PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI 268 KOTA BENGKULU By Nurrahmah Putry
[email protected] Abdullah
[email protected] ABSTRACT This research aims to analyzed the contribution of local government tax and retribution to local government original income in Bengkulu City and also the effectivity and growing rate of local government tax and retribution in Bengkulu City. The data used was secondary data of local government tax, retribution and local government original income year 2003-2007. Data source is from the research that was conducted by Dispenda of Bengkulu City. From the research result that was given in shape of table and naration, it showed that the contribution of local government tax to PAD (local government original income) in Bengkulu City for the past five years from 2003-2007 had a great part of role that is 48.10 percent. Meanwhile, local government retribution contributed in amount of 31.20 percent to PAD in Bengkulu City. The effectivity of local government tax and retribution income in Bengkulu City for year 2003 to 2007 Jurnal had run Akuntansi effectively that percent for268-287 regional tax income Vol.is197.06 No. 3 (2011) and 81.56 percent for retribution in Bengkulu City in 2003 to 2007 is 29.93 percent and 19.32 percent. Keywords: Local Government Tax, Local Government retribution, PAD, Contribution, Effectivity and Growing Rate.
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional bertujuan untukmeningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Kota Bengkulu yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara professional, efektif dan efisien menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan paradigma baru otonomi daerah serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang makin efisien dan efektif, maka pelaksanaan pembangunan harus sejalan dengan aspirasi dan kemampuan daerah.
UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk 269 mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Pada era otonomi daerah sekarang ini, daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah kemampuan sumber daya manusia (aparat maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis (Salam, 2001). Dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Putry dan Abdullah, Jurnalmana Akuntansi Vol. 1 daerah No. 3 (2011) 268-287 Persoalannya adalah sejauh kemampuan memberi kontribusi terhadap PAD. Karena PAD menjadi sumber keuangan terbesar bagi pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus terus berupaya bagaimana untuk mendapatkan tambahan dana sendiri dengan meningkatkan peranan sumber-sumber PAD agar dapat menunjang penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besar kecilnya PAD menjadi tolok ukur kemampuan otonomi dari segi pendanaan pembangunan. Semakin besar PAD, menunjukkan semakin mampu daerah tersebut meningkatkan kemandiriannya. Sebaliknya, semakin kecil PAD, menunjukkan semakin kecil kemampuan daerah untuk berotonomi. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat (Kori, 2001). Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak terlepas dari peranan masingmasing komponenPendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan
serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kota Bengkulu telah terus berupaya dalam meningkatkan
pendapatan asli daerahnya, hal ini perlu 270 dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kori (2001) yang meneliti peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah di Kota Bengkulu selama tahun anggaran 1996/1997 - 2000. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian Kori (2001) yaitu mengenai objek penelitian dan alat analisis yang digunakan. Perbedaannya yaitu mengenai periode penelitian dan dalam pembahasan peneliti lebih khusus menyajikan rincian dari jenis-jenis sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang di kelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu. Berdasarkan hal di atas, maka peneliti akan meneliti skripsi yang berjudul: “Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Bengkulu”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: Putry dankontribusi Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No.terhadap 3 (2011) 268-287asli 1. Bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan daerah di Kota Bengkulu? 2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bengkulu? 3. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bengkulu? 1.3 Keutamaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti yang ingin mengembangkan ilmunya, serta dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.
2. KAJIAN PUSTAKA 2.1 Pajak Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
1997).
