PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang :
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pearturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 89, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
2.
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah in,i yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung; 2. Bupati adalah Bupati Klungkung; (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Klungkung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung; (2) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; (5) Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (6) Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 2 (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat. (2) Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebutan nama-namanya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (3) Pembentukan dan sebutan nama Lembaga Kemasyarakatan dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Pertauran Desa.
Pasal 3 (1) Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (2) Kepala Desa memberikan arahan dan bimbingan dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa di bidang perencanaan pembangunan. (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melaui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Tugas Lembaga Kemasyarakatan Pasal 5 Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi : a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Bagian Kedua Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemamfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
Bagian Ketiga Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Pasal 7 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban; a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan; d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;dan e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
BAB V KEPENGURUSAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 8 Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab; b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggaraan Administrasi; c. Bendahara sebagai Penyelenggara Administrasi Keuangan; d. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana.
Pasal 9 (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.
Bagian Kedua Syarat-Syarat Anggota Pengurus Pasal 10 Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari Pemuka-Pemuka Masyarakat antara lain Pemuka Adat, Agama, Pendidikan Cendikiawan, Pemuda dan Wanitia serta unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut : e. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; f. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; g. Sebagai penduduk di desa; h. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.
Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Pengurus Pasal 11 Adapun Tata Cara Pembentukan Pengurus ialah : a. Calon Anggota Pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing Anggota Masyarakat. b. Pemilihan Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu; c. Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa; d. Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan 6 tahun. Pasal 12 (1) Pengurus yang lowong wajib segera diisi. (2) Pengisian pengurus yang lowong, prosedur dan mekanisme pemilihannya mengacu pasal 11 huruf a, b, dan c.
Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 12 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau dapat diberhentikan apabila ; a. Telah berakhir masa bhaktinya. b. Meninggal dunia c. Atas permohonan sendiri d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 10 e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 13 Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa.
BAB VII HUBUNGAN KERJA Pasal 14 Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
BAB VIII SUMBER DANA Pasal 15 Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari : a. swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Propinsi; d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 Pembinaan Teknis dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Camat dan Lurah
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD, PKK, dan lain-lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung. Ditetapkan di Semarapura Pada tanggal : 25 Mei 2007 BUPATI KLUNGKUNG
TTD I WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal 25 Mei 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
TTD I GUSTI NGURAH RAI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2007 NOMOR 5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
I. UMUM Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah merupakan mitra verja Pemerintah Desa di bidang Perencanaan, Pembangunan, serta menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintahan maupun Swadaya Gotong Royong Masyarakat. Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari pasal 127 Undang – undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1, Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) ; yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Ayat (2)
; Musyawarah mufakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
Ayat (3) ; Cukup Jelas Pasal 3; Cukup Jelas Pasal 4 ; Cukup Jelas Pasal 5 Hurup a ;
Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat
miskin dan perempuan. Huruf b ; Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi berkelanjutan. Huruf c ; Yang dimaksud dengan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat adalah penumbuh kembangan dan penggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader Pemberdayaan Masyarakat. Huruf d ; Yang dimaksud menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.
Pasal 6 Hurup a s/d d Cukup Jelas Huruf e ; Penumbuh kembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader Pemberdayaan Masyarakat. Huruf f s/d g ; Cukup Jelas Pasal 7 ; Cukup Jelas Pasal 8 ; Cukup Jelas Pasal 9 ayat (1); -
Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan statu kegiatan. - Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu atau sarana dan material lainnya. - Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap atau prilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus pribadi dan strategis dengan keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ayat (2) ; Cukup Jelas
Pasal 10 ; Cukup Jelas
Pasal 11 ; Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 ; Cukup Jelas Pasal 14 ;
-
-
Yang dimaksud dengan kemitraan adalah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, saling percata dan saling mengisi. Yang dimaksud dengan baersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
Pasal 15 ; Cukup Jelas Pasal 16 ; Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 ; Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 04
