TIM SISLOGNAS
1
Ship follows the trade & Ship promotes the trade
PENGEMBANGAN KAWASAN DISTRIBUSI HASIL INDUSTRI PERKEBUNAN
EDY PUTRA IRAWADY Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Medan, 1 Desember 2016
www.unthinkable-week.com
POTENSI INDUSTRI PERKEBUNAN DAN KENDALA DISTRIBUSI
Kendala Distribusi: Pusat Distribusi Konektivitas Ekonomi Desa-Kota-Pasar Global Dukungan Infrastruktur dan Energi Kelembagaan
Kunci Solusi: Kawasan Industri Sebagai Bagian Rantai Pasok; Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
2
INDONESIA’S LOGISTICS PERFORMANCE INDEX (LPI)-2016
3
LPI is a picture of the logistics performance of some countries, based on survey results from perspective buyers, sellers and businesses, conducted by the World Bank, which is published every two years. The rank of LPI was compiled based on the scores of each country performance in, six component indicators, namely: (1) Custom; (2) Infrastructure; (3) International Shipments; (4) Logistics quality and competence; (5) Tracking and tracing; dan (6) Timeliness. COMPONENT Akumulasi
Customs
Infrastructure
Rank Score Rank
Score Rank Score
International Shipments
Rank
Logistics Quality and Competence
Rank
Tracking and Tracing
Rank
Timeliness
Score
Score
Score Rank Score
YEAR 2014
2016
CHANGES
53
63
- 10
3,08
2,98
55
69
2,87
2,69
- 0,18
56
73
- 17
2,92
2,65
- 0,27
74
71
+3
2,87
2,9
+ 0,03
41
55
- 14
3,21
3
- 0,21
58
51
+7
3,11
3,19
50
62
3,53
3,46
- 0,10 - 14
In 2016, Indonesia's LPI is ranked on 63 of 160 countries, decline 10 levels compared to 2014 (53). This position is under other ASEAN countries, such as Singapore (5), Thailand (45), Malaysia (32). The declining of Indonesia's ranking in 2016, it caused by Indonesia's LPI score fell from 3.08 (2014) to 2.98 (2016), and the improvement of other countries scores such as: India (35), China (27), Italy (21), Kenya (42), Oman (48), Egypt (49), Brazil (55), Botswana (57), Tanzania (61), Rwanda (62); The decline of Indonesia scores occurred in 4 component indicators, namely: Customs, Infrastructure, Logistics quality and competence, dan Timeliness; That only two indicators increased, namely: International Shipments dan Tracking and tracing. ASEAN countries that had decreased in scores, sequentially are: Laos (-0.32), Vietnam and Thailand (0.17), Malaysia (0.16), Philippines (-0.14), and Indonesia (-0,10)
INDONESIA’S LPI RANK 2007-2016 75
+ 0,08 - 12
59
63 53
43
- 0,07
2007 www.unthinkable-week.com
2010
2012
2014
2016
BIAYA LOGISTIK NASIONAL 2004-2015 "PREDIKSI" (PDB %)
Source: Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB
Biaya Logistik Nasional pada tahun 2013 sebesar 25,15% dari PDB, berdasarkan prediksi pada tahun 2015 adalah sebesar sekitar 23,62% dari PDB. www.unthinkable-week.com
4
PERPRES NO.26 TAHUN 2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL MEMBANGUN KONEKTIVITAS EKONOMI DESA, KOTA, DAN PASAR GLOBAL VISI “Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, Terhubung secara Global untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat”
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berlaku pada tanggal 5 Maret 2012
5
ENAM PILAR KUNCI PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL
REGULASI, PERATURAN, DAN PERUNDANGAN
MANAJEMEN SUMBERDAY A MANUSIA
TEKNOLOGI INFOEMASI DAN KOMUNIKASI
PELAKU DAN PENYEDIA JASA LOGISTIK
KOMODITAS PENGGERAK UTAMA
VISI LOGISTIK INDONESIA 2025
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DAN PERDAGANGAN
1. Paradigma: Ship follows the trade & Ship promotes the trade • •
Ship follow the trade : Pengembangan sarana transportasi mengikuti perkembangan dinamika perekonomian wilayah Ship promote the trade: Pengembangan sarana transportasi bertujuan untuk mengembangkan perekonomian wilayah.