2.2
Pajak Daerah
Menurut UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 271 Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 2.3
Retribusi Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan
dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah (Waluyo, 2005). 2.4
Retribusi Daerah Menurut UU Nomor 34 tahun 2000, pasal 1, retribusi daerah yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk Putryorang dan Abdullah, kepentingan pribadi atau Jurnal badan. Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287 2.5
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah
mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah
peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan
diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. 2.6
Otonomi Daerah Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.7
Penelitian Terdahulu Penelitian terhadap peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap
pendapatan asli daerah telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Muliansyah (1998) yang meneliti pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan asli daerah dan kontribusinya terhadap total pendapatan asli daerah di kotamadia Bengkulu (Kurun
Waktu 1986/1987 – 1996/1997) menemukan bahwa retribusi
daerah
memberikan
sumbangan terbesar yaitu dengan rata-rata sumbangan per tahun sebesar 47,49%. 272
3. METODE PENELITIAN 3.1
Jenis Penelitian Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan
menjelaskan cara-cara pengumpulan data kuantitatif yang akurat dan aktual serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. 3.2
Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data penelitian yang
digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah Kota Bengkulu, yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bengkulu, dengan periode Tahun Anggaran 2003-2007. 3.3
Metode Analisis Data Dalam mengolah dan menganalisa hasil penelitian, alat analisis yang
digunakan adalah sebagai berikut: 3.3.1 Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Putry dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287 Analisis kontribusi berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi dan peranan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Data dianalisa dengan menggunakan rumus/formula (J.Supranto, 1981:31) 3.32 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Efektivitas merealisasikan
menggambarkan
PAD
maupun
kemampuan
pemerintah
komponen-komponen
PAD
daerah yang
dalam
direncanakan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut (Agus, 2004): Re alisasi penerimaan pajak daerah
x 100%
Efektivitaspd = T arg et penerimaan pajak daerah Re alisasi penerimaan retribusi daerah x 100% Efektivitasrd = T arg et penerimaan retribusi daerah
Keterangan : Efektivitaspd : adalah efektivitas pajak daerah
273
Efektivitasrd : adalah efektivitas retribusi daerah
Untuk mengukur efektif tidaknya hasil pemungutan pajak/retribusi daerah berdasarkan standarisasi yang ditetapkan Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut (Kori, 2001): 3.3.3 Analisis Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Analisis tingkat pertumbuhan berguna untuk mengukur tingkat pertumbuhan dari pajak daerah, retribusi daerah. Formula yang digunakan ialah (Daud, 2004): X t − X (t )1 Gx =
−
x 100%
X (t − )1 Keterangan : Gx
: adalah tingkat pertumbuhan masing-masing jenis penerimaan daerah
Xt
: adalah penerimaan masing-masing jenis penerimaan daerah pada tahun tertentu. Putry dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287
X(t-1)
: adalah penerimaan masing-masing jenis penerimaan daerah pada tahun sebelumnya.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 4.1.1
Deskripsi Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu Dalam kurun waktu 5 tahun secara nominal realisasi PAD Kota Bengkulu menunjukkan peningkatan yang bervariasi dari 85,42% - 94,99%. Pada tahun .003 dari target Rp11.184.773.000,00 terealisasi Rp10.074.694.326,00 atau 90,08% sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp22.343.370.000,00 dengan pencapaian Rp21.224.816.924,15 atau 94,99%.
4.1.2
Penerimaan Sumber-sumber PAD Kota Bengkulu yang Dikelola Oleh Dispenda Kota Bengkulu Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang di kelola oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut: 1.
Pos Pajak Daerah, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 274 Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Reklame,Pajak Golongan C, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir.
Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan PAD sektor Pajak Daerah T.A. 2003
No. 1 2 3 4 5 6 7
JENIS PAJAK DAERAH Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pajak Sarang Burung Walet Pajak Parkir Jumlah
TARGET (Rp)
REALISASI (Rp)
%
130.000.000 190.000.000 20.000.000 160.000.000
151.035.248 208.246.015 21.425.000 161.418.390
116,18 109,60 107,13 100,89
100.000.000 350.000.000 950.000.000
77.330.051 98.625.375 760.000 718.840.079
77,33 28,18 75,67
Sumber: Dispenda Kota Bengkulu,diolah, 2008
D
ari tabel 4.1 Realisasi Penerimaan PAD sektor Pajak Daerah tahun 2003, Putry dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287 menunjukkan dari target yang di tetapkan sebesar Rp950.000.000 terealisasi sebesar Rp718.840.079 atau 75,67%. Pajak restoran merupakan sumber terbesar yaitu Rp208.246.015 selanjutnya diikuti pajak reklame, pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, pajak hiburan dan pajak parkir Rp760.000.
Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan PAD sektor Pajak Daerah Tahun Anggaran 2003
No. 1 2 3 4 5 6 7
JENIS PAJAK DAERAH Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Pengambilan dan Pengelolaan BGG C Pajak Sarang Burung Walet Pajak Parkir Jumlah
Sumber: Dispenda Kota Bengkulu,diolah, 2008
TARGET (Rp) 130.000.000 190.000.000 20.000.000 160.000.000 100.000.000 350.000.000 950.000.000
REALISASI (Rp) 151.035.248 208.246.015 21.425.000 161.418.390 77.330.051 98.625.375 760.000 718.840.079
% 116,18 109,60 107,13 100,89 77,33 28,18 75,67
275 T TARGET REALISASI a JENIS PAJAK DAERAH (Rp) (Rp) b Hotel Pajak 250.000.000 173.211.441 e Pajak Restoran 300.000.000 278.877.986 l Pajak Hiburan 50.000.000 39.425.000 Pajak 400.000.000 434.625.000 4 Reklame . Pajak Pengambilan dan Pengelolaan 3 Bahan Galian Golongan C 200.000.000 36.387.379 R 6 Pajak Sarang Burung Walet 134.000.000 131.210.500 e Parkir 7 Pajak 10.000.000 6.518.800 a Jumlah 1.344.000.000 1.100.256.106 l Sumber: iDispenda Kota Bengkulu,diolah, 2008 sasi Penerimaan PAD sektor Pajak Daerah T.A. 2005 No. 1 2 3 4 5
% 69,28 92,96 78,85 108,66 18,19 97,92 65,19 81,86
Putry dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287
Berdasarkan tabel 4.3 di atas realisasi penerimaan PAD sektor pajak daerah tahun 2005 adalah Rp1.100.256.106 (82,05%) dari target Rp1.344.000.000. dengan penerimaan tertinggi dari pajak reklame sebesar Rp434.625.000 (108,66%) yang diikuti pajak restoran Rp278.877.986 (92,96%), hotel Rp173.211.441 (69,28%), sarang burung walet Rp131.210.500 , hiburan Rp39.425.000 , galian C Rp36.387.379 dan pajak parkir Rp6.518.800. Kemudian untuk realisasi penerimaan PAD sektor pajak daerah tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini: Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan PAD sektor Pajak Daerah T.A. 2006
No. 1
JENIS PAJAK DAERAH Pajak Hotel
TARGET (Rp) 335.000.000
REALISASI (Rp) 183.984.079
% 54,92
2 3 4 5
Pajak Restoran 525.000.000 Pajak Hiburan 55.000.000 Pajak Reklame 480.000.000 Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 200.000.000 6 Pajak Sarang Burung Walet 350.000.000 7 Pajak Parkir 10.000.000 Jumlah 1.955.000.000 Sumber: Dispenda Kota Bengkulu, diolah, 2008
344.609.602 42.685.000 552.479.700
65,64 77,61 115,10 276
75.461.829 144.852.010 14.030.000 1.358.102.220
37,73 41,39 140,30 69,47
Dari tabel 4.4 di atas ternyata realisasi penerimaan PAD sektor pajak daerah tahun 2006 menunjukkan bahwa dari target yang ditetapkan Rp1.955.000.000 terealisasi sebesar Rp1.358.102.220 (69,47%) urutan besarnya penerimaan yaitu pajak reklame, restoran, hotel, sarang burung walet, galian C, hiburan dan pajak parkir. Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan PAD sektor Pajak Daerah T.A. 2007 TARGET REALISASI % (Rp) (Rp) 1 Pajak Hotel 335.000.000 200.557.500 59,87 2 Pajak Restoran 525.000.000 863.451.323 164,47 3 Pajak Hiburan 55.000.000 56.770.000 103,22 Putry dan Abdullah, Jurnal A kuntansi Vo l. 1 No. 3 (2011 ) 268-287 4 Pajak Reklame 600.000.000 661.671.158 110,28 5 Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 250.000.000 11.664.620 4,67 6 Pajak Sarang Burung Walet 350.000.000 197.956.700 56,56 7 Pajak Parkir 10.000.000 17.025.000 170,25 Jumlah 2.125.000.000 2.009.096.301 94,55 Sumber: Dispenda Kota Bengkulu, diolah, 2008 No.
JENIS PAJAK DAERAH
Dari tabel 4.5 terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD sektor pajak daerah tahun 2007 mencapai Rp2.009.096.301 dari target
Rp2.125.000.000,00
(94,55%),
penerimaan tertinggi berasal dari pajak restoran sebesar Rp863.451.323,00 yang disusul dengan pajak reklame sebesar 115,4%, , hotel, sarang burung walet, galian C, hiburan dan yang terendah pajak parker Rp17.025.000,00. Namun demikian, secara rata-rata target pencapai pajak tahun 2007 mencapai 94,55%. Penerimaan PAD sektor Retribusi Daerah tahun 2003, menunjukkan dari target yang ditetapkan sebesar Rp298.100.000,00 terealisasi sebesar Rp327.618.000,00 (109,90%), adapun retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan sumber terbesar yaitu Rp151.515.000,00 , selanjutnya diikuti retribusi tempat rekreasi dan olah raga, leges, tempat penjualan minuman beralkohol.
Adapun realisasi penerimaan PAD sektor retribusi tahun 2004 mencapai Rp387.607.310,00 (99,39%) dari target Rp390.000.000,00 dengan sumber perolehan 277 terbesar dari retribusi parkir sebesar Rp220.084.310,00 dan diikuti retribusi tempat penjualan minuman beralkohol yang terkecil Rp6.850.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas. penerimaan sektor retribusi daerah meningkat dari tahunsebelumnya yaitu dari target Rp626.500.000,00 yang terealisasi Rp522.484.870,00 (83,40%), penerimaan terbanyak tetap dari retribusi parkir Rp319.101.870,00 (82,01%) sedangkan yang paling sedikit adalah retribusi tempat penjualan minuman beralkohol Rp9.100.000,00. Kemudian untuk tahun 2006 ternyata retribusi parkir juga tertinggi yaitu Rp365.097.500,00 dari target Rp450.000.000,00 sementara yang paling rendah retribusi tempat penjualan minuman
beralkohol Rp9.450.00,00.
Realisasi penerimaan PAD sektor retribusi daerah tahun 2006 sebesar Rp568.568.000 dari target Rp724.000.000 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: realisasi penerimaan PAD sektor retribusi daerah tahun 2007 sebesar Rp620.763.500,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp790.000.000,00. Apabila kita lihat selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 ternyata penerimaan PAD sektor retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu secara Putry Abdullah, Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287 nominal setiapdan tahun cenderungJurnal mengalami peningkatan. 4.2 4.2.1
Hasil dan Pembahasan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Kontribusi yang dimaksud pada penelitian ini adalah besarnya sumbangan yang dapat diberikan dari pajak dan retribusi daerah terhadap besarnya jumlah PAD. PAD Kota Bengkulu sebesar 48,10% dan retribusi daerah 31,20%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak daerah dan retribusi daerah cukup besar dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan PAD sebagai penerimaan yang diusahakan dan dikelola oleh pemerintah daerah sendiri serta bersumber dari dalam daerah itu sendiri, sehingga keberhasilan dan kemampuan dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan penerimaan PAD akan sangat berpengaruh dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 4.2.1.1 Kontribusi Jenis-Jenis Pajak Daerah yang Dikelola Dispenda Kota
Bengkulu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mengelola tujuh jenis pajak daerah yaitu: Pajak Hotel,Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak278 Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir. Kontribusi setiap jenis pajak daerah akan membawa pengaruh terhadap total penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh kepada total Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hal Kontribusi terbesar diberikan oleh pajak reklame disebabkan besarnya nilai realisasi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Kontribusi terbesar terlihat pada tahun anggaran 2006 dan 2007 yaitu 7,13% dan 7,67% Nilai nominal
realisasi
penerimaan
menunjukkan
peningkatan
yang
pajak besar.
reklame Tahun
selama 2003
tahun
2003-2007
realisasinya
sebesar
Rp161.418.390 dan pada tahun 2007 realisasi mencapai Rp661.671.158. Besarnya kontribusi pajak reklame ini disebabkan Kota Bengkulu merupakan pusat kota dan ibukota propinsi yang merupakan pusat perdagangan barang dan jasa serta pusat pemerintahan sehingga banyak terdapat reklame dalam rangka meningkatkan promosi usahanya. Sedangkan kontribusi yang terkecil bersumber dari pajak parkir
yaitu
hanya Rp760.000 untuk tahun 2003. Namun dalam perkembangannya pajak ini justru cenderung selalu setiap tahunnya, pada tahun Putry danmeningkat Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 12007 No. mencapai 3 (2011) Rp17.030.000 268-287 dari target Rp10.000.000. 4.2.1.2 Kontribusi Jenis-Jenis Retribusi Daerah yang Dikelola Dispenda Kota Bengkulu Retribusi daerah juga memberikan kontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh kontribusi setiap jenis retribusi daerah. Oleh sebab itu untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap jenis retribusi daerah yang dikelola oleh Dispenda Kota Bengkulu terhadap total penerimaan retribusi daerah.
Tabel 4.7 Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah di Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2003 – 2007
No.
1
Jenis Retribusi Daerah
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Tahun Anggaran (%) 2003 2004 2005 2006 2007 4,95 4,95 6,09 6,39 6,81
Ratarata (%) 5,84
2
Retribusi Tempat Penjualan Minuman Berakohol 3 Retribusi Leges 4 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Sumber: Hasil Penelitian diolah, 2008
0,12
0,15
0,17
0,17
0,27
2,20 3,43
1,70 1,91
1,55 2,16
1,38 279 1,22 2,01 2,03
0,18 1,61 2,31
Lebih lanjut tabel 4.7 menunjukkan kontribusi terbesar diberikan oleh retribusi parkir di tepi jalan umum, hal ini dikarenakan retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber penting dalam penerimaan retribusi daerah. Dari tabel terlihat kontribusinya selalu meningkat dalam lima tahun terakhir, seiring dengan berkembangnya perekonomian daerah dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan kontribusinya rata-rata sebesar 2,31% diurutan kedua selama tahun 2003 sampai tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang cukup stabil walaupun terjadi penurunan pada tahun 2004 dari tahun
4.2.2
sebelumnya
tetapi
pada
tahun-tahun
berikutnya
terus
meningkat.
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Putry dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287 Analisis efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Bengkulu selama
lima tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007 di hitung dengan mengguunakan rumus:
Efektivitaspd =
Efektivitasrd =
Re alisasi penerimaan pajak daerah T arg et penerimaan pajak daerah
x 100%
Re alisasi penerimaan retribusi daerah x 100% T arg et penerimaan retribusi daerah
Efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Bengkulu dapat di lihat pada tabel berikut ini: Tabel 4. 8 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bengkulu TA 2003-2007 No
Tahun Anggaran
Pajak Daerah (Rp) Target
Realisasi
Efektivitas (%)
1
2003
4.453.500.000,00
4.245.401.123,00
95,33
2
2004
9.561.847.700,00
9.665.458.204,00
3
2005
7.344.496.000,00
7.543.730.391,20
101,08 280 102,71
4
2006
8.455.000.000,00
7.748.923.554,75
91,65
5
2007
9.125.000.000,00
8.623.810.412,00
94,51
Rata-rata
97,06
Sumber: Hasil Penelitian diolah, 2008
Berdasarkan tabel 4. 8 tersebut, secara keseluruhan selama tahun 2003-2007 realisasi penerimaan dari pajak daerah cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2003 terealisasi penerimaan sebesar Rp4.245.401.123 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.453.500.000, kemudian meningkat menjadi Rp7.543.730.391,20 pada tahun 2005 dan menjadi Rp8.623.810.412 pada tahun 2007. Hasil perhitungan menunjukkan efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 102,71% dan efektivitas terendah terdapat pada tahun 2006 yaitu 91,65%. Pada tabel juga terlihat rata-rata efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Bengkulu adalah 97,06%. Berdasarkan standarisasi yang ditetapkan Departemen Dalam Negeri berarti bahwa secara Putry rata-rata penerimaan pajak daerah di Kota Bengkulu telah efektif. Hasil dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 berjalan (2011) 268-287 penelitian yang dilakukan oleh Kori (2001) menghasilkan efektivitas pemungutan rata-rata pajak daerah selama tahun anggaran 1996/1997-2000 sangat efektif yaitu sebesar 105,14%. 4.2.2.2 Efektivitas Penerimaan Jenis-Jenis Retribusi Daerah yang di Kelola Dispenda Kota Bengkulu Efektivitas penerimaan jenis retribusi daerah yang dikelola oleh Dispenda Kota Bengkulu dapat di lihat pada tabel 4.9 di bawah ini
Tabel 4.9 Efektivitas Penerimaan Jenis Retribusi Daerah di Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2007 No Retribusi Daerah 2003 2004 2005 2006 2007 % 1 Retribusi Parkir di 94,70 110,04 82,01 81,13 81,92 89,96 jalan umum 2 3
Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol Retribusi leges
120,97 137,00
121,33 85,91
107,00
114,44
112,10 100,68
101,30 89,71
73,40
95,44
4
Retribusi tempat 140,12 77,42 75,49 65,76 69,57 85,67 rekreasi dan olahraga 281 Perhitungan pada tabel 4.9 di atas menunjukkan Rata-rata efektivitas penerimaan
jenis retribusi tertinggi terdapat pada retribusi tempat penjualan minuman beralkohol yaitu sebesar 114,44%. Realisasi penerimaan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol selama tahun 2003 sampai dengan 2007 menunjukkan perkembangan yang tinggi.
Pada tahun 2003 terealisasi Rp3.750.000
pada
tahun
2007
meningkat
menjadi Rp16.050.000. Berdasarkan standarisasi yang ditetapkan Departemen Dalam Negeri berarti bahwa
secara rata-rata penerimaan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
telah berjalan sangat efektif karena nilainya di atas 100%. Meskipun demikian, peningkatan retribusi ini perlu
disikapi secara hati-hati dan dipertimbangkan secara
baik untuk menghindari timbulnya dampak buruk dari meningkatnya penjualan minuman beralkohol.
4.2.3
Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tingkat pertumbuhan dari pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Putry dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287 Asli Daerah selama kurun waktu 2003-2007 dihitung dengan rumus: Gx = Perhitungan
X t − X (t )1−
x 100% X (t − )1 pada Tabel 4.19
memperlihatkan
bahwa
rata-rata
tingkat
pertumbuhan pajak daerah adalah 29,93%, tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2004 sebesar 127,67% sedangkan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 2005 sebesar -21,95%. Rata-rata tingkat pertumbuhan retribusi daerah hanya sebesar 19,32%. tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2004 sebesar 45,27% sedangkan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 2007 sebesar 5,25%. Selama periode
pengamatan,
Pendapatan
Asli
Daerah
memperoleh
rata-rata
tingkat
pertumbuhan sebesar 22,76%. tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2004 sebesar 58,13% sedangkan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 2005 sebesar 8,50%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kori (2001) menghasilkan tingkat pertumbuhan rata-rata pajak daerah selama tahun anggaran 1996/1997-2000 sebesar 139,83%, tingkat pertumbuhan retribusi daerah adalah sebesar 165,46%, tingkat pertumbuhan PAD sebesar 102,68%.
Tabel 4.10 Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD di Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2007 282 No.
Tahun Anggaran
Tingkat Pertumbuhan (%)
Pajak Daerah 1 2003 0,00 2 2004 127,67 3 2005 -21,95 4 2006 2,72 5 2007 11,29 Rata-rata 29,93 Sumber:Hasil Penelitian diolah, 2008
Retribusi Daerah 0,00 45,27 17,77 8,98 5,25 19,32
PAD 0,00 58,13 -8,50 17,36 24,07 22,77
4.2.3.1 Tingkat Pertumbuhan Jenis-Jenis Pajak Daerah yang di Kelola Dispenda Kota Bengkulu Tabel 4.11 Tingkat Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah di Kota Bengkulu TA 2003-2007 Putry dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287 Tahun Anggaran (%) Rata-rata 2003 2004 2005 2006 2007
No
Jenis Pajak daerah
1
Pajak Hotel
-
19,68
-4,18
6,22
9,01
7,68
2
Pajak Restoran
-
14,01
17,46
23,57
150,56
51,40
3
Pajak Hiburan
-
37,57
33,76
8,27
33,00
28,15
4
Pajak Reklame
-
115,57
24,90
27,12
19,76
46,84
5
Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pajak Sarang Burung Walet
-
57,91
-70,20
107,38
-84,54
2,64
-
18,46
12,31
10,40
36,66
19,46
Pajak Parkir
-
262,79
136,43
115,22
21,35
133,95
6 7
Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas, hasil perhitungan selama tahun 2004- 2007 tingkat pertumbuhan jenis pajak daerah sangat bervariasi. Rata-rata Tingkat pertumbuhan jenis pajak tertinggi terdapat pada pajak parkir yaitu sebesar 133,95%. Tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2004 sebesar 262,79% sedangkan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 2007 sebesar 21,35%. Rata-rata jenis
tingkat pertumbuhan pajak terendah terdapat pada pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yaitu 2,64%. Tingkat pertumbuhan tertinggi 283
terdapat pada tahun 2006 sebesar 107,38% sedangkan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 2007 sebesar -84,54%. 4.2.3.2 Tingkat pertumbuhan Jenis-Jenis Retribusi Daerah yang di Kelola Dispenda Kota Bengkulu Tingkat pertumbuhan jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dispenda Kota Bengkulu dapat di lihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.12 Tingkat pertumbuhan Jenis Retribusi Daerah di Kota Bengkulu TA 2003-2007 No
Jenis Abdullah, Retribusi Tahun Vol. Anggaran (%) 3 (2011) 268-287 RataPutry dan Jurnal Akuntansi 1 No. Daerah
1
2003
2004
2005
2006
2007
rata (%)
-
45,26
44,99
14,41
12,18
29,21
-
82,67
32,85
3,85
69,84
47,30
-
12,26
7,33
-2,59
-7,03
2,49
-
-18,67
32,97
1,62
5,79
5,36
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
2
Retribusi Penjualan
Tempat Minuman
Beralkohol 3
Retribusi Leges
4
Retribusi
Tempat
Rekreasi dan Olah Raga Sumber: Hasil Penelitian diolah, 2008
Berdasarkan pada tabel 4.12 di atas, hasil perhitungan selama tahun 20042007 tingkat pertumbuhan jenis retribusi daerah cenderung mengalami penurunan. Rata-rata Tingkat pertumbuhan jenis retribusi tertinggi terdapat pada retribusi tempat penjualan minuman beralkohol sebesar 47,30%. Tingkat pertumbuhan tertinggi ter dapat pada tahun 2004 sebesar 84,67% sedangkan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 2006 sebesar 3,85%. Rata-rata jenis tingkat pertumbuhan retribusi terendah terdapat pada retribusi leges yaitu 2,49%. Tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2004 sebesar 12,26% sedangkan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun
2007 sebesar -7,03%. 284
V.PENUTUP 5.1 Simpulan Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Bengkulu selama Tahun 2003- 2007 memiliki peranan terhadap PAD yaitu sebesar 48,10%. Hal ini menunjukkan peranan pajak daerah terhadap PAD cukup besar, karena hamper 50% peneriman PAD berasal dari pajak daerah. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah terhadap PAD sebesar 31,20%. Hal ini menunjukkan peranan retribusi daerah terhadap PAD cukup besar dan menjadi penyumbang kedua setelah penerimaan dari pajak daerah. 2. Efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Bengkulu dalam kurun waktu 2003-2007 adalah 97,06%, berdasarkan standarisasi yang ditetapkan Departemen Dalam Negeri berarti bahwa secara rata-rata penerimaan pajak daerah di Kota Bengkulu telah Putry dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287 berjalan efektif. Sedangkan efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kota Bengkulu juga efektif yaitu sebesar 81,56%. Namun demikian efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus tetap ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. 