PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 127 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
2.
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah in,i yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Klungkung; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Klungkung; sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung 5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan. 6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam mmeberdayakan masyarakat; 7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang dibuat oleh Lurah.
BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat; (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat; (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.
Pasal 3 (1) Lurah memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. (2) Lurah memberikan arahan dan bimbingan dalam
pembentukanLembaga Kemasyarakatan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan dei Kelurahan adalah untuk peningkatan peran serta masyarakatdalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
BAB IV TUGAS,FUNGSI DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat. b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Peningkatan kualitas dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemamfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif; d. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisifasi serta swadaya gotong royong masyarakat; e. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; f. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja ; g. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; h. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan i. Pendukung media komunikasi, Informasi, sosialisasi antara Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat.
Pasal 7 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban; a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan; d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;dan e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
BAB V KEPENGURUSAN DAN KEANGOTAAN Bagian Pertama Susunan Organisasi
Pasal 8 (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab; b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggaraan Administrasi; c. Bendahara sebagai Penyelenggara Administrasi Keuangan; d. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana. (2) Susunan Organisasi dimaksud ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Bagian Kedua Pemilihan Pengurus Pasal 9 Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
Bagian Ketiga Syarat-Syarat Pengurus Pasal 10 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan terdiri dari Pemuka – Pemuka Masyarakat antara lain Pemuka Adat, Agama, Pendidik Cendikiawan, Pemuda dan Wanita serta unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; c. Sebagai penduduk di Kelurahan; d. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.
Bagian Keempat Tata Cara Pembnetukan Pengurus Pasal 11 Tata Cara Pembentukan Pengurus ialah : a. Calon Pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah Masyarakat. b. Pemilihan Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu. c. Nama-nama calon terpilih tersebut ditetapkan dengan Keputusan Lurah. d. Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan selama 6 (enam) tahun. Pasal 12 (1) Pengurus yang lowong wajib segera diisi. (2) Pengisian pengurus yang lowong, prosedur dan mekanisme pemilihannya mengacu pasal 11 huruf a, b, dan c.
Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus Pasal 13 (1) Hak pengurus yaitu : a. mengajukan/ menyampaikan pendapat, saran dan usul; b. mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya; (2) Kewajiban pengurus yaitu : a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. b. Menjunjung tinggi AD/ART organissai; c. Loyal kepada organisasi. Bagian Keenam Pemberhentian Pasal 14 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat diberhentikan apabila ; a. Telah berakhir masa bhaktinya. b. Meninggal dunia c. Atas permohonan sendiri d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 10 e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh Keanggotaan Pasal 15 (1) Keanggotaan lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara
Republik Indonesia, Penduduk Kelurahan yang bersangkutan; (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.
BAB VI TATA KERJA Pasal 16 Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat Konsultatif dan Koordinatif.
BAB VII HUBUNGAN KERJA Pasal 17 (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
BAB VIII SUMBER DANA Pasal 18 Sumber dana lembaga kemasyarakatan diperoleh dari : a. swadaya masyarakat; b. bantuan dari Anggaran pemerintah kelurahan; c. bantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi/ Kabupaten, dan/ atau; d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 Pembinaan Teknis dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Camat dan Lurah
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD, PKK, dan lain-lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penenpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung. Ditetapkan di Semarapura Pada tanggal : 25 Mei 2007 BUPATI KLUNGKUNG
TTD I WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal 25 Mei 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
I GUSTI NGURAH RAI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2007 NOMOR 4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN
I. UMUM Menumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan swadaya gotong royong di segala aspek kehidupan masyarakat, baik dari perencanaan, menggerakkan sampai pengawasan pelaksanaannya, serta untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran tugas lurah dalam memadukan aspirasi masyarakat dengan kegiatan pemerintah, maka perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan di Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra verja Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang bersifat lokal, berkedudukan di Kelurahan, merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan keberadaannya secara organisasi berdiri sendiri. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1, Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) ; yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kemasyarakatan lainnya. Ayat (2)
; Musyawarah mufakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya propolsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
Ayat (3) ; Cukup Jelas Pasal 3; Cukup Jelas Pasal 4 ; Cukup Jelas Pasal 5 ;
Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
Pasal 6 Hurup a s/d d Cukup Jelas Huruf e ; Penumbuh kembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat. Huruf f s/d j ; Cukup Jelas Pasal 7 ; Cukup Jelas Pasal 8 ; Cukup Jelas Pasal 9
;-
-
-
Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan statu kegiatan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu atau sarana dan material lainnya. Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap atau prilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus pribadi dan strategis dengan keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.
Pasal 10 ; Cukup Jelas Pasal 11 ; Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 ; Cukup Jelas Pasal 14 ; Cukup Jelas Pasal 15 ; Cukup Jelas Pasal 16 ; Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif dan koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
Pasal 17 ayat (1); Cukup Jelas
ayat (2); Yang dimaksud dengan pihak ketiga seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi Pasal 18 ; Cukup Jelas. Pasal 19 ; Cukup Jelas Pasal 20 ; Cukup Jelas Pasal 21 ; Cukup Jelas Pasal 22 ; Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 03