2. Berdasarkan Manajemen Rantai Pasok
6
MASTER PLAN ON ASEAN CONNECTIVITY 2025 7 1. 2. 3.
SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE
Strategic Objectives
•
•
•
Initiatives
1.
2.
3.
Vision: To achieve a seamlessly and comprehensively connected and integrated ASEAN that will promote competitiveness, inclusiveness, and a greater sense of community
Physical Connectivity Institutional Connectivity People-to-People Connectivity
DIGITAL INNOVATION
Increase public & private infrastructure investment in each ASEAN member state, as needed Significantly enhance the evaluation & sharing of best practices on infrastructure productivity in ASEAN Increase the deployment of smart urbanisation models across ASEAN
•
Establish a rolling priority pipeline list of potential ASEAN infrastructure projects & sources of funds Establish an ASEAN platform to measure & improve infrastructure productivity Develop sustainable urbanisation strategies in ASEAN cities
1.
• • •
2. 3. 4.
REGULATORY EXCELLENCE
SEAMLESS LOGISTICS
Suppport the adoption of technology by micro, small and medium enterprises (MSMEs) Support financial access through digital technologies Improve open data usein ASEAN member states Support enhanced data management in ASEAN member states
•
Enhance the MSME technology platform Develop the ASEAN digital financial inclusion framewrok Establish an ASEAN open data network Establish an ASEAN digital data governance framework
1.
•
2.
Lower supply chain costs in each ASEAN member state Improve speed & reliability of supply chains in each ASEAN member states
•
Strenghten ASEAN competitiveness through enhanced trade routes & logistics Enhance supply chain efficiency through addressing key chokepoints
1.
•
2.
PEOPLE MOBILITY
Harmonise or mutually recognise standards, conformance, and technical regulations for products in key sectors Reduce number of tradedistorting non-tariff measures accross ASEAN member states
•
Complete harmonisation of standards, mutual recognition, and technical regulations in three prioritised product groupings Increase transparency & strengthen evaluation to reduce trade distorting non-tariff measures
1.
•
•
2.
3.
Support ease of travel throughout ASEAN Reduce the gaps between vocational skills demand and supply accross ASEAN Increase the number of intra-ASEAN international students
Enhance ASEAN travel by making finding information easier Ease ASEAN travel by facilitating visa processes]establish new vocational training programmes & common qualifications across ASEAN member states, in accordance with national circumstances of each ASEAN member states Support higher education exchange across ASEAN member states
ISU LOGISTIK DALAM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI
8
Untuk meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan ... HARMONIZING REGULATIONS
SIMPLIFYING BUREAUCRATIC PROCESS
PAKET I, 9 Sept ‘15 MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI: Mengurangi dan menyederhanakan regulasi serta mempermudah birokrasi
PAKET II, 29 Sept ‘15 PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA: Kemudahan perizinan investasi (izin 3 jam), dan insentif devisa hasil ekspor
PAKET III, 7 Oct ’15 PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN DAN PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI: Perluasan cakupan KUR, Fasilitasi jasa keuangan, pembiayaan ekspor, fasilitas pertanahan, dan insentif listrik, BBM, Gas bagi industri
PAKET IV, 15 Oct ‘15 JAMINAN SISTIM PENGUPAHAN DAN PENGAMANAN PHK: Sistem pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.
