PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI , IJIN USAHA PERDAGANGAN IJIN USAHA PERGUDANGAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka retribusi ijin perusahaan industri dan perdagangan merupakan jenis retribusi Kabupaten; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dan optimalisasi pendapatan asli daerah perlu melaksanakan intensipikasi dan ekstensipikasi pungutan retribusi daerah atas pelayanan secara kewenangan daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan; c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.. Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );

2.

Daftar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

3.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2022; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dinas Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2001 Seri D Nomor 1);

11.

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN TENTANG

DAERAH IJIN

PERDAGANGAN,

USAHA IJIN

KABUPATEN INDUSTRI, USAHA

KLUNGKUNG IJIN

USAHA

PERGUDANGAN,

TANTANGAN DAFTAR PERUSAHAAN (TDP), DAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Klungkung; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung. 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah : pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 6. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan mengalihkan hak atas barang atau jasa disertai imbalan atau kompensasi. 8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan. Bekerja serta berkedudukan dalam

wilayah

Kabupaten

Klungkung

dengan tujuan

memperoleh keuntungan atau laba. 9. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. 10. Industri adalah kegiatan Ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan mulai lebih tinggi untuk penggunaan termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 11. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Ijin yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan dibidang industri. 12. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang berbentuk, badan hukuman persekutuan atau perorangan yang melakukan kegiatan dibidang industri dan

berkedudukan diwilayah Kabupaten Klungkung. 13. Gudang adalah Ruangan atau tempat untuk menyimpan barang perniagaan baik terbuka maupun tertutup tidak dikunjungi umum. 14. Usaha Pergudangan adalah kegiatan Jasa Pergudangan yang dilakukan oleh Suatu Perusahaan atau Perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang. 15. Ijin Pergudangan adalah Ijin yang diberikan kepada setiap Perusahaan atau Perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang. 16. Wajib Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat WDP adalah Kewajiban bagi setiap Perusahaan untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. 17. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Perundangundangan atau Peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan. 18. Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu Negara tertentu wajib disertakan pada barang Ekspor Indonesia akan memasuki wilayah Negara tertentu yang membuktikan bahwa barang berasal, dihasilkan atau diolah di Indonesia. 19. Petikan adalah cuplikan sebagai informasi atau keterangan yang dimuat dalam Daftar perusahaan. 20. Salinan adalah copy seluruh informasi atau keterangan yang dimuat dalam daftar perusahaan. 21. Retribusi Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Ijin Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan SKA selanjutnya disebut retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan surat ijin usaha perdagangan, surat ijin usaha perindustrian, surat ijin usaha pergudangan, TDP, dan SKA. 22. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tersebut 23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah 24. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi. 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan retribusi atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 26. Pembantuan Satuan Pemegang Kas adalah Pegawai yang bertugas menerima, mencatat penerimaan dan penyorotan penerimaan ke Kas Daerah yang selanjutnya disebut PSPK.

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 2

Ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, ijin usaha pergudangan, TDP dan SKA dipungut retribusi sebagai bayaran atas pelayanan pemberian ijin tersebut kepada pribadi atau badan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian Ijin usaha industri. Ijin usaha perdagangan. TDP dan SKA kepada orang pribadi atau badan tertentu sesuai dengan lokasi kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin usaha industri. Ijin usaha perdagangan, ijin usaha pergudangan, TDP dan SKA.

Pasal 5 Retribusi Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, TDP dan SKA digolongkan sebagai Retribusi perijinan.

BAB III KETENTUAN PERIJINAN BAGIAN PERTAMA PERIJINAN INDUSTRI Pasal 6

(1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas 5 (lima) juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan diwajibkan memiliki ijin usaha industri. Sedangkan nilai investasi seluruhnya dibawah 5 (lima) juta rupiah, serta tidak termasuk tanah dan bangunan tidak diwajibkan memiliki ijin industri, kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan. (2) Untuk memperoleh ijin industri sebagaimana dimaksud ayat (1) pengusaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. (3) Perusahaan industri yang melakukan perluasan dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30 persen dari kapasitas produksi yang diijinkan wajib mengajukan permohonan perluasan ijin industri. (4) Bentuk isi dan tata cara permohonan ijin industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN KEDUA PERIJINAN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 7

(1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); (2) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. SIUP kecil dengan perincian modal yang disertai kekayaan bersih (Netto) seluruhnya sampai dengan 200 juta rupiah tidak termasuk

tanah dan bangunan, wajib memperoleh SIUP Kecil. b. SIUP menengah dengan perincian modal dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya diatas 200 juta sampai dengan 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha Wajib memperoleh SIUP menengah. c. SIUP besar dengan perincian modal dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya diatas 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP besar.