3. Tingkat pertumbuhan pajak daerah di Kota Bengkulu Tahun 2003 sampai dengan 2007 adalah 29,93%, tingkat pertumbuhan retribusi daerah hanya sebesar 19,32%, sedangkan tingkat pertumbuhan PAD sebesar 22,72%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah sangat memadai, karena mendekati tingkat pertumbuhan PAD. Walaupun demikian, upaya untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilakukan secara maksimal dalam rangka meningkatkan PAD. 5.2 Rekomendasi Untuk Penelitian Lanjutan Penelitian selanjutnya diharapkan: 1. Penelitian menggunakan data primer yang lebih cermat dan akurat ke objek pajak dan objek retribusi daerah melalui pengumpulan data primer di lapangan. 2. Periode yang diteliti hendaknya lebih dari lima tahun. 3. Pengolahan data hendaknya selain menggunakan tiga analisis yaitu kontribusi, efektivitas dan tingkat pertumbuhan juga menggunakan analisis efisiensi dalam
penelitian. 285
Putry dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287
DAFTAR PUSTAKA 286 Agus, Eko Budiyanto. 2004. Strategi Peningkatan Pajak Daerah (Tinjauan Teoritis Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pajak Daerah). Dalam Halim (Ed.), Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (127-140). Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Aliminsyah dan Padji. 2005. Kamus Istilah Akuntansi Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris. Bandung: Yrama Widya. Anonim. 2007. 28 Oktober. Analisa Efektifitas Pemungutan Pajak Melalui Sistem Retribusi Dan Sistem ketetapan Pajak Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Malang. Artikel. Brotodihardjo, R. Santoso. 1998. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama. Daud, Syafri. 2004. Efisiensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan restoran Dalam Peningkatan PAD Di Kabupaten Kendari. Dalam Halim (Ed.), Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (161-173). Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Devas, Nick, Brian Binder, Anna Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1989. Keuangan Putry dan Abdullah, JurnalJakarta: Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287 Pemerintah Daerah Di Indonesia. UI Press. Kori, Elyandes. 2001. Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kota Bengkulu. Tesis S-2. UGM. (tidak dipublikasikan). Muliansyah, Budi. 1998. Pertumbuhan Masing-Masing Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Total pendapatan Asli Daerah Di Kota madia Bengkulu (Kurun Waktu 1986/1987-1996/1997). Skripsi. UNIB. (tidak dipublikasikan). Munzir. 2006. Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Dispenda Kabupaten Aceh Utara). Skripsi. UNSYAH. (tidak dipublikasikan). Parulian, Sahat. 2005. Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Propinsi Bengkulu Tahun 1995-2002. Skripsi. UNIB. (tidak dipublikasikan). Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu. 1999. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bengkulu Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Retribusi Rekreasi Dan Olah Raga.
287 …………………..., 1999. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bengkulu Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. ……………………., 1999. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bengkulu Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Pemerintah Kota Bengkulu. 2002. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Leges. Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. ……………………, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. ……………………., 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. ..................................., 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajaki Daerah. ..................................., 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Putry dan Abdullah, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011) 268-287 Retribusi Daerah. Rukanda, Roni Elva. 2003. Analisa Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu. Skripsi. UNIB. (tidak dipublikasikan). Salam, Dharma Setyawan. 2001. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya. Jakarta: Djambatan. Siahaan, Marihot P. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Sulistyorini, Nety Retnaningdiah. 2006. Analisis penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2000-2003. Artikel. Suseno, Triyanto Widodo Hg. 1990. Indikator Ekonomi. Yogyakarta. Kanasius