PAKET V, 22 Oct ‘15 REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH: Insentif pajak bagi perusahaan yang merevaluasi aset, dan insentif dana investasi real estate, serta kemudahan pembiayaan syariah
PAKET VI, 6 Nov ‘15 MENGGERAKKAN EKONOMI DI WILAYAH PINGGIRAN DAN KELANCARAN BAHAN BAKU OBAT: Insentif KEK, pengairan, dan sistim eletronik (INSW) pengadaan bahan baku obat
PAKET VII, 7 Dec ‘15 INSENTIF PAJAK INDUSTRI PADAT KARYA DAN SERTIFIKASI TANAH: Mendorong daya saing industri padat karya melalui insentif PPh Pasal 21 dan kemudahan sertifikasi tanah
ENSURING LAW ENFORCEABILITY
PAKET VIII, 21 Dec ‘15 KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI JASA PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG (MRO) DAN MINYAK: One map policy yang mempermudah penyelesaian konflik lahan, upaya meningkatkan produksi minyak nasional, dan mendorong jasa MRO
PAKET IX, 27 Jan ‘16 INFRASTRUKTUR LISTRIK DAN LOGISTIK: Pemenuhan listrik rakyat, stabilisasi pasokan daging, dan agregator ekspor UKM untuk pengembangan logistik desa ke pasar global
PAKET X, 11 Feb ‘16 KETERBUKAAN INVESTASI: Perubahan kebijakan daftar negatif investasi yang menjamin efektivitas pelaksanaan investasi, meningkatkan perlindungan dan pengembangan UMKM dan koperasi, serta mendorong investasi teknologi tinggi, padat modal, dan wisata
PAKET XI, 29 Mar ‘16 AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN INDUSTRI FARMASI/ALKES: Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor, insentif BPHTB bagi DIRE, manajemen resiko untuk kelancaran arus barang (INSW), dan pengembangan industri farmasi/alkes
PAKET XII, 28 Apr ‘16 PENINGKATAN PERINGKAT EASE of DOING BUSINESS (EoDB): Memangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia
PAKET XIII, 25 Aug ‘16 PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR): Penyederhanaan izin dan prosedur dari 33 perizinan menjadi 11 perizinan, dan percepatan waktu dari rata-rata 769 – 981 hari menjadi 44 hari.
PAKET XIV, 10 Nov ‘16 PENETAPAN PETA JALAN E-COMMERCE: membangun pranata dan ekosistem kegiatan perdagangan masyarakat secara elektronik untuk mendorong perluasan dan efisiensi bisnis, dengan fokus kebijakan pada aspek pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan, dan manajemen pelaksanaan program.
BEBERAPA HASIL KEBIJAKAN DEREGULASI YANG MENJADI ATRAKSI INVESTASI 9 PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB) Telah diresmikan 28 PLB, antara lain industri perawatan pesawat terbang dan perminyakan
PERIZINAN INVESTASI 3 JAM Telah dimanfaatkan 130 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 291 Triliun (per Oktober 2016), tambahan penyerapan tenaga kerja 77 ribu orang KAWASAN INDUSTRI (KI) Jawa Tengah telah mengusulkan 3 KI: Kendal, Demak, dan Ungaran Kawasan Industri Farmasi di Bitung Tahun 2017
SISTEM PENGUPAHAN 14 Provinsi telah menetapkan UMP 2016 sesuai PP 78/2015 (Kepri, Kalbar, NTB, Sumbar, Jambi, NAD, Kalsel, Banten, Gorontalo, NTT, Jabar, Bali, Sumut, dan Babel)
KEMUDAHAN DAN INSENTIF KEK Total nilai sebesar Rp 33,88 Triliun (per September 2016)
PEMBIAYAAN EKSPOR/KURBE Pembiayaan ekspor Gerbong Kereta Api ke Bangladesh
KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM (EODB) Memangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya dalam 10 indikator Kemudahan Berusaha MEMPERSINGKAT PROSES INSENTIF FISKAL Telah dimanfaatkan 18 perusahaan dengan lama pengurusan rata-rata 13,4 hari (sebelumnya 2 tahun) AGREGATOR/KONSOLIDATOR PRODUK EKSPOR UKM Sudah dilakukan ekspor perdana kelapa dari Sulawesi Utara oleh Sinergi BUMN