Pasal 8

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah : a. Perusahaan kecil perorangan dengan ketentuan : 1. Tidak berbentuk badan hukum dan persekutuan. 2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya. b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima. (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan surat permintaan SIUP kepada Bupati dengan melampirkan : a. Copy KTP Pemilik / pertanggungjawaban. b. Copy surat keterangan domisili dari lurah/ Kades setempat. c. Copy KTP sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan setelah penelitian selesai.

Pasal 9

Persyaratan dan tata cara permohonan surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan 8 diatur lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung

sejak diterimanya surat

permohonan SIUP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7,8 dan 9 secara lengkap dan benar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan formulir dengan ketentuan sebagai berikut : a. Warna Putih untuk SIUP Kecil; b. Warna Biru untuk SIUP Menengah c. Warna Kuning untuk SIUP Besar. (2) Bentuk isi dan tata cara penyampaian permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN KETIGA PERIJINAN USAHA PERGUDANGAN

Pasal 11

(1) Setiap usaha pergudangan baik perorangan maupun badan wajib memiliki ijin usaha pergudangan. (2) Persyaratan dan tata cara permohonan ijin usaha pergudangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN KEEMPAT TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Pasal 12

(1) Setiap permohonan yang sudah memperoleh ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, ijin usaha pergudangan dan ijin-ijin usaha lainnya, dalam jangka waktu tiga bulan terhitung tanggal ijin diterbitkan wajib mendaftarkan kembali perusahaannya untuk mendapatkan TDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Persyaratan dan tata cara pemberian TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN KELIMA SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)

Pasal 13

(1) Para pengusaha exsportir. Apabila mengirim/ menjuall barang-barangnya, wajib memperoleh surat keterangan asal (SKA) barang. (2) Persyaratan dan tata cara permohonan SKA (certificate of origin) untuk barang eksport sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MASA BERLAKUNYA IJIN Pasal 14

(1) jangka waktu berlakunya usaha dagang dan industri maupun pergudangan ditetapkan selama perusahaan tersebut masih beroperasi. (2) Terhadap TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali. (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang. (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap permohonan untuk pendaftaran ulang dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Team Peneliti yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Apabila terjadi penambahan pengembalian jenis usaha, memperkecil tempat usaha, pemindahan dan lain sebagainya maka ijin yang sudah diberikan harus diperbaiki dengan mengajukan permohonan kembali kepada Bupati.

(2) Apabila terjadi pemindahan hak atas ijin, maka pemilik baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak harus secara mengajukan permohonan balik nama atas namanya sendiri.

Pasal 16

Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila : a. Pemegang ijin menghentikan kegiatan usaha b. Pemegang ijin menambahi / mengubah Jenis usaha memperluas tempat usaha, tanpa mengajukan perijinan kepada Bupati. c. Pindah Lokasi. d. Tidak melaksanakan daftar ulang e. Dihentikan usahanya karena melanggar peralihan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN IJIN

Pasal 17

Cara mengukur tingkat pengujian Ijin adalah : a. Bentuk usaha ; b. Golongan usaha ; c. Nilai ijin usaha baik termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; d. Luas gudang.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 18

Besarnya tarif retribusi surat ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 19

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diperlukan. 3. Pemungutan retribusi dilakukan oleh PSPK yang ditunjuk Bupati 4. Tata cara Pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBESARAN RETRIBUSI Pasal 20

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 2. Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. 3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 21

1. Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (eman) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN Pasal 22

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. i.

Mengadakan

tindakan

lain

menurut

hukum

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN PASAL 32

Surat ijin usaha industri, surat ijin usaha perdagangan, surat ijin usaha pergudangan, TDP dan SKA yang telah diperoleh sebelum diundangkannya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pertauran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Ditetapkan di Semarapura Pada tanggal 5 Maret 2004 BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura Pada tanggal 5 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GUSTI NGURAH RAI, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 010087320 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI B NOMOR 2

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN USAHA PERDAGANGAN, IJIN USAHA PERGUDANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)

I. UMUM Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Usaha industri. Ijin Usaha Perdagangan Ijin Usaha Pergudangan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). Bahwa disamping sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, dimaksudkan pula sebagai tindak lanjut undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana penetapan tarif retribusi dan pajak diatur dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

pasal 18

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas