontent.com. Rezeki, R. 2007. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Teknik: Ketimpangan Sub Wilayah (Kasus Perkembangan Antar Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar), Undip, 2007.

sektor-sektor ekonomi yang potensial. Tambunan, T.T.H. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris, Ghalia Indonesia, Jakarta.

13 -


KOTA DI PROVINSI ACEH

Recommend Documents