REVISI DNI (PERPRES NO. 44/2016) Implementasi DNI, per 24 Juni 2016 (Q-I/2016) sudah ada 527 perusahaan yang memanfaatkan, rencana investasi USD 12,926 milyar
PENGEMBANGAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL
10
Pusat Distribusi adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten dan kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 48/M-DAG/PER/8/2013);
Pusat Distribusi Regional adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama di beberapa kabupaten
dan
kota
yang
memiliki
jumlah
penduduk,
aksesibilitas, daerah konsumen, yang dapat bersifat kolektor,
dan
berpotensi
untuk
dikembangkan
menjadi
pusat
perdagangan antar pulau;
Pusat Distribusi Regional (PDR) merupakan salah satu subsistem jaringan yang pada dasarnya berfungsi sebagai penyokong bagi Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berada di setiap propinsi dalam hal pemenuhan dan penyaluran kebutuhan maupun hasil produksi daerah. PDR berada dalam
naungan Kementerian Perdagangan.
PENGEMBANGAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB) Nr.
Bonded Warehouse (GB)
Concept
11
Bonded Logistics Center (PLB)
1.
Legal Definition
a bonded storage for storing imported goods, with 1 (one) or more activities such as packing/ repacking, sorting, kitting, boxing, tuning, cutting, of certain goods for certain time with the purpose to be redistributed.
2.
Goods Ownership
Bonded Warehouse-owned
Bonded Logistics Consignment
3.
Storage Period
1 year
3 years ++
4.
Customs Valuation
at the time of first stored
at the time of release.
5.
Inflow - Outflow
“One to One”
“One to many, many to one many to many”
6.
Duty
Import Duty, Import Tax, Local VAT
Import Duty and Import Tax
7.
License Period
3-5 years or end of contract
lifetime
8.
1-license locations
9.
License Form
Standard
customized and thematic
10.
Activity allowed
Storing and few additional activities
Storing and more additional activities (as listed)
11.
FTA scheme and CoO
Simulataneous discharge
Partial discharge allowed
12.
Prohibition
Not yet enacted
Not yet enacted
for
many
-
a bonded storage for storing imported goods and/or domestic goods, with 1 (one) or more basic alteration for certain time to be redistributed. Center-owned
or
permitted
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
DUKUNGAN KUAT PRESIDEN R.I UNTUK MENINGKATKAN KINERJA LOGISTIK NASIONAL “... ini sebuah proyek terpadu dan saya berikan target, Maret 2017 harus selesai. ... saya resmikan, tidak mundur lagi!” (Presiden RI, saat Groundbreaking Pelabuhan Kuala Tanjung, 27 Januari 2015) “...dan memang benar, biaya logistik kita, biaya transportasi kita ini yang memberatkan negara ini, 2-2,5 kali lipat dari Singapura dan Malaysia... Pembangunan Pusat Logistik Berikat bisa menjadikan Indonesia supermarket logistik untuk negara-negara ASEAN. PLB dapat memicu perpindahan logistik secara masif dari negara-negara ASEAN ke Indonesia”. (Presiden RI dalam Peresmian Pusat Logistik Berikat , Cakung, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016); Infrastruktur menjadi kunci dalam menekan biaya logistik, memberikan daya saing dan juga akan mempersatukan kita, baik antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau” (Presiden RI dalam Sidang Kabinet Paripurna 7 April 2016); Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), dan commuter line. Pelabuhan, sebagai perwujudan program tol laut, dan juga bandara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat (Pidato Presiden, 16 Agustus 2016).
12
TIM SISLOGNAS
13
Ship follows the trade & Ship promotes the trade
TERIMA KASIH HORAS !!!
Medan, 1 Desember 2016
www.unthinkable-week.com
